Penganggaran Strategis.docx

Penganggaran Strategis Dalam tataran teori anggaran, penganggaran strategis adalah hampiran anggaran yang terfokus pada citacita NKRI pada saat Proklamasi yaitu sebuah bangsa bermasyarakat adil dan makmur. Sebagai contoh, upaya mencapai kemakmuran bangsa dilakukan dengan reformasi besar-besaran alokasi anggaran pendidikan sebagai syarat peningkatan angkatan kerja berpendidikan & berpenghasilan lebih baik, peningkatan produktivitas bangsa akan memicu PDB dan pendapatan per kapita. Sebagai contoh lain, perbesaran anggaran bantuan sosial dan pengutamaan (prioritas) bagi lapis masyarakat paling berisiko sosial dalam bentuk kemiskinan, kelaparan, sakit, tunawisma, tunakarya, tunasusila, tunarungu, tunanetra, dan lain-lain adalah bentuk perlindungan negara berasas keadilan, kepedulian dan bela rasa. Bentuk keadilan lain misalnya adalah anggaran subsidi yang bertujuan menekan harga jual barang atau jasa tertentu yang dibutuhkan masyarakat berpenghasilan rendah. Pada tataran kepemerintahan, (1) anggaran transfer berupa dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus), serta (2) dana otonomi khusus dan penyesuaian, merupakan ciri negara kesatuan berkeadilan ketimbang sebuah kumpulan negara federal, walau otonomi daerah bertujuan kemandirian nan-sehat ditegakkan melalui alokasi dana penyesuaian dalam bentuk dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan dan dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah. Di samping reformasi luar biasa alokasi 20% anggaran untuk pendidikan c.q. Kemendiknas, dana penyesuaian juga mempunyai kandungan pendidikan, antara lain dana insentif daerah, dana tambahan tunjangan pegawai negeri sipil daerah (PNSD) dan dana percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan (DPPIP). Anggaran berbasis kinerja bermakna (1) anggaran yang digunakan untuk mendorong kinerja optimal entitas anggaran, dan/atau (2) anggaran berbasis akrual. Anggaran berbasis kinerja merupakan sebuah ciri anggaran bersifat strategis, bahwa seluruh alokasi anggaran ke sasaran strategis (yaitu cita-cita atau maksud pendirian NKRI) dan berkonsekuensi unjuk-kinerja bagi kepentingan dan maslahat sebesarbesarnya bangsa dan negara. NKRI menganut anggaran berbasis kas, namun dimaksud untuk mendorong kinerja, karena itu disebut anggaran kinerja berbasis kas (cash based performance budgeting).

Rencana Kerja, Sasaran Jangka Pendek, dan Strategi Terpilih Rencana kerja pemerintah diawali dengan pencapaian tahun anggaran yang lalu, masalah dan tantangan tahun anggaran yang akan datang, penentuan tema dan pengutamaan pembangunan, fokus dan kegiatan prioritas rencana kerja pemerintah, misalnya penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor; revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan dan pedesaan; peningkatan aksesibilitas pendidikan & kesehatan, peningkatan kualitas kesehatan & pendidikan; penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi; penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian konflik; mitigasi dan penanggulangan bencana, percepatan pembangunan infrastruktur, pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolasi; arah kebijakan ekonomi makro dan proyeksi ekonomi tahun yang akan datang. Pilihan strategi swakelola oleh K/L/D/I, instansi pemerintah lain pelaksana swakelola, kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Tujuan pendirian K/L adalah tupoksi K/L. Tujuan diterjemahkan menjadi sasaran atau target raihan setiap tujuan K/L. Target adalah ukuran sukses-kegagalan K/L. Belanja K/L berbasis tupoksi K/L tersebut, ukuran sukses K/L tersebut, target raihan K/L, Program, proyek dan kegiatan berbasis tujuan (misal proyek untuk memerangi kemiskinan akan termasuk pada tupoksi bantuan sosial K/L), yang dijelaskan menjadi jenis belanja. Karena itu belanja dimulai dari klasifikasi K/L, fungsi K/L, program/proyek/kegiatan K/L tersebut, bermuara pada berbagai jenis belanja bagi K/L sendiri (misalnya Belanja modal, belanja barang untuk keperluan operasi K/L sendiri, belanja pegawai dan belanja operasional) dan belanja bukan untuk K/L (tugas penyaluran APBN dan lain-lain). Jangan mencampurkan klasifikasi belanja berbasis tujuan (misalnya untuk masyarakat berisiko sosial, disebut belanja bantuan

sosial) dengan jenis belanja (misal, belanja barang untuk masyarakat berisiko sosial), menyebabkan tumpang tindih antar mata anggaran. Penyeragaman jenjang mata anggaran lintas K/L sesuai konsep di atas adalah segala-galanya.

