Korupsi

Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere = busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus|politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsurunsur sebagai berikut: • • • •

perbuatan melawan hukum; penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana; memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, diantaranya: • • • • •

memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan); penggelapan dalam jabatan; pemerasan dalam jabatan; ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara); menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kriminalitas|kejahatan. Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.

Kondisi yang mendukung munculnya korupsi

•

• • • • • • • • • •

Konsentrasi kekuasan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik. Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal. Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar. Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan "teman lama". Lemahnya ketertiban hukum. Lemahnya profesi hukum. Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa. Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil. Rakyat yang cuek, tidak tertarik, atau mudah dibohongi yang gagal memberikan perhatian yang cukup ke pemilihan umum. Ketidakadaannya kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan atau "sumbangan kampanye".

Dampak negatif [sunting] Demokrasi Korupsi menunjukan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan; korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum; dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidak-seimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengkikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.

[sunting] Ekonomi

Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena

kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Walaupun ada yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi, konsensus yang baru muncul berkesimpulan bahwa ketersediaan sogokan menyebabkan pejabat untuk membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru. Dimana korupsi menyebabkan inflasi ongkos niaga, korupsi juga mengacaukan "lapangan perniagaan". Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien. Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktek korupsi, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah. Para pakar ekonomi memberikan pendapat bahwa salah satu faktor keterbelakangan pembangunan ekonomi di Afrika dan Asia, terutama di Afrika, adalah korupsi yang berbentuk penagihan sewa yang menyebabkan perpindahan penanaman modal (capital investment) ke luar negeri, bukannya diinvestasikan ke dalam negeri (maka adanya ejekan yang sering benar bahwa ada diktator Afrika yang memiliki rekening bank di Swiss). Berbeda sekali dengan diktator Asia, seperti Soeharto yang sering mengambil satu potongan dari semuanya (meminta sogok), namun lebih memberikan kondisi untuk pembangunan, melalui investasi infrastruktur, ketertiban hukum, dan lain-lain. Pakar dari Universitas Massachussetts memperkirakan dari tahun 1970 sampai 1996, pelarian modal dari 30 negara sub-Sahara berjumlah US $187 triliun, melebihi dari jumlah utang luar negeri mereka sendiri. [1] (Hasilnya, dalam artian pembangunan (atau kurangnya pembangunan) telah dibuatkan modelnya dalam satu teori oleh ekonomis Mancur Olson). Dalam kasus Afrika, salah satu faktornya adalah ketidak-stabilan politik, dan juga kenyataan bahwa pemerintahan baru sering menyegel aset-aset pemerintah lama yang sering didapat dari korupsi. Ini memberi dorongan bagi para pejabat untuk menumpuk kekayaan mereka di luar negeri, diluar jangkauan dari ekspropriasi di masa depan.

[sunting] Kesejahteraan umum negara Korupsi politis ada dibanyak negara, dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas. Satu contoh lagi adalah bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaanperusahaan kecil (SME). Politikus-politikus "pro-bisnis" ini hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar yang memberikan sumbangan besar kepada kampanye pemilu mereka.

[sunting] Bentuk-bentuk penyalahgunaan Korupsi mencakup penyalahgunaan oleh pejabat pemerintah seperti penggelapan dan nepotisme, juga penyalahgunaan yang menghubungkan sektor swasta dan pemerintahan seperti penyogokan, pemerasan, campuran tangan, dan penipuan.

[sunting] Penyogokan: penyogok dan penerima sogokan Korupsi memerlukan dua pihak yang korup: pemberi sogokan (penyogok) dan penerima sogokan. Di beberapa negara, budaya penyogokan mencakup semua aspek hidup seharihari, meniadakan kemungkinan untuk berniaga tanpa terlibat penyogokan. Negara-negara yang paling sering memberikan sogokan pada umumnya tidak sama dengan negara-negara yang paling sering menerima sogokan. Duabelas negara yang paling kurang korupsinya, menurut survey persepsi (anggapan ttg korupsi oleh rakyat) oleh Transparansi Internasional di tahun 2001 adalah sebagai berikut (disusun menurut abjad): Australia, Kanada, Denmark, Finlandia, Islandia, Luxemburg, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Singapura, Swedia, dan Swiss Menurut survei persepsi korupsi , tigabelas negara yang paling korup adalah (disusun menurut abjad): Azerbaijan, Bangladesh, Bolivia, Kamerun, Indonesia,Irak, Kenya, Nigeria, Pakistan, Rusia, Tanzania, Uganda, dan Ukraina Namun demikian, nilai dari survei tersebut masih diperdebatkan karena ini dilakukan berdasarkan persepsi subyektif dari para peserta survei tersebut, bukan dari penghitungan langsung korupsi yg terjadi (karena survey semacam itu juga tidak ada)

