Direksi

DIREKSI Tanggung Jawab

Direksi wajib: a. membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi; dan b. menyelenggarakan pembukuan perseroan yang semuanya disimpan di tempat kedudukan per­seroan. Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa dan mendapat salinan Daftar Pemegang Saham, risalah dan pembukuan seperti tersebut pada huruf a dan b di atas.

Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang, seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan dan tidak boleh merugikan pihak ketiga yang beritikad baik serta mengumumkan dalam dua surat kabar paling lambat tiga puluh hari sejak perbuatan hukum tersebut dilakukan.  keputusan RUPS sah apabila dihadiri, pemegang saham yang mewakili paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara ­tersebut.

Direksi wajib – – –

Mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU No 3/1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan jo. Kepmen Perindustrian dan Perdagangan No. 12/ 1998: Akta Pendirian beserta surat pengesahan Menteri Kehakiman (yaitu setelah perseroabn memperoleh status badan hukum) Akta Perubahan Anggaran Dasar beserta surat persetujuan Menteri Kehakiman atas perubahan tertentu yang sifatnya mendasar seperti dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) Undang­undang PT; Akta Perubahan Anggaran Dasar beserta laporan ­kepada menteri Kehakiman atas perubahan selain yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) Undang­undang PT.

 paling lambat 30 hari ­terhitung sejak pendaftaran, Direksi melakukan permohonan pengumuman perseroan dalam Tambahan Berita Negara RI 

Selama pendaftaran dan pengumuman tersebut ­belum dilakukan: ­ Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan ­ hukum yang dilakukan perseroan. ­ anggota Direksi juga bertanggung jawab secara tanggung renteng atas semua kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat batal demi hukum karena perolehan saham oleh perseroan baik secara langsung maupun tidal langsung bertentangan dengan ketentuan pasal 30 ayat (l) Undang­ undang Nomor 1 Tahun 1995 (Lihat lebih lanjut pada Bab yang membahas tentanb Saham).

Anggota Direksi dan atau keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) wajib melaporkan kepemilikan sahamnya pada perseroan tersebut dan perseroan lain.

Direksi wajib: mencatat pemindahan hak atas saham atas nama, tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus. memberitahukan secara tertulis Keputusan RUPS tentang pengurangan modal perseroan kepada semua kreditor dan mengumumkan dalam Berita Negara RI serta dua surat kabar harian paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal keputusan.

Direksi wajib: menyerahkan perhitungan tahunan perseroan kepada akuntan publik untuk diperiksa apabila: – bidang usaha perseroan berkaitan dengan pe-ngerahan dana masyarakat (bank, asuransi, dan Dana Reksa). – perseroan mengeluarkan surat pengakuan utang (obligasi); atau – perserorm merupakan Perseroan Terbuka

Direksi : menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentingan perseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya. Panggilan RUPS  kewajiban Direksi. Perusahaan: wajib untuk menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada Menteri Perindustria dan Perdagangan (PP No 24 /1998 tentang lnformasi Keuangan Tahunan Perusahaan)

Direktur:  bertindak jujur (honestly)  bertugas menggunakan ketekunan yang pantas (reasonable diligence) dalam melaksanakan tugas jabatannya. Tugas Direksi: dapat dibagi menjadi tiga kelompok sbb: tugas yang berdasarkan kepercayaan (fiduciary dutie = trust and confidence) tugas yang berdasarkan kecakapan, kehati­hatian dan ketekunan (duties of skill, care and diligence) tugas­tugas yang berdasarkan ketentuan undang­ undang (statutory duties)

Berdasarkan kepercayaan (fiduciary dutie = trust and confidence) Direktur  harus bertindak dengan pertimbangan yang jujur berdasarkan kepentingan perusahaan dan bukan atas dsr kepentingan sekelompok orang atau badan.  tidak menempatkan dirinya dalam posisi yang mengakibatkan terjadinya pertentangan antara kepentingan perusahaan dan kepentingan pribadi (conflict of interest) atau antara kepentingannya.  harus menggunakan wewenang yang dipercayakan kepadanya untuk maksud yang telah diberikan dan bukan untuk tujuan lain

