Makalah Pancasila

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, atau disingkat dengan UUD 1945, adalah konstitusi Negara Indonesia saat ini. UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949 di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 berlaku UUDS 1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945,dengan dikukuhkan sebagai aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959. Pada kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Aspirasi untuk mengadakan perbaikan terhadap UUD 1945 ini dilandasi oleh buruknya penyelenggaraan negara, terutama pada masa orde baru. Pada kenyataannya kekuasaan tertinggi saat itu tidak dipegang oleh MPR melainkan dipengang sepenuhnya oleh presiden. Banyaknya pendapat

yang

muncul

untuk

mengamandemen

UUD

1945.

Amandemen benar-benar harus dilakukan saat itu sebab terjadi kemelut politik dan krisis kepercayaan akibat dari adanya krisis moneter tahun 1997. Begitu kompleks masalah yang menyelimuti bangsa memperlihatkan kelemahan sistemik UUD 1945, yang menyebabkannya tidak mampu memberikan solusi untuk memecahkan masalah negara. Sebenarnya ketidakmampuan itu bukan hanya karena kesalahan kebijakan pemerintah dan ketidakmampuan presiden. Tetapi adalah kurangnya semangat para penyelenggara negara. Ada sebuah faktor penting yang dilupakan saat itu untuk mengatasi keadaan yaitu tidak adanya dukungan dan kepercayaan masyarakat luas.

1

Pada dasarnya terdapat dua hal utama yang melatarbelakangi studi ini. Pertama, UUD 1945 memiliki banyak kelemahan yang menyebabkan banyak permasalahan pada kondisi kehidupan bernegara. Kedua, sebagaimana banyak dinyatakan oleh pakar hukum tata negara selama ini, para perumus UUD 1945 sendiri sudah menyadari bahwa UUD tersebut UUD sementara yang harus segera diselesaikan karena dorongan situasi strategis untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Terdapat pihak yang pro dan kontra terhadap amandemen UUD 1945, karena kondisi kehidupan rakyat Indonesia yang makin memburuk. Namun ada beberapa pihak yang menyatakan kemajuan bangsa setelah amandemen. Oleh karena itu, pada makalah ini akan dibahas beberapa pendapat mengenai amandemen UUD 1945. Serta berbagai diskusi mengenai adanya amandemen UUD 1945.

B. Permasalahan

Kondisi negara yang memburuk pasca orde baru menyebabkan adanya perdebatan dalam berbagai bidang. Hal yang langsung menjadi sorotan adalah masalah konstitusi negara. Konstitusi adalah naskah tertulis dan sebagai keseluruhan dari peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Istilah “constitution” bagi sarjana ilmu politik merupakan keseluruhan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak, yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam masyarakat. Sementara di Indonesia, istilah konstitusi sudah terbiasa diartikan sebagai undang-undang dasar. Maka dilakukanlah amandemen terhadap UUD 1945. Diharapkan dengan adanya perubahan terhadap beberapa isi undang-undang dasar, kehidupan bernegara akan menjadi lebih baik. Namun sampai sekarang belum ada hasil yang terlihat jelas dari amandemen UUD 1945. Melihat kenyataan yang ada kesejahteraan masyarakat belum tercapai dan makin

2

banyaknya jumlah rakyat yang miskin. Tujuan dari amandemen adalah untuk memperbaiki kondisi bangsa yang memburuk. Namun apakah itu sudah tercapai.

C. Tujuan Pengkajian terhadap permasalahan di atas diharapkan dapat memenuhi tujuan sebagai berikut : 1. Memberikan argumentasi tentang amandemen UUD 1945. 2. Perlukah adanya amandemen kelima UUD 1945. 3. Memberikan tanggapan terhadap penyimpangan mengenai isi pasal

yang berubah pada Pancasila. 4. Memberikan beberapa kesimpulan mengenai amandemen UUD 1945.

5. Memberikan

solusi

untuk

pemerintah

mengenai

pelaksanaan

amandemen UUD 1945.

D. Pembatasan Masalah Pada kali ini ada beberapa hal yang mungkin tidak disajikan dalam makalah ini. Disebabkan beberapa hal yang dapat menyebabkan cakupan dari permasalahan terlalu banyak sehingga pembahasan masalah tidak fokus dan terlalu lebar. Oleh karena itu, hanya disajikan beberapa pendapat serta tanggapan mengenai pasal-pasal yang diamandemen. Namun hal lain mengenai adanya praktik UUD 1945 dalam kehidupan bernegara akan dibatasi pada hal-hal tertentu saja. Seperti yang berhubungan dengan kehidupan politik kenegaraan.

3

BAB 2 FAKTOR yang MEMPENGARUHI

Pada kesempatan kali ini akan dibahas beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi adanya amandemen terhadap UUD 1945. Banyak faktor yang mempengaruhinya antara lain faktor dari internal dan eksternal. Kondisi dalam negeri merupakan faktor internal sedangkan kondisi dunia saat itu merupakan faktor eksternal. Untuk yang pertama yakni mengenai faktor internal yang menyebabkan adanya amandemen ini. Seperti yang diketahui kondisi negara Indonesia pada tahun 1997. Munculnya krisis ekonomi yang menyebabkan memburuknya perekonomian negara. Selain itu adanya masalah dalam penyelenggaraan negara yang menyebabkan hilangnya kepercayaan rakyat pada pemerintah membuat makin buruknya keadaan. Keberadaan MPR pada masa orde baru hanyalah suatu boneka yang dijalankan oleh penguasa legislatif sehingga rakyat merasa marah karena telah dibohongi. Masa itu adalah masa yang paling berat bagi bangsa Indonesia pada akhir abad 20. Pemerintah tidak mampu mengatasi keadaan negara. Melihat dalam UUD 1945 tidak dapat ditemukan suatu pemecahan masalah negara. Pembahasan lebih lanjut

