It’s All About Politics; No Space For International Law; Review Mata Kuliah Hukum Internasional

Review Mata Kuliah Hukum Internasional Nama: Tangguh Departemen Ilmu Hubungan Internasional NPM: 0706291426 Universitas Indonesia Sumber: Devika Hovell, “Chinks in the Armour: International Law, Terrorism and the Use of Force”, dalam UNSW Law Journal Volume 27(2) hal. 398427, diakses dari http://www.gtcentre.unsw.edu.au/news/docs/intl_law_terrorism_useofforce.pdf

It’s All About Politics: No Space for International Law “I do not believe that the United States should be bound by the same rules as the smallest African nation. Life isn't like that.”—Richard Perle, penasihat Pentagon AS “[The USA will] behave, with others, multilaterally when we can and unilaterally as we must.”—Madeleine Albright, mantan Menteri Luar Negeri AS “The [USA] Department of State desired that the United Nations prove utterly ineffective in whatever measures it undertook. This task was given to me and I carried it forward with no inconsiderable success.”—Daniel Patrick Moynihan, Duta Besar AS kepada PBB dalam buku A Dangerous Place “What we say goes.”—George Bush, Presiden AS selama pengeboman atas Irak

Rejim Piagam PBB meregulasi penggunaan force oleh negara dalam komunitas internasional sebagaimana tujuan prinsipil PBB: mencegah terjadinya perang berikutnya setelah Perang Dunia I dan II. Namun, tindakan-tindakan yang dilakukan negara terkait entry kepada force telah melenceng dari tujuan awalnya. Bahkan, Dewan Keamanan PBB sendiri telah mengompromikan prinsipprinsip Piagam PBB tersebut dengan tidak adanya ketentuan-ketentuan terkait penggunaan angkatan 0100090000032a0200000200a20100000000a201000026060f003a03574d46430100000000000100f5b200000000 01000000180300000000000018030000010000006c00000000000000000000001a0000000f000000000000000000 00005a4200008400000020454d4600000100180300001200000002000000000000000000000000000000f609000 0e40c0000d8000000170100000000000000000000000000005c4b030068430400160000000c000000180000000a 0000001000000000000000000000000900000010000000d70700000f000000250000000c0000000e000080250000 000c0000000e000080120000000c00000001000000520000007001000001000000d2ffffff0000000000000000000 00000900100000000000004400022430061006c0069006200720069000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011006872110010000000cc 7511004c73110052516032cc751100c47211001000000034741100b075110024516032cc751100c4721100200000 0049642f31c4721100cc75110020000000fffffffffc02d200d0642f3115000500ffff0180ffff0180efff0180ffffffff000 0050000080000000800004300000001000000000000002c01000025000000632e90010008020f050202020403020 4ef0200a07b20004000000000000000009f00000000000000430061006c006900620072000000000041007200690 061006c00200052006f0075006e00f87211009c38273104000000010000003473110034731100e87825310400000 05c731100fc02d2006476000800000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000250000000c0 0000001000000180000000c00000000000002540000005400000000000000000000001a0000000f0000000100000 088870741d1450741000000002c000000010000004c000000040000000000000000000000d60700001000000050 000000200000001b00000046000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffffd80700001000000000 0000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e000080250000000c0000000e0000 800e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c020 400a702040000002e0118001c000000fb020500020000000000bc02000000000102022253797374656d00000000 00000000000000000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d010000040000000201010 01c000000fb02f3ff0000000000009001000000000440002243616c69627269000000000000000000000000000000 00000000000000000000040000002d010100040000002d010100040000002d010100050000000902000000020d 000000320a0c0000000100040000000000a802050020710900040000002d010000040000002d010000030000000 000 1

