Agraria.docx

1|Univertsitas

Sebelas Maret

BAB I PENGANTAR

A. Pengertian Agraria Kata agraria sendiri dalam bahasa Latin berasal dari ager dan agrarius, kata ager sendiri berarti “sebidang tanah” sedangkan kata agrarius mempunyai arti “perladangan, persawahan, atau pertanian”1. Dalam bahasa Indonesia, agraria mewakili urusan pertanian, pertanian, perkebunan2. Dalam Black’s Law Dictionary disebutkan bahwa “ agrarian is relating to land, or to a division or distribution of land; as an agrarian laws ”, yaitu menunjukan pada perangkat peraturan-peraturan hukum yang bertujuan mengadakan pembagian tanah yang luas dalam rangka lebih meratakan penguasaan dan pemilikannya3. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan agraria meliputi “ seluruh bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya “. Dijelaskan lebih lanjut mengenai bumi pada Pasal 1 ayat (4) “ Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air”. Sehubungan dengan pengertian bumi Boedi Harsono dalam bukunya Hukum Agraria Indonesia menyatakan apa yang dimaksud dengan bumi meliputi juga Landas Kontinen Indonesia (LKI) yaitu dasar laut dan tubuh bumi di bawahnya di luar perairan wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan dengan Undang-Undang nomor 4 Prp 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin dilakukanya eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam, penguasaan penuh dan hak eksklusif atas kekayaan alam di LKI menjadi milik Negara Republik Indonesia (Undang-Undang nomor 1 tahun 1973)4. Dengan pemakaian kata agraria dalam UUPA yang memilik arti yang amat luasnya, maka dalam lingkup UUPA Hukum Agraria bukan hanya merupakan satu bidang hukum saja akan

1

Supriadi, Hukum Agraria ( Jakarta: Sinar Grafika, 2016 ), hlm. 1. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua ( Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 11. 3 Supriadi, op.cit. 4 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya,Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Edisi Revisi ( Jakarta: Djambatan, 2003 ), hlm. 7. 2

2|Univertsitas

Sebelas Maret

tetapi merupakan kelompok dari berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur hakhak penguasaan atas sumber-sumber daya alam yang termasuk dalam pengertian agraria. Kelompok bidang hukum yang dimaksud terdiri atas: 1. Hukum Tanah, yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah, tanah disini dalam arti permukaan bumi; 2. Hukum Air, yang mengatur hak-hak penguasaan atas air; 3. Hukum Pertambangan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-bahan galian yang dimaksud dalam UU Pokok Pertambangan; 4. Hukum Perikanan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung didalam air; 5. Hukum Penguasaan Atas Tenaga dan Unsur-Unsur Dalam Ruang Angkasa (bukan “Space Law”), yang mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa yang dimaksudkan dalam pasal 48 UUPA: “(1) Hak guna ruang angkasa memberi wewenang untuk mempergunakan tenaga dan unsur-unsur

dalam

ruang

angkasa

guna

usaha-usaha

memelihara

dan

memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan itu. (2) Hak guna ruang angkasa diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

B. Pengertian Tanah Tanah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai permukaan bumi atau lapisan bumi paling atas, keadaan bumi di suatu tempat, permukaan bumi yang diberi batas, bahan-bahan dari bumi. Pengertian tanah diperjelas dalam pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria : “Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditetukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersamasama dengan orang lain serta badan-badan hukum”

3|Univertsitas

Sebelas Maret

Karena tidak mungkin untuk mempergunakan hak atas tanah tanpa sedikitpun mempergunakan bagian dari tubuh bumi lain baik bagian yang ada dibawahnya, air maupun ruang yang ada diatasnya. Maka, dengan demikian apa yang termasuk hak atas tanah bukan hanya tanahnya, tetapi termasuk juga wewenang untuk menggunakan sebagian tubuh bumi dibawahnya dan air serta ruang angkasa diatasnya, akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa apa yang dimaksud tubuh bumi dan air serta ruang angkasa bukan kepunyaan dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, ia hanya diberi wewengan untuk menggunakanya5. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) UUPA. “Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undangundang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.” Dalam hukum tanah Negara-negara dipergunakan asas accessie atau asas perlekatan, yakni bahwa bangunan-bangunan dan benda-benda atau tanaman yang terdapat diatasnya merupakan satu kesatuan dengan tanah serta merupakan bagian dari tanah yang bersangkutan 6. Karena hal ini hak atas tanah juga meliputi kepemilikan atas bangunan serta tanaman yang ada diatas tanah terkait ( Kitab Undang-Undanng Hukum Perdata pasal 500 dan 571 ). Umumnya bangunan dan tanaman yang ada diatas tanah adalah milik yang empunya tanah. Tetapi berbeda dengan UUPA kita yang bertumpu pada hukum adat, dimana tidak mengenal asas perlekatan dan lebih memilih menganut asas pemisahan horizontal atau disebut “Horizontale Scheiding” dalam bahasa Belanda yang mana hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan dan tanaman diatasnya7. Dalam hukum adat yang dimaksud dengan tanah memang hanya tanah saja (demikian pula pengaturan hukum tanah dalam UUPA) sesuatu yang melekat pada tanah dimasukkan dalam pengertian benda bukan

5

Boedi Harsono, op.cit., hlm. 18-19. Ibid., hlm. 20. 7 Kelyn M.M, Ichtisar Hukum Benda Belanda, Compedium Hukum Belanda, dalam Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda Lainnya yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal (Bandung : Aditya Bakti, 1996), hlm. 69. 6

4|Univertsitas

Sebelas Maret

tanah dan terhadapnya tidak berlaku ketentuan benda tanah8. Sudargo Gautama mengatakan bahwa hukum adat yang berlaku untuk tanah ada pembedaan antara tanah dan rumah atau bangunan yang didirikan diatasnya, tanah dan bangunan yang didirikan diatasnya dipandang terpisah bukan sebagai kesatuan hukum sebagaimana banyak ditetapkan dalam hukum barat9.

BAB II RUMUSAN MASALAH

Dalam makalah ini kita akan membatasi pokok pembicaraan agar tidak menyimpangi dan keluar dari topik pembahasan maka kita hanya akan membahas dan mengindentifikasi seputar Asas-Asas Hukum Tanah Nasional yang terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria ( Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria )

BAB III PEMBAHASAN

A. ASAS – ASAS HUKUM TANAH NASIONAL

1. Asas Kebangsaan Sesuai yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria “ Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia”

8 9

Ibid., hlm. 75-76. Sudargo Gautama, Masalah Agraria (Bandung : Alumni, 1973), hlm. 57.

5|Univertsitas

Sebelas Maret

Menurut Sudargo Gautama, selama rakyat Indonesia yang bersatu masih ada serta selama bumi, air dan ruang angkasa Indonesia masih ada pula, tidak akan ada satupun kekuasaan yang dapat memutus hubungan tersebut. Dengan demikian meskipun saat itu Irian Barat yang merupakan bagian dari bumi, air dan ruang angkasa Indonesia berada dikekuasaan penjajah, menurut hukum tetap menjadi bagian dari bumi, air dan ruang angkasa Indoneisa juga10.

2. Asas Pengakuan Hukum Adat Sebelum digunakannya Undang-Undang Pokok Agraria UU No.5 Tahun 1960 sebagai unifikasi hukum agraria nasional, sesungguhnya di setiap daerah sudah digunakan hukum adat masing-masing terkait pertanahan. Maka untuk menghargai eksistensi hukum adat dan untuk menjaga jati diri bangsa kita maka diakuilah hukum adat sebagai hukum agraria yang berlaku, sesuai pasal 5 UUPA “ Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”

3. Asas Tingkatan yang Tertinggi, Bumi, Air, Ruang Angkasa dan Kekayaan Alam yang Terkandung di dalamnya Dikuasai oleh Negara (Asas Hak Menguasai oleh Negara) Asas ini menunjukan bahwa Negara sebagai organisasi tertinggi mempunyai wewenang tertinggi atas apa yang terjadi dan apa yang akan diperbuat dalam wilayah negaranya, hal ini tercantum dalam pasal 2 ayat (1) UU No.5 Tahun 1960 (UUPA) dinyatakan bahwa

10

Sudargo Gautama, Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria (1960) Dan Peraturan Pelaksanaanya (1996), Cetakan Kesepuluh (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 205.

