Materi Uas Hukbis.docx









Prosedur Pendirian Firma :  Menurut Pasal 16 KUHD , 1618 KUHPer untuk mendirikan persekutuan firma tidak disyaratkan adanya akt. Tetapi pasal 22 KUHD mengharuskan pendirian firma dengan akta otentik, dalam hal ini akta notaris. Namun ketiadaan akta yang ddemikian tidak dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga.  Setelah akta pendirian dibuat, maka harus didaftarkan di kepaniteraan PN dalam daerah hukum dimana firma berdomisili (Pasal 23 KUHD)  Pasal 28 KUHD, mengharuskan juga para sekutu untuk mengumumkan ikhtiar resmi akta pendirian firma tersebut dalam tambahan berita negara RI Yang Dapat melakukan perbuataan penguasaan dalam Firma :  Sekutu semuanya , karena kekuasaan tertinggi firma adalah para sekutu semuanya, yang memutuskan segala persoalan dengan musyawarah untuk mufakat dalam batas keleluasaan yang diberikan oleh perjanjian pendirian firma. (Pasal 32 dan 35 KUHD;o Pasal 1139 KUHPer) Firma disebut persekutuan orang sedangkan PT disebut persekutuan Modal  Kareana pada firma tanggung jawab anggota tak terbatas (Tidak terbatas pada jumlah investasinya). Selain itu sekutu-sekutu dalam firma sekaligus sebagai pekerja. Sedangkan pada PT, tanggung jawabnya terbatas pada saham yang dimiliki. (modal yang ditanamkan) PT dikatakan memiliki organisasi yang teratur apabila memiliki RUPS, Direktur (Board of Director) , dan Komisaris (Board of Comissioner) serta tidak ada yang merangkap dua posisi sekaligus. Cth : o





RUPS (Para pemegang saham) : Organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi / dewan komisaris dalm batas yang ditentukan damal undang undang dan atau anggaran Dasar o Dewan Direksi : Organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengwasan secara umum dan atau khusus sesua dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. o Direksi : Organ perseroan yang berwenang dan berrtanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadialn sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Cara memperolah hak eklusif atau lisensi atau hak cipta o Yang dimaksud adalah hak eklusif , dalam hal ini bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut. Namun hak-hak eklusif tersebut dapat dialihkan, misalnya dengan pewarisan , perjanjian tertulis (UU19/2002 pasal 3 dan 4), atau dengan lisesnsi dengan persyaratan tertentu (UU19/2002 Bab V). Syarat Pailit oleh kreditornya o Debitor mempunyai 2 orang kreditor atau lebih o Sedikitnya ada 1 utang telah jatuh tempo o Sedikitnya 1 dari utang dapat ditagih











o Pernyataan Pailit dilakukan oleh pengadilan Niaga o Aatas permohonan satu atu lebih kreditornya Perusahaan apapun bentuknya mengapa harus memiliki izin usaha/ legalitas usaha o Karena dengan memiliki izin usaha maka kegiatan usaha yang dijalankan tidak disibukkan dengan isu-isu penertiban/pembongkaran. Manfaat yang diperoleh dari kepemilikan izin usaha tersebut adalah sebagai sarana perlindungan hukum. Dalam suatu usaha, faktor legalitas berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki. Hak konsumen yang diperhatikan oleh para pelaku usaha o Menjamin mutu barang atau jasa yg diproduksi atau diperdagangkan sesuai ketentuan standar mutu barand dan jasa yang berlaku o Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Mengelola CV o CV didirikan minimal 2 orang, dimana salah satu pihak bertindak sebagai Persero Aktif yaitu persero pengurus yang menjabat sebagai direktur, sedangkan yang lainnya bertindak sebagai Persero Pasif; o Seorang Persero Aktif akan bertindak melakukan segala tindakan pengurusan atas perseroan. Dengan demikian, apabila terjadi kerugian maka Persero Aktif yang bertanggung jawab secara penuh dengan seluruh harta pribadinya untuk menggantikan kerugian; o Adapun untuk Persero Pasif, karena hanya bisa bertindak selaku sleeping patner, maka dirinya hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkannya ke dalam perseroan. Manfaat HKI bagi Pengusaha Hak Kekayaan Intelektual (HKI) muncul karena adanya kemampuan berpikir. Hasil dari daya cipta tersebut dimiliki secara khusus (eksklusif) yang dijelmakan dalam bentuk ciptaan atau invensi. Selanjutnya, HKI tersebut memiliki nilai ekonomis apabila ciptaan atau invensi tersebut dipergunakan atau dimanfaatkan. Nilai ekonomis ini adalah hak bagi pemilik HKI. Hak ekonomi (economic right) adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomis atas kekayaan intelektual. Jadi, dari hak ekonomi tersebut akan diperoleh keuntungan sejumlah uang dari penggunaan sendiri atau karena penggunaan melalui lisensi oleh orang lain. Disamping hak ekonomi ada pula hak moral (moral right). Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta atau investor. Hak moral ini tidak dapat dipisahkan dari pencipta atau investornya meskipun HKI nya dialihkan pada orang lain. Melihat adanya hak ekonomi dan hak moral yang melekat pada kekayaan intelektual menjadikan perlindungan atas kekayaan intelektual menjadi sangat penting. Perlindungan ini berlangsung selama jangka waktu yang ditentukan dalam sertifikat pendaftaran sesuai dengan HKI yang bersangkutan. Banyak manfaat yang akan diperoleh dari perlindungan HKI ini, diantaranya karena jika orang lain yang menginginkan menikmati manfaat ekonomi dari HKI seorang pemilik, maka harus mendapatkan izin dari pemilik. Demikian pula ketika ada orang lain menggunakan tanpa izin, memalsukan, meniru, atau mengambil HKI, maka hal tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Hal ini menjadi latar belakang pentingnya HKI perlu untuk didaftarkan. Penyelesain Hutnag melalui PKPU jika damai disahkan



o

Jika perusahaan telah meminta/mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka atas permohonan PKPU yang diajukan perusahaan tersebut nantinya akan dikeluarkan Putusan Homologasi/Pengesahan Rencana Perdamaian yang berisi tentang jangka waktu pembayaran

o

Apabila perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi putusan homologasi, maka pihak kreditor dapat mengajukan tuntutan pembatalan perjanjian. Tuntutan pembatalan perdamaian atas PKPU diatur dalamPasal 291 jo. Pasal 170 ayat (1) jo. Pasal 171 jo. Pasal 294 UU Kepailitan,

UU Legalitas Perusahaan o SIUP (Surat izin usaha pedagangan) diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (3) menerangkan bahwa “Setiap perusahaan wajib memiliki SIUP. SIUP terdiri dari SIUP Kecil, SIUP Menengah dan SIUP Besar. Selain SIUP tersebut, juga dapat diberikan SIUP Mikro kepada Perusahaan Perdagangan Mikro”. o Perusahaan perseorangan menurut UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU Daftar Perusahaan) termasuk perusahaan yang wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Perusahaan, kecuali 1) jika perusahaan tersebut diurus, dijalankan, atau dikelola pribadi pemiliknya dengan hanya mempekerjakan anggota keluarga; 2) benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan nafkah seharihari pemiliknya; dan 3) bukan merupakan badan hukum atau persekutuan. - See more at: http://www.gresnews.com/berita/tips/225512-peraturan-badan-hukumusaha-perseorangan/0/#sthash.OnUR411L.dpuf