Materi 1

BAB I DASAR HUKUM KESEHATAN

A.

Pengertian Hukum Kesehatan (Health Law) Hukum kesehatan (Health Law) menurut: 1. Van Der Mijn: Hukum Kesehatan diratikan sebagai hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan, meliputi: penerapan perangkat hukum perdata, pidana dan tata usaha negara. 2. Leenen: Hukum kesehatan sebagai keseluruhan aktivitas yuridis dan peraturan hukum di bidang kesehatan serta studi ilmiahnya. Secara ringkas hukum kesehatan adalah: 1. Kumpulan peraturan yang mengatur tetang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan 2. Seperangkat kaidah yang mengatur seluruh aspek yang berkaitan dengan upaya dan pemeliharaan di bidang kesehatan. 3. Rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengatur pelayanan medik dan sarana medik. Pelayanan medik: upaya pelayanan kesehatan yang melembaga, berdasarkan fungsi sosial di bidang pelayanan kesehatan perorangan bagi individu dan keluarga. Sedangkan, sarana medik: meliputi rumah sakit (umum/khusus), klinik spesialis, rumah/klinik bersalin, poliklinik atau balai pengobatan dan sarana lain yang ditetapkan oleh menteri kesehatan. Perbedaan hukum kesehatan (Health Law) dan hukum kedokteran (medical

law): hanya terletak pada ruang lingkupnya saja. Ruang lingkup hukum kesehatan meliputi semua aspek yang berkaitan dengan kesehatan (yaitu kesehatan badaniah, rohaniah dan sosial secara keseluruhan). Ruang lingkup hukum kedokteran hanya pada masalah-masalah yang berkaitan dengan profesi kedokteran. Oleh karena masalah kedokteran juga termasuk di dalam ruang lingkup kesehatan, maka sebenarnya hukum kedokteran adalah bagian dari hukum kesehatan. Latar Belakang disusunnya peraturan perundang-undnagan di bidang pelayanan kesehatan, adalah: karena adanya kebutuhan:

1. Pengaturan pemberian jasa keahlian 2. Tingkat kualitas keahlian tenaga kesehatan 3. Keterarahan 4. Pengendalian biaya 5. Kebebasan warga masyarakat untuk menentukan kepentingannya serta identifikasi kewajiban pemerintah 6. Perlindungan hukum pasien 7. Perlindungan hukum tenaga kesehatan 8. Perlindungan hukum pihak ketiga 9. Perlindungan hukum bagi kepentingan umum

B.

Fungsi Hukum Kesehatan Fungsi hukum kesehatan adalah: 1. Menjaga ketertiban di dalam masyarakat. Meskipun hanya mengatur tata kehidupan di dalam sub sektor yang kecil tetapi keberadaannya dapat memberi sumbangan yang besar bagi ketertiban masyarakat secara keseluruhan 2. Menyelesaikan sengketa yang timbul di dalam masyarakat (khususnya di bidang

kesehatan).

Benturan

antara

kepentingan

individu

dengan

kepentingan masyarakat 3. Merekayasa masyarakat (social engineering). Jika masyarakat menghalanghalangi dokter untuk melakukan pertolongan terhadap penjahat yang lukaluka karena tembakan, maka tindakan tersebut sebenarnya keliru dan perlu diluruskan. Contoh lain: mengenai pandangan masyarakat yang menganggap doktrer sebagai dewa yang tidak dapat berbuat salah. Pandangan ini juga salah, mengingat dokter adalah manusia biasa yang dapat melakukan kesalahan di dalam

menjalankan

perbuatannya

profesinya, memang

sehingga pantas

ia

perlu untuk

dihukum

jika

dihukum.

Keberadaan Hukum Kesehatan di sini tidak saja perlu untuk meluruskan sikap dan pandangan masyarakat, tetapi juga sikap dan pandangan

kelompok dokter yang sering merasa tidak senang jika berhadapan dengan proses peradilan.

C.

Ruang Lingkup Hukum Kesehatan Pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentgang kesehatan

menyatakan yang disebut sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menurut Leenen, masalah kesehatan dikelompokkan dalam 15 kelompok: (Pasal 11 UUK), yaitu: 1) Kesehatan keluarga, 2) Perbaikan gizi, 3) Pengemanan makanan dan minuman, 4) Kesehatan lingkungan, 5) Kesehatan kerja, 6) Kesehatan jiwa, 7) Pemberantasan penyakit, 8) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, 9) Penyuluhan kesehatan, 10) Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, 11) Pengamanan zat adiktif, 12) Kesehatan sekolah, 13) Kesehatan olah raga, 14) Pengobatan tradisional, 15) Kesehatan matra Hukum kesehatan di Indonesia belum seluruhnya memenuhi runag lingkup yang ideal, sehingga yang diperlukan adalah: 1) Melakukan inventarisasi dan analisis terhadap perundang-undangan yang sudah ada untuk dikaji sudah cukup atau belum, 2) Perlu dilakukan penyuluhan tidak hanya terbatas kepada tenaga kesehatan saja tetapi juga kalangan penagak hukum dan masyarakat, 3) Perlu dilakukan identifikasi yang tepat bagi pengaturan masalah-masalah kesehatan guna pembentukan perundang-undangan yang benar.

D.

Sumber Hukum Pembiayaan dan Penganggaran Kesehatan Hukum Kesehatan tidak hanya bersumber pada hukum tertulis saja tetapi

juga yurisprudensi, traktat (perjanjian antar negara), konvensi, doktrin, konsensus dan pendapat para ahli hukum maupun kedokteran. Hukum tertulis, traktat, Konvensi atau yurisprudensi, mempunyai kekuatan mengikat (the binding authority), tetapi doktrin, konsensus atau pendapat para ahli tidak mempunyai kekuatan mengikat, tetapi dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam melaksanakan kewenangannya, yaitu menemukan hukum baru.

Misalnya, sumber hukum pembiayaan dan penganggaran kesehatan pada UUD 1945 pasal 34 ayat 2 yang menjelaskan bahwa UU nomor 40 tahun 2004 tantang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mana untuk program jaminan kesehatan iuran untuk masyarakat miskin ditanggung oleh pemerintah. Program untuk meningkatkan kesehatan pada kelompok masyarakat miskin ini lebih dikenal dengan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM)