Pengertian Sistem Pemerintahan Presidensial Dan Ciri.docx

Pengertian sistem pemerintahan presidensial dan ciri-cirinya serta kelebihan dan kekurangannya – Sistem pemerintahan presidensial adalah suatu sistem pemerintahan yang dimana badan eksekutif dan badan legislatif mempunyai kedudukan yang independen. Di dalam pemerintahan presidensial dimana seorang presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa kerja dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh konstitusi. Tentunya dalam sistem pemerintahan ini, pemerintahan dikepalai oleh seorang presiden dan sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan presidensial menganut aturan para menteri merupakan pembantu presiden yang diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab juga kepada presiden. Itulah definisi dari sistem pemerintahan presidensial. A. Berikut ini ciri-ciri pemerintahan presidensial Adapun ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial, diantaranya sebagaimana dibawah ini:   

    

Presiden sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kekuasaan eksekutif seorang presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dipilih secara langsung oleh rakyat. Presiden mempunyai hak istimewa atau hak perogratif untuk mengangkat maupun menghentikan menteri-menteri yang memimpin suatu departemen maupun nondepartemen. Presiden tak dapat membubarkan parlemen, seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Parlemen mempunyai kekuasaan legislatif dan juga sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih langsung oleh rakyat. Para menteri bertanggung jawab hanya kepada kekuasaan eksekutif. Kabinet dibentuk oleh presiden, dan cabinet juga bertanggung jawab kepada presiden bukan bertanggung jawab kepada parlemen maupun kepada legislatif. Karena presiden tidak dipilih oleh parlemen. Jadi presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen.

B. Kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan presidensial Kelebihan sistem pemerintahan presidensial, diantaranya di bawah ini:     

Kedudukan badan eksekutif lebih stabil, karena tidak tergantung kepada parlemen. Masa jabatan dari eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu, seperti misalnya masa jabatan dari presiden Indonesia adalah 5 tahun. Penyusunan program-program kerja dari kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. Seorang menteri tidak dapat di jatuhkan oleh Parlemen karena menteri bertanggung jawab kepada presiden. Legislatif bukan merupakan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif, karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota dari parlemen sendiri.

Kekurangan sistem pemerintahan presidensial, diantaranya di bawah ini:   



Kekuasaan badan eksekutif diluar pengawasan langsung dari badan legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan yang mutlak. Sistem pertanggungjawaban yang kurang jelas. Pembuatan kebijakan publik umumnya hasil dari tawar-menawar antara badan eksekutif dan badan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan yang kurang tegas serta dapat memakan waktu yang cukup lama. Dapat menciptakan sebuah kekuasaan yang mutlak, karena kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan langsung dari legislatif.

Secara umum, sering terjadi salah penggunaan dan penafsiran dari istilah “bentuk pemerintahan” dan “sistem pemerintahan”. Padahal jika dtelusuri lebih jauh dan lebih dalam lagi kedua istilah tersebut mempunyai arti dan makna yang berbeda. Menurut Hans Kelsen (Kelsen, 1971: 256) bentuk pemerintahan dibedakan menjadi 2 yaitu, monarki dan republik. Sedangkan sistem pemerintahan dalam ilmu negara umum (algemeine staatslehre) mempunyai pengertian yaitu, sebuah sistem hukum ketatanegaraan yang mempunyai hubungan antar pemerintahan dan perwakilan rakyat. Sebelum belajar lebih jauh mengenai pembagian sistem pemerintahan kamu bisa belajar juga sistem pemerintahan orde lama dan pemerintahan orde baru. Sistem Presidensial Sebelum diamandemen, UUD 1945 bertugas untuk mengatur kedudukan lembaga tertinggi serta hubungan antara lembaga. Selain itu, UUD 45 juga merupakan hukum tertinggi kemudian kedaulatan rakyat diberikan kepada MPR sehingga MPR membagikan kekuasaanya kepada 5 elemen lembaga tertinggi yaitu : Presiden, Mahkamah Agung atau MA, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Dewan Pertimbangan Agung atau DPA dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Disamping itu, pokok-pokok sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen juga dijelaskan dalam UUD 45 tentang 7 pokok sistem pemerintahan Indonesia seperti :       

