Pembahasan Lap.docx

1

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kuliah Kerja Lapang (KKL) merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar (STIEM) Bongaya dalam menyelesaikan studi pada jenjang Strata Satu (S1) dan merupakan mata kuliah wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap mahasiswa. Kuliah Kerja Lapang (KKL) merupakan suatu kegiatan intrakurikuler yang dilaksanakan oleh mahasiswa yang diharapkan dapat

memberikan

pengalaman

kepada

mahasiswa

dalam

mengetahui dunia kerja yang sesungguhnya dan melalui sarana ini mahasiswa diharapkan mampu untuk menerapkan disiplin ilmu yang telah didapatkan di bangku kuliah. Karena di sini mahasiswa bukan hanya dituntut untuk mengaplikasikan teori yang diperoleh di bangku kuliah, tetapi juga bagaimana mengatasi permasalahan pada dunia kerja, yang acap kali tidak sebidang dengan disiplin ilmu yang digeluti. Substansi mata kuliah ini adalah kegiatan praktik kerja di Instansi Pemerintah maupun Swasta yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan praktis melalui keterlibatan secara langsung dalam melakukan kegiatan perkantoran/perusahaan. Kantor

Pelayanan

Pajak

Pratama

Makassar

Utara

merupakan tempat dimana penulis melaksanakan kegiatan KKL.

2

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara merupakan unit kerja dari Direktorat Jendral Pajak yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai wajib pajak maupun tidak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu masalah pokok yang biasa menjadi kendala dalam pencapaian penerimaan pajak adalah kurangnya kesadaran dan

pengetahuan

wajib

pajak

dalam

memenuhi

kewajiban

perpajakannya. B. Temuan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi temuan masalah dalam Kuliah Kerja Lapang program magang pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara adalah sering terjadinya keterlambatan dalam pembayaran dan pelaporan oleh wajib pajak sehingga jumlah penerimaan pajak tidak sesuai target pencapaian. Dan menyebabkan pula wajib pajak tersebut harus

menanggung

denda

atas

keterlambatan

pembayaran

pajaknya. Selain itu terdapat pula masalah dalam hal kinerja pegawai. Seperti penerimaan surat intern telah lewat dari jadwal kegiataan

3

sehingga penerima surat tidak dapat menghadiri suatu acara atau kegiatan. C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan 1. Tujuan Penulisan Berdasarkan latar belakang dan temuan masalah diatas, maka tujuan penulisan laporan ini adalah: a) Untuk memberi pengetahuan dan menumbuhkan kesadaran kepada

kita

kewajibannya

terkhusus sebagai

kepada warga

wajib

negara

pajak dalam

akan bidang

perpajakan. b) Untuk memberi saran kepada pihak kantor akan pentingnya prosedur

kerja

dan

manajemen

waktu

agar

dapat

menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. 2. Kegunaan Penulisan Berdasarkan latar belakang dan temuan masalah di atas, maka keguaan penulisan laporan ini adalah: a) Sebagai bahan informasi atau bacaan bagi kita terkhusus bagi wajib pajak agar dapat menjalankan

kewajiban

perpajakannya sebagaimana mestinya. b) Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak kantor dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab.

4

BAB II PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara 1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara Kantor

pelayanan

pajak

adalah

sebuah

lembaga

perwakilan milik Direktorat Jendral Pajak (DJP) di setiap daerah yang

masing-masing

bertugas

sesuai

fungsinya

dalam

malaksanakan fungsi administrasi perpajakan sesuai dengan wiayah kerjanya. Gedung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Makassar Utara diresmikan tahun 1979 oleh Presiden Soeharto. Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara banyak mengalami perubahan dan berganti nama di tahun 2007 menjadi KPP Pratama Makassar Utara disahkan dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: PER-55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 dan mulai beroprasi pada tanggal 2 Oktober 2007 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP86/PJ/2007 tanggal 11 Juni 2007. Kantor

Pelayanan

Pajak

Pratama

Makassar

Utara

merupakan salah satu lembaga perwakilan milik Direktorat Jendral Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara yang berlokasi di kompleks Gedung Keuangan Negara 1 jalan Urip Sumoharjo Km.4

Makassar yang bertugas sesuai fungsinya

5

dalam malaksanakan fungsi administrasi perpajakan sesuai dengan wiayah kerjanya. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara ( 801 ) terbagi atas: a. Kec. Wajo b. Kec. Ujung Tanah c. Kec. Tallo d. Kec. Bontoala e. Kec. Biringkana f. Kec. Tamalanrea 2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara a. Visi Direktorat Jenderal Pajak Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. b. Misi Direktorat Jenderal Pajak Menghimpun

penerimaan

Undang-Undang

pajak

Perpajakan

negara

Negara

berdasarkan

melalui

sistem

administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. 3. Struktur Organisasi dan Aktivitas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara a. Struktur Organisasi

