Membaca Hubungan Pancasila Dan

Membaca Hubungan Pancasila dan Gerakan Reformasi 1966/1998

Makalah tambahan ini disusun untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bp. Herman Sujarwo

Disusun Oleh: Abaz Zahrotien

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS SAINS AL QUR’AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI WONOSOBO 2009

Membaca Hubungan Pancasila dan Gerakan Reformasi 1966/1998

A. Pendahuluan Gerakan reformasi yang digawangi oleh gerakan mahasiswa mengandaikan adanya semacam gerakan social yang terbangun melalui penguasaan atas akses gerakan menuju satu tatanan social baru yang lebih baik. Gerakan ini berdasar atas keinginan untuk melakukan perubahan atas berbagai ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Aktivis gerakan mahasiswa membaca bahwa ketimpangan yang terjadi di Negara Republik Indonesia ini adalah munculnya upaya yang berlari dari dasar kontitusi dan dasar ideology Negara berupa pancasila. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pancasila mencoba dilanggar dan dari dasar itulah gerakan mahasiswa mendirikan kekuatan untuk menghancurkan oknum/pihak yang tidak sesuai dengan pancasila sebagai dasar konstitusi dan menjadi mainstream kolektif masyarakat Indonesia.

Membaca Hubungan Pancasila dengan Gerakan Reformasi Pancasila sebagai dasar ideology memiliki beberapa tugas pokok, satu sisi pancasila akan berfungsi sebagai landasan dasar yang menjadi induk dari semua produk hokum yang berlaku di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai mother of law product, Pancasila berhak melakukan uji yuridis terhadap semua produk hokum yang ada, apakah sesuai dengan Pancasila dengan segala aspek turunannya atau bahkan mencoba membuat satu sumber dari segala sumber hokum yang baru dengan menyingkirkan peranan Pancasila dalam ranah ini.

Pada wilayah lain, Pancasila juga memiliki tanggung jawab sebagai ideology dasar bagi semua warga Negara Indonesia. Artinya, pancasila sebagai weltanschauungs yang berfungsi mendasari atas setiap pikiran dan tindakan masyarakat. Hal ini berbeda dengan peranan pancasila sebagai landasan dasar jurisprudensi hokum Negara mengingat peranan pancasila sebagai ideology lebih menyentuh pada aspek sosio antropologis masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dalam pancasila, tidak hanya mengatur pada wilayah itu saja, ada misi etis lain yang diemban oleh pancasila yang untuk kemudian harus diaplikasikan dalam kehidupan

masyarakat.

Ada

semacam

peranan

semu

pancasila

dalam

mempertahankan Negara kesatuan republic Indonesia ini yang tidak disebutkan secara implicit dalam setiap teks dan butir-butir turunannya. Namun peranan ini sangat penting dan mendasar. Peranan ini adalah peranan pancasila sebagai control of social changes, yakni sebagai alat control perubahan social. Pergeseran tata social dan tata antropologis masyarkat yang terjadi secara berkala yang disesuaikan dengan keadaan zaman yang semakin hari semakin maju menggeser tata social masyarakat1. Ini sangat penting mengingat ketika kita berkaca pada sejarah yang telah berlalu, banyak perubahan tata social yang mencoba menggeser fungsi pancasila baik sebagai dasar jurisprudensi hokum ataupun sebagai weltanschauungs (Ideologi dasar yang menjiwai ideology lainnya sebagai pedoman hidup baik dalam tindakan maupun pemikiran) sejak zaman dahulu. Terlepas dari benar atau tidaknya Partai Komunis Indonesia pada decade 50an dan 60an silam hendak melakukan coup de e’tat terhadap pemerintahan yang sah yang dipimpin oleh presiden revolusioner 1 http://www.google.com/search/artikelpancasila/1.../php, Pancasila dan Kontrol Sosial, posted at Monday, November 11th 2007, 11:35 am

