Peran, Tugas Pokok Dan Fungsi Lembaga Pemerintahan Dalam Pemberantasan Korupsi

PERAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI LEMBAGA PEMERINTAHAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 VELANI ANALAN N

WIDYA K

KHOIRUN NISA

TRI MUSTYARINI

UMI ROHMAWATI

REFI NOOR INDAH

DWI MIFTAH NUR J

CHINDY FEBRIA R

AFRIANA NOER M

LANCAR NASTITI

DWI SAFITRI

WAKID TOHARI T SEPTY FIRDAYANTI

LEMBAGA-LEMBAGA PEMBERANTASAN KORUPSI

KPK

A.Kejaksaa n

Kepolisian

Pengadilan TIPIKOR

• KPK terdiri atas : (pasal 21 ayat (1) undang-undang nomor 30

tahun 2002) • Pimpinan komisi yang terdiri atas lima anggota komisi pemberantasan korupsi; • Tim penasihat yang terdiri atas empat anggota; • Pegawai komisi pemberantasan korupsi sebagai pelaksanaan tugas.

Tugas KPK : • • • • •

Koordinasi Supervisi Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara (pasal 6 undang-undang nomor 30 tahun 2002).

Wewenang KPK : • Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan • Menetapkan sistem pelaporan • Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. • Melaksanakan dengar pendapat dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. • Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi (pasal 7 undang-undang tahun 2002).

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada : • Kepastian hukum • Keterbukaan • Akuntabilitas • Kepentingan umum • Proporsionalitas

KEJAKSAAN Dibidang Pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: • Melakukan penuntutan • Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap • Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat • Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang • Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

KEJAKSAAN Dibidang Pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: • Melakukan penuntutan • Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap • Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat • Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang • Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

KEJAKSAAN • Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan secara eksplisit menyebutkan : kejaksaan memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d yaitu: Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu adalah tindak pidana Korupsi dan Pelanggaran HAM. • Fatwa Mahkamah Agung nomor KMA/102/III/2005 tanggal 9 Maret 2005 : jaksa mempunyai kewenangan untuk menyidik perkara tindak pidana korupsi sesudah berlakunya UU Nomor 31 tahun 1999

KEPOLISIAN Fungsi kepolisian (pasal 2 Undang-Undang No 2 Tahun 2002) tentang Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan polisi dalam mencegah dan menangani tindak pidana korupsi mempunyai sebuah direktorat khusus yaitu Badan Reserse Kriminal Direktorat Tindak Pidana Korupsi.

KEPOLISIAN • Dalam penegakan korupsi polisi mempunyai strategi, yaitu: • Sinergitas penanganan tindak pidana korupsi baik dengan KPK maupun dengan aparat penegak hukum lainnya. • Meningkatkan fungsi koordinasi baik dalam penyelidikan mau penyidikan tindak pidana korupsi. • Fokus melaksanakan penyelidikan terhadap 10 area yang rawan terjadi korupsi. • Merespon tuntutan masyarakat untuk melaksanakan percepatan penyidikan tindak pidana korupsi dalam koridor Due Process Of Law (Proses Hukum yang Benar).

PENGADILAN TIPIKOR Merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. diatur dalam UU No. 46 Tahun 2009 tentang pengadian tindak pidana korupsi.

PENGADILAN TIPIKOR Pengadilan TIPIKOR berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara : 1. Tindak pidana korupsi 2. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi 3. Tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

TERIMA KASIH