6

Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Utara

Kepala Kantor Syamsinar

Kelompok Jabatan Fungsional

Subbagian Umum Dahlan Solong

Muhammad Faisol

A. Seksi PDI Arif Budiman

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I Abdul Samad

Seksi Pelayanan Zaenal Haq

Seksi Pemeriksaan Andarias Sallo

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II Surdiyono

Seksi Ekstensifikasi Amir M

Seksi Pengawasan dan Konsultasi III Hendry Irawan

Seksi Penagihan Radisi

Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV Agus Widodo

7

b. Aktivitas

pada

Kantor

Pelayanan

Pajak

Pratama

Makassar Utara 1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak a) Menetapkan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu. b) Menetapkan rencana pencarian data strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi perpajakan. c) Mengarahkan pengolahan data yang sumber datanya strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi perpajakan. d) Mengarahkan pembuatan risalah perincian dasar pengenaan pemotangan atau pemungutan pajak atas permintaan wajib pajak berdasarkan hasil perhitungan ketetepan pajak. e) Menjamin

pengolahan

data

guna

menyajikan

informasi parpajakan. 2) Kelompok Jabatan Fungsional a) Melakukan

pemeriksaan

pajak

yang

meliputi

pemeriksaan lengkap dalam rangka penagihan dan pemeriksaan sederhana dalam rangka penagihan. b) Melakukan Penilaian PBB yang meliputi pendataan PBB

dan

penilaian

objek/subjek

pajak

serta

8

melaksanakan

Ekstensifikasi

WP

orang

pribadi/

masuk

kantor

badan. 3) Sub Bagian Umum a) Melaksanakan

pengurusan

surat

pelayanan pajak yang bukan dari wajib pajak. b) Melaksanakan

pengurusan

surat

keluar

dari

lingkungan kantor pelayanan pajak. c) Melaksanakan pemprosesan berkas/arsip umum (non wajib pajak). d) Melaksanakan

penyusutan

arsip

yang

tidak

mempunyai nilai guna atau telah memenuhi jadwal retensi arsip. e) Membimbing

pelaksanaan

tugas

tata

usaha

kepegawaian. 4) Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) a) Menyusun estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi

pajak,

perkembangan

ekonomi

dan

keuangan. b) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data. c) Melaksanakan pelayanan peminjaman data dan penyaluran informasi dalam rangka pemanfaatan data perpajakan. d) Melaksakan perpajakan.

perekaman

dan

vadilasi

dokumen

9

e) Melaksanakan perbaikan (updating) data. f) Melaksanakan

urusan

tata

usaha

penerimaan

perpajakan. 5) Seksi Pelayanan a) Melaksanakan penerimaan dan penatausahaan suratsurat permohonan dari wajib pajak dan surat lainnya. b) Melaksanakan penyelesaian registrasi wajib pajak, objek pajak dan atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). c) Melaksanakan penerbitan surat penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

dan atau pencabutan

pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta pembatalan/pembetulan

STP,

SKPKB,

SKPKBT,

SKPLB, SKPN dan produk hukum lainnya. d) Melaksanakan

penyelesaian

proses

permohonan

wajib pajak untuk pindah ke kantor pelayanan pajak baru, baik domisili atau status maupun kewajiban perpajakan lainnya. 6) Seksi Pemeriksaan a) Melakukan penyesuaian rencana pemeriksa pajak agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar. b) Menyusun

daftar

nominatif

dan/atau

lembar

penugasan pemeriksaan Wajib Pajak yang akan diperiksa.

10

c) Menerbitkan

dan

menyalurkan

Surat

Perintah

Pemeriksaan Pajak (SP3), Surat Pemberitahuan Pemeriksaan

Pajak

dan

Surat

Pemanggilan

Pemeriksaan Pajak. d) Mengajukan

usulan

permohonan

perluasan

pemeriksaan. e) Melakukan

pengawasan

pelaksanaan

jadwal

pemeriksaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. 7) Seksi Ekstensifikasi. a) Melakukan

pemprosesan

dan

penatausahaan

dokumen masuk di seksi ekstensifikasi perpajakan . b) Melaksanakan surat penerbitan surat himbauan untuk ber-NPWP. c) Melaksanakan

surat

penerbitan

data

potensi

perpajakan dalam rangka pembuatan monografi fiscal. d) Melaksanakan

penyelesaian

permohonan

surat

keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). e) Menetapkan penerbitan daftar nominatif untuk usulan SP3 PSL Ekstensifikasi. 8) Seksi Penagihan a) Menyusun penyesuaian rencana kerja tahunan seksi penagihan.

