Ppt Pbak.pptx

KASUS DI UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) Tamaka Pambudi K

(P1337420116005)

Maryam Zunar

(P1337420116006)

Nurika Ziydatus S

(P1337420116007)

Rivati Hanifah

(P1337420116011)

Reni Ariyanti

(P1337420116013)

AL Novita Dewi

(P1337420116016)

Cloudia Maulida A.

(P1337420116017)

Oktavia Nurulizza

(P1337420116028)

Dina Muhyina Nur R.

(P1337420116032)

Noor Amalia

(P1337420116035)

Ratih Okfyta M.A.

(P1337420116045)

Sri Novia S.

(P1337420116047)

Irfan Faruq S.

(P1337420116055)

PRODI DIII KEPERAWATAN POLTEKKES KEMENKES SEMRANG 2018

UKM KESENIAN (TUTUH BHAKTI HUSADA)

PRINSIP ANTI KORUPSI AKUNTABILITAS

TRANSPARANSI

KEWAJARAN

KEBIJAKAN

KONTROL KEBIJAKAN

AKUNTABILITAS Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Dalam UKM TBH, pengurus tidak terdapat penyimpangan wewenang. Misalnya ketua memimpin organisasi dengan baik dan bijaksana, mengkoordinasi anggota, menetapkan keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Contoh : Pada saat acara Diesnatalis Poltekkes Kemenkes Semarang, BEM mengundang UKM TBH untuk mengisi acara tersebut tanpa sepengetahuan ketua UKM. Kemudian ketua mengklarifikasi kepada pihak BEM sehingga ketua dapat bermusyawarah dengan anggota, dan mengambil keputusan sesuai tugasnya. Yang dilakukan ketua merupakan tindakan dari mempertahankan tugas dari seorang ketua. Hal ini membuktikan menjalankan tanggungjawabnya dengan benar dan bijaksana. Selain itu, setiap kegiatan yang dilakukan UKM selalu berdasarkan musyawarah, melakukan evaluasi dan laporan kegiatan dibuktikan dengan adanya laporan pertanggung jawaban pada setiap periode

TRANSPARANSI Transparansi adalah prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga bentuk penyimpangan mudah diketahui oleh publik. Dalam UKM TBH prinsip transparansi berupa proses penganggaran yang dilakukan pada setiap kegiatan bersifat terbuka, seperti dana yang diperoleh, dana yang dikeluarkan, serta sisa dana dari setiap kegiatan selalu dilaporkan dan dipertanggung jawabkan. Contoh : Selesai kegiatan panitia membuat laporan pertanggungjawaban sehingga semua anggota mengetahui input dan output dana.

Selain itu, setelah selesai kegiatan dilakukan evaluasi oleh panitia terkait dan dosen pembimbing organisasi tersebut untuk memperbaiki berbagai kekurangan sehingga akan memperbaiki kegiatan yang akan datang.

KEWAJARAN Kewajaran atau fairness adalah prinsip untuk mencegah manipulasi (ketidakwajaran) dalam pelanggaran , baik dalam mark up maupun ketidakwajaran dalam bentuk lainnya. Contoh : Ditemukan beberapa yang menyimpang seperti pada kedisiplinan, seperti anggota tidak bisa datang tepat waktu dalam melakukan rapat, latihan dan beberapa kegiatan yang diselenggarakan lainnya. Selain itu pada sifat terprediksi, terdapat penarikan uang tambahan kepada masing – masing anggota karena dana yang ditargetkan tidak memenuhi. Hal ini terjadi karena faktor dari eksternal dimana sumber dana dari DPM belum turun.

KEBIJAKAN

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak Contoh : Anggota dan semua pengurus menjalankan tugas yang diberikan sudah dilakukan dengan benar, tidak terdapat penyimpangan wewenang. Salah satu kebijakan yang diambil oleh pengurus UKM ini ialah daftar hadir latihan rutin , apabila kehadiran kurang dari 75% maka akan berpengaruh pada Point SKKM yang kita butuhkan. Contoh kebijakan lain yang diambil dari UKM ini adalah, calon peserta UKM harus melewati 2 tahap seleksi . Seleksi pertama yaitu seleksi wawancara kemudian tes menari. Hal ini dilakukan supaya UKM dapat menyaring calon peserta yang benarbenar berminat dalam mengikuti kegiatan UKM ini.

KONTROL KEBIJAKAN Prinsip kebijakan untuk mengatur agar kebijakan yang dibuat betul – betul efektif dan mengeleminasi segala bentuk korupsi

Contoh : Hal ini dibuktikan dengan Pertangungjawaban setiap kegiatan,

dibuatnya

Laporan

Laporan Pertanggungjawaban setiap periode dan tahunan yang diserahkan ke BEM. Sehingga dari LPJ tersebut bisa dipantau apakah terjadi penyimpangan kegiatan dan alokasi uang iom. Selain itu setiap selesai kegiatan selalu dilakukan evaluasi kegiatan. Sehingga dari situ kegiatan UKM Tutuh Bhakti bisa terkontrol dengan baik.

kesimpulan Secara umum UKM Tutuh Bhakti Husada sudah menjalankan 5 prinsip anti korupsi. Namun masih ada satu prinsip anti korupsi yang harus diperbaiki, yaitu kewajaran. Dimana untuk nilai kedisipilanan masih belum bisa terlaksana dengan baik. Dalam sifat terprediksi juga masih harus diperbaiki. Karena mereka masih menggunakan uang pribadi untuk terselenggaranya kegiatan UKM.

Dalam hal ini seharusnya UKM di awal periode sudah membuat RAPK yang dimana dana yang dibutuhkan sudah dihitung terlebih dahulu, sehingga UKM dalam kegiatan dananya sudah sesuai perhitungan di awal. Namun untuk keseluruhan UKM Tutuh Bhakti Husada menurut kelompok kami sudah menerapkan budaya antikorupsi, terbukti dengan sudah melakukan 4 prinsip antikorupsi. Supaya lebih baik lagi kedepannya untuk prinsip kewajaran bisa diperbaiki lagi.

Sekian dan Terima kasih