bersenjata serta deadlock Dewan terkait eskalasi ketegangan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat (AS) selama Perang Dingin. Majelis Umum juga tidak memiliki power dalam hal ini selain membuat rekomendasi-rekomendasi, bahkan Resolusi “Uniting for Peace” dapat dianggap tidak konsisten dengan Piagam PBB. Makin banyaknya agresi militer, konfrontasi bersenjata, terorisme internasional, dan ancaman senjata pemusnah massal membuat PBB mengalami krisis dalam sistem pemeliharaan keamanannya, dan dibutuhkan interpretasi Piagam PBB yang mengakui berbagai pengecualian dalam prinsip ex injuria jus non oritur – hukum tidak dapat berasal dari tindakan yang ilegal. Piagam PBB harus dapat berubah tidak hanya melalui amandemen tetapi juga melalui aplikasi aktualnya. Terkait hal ini, dapat dianggap tindakan-tindakan negara yang menggunakan force merupakan pengecualian dan perluasan framework Piagam PBB. Namun, perkembanganperkembangan tersebut tidak boleh lepas dari konsekuensi jangka panjang dan justifikasi legal. Sehingga, penting untuk tetap mempertahankan dua prinsip dalam rejim Piagam PBB, yaitu bahwa force hanya boleh digunakan sebagai usaha terakhir untuk menyelesaikan sengketa internasional dan hal itu hanya atas dasar kepentingan komunitas internasional, bukan suatu negara tunggal. Terkait tata hukum internasional, bahkan sebelum peristiwa 11 September komunitas legal internasional telah mengembangkan skema prosekusi (penuntutan) terhadap serangan-serangan teroris dan menetapkan berbagai kewajiban negara terkait terorisme dalam tataran domestik. Namun, kini berkembang praktik-praktik penggunaan angkatan militer melawan teroris berkembang secara simultan. Terutama AS, yang mengobarkan retorika “perang melawan terorisme”, mengembangkan National Security Strategy of the United States (“Strategy”), yang memungkinkan penggunaan force secara unilateral dengan alasan self-defence. Strategy melegalisasi tiga doktrin yang patut dipertanyakan, yaitu (1) serangan unilateral terhadap organisasi-organisasi teroris dan negara-negara yang menyembunyikan mereka, dengan mengidentifikasi dan menghancurkan ancaman teroris sebelum ia mencapai AS; (2) self-defence unilateral secara pre-emptive, atau penggunaan force secara unilateral dalam merespon ancaman yang dapat terjadi di masa depan; dan (3) intervensi kemanusiaan unilateral, atau penggunaan force secara unilateral untuk membebaskan rakyat yang hak-hak asasinya diperlakukan secara kejam. Dalam artikel yang ditulisnya, Devika Hovell akan menilai apakah doktrin-doktrin ini memenuhi rejim Piagam PBB. Terkait doktrin pertama, menurut Hovell, konsep self-defence dibatasi oleh beberapa hal, seperti terartikulasi dalam Pasal 51 Piagam PBB: kepatuhan terhadap kriteria ancaman yang sudah dekat serta keharusan dan proporsionalitas tindakan yang diambil sebagai respon. Penggunaan force harus memperhatikan keadaan faktual khusus, seperti kedekatan ancaman, urgensitas, dan proporsionalitas penggunaannya, serta isu normatif tentang apakah penggunaan force tersebut berada dalam ruang lingkup Pasal 51. Hal ini dapat mengangkat kemungkinan perluasan terhadap rejim legal internasional yang menentukan penggunaan force. Hukum terkait penggunaan force bersifat negarasentris, sehingga imun di luar negara yang bersangkutan. Lagipula, harus dapat dibedakan antara penggunaan force tingkat tinggi (seperti serangan bersenjata yang dipahami sebagai agresi terhadap negara lain) dan tingkat rendah, seperti dalam Definition of Aggression dalam Resolusi Majelis Umum 3314 (XXIX). Negara sasaran self-defence harus memiliki “keterlibatan substansial” dengan suatu kelompok teroris untuk justifikasi serangan. Hovell juga melihat dukungan komunitas internasional terhadap posisi negara-negara yang bertindak menggunakan force terhadap negara-negara yang menyembunyikan teroris. Tindakan-tindakan Israel banyak mendapat pengutukan, sementara tindakan-tindakan AS tidak banyak mendapat pengutukan, menunjukkan tren meningkatnya toleransi terhadap perluasan prinsip Piagam PBB. Hovell menyimpulkan, telah terjadi modifikasi atas hukum kebiasaan internasional.

Doktrin kedua, menurut Strategy tersebut, bertujuan melakukan tindakan balasan terhadap ancaman terhadap keamanan nasional AS yang mengharuskan tindakan antisipasi untuk mencegahnya karena risiko yang besar. Sejarah mencatat sebelum intervensi terbaru di Irak, AS baru sekali pernah bermaksud melakukan serangan militer pre-emptive, yaitu pada krisis misil Kuba pada Oktober 1962. Terkait doktrin ini, mantan Penasihat Hukum Departemen Luar Negeri AS Abram Chayes mengungkapkan, AS memilih untuk tidak mengandalkan konsep legal self-defence dalam Pasal 51 Piagam PBB karena Pasal tersebut menganggap remeh seluruh usaha pada justifikasi legal. Selanjutnya, pada insiden dengan Iran 1988, AS menghindari bahasa pre-emptive. Negara lain, Israel, mendapatkan pengutukan dari Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB setelah mengebom dan menghancurkan reaktor nuklir Osirak, Irak 1981. Menurut Hovell, doktrin self-defence secara pre-emptive ini harus dibedakan dengan doktrin self-defence antisipatoris, yang memiliki sejarah panjang dalam hukum internasional. Namun, doktrin self-defence pre-emptive ini dijustifikasi sebagai strategi pencegahan risiko jangka panjang. Karena tidak ada identifikasi bahaya kredibel, spesifik, dan dapat dipercaya, Hovell menyimpulkan bahwa doktrin ini dengan jelas melanggar hukum internasional. Terkait doktrin ketiga, disebutkan bahwa aspek kunci Strategy adalah memperluas kepentingan demokrasi, pembangunan, pasar bebas, dan perdagangan bebas ke seluruh sudut dunia. Namun, menurut Hovell, Strategy memuat kondisi-kondisi penggunaan force yang berada di luar framework Piagam PBB. Selama ini, doktrin intervensi kemanusiaan tidak terlalu populer dalam komunitas internasional. Namun, doktrin tersebut mendapatkan momentumnya ketika Dewan Keamanan PBB mengalami deadlock pada kasus pembersihan etnis Kosovo Albania oleh angkatan bersenjata Bosnia Serbia, angkatan bersenjata North Atlantic Treaty Organization (“NATO”) 0100090000032a0200000200a20100000000a201000026060f003a03574d46430100000000000100f5b200000000 01000000180300000000000018030000010000006c00000000000000000000001a0000000f000000000000000000 00005a4200008400000020454d4600000100180300001200000002000000000000000000000000000000f609000 0e40c0000d8000000170100000000000000000000000000005c4b030068430400160000000c000000180000000a 0000001000000000000000000000000900000010000000d70700000f000000250000000c0000000e000080250000 000c0000000e000080120000000c00000001000000520000007001000001000000d2ffffff0000000000000000000 00000900100000000000004400022430061006c0069006200720069000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011006872110010000000cc 7511004c73110052516032cc751100c47211001000000034741100b075110024516032cc751100c4721100200000 0049642f31c4721100cc75110020000000fffffffffc02d200d0642f3115000500ffff0180ffff0180efff0180ffffffff000 0050000080000000800004300000001000000000000002c01000025000000632e90010008020f050202020403020 4ef0200a07b20004000000000000000009f00000000000000430061006c006900620072000000000041007200690 061006c00200052006f0075006e00f87211009c38273104000000010000003473110034731100e87825310400000 05c731100fc02d2006476000800000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000250000000c0 0000001000000180000000c00000000000002540000005400000000000000000000001a0000000f0000000100000 088870741d1450741000000002c000000010000004c000000040000000000000000000000d60700001000000050 000000200000001b00000046000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffffd80700001000000000 0000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e000080250000000c0000000e0000 800e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c020 400a702040000002e0118001c000000fb020500020000000000bc02000000000102022253797374656d00000000 00000000000000000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d010000040000000201010 01c000000fb02f3ff0000000000009001000000000440002243616c69627269000000000000000000000000000000 00000000000000000000040000002d010100040000002d010100040000002d010100050000000902000000020d 000000320a0c0000000100040000000000a802050020710900040000002d010000040000002d010000030000000 000 3

meluncurkan serangan udara terhadap Serbia pada 1999. Independent International Commission on Kosovo menyatakan bahwa tindakan NATO sah, meskipun tidak legal. Walaupun begitu, isu ini masih menuai debat dan tidak memperoleh opinion juris yang cukup karena negara-negara kecil mencurigai intervensi kemanusiaan sebagai kuda Troya yang akan digunakan untuk mencapai dominasi Barat, sementara negara-negara besar tidak ingin mendapatkan kewajiban untuk mengintervensi setiap kali terjadi krisis kemanusiaan. Rejim Piagam PBB sendiri lebih menjunjung kedaulatan negara daripada hak asasi warga negara. Namun, baru-baru ini komunitas internasionnal secara bertahap memperkuat ketetapan untuk secara aktif melindungi hak asasi manusia. Sehingga, kini signifikansi negara dan kedaulatan telah berkurang dalam membatasi kapasitas intervensi komunitas internasional. Lanskap legal internasional pun terbuka bagi pengakuan terhadap doktrin intervensi kemanusiaan. Hovell mengungkapkan enam persyaratan fundamental terkait kriteria intervensi “kemanusiaan”, yaitu (1) tingkat kekejaman perlakuan terhadap hak asasi manusia yang tinggi secara kualitatif maupun kuantitatif dan dilakukan berkelanjutan, (2) inefektivitas Dewan Keamanan dalam bertindak, (3) tingkat keharusan dilakukannya tindakan militer yang tinggi, (4) proporsionalitas tindakan yang “masuk akal” dengan peluang keberhasilan yang “tinggi”, (5) penerimaan oleh komunitas internasional, dan (6) niat kemanusiaan yang sungguh-sungguh. Namun, menurut Hovell sendiri, prinsip-prinsip ini memiliki ruang lingkup yang sempit. Hovell menyimpulkan bahwa hukum internasional telah terbukti dapat menyesuaikan diri dan berubah sebagai respon terhadap ancaman-ancaman baru. Hukum internasional juga bukanlah apa yang diinginkan oleh suatu negara, atau suatu kelompok negara, tertentu. Maka, dibutuhkan refleksi teliti terhadap apakah respon terhadap terorisme dalam Strategy dapat diadopsi sebagai renovasi terhadap tata legal internasional, jangan sampai ia mengganggu keseimbangan terlalu jauh. Oleh karena itu, dibutuhkan pertimbangan global jangka panjang. Tentu sulit untuk meramalkan efek tata legal yang baru terhadap stabilitas internasional di masa depan. Terkait terorisme, menurut Hovell, hukum internasional memang tidak dapat menjadi solusi yang sempurna, tetapi ia penting sebagai framework internasional yang dapat terus berjalan. Arogansi Strategy AS: Retak Zirah Hukum Internasional dan Kemanusiaan Sungguh arogan mantan Menteri Luar Negeri AS Colin Powell ketika dia mengatakan, “Given Saddam Hussein’s history of aggression, given what we know of his grandiose plans, given what we know of his terrorist associations, and given his determination to exact revenge on those who oppose him, should we take the risk that he will not someday use these weapons at a time and a place and in a manner of his choosing, at a time when the world is in a much weaker position to respond?” Padahal, AS memiliki catatan kebijakan dalam puluhan tahun terakhir yang selalu saja diwarnai darah: 1950-53, AS membantu Korea Selatan dalam Perang Korea; 1953, CIA memberikan bantuan dan secara aktif merancang kup menggulingkan Perdana Menteri Muhammad Mossadeg yang dipandang AS sebagai kaki tangan komunis; 1953-54, CIA menggulingkan rejim Jacobo Arbenz Guzmán di Guatemala; 1957-75, AS ikut serta dalam Perang Vietnam dari 19611970, memakan korban 40.000 gerilyawan Vietkong, 1.100 tentara AS, dan 2.300 Army of the Republic of Vietnam (ARVN)1; 1961, CIA berusaha menggulingkan rejim Fidel Castro di Kuba melalui invasi Teluk Babi; 1966, AS menjual jet bomber-nya ke Israel, melanggar kesepakatan di antara negara-negara produsen alat perang untuk tidak menjual senjata ke negara ini dan mengawali petaka dahsyat bagi rakyat Palestina; 1970-80-an, AS menekan pemerintahan Sandinista National Liberation Front di bawah Daniel Ortega di Nikaragua; 1973, AS memberikan bantuan darurat 1 Antony Best, et al. International History of the Twentieth Century, 290

untuk Israel sebesar US$ 2,2 juta atas Perang Yom Kippur antara Israel, Mesir, dan Suriah yang ditengarai disebabkan pendudukan ilegal yang dilakukan Israel atas daerah perbukitan Sinai dan dataran tinggi Golan; 1970-73, CIA memberikan bantuan terhadap junta militer Chile di bawah Jenderal Augusto Pinochet menggulingkan pemerintahan terpilih Salvador Allende; 1974-81, dukungan terhadap pendudukan ilegal pemerintahan apartheid Afrika Selatan terhadap Namibia; 21 April 1986, AS bersama Inggris dan Prancis menyerang Libya di bawah pemerintahan Muammar Qadafi; 20 Desember 1989, AS menyerang Panama di bawah Manuel Noriega, membunuh lebih dari 3.000 orang; 1990-1991, AS menggempur Irak dengan pasukan sekutunya dalam Perang Teluk I.2 Itu belum ditambah agresi-agresi AS pascaperistiwa 11 September. Rencana-rencana melangit? Menurut analisis beberapa sumber, serangan terhadap Afghanistan dan Irak memiliki tujuan sesungguhnya di baliknya, yaitu pendudukan terhadap kedua negara merdeka dan berdaulat itu untuk kemudian membentuk pemerintahan boneka serta penguasaan atas segala sumber daya alam negeri-negeri itu.3 Menurut kritikus AS Noam Chomsky, George W. Bush bahkan memanfaatkan isu terorisme untuk menghancurkan Islam, seperti usahanya menyusun proyek-proyek pencitraan buruk terhadap Islam dalam penggunaan istilah-istilah “perang suci” (crusade), “poros setan” (axis of evil), dan “fasis Islam” (Islamic fascist). Satu hal yang konkrit: George W. Bush pernah berkeinginan mengebom stasiun televisi Al Jazeera karena dianggap dekat 2 Disadur dari berbagai sumber 3 Ahmad Rashid dalam Taliban: Militant Islam, Oil & Fundamentalism in Central Asia (Yale University Press, 2001) mengungkapkan bahwa AS menggunakan berbagai pintu masuk untuk mengangkangi Afghanistan dan mendulang kekayaan alamnya, seperti merintis proyek pipanisasi trans-Afghan serta mendudukkan Hamid Karzai sebagai Presiden Afghanistan, yang jauh sebelumnya adalah konsultan khusus Unocal, perusahaan minyak AS 0100090000032a0200000200a20100000000a201000026060f003a03574d46430100000000000100f5b200000000 01000000180300000000000018030000010000006c00000000000000000000001a0000000f000000000000000000 00005a4200008400000020454d4600000100180300001200000002000000000000000000000000000000f609000 0e40c0000d8000000170100000000000000000000000000005c4b030068430400160000000c000000180000000a 0000001000000000000000000000000900000010000000d70700000f000000250000000c0000000e000080250000 000c0000000e000080120000000c00000001000000520000007001000001000000d2ffffff0000000000000000000 00000900100000000000004400022430061006c0069006200720069000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011006872110010000000cc 7511004c73110052516032cc751100c47211001000000034741100b075110024516032cc751100c4721100200000 0049642f31c4721100cc75110020000000fffffffffc02d200d0642f3115000500ffff0180ffff0180efff0180ffffffff000 0050000080000000800004300000001000000000000002c01000025000000632e90010008020f050202020403020 4ef0200a07b20004000000000000000009f00000000000000430061006c006900620072000000000041007200690 061006c00200052006f0075006e00f87211009c38273104000000010000003473110034731100e87825310400000 05c731100fc02d2006476000800000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000250000000c0 0000001000000180000000c00000000000002540000005400000000000000000000001a0000000f0000000100000 088870741d1450741000000002c000000010000004c000000040000000000000000000000d60700001000000050 000000200000001b00000046000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffffd80700001000000000 0000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e000080250000000c0000000e0000 800e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c020 400a702040000002e0118001c000000fb020500020000000000bc02000000000102022253797374656d00000000 00000000000000000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d010000040000000201010 01c000000fb02f3ff0000000000009001000000000440002243616c69627269000000000000000000000000000000 00000000000000000000040000002d010100040000002d010100040000002d010100050000000902000000020d 000000320a0c0000000100040000000000a802050020710900040000002d010000040000002d010000030000000 000 5