6|Univertsitas

Sebelas Maret

“Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat” Sesuai pasal tersebut bahwa tingakatan tertinggi dikuasai oleh Negara, kata dikuasai bukan menunjukan kepemilikan mutlak Negara atas semua tanah tetapi menunjukan wewenang yang dimiliki Negara sesuai yang dijelaskan pada ayat selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) UUPA : “Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk : a. Mengatur dan menyelenggarakan, peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa;”

4. Asas Mengutamakan Kepentingan Nasional dan Negara atas Persatuan Bangsa daripada Kepentingan Perseorangan dan Golongan Asas ini mendasari bahwa walaupun hak-hak ulayat dan hak-hak masyarakat hukum adat masih diakui dalam sistem Hukum Tanah Nasional, akan tetapi masyarakat hukum adat tidak dibenarkan menolak atau menghalangi penggunaan tanah untuk kepentingan pembangunan nasional dengan dasar hak ulayat mereka, ini sesuai dengan yang terdapat pada pasal 3 UUPA “ Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hakhak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataanya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”

7|Univertsitas

Sebelas Maret

Selain itu juga terdapat pada pasal 5 UUPA “ Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur ynag bersandar pada hukum agama” Sehingga dengan adanya asas ini Negara memiliki wewenang untuk membuka tanah demi keperluan pembangunan nasional dengan tujuan kepentingan umum seperti misalnya kepentingan transmigrasi, membuat kawasan hutan lindung atau konservasi, dan hal-hal lain berkaitan kepentingan nasional

5. Asas Semua Hak Atas Tanah Mempunyai Fungsi Sosial Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria “ Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial” Asas ini mendasari bahwa penggunaan tanah tidak dibenarkan untuk hal-hal yang merugikan masyarakat ataupun penggunaan tanah (atau tidak dipergunakan) semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi karena dalam hak-hak atas tanah terkait pula peran sosial artinya selain disatu sisi adanya hak-hak yang dikenakan atas tanah tersebut disisi lain juga terdapat kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab kepada masyarakat terkait hak tersebut

6. Asas Hanya Warga Negara Indonesia yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah Hak milik adalah hak tertinggi yang ada pada individu dan mengikat/berlaku selamanya, sehingga untuk menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia terkait hak milik atas tanah dibuatlah asas ini yang mencegah hak kepemilikan atas tanah jatuh ke Warga Negara Asing. Hal ini terdapat pada pasal 9 ayat (1) UUPA

8|Univertsitas

Sebelas Maret

“ Hanya warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2”, dan diperjelas pada pasal 21 ayat (1) UUPA “ Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik “

7. Asas Persamaan Bagi Setiap Warga Negara Indonesia Asas ini menyatakan bahwa tidak ada perbedaan dalam hak-hak atas tanah, baik itu suku apapun, agama apapun, jenis kelamin apapun, semua mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk hak-hak atas tanah sesuai Pasal 9 ayat (2) UUPA “ Tiap-tiap warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu ha katas tanah serta untuk mendapatkan manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya ”

8. Asas Tanah Pertanian Harus Dikerjakan atau Diusahakan Secara Arif oleh Pemiliknya Sendiri dan Mencegah Cara-Cara Bersifat Pemerasaan ( Asas Landreform ) Munculnya konsep land reform atau agrarian reform, yaitu meliputi perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah11. Konsep ini mendasari bahwa kepemilikan seseorang atau badan hukum harus digunakan sebaik-baiknya sehingga memberikan manfaat. Sesuai yang tercantum dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Poko Agraria “Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan”

11

Boedi Harsono, op.cit., hlm. 367.

9|Univertsitas

Sebelas Maret

9. Asas Tata Guna Tanah/Penggunaan Tanah Secara Berencana Dalam menggunakan tanah oleh Negara selain harus bermanfaat juga harus terencana secara rinci untuk menghindari penggunaan tanah yang sia-sia dan menyalahi tujuan semula demi mencapai cita-cita bangsa dan Negara dalam hal agraria. Asas ini mendasari hal-hal apapun terkait agraria baik peruntukan ataupun penggunaan dan persediaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk kepentingan rakyat dan Negara. Sesuai pasal 14 ayat (1) UUPA “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan (3), pasal 9 ayat (2) serta pasal 10 ayat (1) dan (2) Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya: a.untuk keperluan Negara, b.untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa; c.untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lainlain kesejahteraan; d.untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu; e.untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.”