Belanja Menurut Fungsi Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi[ref]Pasal 1 Nomor 10, UU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas UU Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN Tahun Anggaran 2010 menyatakan: Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan,fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.[/ref] adalah belanja untuk menjalankan fungsi (tugas): 1. Fungsi Pelayanan Umum. 2. Fungsi Pertahanan. 3. Fungsi Ketertiban dan Keamanan. 4. Fungsi Ekonomi. 5. Fungsi Penjagaan Kelestarian Lingkungan Hidup. 6. Fungsi Penyediaan Perumahan dan Fasilitas Umum. 7. Fungsi Penjagaan, Perlindungan, Pembinaan Kesehatan Masyarakat. 8. Fungsi Pembinaan Sektor Pariwisata dan Pelestarian Budaya. 9. Fungsi Agama. 10. Fungsi Pendidikan. 11. Fungsi Perlindungan Sosial[ref]Pasal 1 butir 9 UU 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.[/ref]. Setiap K/L mendapat tugas tertentu sesuai misi atau maksud pendirian K/L tersebut. Tak ada sebuah K/L pun yang mempunyai tugas yang mencakup seluruh fungsi tersebut di atas. Berbagai K/L dapat diberi tugas yang sama atau fungsi yang sama, dan atau mempunyai tugas yang berbeda dengan K/L untuk suatu fungsi yang sama. Karena itu terdapat risiko tumpang tindih pelaksanaan suatu fungsi antar K/L tertentu, dan risiko tumpang tindih penganggaran untuk suatu hal yang sama. Dibutuhkan koordinasi penganggaran agar terjadi sinergi lintas K/L yang mempunyai tugas atau fungsi sama, menghindari pemborosan karena tumpang tindih kegiatan berbagai K/L. Kegiatan koordinasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Bappenas, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, berbagai Menko, Presiden dan Wapres. Berdasarkan realisasi anggaran berbasis kinerja, laporan kinerja dan evaluasi kinerja pegawai pemerintahan, maka penerapan sistem tunjangan kinerja SDM pemerintahan dimungkinkan[ref]Misalnya penerapan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, yaitu hasil evaluasi tingkat pencapaian reformasi birokrasi di Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet dimulai sebesar 70%.[/ref]. Pada tataran Pemda – setara fungsi pemerintahan pusat tersebut di atas – urusan wajib Kabupaten meliputi: 1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan 2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang 3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 4. Penyediaan sarana dan prasarana umum 5. Penanganan bidang kesehatan 6. Penyelenggaraan pendidikan

7. Penanggulangan masalah sosial 8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan 9. Memfasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah 10. Pengendalian lingkungan hidup 11. Pelayanan pertanahan 12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil 13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan 14. Pelayanan administrasi penanaman modal 15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lain 16. Urusan wajib lain yang diamanatkan UU