4

mengenai tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, kebebasan pers, pembagian kekauasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum belum dibahas lebih mendetail dalam UUD 1945. Hal-hal internal inilah yang menyebabkan perubahan pada konstitusi negara. Sedangkan mengenai faktor eksternal adalah karena berubahnya situasi dunia saat itu. Di mana kemajuan teknologi pada IT (information and telecommunication) dan transportasi menyebabkan banyak negara yang mulai bergerak untuk mempersiapkan era globalisasi. Negara-negara komunis dan sosialis mulai menerapkan politik ekonomi pasar untuk menaiki kemajuan dunia guna membangun negeri mereka dan mensejahterakan rakyatnya. Tekanan itu makin membesar disebabkan dalam konstitusi Negara tidak terdapat pembahasan mengenai adanya hal-hal mendukung proses globalisasi. Sebuah konstitusi yang fleksibel pasti mampu bertahan pada kondisi seperti ini. Karena itu diperlukan perubahan pada konstitusi tersebut mampu bertahan di tengah perubahan lingkungannya. Menghadapi perubahan tantangan yang keras dan agar mampu bertahan serta masih bisa tetap melangkah maju maka bangsa Indonesia harus berusaha melengkapi diri dengan sistem yang membangun kepercayaan dan dukungan rakyatnya. Melihat berbagai hal yang harus dipertimbangkan di atas itu maka UUD 1945 perlu diperbaiki agar tujuan yang tertera dalam Pembukaan dapat diwujudkan

melalui

struktur

dan

prosedur

bernegara

yang

lebih

handal,sehingga amandemen terhadap pasal dan ayat-ayat UUD 1945 harus dilakukan. Nilai-nilai dalam Pembukaan yang intinya adalah sila-sila Pancasila harus ditejermahkan dan dieksplisitkan dengan menggunakan cara pandang demokrasi berkedaulatan rakyat ke dalam struktur dan prosedur bernegara sebagaimana dirumuskan dalam pasal dan ayat dalam UUD 1945. Keputusan MPR untuk melakukan amandemen sampai selesai adalah keputusan bijaksana yang menyelamatkan bangsa dan negara dari perpecahan dan

sekaligus

memungkinkan

bergulirnya

proses

reformasi

secara

berkelanjutan dan damai.

5

Namun setelah berlangsungnya pemerintahan dengan UUD 1945 yang telah diamandemen terjadi perdebatan mengapa belum ada hasil yang tampak dari adanya amandemen. Diperkirakan terdapat penyimpangan pada Pancasila itu sendiri. Faktor penyimpangan tersebut berasal dari lingkungan internal dan eksternal, antara lain : 1. Faktor Internal Lingkungan dalam negeri memang sangat mempengaruhi kondisi. Terdapatnya ideologi di luar Pancasila yang ingin menggantikan kedududukan Pancasila. Bila kita tetap berpegang teguh pada Pancasila maka kita harus tetap bertahan pada kondisi apapun karena hal ini merupakan konsekuensinya. 2. Faktor Eksternal

Sedangkan dari faktor eksternal sendiri karena dari pengaruh dari ideologi internasional seperti liberalisme, individualisme, komunisme, dan sosialisme yang sedang mengembangkan diri agar dianut oleh masyarakat internasional secara luas. Kepentingan nasional negara tertentu yang ditanamkan di Indonesia sehingga mempengaruhi sikap dan gaya hidup masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia semakin menjadi konsumtif dan berkembangnya masyarakat yang menyukai budaya asing. Itulah beberapa faktor penyimpangan yang dapat disampaikan. Selanjutnya beberapa hal mengenai amandemen itu akan disampaikan dengan matang pada bab berikutnya.

6

BAB 3 PEMBAHASAN MASALAH

A.

Sejarah UUD 1945 Pada tanggal 22 Juni 1945 dibuatlah Piagam Jakarta yang akan

menjadi naskah Pembukaan UUD 1945. Naskah tersebut disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 agustus 1945. Lalu dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat pada sidang 29 Agustus 1945. Berikut penyimpangan terhadap penggunaan UUD 1945 : (1) Pada

periode 1945-1950 UUD 1945 tidak dapat dilakukan

sepenuhnya sebab negara kita sedang mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa KNIP diserahi kekuasaan legislative, karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945 dibentuk

Kabinet

Semi-Presidensial

(Semi-Parlementer)

yang

pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan menuju demokratis.

7

(2) Periode 1959-1966 terjadi insiden di mana pada Sidang Konstituante

1959 tidak dihasilkan UUD baru sehingga tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi menggantikan UUDS 1950. Pada saat tersebut terjadi beberapa penyimpangan terhadap UUD 1945 antara lain presiden mengangkat ketua dan wakil ketua MPR/DPR dan MA serta wakil ketua DPA menjadi menteri Negara, MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup, pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. (3) Periode 1966-1998 terjadi penyelewengan penggunaan UUD 1945

yang mengakibatkan terlalu besarnya kekuasaan Presiden. Namun pada masa orde baru tidak ada kehendak dari MPR untuk mengubahnya. Bahkan terdapat beberapa ketetapan bahwa UUD 1945 akan terus dipertahankan : •

Ketetapan MPR Nomor I MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak erkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya.

•

Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945 terlebih dahulu harus meminta pendapat rakyat melalui refendum.

•

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang refendum yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.

B.

Beberapa Argumentasi yang Mendasari Amandemen Berbagai argumentasi dan tuntutan realitas kebangsaan serta

demokrasi menyebabkan amandemen harus dilaksanakan. Tetapi satu hal

8

yang sangat diperlukan untuk mengubah pandangan rakyat yang menganggap UUD 1945 tidak dapat dirubah kecuali dengan referendum. Dengan beberapa suara dari beberapa partai politik yang menyatakan bahwa amandemen perlu dilakukan. Maka perubahan konstitusi tersebut terjadi dalam empat tahapan. Sejarah konstitusi mengatakan bahwa UUD 1945 bersifat sementara yang akan disempurnakan bila keadaan sudah aman dan mendukung. Di bawah ini terdapat beberapa argumentasi yang mendasari amandemen UUD 1945, antara lain : 1. Undang-Undang Dasar 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal ini berakibat pada tidak

terjadinya

check

and

balances

pada

institusi-institusi

ketatanegaraan. 2. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan yang sangat

besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden). Sistem yang dianut UUD 1945 adalah executive heavy yakni kekuasaan dominan berada di tangan Presiden dilengkapi beberapa hak konstitusional yang lazim disebut hak prerogatif (antara lain : memberi grasi, amnesty, abolisi, dan rehabilitasi) dan kekuasaan legislatif karena memilii kekuasaaan membentuk undang-undang. 3. UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu luwes dan fleksibel

sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran (multitafsir), misalnya pada Pasal 7 UUD 1945 (sebelum diamandemen). 4. UUD

1945 terlalu banyak memberikan kewenangan kepada

kekuasaan

Presiden

untuk

mengatur

hal-hal

penting

sesuai

kehendaknya dalam undang-undang. 5. Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara

belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum,

9

pemberdayaan masyarakat, penghormatan hak asasi manusia dan otonomi daerah. Hal ini membuka peluang bagi berkembangnya praktek

penyelenggaraan

Negara

yang

tidak

sesuai

dengan

Pembukaan UUD 1945, antara lain sebagai berikut : a) Tidak adanya check and balances antar lembaga Negara dan kekuasaan terpusat pada Presiden. b) Infrastruktur yang dibentuk antara lain partai politik dan organisasi masyarakat. c) Pemilihan Umum diselenggrakan untuk memenuhi persyaratan demokrasi formal karena seluruh proses tahapan pelaksanaanya dikuasai oleh pemerintah. d) Kesejahteraan sosial berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 tidak tercapai justru yang berkembagng adalah sistem monopoli dan oligopoli.

