Makalah Korupsi Di Indonesia.docx

MAKALAH KORUPSI DI INDONESIA (Miranda S Goeltom)

DISUSUN OLEH:  AHMAD FUDORI  ERICHA ENDRIANTI  DESY VEGA TAMARA  SITI NOVITA SARI

SEMESTER/TINGKAT : IV/II.A

AKADEMI KEPERAWATAN DHARMA WACANA METRO TAHUN AJARAN 2018/2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan makalah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan sepanjang jaman Rasullulah SAW. Kami ucapkan juga terimakasih kepada Ibu Ns.Janu Purwono, M.Kes. selaku dosen mata kuliah PBAK yang telah membimbing kami dam pembuatan makalah ini sampai dengan selesai Makalah ini membahas dan menjelaskan secara sederhana tentang “Makalah Korupsi Di Indonesia”. Dalam pembuatan makalah ini tentunya masih banyak kekurangan dan kesalahannya, oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran yang bersifat membangun dari semua pihak dan semoga makalah ini bermanfaat. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Metro, 19 Maret 2019

Penyusun

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ............................................................................. KATA PENGANTAR ........................................................................... DAFTAR ISI.......................................................................................... BAB I PENDAHULUAN ...................................................................... A. Latar Belakang Masalah ............................................................ B. Rumusan Masalah ..................................................................... C. Tujuan Makalah ......................................................................... BAB II TINJUAN PUSTAKA ............................................................. A. Pengertian Korupsi .................................................................... B. Kasus Bank Century (Miranda S Goeltom) .............................. C. Faktor Penyebab Terjadi Korupsi.............................................. D. Jenis – Jenis Korupsi ................................................................. E. Dampak Korupsi........................................................................ F. Strategi Mencegah dan Memberantas Korupsi ......................... BAB III PENUTUP ............................................................................... A. Kesimpulan ................................................................................ B. Saran .......................................................................................... DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Kata korupsi telah dikenal luas oleh masyarakat, tetapi definisinya belum tuntas dibukukan. Pengertian korupsi berevolusi pada tiap zaman, peradaban, dan teritorial. Rumusannya bisa berbeda tergantung pada titik tekan dan pendekatannya, baik dari perspektif politik, sosiologi, ekonomi dan hukum. Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan, dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penuh perhitungan oleh mereka yang justru merasa sebagai kaum terdidik dan terpelajar. Korupsi juga bisa dimungkinkan terjadi pada situasi dimana seseorang memegang suatu jabatan yang melibatkan pembagian sumber - sumber dana dan memiliki kesempatan untuk menyalahgunakannya guna kepentingan pribadi.

B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana Pengertian Korupsi ? 2. Bagaimana Kasus Bank Century (Miranda S Goeltom ? 3. Bagaimana Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi ? 4. Bagaimana Jenis – Jenis Korupsi ? 5. Bagaimana Dampak Terjadinya Korupsi ? 6. Bagaimana Strategi Mencegah dan Memberantas Korupsi ?

