Pendekatan Litkum

PENDEKATAN DALAM PENELITIAN HUKUM

Penelitian hukum: terdpt bbrp pendekatan     

pendekatan undang--undang (statute approach) pendekatan kasus (case approach) pendekatan historis (historical approach) pendekatan komparatif (comparative approach) pendekatan konseptual (conceptual approach).

dengan pendekatan tersebut: peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.

Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua UU dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani ☼ Bagi penelitian untuk kegiatan praktis: = akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesusaian antara: - suatu UU dengan UU lainnya, atau - UU dan UU, atau - regulasi dan UU = Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

Pendekatan undang-undang (statute approach)

☼ Bagi penelitian untuk kegiatan akademis: = mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya UU tsb = Dengan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu UU peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang UU itu. = Memahami kandungan filosofi yang ada di belakang UU itu, peneliti tsb akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara UU dengan isu yang dihadapi.

Pendekatan kasus (case approach) ☼ dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus

yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.

☼ dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.

☼ menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah ratio

decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.

☼ ratio decidendi atau reasoning tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.

Pendekatan kasus (case approach) tidak sama dengan studi kasus (case study)  Pendekatan kasus (case approach): beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum.  Studi kasus (case study) merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berhagai aspek hukum (misalnya kasus Akbar Tanjung yang telah diputus oleh Mahkamah Agung pada 12 Februari 2004 dilihat dari sudut Hukum Pidana, Hukum Administrasi, dan Hukum Tata Negara)

Pendekatan historis ☼ dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. ☼ diperlukan oleh peneliti manakala peneliti memang ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari. ☼ pengungkapan filosofis dan pola pikir ketika sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan memang mempunyai relevansi dengan masa kini. (contoh: Isu mengenai advokat sebagai officium nobile dikaitkan dengan Undang-Undang Advokat, misalnya perlu pendekatan historis mengenai lahirnya jabatan tersebut.)

Pendekatan komparatif ☼ dilakukan dgn membandingkan UU suatu negara dengan UU dari satu atau lebil negara lain mengenai hal yang sama. ☼ Dapat juga yang diperbandingkan di samping UU juga putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama. Kegunaan pendekatan:  utk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara UU tsb  utk menjawab mengenai isu antara ketentuan UU dgn filosofi yang melahirkan UU itu.  akan memperoleh gambaran mengenai konsistensi antara filosofi dan UU di antara negara-negara tersebut. (Hal yang sama juga dapat dilakukan dengan membandingkan putusan pengadilan antara suatu negara dengan negara lain untuk kasus serupa)

Pendekatan konseptual ☼ beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrindoktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. ☼ akan menemukan ide-ide yang melahirkan: - pengertian-pengertian hukum, - konsep-konsep hukum, dan - asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. ☼ Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

PENDEKATAN PERUNDANG-UNDANGAN (STATUTE APPROACH)

Kecuali penelitian dlm ruang lingkup hukum adat: penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan. Penelitian untuk karya akademik: pada level teori atau filsafat hukum dapat saja tidak menggunakan pendekatan perundangundangan karena (mungkin) belum ada ketentuan perundang-undangan yang dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum yang diajukan.

Sebagai contoh: sebelum Indonesia memiliki UU Transaksi Elektronik (Electronic Transaction Act) tidak tertutup kemungkinan seseorang ingin mengangkat isu mengenai alat bukti dalam transaksi elektronik dalam penelitiannya. -- pendekatan yang dilakukan untuk memecahkan isu tsb bukan pendekatan perUUan, melainkan pendekatan konseptual karena isu sentral yang diajukan tsb dalam ruang lingkup konseptual. Tidak memahami ”makna” pendekatan perundang-undangan bisa terjadi dlm melakukan legal research, menempatkan pendekatan perUUan sebagai salah satu pendekatan walaupun isu sentral yang diajukan belum diatur oleh UU

Tidak semua penelitian hukum pada level selain dogmatik dan bukan untuk keperluan praktik menggunakan pendekatan perUUan

Peneliti perlu memahami:  hierarki dan  asas-asas dalam peraturan perundang-uudangan. Pasal 1 angka 2 UU No.10 Tahun 2004: peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Statute

 berupa legislasi dan regulasi

Pendekatan peraturan perundang-undangan: - pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan beschikking/decree  suatu keputusan yg diterbitkan oleh pejabat administrasi yg bersifat konkret dan khusus (misal: Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Bupati, Keputusan suatu badan tertentu, dll)

tidak dapat digunakan dalam pendekatan UUan

Pasal 7 (1) UU No. 10 Tahun 2004: Jenis dan Hierarki PerUUan RI - UUD RI Tahun 1945 - UU/Perpu - Peraturan Pemerintah - Peraturan Presiden - Patron Daerah Pasal 7 (4) UU No. 10/2004: Jenis Perat PerUUan selain sebagaimana dimaksud Ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum sepanjang diperintahkan oleh Peraturan PerUUan yang lebih tinggi Penjelasan: Jenis Perat PerUUan selain dlm ketentuan ini, antara lain, peraturan yang dikeluarkan oleh MPR dan DPR, Dewan Perwakilan Daerah, MA, Mahmah Konstitusi, BPK, Bank Indonesia, Menteri, kepala badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh UU atau pemerintah atas perintah undang-undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota, Kepala Desa atau yang setingkat".