dan kerap menyiarkan berita dengan sumber-sumber teroris.4 Asosiasi dengan teroris? Memang, AS biasanya tidak mendukung kelompok teroris, tetapi ia sering menyokong kelompok-kelompok pemberontak dalam negeri yang merongrong pemerintahan. Contoh-contohnya seperti ketika invasi Teluk Babi, CIA melatih angkatan bersenjata yang terdiri atas orang-orang buangan Kuba untuk menggulingkan rejim Castro. Di dalam negeri AS sendiri, master mind terorisme berkeliaran, seperti pada kasus ledakan Bom Oklahoma, ketika AS sibuk mengejar seorang berkebangsaan Mesir bernama Umar yang buta, padahal kemudian terbukti pelakunya justru orang AS sendiri bernama Timothy McVeigh.5 Jadi, benarkah kata Gore Vidal, sastrawan dan sejarawan terkemuka AS, “USA. I call it the United States of Amnesia”? Benarkah kata Edward W. Said, intelektual berdarah Palestina yang diakui Barat, bahwa AS adalah kekuatan yang arogan? Benarkah kata John Pilger, intelektual Barat, “Amerika Serikat adalah negara teroris sekaligus negara yang memiliki teroris”? 6 Kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak? Jadi, mengikuti logika Powell, given sejarah agresi AS, rencana-rencana busuknya yang tersusun rapi, asosiasinya dengan teroris, apakah salah apabila musuh-musuh AS di seluruh pojok dunia—Hugo Chavez, Mahmoud Ahmadinejad, Evo Morales—mulai membangun kekuatan dan menghadapi AS? Doktrin Strategy terasa semakin arogan mengingat tidak adanya dua hal, yaitu (1) elemen kepastian bahwa negara sasaran unilateralisme AS benar-benar memiliki ancaman terhadap keamanan nasional negara lain serta (2) mekanisme yang membuat AS dapat mengganti cost yang dirasakan negara sasaran unilateralismenya. Terkait poin pertama, sudah sering sekali dugaan AS akan ancaman yang berada di negara sasarannya ternyata hanya sekadar dugaan kosong belaka. Osama bin Laden yang disinyalir masih hidup tidak pernah menampakkan batang hidungnya di Afghanistan. Lagipula, dugaan Osama dapat mengatur serangan yang sangat presisi, terperinci, akurat, dan tepat sasaran tanpa AS ketahui juga perlu diragukan, sebagaimana akal rasional diplomat AS Richard Holbroke menyatakan, “How can a man in a cave outmaneuver the world’s leading communications society?” Contoh lainnya, sebelum menggulingkan rejim Saddam Hussein, Departemen Pertahanan AS mengeluarkan sejumlah release yang menyatakan bahwa Irak dalam skala besar telah memroduksi senjata pemusnah massal virus Antrax dan gas saraf,7 padahal keberadaan pabrik-pabrik senjata pemusnah massal tersebut hingga kini belum ditemukan indikasinya baik oleh tim inspeksi senjata dari PBB maupun oleh AS pasca-Perang Irak. Sama seperti dugaan Irak memroduksi dan menyimpan senjata berhulu ledak nuklir, padahal sebelumnya International Atomic Energy Association (IAEA) sudah melakukan pemeriksaan ke seluruh pelosok Irak dan mengungkapkan bahwa Irak tak punya senjata yang dicari AS.8 Jadi, atas dasar apa AS akhirnya melancarkan unilateralismenya ke Afghanistan dan Irak? Terkait poin kedua, harus ada pertimbangan cost and benefit dari unilateralisme AS ini. Agresi AS ke Afghanistan dan Irak menyertakan perendahan, pelanggaran, bahkan pemerkosaan terhadap hak asasi manusia. Tidak dapat dibantah bahwa serangan ke Afghanistan dan Irak menimbulkan korban yang banyak dan tidak sebanding dengan jumlah korban pada peristiwa 11 September. The Economist bahkan memrediksi situasi di kedua negeri itu dapat menjadi lebih buruk. Contohnya, di Afghanistan, 500 nyawa tentara AS telah melayang di Afghanistan dan serangan Taliban kini justru meningkat. Di Irak, 4.000 nyawa tentara Amerika telah menjadi korban serta terdapat kemungkinan 4 Daily Mirror, 22 November 2005 5 Mohammad Shoelhi, Di Ambang Keruntuhan Amerika (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007), 35 6 Herry Nurdi, Lobi Zionis Rezim Bush: Teroris Teriak Teroris (Jakarta: PT Mizan Publika, 2006), 27-33 7 Ibid., 114 8 Mohammad Shoelhi, op. cit., 37

kaum Sunni, yang dipersenjatai oleh Amerika untuk melawan Al Qaeda, akan menyerang kaum Syiah yang mendominasi pemerintahan Nuri al-Maliki karena tidak mencapai persetujuan dalam pembagian kekuatan. Perlu diragukan juga berbagai klaim AS bahwa sekarang rakyat Afghanistan sekarang menikmati pendidikan, pelayanan kesehatan, dan keterbukaan yang tidak didapat sebelumnya serta bahwa pemerintah Irak lebih baik, sarana publik menjadi lebih baik, ekonomi mulai dibangun kembali ke arah yang lebih baik dari sebelumnya serta. Kondisi-kondisi “coming good” masih terus disertai penyebaran kekerasan dan makin tingginya jumlah korban bom “bunuh diri” di Afghanistan serta rata-rata 20 warga sipil yang terbunuh tiap hari di Irak.9 Dapat kita lihat cost yang harus dibayar para martir untuk suatu kesia-siaan, di mana situasi malah menjadi lebih buruk. Bagaimana AS akan membayar kematian para korban dan mengembalikan kedua negeri tersebut kepada stabilitas?

Back to the Root of Problem: Mengapa, Teroris? Perang AS terhadap terorisme sudah dimulai dengan pandangan bahwa there is no need to explain why terrorism happened, terrorism is evil and evil must be destroyed. Apakah hal ini benar adanya, bahwa para teroris yang kini diperangi AS adalah evil yang sesungguhnya dan tidak perlu mengungkapkan asal terjadinya terorisme yang sebetulnya bisa jadi akar permasalahan? Jessica Stern (2003) mengungkapkan bahwa para teroris ekstrim dari tiga agama, Kristen, Yahudi, dan Islam, memiliki banyak kesamaan. Ketika Islam mengajarkan salam dan Kristem mengajarkan shalom yang keduanya berarti “damai”, mengapa gerakan-gerakan seperti Al Qaeda dan CSA (The Covenant, the Sword, and the Arm of the Lord) tetap terjadi? Stern memandang 9 “Must they be wars without end?”, The Economist, December 15th 2007, 12 0100090000032a0200000200a20100000000a201000026060f003a03574d46430100000000000100f5b200000000 01000000180300000000000018030000010000006c00000000000000000000001a0000000f000000000000000000 00005a4200008400000020454d4600000100180300001200000002000000000000000000000000000000f609000 0e40c0000d8000000170100000000000000000000000000005c4b030068430400160000000c000000180000000a 0000001000000000000000000000000900000010000000d70700000f000000250000000c0000000e000080250000 000c0000000e000080120000000c00000001000000520000007001000001000000d2ffffff0000000000000000000 00000900100000000000004400022430061006c0069006200720069000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011006872110010000000cc 7511004c73110052516032cc751100c47211001000000034741100b075110024516032cc751100c4721100200000 0049642f31c4721100cc75110020000000fffffffffc02d200d0642f3115000500ffff0180ffff0180efff0180ffffffff000 0050000080000000800004300000001000000000000002c01000025000000632e90010008020f050202020403020 4ef0200a07b20004000000000000000009f00000000000000430061006c006900620072000000000041007200690 061006c00200052006f0075006e00f87211009c38273104000000010000003473110034731100e87825310400000 05c731100fc02d2006476000800000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000250000000c0 0000001000000180000000c00000000000002540000005400000000000000000000001a0000000f0000000100000 088870741d1450741000000002c000000010000004c000000040000000000000000000000d60700001000000050 000000200000001b00000046000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffffd80700001000000000 0000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e000080250000000c0000000e0000 800e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c020 400a702040000002e0118001c000000fb020500020000000000bc02000000000102022253797374656d00000000 00000000000000000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d010000040000000201010 01c000000fb02f3ff0000000000009001000000000440002243616c69627269000000000000000000000000000000 00000000000000000000040000002d010100040000002d010100040000002d010100050000000902000000020d 000000320a0c0000000100040000000000a802050020710900040000002d010000040000002d010000030000000 000 7