Program/Proyek/Kegiatan dan Jenis Belanja Sebuah fungsi K/L dilaksanakan dalam bentuk program, proyek, kegiatan KL, baik swakelola atau bukan swakelola. Swakelola dilakukan melalui K/L itu sendiri, instansi pemerintah lain atau swakelola masyarakat. Sebagai contoh, Kelompok Program Penanggulangan kemiskinan Berbasis Bantuan dan Perlindungan Sosial memiliki karakteristik kegiatan program yang bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih[ref]Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.[/ref], kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan & pemberian akses bagi usaha mikro dan usaha kecil[ref]Pasal 4 Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.[/ref]. Tiap program/proyek/kegiatan terbagi menjadi belanja menurut jenis belanja[ref]Pasal 1 Nomor 11, UU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas UU Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN Tahun Anggaran 2010 menyatakan : Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial dan belanja lain-lain.[/ref], yaitu: 1. Belanja pegawai c.q. imbalan kerja pegawai K/L tersebut dan pensiunan dalam bentuk uang dan barang[ref]Pasal 1 Nomor 12, UU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas UU Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN Tahun Anggaran 2010 menyatakan : Belanja pegawai adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai Pemerintah Pusat, pensiunan, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat negara, baik yang bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.[/ref]. 2. Belanja barang[ref]Pasal 1 Nomor 13, UU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas UU Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN Tahun Anggaran 2010 menyatakan : Belanja barang adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk membiayai pembelian barang dan jasa habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa, baik yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksud untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat, serta belanja perjalanan.[/ref] c.q. (1) pembelian barang dan jasa habis pakai untuk keperluan produksi/menyajikan barang/jasa K/L ke masyarakat, (2) pengadaan barang dimaksud untuk diserahkan (cuma-cuma) kepada masyarakat, (3) pengadaan barang dimaksud untuk dijual kepada masyarakat, (4) belanja perjalanan dinas pegawai

termasuk belanja barang. Dari uraian tersebut, disimpulkan bahwa belanja barang adalah (1) belanja barang habis pakai, (2) belanja jasa dan (3) belanja perjalanan dinas pegawai. 3. Belanja modal c.q. pembentukan modal (pemerintah) dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan belanja dalam bentuk fisik lain[ref]Pasal 1 Nomor 14, UU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas UU Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN Tahun Anggaran 2010 menyatakan : Belanja modal adalah belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya.[/ref]. Karena belanja mesin, kendaraan atau sejenis AT yang dimaksud untuk diserahkan kepada masyarakat tak dapat masuk ke dalam belanja modal. 4. Belanja pembayaran bunga utang adalah belanja pembayaran biaya-berutang, terkait pada (1) pokokutang dalam negeri dan luar negeri dan (2) syarat akad-utang, dalam bentuk biaya bunga & biaya pengelolaan utang[ref]Pasal 1 Nomor 15, UU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas UU Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN Tahun Anggaran 2010 menyatakan : Pembayaran bunga utang adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk membayar kewajiban atas penggunaan pokok utang (principal outstanding) baik utang dalam negeri maupun luar negeri, yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan utang baru, termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang.[/ref]. 5. Belanja subsidi adalah pengeluaran APBN untuk pemberian subsidi (berbentuk uang) kepada (1) perusahaan, (2) lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, mengimpor barang/jasa yang dibutuhkan masyarakat (barang/jasa yang memenuhi hasrat hidup orang banyak). Tujuan subsidi adalah agar harga jual barang/jasa terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan[ref]Pasal 1 Nomor 16, UU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas UU Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN Tahun Anggaran 2010 menyatakan: Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Pasal 1 Nomor 17 menyatakan : Subsidi energi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang memproduksi dan/atau menjual bahan baker minyak (BBM), bahan baker nabati (BBN), Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan.[/ref]. 6. Belanja hibah adalah belanja Pemerintah Pusat dalam bentuk (1) uang, (2) barang atau (3) jasa kepada (1) BUMN, (2) Pemerintah negara lain, (3) lembaga internasional atau organisasi internasional, dan (4) Pemerintah Daerah, khususnya (1) pinjaman luar negeri pemerintah pusat yang diterushibahkan ke daerah, (2) hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah, dan (3) daerah penerima hibah tidak perlu mengembalikan karena (4) pemberian hibah ke daerah tersebut tidak wajib dan tidak mengikat, berciri (5) tidak diberikan terus-menerus, (6) setiap pemberian hibah harus berdasar perjanjian pemberi hibah dan penerima hibah[ref]Pasal 1 angka (18), UU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas UU Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN Tahun Anggaran 2010 menyatakan: Belanja hibah adalah belanja Pemerintah Pusat yang bersifat sukarela dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa dari Pemerintah kepada BUMN, pemerintah negara lain, lembaga/organisasi internasional, pemerintah daerah khususnya pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah yang tidak perlu dibayar kembali, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah.[/ref].

