Pajak ( Mata Kuliah Keuangan Negara Dan Daerah )

MATA KULIAH : KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH Dosen : Wahyu Tumakaka, SE. Akt, MPA Kuliah 1 : 20 Pebruari 2009 (Jumat ) Diketik ulang dan diterjemahkan dari file powerpoint ”PAJAK” DEFINISI PAJAK  Kontribusi wajib, dibayarkan kepada Pemerintah, tidak dapat dikaitkan langsung dengan benefit tertentu.  Dapat dipaksakan, dipungut berdasarkan Undang-Undang.  Secara luas (R. Goode) pajak adalah kontribusi masyarakat kepada negara agar negara dapat menjalankan fungsinya. Tujuan Pemajakan ● Primer, mengalihkan kontrol atas sumberdaya ekonomi dari pembayar pajak kepada negara untuk digunakan atau untuk ditransfer kepada pihak lain. (Realokasi sumber daya, pengakuan social cost, distribusi penghasilan dan kemakmuran) ● Pemerintah membutuhkan uang agar dapat menjalankan fungsinya. Cost to taxation

● Direct cost of collection – biaya langsung dari pengumpulan pajak ● Dampak dari efisiensi terhadap alokasi sumber daya. ● Alokasi sumber daya ● Ekuitas terhadap distribusi pendapatan Kebijakan fiskal

● Sisi revenue / pendapatan dari budget pemerintah  tidak begitu mudah untuk diperkenalkan, namun mudah diimplementasikan. ● Sisi Expenditure / pengeluaran dari budget  secara politis susah untuk dipangkas. Fungsi Kebijakan Perpajakan ● Fungsi Budget: Kebijakan perpajakan diarahkan agar tercapai sumber pendanaan anggaran dan pembangunan yang sinambung dari sumber dalam negeri. (sustainable internal source of development fund) ● Fungsi Regulatory:

1

Kebijakan perpajakan diarahkan untuk memberi insentiv untuk mendorong sektor usaha yang diaharapkan berkembang, atau untuk menghambat sektor usaha yang dibatasi. Prinsip Umum Perpajakan ● Efisiensi ● Ekuitas ● Netralitas ● Administrative feasibility ( kelayakan administratif ) Perlu keseimbangan antara keempat prinsip, karena adanya kemungkinan konflik Kepentingan Efisiensi Ekonomi ● Menghindarai biaya yang tidak perlu dalam perekonomian. ● Menghindari efek distrosi penegenaan suatu pajak. ● Menghindari distribusi sumberdaya yang tidak adil dalam ekonomi, menghambat pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Ekuitas

 Ekuitas horizontal : orang yang memiliki kemampuan yang sama untuk membayar pajak seharusnya menanggung beban pajak yang sama

 Ekuitas vertikal : orang yang memiliki kemampuan yang lebih besar untuk membayar pajak seharusnya menaggung beban pajak yang lebih besar ( Catatan : tambahan definisi dari http://books.google.co.id/books?id=2FLilN2fHusC&pg=PA455&lpg=PA455&dq=ekuitas+horizontal&so urce=bl&ots=mO0tzSgZ5&sig=YLEbTrStbmQHqnG8Ag7Crc0y45M&hl=id&ei=BbalSenDEYbDkAXxgKW_BQ&sa=X&oi=book_re sult&resnum=4&ct=result ( Bab 17 : Keuangan Publik : Ilmu Keuangan Perpajakan )

 Terutama berhubungan dengan the sense of fairness :  Ability to pay principle ( Prinsip kemampuan untuk membayar ) : Teori perpajakan yang menyatakan bahwa WN seharusnya menanggung beban pajak sejalan dengan kemampuan mereka membayar pajak.  berdasarkan : a. taxation base- Income/Consumption ( pajak pendapatan ) b. progresivitas Netralitas

● Terhadap efisiensi dan alokasi sumber daya ekonomi. – mengurangi distorsi –

mengubah sumber daya ekonomi

2

Prinsip netralitas Fisibilitas Administratif ● Pajak yang ideal harus dapat diadministrasikan dengan baik agar tujuannya tercapai. ● Compliance cost yang wajar baik bagi administrasi pajak maupun bagi pembayar pajak. ● Kecukupan Revenue Tax Shifting ( pergeseran pajak ) & Tax Incidence

● Tax Shifting: Pembayar pajak dapat menggeser beban pajaknya kepada pihak lain misalnya kepada pembeli produk dan jasanya (forward shifting), atau kepada supplier faktor produksi (backward shifting) ● Tax Incidence ( insiden pajak ) : Menjawab pertanyaan mengenai siapa Penanggung akhir dari suatu kerugian ekonomis akibat pajak  = distribusi akhir beban pajak. Pengukuran Kemapuan Pemajakan

● Tax Ratio ( Rasio pajak ) : Perbandingan antara Pendapatan Pajak (tax revenue) dengan Gross National Product (GNP) atau Gross Domestic Product. (korelasi dengan kebutuhan dana negara dan keinginan untuk menggunakan sumber non pajak,dan kapasitas pemajakan) Tax elasiticity ( elastisitas pajak )

● Aspek penting dari struktur pajak. ● Relasi antara perubahan proporsional Tax Revenue dengan National Income/Output (dalam pengertian luas) mis GNP atau GDP. ● Negara-negara maju umumnya memiliki tax elasticity yang lebih tinggi. ● Pengukuran dapat juga dilakukan berdasarkan taxing base atau yield. Keterbatasan Sistim Perpajakan