Sistem konstitusional Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat) Kekuasaan tertinggi negara ada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang biasa disebut MPR Kekuasaan Presiden atau kepala negara tidak terbatas Kepala negara atau presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Presiden atau kepala negara merupakan penyelenggara pemerintah tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR Menteri merupakan pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR

Dari beberapa poin pokok sistem pemerintahan diatas, bisa dikatakan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan secara presidensial. Uniknya, sistem ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru Secara garis besar sistem pemerintahan presidensial ini mempunyai sistem peradilan di Indonesia arti yaitu di dalam sistem ini kekuasaan tertinggi ada pada tangan kepala negara atau presiden. Semua tugas dan kewenangan presiden diatur dalam UUD 1945 tanpa harus melibatkan pertimbangan dan persetujuan DPR sehingga terkadang kekuasaan atau wewenang presiden bisa disalahgunakan. Untuk sistem pemerintahan setelah diamandemen terbagi menjadi 4 golongan yaitu :  





BPK Lembaga Legislatif yang terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Daera (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam lembaga legislatif Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) membawahi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lembaga Legistlatif bertugas untuk membuat Undang-Undang Lembaga Eksekutif terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden dimana Presiden membawahi Wakil Presiden selain itu, lembaga eksekutif juga mempunyai wewenang untuk menjalankan Undang-undang Lembaga Yudikatif terdiri dari Makamah Konstitusi, Makamah Agung dan KY. lembaga Yudikatif ini mempunyai wewenang untuk mengawasi jalannya UU dan memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar peraturan undang-undang

Sehingga dari bagan tersebut bisa dijelaskan pokok-pokok pemerintahan Indonesia setelah diamandemen adalah :           

Indonesia mempunyai bentuk pemerintahan republik dan sistem pemerintahan menggunakan sistem presidensial Indonesia memiliki otonomi daerh yang luas. Wilayah Indonesia terbagi menjadi beberapa provinsi Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan sesuai dibagan Indonesia mempunyai kepala negara yang disebut Presiden dan Presiden merangkap sebagai kepala pemerintahan. Rakyat memilih langsung presiden dan wakil presiden Parlemen terdiri dari 2 bagian, yang pertama Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Secara resmi anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan merupakan anggota dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai kekuasaan legislatif dan bertugas mengawasi prosesnya suatu pemerintahan Presiden secara langsung mengangkat kabinet atau menteri Kabinat atau menteri bertanggung jawab langsung kepada presiden

Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia Penting diketahui jika Presiden melakukan kejahatan dan pelanggaran berat seperti penghianatan, korupsi besar dan sebagainya maka presiden bisa diberhentikan dari masa jabatannya (impeachment) Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer di Indonesia Disamping itu sistem pemerintahan menurut C.F Strong dalam sebuah buku “Modern Political Constitution” menuturkan bahwa sistem pemerintahan terbagi menjadi 2 yaitu : parliamentart executive dan non-parliamentary. Namun sistem yang dikemukakan oleh C.F Strong jarang digunakan karena sistem tersebut kurang sesuai dengan pola demokrasi, sehingga Arend Lipjphart mengadakan berbagai penelitian yang diaplikasikan di 36 negara lalu membagi sistem pemerintahan menjadi 3 bentuk yaitu : parliamentary (sistem parlementer), presidential (sistem presidential) dan hybrid (sistem campuran). A. Perkembangan Sistem Pemerintahan Indonesia Jika ditelusuri lebih jauh lagi, Indonesia memiliki berbagai macam perubahan sistem pemerintahan. Perubahan ini disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti faktor ekonomi, keadaan masyarakat, penyesuaian atas dasar-dasar negara. 

Tahun 1949 – 1950

Tujuan dan Fungsi Negara Indonesia menganut sistem semu parlementer. Di mana sistem ini menganut sistem multi partai yang didasarkan oleh konstitusi ris. Di dalam konstitusi ris ada beberapa poin yang perlu diperhatikan : a) Pemerintahan memiliki wewenang untuk undang-undang b) Undang-undang darurat memiliki wewenang aras undang-undang federasi . 

darurat

Tahun 1950 – 1959

Indonesia menganut sistem parlementer dengan demokrasi liberal. Tahun 1950 sampai tahun 1959 adalah masa di mana presiden pertama di Indonesia, Ir. Soekarno memerintah menggunakan konstitusi undang-undang sementara. Perlu diketahui bahawa periode ini merupakan periode berakhirnya negara Indonesia yang federalis. Ada beberapa ciri dari pemerintahan dengan sistem parlementer demokrasi liberal adalah : a) Keputusan presiden dan wakil presiden tidak bisa diganggu gugat b) Menteri bertanggung jawab atas semua keputusan pemerintah c) Presiden memiliki wewenang untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat d) Perdana menteri diangkat langsung oleh presiden 

Tahun 1959 – 1966

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial demokrasi terpimpin. Sejak tahun 1969 hingga tahun 1966, Ir. Soekarno memimpin menggunakan dekrit presiden dan membentuk

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara. Pada saat itu Ir. Soekarno juga menerapkan sistem pemerintahan secara presidensial. 

Tahun 1966 – sekarang

Indonesia menganut pemerintahan presidensial. Tahun 1966 sampai 1998 Indonesia masih menganut masa orde baru. Tahun 1988 sampai sekarang merupakan periode reformasi yang menganut sistem pemerintahan secara presidensial. Dalam periode ini dilakukan beberapa kali perubahan terhadap UUD45 Karakteristik Pemerintahan Presidensial Menurut Para Ahli Asshiddiqie (2007: 316):       

 

Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi dan yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya kepala negara adalah sekaligus kepala pemerintahan. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dandemikian pula sebaliknya. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen. Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, makadalam sistem presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi. Karena itu, pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam sistem parlementer yang terpusat pada parlemen.

(Wiratman, 2008):         

Terdapat pemisah kekuasaan yang jelas antara lembaga eksekutif dan legislatif Presiden merupakan eksekutif tunggal Presiden merangkap sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara Presiden berhal untuk mengangkat menteri dan menteri harus bertanggung jawab kepada presiden Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan yang ada di lembaga Eksekutif Presiden tidak bisa membubarkan atau memaksa parlemen Supremasi konstitusi Lembaga eksekutif(Presiden dan Wakil Presiden) bertanggung jawab kepada rakyat Kekuasaan tersebar bukan terpusat

Ciri-Ciri Pemerintahan Presidensial Bisa disimpulkan bahwa pemerintahan presidensial memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dari sistem pemerintahan lainnya. Berikut beberapa ciri-ciri pemerintahan presidensial secara umum :  

   

 

   

Sebuah negara dipimpin oleh Presiden yang sekaligus menjabat sebagai kepala pemerintahan Lembaga eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga lembaga parlemen (Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR) tidak mempunyai hak atau weweneng untuk memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden Presiden mempunyai wewenang untuk mengangkat atau memberhentikan menterimenteri yang memimpin sebuah departemen maupun non-departemen Presiden tidak bisa membubarkan parlemen dan parlemen juga tidak bisa memberhentikan presiden dan wakil presiden Parlemen juga mempunyai kekuasaan legislatif dan merangkap sebagai badan perwakilan Anggota parlemen (Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR) dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (PEMILU) Menteri-menteri yang telah diangkat hanya bertanggung jawab kepada lembaga eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) Kabinet atau biasa yang disebut dewan menteri dibentuk langsung oleh presiden sehingga kabinet hanya bertanggung jawab kepada lembaga eksekutif (presiden dan wakil presiden) dan tidak bertanggung kawab kepada lembaga legislatif atau parlemen Presiden tidak bertanggung jawab langsung kepada parlemen dan parlemen tidak bertanggung jawab langsung kepada presiden dan wakil presiden Kekuasaan tertinggi ada di tangan lembaga eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) Lembaga eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) bertanggung jawab kepada rakyat yang berdaulat Sistem kekuasaan tersebar tidak terpusat seperti sistem pemerintahan parlementer

