Penerapan 5c.docx

PENERAPAN 5-C DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PROVINSI SULAWESI UTARA STUDI KASUS : RESIKO KEHIDUPAN MASYARAKAT NELAYAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

DI SUSUN OLEH : BAREN YOSUA UMBOH 26.0575 G-1 / 5 INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI 2018

 CAUSE / PENYEBAB (MASALAH SOSIAL Permasalahan yang dihadapi nelayan sangat beragam, mulai dari masalah akan melaut, sedang melaut, dan setelah melaut. Usaha penangkapan ikan merupakan pekerjaan yang berisiko tinggi, terutama ketika melakukan operasi penangkapan ikan di laut. Risiko yang bisa dihadapi

nelayan

adalah

kerusakan

atau

hilangnya

sarana

penangkapan ikan, operasi penangkapan yang tidak optimal, ancaman keselamatan nelayan di mana nelayan bisa mengalami kejadian yang tidak diinginkan di laut, seperti kapal tenggelam, nelayan tenggelam, hilang, dan sebagainya. Pemerintah yang peduli dengan risiko yang dihadapi oleh nelayan mengeluarkan suatu program asuransi. Asuransi nelayan merupakan faktor tidak langsung yang penting dalam memengaruhi tingkat produktivitas nelayan, karena dengan asuransi nelayan, mereka menjadi lebih terjamin dalam mengendalikan biaya pengeluaran tidak terduga yang cukup besar bila terjadi atau mendapat suatu musibah dalam proses pekerjaan. Mengadu nasib sebagai seorang nelayan tentu merupakan pekerjaan yang memiliki risiko tinggi, seperti bertarung dengan gelombang air laut yang ganas, badai samudera yang sangat dahsyat, serta kejadian yang tidak diinginkan yang dapat merugikan masyarakat nelayan. Pekerjaan sebagai seorang nelayan sudah selayaknya mendapat perhatian khusus dari pemerintah untuk mendapatkan sebuah perlindungan. Hal ini tentu berdasarkan konsep negara kesejahteraan (welfare state) yang dicanangkan pemerintah kepada seluruh elemen masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat nelayan (Fisher Society) dalam hal ini bukan hanya mereka yang dalam mengatur hidup dan kehidupannya hanya bertarung dan berperang melawan benturan-benturan badai siang dan malam hari yang

hanya

sekedar

mencari

sesuap

yang

bisa

menghidupi

keluarganya. Nelayan sebagai subjek utama dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan perlu mendapat

perhatian. Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pengaturan Bekerja di Bidang Perikanan (the Work in Fishing Convention) menyatakan bahwa pekerjaan di bidang perikanan khususnya penangkapan sebagai jenis pekerjaan yang berbahaya dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya. Pekerjaan tersebut memiliki resiko terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja di atas kapal perikanan dan tindak pidana yang mengancam kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, seperti illegal, unreported, and unregulated fishing dan penangkapan biota-biota laut yang dilindungi. Selain itu, nelayan merupakan pihak yang berkontribusi sebagai penyedia produk hayati kelautan dan perikanan, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun industri pengolahan. Pentingnya perlindungan bagi pekerjaan nelayan, pemerintah telah membawa angin segar karena telah mengundangkan Undangundang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam. Undang-undang tersebut menjadi sebuah regulasi yang secara jelas mengatur tentang perlindungan hukum bagi nelayan yang ada di Indonesia agar terhindar dari kerugian yang bisa saja dialaminya akibat dari risiko pekerjaan yang beragam. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah laut yang sangat luas. Dengan luas wilayah laut sekitar 96.079,15 km2, tentunya Indonesia memiliki potensi perikanan yang tinggi. Namun demikian, profesi sebagai nelayan adalah profesi dengan risiko yang tinggi. Untuk sekedar mencari nafkah, nelayan pergi melaut dengan kapal-kapalnya ke tengah laut, menghadapi berbagai macam bahaya yang bisa mengancam keselamatan mereka. Asuransi nelayan menjadi salah satu alternatif untuk menghadapi risiko nelayan serta sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi rakyatnya . Pelaksanaan asuransi nelayan ini bergantung pada partisipasi nelayan yang perlu diperhatikan