Berdsrkan kecakapan, kehati­hatian & ketekunan (duties of skill, care and diligence)

 tugas-tugas ini hanya merupakan aspek dari direktur agar tidak lalai (negligent) dalam pelaksanaan fmgsinya. (perlu diketahui bahwa secara konsep "the duty to be skillful" berbeda dengan "the duty to be careful" dan "the duty to be diligence“)

Berdsrkan ketentuan UU (statutory duties)  diamanatkan oleh UU (by the Act) Direktur harus melaksanakan "reasonable dilligence" dlm tugas jabatannya atau "disclosure"

UU No. 1/1995 tentang Perseroan Terbatas (Ps 1 ayat (4) jo. Ps 82) Definisi atau batasan: Direksi:  Organ Perseroan  yang bertanggung­jawab penuh atas: ­ pengurusan perseroan, ­ untuk kepentingan dan tujuan perseroan, ­ serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sesuai dengan ketentuan perundang­undangan.

Organ perseroan: – – –

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris.

Tiap­tiap organ perseroan: memiliki fungsi masing­masing mempunyai kedudukan yang pararel dan yang satu tidak berada di bawah yang lainnya.

Apabila anggota Direksi lebih dari satu orang:  mereka merupakan dewan pengurus atau dewan pimpinan perusahaan ­­ "the board of directors” ­­ Dewan Direktur atau Direksi Board of Directors hanya dalam penamaan saja dan bukan dalam arti dan tanggun jawab Menurut sistem Anglo Saxon atau Amerika: anggota doreksi dipilih dan diangkat oleh para pemegang saham (the governing body of a corporation elected by stock holder).

Perseroan: sebagai badan dan subjek hukum  mempunyai ­hak dan kewajiban. dilaksanakan oleh organ perseroan  Direksi perseroan terdiri atas para direktur (subjek hukum berupa orang atau natural person/natuurlijke persoon)

Direksi: bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan (secara "fiduciary melaksanakan "standard of care”) Fiduciary Duty: dijalankan oleh direktur dengan penuh tanggung jawab utk kepentingan (benefit) orang atau pihak lain (perseroan).

Pengurusan perseroan:

hanya dapat dilakukan oleh direksi, kecuali dalam hal Direktur tidak ada maka UU memberi wewenang kepada komisaris untuk melakukan pengurusan perseroan (Pasal 100 ayat (2) UUPT) terdapat "confidential relations" antara perseroan sebagai badan hukum dengan pengurus sebagai natural person, yang dibebankan tugas dan keawajiban berdasarkan fiduciary, yang dilaksanakan untuk kepentingan tujuan perseroan.

Oleh karena itu, Direksi melakukan dan kewajiban atau tindakan hukum berdasarkan kemauan serta kehati­hatian (duty of skill and care) yang diperlukan untuk fiduciary juga bermanfaat bagi pemegang secara keseluruhan karena kepentingan perseroan adalah identik dengan kepentingan pemegang saham dan juga termasuk di dalamnya kepentingan pihak kreditor perseroan.

Kewenangan pengurusan perseroan diberikan oleh UU kepada Direksi: agar Direksi dapat melakukan tindakan hukum yang diperlukan. Kewenangan pengurusan dipercayakan kepada Direksi agar Direksi dengan itikad baik senantiasa bertindak semata-mata demi kepentingan tujuan perseroan (duty of loyalty).

dan

Ddalam pengurusan dijumpai : "pertentangan/benturan kepentingan" (conflict of interest) antara Direksi secara pribadi dengan perseroan Direktur tidak boleh menggunakan kekayaan atau uang perseroan untuk membuat keuntungan bagi dirinya. jika terjadi: dia tidak hanya melanggar tugasnya (breach of his duty), tetapi keuntungan yang diperoleh akan menjadi milik perseroan. Direktur menyalahgunakan kekayaan perseroan untuk keuntungan sendiri: bisa dituntut secara pidana: karena harta perseroan hanva boleh digunakan utk tujuan yg telah ditentukan

Direktur tidak boleh: menggunakan informasi yg diperoleh atas dasar jabatan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya atau untuk orang lain yang mengakibatkan kerugian pada perseroan. (Direktur mengetahui bahwa perusahaannya menghadapi risiko likuidasi dan menggunakan informasi tersebut untuk melindungi dirinya dan perusahaan lain yang juga dia sebagai direkturnya (yaitu interlocking directorate) sehingga terhindar dari konsekuensi likuidasi tersebut.)