Indonesia Soekarno dan mengganti dasar Negara yang dari pancasila menjadi komunisme. Ini hanya sebagai gambaran atas fenomena merebaknya ajaran yang bertentangan dengan nilai dasar Negara, perlu ada semacam control of social change dalam fungsi pancasila sebagai langkah antisipatif terhadap keruntuhan dasar ideology yang menjiwai masyarkat secara kolektif. Ini sangat memprihatinkan apabila terjadi, mengingat pancasila adalah satu-satunya alat yang mampu mengakomodir berbagai kepentingan yang nuansa multikulturalnya sangat kental. Persoalan multikulturalisme merupakan wilayah yang sangat rawan mengalami desintegrasi bangsa. Bangsa Indonesia yang dibangun atas bangunan multicultural yang terdiri dari keanekaragaman suku, budaya, agama dan ras akan mudah terpecah belahkan ketika isu-isu chauvinisme cultural digulingkan. Ini sangat rawan, dan untuk mengantisipasinya, konsep dasar yang terkandung dalam pancasila setidaknya mampu menjawab problematika ini. Persatuan Indonesia adalah salah satu upaya untuk mempertahankan basis persatuan atas multicultural. Selanjutnya, gerakan reformasi. Gerakan reformasi 1998 yang digawangi oleh organisasi gerakan Mahasiswa merupakan titik tolak menuju cara pandang yang baru dan back to culture. Ada upaya untuk memperbaiki tatanan social dan politik yang telah mengalami kebobrokan sehingga aktivis mahasiswa yang kritis dan militant kemudian mengumpulkan kekuatan untuk bergerak bersama2. Sebelum sampai terlalu jauh menginjak hal itu, ada baiknya ketika kita kaji dulu dasar-dasar yang menjadi dasar gerakan mahasiswa, baik secara ideologis sebagai landasan gerak ataupun secara politis sebagai manifesto atas rasio politis. 2 Takashi Shiraisi, Zaman Bergerak, RAdikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997, hal. 415

Secara umum, ada dua arus besar yang masuk ke Indonesia yang kemudian merambah menjadi mainstream yang dianut oleh sebagian masyarakat yang untuk kemudian, secara lebih luas tentunya, diambil dan menjadi tolok ukur serta landasan gerak oleh lembaga kemahasiswaan ekstra kampus. Yakni dengan perlambangan Kanan dan Kiri. Kanan identik dengan militant, radikal, fundamental, konservatif atau upaya mempertahankan kultur dengan jalan kekerasan sekalipun akan tetap dilakukan agar tradisi tersebut tetap terjaga namun dengan paradigma yang structural fungsional (dalam bahasa Emile Durkheim dan Talcott Parson)3. Sedangkan yang kiri lebih mengacu pada radikalisme lepas dengan berdasarkan atas fenomena (realitas) konkrit yang terjadi dalam kehidupan nyata yang kemudian di ekspresikan dalam bentuk aksi social (atau hanya jargon?). Kiri lebih mengarah pada arahan materialisme yang berbasis kebebasan individu dan kebebasan berekspresi masyarakat tanpa kelas, tanpa penindasan dan kesewenangwenangan. Kiri yang muncul dan berkembang di Indonesia memiliki kaitan erat dengan materialisme dialektis Marxian. Karena dari Karl Marx inilah lahir semacam inspirasi untuk mengorganiser kekuatan minoritas yang selanjutnya digunakan sebagai alat gerak kolektif (people power). Antara arus kanan dan kiri yang saling mencoba membangun kekuatan gerakan, ternyata terjadi persaingan yang terkadang tidak sehat, sebagai dampaknya, muncul aliran baru yang mencoba berada pada posisi fleksibel. Yakni yang bermainstream antara kiri dan kanan atau dengan istilah lainnya mengambil jalan moderat. Tujuannya sama untuk mencapai kesalehan kolektif. Mainstream yang 3 http://www.friendster.com/abazzahra/kajian/artikel/germa, Membaca Arus Gerakan Mahasiswa Indonesia, posted at Monday, November 11th 2007, 11:35 am

