Makalah Hukum Pajak Semester2.docx

PENGARUH PENGGUNAAN E-TAX TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG Kegunaan Untuk Memenuhi Mata Kuliah Hukum Pajak

DISUSUN OLEH : ROFIDA SAFA WIDYADHANA NIM : 11170825

DOSEN : Dr. H ACHMAD SULCHAN, SH, MH NIDN : 0631035702

STIE Bank BPD JATENG SEMARANG 2018

KATA PENGANTAR Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah tentang Pengaruh Kualitas E-Tax Terhadap Kualitas Pelayanan dan Kepatuhan Wajib Pajak di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Makalah ini telah disusun dengan maksimal dan mendapatkan referensi dari berbagai situs web serta bantuan dari berbagai pihak sehingga memperlancar pembuatan makalah ini. Terutama untuk dosen Dr. H. Ahmad Sulchan dengan mata kuliah Hukum Pajak di STIE Bank BPD Jateng. Terlepas dari semua itu, penyusun menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka penyusun menerima segala kritik dan saran dari pembaca agar dapat memperbaiki makalah ini. Akhir kata, kami berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi bagi pembaca. Terima kasih.

Semarang, 26 April 2018

Penyusun

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................................ ii DAFTAR ISI...................................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................... 1 1.1

LATAR BELAKANG ........................................................................................ 1

1.2

RUMUSAN MASALAH .................................................................................... 4

1.

Bagaimana Pengaruh Kualitas e-Tax Terhadap Kualitas Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah dan Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Malang ? ................... 4

2.

Bagaimana Kualitas Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Sebagai Variabel Intervening Dalam Hubungan Kualitas E- Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Malang ? ....................................................................................... 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA......................................................................................... 5 2.1

Pengertian Pajak.................................................................................................. 5

2.2

Pajak Daerah ....................................................................................................... 5

2.3

Macam-macam Pajak Daerah ............................................................................. 5

2.4

Electronic Tax (e-Tax) ........................................................................................ 6

2.5

Pelayanan ............................................................................................................ 6

2.6

Kepatuhan ........................................................................................................... 7

BAB III PEMBAHASAN ................................................................................................... 8 3.1

Pengaruh Kualitas e-Tax Terhadap Kualitas Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah dan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Malang ......................... 8

3.2

Kualitas Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Sebagai Variabel Intervening Dalam Hubungan Kualitas E- Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ............... 9

BAB IV PENUTUP .......................................................................................................... 11 4.1

KESIMPULAN ................................................................................................. 11

4.2

SARAN ............................................................................................................. 11

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................................... 13 A.

Buku ...................................................................................................................... 13

B.

Per Undang – Undangan ....................................................................................... 13

C.

Lain - Lain............................................................................................................. 13

iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG

Pajak Daerah mempunyai kontribusi yang cukup tinggi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan tersebut dapat berbentuk intensifikasi maupun ekstensifikasi yang berdampak pada masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak lain sebagai pembayar / pemotong / pemungut pajak. Seperti halnya di Kota Malang, pemerintah daerah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi. Perkembangan kota Malang yang cukup pesat dan perubahan dari kota agraris menjadi kota industri yang akhirnya mengarah pada kota perdagangan dan jasa yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, contohnya dibidang perhotelan, restoran, dan hiburan. Guna menunjang kegiatan tersebut maka dibutuhkan infrastruktur dan fasilitas untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk yang tinggi dan dinamika kunjungan wisata. Maka potensi-potensi yang dimaksud perlu intensifikasi yaitu upaya meningkatkan sumber daya agar lebih berguna dan lebih banyak selain itu pengelolaan dan pengawasan agar lebih terserap secara optimal. Berikut data terkait penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Malang dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2013

1

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa data dari penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan yang ada di daerah Kota Malang meningkat setiap tahunnya. Pajak Hotel mengalami peningkatan penerimaan yang lumayan stabil, Pajak restoran mengalami peningkatan penerimaan pajak sangat drastis disetiap tahunnya, dan Pajak Hiburan mengalami kenaikan penerimaan pajak yang sangat stabil. Perkembangan Kota Malang yang cukup pesat, hal ini dikarenakan sesuai dengan kondisi Kota Malang yang sangat strategis dan potensial yaitu perubahan dari kota agraris menjadi kota industri, dan akhirnya mengarah pada kota perdagangan dan jasa yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pesatnya sektor perdagangan dan jasa. Infrastruktur dan fasilitas pendukung juga berkembang pesat, terutama pertumbuhan hotel, restoran dan hiburan serta fasilitas parkir guna mengimbangi pertumbuhan penduduk

yang

tinggi

dan

dinamika

kunjungan

wisata

untuk

dikembangkan dan dapat dijadikan sebagai pusat investasi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang tersebut. Pemerintah daerah Kota Malang berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak melalui inovasi – inovasi program layanan berbasis teknologi. Layanan ini mulai diluncurkan pada bulan Oktober tahun 2013 dan dikenal dengan sebutan electronic Tax (eTax). Layanan tersebut merupakan program pertama di Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya hanya DKI Jakarta yang menjalankan program tersebut. Sistem pajak secara online, diberlakukan sebagai salah satu upaya mengurangi adanya potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak restoran, hotel, dan tempat hiburan yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Sistem pajak online juga berfungsi sebagai salah satu upaya pemberantasan korupsi dari sektor pajak.Melalui programonline ini, wajib pajak tidak akan bisa memanipulasi besaran pajak yang harus dibayarkan. Program ini adalah salah satu formula untuk mencapai sistem yang baik di Kota Malang.

2

Sistem pajak online, sangat menguntungkan para pengusaha restoran, hotel, dan tempat hiburan yang ada di Kota Malang. Wajib pajak tidak perlu menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan, karena sistem ini akan menghitungnya secara otomatis. Penerapan sistem ini Pemkot Malang bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kota Malang. Adanya sistem ini diharapkan tidak ada kecemburuan di antara semua pihak, khususnya para pengusaha atau Wajib Pajak serta hal ini juga untuk menghindari kecurangan dan kebocoran pajak, sehingga Pendapatan Asli Daerah Kota Malang akan lebih maksimal. Modernisasi perpajakan dengan mengunakan teknologi informasi yang disebut dengan e-system, merupakan alat untuk memonitor dan mengawasi wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Tujuan dari kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memberikan pelayanan yang optimal serta meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap administrasi perpajakan. Berdasarkan

tujuan

dari

program

berbasis

electronic

ini

dapat

meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga peningkatan pendapatan dari sektor pajak akan optimal, juga harus diimbangi dengan pelayanan yang baik bagi wajib pajak. Pelayanan yang baik ini dianggap penting bagi wajib pajak, karena kualitas pelayanan yang baik maka akan memberikan kepuasan terhadap pengguna jasa tersebut. Pelayanan dapat dikatakan baik jika sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku dan kemudahan bagi pengguna jasa yang dilayani. Maka hal tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dan mengetahui apakah program e-Tax yang telah diselenggarakan Pemerintah Daerah Kota Malang ini dapat berpengaruh terhadap sistem pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian diatas peneliti merasa tertarik untuk mengambil judul “ Pengaruh Kualitas e-Tax Terhadap Kualitas Pelayanan dan Kepatuhan Wajib pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang”.

3

1.2

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pengaruh Kualitas e-Tax Terhadap Kualitas Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah dan Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Malang ?

2. Bagaimana Kualitas Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Sebagai Variabel Intervening Dalam Hubungan Kualitas E- Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Malang ?

4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Pengertian Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar - besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

2.2

Pajak Daerah Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.

2.3

Macam-macam Pajak Daerah Menurut Undang-undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ada beberapa jenis pajak diantaranya : a)

Pajak Restoran Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh pihak restoran, pelayanan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang

5

dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. b)

Pajak Hotel Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang juga mencakup motel, losmen, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

c)

Pajak Hiburan Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan sendiri memiliki arti semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

d)

Pajak Parkir Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok

usaha maupun

yang

disediakan sebagai suatu usaha,

termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

2.4

Electronic Tax (e-Tax) E-Tax

adalah layanan

cash management

yang memudahkan

pengguna dalam melakukan pembayaran dan pengiriman data setoran pajak melalui media online ke sistem pajak (Kas Negara). Electronic Tax yang dimaksud adalah untuk meningkatkan secara efisien administrasi pajak baik dari manajemen pencatatan pajak di belakang dan konsultasi pajak di depan dan dua keuntungan baik pihak internal maupun pihak eksternal.