bahwa

asuransi nelayan

akan

sangat

membantu

kehidupan para nelayan. Risiko pekerjaan mereka di laut luar biasa,

itulah yang menyebabkan perlunya jaminan keselamatan bagi para nelayan agar mereka merasa aman saat melaut. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan pemerintah adalah suatu upaya yang bertujuan untuk mewujudkan suatu ekonomi partisipatif yang mampu memberikan akses kepada sebuah lapisan masyarakat khususnya nelayan dalam proses penangkapan, distribusi dan memanfaatkan potensi bahari tanpa ada hambatan. Oleh sebab itu, sangat diperlukan peran pemerintah daerah untuk mengatasi hal ini melalui kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk pemberdayaan ekonomi, sehingga masyarakat nelayan yang ada di daerah tersebut khususnya nelayan dapat meningkatkan perekonomiannya di masa mendatang.

 Change Agency : Individu, Kelompok, Lembaga yang peduli/wajib memecahkan masalah “PEMERINTAH MELALUI DINAS

KABUPATEN

KELAUTAN

MINAHASA

TENGGARA

DAN PERIKANAN

KABUPATEN

MINAHASA TENGGARA”

Salah satu bentuk perlindungan secara ekonomi kepada nelayan adalah dengan memberi- kan akses seluas-luasnya kepada nelayan untuk memperoleh pembiayaan guna keberlangsungan hidup dengan cara mencari dan atau menangkap ikan di laut. Kegiatan menangkap ikan di laut memerlukan peralatan teknologi yang memadai agar perolehan hasil tangkap ikan yang diperoleh juga banyak, sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga nelayan. Perolehan pendapatan dari hasil menang- kap ikan juga harus dikelola dengan baik agar dapat menunjang masa depan kehidupan keluarga lebih baik lagi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyisihkan sebagian penghasilan nelayan untuk disetorkan dalam

bentuk premi kepada perusahaan asuransi. Mengapa nelayan membutuhkan asuransi? Risiko yang dihadapi nelayan dalam mencari atau menangkap ikan di laut, sangat banyak, kondisi geografis Indonesia yang sering yang rentan terhadap cuaca buruk seperti badai dan tsunami, belum lagi permasalahan

lingkungan

laut

akibat

tumpahan

minyak

dan

pembuangan limbah industri ke laut, limbah hasil tambang bauksit, B3, mercuri, yang merusak kualitas ikan yang diambil nelayan dari laut. Bila semua itu terjadi, maka dapat menyebabkan kerugian dan kehilangan keuntungan bahkan kematian bagi nelayan yang berakibat pada kehilangan sumber satu – satunya penghasilan keluarga. Pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Tenggara melakukan perannya dalam pembangunan yang mengarah pada pengembangan sektor kelautan dan perikanan dengan program Asuransi Nelayan . Hal ini dimaksud agar sektor kelautan dan perikanan yang selama ini tertinggal, diharapkan mampu bersaing serta menyetarakan dengan sektor-sektor lainya. Perlu adanya persiapan perangkat yang mempunyai tugas dalam pemberdayaan masyarakat khususnya nelayan meliputi ketersediaan sumber daya manusia perikanan yang berkualitas sarana dan prasarana perikanan yang memadai serta kelembagaan atau organisasi masyarakat yang mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan, dituntut untuk mampu mengembangkan sektor tersebut dan meningkatkan produksi ikan baik dari penangkapan maupun pembudidayaan ikan. Program

tersebut

diharapkan

mampu

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Pelaksanaan program tersebut harus sepenuhnya dievaluasi sebagai salah satu upaya untuk perbaikan dan pengembangan dalam meningkatkan produktivitas nelayan, sehingga tujuan dari program tersebut dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat nelayan, namun faktanya program ini belum

sepenuhnya

mampu

menanggulangi

tingkat

kemiskinan

masyarakat nelayan yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara.