Sistem Hukum dan Tata Negara Pasca Amandemen UUD

C.

1945 Diharapkan dengan empat amandemen konstitusi itu, niat yang sesungguhnya dari para penggagas adalah untuk memperbaiki dan sekaligus menyempurnakan system dan penyelenggaraan Negara kita untuk memperkuat sistem presidensiil. Pertama, hubungan antar lembaga Negara bukan didasarkan pada hirarkis. Praktek kenegaraan sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dikenal dengan adanya lembaga tertinggi Negara dan lembaga tinggi Negara. Implementasi dari sistem ini adalah menempatkam MPR sebagai lembaga tertinggi Negara yang salah satu fungsinya adalah memberikan cabang kekuasaan Negara kepada lembaga Negara lainnya, misalnya kekuasaan eksekutif terhadap

10

Presiden, kekuasaan legislatif terhadap DPR, dan kekuasaan yudikatif terhadap MA. Konsekuensi pada sidang tahunan, presiden, DPR, MA, DPA, dan BPK mempertanggungjawabkan terhadap MPR. Praktek kenegaraan seperti ini didasarkan pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat”. Jadi konsekuensinya MPR sebagai lembaga tertinggi Negara adalah menjadi lembaga super bodi yang memiliki segala-galanya. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat (2) Unadang-Undang Dasar 1945 berubah menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UndangUndang Dasar”. Hilangnya kata “sepenuhnya” pada pasal itu mempunyai implikasi yang sangat fundamental dalam system ketatanegaran Indonesia. MPR kedudukannya tidak lagi sebagai lembaga tertinggi Negara tetapi sama seperti lembaga Negara lainnya. Dengan demikian hubungan antar lembaga Negara tidak didasrkan pada hirarkis atas-bawah melainkan

sejajar

masing-masing

lembaga

Negara

menjalankan

sebagaimana fungsinya. Kedua, pembatasan masa jabatan presiden yakni selama lima tahun, namun hanya untuk untuk periode saja. Hal ini mencegah diangkatnya presiden seumur hidup sepert yang terjadi saat orde lama, atau presiden dipilih lima tahun sekali tanpa batasan peiode seperti zaman orde baru. Sistem ini akan mencegah terulangnya kekuasaan presiden yang cenderung menyalahguakan kekuasaanya karena memerintah terlalu lama. Ketiga, pembatasan kewenangan presiden. Sebelum dilakukan amandemen, kewenangan presiden dianggap terlalu besar di dalam UUD 1945. Ketentuan yang menyatakan bahwa presiden memegabg kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dibalik menjadi kewenangan DPR. Namu presiden tetap berhak

11

mengajukan rancangan undang-undang untuk mendapat persetujuan dari DPR. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan penguatan kepada DPR, walau tidak mengubah hakikat bahwa badan legislatif tidaklah hanya monopoli DPR. Badan ini memang memegang kekuasaan legislasi, namun tidak menyebabkan DPR menjadi badab legislatif, karena sebagian kewenangan legislasi tetap berada di tangan presiden. Presiden tetap memegang kekuasaan legislatif bersama-sama dengan DPR dan untuk beberapa hal sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (22) UUD 1945 bersama-sama juga dengan Dewan Perwakilan Daerah. Keempat, munculnya DPD. Utusan daerah dan utusan golongangolongan yang dulu dimaksud untuk menambah anggota DPR untu membentuk MPR, digantikan dengan anggota DPD. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum menggunakan sistem proporsional melalui partai politik dengan teknik penentuan calon jadi berdasarkan BPP, sedangkan pencalonan DPD adalah perorangan denagn teknik penentuan calon jadi berdasar simple majority berdasarkan ranking perolahan suara. Inilah esensi DPR mewakili orang (people representation), sementara DPD mewakili ruang (sphere representation). Artinya, keterwakilan sesame anggota DPR harus mencerminkan kesederajatan dan keadilan. Tidak ada lagi anggota DPR maupun MPR yang diangkat. Ketidakjelasan jumlah anggota MPR da pengertian “ditambah dengan utusan dari daerahdaerah dan golongan-golongan” yang dapat dijadikan Presiden sebagai instrumen untuk melanggengkan kekuasaan dapat dihindari sebab jumlah maksimum anggota DPD adalah sepertiga anggota DPR seperti diatur dalam Pasal 22C ayat (2) UUD 1945. Kelima, amandemen konstitusi juga telah menciptakan lembaga baru, yakni Mahkamah Konstitusi. Denagn demikian, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh dua lembaga, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Keberadaan MK adalah suatu gagasan yang baik, untuk memeriksa perkara-perkara yang terkait langsung dengan konstitusi.

12

Kekuasaan Kehakiman sebagai cabang kekuasaan yang merdeka, memang harus terpisah secara ketat dengan cabang-cabang kekuasaan negara lainnya. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi secara administrasi, personil dan keuangan benar-benar independen, apalagi dalam menangani perkara. Jadi, meskipun dalam hal legislasi ada pembagian kekuasaan antara Presiden, DPR dan DPD, namun dalam hal kekuasaan kehakiman, maka kekuasaan ini adalah kekuasaan yang merdeka dan bebas dari campur-tangan lembaga manapun juga. Dengan amandemen UUD 1945, kedudukan DPR telah diperkuat, bukan saja dalam kewenangan legislasi, namun juga dalam hal anggaran dan pengawasan. Presiden tidak dapat membubarkan DPR yang anggotaanggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum secara berkala lima tahun sekali. Meskipun demikian, Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR. Inilah sesungguhnya inti dari sistem pemerintahan Presidensial yang kita anut. Para menteri adalah pembantu Presiden, yang diangkat

dan

diberhentikan

oleh

Presiden,

dan

karena

itu

bertanggungjawab kepada Presiden. DPR memang memiliki wewenang melakukan pengawasan, namun tidak dapat “memanggil” para menteri yang dapat menimbulkan kesan bahwa yang satu adalah bawahan dari yang lain, apalagi meminta pertanggungjawaban dari menteri itu sendiri. Pertanggungjawaban

akhir

penyelenggaraan

pemerintahan

negara,

sesungguhnya terletak di tangan Presiden. DPR juga tidak dapat mendesak Presiden untuk memberhentikan menteri, karena pengangkatan dan pemberhentiannya adalah kewenangan Presiden yang tidak dapat dicampuri oleh lembaga negara yang lain.