Kelebihan Atau Keunggulan Pemerintahan Presidensial Berdasarkan ciri-ciri sistem presidensial yang telah dijelaskan diatas, sistem pemerintahan ini mempunyai beberapa keunggulan atau kelebihan seperti :  

 

Stabilnya kedudukan lembaga eksekutif, karena lembaga eksekutif tidak bergantung kepada lembaga parlementer Masa jabatan lembaga eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) lebih jelas karena mempunyai jangka waktu yang jelas. Seperti contoh di Indonesia, presiden memiliki masa jabatan 5 tahun dan maksimal masa kepimpinannya hanya 2 periode (5 x 2 = 10 Tahun) Memudahkan dalam penyusunan program kerja kabinet karena sudah ditentukan jangka waktunya Anggota parlemen tidak bisa memberhentikan menteri, karena menteri bertanggung jawab langsung kepada lembaga eksekutif atau presiden dan wakil presiden





Rakyat bisa memilih siapa yang menjadi presiden atau kepala negaranya sehingga hal ini terasa adil untuk rakyat biasa dan menghindari kecurangan adanya pemilihan berdasaran kepentingan pribadi Masa pemilihan umum lebih jelas seperti contoh 5 tahun sekali diadakan pemilihan umum untuk presiden



Kekurangan dari Pemerintahan Presidensial Meskipun sistem pemerintahan secara presidensial dirasa mempunyai kelebihan, namun ternyata sistem pemerintahan ini mempunyai beberapa kekurangan. Apa saja sih kekurangan tersebut? Yuk, simak poin-poin berikut :    

Kekuasaan lembaga eksekutif diluar pengawasan dari lembaga legislatif sehingga bisa menyebabkan kekuasaan yang mutlak Sistem pertanggung jawaban yang terpisah-pisah sehingga tidak efektif Sistem pertanggung jawaban yang terpisah membuat, lembaga satu dengan yang lainnya tidak bisa saling koreksi dan mengawasi Pembuatan keputusan yang cukup lama, hal ini disebabkan karena sebelum keputusan itu dibuat lembaga legislatif dan lembaga eksekutif melakukan diskusi atau tawar menawar. Sehingga menyebabkan keputusan ini memakan waktu yang cukup lama dan sering kali kurang tegas

Potret Sistem Pemerintahan Secara Presidensial Di Berbagai Negara 

Amerika Serikat

Sistem Hukum Internasional di Amerika Serikat (AS) merupakan negara federasi atau serikat yang mempunyai 50 negara dengan ibukota Washington D.C. Amerika Serikat ini bentuk negaranya mirip dengan Indonesia yaitu Republik. Dan jika ditelusuri lebih jauh lagi, Amerika Serikat menganut sistem pemerintahan secara presidensial. Selain itu Amerika Serikat juga mempunyai 3 lembaga utama yaitu : Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Sistem partai di Amerika Serikat juga cukup unik karena Amerika Serikat menganut sistem dwipartai yang artinya ada dua partai dominan di Amerika Serikat, partai tersebut adalah Partai Demokrat dan Partai Republik. Dalam sistem pemilihan umum sendiri, Amerika Serikat menganut sistem distrik. Apa itu sistem distrik? Sistem distrik adalah sistem pemilihan berdasarkan lokasi daerah pemilihan bukan berdasarkan jumlah penduduk. Tata cara pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Amerika Serikat ada 2 tahap : a) Pertama penduduk Amerika Serikat memilih calon presiden yang paling populer b) Kedua, penduduk Amerika Serikat memilih 538 orang yang akan berperan sebagai utusan yang mewakili 50 negara. Orang-orang yang dipilih itulah yang akan menentukan memilih presiden. Sehingga penduduk Amerika Serikat hanya memilih untuk menentukan popularitas calon presiden.