2.5

Pelayanan Menurut Sianipar (1998) mengatakan bahwa pelayanan adalah cara melayani, membantu, menyiapkan atau mengurus keperluan seseorang atau kelompok orang. Melayani adalah meladeni atau membantu mengurus keperluan atau kebutuhan sesorang sejak diajukan permintaan sampai

6

penyampaian atau penyerahannya, sedangkan Kotler mengatakan bahwa jasa/pelayanan merupakan suatu kinerja penampilan, tidak terwujud dan cepat hilang, lebih dapat dirasakan daripada dimiliki, serta pelanggan lebih dapat berperan aktif dalam mengkonsumsi jasa tersebut.Jadi pelayanan merupakan implementasi dari hak dan kewajibab antara negara/ pemerintah dan masyarakat yang harus diwujudkan secara berimbang dalam penyelenggaraan pemberian pelayanan oleh pemerintah.

2.6

Kepatuhan Definisi kepatuhan secara terminologi berarti taat, patuh, dan disiplin terhadap perintah atau aturan,dapat dikatakan wajib pajak patuh jika wajib pajak tersebut taat, disiplin, dalam memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Rustiyaningsih mendefinisikan kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

7

BAB III PEMBAHASAN

3.1

Pengaruh Kualitas e-Tax Terhadap Kualitas Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah dan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Malang Sistem pajak online atau e - Tax, sangat menguntungkan para pengusaha restoran, hotel, dan tempat hiburan yang ada di Kota Malang. Wajib pajak tak perlu menghitung besaran yang harus dibayarkan, melainkan akan terhitung secara otomatis. Dalam penerapannya, Pemkot Malang bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kota Malang. Dari jumlah penduduk Kota Malang sekitar 800 ribu jiwa, APBD sekitar Rp 1,6 triliun. Sebenarnya jumlah itu sudah bagus, tapi masih kurang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya sistem ini, tidak ada kecemburuan di antara semua pihak, khususnya para pengusaha atau WP. Dalam program e-Tax Wajib Pajak (WP) akan menggunakan sistem online semua dalam membayar pajaknya. Hal ini untuk menghindari kecurangan pajak, sehingga PAD Kota Malang lebih maksimal lagi. Penerimaan pajak daerah terutama berasal dari restoran, hotel, hiburan dan parkir yang pencatatan transaksi dan pembayaran pajak dilakukan secara online. Data transaksi direkam melalui perangkat BRI dengan sistem Store and Forward / SAF (PC/barebone dan jaringan). Data transaksi direkam melalui perangkat BRI dengan sistem Store and Forward / SAF (PC/barebone dan jaringan). Alur tentang Pajak Online (e-tax) yaitu lebih dari 70 % pendapatan asli daerah kota malang disumbang dari sektor pajak daerah, pajak daerah kota Malang terdiri dari 9 jenis pajak, yakni pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, reklame, air tanah, penerangan jalan, PBB dan BPHTB tapi kali ini hanya membahas tentang pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Upaya peningkatan potensi pajak atau optimalisasi pajak adalah dengan langkah ekstensifikasi (mencari potensi baru) maupun intensifikasi (meningkatkan pajak dari potensi yang ada). Selanjutnya E-Tax merupakan salah satu inovasi dlm upaya intensifikasi

8

pajak. Dan untuk saat ini diterapkan kepada 3 jenis pajak daerah, yakni pajak hotel, restoran, hiburan. Dengan adanya e-tax, diharapkan 3 jenis pajak bisa meningkat, dan akan memicu akselerasi peningkatan jenis pajak yang lain, serta pada akhirnya bisa mendukung peningkatan pendapatan asli daerah. Hasil pengujian secara langsung pengaruh Kualitas e-Tax terhadap Kualitas pelayanan Dinas Pendapatan Daerah menunjukkan koefisien beta sebesar 0,641 menunjukkan bahwa pengaruh kualitas e-Tax

terhadap

Kualitas Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah, dengan probabilitas sebesar 0,000 (p<0,05), maka keputusannya adalah H0 ditolak, berarti menyatakan kualitas e-Tax berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah diterima. Hasil pengujian pengaruh Kualitas e-Tax

terhadap Kepatuhan

wajib pajak menunjukkan koefisien beta sebesar 0,466 menunjukkan bahwa pengaruh atribut terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan probabilitas sebesar 0,003 (p<0,05), maka keputusannya adalah H0 ditolak, berarti yang menyatakan kualitas e-Tax berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diterima. Hasil pengujian pengaruh Kualitas Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan koefisien beta sebesar 0,339 menunjukkan bahwa pengaruh Kualitas Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan probabilitas sebesar 0,024 (p<0,05), maka keputusannya adalah H0 ditolak, berarti menyatakan Kualitas Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diterima.