 Change Target : Individu, Kelompok, Lembaga yang

dijadikan

sasaran/penerima

manfaat

perubahan “MASYARAKAT NELAYAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA”

Nelayan di Kabupaten Minahasa Tenggara masih tergolong sebagai nelayan tradisional dikarenakan masih memakai peralatan yang tradisional. Nelayan tradisional adalah nelayan yang memanfaatkan sumber daya perikanan dengan peralatan tangkap tradisional, modal usaha yang kecil, dan teknologi penangkapan yang sangat sederhana. Dalam kehidupan sehari- hari, nelayan tradisional lebih berorientasi pada kebutuhan sendiri maupun keluarga. Dalam arti hasil tangkapan lebih banyak dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok seharihari,

khususnya

pangan,

dan

bukan

diolah

kembali

untuk

pengembangan skala usaha. Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan peralatan yang digunakan nelayan berpengaruh pada penangkapan ikan. Keterbatasan teknologi modern, menjadikan kualitas dan kuantitas tangkapan tidak mengalami perubahan. Pendapatan rendah dan sangat tergantung musim ikan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh nelayan tradisional di Kabupaten Minahasa Tenggara terkendala dengan mahalnya biaya sarana prasarana nelayan, harga bahan bakar untuk melaut yang tinggi, umumnya dari nelayan ini terlilit dengan hutang pada rentenir atau pemberi pinjaman dan banyak dari mereka juga telah meminjam uang dan harus dikembalikan atau diganti dengan hasil tangkapan ikan, teknologi penangkapan ikan yang sederhana, teknologi pasca panen pengolahan ikan yang masih sederhana, kelembagaan ekonomi nelayan dan permodalan yang tidak ada, akses terhadap pasar yang belum memadai, kecenderungan nelayan di Kabupaten Minahasa

Tenggara menghasilkan jenis ikan yang relatif sama dengan nelayan modern sehingga ketika produksi yang melewati batas harga ikan nelayan tradisional menjadi jatuh akibat mereka hanya biasa menjual pada pedagang ikan (tibo) dengan harga murah dipasar yang terdekat dengan tempat penangkapan, kemudian persoalan perilaku konsumtif yang masih tinggi terjadi di masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara (orang Ponosakan). Perilaku konsumtif tinggi terjadi di dalam keluarga nelayan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Perilaku konsumtif terjadi ketika para nelayan memiliki pendapatan yang lebih dari hasil melaut, dihabiskan dengan adanya syukuran, membeli barang-barang yang bukan prioritas dan tidak produktif. Kelebihan pendapatan tidak pernah ditabung. Hal ini terkait dengan manajemen keuangan yang kurang dari keluargakeluarga nelayan tradisional di berbagai desa di Kabupaten Minahasa Tenggara ini yang masih rendah. Pengetahuan tentang alokasi pendapatan dari hasil dari melaut yang masih rendah. Masalah lainnya adalah rata-rata nelayan tradisional, ketika tidak melaut dan hanya mengandalkan tenaga sebagai buruh nelayan bagi pemilik kapal (pajeko). Permasalahan yang menyulitkan usaha-usaha nelayan di Kabupaten Minahasa Tenggara adalah keterbatasan pendidikan, kurang kesempatan untuk mengakses dan menguasai teknologi yang lebih modern, dan tidak memiliki modal yang cukup. Kurangnya kesadaran masyarakat nelayan di Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya di berbagai daerah tertinggal dalam mengembangkan potensi hasil panen dan tangkapannya sendiri. Sosialisasi yang di lakukan pemerintah tidak tersalurkan secara optimal, bantuan fasilitas alat tangkap juga belum tersalurkan secara merata. Sebagian besar nelayan di Indonesia belum (terbiasa) mengikuti program asuransi. Alasan mendasar mengapa nelayan harus mendapat perlindungan asuransi, pertama, kegiatan melaut merupakan kegiatan yang memiliki nilai spekulatif tinggi sehingga nelayan tidak bisa

memprediksi jumlah pendapatan yang bisa dibawa pulang. Kedua, investasi di sektor perikanan memerlukan biaya yang besar pula. Ketiga, kegiatan melaut sangat berisiko terhadap kese- lamatan jiwa dan raga. Keempat, kawasan pesisir umumnya rawan penyakit dan kualitas sumber daya manusia yang rendah dari segi pendidikan. Melihat dari kondisi tersebut diatas, jenis asuransi yang dibutuhkan nelayan adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian (penghasilan), asuransi kecelakaan kerja di laut, asuransi kesehatan, dan asuransi pendidikan untuk anakanak nelayan. Dasar pemikiran diperlukannya asuransi bagi nelayan adalah karena asuransi sebagai lembaga keuangan nonbank memiliki fungsi sebagai sarana pengalihan risiko kerugian yang terjadi pada nelayan. Dengan asuransi, diharapkan nelayan terhindar dari risiko kerugian akibat cuaca buruk di laut, kecelakaan kapal, kondisi lingkungan laut yang ter- cemar, yang semua risiko itu dapat berakibat pada kecelakaan bagi nelayan, kondisi cacat raga, dan pada akhirnya dapat berdampak pada kurangnya pendapatan dan penghasilan yang di dapat oleh nelayan

 Channel : Media/cara yang digunakan “MELALUI PROGRAM ASURANSI NELAYAN”

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak

Garam,

menyejahterakan

diharapkan

rakyatnya

dapat

bahwa

tujuan

terwujud

negara

sebagaimana

untuk yang

diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan juga dinyatakan dalam Pasal 28H Ayat (1), bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Berdasarkan ketentuan tersebut,

bahwa Undang-Undang mengamanatkan bahwa negara berkewajiban memberikan jaminan kesejahteraan bagi nelayan dengan berbagai aspek perlindungan, baik secara ekonomi, keamanan, keselamatan, maupun secara kepastian hukum. Asuransi sebagai bentuk perlindungan terhadap nelayan dan penghasilannya, memberikan

diharapkan

jaminan

menjadi

keselamatan

salah kepada

satu

solusi

nelayan.

dalam Jaminan

perlindungan asuransi diperlukan bagi nelayan, karena pekerjaan menangkap dan atau mencari ikan di laut, pekerjaan yang dipenuhi risiko. Risiko yang dapat terjadi di laut bisa karena cuaca buruk (badai), tubrukan kapal, yang mengakibatkan kehilangan nyawa, kehilangan penghasilan atau pendapatan. Peristiwa yang tidak pasti terjadi dalam asuransi disebut juga dengan evenemen. Sebagaimana yang telah diuraikan, evenemen dalam kegiatan bisnis melalui laut bisa terjadi sewaktu-waktu. Apabila peristiwa tidak pasti itu sungguh terjadi dan menimbulkan kerugian, maka risiko menjadi beban Penanggung untuk memberikan pembayaran ganti kerugian kepada Tertanggung. Asuransi sebagai salah satu alternatif pengelolaan risiko kerugian atau kehilangan penghasilan karena beberapa faktor sudah banyak diterapkan di berbagai negara di dunia. Ketidakpastian cuaca di laut atau faktor lain membuat negara-negara yang memiliki sumber daya ikan yang banyak, berpikir untuk memberikan solusi bagi para nelayannya agar tidak mengalami kerugian dengan mengikuti program asuransi tersebut. Mekanisme asuransi telah lama digunakan untuk mengurangi risiko keuangan yang terjadi akibat kondisi lingkungan laut seperti yang dapat menimbulkan kerugian bagi nelayan. Namun yang menjadi permasalahan bagi sejumlah perusahaan asuransi adalah sulitnya memprediksi dan menilai kapan risiko akan terjadi dan besarnya risiko itu akan pasti terjadi mengingat laut sangat dipengaruhi iklim ekstrim yang dapat berubah seketika.