bahwa perasaan-perasan keterasingan dan keterhinaan yang terkesploitasilah, disertai pergeseran demografis, pemahaman sejarah yang terbatas, dan persengketaan wilayahlah, yang akhirnya menyulut “perang suci”.10 Dengan demikian terciptanya terorisme salah satunya karena pengelolaan kepentingan dalam negara yang tidak fair serta bentuk akumulasi pengelolaan negara yang tidak baik. Maka, jika AS bermimpi untuk menghabisi terorisme dengan memerangi kelompok-kelompok teroris, dapat dipastikan pertempuran itu tidak akan pernah berhenti karena pada akhirnya akan selalu ada kelompok baru yang muncul untuk menentang dominasi negara-negara besar seperti AS yang semena-mena memaksakan ideologi dan kepentingan mereka. Keberlanjutan tersebut, pada akhirnya, akan menyebabkan AS kalah dalam perang melawan teror. Sebagaimana yang diungkapkan seorang pejabat intelijen AS, “Anonymous” (2004), bahwa hal ini disebabkan para pemimpin AS meyakini bahwa kaum Islam radikal menyerang mereka karena apa identitas dan pemikiran mereka, bukan apa yang mereka lakukan. Retorika politik mereka mengatakan bahwa kalangan Islam ini merasa terganggu oleh kebebasan demokrasi, kebebasan sipil, percampurbauran gender, dan pemisahan antara gereja dan negara di dunia Barat. Padahal, tidak ada pemimpin kalangan Islam yang menyerukan jihad melawan demokrasi partisipatoris, asosiasi nasional serikat kredit, maupun para mahasiswi di universitas. Sebaliknya, segmen dunia Islam tersebut tidak menyetujui berbagai kebijakan spesifik AS dan implikasiimplikasi militer, politik, dan ekonomi yang menyertainya. Bermodalkan rasa kebencian terhadap AS yang semakin tumbuh, Osama bin Laden berhasil menyerukan jihad karena dapat mengartikulasikan kasus secara konsisten dan meyakinkan bahwa Islam berada di bawah serangan AS dan sekutu-sekutunya. Pernyataan-pernyataan publik Al Qaeda mengutuk perlindungan AS terhadap rejim-rejim Muslim yang korup, dukungan kepada Israel yang tak berdasar, pendudukan atas Afghanistan dan Irak, dan lebih jauh lagi serangkaian keluhan riil. Sehingga, para pendukung Osama mengidentifikasinya sebagai masalah mereka dan meyakini solusinya ada pada perang. Mereka akan berbuat apa saja bukan untuk menghancurkan jalan hidup Barat yang sekuler dan demokratis, melainkan untuk menghalangi apa yang mereka pandang sebagai serangan-serangan spesifik terhadap tanah, komunitas, dan agama mereka.11 Apa yang diungkapkan Anonymous di atas hanyalah satu dari sekian banyak mitos terkait terorisme. Charles Hill (2001) menyimpulkan bahwa ada empat delusi berbahaya sejak peristiwa 11 September, yaitu (1) bahwa terorisme yang dihadapi AS adalah tantangan yang benar-benar baru, (2) bahwa hal ini merupakan tanggung jawab AS sendiri, (3) bahwa “one man’s terrorist is another man’s freedom fighter”, dan (4) bahwa tidak ada hal efektif yang dapat AS lakukan melawan ancaman terorisme. Mengaitkan perang terhadap terorisme dengan dua belas tugas Hercules, Hill menekankan bahwa tugas tersebut membutuhkan kesabaran, keuletan, dan keinginan serta kemampuan AS untuk melakukan berbagai hal: menggunakan akal sehat dalam intelijensia dan pertempuran, menggali akar-akar teror, mencari dan menjaga dukungan dari negara-negara lain untuk memberikan pressure kombinasi, menggunakan metode-metode selain force utama secara langsung, menghormati hukum dan konstitusi serta prosedur keadilan, tidak melanggar prinsipprinsip fundamental, serta mengaplikasikan kekuatan tidak hanya dengan jalan-jalan heroik namun juga strategis.12 10 Jessica Stern, Terror in The Name of God: Why Religious Militants Kill (New York: HarperCollins Publisher Inc., 2003) 11 Anonymous, Imperial Hubris: Why the West is Losing the War on Terror (Washington, D.C.: Brassey’s, Inc., 2004) 12 Charles Hill, “A Herculean Task: The Myth and Reality of Arab Terrorism” dalam Store Talbott dan Nayan Chanda, ed., The Age of Terror: America and the World After September 11 (New York: Basic Books, 2001), 83-111