[sunting] Sumbangan kampanye dan "uang lembek" Di arena politik, sangatlah sulit untuk membuktikan korupsi, namun lebih sulit lagi untuk membuktikan ketidakadaannya. Maka dari itu, sering banyak ada gosip menyangkut politisi. Politisi terjebak di posisi lemah karena keperluan mereka untuk meminta sumbangan keuangan untuk kampanye mereka. Sering mereka terlihat untuk bertindak hanya demi keuntungan mereka yang telah menyumbangkan uang, yang akhirnya menyebabkan munculnya tuduhan korupsi politis.

[sunting] Tuduhan korupsi sebagai alat politik

Sering terjadi di mana politisi mencari cara untuk mencoreng lawan mereka dengan tuduhan korupsi. Di Republik Rakyat Cina, fenomena ini digunakan oleh Zhu Rongji, dan yang terakhir, oleh Hu Jintao untuk melemahkan lawan-lawan politik mereka.

[sunting] Mengukur korupsi Mengukur korupsi - dalam artian statistik, untuk membandingkan beberapa negara, secara alami adalah tidak sederhana, karena para pelakunya pada umumnya ingin bersembunyi. Transparansi Internasional, LSM terkemuka di bidang anti korupsi, menyediakan tiga tolok ukur, yang diterbitkan setiap tahun: Indeks Persepsi Korupsi (berdasarkan dari pendapat para ahli tentang seberapa korup negara-negara ini); Barometer Korupsi Global (berdasarkan survei pandangan rakyat terhadap persepsi dan pengalaman mereka dengan korupsi); dan Survei Pemberi Sogok, yang melihat seberapa rela perusahaan-perusahaan asing memberikan sogok. Transparansi Internasional juga menerbitkan Laporan Korupsi Global; edisi tahun 2004 berfokus kepada korupsi politis. Bank Dunia mengumpulkan sejumlah data tentang korupsi, termasuk sejumlah Indikator Kepemerintahan http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi_di_Indonesia Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik . Bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan . Dalam seluruh penelitian perbandingan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati posisi paling rendah. Perkembangan korupsi di Indonesia juga mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang melihat peringkat Indonesia dalam perbandingan korupsi antar negara yang tetap rendah. Hal ini juga ditunjukkan dari banyaknya kasus-kasus korupsi di Indonesia. Halaman ini memuat daftar kasus korupsi di Indonesia. • • • • •

Kasus dugaan korupsi Soeharto: dakwaan atas tindak korupsi di tujuh yayasan Pertamina: dalam Technical Assistance Contract dengan PT Ustaindo Petro Gas Bapindo: pembobolan di Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) oleh Eddy Tansil HPH dan dana reboisasi: melibatkan Bob Hasan, Prajogo Pangestu, sejumlah pejabat Departemen Kehutanan, dan Tommy Soeharto. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI): penyimpangan penyaluran dana BLBI

•

Abdullah Puteh: korupsi APBD.