● Secara teoretis penerimaan pajak mempunyai limit yaitu terpakainya seluruh kapasitas pajak. ● Pemajakan yang berlebihan memberi dampak negatif terhadap perekonomian. ● Aspek political economy. Pemajakan atas Penghasilan dan Kekayaan (wealth) ● Pemajakan saat penghasilan diterima Vs dikonsumsi. ● Masalah pendefinisian penghasilan dan pengukuran penghasilan. ● Pemajakan pada level individu atau level korporasi Definisi Penghasilan

3

Penghasilan sebagai indeks dari kapasitas pembayaran pajak --> hrs didefinisikan secara luas sebagai “total accretion to a person’s wealth” ( total penambahan terhadap kekayaan seseorang) ● Seluruh pertambahan kemapuan ekonomis harus dicakup oleh definisi.-> regular/berfluktuasi , diharapkan / tidak diharapkan, terealisasikan / tidak terealisasikan terlepas dari penggunaannya (dikonsumsi / disimpan )

●

Persyaratan untuk Taxation on Income ( Pers Pengenaan Pajak Penghasilan ) 1. Monetized Economy ( sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/Monetized_economy : = Monetary economy : bagian dari system ekonomi masyarakat dimana produk dan jasa yang diperdagangkan ditukar dengan uang ). ( monetized = mengubah sesuatu menjadi uang )

2. 3. 4. 5. 6.

Tingkat pemahaman / melek pajak yang tinggi Praktek akunting Ketaatan pembayar pajak Penegakan hukum Administrasi pajak yang cukup efisien 7. Sistem politik yang tidak didominasi oleh kelompok politik tertentu. Sumber Penghasilan

 Business Income : Laba Usaha  Labor Income : Gaji/Upah/Honor  Passive Income : bunga, dividend, royalty, sewa  Lain-lain termasuk jasa - jasa

Pemajakan Penghasilan ● Business Income dipajaki berdasarkan gross revenue ( pendapatan kotor ) dikurangi biaya-biaya (untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan) => sistem self assesment => pasal 25 UU PPh ● Labor Income dipajaki dengan cara pemotongan (withholding tax) => PPh pasal 21 UU PPh ● Passive Income dipajaki melalui withholding system => pasal 23 UU PPh

Consumption Based Tax ( Pajak atas konsumsi )  Pajak atas konsumsi Dalam Negeri  Sales Tax ( pajak penjualan ) : a. unit tax, b. ad valorem tax Ad valorem = according the value ( sesuai nilainya )

4

Ad valorem tax = pajak yang dikenakan berdasarkan nilai real estate atau property individu. Biasanya dikenakan pada saat transaksi sama seperti pajak penjualan artau pajak pertambahan nilai ( VAT = value added tax ), namun mungkin dikenakan secara annual basis / tahunan ( seperti pada property tax ) atau dikaitkan dengan event yang signifikan seperti inheritance tax atau tariff. ( sumber : )  Turnover tax - efek pajak berganda - tingkat rendah ( low rate ) revenue tinggi namun terdistorsi  produk muiltilevel vs produk single level.

 Consumption Tax ( Pajak konsumsi ) Single level- manufacturing/retail

 Value Added Tax ( VAT ) : Pajak Pertambahan Nilai – Nilai akhir sebagai agregat ( penjumlahan ) dari nilai tambah -> ex. Rancher - Shoes dalam berbagai tahap. –  Pengenaan Pajak ‘flat’ 10% atas Nilai Tambah (Added Value)  Mekanisme Input/Output Teori Nilai Tambah  Nilai tambah adalah nilai ang ditambahkan oleh produsen terhadap bahan baku atau pembelian ( selain tenaga kerja ) sebelum menjual produk atau jasa yang baru atau yang diperbaharui.

 Value added ( nilai tambah ) = wages ( gaji ) +profits 1. t(wages+profits); the additive direct accounts method 2. t(wages)+ t(profits); the additive-indirect accounts method-> value added itself is not calculated but only the tax liability on the components of the value added ( nilai tambah itu sendiri tidak dijumlahkan, namun hanya tax liability terhadap komponen dari nilai tsb yang ditambahkan ). 3. t(output-input); the subtractive-direct method (also an account) method, kadang disebut business transfer tax; 4. t(output) - t(input); the subtractive-indirect method (the invoice or credit) method dan merupakan model EC asli. No 1 atau no 3 disebut direct method / metode langsung.

5

● Dalam prakteknya, medtode yang digunakan di no 4 tidak pernah benar – benar menghitung nilai tambah ( putput dan input ) dan resultan dari tax liabilities dikurangkan untuk mendapatkan hasil akhir net tax payable (indirect) Merits

● Metode invoice / faktur yang mendukung bukti untuk transaksi ● Merupakan jejak audit yang baik - ‘base sur base’ method – tanpa invoice, akan timbul masalah. – Dikurangkan dari input manakala pajak dibayar. – Manakala input melebihi outputs ● Metode 1 & 2 (account based) diperlukan untuk mengidentifikasi profit. ● Metode pengurangan lebih mudah. Masalah potensial ● Pembelian Capital ● Terhadap penjualan retail : Abuse risk ( meningkatkan resiko) ● Harga termasuk atau tidak termasuk pajak. ● Mengapa mengadopsi VAT : 1. Ketidak puasan terhadap pajak penjualan yang ada. 2. Suatu serikat bea cukai ( custom union ) menginginkan dihapuskannya pajak perbatasan yang diskriminatif 3. Dicari penurunan terhadap [ajak yang lain. 4. Evolusi dari sistem pajak tidak secepat jalannya pembangunan ekonomi. 1.

6