3.2

Kualitas

Pelayanan

Dinas

Pendapatan

Daerah

Sebagai

Variabel

Intervening Dalam Hubungan Kualitas E- Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perhitungan

besarnya

pengaruh

Kualitas

Pelayanan

Dinas

Pendapatan Daerah sebagai variabel intervening adalah sebagai berikut:

9

Direct Effect (pengaruh langsung) kualitas e-Tax terhadap Kepatuhan wajib pajak melalui Kualitas Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah sebesar 0,466 Indirect Effect (IE) = ZX × YZ = 0,641× 0,339 Total Efeect (TE) = YX + (ZX × nYZ)

= 0,217

= 0,466 + 0,217 = 0,68

Dari hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah terbukti sebagai variabel intervening dalam hubungan antara Kualitas eTax dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan Indirect Effect yang bernilai 0,217. Total pengaruh (Total Effect) Kualitas e-Tax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kualitas Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah sebesar 0,681. Dari keseluruhan perhitungan yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan koefisien jalur antar variabel. Hasil analisis jalur secara keseluruhan, koefisien variabel Kualitas e-Tax terhadap Kualitas Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah sebesar 0,641. Koefisien variabel Kualitas Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,339. Koefisien variabel Kualitas e-Tax

terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,466. Pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan total pengaruh hubungan antar variabel telah disajikan dalam sebuah ringkasan hasil. Ringkasan tersebut dalam dilihat pada Tabel 2 berikut ini. Tabel 2 Rekapitulasi Pengaruh Langsung, Tidak Langsung, dan Pengaruh Total

10

BAB IV PENUTUP

4.1

KESIMPULAN Bahwa variabel Kualitas e-Tax memiliki pengaruh terhadap Kualitas pelayanan Dinas Pendapatan Daerah secara signifikan, karena rata-rata responden setuju atas pertanyaan yang diajukan dan dinyatakan bahwa kualitas e-Tax berjalan dengan baik. Dan bahwa variabel kualitas eTax berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan, karena rata-rata responden setuju atas pertanyaan yang diajukan kualitas pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Kota berjalan dengan baik. Dan juga variabel kualitas pelayanan Dinas Pendapatan Daerah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan, karena rata-rata responden setuju atas pertanyaan yang diajukan dan dinyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang berjalan dengan baik.

4.2

SARAN Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang agar sistem yang diberikan kepada wajib pajak lebih dikemas secara praktis dan sederhana sehingga akan memudahkan wajib pajak dalam mengoperasikan dan tidak akan memberatkan wajib pajak dalam melakukan pekerjaannya. Dan bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang agar lebih memahami kebutuhan wajib pajak, dalam melakukan pelayanan seperti kebutuhan sistem aplikasi e-Tax yang diberikan supaya diperbaiki dan disempurnakan sehingga pelayanan yang diberikan akan lebih optimal dan lebih diterima oleh wajib pajak.Dan juga Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang agar lebih bersikap proaktif dalam melayani wajib pajak misalnya mengingatkan wajib pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak, memberikan

11

informasi peraturan perpajakan terbaru, supaya dapat mengurangi kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga meminimalisir sanksi/ denda yang diberikan kepada wajib pajak itu sendiri.

12

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku a) Resmi, Siti. 2007. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat b) Rustiyahningsih, Sri. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntasi (2) : 44-54. c) Sekaran, Uma. 2003. Research Methods for Busines: A skill Building Approach Jilid 1. Alih bahasa: Jusuf Udaya. Jakarta. Salemba Empat. d) Sianipar, 1998. Analisis Managemen Pelayanan Umum. Jakarta: Ghalia Indonesia. e) Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi. 1989. Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES. f) Sunyoto, Danang. 2012. Model Analisis Jalur Untuk Riset Ekonomi. Bandung: Irama Widya. g) Supranto, J. 2000. Statistik Teori dan Aplikasi, edisi ke-6. Jakarta: Erlangga. B. Per Undang – Undangan a) Republik

Indonesia,

Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

2007tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. C. Lain - Lain a) Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 6 No. 1 2015| www.perpajakan.studentjournal.ub.ac.id b) http://mediacenter.malangkota.go.id diakses pada 26 April 2018. c) Tabel 1. Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, 2014 Sumber : www.mediacenter.malangkota.go.id d) PROGRAM PAJAK ONLINE Inovasi Manajemen Perpajakan Daerah Kota Malang. Sumber:https://mediacenter.malangkota.go.id/wpcontent/uploads/2013 /11/E-TAX.pdf diakses pada 28 April 2018

13