C. Tujuan 1. Mengetahui Tentang Pengertian Korupsi 2. Mengetahui Tentang Kasus Bank Century (Miranda S Goeltom) 3. Mengetahui Tentang Faktor Penyebab Terjadi Korupsi 4. Mengetahui Tentang Jenis – Jenis Korupsi 5. Mengetahui Tentang Dampak Korupsi 6. Mengetahui Tentang Strategi Mencegah dan Memberantas Korupsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kasus Korupsi (Miranda S Goeltom) 1. Biografi Prof. Dr. Miranda S. Goeltom S.E., MBA, adalah sosok wanita yang berkecimpung di dunia perekonomian di Indonesia. Beliau terkenal sebagai deputi senior gubernur Bank Indonesia. Miranda Goeltom adalah wanita berdarah Batak yang lahir di Jakarta pada tanggal 19 Juni 1949, umur 69 tahun. Latar belakang pendidikan setelah Sekolah Menengah Atas dilanjutkan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Setelah menyelesaikan gelar sarjananya, beliau melanjutkan di World Bank di Washington DC pada tahun 1976-1977 Project Planning Centre di Bradford University, di Inggris pada tahun 1980. Miranda Goeltom mengawali karirnya sebagai dosen pada tahun 1973 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia hingga menjadi guru besar di fakultas tersebut sampai sekarang. Miranda Goeltom juga pernah menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia di tahun 1997 dan menduduki posisi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia di tahun 2004 setelah mengikuti pemilihan Gubernur Bank Indonesia di tahun 2003 yang dikalahkan oleh Burhanuddin Abdullah. Dia juga ikut dalam pemilihan gubernur BI pada tahun 2003 namun dikalahkan Burhanuddin Abdullah dan akhirnya harus puas dengan posisi deputi senior. Setelah Boediono maju dalam pencalonan wakil presiden bersama Susilo Bambang Yudhoyono, ia mengambil alih posisi sebagai Pejabat Pelakasana Tugas Harian Gubernur Bank Indonesia. Pada 26 Januari 2012, mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S. Goeltom resmi jadi tersangka cek pelawat, Miranda sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus cek pelawat DGS BI. Keputusan ini diambil dalam gelar perkara yang digelar pada 25 Januari 2012. Ia dijerat dengan pasal 5 ayat 1 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan pasal UU No 20 tahun 2011 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman maksimal dalam pasal itu 5 tahun penjara.

2. Kasus Bank Century Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Miranda Swaray Goeltom sebagai tersangka dalam kasus suap cek pelawat saat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan tersangka baru dalam kasus suap cek pelawat terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004 lalu. KPK menetapkan Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Goeltom sebagai tersangka. Penetapan Miranda sebagai tersangka ini disampaikan Ketua KPK Abraham Samad dalam jumpa pers Kamis di Kantor KPK. Abraham mengatakan Miranda terbukti ikut membantu atau turut serta atas perbuatan Nunun Nurbaeti Daradjatun memberikan cek pelawat kepada anggota DPR komisi keuangan periode 1999-2004 dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Sejumlah anggota DPR itu diduga menerima suap berupa 580 lembar cek pelawat setara 24 miliar dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Proses pemilihan itu akhirnya memilih Miranda S. Goeltom menjadi Deputi Gubernur senior Bank Indonesia yang baru pada 2004 lalu. Menanggapi hal itu, Abraham Samad mengatakan KPK harus memiliki alat bukti yang cukup untuk menjadikan seseorang sebagai tersangka. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap cek perjalanan, Miranda Goeltom belum ditahan. Abraham Samad memastikan, penahanan Miranda akan dilakukan jika dibutuhkan dalam proses penyidikan. Abraham Samad mengatakan, "Pada anggota DPR RI 1999-2004 dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yang dilakukan tersangka MSG (Miranda Swaray Goeltom)." Mantan Deputi Gubernur Senior BI, Miranda Swaray Goeltom ditetapkan sebagai tersangka kasus suap anggota DPR tahun 2004. Mantan Deputi Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom mengaku terkejut dengan penetapan dirinya sebagai tersangka. Karena menurut Miranda selama ini ia sudah kooperatif dalam setiap pemeriksaan yang dilakukan KPK. Meski demikian dia berharap kasusnya bisa cepat selesai.

Miranda mengaku KPK belum menyampaikan kepadanya soal statusnya sebagai tersangka. "Karena selama saya menjadi saksi-saksi di KPK yang selalu saya datangi, tidak pernah saya hindari, itu saya merasa sudah menjelaskan semua fakta-fakta," ujar Miranda Goeltom. Peneliti Hukum dari Indonesia Corruption Watch Donal Fariz menyatakan kasus suap cek pelawat tidak boleh berhenti pada Miranda Swaray Goeltom saja. KPK kata Donal harus mengungkap siapa penyandang dana cek pelawat senilai Rp 24 milliar yang dibagikan ke anggota DPR periode 1999-2004 itu.