D.

HAM Pasca Amandemen UUD 1945 Bagaimanapun, amandemen UUD 1945 masih jauh dari kata

sempurna. Masih banyak problem kebangsaan yang semestinya diatur langsung dalam UUD, namun tidak atau belum dicantumkan di dalamnya.

13

Sebaliknya terdapat beberapa poin yang seharusnya tidak perlu dimasukkan tapi dimasukkan. Bukannkah konstitusi harus tetap a senentiasa hidup (living constitution) sesuai dengan semangat zaman, realitas dan tantangan masanya? UUD 1945 bukanlah sekadar cita-cita atau dokumen bernegara, akan tetapi ia harus diwujudnyatakan dalam berbagai persoalan bangsa akhir-akhir ini. Misalnya, kasus pembunuhan aktivis Munir, penggusuran warga, jual beyi bayi, aborsi dan seterusnya. Demikian pula masalah kesenjangan sosial, busung lapar, pengangguran dan kemiskinan. Di bidang HAM masih banyak terjadi perlakuan diskriminasi antara si kaya dan si miskin, hukum memihak kekuasaan, korupsi dan kolusi di pengadilan, dan lain-lain. Realitas kehidupan di atas hendaknya menjadi bahan refleksi bagi seluruh komponen masyarakat dan bangsa Indonesia. Pada posisi ini, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dinilai belum transformatif. Konstitusi ini masih bersifat parsial, lebih terfokus pada aspek restriktif negara dan aspek protektif individu dalam hak asasi manusia. Tiga hal yang belum disentuh amandemen UUD 1945 adalah bagaimana cara rakyat menarik kedaulatannya, penegasan mengenai supremasi otoritas sipil atas militer, serta penegasan dan penjaminan otonomi khusus dalam konstitusi. Hal itu pernah juga diungkapkan Sosiolog Iwan Gardono Sujatmiko yang pernah menyatakan pendapat. Meski demikian, amandemen UUD 1945 sesungguhnya telah memuat begitu banyak pasal-pasal tentang pengakuan hak asasi manusia. Memang UUD 1945 sebelum amandemen, boleh dikatakan sangat sedikit memuat ketentuan-ketentuan tentang hal itu, sehingga menjadi bahan kritik, baik para pakar konstitusi, maupun politisi dan aktivis HAM. Dimasukkannya pasal-pasal HAM memang menandai era baru Indonesia, yang kita harapkan akan lebih memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Pemerintah dan DPR, juga telah mensahkan berbagai instrument HAM internasional, di samping juga mensahkan undangundang tentang HAM pada masa pemerintahan Presiden Habibie.

14

Terdapat 10 Pasal HAM pada perubahan UUD 1945. Pencantuman HAM dalam perubahan UUD 1945 dari Pasal 28A s/d Pasal 28J UUD 1945, tidak lepas dari situasi serta tuntutan perubahan yang terjadi pada masa akhir pemerintahan Orde Baru, yaitu tuntutan untuk mewujudkan kehidupan demokrasi, penegakkan supremasi hukum, pembatasan kekuasaan negara serta jaminan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia sebagai antitesa dari berbagai kebijakan pemerintahan Orde Baru

yang

mengabaikan

aspek-aspek

tersebut.

Memang, sebelum perubahan UUD 1945, pada tahun 1988-1990 yaitu pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie, telah dikeluarkan Ketetapan MPR RI No. XVII/1998 mengenai Hak Asasi Manusia yang didalamnya tercantum Piagam HAM Bangsa Indonesia dalam Sidang Istimewa MPR RI 1998, dan dilanjutkan dengan UU No. 39 Tahun 1999. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut telah mengakomodir Universal Declaration of Human Right. Apa yang termuat dalam perubahan UUD 1945 (Pasal 28A s/d Pasal 28J) adalah merujuk pada kedua peraturan perundang-undangan tersebut, dengan perumusan kembali secara sistematis dan lebih teratur. Kecurigaan bahwa konsep HAM yang diadaptasi oleh bangsa Indonesia selama ini dari Barat diantisipasi oleh amandemen pada pasal Pasal 28J UUD 1945 yang mengatur adanya pembatasan HAM. Karena itu, pemahaman terhadap Pasal 28J pada saat itu adalah pasal mengenai pembatasan HAM yang bersifat sangat bebas dan individualistis itu dan sekaligus pasal mengenai kewajiban asasi. Jadi tidak saja hak asasi tetapi juga kewajiban asasi. Ketentuan HAM dalam UUD 1945 yang menjadi basic law adalah norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara. Karena letaknya dalam konstitusi, maka ketentuan-ketentuan mengenai HAM harus dihormati dan dijamin pelaksanaanya oleh negara. Karena itulah pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.

15

Terdapat dua aspek yang harus diperhatikan dalam pembentukan perundang-undangan terkait dengan implementai HAM yaitu: berkaitan dengan proses dan berkaitan dengan substansi yang diatur peraturan perundang-undangan.

Proses

pembentukan

peraturan

perundang-

undangan harus dilakukan dengan transparan dan melibatkan rakyat untuk memenuhi hak asasi warga negara untuk memperoleh informasi dan hak warga negara berpatisipasi dalam pemerintahan. Sehubungan dengan substansi peraturan perundang-undangan, maka ada dua hal yang harus diperhatikan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan. Pertama; pengaturan yang membatasi HAM hanya dapat dilakukan dengan undang-undang dan terbatas yang diperkenankan sesuai ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Karena itu Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan seterusnya pada tingkat bawah tidak dapat membatasi HAM. Kedua; substansi peraturan perundang-undangan harus selalu sesuai atau sejalan dengan ketentuan-ketentuan HAM yang ada dalam UUD 1945. Pelanggaran terhadap salah satu saja dari kedua aspek tersebut dapat menjadi alasan bagi seseorang, badan hukum atau masyarakat hukum adat untuk menyampaikan permohonan pengujian terhadap undang-undang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi dan jika bertentangan dengan UUD dapat saja undang-undang tersebut sebahagian atau seluruh dinyatakan tidak berkekuatan mengikat. Jadi mekanisme kontrol terhadap kekuasaan negara pembentuk undang-undang dilakukan oleh rakyat melalui Mahkamah Konstitusi. Dengan proses yang demikian menjadikan UUD kita menjadi UUD yang hidup, dinamis dan memiliki nilai praktikal yang mengawal perjalanan bangsa yang demokratis dan menghormati HAM. Namun, penegakan HAM tidak akan terwujud hanya dengan mencantumkannya

dalam

mengimplementasikannya

konstitusi. dalam

Semua

seluruh

pihak

aspek

berkewajiban

kehidupan.

Kita

16

menyadari penegakan HAM tidak seperti membalik telapak tangan. Ia harus diawali dari level paling mikro, yaitu diri sendiri.

BAB 4 PENYIMPANGAN AMANDEMEN UUD 1945 TERHADAP PANCASILA dan TUJUAN BANGSA

17

Pertama-tama akan diberikan makna dari nilai-nilai Pancasila. Di mana akan dijelaskan makna tiap-tiap silanya. Berikut ini merupakn maknanya : 1. Ketuhanan Yang Maha Esa Makna sila ini adalah : a.Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. b. Hormat dan menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. c. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai

dengan agama dan kepercayaan masing-masing. d. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada

orang lain. 2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Makna sila ini adalah : a.Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesame manusia. b. Saling mencintai sesama manusia. c.Mengembangkan sikap tenggang rasa. d. Tidak semena-mena pada orang lain. e.Menjunjunng tinggi nilai kemanusiaan. f. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.

18

g. Berani membela kebenaran dan keadilan. h. Bangsa

Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari

masyarakat

dunia

internasional

dan

dengan

itu

harus

mengembangkan sikap saling horamat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. 3. Persatuan Indonesia Makna sila ini adalah : a.Menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. Rela berkorban demi bangsa dan Negara. c.Cinta akan tanah air. d. Berbangga sebagai bagian dari Indonesia. e. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa

yang ber-Bhineka Tunggal Ika. 4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan Makna sila ini adalah : a.Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. b. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain. c.Mengutamakan

budaya

rembug

atau

musyawarah

dalam

mengambil keputusan bersama. d. Berrembug atau bermusyawarah sampai mencapa knsensus atau kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan. 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

19

Makna sila ini adalah : a.Bersikap adil terhadap sesama. b. Menghormati hak-hak orang lain. c. Menolong sesama.

d. Menghargai orang lain. e.Melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama. Di bawah ini dijelaskan berbagai kelemahan yang terjadi dalam proses dan materi perubahan UUD 1945 maka harus dilihat dari dua sudut pandang yaitu dari segi proses dan substansi.

Kelemahan Amandemen dari segi proses: 1. Tidak membuat kerangka dasar perubahan dan content draft MPR dalam membahas dan memutuskan perubahan UUD 1945 tidak membuat dan memiliki content draft konstitusi secara utuh sebagai langkah awal yang menjadi dasar perubahan (preliminary) yang dapat ditawarkan kepada publik untuk dibahas dan diperdebatkan. Content draft yang didasari paradigma yang jelas yang menjadi kerangka (overview) tentang eksposisi ide-ide kenegaraan yang luas dan mendalam mengenai hubungan negara dengan warga negara, negara dan agama, negara dengan negara hukum, negara dalam pluralitasnya, serta negara dengan sejarahnya . Juga eksposisi yang mendalam tentang esensi demokrasi, apa syaratnya dan prinsip-prinsipnya serta check and balancesnya. bagaimana dilakukan secara mendalam.

20

2. Amandemen yang parsial dan tambal sulam MPR lebih menekankan perubahan itu dilakukan secara adendum, dengan memakai kerangka yang sudah ada dalam UUD 1945. Cara semacam ini membuat perubahan itu menjadi parsial, sepotong-sepotong dan tambal sulam saja sifatnya. MPR tidak berani keluar dari kerangka dan sistem nilai UUD 1945 yang relevansinya sudah tidak layak lagi dipertahankan. Proses Amandemen secara parsial seperti diatas tidak dapat memberikan kejelasan terhadap konstruksi nilai dan bangunan kenegaraan yang hendak dibentuk. Sehingga terlihat adanya paradoks dan inkonsistensi terhadap hasil-hasilnya yang telah diputuskan. Hal ini bisa dilihat dari pasal-pasal yang secara redaksional maupun sistematikanya yang tidak konsisten satu sama lain. Seperti misalnya, penetapan prinsip sistem Presidensial namun dalam elaborasi pasal-pasalnya menunjukkan sistem Parlementer yang memperkuat posisi dan kewenangan MPR/DPR.

3. Adanya bias kepentingan politik MPR yang dikarenakan keanggotaannya terdiri dari fraksi-fraksi politik menyebabkan dalam setiap pembahasan dan keputusan amat kental diwarnai oleh kepentingan politik masing-masing. Fraksi-fraksi politik yang ada lebih mengedepankan kepentingan dan selera politiknya dibandingkan kepentingan bangsa yang lebih luas. Hal ini dapat dilihat dari pengambilan keputusan final mengenai Amandemen UUD 1945 dilakukan oleh sekelompok kecil elit fraksi dalam rapat Tim Lobby dan Tim Perumus tanpa adanya risalah rapat.

4. Partisipasi Semu

21

Sekalipun dalam mempersiapkan materi perubahan yang akan diputuskan MPR melalui Badan Pekerjanya, melibatkan partisipasi publik baik kalangan Profesi, ornop, Perguruan Tinggi, termasuk para pakar/ahli. Namun partisipasi tersebut menjadi semu sifatnya dan hanya melegitimasi kerja MPR saja. Dalam kerja BP MPR ini rakyat tidak mempunyai hak untuk mempertanyakan dan turut menentukan

apa

yang

diinginkan

untuk

diatur

dalam

konstitusinya, MPR jugalah menentukan materi apa yang boleh dan tidak boleh.