http://id.wikipedia.org/wiki/Kasus-kasus_korupsi_di_Indonesia

Jika korupsi harta dijadikan masalah besa sekarang inir, maka seyogyanya, korupsi aqidah, korupsi iman, korupsi konsep al-Quran, korupsi konsep etika dan hukum Islam, seharusnya juga menjadi agenda serius. Upaya sebagian kalangan untuk melepaskan etika dari agama dan membangun “ethic without religion” adalah upaya yang salah dan rapuh. Etika tanpa agama akan berakhir dengan kekacauan. Ketika itulah akan muncul anggapan umum, bahwa korupsi bahaya buat masyarakat, tetapi zina – dan semua yang mendorong ke arah perzinaan, seperti pornografi – dianggap bukan hal yang bahaya. Wartawan, Farid Gaban, pernah menulis di Harian Republika berjudul “Negeri Vampire” untuk korupsi dalam semua sektor kehidupan di Indonesia. Kamis, (15 Januari 2004), dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah mendeklarasikan Gerakan Nasional Anti-korupsi. Menurut Din Syamsuddin, wakil ketua PP Muhammadiyah, gerakan tersebut merupakan gerakan moral untuk memberikan rasa berani kepada masyarakat dan penegak hukum supaya berani mengungkapkan dan menangani kasus-kasus korupsi. Dalam jangka panjang, gerakan itu bertujuan menguatkan basis budaya dan pendidikan antikorupsi dengan memberdayakan masyarakat. Peristiwa ini sungguh hal yang menggembirakan dalam perkembangan sosial-politik di Indonesia di awal tahun 2004. Menjelang pemilu 2004, gerakan antikorupsi semakin meningkat. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK), yang memiliki kewenangan besar dalam upaya pemberantasan kasus korupsi, pun sudah dibentuk. Sepertinya, seluruh bangsa Indonesia sudah sepakat, bahwa korupsi memang harus diberantas. Keterlibatan organisasi dan tokoh-tokoh agama semakin menambah kuatnya gaung gerakan antikorupsi. Banyak konglomerat dan juga mantan pejabat yang sudah dijebloskan ke penjara, gara-gara kasus korupsi. Namun, mungkin, lebih banyak lagi yang belum disentuh hukum. Bahkan ada yang mungkin tak tersentuh hukum atau kebal hukum. Yang hebat lagi, jika ada yang melakukan korupsi sambil terus berkampanye melawan korupsi dan rajin berceramah tentang perlunya menegakkan hukum. Semua orang Indonesia tahu, korupsi sudah menjadi bagian dan gaya hidup kita. Kata Ketua Muhammadiyah, M. Syafii Maarif, korupsi sudah menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa. Di sekolah, universitas, kantor pemerintah, pelabuhan, dan sebagainya, ada korupsi. Datanglah ke bandara Soekarno Hatta untuk bepergian ke luar negeri. Biasanya,