Direktur tidak boleh: menggunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi Apabila dilakukan: dia bertanggung jawab kepada perusahaan. Ini analog dengan tugas "agent” yang tidak membuat "secret profits" keluar dari jabatannya. Direktur menerima suap karena jabatannya:  melanggar fiduciary duty. Direktur tidak boleh menahan keuntungan yang dibuat dengan alasan dan di dalam "fiduciary relationship” nya dengan perusahaan. Direktur yang melakukan atau "making secret profit", perusahaan sangat keras. Keuntungan atau manfaat tersebut harus dilaporkan perusahaan dan disetujui. Bila tidak, direktur harus bertanggung jawab.

"corporate opportunity doctrine” suatu doktrin yang mencegah adanya pengalihan atau penyelewengan oleh direksi atas "business opportunities” yang seharusnya dimiliki oleh perusahaan. Direksi  tidak mengambil keuntungan pribadi (no secret profit rule) atas opportunity yang seharusnya menjadi milik perseroan.

Pasal 85 ayat (1) UUPT: Setiap anggota Direksi bertanggung jawah penuh secara pribadi, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Anggota Direksi:  wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik (in

good faith) dan dengan penuh tanggung jawab (and with full sense of responsibility). apabila hal tersebut dilanggar:  anggota Direksi ybs lalai atau bersalah dalam menjalankan tugasnya, ybs bisa dikenakan tanggung jawab penuh secara pribadi (Pasal 85 UU PT). Demikian juga dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan perseroan tidak untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu (Pasal 90 ayat (2) UU PT).

Peradilan Amerika US judicial review ( the business judgement rule) aturan yang melindungi para direktur dari tanggungjawab pribadi, bilamana mereka:  Bertindak berdasarkan itikad baik (in good faith);  Telah selayaknya memperoleh informasi yang cukup (well informed)  Secara masuk akal dapat dipercaya bahwa tindakan yang diambil adalah yang terbaik untuk kepentingan perseroan (the best interests of the corporation).

Direktur yang benar­benar telah: melaksanakan tugasnya dengan itikad baik  luput dari sanksi Karena : seorang Direktur dalam pelaksanaan tugasnya tidak hanya terikat pada apa yang secara tegas dicantumkan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan melainkan juga dapat mengambil prakarsa guna mewujudkan kepentingan perseroan dengan melakukan perbuatan yang dapat menunjang atau memperlancar tugas­tugasnya (sekunder), namun masih berada dalam batas yang diperkenankan atau masih dalam ruang lingkup tugas dan kewajibannya (intra vires) asalkan sesuai dengan kebiasaan, kewajaran kepatutan (tidak ultra vires).

Doktrin Ultra Vires dan Intra Vires  tidak diatur dalam undang­undang PT  dikenal dalam sistem hukum di Inggris atau Common Law, yang berarti juga dikenal di Malaysia dan Singapore. Dalam tugas dan kegiatan pengurus dalam suatu PT berdasarkan UU, ada kemungkinan tindakan pengurus yang dilakukan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, namun hal tersebut tidak secara tegas diatur atau tercantum dalam maksud dam tujuan perusahaan atuu dalam Anggaran Dasar perseroan. Pertanyaannya: ­­ apakah tindakan masuk dalam pengertian "ultra vires,," ataukah masih dalam ingkup wewenangnya yaitu "intra vires"?

Masalah ultra vires:  bermula dari debat yang berkepanjangan bertahun­ tahun yang muncul tentang pencantuman tujuan perusahaan dalam memorandum (Anggaran Dasar). Pengadilan Inggris : erusahaan tidak dapat melakukan tindakan di luar dari tujuan perusahaan yang telah ditetapkan dalam memorandum. Menurut the Companies Act 1985: Anggaran Dasar perusahaan dipersyaratkan untuk mencantumkan tujuan menimbulkan masalah apabila pengadilan berpegang bahwa bila perusahaan di luar dari lingkup tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, tindakan tersebut akan sama sekali tidak mempunyai akibat hukum (batal).