7. Belanja bantuan sosial adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk transfer (1) uang, (2) barang yang diberikan kepada masyarakat untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya berbagai risiko sosial[ref]Pasal 1 angka (19), UU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas UU Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN Tahun Anggaran 2010 menyatakan: Bantuan sosial adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya berbagai risiko sosial. Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa: perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, kelompok, dan/atau, masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal (ayat 1 Pasal 14) untuk hidup wajar (ayat 1 Paragraf 15). Perlindungan sosial dilaksanakan melalui bantuan sosial, advokasi sosial dan bantuan hukum (ayat 2 Paragraf 14). Bantuan sosial bersifat sementara berbentuk bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, penguatan kelembagaan (Pasal 15 ayat (2)). Bentuk bantuan sosial antara lain makanan pokok, pakaian, tempat tinggal (rumah penampungan sementara), dana tunai, perawatan kesehatan dan obat-obatan, akses pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan), bimbingan teknis/supervisi, dan penyediaan pemakaman (Penjelasan UU, ayat (2) Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 2009.[/ref]. 8. Belanja lain-lain adalah semua pengeluaran atau belanja pemerintah pusat yang tidak dapat diklasifikasi ke dalam jenis-jenis belanja pegawai, barang, modal, bunga utang, subsidi, hibah dan bantuan sosial, dan dana cadangan umum[ref]Pasal 1 angka (20), UU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas UU Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN Tahun Anggaran 2010 menyatakan : Belanja Lain-lain adalah semua pengeluaran atau belanja Pemerintah Pusat yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis belanja sebagaimana dimaksud pada angka 12 (dua belas) sampai dengan angka 19 (sembilan belas), dan dana cadangan umum.[/ref]. 9. Belanja bagi BLU/BLUD dapat mengikuti bultek belanja dan PSAP tentang BLU. Analisis kelompok besar belanja yang berlaku dewasa ini menunjukkan tumpang tindih dan ketidakkonsistenan klasifikasi antar kelompok belanja sebagai berikut: No

Jenis Belanja

1

Belanja pegawai

2

Belanja barang

Jenis Klasifika

Beban SDM, beban operasional K/L/Pemd

Belanja perse

penggunaan sendiri K/L/Pemda (untuk op K/L) atau untuk diserahkan untuk tujuan

(bantuan sosial), diserahkan kepada anggo sosial (hibah). 3

Belanja modal

Belanja barang modal (barang bukan perse

berumur pakai lebih dari setahun) untuk p

K/L/Pemda (untuk operasi sesuai tupoksi

untuk tujuan mengurangi risiko sosial (ban

rumah penduduk pascabencana), diserahka

masyarakat tidak risiko sosial (hibah, bant bagi Pemda untuk pemakaman). 4

Pembayaran bunga utang

Dimaksud/ditujukan kepada pemberi kred

melunasi kewajiban bunga kredit, berbentu ekonomi. 5

Subsidi

Tupoksi utama pemerintah adalah membe

Bentuk klasifikasi ekonomi (4), berbentuk

harga beli masyarakat di bawah harga waj

berdaya beli lemah namun tidak selalu ber

6

Belanja hibah

Tupoksi utama pemerintah (2), sumbangan

membantu masyarakat tidak berisiko sosia atau uang. 7

Bantuan Sosial

Tupoksi utama (2) untuk mengurangi risik

saja (4) karena itu mungkin melalui belanj 8

Belanja Lain-lain

Berdasar tujuan gawat-darurat dan tak dire

(3), terutama untuk masyarakat berisiko so

bantuan sosial niranggaran, hibah di luar r RAPBN) (5).

Pemetaan Nama Mata Anggaran Contoh pemetaan pohon, cabang dan ranting mata anggaran sebagai berikut disajikan sekadar sebagai pemicu perubahan paradigma mata anggaran. Contoh: masih harus disempurnakan & disesuaikan dengan kondisi lapangan. Kelemahan mendasar klasifikasi di bawah ini adalah, bahwa belanja suatu KL sebaiknya dimulai dengan kelompok Belanja bagi K/L itu sendiri (belanja modal, barang, pegawai, operasi bagi kegiatan K/L sendiri) dan Belanja bagi pihak lain di luar K/L (misal belanja barang untuk Bansos dan lainlain).