Jika hal ini tidak dilakukan, maka Donal memastikan peristiwa seperti ini akan terjadi lagi. Ia mengatakan, "Miranda hanya sebagai eksekutor, orang yang ditanam pengusaha, kelompok tertentu di Bank Indonesia. Kalau tidak menyentuh aktor yang utama tentu para pengusaha atau kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan bisnis mereka tentu akan mencari Miranda-Miranda lain, menanam lagi di Bank Indonesia jika proses itu tidak menyentuh pada badarnya. Dan tentu publik akan menjadi korban dari kasus ini." Donal Fariz menambahkan mekanisme pelibatan DPR dalam menyeleksi pejabat publik harus ditinjau kembali. "Karena kasus travel cek hanya sebagian dari pemilihan pejabat publik yang terungkap dan kita menduga ada banyak kasus-kasus lain yang sama, pemilihan pejabat publik yang tidak terungkap. Kasus travel cek terungkap karena ada kesadaran Agus Condro yang ingin membongkar kasus itu dan melaporkan kepada KPK. Kasus lain karena ada saling menguntungkan tidak terungkap," papar Donal Fariz. Dalam kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004 tersebut, sekitar 25 mantan anggota DPR telah diproses hukum, di antaranya Paskah Suzetta dan Panda Nababan Kepastian penahanan mantan Deputi Gubernur Senior BI ini juga datang dari salah seorang pimpinan KPK Busyro Muqodas melalui pesan pendek kepada BBC yang menyebut surat penahanan Miranda sudah ditandatangani oleh pimpinan KPK. Kasus suap pemilihan deputi gubernur senior tahun 2004 lalu telah menyeret sejumlah anggota DPR periode 19992004 seperti Dudhie Makmun Murod, , Udju Djuhaeri, Hamka Yandhu dan Paskah Suzetta, yang sudah divonis bersalah. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor juga memutuskan Nunun Nurbaeti bersalah karena menebar cek pelawat sebesar 24 miliar rupiah ke anggota DPR agar memilih Miranda Goeltom.

B. Pengertian Korupsi Korupsi berasal dari bahasa Latin: corruption dari kata kerja corrumpere berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publikyang dipercayakan kepada mereka. Dalam Kamus Al-Munawwir, term korupsi bisa diartikan meliputi: risywah, khiyânat, fasâd, ghulûl, suht, bâthil. Sedangkan dalam Kamus Al-Bisri kata korupsi diartikan ke dalam bahasa arab:risywah, ihtilâs, dan fasâd. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti: buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Adapun arti terminologinya, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sementara, disisi lain, korupsi (corrupt, corruptie, corruption) juga bisa bermakna kebusukan, keburukan, dan kebejatan.. Intinya, korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan publik atau pemilik untuk kepentingan pribadi. Sehingga, korupsi menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif, yaitu memiliki kewenangan yang diberikan publik yang seharusnya untuk kesejahteraan publik, namun digunakan untuk keuntungan diri sendiri. Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penuh perhitungan oleh mereka yang justru merasa sebagai kaum terdidik dan terpelajar. Berikut ini adalah pandangan dan pengertian korupsi menurut berbagai sumber: a) Syed Husein Alatas Menurut pemakaian umum, istilah ‘’korupsi‟ pejabat, kita menyebut korup apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingansi pemberi. b) David H. Bayley Korupsi sebagai “perangsang (seorang pejabat pemerintah) berdasarkan itikad buruk (seperti misalnya, suapan) agar ia melakukan pelanggaran kewajibannya”. Lalu

suapan (sogokan) diberi definisi sebagai “hadiah, penghargaan, pemberian atau keistimewaan’’ yang dianugerahkan atau dijanjikan, dengan tujuan merusak pertimbangan atau tingkah laku, terutama seorang dari dalam kedudukan terpercaya (sebagai pejabat pemerintah). c) Sudomo Sebenarnya pengertian korupsi ada tiga, pertama menguasai atau mendapatkan uang dari negara dengan berbagai cara secara tidak sah dan dipakai untuk kepentingan sendiri, kedua, menyalahgunakan wewenang, abuse of power. Wewenang itu disalah gunakan untuk memberikan fasilitas dan keuntungan yang lain. Yang ketiga adalah pungutan liar.

C. Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi 1. Aspek Individu Pelaku korupsi Apabila dilihat dari segi si pelaku korupsi, sebab-sebab dia melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadarannya untuk melakukan. Sebab-sebab seseorang terdorong untuk melakukan korupsi antara lain sebagai berikut: a) Sifat Tamak Manusia Kemungkinan

orang yang melakukan

korupsi

adalah orang

yang

penghasilannya sudah cukup tinggi, bahkan sudah berlebih bila dibandingkan dengan kebutuhan hidupnya. Dalam hal seperti ini, berapapun kekayaan dan penghasilan sudah diperoleh oleh seseorang tersebut, apabila ada kesempatan untuk melakukan korupsi, maka akan dilakukan juga. b) Moral Yang Kurang Kuat Menghadapi Godaan Seseorang yang moralnya tidak kuat cenderung lebih mudah untuk terdorong berbuat korupsi karena adanya godaan. Godaan terhadap seorang pegawai untuk melakukan korupsiberasal dari atasannya, teman setingkat, bawahannya, atau dari pihak luar yang dilayani. c) Penghasilan Kurang Mencukupi Kebutuhan Hidup Yang Wajar Apabila ternyata penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang wajar, maka mau tidak mau harus mencari tambahan penghasilan untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha untuk mencari tambahan penghasilan tersebut sudah merupakan bentuk korupsi, misalnya korupsi waktu, korupsi pikiran, tenaga, dalam arti bahwa seharusnya pada jam kerja, waktu, pikiran, dan tenaganya dicurahkan untuk keperluan dinas ternyata dipergunakan untuk keperluan lain. d) Kebutuhan Hidup Yang Mendesak Kebutuhan yang mendesak seperti kebutuhan keluarga, kebutuhan untuk membayar hutang, kebutuhan untuk membayar pengobatan yang mahal, kebutuhan untuk membiayai sekolah anaknya, merupakan bentuk-bentuk dorongan seseorang yang berpenghasilan kecil untuk berbuat korupsi. e) Gaya Hidup Konsumtif Gaya hidup yang konsumtif di kota-kota besar, mendorong seseorang untuk dapat memiliki mobil mewah, rumah mewah, pakaian yang mahal, hiburan yang mahal, dan sebagainya. Gaya hidup yang konsumtif tersebut akan menjadikan penghasilan yang sedikit semakin tidak mencukupi. f) Malas Atau Tidak Mau Bekerja Keras Kemungkinan lain, orang yang melakukan korupsi adalah orang yang ingin segera mendapatkan sesuatu yang banyak, tetapi malas untuk bekerja kerasguna meningkatkan penghasilannya. g) Ajaran-Ajaran Agama Kurang Diterapkan Secara Benar Para pelaku korupsi secara umum adalah orang-orang yang beragama. Mereka memahami ajaran-ajaran agama yang dianutnya, yang melarang korupsi. Akan tetapi pada kenyataannya mereka juga melakukan korupsi. Ini menunjukkan bahwabanyak ajaran-ajaran agama yang tidak diterapkan secara benar oleh pemeluknya.

2. Aspek Organisasi Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalamarti yang luas, termasuksistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi

atau dimana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Diantara penyebabnya adalah: a) Kurang Adanya Teladan Dari Pemimpin Dalam organisasi, pimpinannya baik yang formal maupunyang tidak formal (sesepuhnya)akan menjadi panutan dari setiap anggota atau orang yang berafiliasi pada organisasi tersebut. Apabila pimpinannya mencontohkan gaya hidup yang bersih dengan tingkat kehidupan ekonomi yang wajar, maka anggota-anggota organisasi tersebut akan cenderung untuk bergaya hidup yang sama. b) Tidak Adanya Kultur Organisasi Yang Benar Kultur atau budaya organisasi biasanya akan mempunyai pengaruh yang sangat kuat kepada anggota-anggota organisasi tersebut terutama pada kebiasaannya,

cara

pandangnya,

dan

sikap

dalam

menghadapi

suatu

keadaan.Kebiasaan tersebut akan menular ke anggota laindan kemudian perbuatan tersebut akan dianggap sebagai kulturdilingkungan yang bersangkutan. c) Sistem Akuntabilitas di Instansi Pemerintah Kurang Memadai Pada organisasi dimana setiap unit organisasinya mempunyai sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai yang kemudian setiap penggunaan sumber dayanya selalu dikaitkan dengan sasaran yang harus dicapai tersebut, maka setiap unsur kuantitas dan kualitas sumber daya yang tersedia akan selalu dimonitor dengan baik. d) Kelemahan Sistem Pengendalian Manajemen Pada organisasi di mana pengendalian manajemennya lemah akan lebih banyak pegawai yang melakukan korupsi dibandingkan pada organisasi yang pengendalian manajemennya kuat. Seorang pegawai yang mengetahui bahwa sistem pengendalian manajemen pada organisasi di mana dia bekerja lemah, maka akan timbul kesempatan atau peluang baginya untuk melakukan korupsi.

e) ManajemenCenderung Menutupi Korupsi Di Dalam Organisasinya

Pada umumnya jajaran manajemen organisasi di mana terjadi korupsi enggan membantu mengungkapkan korupsi tersebut walaupun korupsi tersebut sama sekali tidak melibatkan dirinya. 3. Aspek Masyarakat Tempat Individu dan Organisasi Berada a) Nilai-Nilai Yang berlaku Di Masyarakat Ternyata Kondusif Untuk Terjadinya Korupsi Korupsi mudah timbul karena nilai-nilai yang berlaku di masyarakat kondusif untuk terjadinya hal itu. Misalnya, banyak anggota masyarakat yang dalam pergaulan sehari-harinya ternyata dalam menghargai seseorang lebih didasarkan pada kekayaan yang dimiliki orang yang bersangkutan. b) Masyarakat Kurang Menyadari Bahwa Yang Paling Dirugikan Oleh Setiap Praktik Korupsi Adalah Masyarakat Sendiri Masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa apabila terjadi perbuatan korupsi, maka pihak yang akan paling dirugikan adalah negara atau pemerintah.Masyarakat kurang menyadari bahwa apabila negara atau pemerintah yang dirugikan, maka secara pasti hal itu juga merugikanmasyarakat sendiri. c) Masyarakat Kurang Menyadari Bahwa Masyarakat Sendiri Terlibat Dalam Setiap Praktik Korupsi d) Masyarakat Kurang Menyadari Bahwa Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Hanya Akan Berhasil Kalau Masyarakat Ikut Aktif Melakukannya

Sementara,berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan oleh bagian Litbang Harian Kompas menunjukkan bahwa penyebab perilaku korupsi, yaitu:  Didorong oleh motif-motif ekonomi, yakni ingin memiliki banyak uang dengan cara cepat meski memiliki etos kerja yang rendah.  Rendahnya moral  Penegakan hukum yang lemah

D. Jenis - Jenis Korupsi

Menurut Alatas (1987) dari segi tipologi, membagi korupsi ke dalam tujuh jenis yang berlainan, yaitu: 1. Korupsi Transaktif (transactive corruption). Menunjuk kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima, demi keuntungan kedua belah pihak. 2. Korupsi Yang Memeras (extortive corruption). Menunjuk adanyapemaksaan kepada pihak pemberi untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya atau hal-hal yang dihargainya. 3. Korupsi Investif (investive corruption). Pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akandiperoleh dimasa yang akan datang. 4. Korupsi Perkerabatan (nepotistic corruption). Penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku. 5. Korupsi Defensive (defensive corruption). Korban

korupsi

dengan

pemerasan.

Korupsinya

adalah

dalam

mempertahankan diri. 6. Korupsi 7. Otogenik (autogenic corruption). Korupsi yang dilakukan oleh seseorang seorang diri. 8. Korupsi Dukungan (supportive corruption). Korupsi yang dilakukan untuk memperkuat korupsi yang sudah ada.

Korupsi dilihat dari proses terjadinya perilaku korupsi, sebagai berikut :

rangka

1. Graft, Yaitu korupsi yang bersifat internal. Korupsi ini terjadi karena mereka mempunyai kedudukan dan jabatan di kantor tersebut. Dengan wewenangnya para bawahan tidak dapat menolak permintaan atasannya. 2. Bribery (penyogokan, penyuapan). Tindakan korupsi yang melibatkan orang lain di luar dirinya (instansinya). Tindakan ini dilakukan dengan maksud agar dapat mempengaruhi objektivitas dalam membuat keputusan atau membuat keputusan yang dibuat akan menguntungkan pemberi, penyuap atau penyogok. 3. Nepotisme Tindakan korupsi berupa kecenderungan pengambilan keputusan yang tidak berdasar pada pertimbangan objektif, rasional, tapi didasarkan atas pertimbangan “nepotis” dan “kekerabatan”.