digunakan, kiri oleh mereka diambil sebagian sedangkan yang kanan juga tidak ditinggalkan. Dua aliran ini terakomodir dan kemudian dikemas ulang dalam bingkai gerakan yang berbasis cultural4. Berdirinya Orde Baru dibawah kekuasaan militer tidak begitu saja dapat dilepaskan dari keterkaitan dengan tragedy 1965 di Negara kita. Bukan hanya PKI, yang katanya menjadi dalang atas peristiwa maut tersebut, termasuk juga ada banyak pihak yang terkait ketika ditelusuri lebih jauh lagi, ada pihak asing didalamnya secara eksplisit tapi konkrit, dan gerakan mahasiswa juga sangat mempengaruhi pada era tersebut. Pada era ini, gerakan mahasiswa lebih berorientasi pada perbaikan ekonomi, social dan politik dalam Negara. Perlunya ada semacam rekonstruksi secara politis, untuk menyelesaikan persoalan Negara. Untuk mengakomodir gerakan mahasiswa yang semakin marak ini, Mentri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (Mentri PTIP) Jendral Syarif Thayeb memberikan satu saran konstruktif untuk perkembangan kedepan gerakan mahasiswa. Ia membaca perlunya semacam kesatuan aksi mahasiswa yang memiliki jaringan nasional untuk mengakomodir berbagai gerakan mahasiswa yang muncul. Secara politis, dapat dibaca bahwa keputusan Jendral Syarif Thayeb mengambil langkah sparatis dengan mengumpulkan aktivis mahasiswa di rumahnya serta beberapa pejabat militer untuk merumuskan berdirinya KAMI (kesatuan aksi mahasiswa Indonesia) pada tanggal 25 Oktober 1965 dan selanjutnya pada tanggal 10 Juni 1966 mendeklarasikan tri tuntutan rakyat (tritura). Demonstrasi mahasiswa menuju perubahan sangat massif dilakukan, anan 4 PB PMII, Modul Pengkaderan, 2005, Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Jakarta, hal. 64

tetapi pemerintahan soekarno telrihat mengabaikan tuntutan mahasiswa tersebut, hal ini terlihat ketika Soekarno melakukan retool cabinet yang masih ada menterimenteri Negara yang dipandang kotor oleh mahasiswa, maka pada hari pelantikan para mentri, banyak mahasiswa yang turun kejalan, memenuhi jalan-jalan protocol di Jakarta hingga insiden penembakan oleh Cakrabirawa yang menewaskan mahasiswa terjadi. Disusul kemudian dibubarkannya KAMI oleh Bung Karno pada tanggal 26 Februari 1966. Pada wilayah ini, gerakan mahasiswa selaras dengan nilai luhur pancasila untuk melakukan gerakan menuju perubahan tatanan social politik, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan dan sila ke lima, keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sangat maching ketika dipresentasikan, yakni adanya keselarasan antara pancasila dan gerakan reformasi ’66 yang digawangi oleh gerakan mahasiswa. Artinya mahasiswa bertindak sebagai representasi atas kebutuhan perubahan saat itu. Pada era 1998, euphoria reformasi menyerang Negara kita sejak awal tahun 1996 yang berpuncak di bulan Mei 1998 ditandai dengan runtuhnya rezim orde baru yang telah menindas Indonesia lebih dari 32 tahun dibawah kepemimpinan Jendral Soeharto. Pada gerakan ini juga masih berlandaskan pada pancasila dengan satu asumsi bahwa gerakan mahasiswa ini diilhami oleh semangat melakukan perubahan untuk keadilan social dan persatuan Indonesia serta menciptakan tatanan social yang beradab dibawah konsepsi teologis monoteistik (ketuhanan yang maha esa).

Penutup

Sedikit banyak kaitan antara pancasila dengan gerakan reformasi 1998 ataupun gerakan reformasi (revolusi) 1966 serta berbagai peristiwa perubahan pra dan pasca tahun tersebut dapat diambil satu sintesis baru, bahwa gerakan mahasiswa (gerakan reformasi) mengarahkan menuju misi etis yang diemban oleh pancasila. Gerakan mahasiswa berfungsi sebagai counter atas penyelewengan oleh orang-orang Negara terhadap dasar ideology masyarakat (pancasila). Akhirnya, terima kasih atas semua yang telah membantu baik pra dan pasca dipresentasikan makalah ini penulis ucapkan terima kasih.

REFERENSI

http://www.google.com/search/artikelpancasila/1.../php, Pancasila dan Kontrol Sosial, posted at Monday, November 11th 2007, 11:35 am

PB PMII, Modul Pengkaderan, 2005, Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Jakarta

http://www.friendster.com/abazzahra/kajian/artikel/germa, Membaca Arus Gerakan Mahasiswa Indonesia, posted at Monday, November 11th 2007, 11:35 am

Takashi Shiraisi, 1997, Zaman Bergerak, RAdikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta,