Pemberdayaan Dewan Pengawas Syariah - Agustianto

  • Uploaded by: Edy Ramdan
  • 0
  • 0
  • October 2019
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Pemberdayaan Dewan Pengawas Syariah - Agustianto as PDF for free.

More details

  • Words: 1,133
  • Pages: 3
Pemberdayaan Dewan Pengawas Syari’ah Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki fungsi yang sangat penting di dalam lembagalembaga keuangan syari’ah. Setidaknya ada empat tugas dan wewenang DPS, yaitu (1) Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah, (2) Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN; (3) Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran; (4) Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, seorang DPS harus memenuhi kualifikasi sebagai DPS, agar fungsi-fungsi pengawasannya dapat berjalan dengan optimal. Syarat utama yang harus dimiliki anggota DPS adalah penguasaan fiqh muamalah terapan dan penguasaan ilmu ekonomi dan keuangan. Dengan demikian dua disiplin ilmu tersebut harus dimiliki seorang DPS. Abdallah dari Sudan (1994) menyatakan bahwa anggota Department of Fatwa and Research (DFR) dan Higher Sharia Supervisory Board (HSSB) adalah orang-orang yang mempunyai keahlian di bidang Syariah (Islamic Jurisprudence), hukum, ekonomi dan akuntansi. Untuk memenuhi kualifikasi tersebut, pihak perbankan syariah dan Bank Indonesia mengalami kesulitan, karena langkanya ulama ahli fiqh yang memahami ilmu ekonomi keuangan, khusunya perbankan. Selama ini, kita mudah mencari ulama yang ahli fiqh, tetapi tidak menguasai ilmu ekonomi, keuangan dan perbankan. Juga mudah mencari orang yang memahami ilmu ekonomi dan perbankan tetapi tidak menguasai aspek syariah, khususnya fiqh muamalah dan ushul fiqh/qawa’if fiqh.Oleh karena itu, tidak aneh, jika masih banyak anggota Dewan Pengawas Syariah yang belum memiliki ilmu yang memadai tentang ilmu ekonomi dan perbankan. Masih banyak DPS bank syariah yang tidak bisa membedakan 7 perbedaan penting antara bunga dan margin murabahah berdasarkan perspektif teori ekonomi. sehingga tidak sedikit yang memandang bunga dan margin murabahah itu sama saja. Ketidaktahuan membedakan bunga dan margin murabahah, misalnya disebabkan karena mereka tidak memiliki ilmu alat teori ekonomi modern. Mereka memandangnya dari pendekatan fiqh belaka. Mereka tidak membahas teori ekonomi Islam yang meniscayakan keterkaitan sektor moneter dan riil, kaitan sektor riil dalam bai murabahah dengan produksi, juga kaitannya dengan percepatan arus barang, penghindaran spekulasi, kajian dari perspektif fungsi uang, dsb. Jadi, perbedaan bunga dan margin murabahah bukan saja terletak pada kepastian harga dalam murabahah yang tidak bisa berubah, tetapi lebih jauh dari dari itu. Bahkan masih saja ada DPS bank syariah yang tidak bisa membedakan paling tidak 21 perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Lebih jauh lagi masih banyak anggota DPS yang belum memahami secara memadai dan mendalam tentang mekanisme operasional bank syariah, bagaimana aplikasi dan teknik menghitung bagi hasil pembiayaan, dsb.Seharusnya DPS memahami secara mendalam tentang mekanisme operasional bank syariah, memahami keunggulankeunggulan bank syariah, memahami perbedaan bank syariah dan konvensional, memahami sejarah dan perkembangan terkini perbankan syariah, produk-produk bank syariah, memahami perbedaan bunga dan margin murabahah, perbedaan bunga dan bagi hasil, bisa membaca dan memahami laporan keuangan, dsb. Lebih dari itu DPS seharusnya memahami ilmu ekonomi moneter dan ilmu ekonokmi makro agar bisa secara rasional melihat keharaman bunga bank secara haqqul yakin, dan karena itu DPS lah