Sedangkan korupsi bila dilihat dari sifat korupsinya dibedakan menjadi dua yaitu: 1) Korupsi Individualis Penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu atau beberapa orang dalam suatu organisasi dan berkembang suatu mekanisme muncul, hilang dan jika ketahuan pelaku korupsi akan terkena hukuman yang bisa disudutkan, dijauhi, dicela, dan bahkan diakhiri nasib karirnya. 2) Korupsi Sistemik Korupsi yang dilakukan oleh sebagian besar (kebanyakan) orang dalam suatu organisasi (melibatkan banyak orang).

E. Dampak Tindakan Korupsi 1) Runtuhnya akhlak, moral, integritas, dan religiusitasbangsa 2) Adanya efek buruk bagi perekonomian negara. 3) Korupsi memberikontribusi bagi matinya etos kerja masyarakat. 4) Terjadinya eksploitasi sumberdaya alam oleh segelintir orang. 5) Memiliki dampak sosial dengan merosotnya human capital

F. Strategi Mencegah dan Memberantas Korupsi 1.

Strategi Preventif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Setiap penyebab yang terindikasi harus dibuat upaya preventifnya, sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi. Disamping itu perlu dibuat upaya yang dapat meminimalkan peluang untuk melakukan korupsi dan upaya ini melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaanya agar dapat berhasil dan mampu mencegah adanya korupsi.

2. Strategi Deduktif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan tepat. Dengan dasar pemikiran ini banyak sistem yang harus dibenahi, sehingga sistem-sistem tersebut akan dapat berfungsi sebagai aturan yang cukup tepat memberikan sinyal apabila terjadi suatu perbuatan korupsi. Hal ini sangat membutuhkan adanya berbagai disiplin ilmu baik itu ilmu hukum, ekonomi maupun ilmu politik dan sosial. 3.

Strategi Represif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Dengan dasar pemikiran ini proses penanganan korupsi sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sampai dengan peradilan perlu dikaji untuk dapat disempurnakan di segala aspeknya, sehingga proses penanganan

tersebut

dapat

dilakukan

secara

cepat

dan

tepat.

Namun

implementasinyaharus dilakukan secara terintregasi. Bagi pemerintah banyak pilihan yang dapat dilakukan sesuai dengan strategi yang hendak dilaksanakan.

BAB III

PENUTUP A. Kesimpulan Korupsi berasal dari bahasa Latin: corruption dari kata kerja corrumpere berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Adapun arti terminologinya, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sementara, disisi lain, korupsi (corrupt, corruptie, corruption) juga bisa bermakna kebusukan, keburukan, dan kebejatan.. Intinya, korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan publik atau pemilik untuk kepentingan pribadi. Adapun faktor penyebab korupsi yaitu : sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, penghasilan kurang mencukupi kebutuhan hidup yang wajar, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup konsumtif, malas atau tidak mau bekerja keras, ajaran-ajaran agama kurang diterapkan secara benar, dan lain sebagainya. Kemidian dampak dari tindakan korupsi adalah :  Runtuhnya akhlak, moral, integritas, dan religiusitasbangsa  Adanya efek buruk bagi perekonomian negara.  Korupsi memberikontribusi bagi matinya etos kerja masyarakat.  Terjadinya eksploitasi sumberdaya alam oleh segelintir orang.

B. Saran Dengan adanya makalah ini semoga dapat dijadikan sebagai acuan bagi perawat atau mahasiswa/I diseluruh Indonesia khususnya mahasiswa/i keperawatan dalam memberantas korupsi di Indonesia agar menjadi lebih baik disemua bidang terutama kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Thania, Rasjidi.2004.Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum.Bandung: Citra Aditya Ermansjah, Djaja.2010.Memberantas Korupsi Bersama KPK.Jakarta: Sinar Grafika Santoso, Ibnu.2011. Memburu Tikus-Tikus Otonom. Yogyakarta: Gava Media