11

b) Melaksanaan penatausahaan SKPKB, SKPKBT, STP, dan STB beserta lampirannya dan surat pembayaran pajak

(SSP,

STTP,

pemindahbukuan

dalam

SSB)

beserta

rangka

bukti

pengawasan

tunggakan dan pelunasan pajak. c) Melaksanakan penatausahaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atas pelaksanakan SP dan SPMP. d) Melaksanan pembetulan,

penatausahaan keputusan

surat

keputusan

keberatan,

keputusan

pengurangan, keputusan peninjauan kembali, surat keputusan pelaksanaan putusan banding beserta putusan banding. e) Menyusun konsep surat keputusan angsuran atau penundaan

pembayaran

pajak

dalam

rangka

memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak. 9) Seksi Pengawasan Dan Konsultasi I s/d IV a) Meneliti estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak perkembangan ekonomi dan keuangan. b) Meneliti pengawasan kepatuhan formal wajib pajak serta penelitian dan analisa kepatuhan material wajib pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya. c) Menetapkan pembuatan/pemutakhiran profil wajib pajak serta usul rencana kunjungan kerja lokasi wajib

12

pajak dalam rangka pengawasan dan pemuktahiran data wajib pajak. d) Meneliti pelaksanaan rekonsialisasi data Wajib Pajak (Data Matching). 10) Tempat Pelayanan Terpadu a) Melakukan penerimaan dan penatausahaan surat pemberitahuan, surat permohonan, dan surat lainnya dari wajib pajak. b) Menyelesaikan register harian SPT Masa semua jenis pajak dari wajib pajak, objek pajak, dan atau pengukuhan pengusaha kena pajak. c) Menerbitkan surat penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha

Kena

pembatalan/pembetulan

Pajak STP,

(PKP), SKPKB,

serta SKPKBT,

SKPLB, SKPN, SKKP, SKB, dan lain-lain. d) Melaksanakan

proses

penyelesaian

proses

permohonan wajib pajak untuk pindah ke kantor pelayanan pajak baru, baik domisili atau status maupun kewajiban perpajakan lainnya.

13

B. Praktek Kerja Lapangan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara Kuliah Kerja Lapang yang dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara selama kurang lebih 2 (dua) bulan yang dimulai pada tanggal 3 November 2014 31 Desember 2014 pada seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) II. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan KKL adalah: 1. Mendisposisi surat masuk intern dan surat masuk wajib pajak. 2. Mengantar surat ke setiap seksi atau bagian kantor untuk diproses atau ditandatangani. 3. Menverifikasi penanganan status wajib pajak non efektif 4. Mengecek dan membuat daftar penerimaan tahun 2013 dan 2014. 5. Membuat daftar untuk tanggal terdaftar wajib pajak dan NPWP setiap wajib pajak baik pusat maupun setiap cabang yang ada. 6. Membuat Surat Pengantar (SP) untuk berita acara wajib pajak, laporan hasil verifikasi, dan laporan visit ke wajib pajak. 7. Mengarsip salinan surat masuk intern, surat keluar, nota dinas, dan berita acara penelitian pemindahbukuan. 8. Menggandakan dan menyalin surat masuk, dokumen dan bukti pembayaran wajib pajak.

14

9. Menstempel dan mengamplop surat himbauan untuk dikirim ke wajib pajak.

C. Landasan Teori Secara Umum Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi

barang-barang

dan

jasa

kolektif

untuk

mencapai

kesejahteraan umum. Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan

untuk

keperluan

negara

bagi

sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi : 1. Pajak Penghasilan (PPh) PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak (Pasal 1 UU No. 10 Tahun 1994). Yang

15

dimaksud

dengan

penghasilan

adalah

setiap

tambahan

kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya (Pasal 4 UU No. 36 Tahun 2008). Sementara tahun pajak adalah tahun kalender, tetapi Wajb Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu dua belas bulan (Pasal 1 UU No. 10 Tahun 1994). a) PPh Pasal 21 PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. b) PPh Pasal 22 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh: i) Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya,

berkenaan

penyerahan barang;

dengan

pembayaran

atas

16

ii) Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan iii) Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

c) PPh Pasal 23 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. d) PPh Pasal 24 PPh pasal 24 adalah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang ini (UU No. 36 Tahun 2008) dalam tahun pajak yang sama. e) PPh Pasal 25 PPh Pasal 25 adalah besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan untuk setiap bulan. f) PPh Pasal 26 PPh Pasal 26 adalah PPh yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima

17

atau diperoleh Wajib Pajak (WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. g) PPh Pasal 29 PPh Pasal 29 adalah pajak yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan/atau Wajib Pajak Badan sebagai akibat PPh Terutang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan lebih besar dari pada kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan yang telah disetor sendiri. h) PPh Pasal 4 ayat 2 Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak secara final: 1) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; 2) Penghasilan berupa hadiah undian; 3) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura; 4) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha

18

real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan 5) Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Yang dimaksud dengan Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, peraian, dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif

dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku

Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan (Pasal 1 UU No. 42 Tahun 2009). 3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah: a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau c. Pada

umumnya

barang

tersebut

dikonsumsi

oleh

masyarakat berpenghasilan tinggi; atau d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau

19

e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat. 4. Bea Meterai Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. 5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota. 6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan.

20

Tabel 1. Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara (1 Januari 2014 – 29 Desember 2014) Jenis Pajak PPN dan PPnBM 411211 - PPN Dalam Negeri 411212 - PPN Impor 411219 - PPN Lainnya 411221 - PPnBM Dalam Negeri 411222 - PPnBM Impor 411229 - PPnBM Lainnya PPh Non Migas 411128 - PPh Final & FLN 411121 - PPh Pasal 21 411126 - PPh Pasal 25/29 Badan 411125 - PPh Pasal 25/29 OP 411122 - PPh Pasal 22 411124 - PPh Pasal 23 411123 - PPh Pasal 22 Impor 411127 - PPh Pasal 26 411129 - PPh Non Migas Lainnya 411131 - PPh Final & FLN Pendapatan atas PL dan PIB 411622 - Bunga Penagihan PPN 411621 - Bunga Penagihan PPh 411611 - Bea Meterai PPh Migas 411112 - PPh Gas Alam 411111 - PPh Minyak Bumi TOTAL

Target

MPN

303.625.337.021,00 233.290.075.896,00 285.531.403.752,00 216.430.342.139,00 17.666.796.688,00 16.689.586.631,00 323.112.738,00 126.950.281,00 87.246.683,00 14.789.543,00 1.987.617,00 309.219.181.965,00 130.727.974.850,00 93.108.628.987,00

28.246.337,00 14.950.508,00 0,00 218.162.003.272,00 86.655.998.384,00 66.482.674.458,00

22.297.193.640,00

22.560.880.970,00

19.483.840.988,00 18.032.406.945,00 18.000.949.977,00

14.451.478.713,00 12.348.751.919,00 9.396.139.160,00

5.466.024.527,00 2.096.232.655,00

5.102.848.064,00 1.155.552.004,00

4.012.820,00 1.916.576,00

7.466.000,00 213.600,00

21.834.000,00

31.556.808,00

0,00

23.173.023,00

0,00 21.834.000,00 0,00 0,00 0,00 612.866.352.986,00

8.383.785,00 0,00 26.803.219,00 7.545.927,00 19.257.292,00 451.510.439.195,00

21

Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak (WP) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara Tahun 2014 Jenis WP BADAN OP PEMUNGUT (blank) Total

Jumlah NPWP 11489 117439 1069 1 129998

D. Pembahasan dan Solusi Temuan Masalah 1. Pembahasan Temuan Masalah Selama proses Kuliah Kerja Lapang (KKL) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara, penulis menemukan berbagai persoalan diantara yaitu terdapat beberapa wajib pajak yang terlambat dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak padahal kita ketahui bahwa Indonesia menganut sistem pemungutan

pajak

yaitu

Self

Assessment

System.

Self

Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang

memberi

wewenang

kepada

wajib

pajak

untuk

menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak oleh wajib pajak disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dan kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai proses pemajakan.

22

Batas Waktu Pembayaran/Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa dan Tahunan (PMK-80/PMK.03/2010)

Salah

satu

kewajiban

sebagai

wajib

pajak

adalah

membayar/menyetor serta melaporkan SPT Masa dan SPT Tahunan sesuai dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) yang diterima oleh Wajib Pajak pada saat pendaftaran NPWP dan NPPKP. Tabel 3. Batas waktu penyetoran dan pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan

No

1

2

3

4

5

6

7

Jenis Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak PPh Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendir PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh PPh Pasal 25