tak lama, akan ada yang datang menawarkan jasa untuk mengurus fiskal senilai Rp 800.000. Hemat Rp 200.000 dari tarif resmi. “Kita juga tidak tahu Pak, uang itu larinya kemana?” kata seorang petugas, mempertanyakan kemana larinya uang fiskal yang Rp 1 jt. Di mana-mana! Sekolah dikatakan gratis, tidak ada pungutan. Itu omongan pejabat. “Tanya saja ke Pak Menteri,” kata seorang guru sekolah dasar ketika dikonfirmasi, bahwa tidak ada uang pungutan untuk siswa baru. Mau mengurus dokumen jalur cepat, ada tarifnya sendiri. Mau agak lambat, ada tarifnya. Belum lama, saya mengurus satu dokumen. Biasanya selesai 5-6 hari. Orang yang antri di depan saya minta selesai hari itu juga. Petugas dengan cepat menyetujui, tapi bayarnya naik hampir dua kali lipat. Begitu mau masuk kantor pemerintah itu, sejumlah orang sudah mendekati saya, dan menawarkan jasa, kalau dokumen mau selesai hari ini, bisa dia uruskan. Padahal, di beberapa bagian dinding di kantor itu banyak ditempeli pengumuman yang melarang berurusan dengan calo. Di berbagai kantor itu pun sudah disediakan berbagai keperluan pengunjung, yang harganya bisa dua, tiga, atau empat kali harga di toko-toko umum. Tidak ada pilihan, harus beli. Seorang wartawan, Farid Gaban, pernah menulis sebuah essay indah di Harian Republika berjudul “Negeri Vampire”. Di negara itu, semua elemen terlibat proses saling menghisap dan saling melukai. Jika dia di peras dalam satu sektor kehidupan, maka dia akan membalas memeras pada sektor yang dia kuasai. Dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah, terjadi lingkaran vampire, saling menghisap dan menindas. Korupsi di Indonesia memang mengerikan. Namun, karena sudah menjadi bagian dan gaya hidup, banyak yang merasa biasa-biasa saja. Tengoklah prestasi korupsi negara kita. Meskipun laporan Transparansi Internasional tidak dapat dibenarkan 100 persen, tetapi inilah yang diekspose di dunia internasional. Tahun 1996 Indonesia masuk peringkat keenam negara terkorup dari 85 negara yang disurvei, setelah Nigeria, Tanzania, Honduras, Paraguay, dan Kamerun. Kemudian tahun 1999 Indonesia naik ke peringkat tiga dari 99 negara yang disurvei setelah Nigeria dan Kamerun. Tahun 2000 Indonesia menempati peringkat kelima sebagai negera terkorup dari 90 negara yang disurvei, setelah Azebaijan, Ukraina, Yugoslavia, dan Nigeria. Tahun 2001 peringkat Indonesia naik ke posisi keempat dari 96 negara yang disurvei. Juga tahun 2002 Indonesia tetap bertahan di peringkat keempat negara terkorupsi dari 102 negara yang disurvei, setelah Bangladesh, Negeria, dan Paraguay. Begitu dahsyatnya korupsi, sehingga turun tangannya NU-Muhammadiyah, tentu diharapkan dapat mengurangi kadarnya yang terlalu tinggi. Dari mana mulainya? Ya sebaiknya dari tubuh NU dan Muhammadiyah sendiri. Setelah itu dari para ulama dan tokoh-tokoh agama, lalu para pejabat tinggi, mulai Presiden, menteri, dan seterusnya. Ibda’ binafsika. Mulai dari diri sendiri. Tokoh-tokoh organisasi keagamaan yang terindikasi korupsi, segera dinonaktifkan, dan jika terbukti, tidak diakui sebagai warga organisasi tersebut. Begitulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw dalam membangun satu masyarakat Islam teladan. Beliau saw

sudah mengingatkan, bahwa hancurnya satu bangsa akan terjadi jika bangsa itu memberikan kelonggaran kepada para elite-nya untuk melakukan pelanggaran hukum, sementara rakyat jelata, diberikan sanksi hukum yang tegas jika melanggar. Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya hancurlah orang-orang sebelum kamu. Sebab, jika ada orang-orang besar (elite) mencuri, maka mereka dibiarkan saja. Tetapi jika yang mencuri adalah kaum yang lemah (rakyat jelata), maka dijatuhi hukuman potong tangan. Demi Allah, yang jiwaku berada di tangan-Nya, andaikan Fatimah binti Muhammad (SAW) mencuri, maka pasti akan aku potong tangannya.” (HR Ahmad, Muslim, dan Nasai). Sumpah semacam itu perlu dibudayakan oleh para elite negara. Almarhum Hartono Mardjono pernah mengajukan gagasan “sumpah laknat” untuk para hakim, sebelum memutuskan perkara, yang bunyinya kira-kira: “Demi Allah, jika saya bersikap tidak adil dalam memutuskan perkara ini, maka Ya Allah, kutuklah aku!” Para calon Presiden, seyogyanya diminta bersumpah semacam itu, “Demi Allah, kalau aku korupsi, maka Ya Allah kutuklah aku dan keluargaku.” Jika para tokoh NU dan Muhammadiyah bersumpah: “Demi Allah, jika ada warga Muhammadiyah yang korupsi, maka akan kami keluarkan dari organisasi, lalu disambung doa: Ya Allah, kutuklah, laknatlah, para pimpinan dan warga organisasi kami yang korupsi!” maka pengaruhnya Insyaallah akan sangat hebat untuk pemberantasan korupsi. Sebenarnya, ada banyak jenis korupsi yang perlu diberantas. Bukan hanya korupsi harta. Kata korupsi, berasal dari bahasa Latin “corruptus–corrumpere”, yang diartikan dengan “break to pieces, destroy”. Jadi, dari kata asalnya, semua yang menimbulkan kehancuran, bisa disebut dengan istilah “korupsi”. Secara maknawi, istilah in kemudian berkembang dan memiliki makna khusus, terutama yang berkaitan dengan istilah hukum. Hal in sudah banyak dimaklumi. Ada satu jenis korupsi yang jarang disinggung dan diungkapkan, yaitu korupsi ilmu, atau korupsi kebenaran. Prof. Syed Muhammad Nuquib al-Attas dalam karya monumentalnya, berjudul “Prolegomena to The Metaphysics of Islam”, menggunakan istilah “curruption of knowledge” untuk korupsi jenis ini. Ia menulis, bahwa “Our real challenge is the problem of the corruption of knowledge”. Tantangan utama kita adalah problem korupsi ilmu pengetahuan. Problema ini datang dari kerancuan dari dalam maupun yang datang dari pengaruh filsafat, sains, dan ideologi budaya dan peradaban Barat modern. Alatas menekankan faktor penyebaran sekularisasi sebagai penyebab penting kerancuan yang ujungnya adalah krisis kebenaran dan krisis identitas. Kerancuan ilmu memang jauh lebih serius dampaknya dibandingkan “kejahilan”. Ulama atau cendekiawan yang menyebarkan ilmu yang salah akan berdampak buruk kepada masyarakat. Besarnya pengaruh budaya dan peradaban Barat – termasuk dalam tradisi keilmuan–telah menyeret dunia ke jurang kehancuran yang luar biasa seriusnya. Secara ekonomi, politik, budaya, lingkungan, pertahanan-keamanan, dunia sekarang berada di jurang kehancuran. Semua in berawal dari kerancuan ilmu. Barat yang mewarisi tradisi Yunani, Kristen, dan juga peradaban Islam, telah melakukan proses sekularisasi dalam