5. Tidak intensif dan maksimal Dalam proses itu ada keterbatasan waktuyang dimiliki oleh anggota MPR , terutama anggota Badan Pekerja yang diserahi tugas mempersiapkan materi Amandemen UUD 1945 karena merangkap jabatan sebagai anggota DPR RI dengan beban pekerjaan yang cukup banyak. Terlebih lagi, sebagai parpol di DPR, anggota–anggota ini diharuskan untuk ikut berbagai rapat/pertemuan yang diadakan oleh DPR atau partainya sehingga makin mengurangi waktu dan tenaga yang tersedia untuk dapat mengolah materi Amandemen UUD 1945 sekaligus melakukan konsultasi publik secara lebih efektif. Akibatnya kualitas materi yang dihasilkan tidak memuaskan. Padahal, konstitusi adalah suatu Kontrak

Sosialanatra

perubahannya

rakyat dan

seharusnya

negara sehingga proses

melibatkan

sebanyak

mungkin

partisipasi publik.

Kelemahan dari segi substansi : 1. Tidak adanya paradigma yang jelas.

22

Model rancangan perubahan UUD 1945 yang ada sekarang, dimana semua alternatif perubahan dimasukkan dalam satu rancangan, membuka peluang lebar bagi tidak adanya paradigma, kurang detailnya konstruksi nilai dan bangunan ketatanegaraan yang hendak dibentuk dan dianut dengan perubahan tersebut. Persoalan nilai yang hendak dibangun secara prinsip telah ada dalam Pembukaan UUD 1945, hal itu juga merupakan sebab untuk tidak dirubahnya Pembukaan UUD 1945. Nilai-nilai yang secara prinsip tersebut tidak diatur dengan jelas pada batang tubuh UUD 1945.

2. Inkonsistensi rumusan. MPR dalam melakukan amandemen UUD 1945, banyak menghasilkan rumusan-rumusan yang paradoks dan inkonsistensi. Keberadaan MPR dalam posisinya sebagai lembaga tertinggi negara membuat rancu sistem pemerintahan yang demokratis, karena perannya juga seperti lembaga legislatif. MPR yang dimaknai sebagai representasi kekuasaan tertinggi rakyat dan dapat melakukan kontrol terhadap kekuasaan lainnya menjadi superbody yang tidak dapat dikontrol.

3. Tidak Sistematis MPR

dalam

melakukan

perubahan

terhadap

UUD

1945

sebagaimana yang telah dibahas pada prosesnya, tidak mau atau tidak berani keluar dari kerangka dengan mendekonstruksikan prinsip dan nilai UUD 1945 yang relevansinya saat ini sudah layak dipertanyakan. MPR tidak mendasarinya dengan ide-ide

23

konstitusionalisme, yang esensinya merupakan spirit/jiwa bagi adanya pengakuan Hak Azasi Manusia dan lembaga-lembaga negara yang dibentuk untuk melindungi HAM dibatasi oleh hukum.

Penyimpangan pasal-pasal baru dalam amandemen UUD 1945 meliputi: 1.

Pasal 6A

(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam pasal ini memungkinkan penyimpangan terhadap pancasila sila ke-4. Hal ini dikarenakan dalam memilih presiden maupun wakil presiden masih ada warga Indonesia yang tidak terdaftar untuk memilih presiden dan wakil presiden sehingga hak mereka untuk ikut serta dalam pemilu tidak terpenuhi. Selain itu pemilu

dengan

menggunakan

system

suara

terbanyak

memungkinkan terjadinya kecurangan manipulasi kartu pemilu. Sebagai contoh ada pihak yang menyuap sehingga mereka bisa mendapatkan kartu pemilu lebih dari satu, jadi jumlah kartu tidak sesuai dengan jumlah pemilih dalam pemilu. Hal ini dilakukan agar calon yang mereka pilih bisa memperoleh suara terbanyak dalam pemilu. Apakah amandemen pasal 1 ayat (2) dan pasal 6A, yang merapakan kaidah dasar baru sistem pemerintahan negara Indonesia, akan membawa bangsa ini semakin dekat dengan citacita para perumus konstitusi, suatu pemerintahan konstitusional yang demokratis, stabil dan efektif untuk mencapai tujuan negara?

24

Apakah sistem pemerintahan negara yang tidak konsisten dengan harapan para perancang konstitusi seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 akan menjamin kelangsungan kebudayaan bernegara bangsa, Indonesia? 2.

Pasal 22E

(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Penyimpangan dari pasal ini adalah adanya pemilu yang tidak jujur dan adil. Terbukti dari adanya suap menyuap dalam pelaksanaan pemilu. Hal ini bertentangan dengan pancasila sila ke4 yang menjamin kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dan kebebasan dalam memilih. Selain itu juga masih terdengar adanya ketidakjujuran yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum dalam perlaksanaan pemilu di Indonesia. 3.

Pasal 24

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

25

Banyak penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan peradilan. Kita sering mendengar banyak orang yang menyuap para hakim agar terbebas dari hukuman. Malahan yang sering melakukan suap adalah orang-orang yang memegang kekuasaan di negara ini. Hal ini bertentangan dengan pasal 24 ayat 1. Selain itu juga sering terjadi ketidakadilan terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Mereka dituduh melakukan kejahatan padahal mereka tidak melakukan kejahatan. Ini merupakan bukti lemahnya peradilan di Indonesia yang tidak mencerminkan nilai dalam pancasila sila ke-5 yaitu ‘Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia’ dan ke-2 yaitu ‘Kemanusiaan yang Adil dan Beradab’.

4. Pasal 28B (1) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di Indonesia masih terjadi kekerasan terhadap anak. Banyak anak yang di eksploitasi padahal mereka masih di bawah umur. Selain itu dari tahun ke tahun terjadi peningkatan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Hal ini bertentangan dengan pancasila sila ke-2. 5. Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

26

Kecilnya pendapatan yang diterima oleh buruh tidak sesuai dengan jam kerja dan tenaga yang digunakan.Hal ini menunjukan ketidakadilan dalam hal hubungan kerja. Gaji yang diterima buruh tidak dapat menjamin kesejahteraan hidup mereka. Dalam hal ini sangat bertentangan dengan sila ke-5 pancasila. Jaminan perlakuan yang sama di depan hukum belum terlaksana di Indonesia. Masih ada diskriminasi antara si kaya dan si miskin, orang yang berkuasa dengan rakyat jelata. Hal ini bertentangan dengan pancasila sila ke-5. 6. Pasal 28E (2) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Kebebasan belum sepenuhnya terjamin di Indonesia. Masih banyak

penyimpangan

terhadap

pelaksanaan

pasal

ini.

