Pengalihan Wesel Dan Surat Sanggup.docx

Nama : Riski Agung Nugroho NIM

: E0017407

Kelas : Hukum Dagang (B)

PENGALIHAN WESEL DAN SURAT SANGGUP KEPADA PIHAK KETIGA

A. Cara Pengalihan Wesel Kepada Pihak Ketiga Pasal 613 ayat 3 BW menyatakan bahwa penyerahan dari tagihan-tagihan atas pengganti pada umumnya terjadi dengan penyerahan surat itu disertai endosemen (menempatkan suatu keterangan pada surat berharga itu)1. Hal ini diperjelas dalam pasal 110 ayat (1) KUHD “ Setiap surat wesel, juga yang tidak dengan tegas berbunyi kepada tertunjuk, dapat dipindahkan ke tangan orang lain dengan jalan endosemen” Walaupun dalam pasal 110 hanya disebut endosemen saja tanpa menyebut penyerahan surat, tetapi yang dimaksud juga dengan penyerahan surat itu karena tanpa penyerahan surat maka tujuan untuk memperalihkan surat itu tidak tercapai. Jadi seorang pemegang yang mempunyai tagihan terhadap penerbit ( surat wesel ) dapat menyerahkan tagihannya kepada pihak ketiga dengan jalan mengendoser wesel itu dan menyerahkannya, orang ketiga disini disebut geendosseerde yaitu orang yang menerima peralihan. Dan orang ketiga itupun (geedosseerde) selanjutnya dapat mengendosernya lagi kepada orang lain2, sesuai pasal 110 ayat (3) KUHD :

1

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Dagang Surat - Surat Berharga (Wesel, Surat Sanggup/Aksep, Cek, Kwitansi dan Promes Atas Tunjuk), (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1979), hlm. 45. 2 Ibid.

“Endosemen itu bahkan dapat dilakukan untuk keuntungan tertarik, baik sebagai akseptan ataupun bukan, untuk keuntungan penarik atau setiap debitur wesel. Orang-orang ini dapat mengendosemenkan lagi surat wesel itu” Akan tetapi ada juga wesel yang tidak bisa diserahkan pada pihak ketiga dengan menggunakan endosemen, tetapi harus dengan jalan cessie karena cara penyerahaan itu tidak berlaku padanya: 1. Rekta Wesel, yaitu wesel yang mengandung rekta klausula dalam hal ini terdapat kata “tidak atas pengganti” atau kata lain yang serupa itu (pasal 110 ayat (2) KUHD). Dalam hal ini penerbit tidak menghendaki penyerahan dalam bentuk endosemen, jadi pemegang pertama hanya dapat memindahtangankan dengan cara cessie (pasal 613 ayat (1) dan (2) KUH Perdata), dan pemegang yang baru mempunyai posisi yang seluruhnya sama dengan pemegang pertama 2. Yang kedua ialah : menurut pasal 119 ayat (1) bahwa suatu wesel tidak dapat lagi diendoser setelah ada protes dari non pembayaran atau setelah lampaunya tenggang yang ditentukan untuk mengajukan protes3.

Perbedaan Endosemen dan Cessie adalah Pertama, peralihan hak pada Endosemen tidak perlu diberitahukan kepada debitur terlebih dahulu, sedangkan pada cessie debitur harus diberitahu agar peralihan hak dari cessie bisa berlaku. Kedua, pada cessie, hak yang beralih kepada penerima cessie tidak lebih dan tidak kurang (sama) dari hak-hak yang dimiliki oleh penyerah sesi, sehingga misalnya tuntutan kompensasi dari debitur kepada penyerah sesi sebelum pemberitahuan dapat juga berlaku bagi penerima sesi, sedangkan pada Endosemen hak yang diterima oleh pemegang lebih banyak dari pada hak yang dimiliki oleh penerima.4. Macam – macam Endosemen 1. Endosemen biasa, Endosemen dimana nama orang yang menerima peralihan disebut secara jelas missal : Untuk saya kepada B ( atau pengganti) ditanda tangani “A”

3

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, op.cit. hlm. 46. Elok Hikmawati,”Pertemuan-5 Wesel Rekta, Avilis, dan Akseptasi” (https://slideplayer.info/slide/12446300/) diakses pada Senin, 12 November 2018, pukul 13.35. 4

2. Endosemen blanko, Endosemen dimana nama pemegang baru tidak dituliskan missal : ”untuk saya kepada…….., dan tanda tangan A” , atau endosan hanya menaruh tanda tangannya saja dibelankang wesel 3. Endosemen rekta, Endosemen yang dibubuhi klausul “tidak kepada pengganti” ini dimaksudkan agar pemegang tidak mengendosemen kepada orang lain. 4. Inkaso endosemen atau prokura endosemen, Didalam pasal 117 KUHD inkaso endosemen adalah endosemen yang mengandung kata-kata “jumlah untuk ditagih” atau ”untuk ditagih” atau “atas pemberian kuasa” atau suatu pernyataan lain yang membawa serta perintah semata-mata untuk menagih, jadi posisi geendosseerde adalah sebagai penerima kuasa. 5. Pand Endosemen atau Endosemen Gadai Endosemen dengan mana yang beralih bukan hak milik atas wesel melainkan hak gadai terhadap perikatan yang terkandung di dalam wesel itu5.

B. Cara Pengalihan Surat Sanggup kepada Pihak Ketiga Surat sanggup adalah surat pengganti. Walaupun surat tidak memuat klausula atas pengganti, asal saja ia mengandung klausula “surat sanggup” maka ia selalu dianggap sebagai surat atas pengganti. Dengan demikian peralihannya pun dengan endosemen dan disusul dengan penyerahan surat itu sesuai Pasal 176 KUHD : “Selama tidak menyalahi sifat Surat sanggup, maka terhadapnya berlaku ketentuanketentuan mengenai Surat Wesel tentang endosemen (Pasal-pasal 110-119)” Dengan begitu surat sanggupun dapat diperalihkan dengan jalan endosemen sama seperti surat wesel merujuk pada pasal 110 -119, namun berlakunya itu dengan harus tidak bertentangan dengan

5

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, op.cit. hlm. 48-54.

sifat surat sanggup. Misal pasal 114 ayat (1) tentang akseptasi pada wesel dimana endosemen wajib menjamin akseptasi, karena akseptasi pada surat sanggup tidak dikenal maka kewajiban seperti itu tidak berlaku pada endosan surat sanggup6.

DAFTAR REFERENSI Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. 1979. Hukum Dagang Surat - Surat Berharga (Wesel, Surat Sanggup/Aksep, Cek, Kwitansi dan Promes Atas Tunjuk). Seksi Hukum Dagang UGM: Yogyakarta. Hikmawati,

Elok.

2018.

Pertemuan-5

Wesel

Rekta,

Avilis,

https://slideplayer.info/slide/12446300/. Diakses 12 November 2018.

6

Ibid, hlm. 140.

dan

Akseptasi

.