 Change Strategy : Model Dasar untuk melakukan perubahan o Asuransi nelayan Mekanisme yang dapat diterapkan dalam kegiatan asuransi nelayan dan perusahaan asuransi adalah dapat dengan melibatkan Pemerintah, pihak lembaga asuransi dan nelayan. Peran pemerintah dalam memberi- kan perlindungan asuransi bagi nelayan bersamasama dengan lembaga asuransi merupakan salah satu amanat yang dinyatakan

Undang-Undang

Nomor

7

Tahun

2016

Tentang

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, yang mana salah satu yang menjadi kewajiban pemerintah adalah melindungi nelayan dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran, memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi nelayan. Mekanisme lain yang dapat diterapkan adalah dengan kerjasama antara perusahaan asuransi dengan asosiasi nelayan dan atau koperasi nelayan, serta nelayan. Asosiasi nelayan dan atau koperasi bertindak sebagai perantara antara perusahaan asuransi dan nelayan dalam pengumpulan premi yang pada umumnya di- potong dari iuran keanggotaan nelayan kepada koperasi. o PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) Program

PEMP

yang

dibentuk

oleh

pemerintah

pusat

memberikan dampak yang positif bagi para nelayan miskin di daerah pesisir. Beberapa aspek yang berubah setelah adanya pemberlakuan program ini antara lain seperti aspek pendapatan para nelayan. Contoh kasusnya adalah aspek pendapatan para nelayan di daerah Halmahera Utara. Sebelum diberlakukannya strategi pemberdayaan dalam bentuk PEMP ini, para nelayan memperoleh pendapatan yang rendah dikarenakan pedagang ikan lebih memiliki nilai tawar yang tinggi dibanding nelayan dalam menentukan harga ikan hasil tangkapan. Ketergantungan nelayan terhadap para pedagang ikan mengakibatkan kesulitan bagi mereka, bahkan bisa disebut sebagai bentuk patron-client

diantara nelayan dan pedagang ikan. Maka setelah PEMP berjalan, pendapatan nelayan mengalami peningkatan yang sangat signifikan antara 100-288%. o Nelayan Go ONLINE Dengan jumlah penduduk sangat besar, Indonesia merupakan pasar potensial bagi produk industri TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi). Potensi ini menjadi sasaran bagi negara lain untuk melakukan penetrasi industrinya, khususnya di bidang TIK. Dengan demikian, diharapkan industri dalam negeri dapat bersaing dengan industri negara lain mengingat infrastruktur TIK di tanah air sudah mengalami perkembangan yang cukup besar. Sehingga Indonesia tidak hanya sebagai pasar hasil industri, melainkan pula sebagai kekuatan industri itu sendiri. Domestik Bruto (PDB) dari sektor pertanian dan perikanan menyumbang kontribusi yang cukup besar, untuk di sektor perikanan pada tahun 2014 telah berkontribusi sebesar 2.35% dari total Produk Domestik Bruto Indonesia. Kontribusi ini terbagi menjadi dua jenis perikanan, yaitu perikanan tangkap (1.08%) dan perikanan budidaya (1.27%). Untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah Indonesia di sektor kemaritiman dan kedaulatan pangan maka Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun ini memiliki program prioritas Petani dan Nelayan Go Online dimana pada akhir tahun 2019 ditargetkan tercapai 1.000.000 Petani dan Nelayan Go Online. Di dalam program Nelayan Go Online, Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki 2 program pendukung yaitu Kartu Nelayan Nasional Terintegrasi dan Aplikasi Informasi Dasar bagi Nelayan Pintar (Nelpin). Tujuan program Nelayan Go Online diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan di sektor perikanan dengan memfasilitasi pengembangan aplikasi yang tepat untuk menunjang pengusahaan nelayan serta kinerja sektor perikanan.