Contohnya bantuan yang diberikan kepada orang yang tidak mampu sering di latarbelakangi oleh pemaksaan untuk memeluk suatu agama. Hal tersebut bertentangan dengan pancasila sila pertama.

7. Pasal 28H (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

27

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenangwenang oleh siapa pun. Contoh penyimpangan pasal 28 H ayat 1 adalah buruknya pelayanan terhadap masyarakat miskin yang berobat menggunakan kartu berobat gratis. Bahkan ada rumah sakit yang menolak orang yang berobat menggunakan kartu tersebut, walaupun orang tersebut dalam keadaan sakit parah. Hal ini melanggar pancasila sila ke-5. Penggusuran yang terjadi secara paksa terhadap masyarakat masih sering terjadi. Padahal diantara mereka ada yang memiliki surat kepimilikan tanah. Kejadian ini merupakan salah satu penyimpangan terhadap sila ke-5 Pancasila.

8.

Pasal 28 I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Penyiksaan terhadap TKI merupakan salah satu contoh penyimpangan terhadap pasal ini. Perlakuan ini terjadi diakibatkan oleh adanya diskriminasi antara majikan dan pembantu. Sehingga

28

majikan

bebas

melakukan

kekerasan

terhadap

pembantu

mereka.Hal ini bertentangan dengan sila ke-2 Pancasila.

9. Pasal 28J (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undangundang

dengan

maksud

semata-mata

untuk

menjamin

pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis

Walaupun HAM telah diatur dalam pasal 28 akan tetapi pelanggaran HAM masih saja terjadi pelanggaran HAM. Sebagai contoh adalah kasus penggusuran dan konflik sosial. Secara tidak langsung, pelanggaran hak dasar untuk bertempat tinggal ini menggeser hak dasar untuk bekerja sebagai warga masyarakat. Pemindahan tempat tinggal dengan sendirinya mempersulit jangkauan kerja. Malah, tidak sedikit korban konflik sosial yang terpaksa menganggur gara-gara kehilangan tempat tinggal. Gangguan pada hak dasar untuk mendapat pekerjaan menimbulkan gangguan-gangguan dalam bidang lain. Hal ini merupakan penyimpangan terhadap pancasila sila ke-2 dan ke-5. 10. Pasal 30

29

1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Adanya GAM, Gerakan Papua Merdeka, dan RIS di Ambon merupakan kegagalan dari pelaksanaan pasal 30 ayat 1. Gerakangerakan ini mengancam keutuhan NKRI, karena mereka ingin memisahkan diri dari Indonesia dan mendirikan negara baru. Timor Leste merupakan salah satu dari dampak tersebut. Peristiwa ini bertentangan dengan Pancasila sila ke-3. 11. Pasal 31 (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangkurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah

untuk

memenuhi

kebutuhan

penyelenggaraan

pendidikan nasional. (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

30

Dalam pasal ini disebutkan pemerintah telah menjamin pendidikan warga negaranya akan tetapi dalam pelaksanaannya, pasal ini menyimpang dari Pancasila sila ke-2 dan ke-5. Walaupun telah ditetapkan dalam UUD 1945 akan tetapi apabila kita lihat kenyataannya masih begitu banyak anak Indonesia yang belum mengenyam pendidikan. Bahkan diantara mereka ada yang putus sekolah. Mereka tidak mendapatkan hak dan keadilan seperti yang telah dijamin dalam pancasila sila ke-2 dan ke-5. Dalam pasal 31 ayat 2 pemerintah menyatakan akan membiayai pendidikan, akan tetapi hal tersebut tidak terealisasi. Biaya pendidikan di Indonesia malah dari tahun ke tahun semakin mahal, sehingga tidak terjangkau oleh kalangan menengah ke bawah. Hal ini juga merupakan salah satu penyimpangan terhadap pancasila. Sedangkan dalam pasal 31 ayat 5, pelaksanaannya menyimpang dari Pancasila sila pertama dan pancasila sila ke-3. Masyarakat Indonesia sekarang,semakin lama semakin terkikis moralnya dan semakin brutal. Mereka kehilangan rasa nasionalime mereka dan cenderung melekukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Hal ini dikarenakan pemerintah tidak sanggup memajukan pendidikan yang dapat mempertebal rasa kesatuan dan persatuan bangsa ini, serta pendidikan agama yang dapat mempertebal keimanan seseorang kepada Tuhan. Kemajuan teknologi seperti adanya internet yang menyebarkan pornografi juga belum mendapatkan perhatian

dari

pemerintah,

padahal

hal

tesebut

dapat

menghancurkan moral generasi muda Indonesia.

12. Pasal 32 (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

31

Pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia telah menggeser nilai-nilai luhur Pancasila dan kebudayaan asli Indonesia. Pemerintah kurang tanggap terhadap hal tersebut sehingga penanganannya kurang maksimal. Hal ini menyebabkan hilangnya nilai nasionalisme masyarakat Indonesia. Sehingga mengancam persatuan NKRI. Hal tersebut bertentangan dengan sila ke-3 pancasila. 13. Pasal 34 (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang Pada pelaksanaan pasal ini terdapat penyimpangan terhadap pancasila. Penyimpangan tersebut terdapat dalam Pancasila sila ke2 dan ke-5. Pada kenyataannya fakir miskin dan anak terlantar yang ada di Indonesia belum semuanya dipelihara oleh negara. Malah semakin lama, begitu banyak orang yang menjadi gelandangan dan tidak terurus. Hal ini bertentangan dengan Pancasila yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan juga “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”. Jaminan sosial yang dijanjikan oleh pemerintah pun hanya tinggal janji semata. Masyarakat Indonesia belum mendapatkan keadilan. Hak-hak warga negara juga belum terpenuhi sebagaimana mestinya.