seharusnya orang yang sangat meyakini kezaliman bunga terhadap perekonomian. Haqqul yakin tentang keharaman bunga bank sulit terwujud manakala, para DPS tidak memiliki ilmu alat untuk memahaminya. Karena itu tidak aneh jika masih banyak anggota DPS yang tidak haqqul yakin tentang keharaman bunga bank, disebabkan mereka tanpa ilmu alat berupa teori-teori ilmu ekonomi makro dan ilmu moneter. Jadi harus diakui bahwa masih banyak anggota DPS bank syariah yang tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu ekonomi makro, sehingga tidak bisa memahami apalagi menjelaskan secara ilmiah dan meyakinkan tentang dampak buruk bunga terhadap investasi, dampak bunga terhadap produksi, dampak bunga terhadap unemployment (pengangguran), dampak bunga terhadap inflasi, dampak bunga terhadap kegiatan spekulasi, dan volatilitas mata uang, dampak bunga terhadap krisis, dampak bunga terhadap inflasi, dsb. Masih banyak DPS yang belum memahami bahwa dalam perspektif ilmu ekonomi, bunga (riba) adalah punca dari segala kerusakan di muka bumi (Ar-Rum : 39-41).Dalam kasus Indonesia, banyak DPS yang belum memahami secara ilmiah dan faktual dampak bunga terhadap krisis hebat Indonesia yang berkepanjangan, dampak bunga terhadap kenaikan harga BBM, listrik, telephon dan penggerogotan APBN ratusan triliun melalui BLBI dan SBI. Dengan analisa ilmu ekonomi makro tersebut dipastikan, tak seorang pun akan berpendapat bolehnya bunga bank. Oleh karena dampak bunga yang demikian zalim dan kejam bagi perekonomian bangsa, negara dan umat manusia, sehingga Al-Quran menyamakannya dengan pembunuhan (4:29) dan pelakunya kekal dalam neraka abadi selamanya (2:275). Dalam hadits-hadits disebutkan dosa pelaku riba lebih berat dari menzinai ibu kandung sendiri. Sabda Nabi lagi, ”Satu dirham yang diambil seorang muslim, lebih dahsyat dosanya dari 33 kali berzina”.Tidak mungkin AlQuran menyebut pelaku bunga sebagai pembunuhan dan mengancam pelakunya masuk neraka kekal abadi selamanya, jika bunga itu dosanya kecil. Bunga (interest) adalah dosa terbesar dalam Islam, setelah syirik. Dosa riba yang demikian dahsyat, tidak bisa dijelaskan kecuali dengan ilmu ekonomi makro. Sementara para DPS masih banyak yang tidak mengetahui ilmu ekonomi makro tersebut dan membaca kurva-kurva yang menjelaskan dampak buruk sistem bungaMasih banyak DPS yang belum mengetahui bahwa ulama yang pakar ekonomi Islam telah ijma’ tentang keharaman bunga bank. (Baca tulisan Prof.Dr. Umer Chapra, Prof.Dr. M.Akram Khan, Yusuf Qardhawi dan M.Ali Ash-Shobuni !). Mereka meneliti pendapat para pakar ekonomi Islam sedunia dan menyimpulkan bahwa ulama telah ijmak tentang keharaman bunga bank.Demikianlah segudang problem DPS bank syariah kita saat ini. Jika demikian problemnya, maka DPS tersebut sebenarnya tidak produktif dan hanya menjadi beban biaya sebuah bank syariah. Kritikan ini sedikitpun tidak bermaksud ingin menghapus DPS dalam struktur bank syariah. Keberadaan DPS wajib dipertahankan di struktur bank syariah. Cuma yang perlu diperhatikan adalah bahwa menjadi anggota DPS tidak cukup hanya bermodalkan ilmu fikih dan qawaid fiqh saja dan tidak cukup hanya mengawasi aspek syariah dan mengeluarkan fatwa saja. Kualifikasinya yang harus dimiliki seorang DPS harus komprehensif, agar perannya bisa berjalan lebih optimal. Sekaitan dengan ini, maka Bank Indonesia, DSN dan IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam) harus bertanggung jawab dan bertugas dalam mengatasi masalah ini. Ketiga lembaga tersebut harus bekerjasama dalam memberdayakan dan meningkatkan kualitas keilmuan para DPS dengan training-training intensif dan on the job training . Kemudian para Doktor Ekonomi Islam atau kandidat Doktor Ekonomi Islam yang menguasai dua disiplin ilmu, yaitu ilmu syariah (fiqh

mualah, ushul fiqh) dan ilmu ekonomi dan keuangan, harus diutamakan menjadi DPS walaupun mereka masih relatif muda dibanding ulama senior yang kurang memahami ilmu ekonoi dan perbankan modern. Kekeliruan perbankan syari’ah saat ini adalah mengangkat DPS karena kharismanya dan kepopulerannya di tengah masyarakat, bukan karena keilmuannya di bidang ekonomi dan perbankan syari’ah serta ilmu fiqh muamalah. Sehingga fiqur DPS terkesan hanya sebagai pajangan yang kurang berfungsi dalam menjalankan pengawasan. Akibatnya, fungsi mereka sebagai DPS tidak berjalan optimal. Di masa depan, pihak bank syariah, DSN dan Bank Indonesia, harus secara selektif memilih anggota DPS. Calon anggota DPS harus diuji secara lisan dan tulisan. Mudah-mudahan wacana ini berguna sebagai masukan bagi DSN, perbankan syariah dan LKS lainnya serta Bank Indonesia dalam rangka memajukan lembaga keuangan syariah di Indonesia. DIPOSTING OLEH Agustianto | April 2, 2008

Related Documents


More Documents from "Edy Ramdan"