Batas waktu Penyetoran/ Pelaporan Pembayaran tanggal 10 bulan berikutnya

tanggal 20 bulan berikutnya

tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya

tanggal 20 bulan berikutnya

tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya

tanggal 20 bulan berikutnya

tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya

tanggal 20 bulan berikutnya

tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya

tanggal 20 bulan berikutnya

tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya

tanggal 20 bulan berikutnya

15 (lima belas)

tanggal 20 bulan

23

8

9

10

11

Wajib Pajak Orang bulan Pribadi dan Badan termasuk PPh Pasal 4 ayat 2 (PP 46 Tahun 2013) harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda PPh Pasal 22, atau dibebaskan, PPN atau PPN PPh Pasal 22, PPN dan PPnBM atas atau PPN dan impor PPnBM atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas 1 (satu) hari kerja impor yang setelah dilakukan dipungut oleh pemungutan Direktorat pajak Jenderal Bea dan Cukai pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari PPh Pasal 22 belanja Negara yang dipungut atau belanja oleh bendahara Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara PPh Pasal 22 atas penyerahan bahan tanggal 10 bakar minyak, (sepuluh) bulan gas, dan pelumas berikutnya kepada

berikutnya

secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya

14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir

tanggal 20 bulan berikutnya

24

12

13

14

15

16

penyalur/agen atau industri yang dipungut oleh Wajib Pajak badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas, dan pelumas PPh Pasal 22 yang pemungutannya tanggal 10 dilakukan oleh (sepuluh) bulan Wajib Pajak badan berikutnya tertentu sebagai Pemungut Pajak akhir bulan berikutnya setelah PPN atau PPN Masa Pajak dan PPnBM yang berakhir dan terutang dalam sebelum Surat satu Masa Pajak Pemberitahuan Masa PPN disampaikan PPN yang terutang atas tanggal 15 (lima kegiatan belas) bulan membangun berikutnya sendiri oleh orang pribadi atau badan PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean oleh orang pribadi atau badan PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran

tanggal 20 bulan berikutnya

akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi tempat bangunan tersebut akhir bulan berikutnya

15 (lima belas) bulan berikutnya

akhir bulan berikutnya

tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya

akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

25

sebagai Pemungut PPN

17

18

19

20

PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah yang ditunjuk PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) UndangUndang KUP yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa Pembayaran masa selain PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-undang KUP yang melaporkan

pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya

akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

akhir Masa Pajak terakhir

20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya

sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak

20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya

26

beberapa masa pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa 21

22

sebelum SPT SPT Tahunan PPh Tahunan PPh OP Orang Pribadi disampaikan sebelum SPT SPT Tahunan Tahunan PPh PPh Badan Badan disampaikan

3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak

Selain masalah di atas terdapat pula masalah dalam hal kinerja pekerja pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara seperti surat yang diterima telah lewat dari tanggal acara atau kegiatan. Hal itu disebabkan karena lemahnya manajemen waktu dan prosedur kerja dari para pekerja. Seharusnya mereka memperhatikan

prihal

setiap

surat

masuk

dan

jadwal

kegiatannya agar mereka lebih mendahulukan memproses surat yang telah dekat jadwal kegiatannya sehingga pihak yang ditujukan atas surat atau kegiatan itu dapat menjalankan prihal surat dan menghadiri kegiatan dari surat itu. 2. Solusi Temuan Masalah Berdasarkan temuan masalah di atas, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak dalam membangun kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak antara lain: a) Melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada Wajib Pajak.

27

b) Memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada Wajib Pajak. c) Meningkatkan

citra

Good

Governance

yang

dapat

menimbulkan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan Wajib Pajak. d) Memberikan

pengetahuan

melalui

jalur

pendidikan

khususnya pendidikan perpajakan. e) Law Enforcement (Penegakan Hukum) Dengan penegakan hukum yang benar tanpa pandang bulu akan meningkatkan kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak. f) Membangun trust atau kepercayaan masyarakat terhadap pajak.

Dan untuk mengatasi masalah kinerja pegawai pada KPP Pratama Makassar Utara berdasarkan temuan masalah di atas adalah dengan memperhatikan setiap prihal dan jadwal kegiatan setiap surat yang masuk agar mereka dapat memproses surat yang telah dekat jadwal kegiatannya lebih dahulu untuk mencegah terjadinya keterlambatan penerimaan surat kepada orang yang ditujuhkan atau kepada yang akan diberi amanah untuk menghadiri kegiatan daripada surat tersebut.

28

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

29

DAFTAR PUSTAKA UU No.28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan PMK-80/PMK.03/2010 Tanggal 5 April 2010 tentang perubahan atas PMK-184/PMK.03/2007