Maka dibuatlah suatu Rencana Umum yang mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia dan selanjutnya diperinci dalam Rencana Khusus sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Hal tersebut tercantum dalam pasal 14 ayat (2) UUPA “Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) pasal ini dan mengingat peraturanperaturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.”

10 | U n i v e r t s i t a s

Sebelas Maret

10. Asas Pendaftaran Tanah Untuk memudahkan pengaturan dan menjamin kepastian hukum atas hak-hak yang dikenakan terhadap tanah serta hubungan-hubangan hukum antara orang atau badan hukum terkait pertanahan, maka setiap tanah di wilayah Republik Indonesia wajib untuk didaftarkan. Hal ini untuk mencegah sengketa-sengketa yang muncul dikemudian hari terkait kepemilikan tanah, dengan adanya pendaftaran tanah memudahkan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada terkait pertanahan. Sesuai pasal 19 UUPA “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah” Yang dimaksud dengan pendaftaran tanah pada pasal diatas dijelaskan lebih lanjut dalam ayat (2) “Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: a.pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; b.pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; c.pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”

BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN

1. Asas Kebangsaan, seluruh wilayah Indoneisa adalah satu kesatuan sebagi bangsa sebagaimana pasal 1 ayat (1) UUPA 2. Asas Pengakuan Hukum Adat, untuk menghargai eksistensi hukum adat dan untuk menjaga jati diri bangsa kita maka diakuilah hukum adat sebagai hukum agraria yang berlaku sesuai pasal 5 UUPA

11 | U n i v e r t s i t a s

Sebelas Maret

3. Asas Menguasai oleh Negara, Negara mempunyai wewenang tertinggi atas apa yang terjadi dan apa yang akan diperbuat dalam wilayah negaranya pasal 2 ayat (1) dan (2) UUPA 4. Asas Mengutamakan Kepentingan Nasional, mengesampingkan kepentingan golongan dan pribadi demi kepentingan yang lebih tinggi (pasal 3 UUPA) 5. Asas Semua Hak Atas Tanah Mempunyai Fungsi Sosial, penggunaan tanah tidak dibenarkan untuk hal-hal yang merugikan masyarakat sesuai pasal 6 UUPA 6. Asas Hanya Warga Negara Indonesia yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, mencegah hak kepemilikan atas tanah jatuh ke Warga Negara Asing pada pasal 9 ayat (1) UUPA 7. Asas Persamaan Bagi Setiap Warga Negara Indonesia, semua mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk hak-hak atas tanah sesuai Pasal 9 ayat (2) UUPA 8. Asas Tanah Pertanian Harus Dikerjakan atau Diusahakan Secara Arif oleh Pemiliknya Sendiri dan Mencegah Cara-Cara Bersifat Pemerasaan ( Asas Landreform ), kepemilikan seseorang atau badan hukum terhadap tanah harus digunakan sebaik-baiknya sehingga memberikan manfaat sesuai pasal 10 ayat (1) UUPA 9. Asas Tata Guna Tanah/Penggunaan Tanah Secara Berencana, peruntukan ataupun penggunaan dan persediaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk kepentingan rakyat dan Negara perlu perencanaan sesuai pasal 14 UUPA 10. Asas Pendaftaran Tanah, mewajibkan setiap tanah di wilayah Republik Indonesia untuk didaftarkan sesuai pasal 19 UUPA

B. SARAN Seharusnya asas-asas pertanahan nasional dalam Undang-Undang Pokok Agraria bisa digunakan sebagi tonggak dalam memutus sengketa kedepannya yang mungkin aturan tentang sengketa yang ada belum ada ketentuan peraturanya dalam Undang-Undang

12 | U n i v e r t s i t a s

Sebelas Maret

DAFTAR PUSTAKA Boedi Harsono. 2003. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya Jilid 1 Hukum Tanah Nasional Edisi Revisi. Jakarta: Djambatan. Djuhaendah Hasan. 1996. Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda Lainnya yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal. Bandung : Aditya Bakti. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1991. Jakarta: Balai Pustaka. Sudargo Gautama. 1973. Masalah Agraria. Bandung : Alumni _______. 1997. Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria (1960) Dan Peraturan Pelaksanaanya (1996). Bandung : Citra Aditya Bakti. Supriadi. 2016. Hukum Agraria. Jakarta: Sinar Grafika.