Apa yang ingin penulis sampaikan adalah bahwa dalam memerangi terorisme, AS tidak dapat serta-merta mengambil langkah unilateral dan semena-mena memaksakan ideologi dan kepentingannya. AS membutuhkan pemahaman komprehensif tentang sifat dasar terorisme dan menghancurkan hal-hal yang dapat menjadi penyebabnya. Beberapa penyebab tersebut adalah tindakan AS sendiri yang semena-mena terhadap subyek terorisme tersebut, dalam hal ini kaum Islam Arab. Dalam hal ini, AS perlu introspeksi diri dan memotong akar-akar terorisme yang berasal dari kebijakan AS tersebut. AS juga memerlukan negara-negara lain untuk membantunya, misalnya dengan mengoptimalkan posisinya di Dewan Keamanan PBB. Menurut Monika Heupel (2007), Dewan tersebut dapat memaksakan kewajiban yang mengikat secara legal kepada negaranegara anggota PBB. Dewan juga dapat mengadopsi sanksi terhadap negara yang dicurigai mendukung terorisme serta berinovasi memaksakan kewajiban umum counter-terrorism kepada negara-negara anggota serta mengadaptasi strategi-strategi compliance yang diaplikasikannya.13 Yang penulis usulkan adalah, AS bersama Dewan bekerja sama menciptakan regulasi yang dapat mencegah lahirnya teroris-teroris baru melalui alasan-alasan yang diungkapkan Stern. Langkah ini, selain lebih adil dan damai, juga masih berada dalam framework legal internasional. AS dengan Dewan juga dapat memaksa negara-negara anggota menciptakan regulasi legal sebagai respon terhadap isu perang melawan terorisme ini. Majelis Umum juga dapat menjadi sarana efektif kampanye antiterorisme, buktinya Majelis ini telah mengadopsi resolusi 60/288, “The United Nations Global Counter-Terrorism Strategy”. 13 Monika Heupel, “Adapting to Transnational Terrorism: The UN Security Council's Evolving Approach to Terrorism”, dalam Security Dialogue 2007; 38; 477, diakses dari http://sdi.sagepub.com/cgi/content/abstract/38/4/477 4 Desember 2008 14:37 0100090000032a0200000200a20100000000a201000026060f003a03574d46430100000000000100f5b200000000 01000000180300000000000018030000010000006c00000000000000000000001a0000000f000000000000000000 00005a4200008400000020454d4600000100180300001200000002000000000000000000000000000000f609000 0e40c0000d8000000170100000000000000000000000000005c4b030068430400160000000c000000180000000a 0000001000000000000000000000000900000010000000d70700000f000000250000000c0000000e000080250000 000c0000000e000080120000000c00000001000000520000007001000001000000d2ffffff0000000000000000000 00000900100000000000004400022430061006c0069006200720069000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011006872110010000000cc 7511004c73110052516032cc751100c47211001000000034741100b075110024516032cc751100c4721100200000 0049642f31c4721100cc75110020000000fffffffffc02d200d0642f3115000500ffff0180ffff0180efff0180ffffffff000 0050000080000000800004300000001000000000000002c01000025000000632e90010008020f050202020403020 4ef0200a07b20004000000000000000009f00000000000000430061006c006900620072000000000041007200690 061006c00200052006f0075006e00f87211009c38273104000000010000003473110034731100e87825310400000 05c731100fc02d2006476000800000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000250000000c0 0000001000000180000000c00000000000002540000005400000000000000000000001a0000000f0000000100000 088870741d1450741000000002c000000010000004c000000040000000000000000000000d60700001000000050 000000200000001b00000046000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffffd80700001000000000 0000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e000080250000000c0000000e0000 800e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c020 400a702040000002e0118001c000000fb020500020000000000bc02000000000102022253797374656d00000000 00000000000000000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d010000040000000201010 01c000000fb02f3ff0000000000009001000000000440002243616c69627269000000000000000000000000000000 00000000000000000000040000002d010100040000002d010100040000002d010100050000000902000000020d 000000320a0c0000000100040000000000a802050020710900040000002d010000040000002d010000030000000 000 9