Apabila dilihat sekilas bunyi penjelasan tersebut dan dikaitkan dengan Pasal 7 (1) UU No. 10 Tahun 2004: - seakan-akan kedudukan Peraturan MPR, MA dan organ negara lainnya secara hierarkis berada di bawah Perda. Akan tetapi: -- apabila dicermati bunyi ketentuan Pasal 7 (4) akan terlihat bahwa peraturan yang dibuat oleh organ negara tersebut tidak lebih rendah dari Peraturan Daerah. Hal itu tergantung: kepada diperintahkan oleh perat perUUan yg mana; jika diperintahkan oleh UU, Peraturan Bank Indonesia, misalnya dapat dikatakan setingkat dengan PP karena sama-sama diperintahkan oleh UU sehingga merupakan regulation; sebaliknya, apabila diperintahkan oleh PP, Peraturan Bank Indonesia berada di bawah PP dan dlm hal ini merupakan delegated regulation. Dengan demikian: bukan lembaga yang menerbitkan perat perUUan yang menentukan kedudukannya, melainkan perat perUUan yang mana yang menterintahkan yang menentukan kedudukan peraturan perUUan dlm hierarki perat perUUan RI.

Hal ini sangat berbeda dengan yang pernah dituangkan di dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 dan Ketetapam MPR-RI No. II Tahun 2000.

Perlu memahami: Asas lex superior derogat legi inferiori apabila terjadi pertentangan antara perat perUUan yang secara hierarkis lebih rendah dengan yang lebih tinggi, perat perUUan yang hierarkinya lebih rendah tersebut harus disisihkan. Dengan mempelajari ketentuan Pasal 7 (1) jo. ayat (4) UU No. 10 Tahun 2004, peneliti tidak lagi terperangkap oleh kesalahan yang dibuat oleh Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 maupun Ketetapan MPR-RI No. III Tahun 2000.

Asas lex specialis derogat legi generali dua peraturan perUUan yang secara hierarkis mempunyai kedudukan yang sama, akan tetapi ruang lingkup materi muatan antara kedua perat perUUan itu tidak sama, maka peraturan yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain.  penggunaan asas ini mensyaratkan bahwa yang diperhadapkan adalah dua peraturan perUUan dalam hierarki yang sama.



 Peraturan perUUan yang baru lebih mencerminkan kebutuhan dan situasi yang sedang berlangsung. Bagaimana jika perat perUUan yang baru tidak memuat ketentuan yang dibutuhkan untuk situasi yang sedang dihadapi, tetapi termuat di dalam perat per yang telah digantikan. Apabila ketentuan yang termuat di dalam peraturan perUUan yang lama tersebut tidak bertentangan dengan landasan filosofis peraturan perundang-undangan yang baru, peneliti harus dapat menyatakan bahwa ketentuan itul tetap berlaku melalui aturan peralihan perat perUUan yang baru. Dengan demikian:

pendekatan perUUan juga mensyaratkan bahwa peneliti juga perlu mempelajari landasan filosofis dari setiap perat perUUan yang diacunya.

Peneliti: ☼ dalam pendekatan perundang-undangan  bukan saja melihat kepada bentuk perat perUUan tetapi juga menelaah materi muatannya mempelajari: -- dasar ontologis lahirnya UU -- landasan filosofis UU -- ratio legis dari ketentuan UU UU dibuat oleh wakil rakyat yg diandaikan dibuat oleh rakyat regulasi tidak lain daripada pendelegasian apa yang dikehendaki oleh rakyat

Untuk memahami dasar ontologis UU  perlu diacu latar belakang lahirnya UU tsb Dalam Naskah Akademis:  akan terlihat landasan filosofis mengapa UU itu diperlukan  dapat diketahui adanya studi perbandingan yang dilakukan oleh mereka yang menyiapkannya  akan diperoleh juga pemahaman mengenai UU negara lain tentang hal yang sama  perlu ditelaah risalah pembahasan UU itu di DPR (Peneliti dalam hal ini harus dapat memilah-milah mana yang dapat dimasukkan ke dalam dasar ontologis dan filosofis dan mana yang tidak relevan untuk ditelaah karena hanya pandangan politis)

Peneliti hukum:  seorang juris  bukan pengamat sehingga tidak pada posisi yang netral, melainkan sudah bersikap kritis terhadap yang ditelaahnya.

 harus tetap berpegang kpd suatu sikap bahwa hukum bukan sekadar gejala atau fenomena sosial, melainkan suatu fenomena budaya. (Sebagai suatu fenomena budaya hukum harus dipandang sebagai konsep budaya, yaitu suatu konsep realitas yang dikaitkan dgn nilai-nilai yg justru harus ditampung oleh UU itu)

Undang-undang:  harus mencerminkan gagasan yg ada di belakangnya, yaitu keadilan.  bukan sekadar produk tawar-menawar politik (Jika suatu UU cuma menghasilkan dan merupakan legitimasi dari tawar-menawar politik, UU itu memang diundangkan dan sah, tetapi secara hukum sebenarnya tidak pernah ada jika tidak memuat nilai-nilai keadilan.

Hal inilah yang seharusnya diungkap oleh peneliti hukum Sejak awal menjadi mahasiswa hukum sudah dihadapkan kepada masalah keadilan)

Ratio legis dari suatu ketentuan UU  perlu ditelaah. Ratio legis:  berkenaan dgn salah satu ketentuan dari suatu UU yang diacu dalam menjawab isu hukum yg dihadapi peneliti.  secara sederhana dpt diartikan alasan mengapa ada ketentuan itu. Membahas ratio legis suatu ketentuan UU tidak dapat terlepas dari dasar ontologis dan landasan filosofis UU yg memuat ketentuan itu. Membahas ratio legis perlu juga ajaran interpretasi atau penafsiran.  sebab tidak semua teks UU jelas.