Pembenaram awal adanya doktrin tersebut: untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang saham dan para kreditor. Disebut "ultra vires" apabila tindakan yang dilakukan berada di luar kapasitas (capacity) perusahaan, yang dinyatakan dalam maksud dan tujuan perusahaan yang tercantum dalam Anggaran Dasar. Di Inggris, suatu tindakan ”ultra vires” adalah hanya bila secara jelas di luar tujuan pokok perusahaan. Namun perlu diperhatikan bahwa harus dibedakan antara ultra vires dengan tindakan yang melanggar Anggaran Dasar atau penyalahgunaan wewenang Direktur. Demikian pula jangan mengacaukan pengertian ultra vires dengan tindakan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketertiban umum (illegal). Ultra vires harus digunakan hanya untuk menyatakan tindakan yang benar­benar di luar kapasitas perseroon. Demikian the old law Inggris

Tanggung Jawab Setiap Anggota Direksi: Selain itu dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Direksi tidak luput dari pengawaasan Komisaris (Pasal 97 UUPT). Maksudnya agar Direksi dalam menjalankan tuganya berada pada jalur yang telah ditetapkan oleh perseroan bagaimanapun juga pengurusan perseroan dilakukan untuk kepentingan dan tujuan perseroan.

Apakah ada perbedaan tanggung jawab antara para anggota Direksi yang satu dengan yang lain dalam menjalankan tugas kepengurusan tsb?

Pasal 90 ayat (2) UUPT menunjukkan semua anggota Direksi mempunyai tanggung jawab yang sama. Mengapa, selama ini seolah-olah ada perbedaan tanggung jawab antara Direktur yang satu dengan lainnya? Karena melihat dari penyebutan atau penamaan jabatan Direktur yang beragam, misalnya: Managing Director, Executive Director dll.

Dari penamaan ini seolah­olah ada pengkhususan dalam tugasnya: sehingga dengan demikian tanggung jawab dalam pengurusannya juga berbeda. Misalnya Operasi sepertinya hanya bertanggung jawab di bidang operasional, sedangkan Managing Director bertanggung jawab lebih luas karena berkaitan dengan pengelolaan perseroan dan demikian.juga dengan anggota Direksi yg lain, sesuai dengan penamaan jabatan seperti Direktur Personalia Pemasaran dan sebagainya. Nama atau sebutan seperti yang diutarakan di atas sebenarnya adalah apa yang biasa dijalankan di negara­negara yang berdasarkan pada common law seperti Amerika, Inggris atau negara­negara persemakmuran.

Sebagai bahan perbandingan, sebut saja Singapura dan Malaysia yang memiliki Companies Act yang ­lebih kurang sama antara keduanya. Orang yang ditunjuk atau dipilih berdasarkan hukum, dengan wewenang untuk mengelola dan mengurus urusan perseroan atau perusahaan. Semua direktur­ direktur secara kolektif membentuk "the board of directors". Biasanya "the board of directors" ini diberikan kewenangan untuk melaksanakan semua kekuasaan perusahaan selain yang ditentukan dalam apa yang disebut memorandum articles atau anggaran dasar perseroan. Demikian juga biasanya kewenangan untuk meminjam uang, menangani keuangan perusahaan, menandatangani cheque, promes dan instrumen­ instrurnen lain serta menunjuk "agent" atas nama perseroan, meskipun hukum hanya mengenal satu jenis direktur

Sub jenis Direktur Meskipun hukum hanya mengenal satu jenis "Homo directoriensis," namun dalam praktek terdapat beberapa sub--jenis yang dapat dibagi lagi menjadi: Executive director/direktur eksekutif. orang yang bekerja sebagai karyawan tetap (full- time basis) untuk perusahaan atas dasar kontrak atau tugas. Yang khas jenisnya adalah managing director/ direktur pengelola, adalah sebagaimana sebutan atau nama jabatannya menyatakan, bahwa siapa yang sebenarnya mengelola perusahaan.