Filiphina

Filiphina merupakan negara kesatuan yang berdaulat dan memiliki bentuk pemerintahan republik demokratis. Sama seperti Indonesia, Filiphina menganut sistem pemerintahan secara presidensial dimana presiden memegang kendali utama dari kekuasaan tersebut dan sekaligus menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan Filiphina. Negara Filiphina juga mempunyai 3 cabang utama – cabang lembaga legislatif terdiri – cabang lembaga eksekutif terdiri dari legislatif bicamerah Filiphina – cabang lembaga yudikatif terdiri dari Makamah Agung peradilan tertinggi di negara

dalam pemerintahan, yaitu : dari seorang presiden atau yang biasa disebut kongres Filiphina yang sebagai lembaga

Filiphina. Makamah Agung terdiri atas Hakim Ketua dan 14 hakim Anggota dan semua anggota tersebut dipilih langsung oleh presiden. Filiphina juga mempunyai 24 Senator dengan masa jabatan 6 tahun, sedangkan Dewan Perwakilan terdiri dari 250 anggota dengan masa jabatan 3 tahun. Presiden sendiri dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu dengan masa jabatan 6 tahun. 

Swiss

Swiss salah satu negara yang menerapkan sistem pemerintahan secara presidensial dan juga Pemerintah yang Berdaulat. Dewan federal yang ada di negara Swiss ini terdiri dari 7 anggota dan masing-masing anggota memiliki kekuasaan eksekutif dan bisa juga bertindak sebagai kabinet. Selain itu Swiss juga menerapkan sistem pemerintahan lokal dimana setiap warga bisa mencurahkan ide, gagasan, saran dan dapat aktif berpartisipasi dalam membuat keputusan. 

Brazil

Sama seperti halnya dengan Indonesia, Brazil juga menganut sistem pemerintahan secara presidensial sehingga kepala negara dan kepala pemerintahan sepenuhnya ada ditangan Presiden dan Wakil Presiden dengan masa jabatan 4 tahun dalam satu periode pemerintahan. Di Brazil sendiri, Parlemen berfungsi sebagai pengontrol kinerja pemerintah dan juga bertugas sebagai Dewan Perwakilan Rakyat di Brazil. Brazil sendiri memiliki Kongres Nasional (Jika di Indonesia disebut Majelis Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat). Kongres Nasional ini dibedakan menjadi 2 (BIKAMERAL) yaitu Senar Federal dan Camara dos Deputados. 

Argentina

Argentina merupakan sebuah negara Amerika Latin yang terletak di selatan Amerika, tepatnya di Pegunungan Andes Barat dan Samudra Atlantik bagian selatan. Sama seperti Indonesia, Argentina juga memiliki sistem pemerintahan secara presidensial. Dimana Presiden dan Wakil Presiden masuk dalam lembaga eksekutif yang memegang kendali penuh sistem pemerintahan di Argentina. Selain itu, Argentina juga memiliki 3 cabang lembaga pemerintahan, yaitu :