32

Sedangkan penyimpangan dalam pasal 34 ayat 3 adalah buruknya pelayanan terhadap masyarakat miskin yang berobat menggunakan kartu berobat gratis. Bahkan ada rumah sakit yang menolak orang yang berobat menggunakan kartu tersebut, walaupun orang tersebut sedang dalam keadaan sakit parah. Hal ini juga melanggar pancasila sila ke-5. Dengan melihat berbagai penyimpangan di atas apakah amandemen kelima harus dilaksanakan? Dari yang saya dapatkan amandemen kelima akan membahas tentang perubahan pasal 22D mengenai penguatan keberadaan DPD. Namun kalau dilihat merubah pasal tanpa melakukan praktik uji coba sebelum pasal tersebut diubah, akan membuang tenaga saja. Karena jika ditemukan kelemahan, perubahan tidak lagi dilakukan secara parsial. Amandemen pasal UUD 1945 harus dilaksanakan dengan cermat dan hati-hati karena berimplikasi luas. Misalnya, bila pasal 22D diamandemen maka pasal 20 ayat (1) yamg menyebutkan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk UU harus diamandemen. Perubahan pasal 22D juga akan memicu adanya konflik antarlembaga, khususnya DPR dan DPD. Apakah kita hanya bisa melihat hal seperti ini terus-menerus? Bahkan ada yang memberikan pendapat “Negara belum terbentuk karena” pada saat mencari artikel untuk melengkapi tugas ini. Melihat hal ini sebagai bangsa Indonesia kita akan diam saja? BAB 5 PENUTUP A. Kesimpulan 1. Penyebab utama UUD 1945 diamademen karena sejak dari awal

pelaksanaanya yang menyimpang serta isi dari batang tubuh yang terlalu umum sehingga banyak disalahartikan oleh pemimpin bangsa.

33

2. Setelah diamademenpun terdapat penyimpangan UUD 1945 terhadap jiwa bangsa Indonesia, Pancasila. 3. Penyimpangan amandemen UUD 1945 terdapat dalam pasal 6A, 22E,

24, 28B, 28D, 28E, 28H, 28I, 28J, 30, 31, 32, 34. 4. Kelemahan amandemen dari segi proses:

a. Tidak membuat kerangka dasar perubahan dan content draft b. Amandemen yang parsial dan tambal sulam c. Adanya bias kepentingan politik 5. Kelemahan amandemen dari segi substansi: a. Tidak adanya paradigm yang jelas b. Inkonsistensi rumusan c. Tidak sistematis 6. Tujuan Perubahan UUD 1945 a) Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara agar dapat

lebih mantap dalam mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan tidak bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 itu yang berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. b) Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi. c) Menyempurnakan

aturan

dasar

mengenai

jaminan

dan

perlindungan hak asasi manusia agar sesuai dengan perkembangan paham hak asasi manusia dan peradaban umat manusia yang

34

sekaligus merupakan syarat bagi suatu negara hukum yang dicitacitakan oleh UUD 1945. d) Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem checks and balances yang lebih ketat dan transparan, pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman. e) Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional

dan

kewajiban

negara

mewujudkan

kesejahteraan

sosial,

mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika, moral dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam perjuangan mewujudkan negara kesejahteraan. f) Melengkapi aturan dasar dalam penyelenggaraan negara dan perjuangan

negara

untuk

mewujudkan

demokrasi,

seperti

pengaturan wilayah negara dan pemilihan umum. g) Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai dengan perkembangan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan bangsa dan negara Indonesia dewasa ini sekaligus mengakomodasi kecenderungannya untuk kurun waktu yang akan datang.

B. Rekomendasi Pembukaan UUD 1945 memberikan acuan yang jelas mulai dari asas pendirian negara sampai ke dasar dan tatanan penyelenggaraannya. Dalam pelaksanaannya memang akan sangat dipengaruhi oleh jiwa dan semangat penyelenggaranya. Untuk menghindari bias-bias yang dapat menimbulkan

35

ketersesatan

dalam

pelaksanaannya

diperlukan

pemahaman

yang

mendalam, jujur dan sungguh-sungguh. Disamping itu, agar pemahaman kita benar-benar utuh, maka harus difahami pula makna Pancasila sebagaimana diuraikan oleh para perumusnya di masa lalu.Dari alur pikiran yang kita runut dalam Pembukaan UUD 1945, dapat ditangkap bahwa perjuangan bangsa Indonesia adalah sebuah revolusi besar kemanusiaan yang berangkat dari Tuntunan Budi Nurani Manusia (the Social Conscience of Man). Sekarang semakin menjadi keyakinan umum, amademen yang dilakukan MPR telah menyimpang dari kaidah dasar Negara kekeluargaan, system

pemerintahan

Negara

yang

berkedaulatan

rakyat,

serta

penyelenggaraan Negara secara demokrasi sosial-ekonomi untuk mencapai kesejahteraan sosial sebagaimana dirumuskan pada Pembukaan UUD 1945. Karena itu cita-cita reformasi untuk memurnikan pelaksanaan UUD 1945 tidak akan tercapai bila tidak diadakan pemurnian terhadap UUD hasil amandemen. Jadi salah satu agenda pokok yang perlu dilakukan adalah mengambil langkah untuk mengembalikan kemurnian UUD 1945 sesuai kaidah fundamnetalnya. Mengembalikannya sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila adalah landasan filosofis yang merupakan dasar dan acuan perjuangan. Dengan mercermati semakin dalam makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 maka langkah konstitusinal yang dapat ditempuh pemerintah adalah mendapatkan persetujuan rakyat untuk memurnikan UUD 1945 dan membentuk Komisi Konstitusi yang independen dan mewakili seluruh unsur masyarakat Indonesia untuk mengembalikan kemurnian UUD bangsa Indonesia yang menjiwai Pancasila.

36

DAFTAR PUSTAKA

Admin. 2007(online) = http:// www.marhaenis.org/20060720111537608.html Anonim.2007=http://www.wikipedia.org Effendi, Sofian. 2004(online) = http:// www.freelists.org/freelist.htm

Kompas. 2007(online) = http://www.kompas.com/1484725.htm. Musa, Ali Masykur.2008(online) = http:// www.damandiri.or.id/detail.php.htm Pormadi.2007(online)=http://id.wordpress.com/NILAINILAI%20PANCASILA %20DAN%20UUD%201945%20%C2%AB%20EKSPRESI%20HATI.html

Tempo.

2007(online)

=

http://

www.tempointeraktif.com/brk,2070504-

99392,id.html Tobing,Jakob.2008(online)=http://www.setneg.go.id/index.php? option=com_content&task=view&id=1694&Itemid=195 UUD 1945 Hasil Amandemen Ke-IV Tahun 2002 cetakan tahun 2003. Surakarta:AlHikmah.

37

38