NAMA K/L

DAFTAR

TARGET,

STRATEGI

ACTION PLAN

UKURAN

SYARAT

AN

TUPOKSI

SASARAN,

INSOURCING,

BERBASIS

SUKSES

SUKSES

M

K/L

UKURAN

OUTSOURCING,

STRATEGI (NAMA

PROYEK

BA

TERSEBUT

SUKSES

PENYALURAN

PROYEK, NAMA

DAN

JA

TAHUNAN

APBN

KEGIATAN)

KEGIATAN

UN

TUPOKSI

(TERMASUK

UTK

PR

TSB

SWAKELOLA

TUPOKSI

KE

MASYARAKAT)

TSB

Format anggaran dibuat seragam untuk seluruh tupoksi pemerintah pusat, dibagikan secara lengkap kepada setiap K/L. Tak seluruh format baku dapat digunakan secara bebas, misalnya Belanja Lain-Lain hanya dapat digunakan oleh Kementerian Keuangan di luar RAPBN. Nomenklatur sebuah mata anggaran suatu K/L: 1. Nama K/L 2. Tupoksi tertentu K/L tersebut 3. Nama Program/Proyek/Kegiatan 4. Jenis Belanja untuk Program/Proyek/Kegiatan tersebut Contoh pembuatan seragam kode digit computer pada RAPBN, Realisasi APBN dan COA Akuntansi: 

(1) Kemensos, (2) Kesejahteraan Sosial, (3) Proyek Rekonstruksi Aceh Pascabencana, (4) Belanja Barang, (5) Keterangan barang (misalnya rumah (tidak habis pakai), obat-obatan (habis pakai) yang diubah menjadi kode digit computer.



(1) Kemensos, (2) Kesejahteraan Sosial, (3) Proyek Rekonstruksi Aceh Pascabencana, (4) Belanja Uang, (5) Keterangan uang (mengapa harus tunai, tujuan pemberian tunai)) yang diubah menjadi kode digit computer.



(1) Kemensos, (2) Kesejahteraan Sosial, (3) Proyek Rekonstruksi Aceh Pascabencana, (4) Belanja Jasa, (5) Keterangan jasa (misalnya jasa dokter) yang diubah menjadi kode digit computer.



Perhatikan tiga klasifikasi pertama bernomor digit sama, berubah pada subklasifikasi 4 (huruf merah, rumpun terkecil klasifikasi) dan 5 (klasifikasi spesifik).

Database management system: 1. Kode K/L, dua digit 2. Kode Tupoksi, dua digit 3. Kode Program/Proyek/Kegiatan K/L, tiga digit 4. Kode jenis belanja, dua digit

Analisis kinerja K/L: Perbandingan RAPBN & realisasi APBN tiap K/L per triwulan, dikaitkan Laporan Kinerja K/L Triwulanan dan tahunan[ref]Mengambil manfaat dari Peraturan Presiden RI, 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011.[/ref].

Agregasi RAPBN dan/atau Realisasi APBN 1. Agregasi anggaran seluruh K/L 2. Agregasi berdasar jenis-tupoksi tertentu lintas K/L 3. Agregasi berdasar Proyek atau Kegiatan serupa lintas K/L 4. Agregasi berdasar jenis belanja tertentu lintas K/L

Government Financial Statistics (GFS) 1. RAPBN vs Realisasi APBN & Laporan Kinerja untuk tiap K/L dibanding tahun lalu; 2. RAPBN vs Realisasi APBN untuk agregasi anggaran seluruh K/L; 3. RAPBN vs Realisasi APBN untuk agregasi berdasar tupoksi tertentu lintas K/L; 4. RAPBN vs Realisasi APBN untuk agregasi berdasar Proyek atau Kegiatan serupa lintas K/L; 5. RAPBN vs Realisasi APBN untuk agregasi berdasar jenis belanja tertentu lintas K/L.

Perubahan Paradigma pada DPR/D Reformasi penganggaran dan tata nama/tata nomor anggaran harus dipahami dan disahkan DPR/D. Implementasi perubahan nomenklatur dan tata nomor mata anggaran bersifat pervasive, mahal, makan waktu, biaya (APBN/D implementasi tata-anggaran baru), tenaga dan pikiran. Reformasi tata nama anggaran harus dipahami dan disahkan DPR/D. Gerakan reformasi tata nama dan tata nomor APBN/D melibatkan hampir seluruh aspek kepemerintahan dan masyarakat, mulai dari DPR/D, PP (terutama K/L/D/I, Pengguna Barang/Jasa, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP, Pengguna Anggaran atau PA, Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA, Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK, Unit Layanan Pengadaan atau ULP, Pejabat Pengadaan Bersertifikat Keahlian Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau APIP, masyarakat Penyedia Barang/Jasa dan Pemda. Kesepakatan nasional nomenklatur mata anggaran dan nomor kode Database Management System (DBMS) baku (seragam) & wajib digunakan sejak awal, yaitu (1) pada pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (termasuk KAK atau Kerangka Acuan kerja) pada situs K/L/D/I, (2) pada KAK perencanaan dan pelaksanaan swakelola K/L/D/I.

Perubahan Kualitas Bukti Transaksi Nomenklatur mata anggaran dan nomor kode Database Management System (DBMS) terkait Kode Akun Standar RAPBN/D & APBN/D yang mencakup nama resmi mata anggaran & kode database tiap nomor mata anggaran harus tercantum pada berbagai Dokumen Pengadaan (barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, jasa lain) yang ditetapkan ULP/Pejabat Pengadaan, pada tiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa pada PPK, pada setiap dokumen pelelangan umum, terbatas dan sederhana; pada tiap dokumen penilaian langsung, pada tiap dokumen seleksi umum atau sederhana, sayembara, kontes, penunjukan langsung atau dokumen pengadaan langsung, pada setiap surat jaminan penyediaan barang/jasa bagi PPK/ULP, pada setiap dokumen lelang elektronik (e-tendering) atau pengadaan elektronik (e-procurement, epurchasing),yang apabila tak beridentifikasi nomenklatur mata anggaran baku akan ditolak oleh Portal Pengadaan Nasional pada LKPP.

Nomenklatur mata anggaran dan nomor kode Database Management System (DBMS) terkait Kode Akun Standar RAPBN/D & APBN/D harus tertera pada berbagai dokumen realisasi anggaran proyek atau kegiatan K/L sendiri atau pembiayaan-bersama (co-financing), dokumen realisasi Kerangka Acuan Kerja (KAK), dokumen realisasi Pemaketan Pekerjaan, realisasi biaya pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa, kemajuan fisik dan nonfisik Program/Proyek/Kegiatan, laporan pengawasan pekerjaan fisik, dll. Bukti transaksi harus disikapi secara cermat terkait pada aspek kerugian negara dan UU Anti Korupsi.

Penjelasan pada CaLK Berikut ini adalah contoh format CaLK LKPP, atau berupa Box Khusus Penjelasan APBN dan/atau press release: Pada tahun anggaran XXXX telah direalisasi belanja modal sebagai berikut: 

Belanja modal untuk keperluan PP c.q. K/L sendiri



Belanja modal dalam bentuk infrastruktur-publik (prasarana)

XXXXX XXXXX

Pada tahun anggaran tersebut telah direalisasi belanja barang sebagai berikut: 

Belanja barang untuk keperluan K/L sendiri

XXXXX



Belanja barang habis pakai untuk keperluan publik

XXXXX



Belanja barang sejenis AT untuk diserahkan kepada public (526 ?)

XXXXX

Jumlah belanja modal dalam bentuk infrastruktur bagi publik ditambah belanja barang sejenis AT untuk diserahkan kepada publik XXXXX Persentase belanja infrastruktur terhadap total belanja modal (dalam %) adalah

XX

Penjelasan nisbah tersebut di atas: 

Terjadi kenaikan persentase belanja infrastruktur relative terhadap belanja modal dibanding tahun anggaran yang lalu – dari …% menjadi …% – menunjukkan komitmen PP pada pembangunan basis perekonomian modern nan sehat.



Fokus pembangunan prasarana tahun anggaran tersebut adalah pelabuhan udara Medan (…% dari total belanja infrastruktur, … % dari total belanja modal) dan pelabuhan Samudera Indonesia Bagian Timur bertaraf Internasional di Surabaya (…% dari total belanja infrastruktur, atau … % dari total belanja modal), pembangunan ruas jalan protocolantara Medan dan Lhokseumawe (…% dari total belanja infrastruktur, atau … % dari total belanja modal) dan awal pembangunan lintas tahun anggaran jembatan Selat Sunda (…% dari total belanja infrastruktur, atau … % dari total belanja modal).

Persentase belanja barang berbentuk sejenis AT untuk diserahkan kepada masyarakat terhadap total belanja barang (dalam %) adalah sebesar XXXXX Penjelasan nisbah tersebut di atas: 

Terjadi kenaikan persentase belanja barang berbentuk sejenis AT untuk diserahkan kepada masyarakat terhadap belanja barang dibanding tahun anggaran yang lalu – dari …% menjadi …% – menunjukkan komitmen PP pada pembangunan basis perekonomian modern nan sehat. melalui penyediaan sarana pertanian, kelautan & perikanan, produksi & perdagangan bagi unit usaha swasta.



Fokus pembangunan pertanian tahun anggaran tersebut adalah pemberian traktor pengganti sapi-lukugaru (…% dari total belanja barang berbentuk AT untuk diserahkan kepada masyarakat, … % dari total belanja barang) pada wilayah lumbung-padi dengan prioritas pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan.



Fokus pembangunan perikanan dan kelautan tahun anggaran tersebut adalah pemberian mesin-tempelperahu dan pukat (…% dari total belanja barang berbentuk AT untuk diserahkan kepada masyarakat, … % dari total belanja barang) pada wilayah laut lumbung – tuna dan cakalang dengan prioritas wilayah laut kepala burung Irian Jaya, wilayah Kepri dan kepulauan pada wilayah Timor Timur dan berbagai proyek dan program budidaya tambak udang, rumput-laut dan kerang mutiara pada wilayah pesisir pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan.

Persentase belanja modal dalam bentuk infrastruktur bagi publik dan barang berbentuk AT untuk diserahkan kepada masyarakat terhadap total belanja APBN (dalam %) adalah sebesar XXXXX Penjelasan nisbah (ratio) tersebut di atas: 

Jumlah belanja modal secara absolute meningkat … %, peningkatan diserap oleh belanja modal berbentuk infrastruktur. Terjadi peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk belanja modal untuk keperluan tupoksi K/L sendiri, penurunan absolute dalam rupiah sebesar Rp….. dibanding tahun anggaran lalu atau … %.



Jumlah belanja barang sejenis AT untuk diserahkan kepada masyarakat secara absolute meningkat … %, peningkatan diserap oleh mata anggaran 526. Terjadi peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk belanja barang habis pakai untuk keperluan tupoksi K/L sendiri, penurunan absolute dalam rupiah sebesar Rp….. atau … % dibanding tahun anggaran lalu.



Pembangunan infrastruktur tak ada gunanya, apabila masyarakat tidak memiliki AT untuk melakukan kegiatan produktif. Karena itu, dibutuhkan perpaduan strategis antara pembangunan infrastruktur dan pembangunan modal-produktif-tahan-lama berbentuk AT UMKM dalam komposisi dan sasaran APBN secara tepat. Pada umumnya, pembangunan infrastruktur dilengkapi dengan pemberdayaan UMKM, perikanan dan pertanian, agar hasil bumi dan hasil ternak dapat dialirkan ke pasar secara cepat dan efisien melalui prasarana listrik, air, jalan raya perdagangan, pelabuhan-pelabuhan kecil (laut dan udara) antar pulau.



Jumlah belanja Persentase belanja modal dalam bentuk infrastruktur bagi publik dan barang berbentuk AT untuk diserahkan kepada masyarakat terhadap total belanja APBN (dalam %) adalah sebesar … %.



Terjadi peningkatan jumlah absolute realisasi anggaran dari Rp.… tahun anggaran lalu dan Rp. … tahun anggaran terakhir yang dilaporkan, kenaikan sebesar Rp …. atau …. % menunjukkan komitmen pemerintah untuk pembangunan perekonomian secara menyeluruh.