Non­executive director direktur yang bekerja untuk perusahaan, tidak secara penuh waktu (a full­time capacity). Perbedaan antara direktur dan manajemen tampak lebih jelas dalam perusahaan besar, tetapi itu tidak berarti bahwa perusahaan kecil tidak mempunyai non­executive director. Biasanya banyak yang mempunyai pos kehormatan yang diciptakan untuk keluarga/saudara pemegang saham pengawas, dari non­executive ­ director ini, meskipun mereka tidak berpartisipasi dalam mengelola perusaahaan. non­executive adalah direktur di mata hukum. Sangat sering non­executive director adalah nominee dari pemegang saham mayoritas. Pekerjaan mereka bukan menjalankan perusahaan, melainkan mengamati para manager dan the board of directors dari dekat. Dalam perusahaan besar yang "terdaftar" sangat sering dijumpai bahwa yang mayoritas adalah non­­executive nominee director" mewakili pemegang saham mayoritas.

Alternate director orang yang mengisi tempat ini umumnya menggantikan seseorang. Alternate director adalah dengan proxy dalam rapat umum pemegang saham. Namun tidak persis sama, karena proxy hanya merupakan "agent” dari orang yang menunjukkan sedangkan alternate director atau substitue director dianggap direktur penuh menurut hukum.

Informal atau de facto director Mengeni penamaannya tidak standar. Informal director adalah orang yang bertindak sebagai direktur meskipun tidak pernah secara formal ditunjuk demikian. Ini bisa terjadi dalam perusahaan swasta yang dijalankan secara informal. Orang demikian di mata hukum dianggap sebagai direktur penuh (fulledged director).

Shadow director Disini individu tersebut sebenarnya boneka. Shadow director dianggap sebagai direktur juga.

Jabataan lain yang perlu diperhatikan: karena ternyata ada sementara perusahaan yang memakainya, namun dgn interpretasi masing2. Jabatan yang dimaksudkan:

Wakil Direktur (Deputy Director). Secara sepintas: tampaknya jabatan Wakil Direktur tersebut tidak ubahnya dgn jabatan Direktur tetapi perlu diperhatikan kaitannya dengan jabatan Direktur. Mengapa demikian? Karena sering diasumsikan bahwa jabatan Direktur itu statusnya kurang lebih sama dengan jabatan Direktur.

Apakah jabatan Wakil Direktur sama dengan jabatan Direktur?

Status Wakil Direktur berbeda dengan jabatan Direktur Direktur adalah pengurus perseroan, sedangkan Wakil Direktur mempunyai status karyawan.

Wakil Direktur;  sebagai seorang karyawan, melakukan pekerjaam membantu Direktur dalam pelaksanaan tugasnya selaku pengurus perseroan. Oleh karera itu: Wakil Direktur sebagai karyawan pada dasarnya terikat akan peraturan­peraturan yang berlaku untuk karyawan pada umumnya. Tetapi karena diberi tugas untuk membantu pekerjaan Direktur, maka ia melaksanakan tugas­­tugas pengurus yaitu dalam hubungan dengan pihak luar. Namun ke dalam ia tidak berhak untuk melakukam tugas­tugas pengurus. Dalam hal ini kedudukanya disebut sebagai ”procuratie houder”.

Pengangkatan dan Pemberhentian  Yang mengangkat atau menunjuk Wakil Direktur adalah Direktur dan bukan RUPS Oleh karena itu: terhadap Wakil Direktur tersebut berlaku ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antara manajemen dengan pihak karyawan atau peraturan-peraturan yang mengatur hubungau karyawan/pekerja dengan pimpinan perusahaan.

Tangggung Jawab: Pelaksanaan tugas seorang Wakil Direktur, dipertanggungjawabkan kepada Direktur. Sedangkan Direktur bertanggung jawab kepada pemegang saham melalui RUPS. Namun demikian Direktur dapat bertindak sebagai pengurus, bertindak untuk dan atas mama PT. Sehingga Wakil Direktur juga dapat mengikat perusahaan atau PT terhadap pihak ketiga. Hanya saja ke dalam, Wakil Direktur tidak berhak melakukan tindakan pengurusan sbgmn yang dilakukan oleh pengurus atau anggota Direksi.

Misalnya: melakukan pemanggilan kepada pemegang saham untuk menghadiri RUPS.