Kesimpulan Dapat dilihat bahwa tindakan AS dalam retorika “perang melawan terorisme” ini sangat diwarnai perspektif realisme dalam memandang hukum internasional, yaitu sebagai refleksi balance of power yang berlaku, sehingga ia tidak relevan dengan norma-norma internasional14. Perspektif lain mungkin masih dapat mencoba menjelaskan fenomena unilateralisme AS, namun yang benar-benar relevan, menurut penulis, adalah realisme. Rasionalisme, yang memandang hukum internasional sebagai titik fokus diskursus tentang agen dan tindakan politik yang sah serta dengan pendekatan “supply-demand” melihat bahwa negara menciptakan hukum internasional untuk memfasilitasi kepentingan bersama itu dengan mengurangi penipuan, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan informasi,15 hanya akan menganggap fenomena pelanggaran terhadap hukum internasional ini sebagai sesuatu yang wajar, karena tidak ada negara di dunia ini, selain AS dan Israel, yang memiliki kepentingan bersama memerangi terorisme sampai harus melakukan serangan unilateral. Ketika AS tidak dapat memperoleh bantuan yang dibutuhkannya dari hukum internasional, ia akan mundur perlahan dari framework legal internasional tersebut dan melangkah ke penanganan secara militer. Konstruktivisme, yang memandang hukum internasional sebagai pusat struktur-struktur normatif yang membentuk politik dan tindakan negara yang sah,16 akan memandang bahwa AS memiliki motif individual (mengantisipasi ancaman terorisme terhadap keamanan nasional AS) dan klaim justifikatif (mengimposisi sistem demokrasi ke seluruh pojok dunia). Sehingga, konstruktivisme memandang rasionalitas politik yang lebih dalam yang mengondisikan penggunaan force. Namun, pandangan penulis cukup sederhana: HUKUM INTERNASIONAL TENGAH DIINJAK-INJAK OLEH AS. AS, negara hawkish garis keras yang siap tempur, tidak mungkin mengindahkan hukum. Hukum, bagi AS, tidak dapat dipaksakan terhadap keinginannya sebagai negara adidaya serta tidak dapat dianggap mengikat. Ini merupakan bentuk arogansi AS yang kerap kali amnesia tentang tindakan-tindakannya yang melanggar hukum yang diciptakannya sendiri. Penulis agak skeptis terhadap pendapat Hovell dalam artikel di atas. Ia mengusulkan hukum internasional yang dapat berubah-ubah melalui aplikasi aktualnya, sekalipun belum diamandemen. Bagaimana hukum internasional yang seperti ini dapat bersifat mengikat secara legal? Karena, subyek hukum ini akan dapat dengan mudah menyelewengkannya. Katakanlah, terjadi pelanggaran atau quasi-pelanggaran, sang pelanggar dapat dengan mudah memberikan justifikasi yang sah dengan memberikan interpretasi yang berbeda terhadap hukum internasional. Syarat untuk dapat membuat spekulasi ini sah adalah dengan memiliki power yang signifikan dalam konstelasi politik global, seperti yang dimiliki AS, sehingga negara-negara lain tidak berani membantah justifikasi yang diklaimnya. Alasan AS menginvasi Afghanistan dan Irak pun jelas: memaksimalkan kepentingan atau tujuan nasionalnya sendiri, yaitu kebutuhannya akan bahan bakar atau minyak dunia.17 Maka, dengan ini penulis menyatakan bahwa, sebagaimana asumsi realisme, dalam hal ini, POLITIK TELAH MENGANGKANGI HUKUM INTERNASIONAL.

14 Christian Reus-Smit, “The Politics of International Law”, dalam The Politics of International Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 15-18 15 Ibid., 20-29 16 Ibid., 21-24 17 Herry Nurdi, op. cit., 197

Daftar Bacaan Hovell, Devika. “Chinks in the Armour: International Law, Terrorism and the Use of Force”. UNSW Law Journal Volume 27(2). http://www.gtcentre.unsw.edu.au/news/docs/intl_law_terrorism_useofforce.pdf “Anonymous”. Imperial Hubris: Why the West is Losing the War on Terror. Washington, D.C.: Brassey’s, Inc., 2004. Best, Antony et al. International History of the Twentieth Century. Nurdi, Herry. Lobi Zionis Rezim Bush: Teroris Teriak Teroris. Jakarta: PT Mizan Publika, 2006. Rashid, Ahmad. Taliban: Militant Islam, Oil & Fundamentalism in Central Asia. Yale University Press, 2001. Reus-Smit, Christian. The Politics of International Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. Shoelhi, Mohammad. Di Ambang Keruntuhan Amerika. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007. Stern, Jessica. Terror in The Name of God: Why Religious Militants Kill. New York: HarperCollins Publisher Inc., 2003. Talbott, Store dan Nayan Chanda, ed. The Age of Terror: America and the World After September 11. New York: Basic Books, 2001. “Must they be wars without end?”, The Economist, December 15th 2007 0100090000032a0200000200a20100000000a201000026060f003a03574d46430100000000000100f5b200000000 01000000180300000000000018030000010000006c00000000000000000000001a0000000f000000000000000000 00005a4200008400000020454d4600000100180300001200000002000000000000000000000000000000f609000 0e40c0000d8000000170100000000000000000000000000005c4b030068430400160000000c000000180000000a 0000001000000000000000000000000900000010000000d70700000f000000250000000c0000000e000080250000 000c0000000e000080120000000c00000001000000520000007001000001000000d2ffffff0000000000000000000 00000900100000000000004400022430061006c0069006200720069000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011006872110010000000cc 7511004c73110052516032cc751100c47211001000000034741100b075110024516032cc751100c4721100200000 0049642f31c4721100cc75110020000000fffffffffc02d200d0642f3115000500ffff0180ffff0180efff0180ffffffff000 0050000080000000800004300000001000000000000002c01000025000000632e90010008020f050202020403020 4ef0200a07b20004000000000000000009f00000000000000430061006c006900620072000000000041007200690 061006c00200052006f0075006e00f87211009c38273104000000010000003473110034731100e87825310400000 05c731100fc02d2006476000800000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000250000000c0 0000001000000180000000c00000000000002540000005400000000000000000000001a0000000f0000000100000 088870741d1450741000000002c000000010000004c000000040000000000000000000000d60700001000000050 000000200000001b00000046000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffffd80700001000000000 0000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e000080250000000c0000000e0000 800e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c020 400a702040000002e0118001c000000fb020500020000000000bc02000000000102022253797374656d00000000 00000000000000000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d010000040000000201010 01c000000fb02f3ff0000000000009001000000000440002243616c69627269000000000000000000000000000000 00000000000000000000040000002d010100040000002d010100040000002d010100050000000902000000020d 000000320a0c0000000100040000000000a802050020710900040000002d010000040000002d010000030000000 000 11

Heupel, Monika. “Adapting to Transnational Terrorism: The UN Security Council's Evolving Approach to Terrorism”. Security Dialogue 2007; 38; 477. http://sdi.sagepub.com/cgi/content/abstract/38/4/477