– Pemerintahan Federal (Lembaga Eksekutif) dipimpin langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden – Parlemen Nasional (Lembaga Legislatif) terdiri dari Senat (Camara de Senadores atau Majelis Tinggi) dan Camara de Diputados atau Majelis Rendah. – Lembaga Yudikatif terdiri dari Makamah Agung. MA Argentina sendiri memiliki 9 anggota yang diangkat dan dipilih langsung oleh Presiden dengan persetujuan Senat. Dan anggota lainnya dipilih oleh Consejo de la Magistratura de la Nacioan atau dalam bahasa Indonesia nya mempunyai arti Dewan Perwakilan Nasional). Consejo de la Magistratura de la Nacioan merupakan sebuah kesekretariatan yang terdiri dari wakil-wakil hakim, pengacara dan Kongres. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat setiap 4 tahun sekali dan periode pemerintahan tidak boleh lebih dari dua kali. Presiden secara langsung melantik anggota kabinet dan konstitusi. Disamping itu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Argentina juga dipilih langsung oleh rakyat dengan masa jabatan 4 tahun. Permasalahan Sistem Pemerintahan Di Indonesia Kita sebagai rakyat Indonesia telah menentukan seperti apa sistem pemerintahan yang akan dianut. Berdasarkan UUD’45 Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” sebagai penjelasan kuat bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan secara presidensial. Namun, terlepas dari kelebihan dan kekurangan sistem pemerintah presidensial ini ternyata masih saja ada problematika yang terjadi mengenai pemerintahan presidensial di Indonesia. Lalu, apa saja problematika tersebut? Simak penjelasan berikut :   

Banyak yang beranggapan bahwa sistem presidensial yang dilakukan di Indonesia melahirkan kekuasaan otoriter. Apa sih yang dimaksud otoriter tersebut? Secara etimologi pengertian otoriter adalah pengaruh kuasa, otoritas atau wibawa. Bisa diartikan bahwa kekuasaan otoriter adalah kekuasaan terpusat demi kepentingan pribadi dan kelompok tertentur, sistem kekuasaan ini sangat bertolak belakang dengan demokrasi.

Kekuasaan otoriter ini terjadi karena masing-masing cabang lembaga pemerintahan tidak bisa mengawasi satu sama lain. Seperti contoh, menteri hanya bertanggung jawab kepada presiden dan parlemen tidak mempunyai wewenang untuk mengawasi jalannya lembaga eksekutif. Keterbatasan wewenang dan hak itulah yang menjadikan kekuasaan otoriter muncul. Selain itu, kekuasaaan otoriter juga muncul karena paradigma jabatan hanya sekedar bekerja mencari uang bukan sebagai penghormatan atau pengabdian kepada negara. Untuk memecahkan masalah sebaiknya dilakukan lagi beberapa perbaikan :   

Penataan kembali hubungan antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif Sistem partai yang sederhana Membangun sebuah makna bahwa jabatan adalah suatu kehormatan atau pengabdian bukan hanya sekadar mengais rejeki.

Berdasarkan penjelasan mengenai ciri-ciri, karakterisktik, kekurangan, kelebihan, permasalahan dan solusi yang harus dihadapai dalam sistem pemerintahan secara presidensial bisa disimpulkan bahwa untuk menentukkan sebuah sistem pemerintahan apa yang akan dianut dalam suatu negara harus memikirkan beberapa faktor geografis, ekonomi, kondisi dan disesuaikan dengan kondisi rakyat itu sendiri sehingga bisa ditetapkan sistem pemerintahan yang bisa membuat negara tersebut berkembang semakin maju dan sejahtera. Berikut artikel tentang sistem presidensial di berbagai negara, sebaiknya siapapun yang berada menjabat sebagai dewan perwakilan rakyat sebaiknya tidak memikirkan diri sendiri dan kepentingan pribadi, memprioritaskan tugas dan tanggung jawab dan berlaku seperti warga negara yang baik C. Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer Penerapan sistem pemerintahan presidensial ini, memiliki berbagai kelebihan/keuntungan dan juga tentunya memiliki kelemahan/kekurangan antara lain sebagai berikut.. Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial    

Kekuasaan eksekutif lebih stabil karena tidak bergantung dan tidak terganggu pada parlemen Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dalam kurun waktu tertentu. Seperti di indonesia masa jabatan presiden 5 tahun. Legislatif bukan tempat kaderisasi mengenai jabatan-jabatan eksekutif karena diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri Dalam penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya

Kelemahan/Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial    

Sistem pertanggung jawaban kurang jelas Pembuatan keputusan/mengambil kebijakan memakain waktu yang lama Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif yang mengakibatkan terjadinya keputusan yang tidak tegas