seluruh apek kehidupan, memisahkan ilmu pengetahuan dari Tuhan. Ini akibat trauma yang mendalam mereka terhadap warisan sejarah mereka sendiri, terutama ketika agama Kristen mendominasi kehidupan dan berlaku sewenang-wenang. Sampai-sampai pada abad ke-18, di Eropa muncul fenomena yang dinamakan “anticlericalism” (anti-pendeta). Trauma terhadap agama begitu mendalam. Terutama dengan alat kekuasaan (institusi) Gereja yang bernama Inquisisi. Sampai-sampai mantan biarawati, bernama Karen Armstrong menulis, bahwa salah satu institusi Kristen yang paling jahat adalah Inquisisi. (Most of us would agree that one of the most evil of all Christian institutions was the Inquisition, which was an instrument of terror in the Catholic Church until the end of seventeenth century. Its methods were also used by Protestants to persecute and control the Catholics in their countries. (Lihat, Karen Armstrong, Holy War: The Crusades and Their Impact on Today’s World, (London: McMillan London Limited, 1991). Owen Chadwick, dalam bukunya, The Secularization of the European Mind in the Nineteenth Century, (New York: Cambridge University Press, 1975), mengungkap sebuah ungkapan populer ketika itu, yang menunjukkan fenomena anti-clericalism di kalangan masyarakat Eropa: “Beware of a women if you are in front of her, a mule if you are behind it, and a priest wether you are in front or behind.” (Hati-hatilah terhadap wanita, jika berada di depannya; hati-hatilah terhadap bagal jika berada dibelakangnya; dan hati-hatilah terhadap pendeta baik kamu di depan atau di belakangnya). Peter de Rosa, dalam bukunya, Vicars of Christ: The dark Side of the Papacy, membuka bukunya itu dengan petikan surat Lord Acton, tahun 1887, yang ditujukan kepada seorang penguasa Gereja, Bishop Mandell Creighton. Isinya antara lain: “All power tends to corrupt; absolute power corrupts absolutely.” Robert Held, dalam bukunya, “Inquisition”, memuat foto-foto dan lukisan-lukisan yang sangat mengerikan tentang kejahatan Inquisisi yang dilakukan tokoh-tokoh Gereja ketika itu. Dia paparkan lebih dari 50 jenis dan model alat-alat siksaan yang sangat brutal, seperti pembakaran hidup-hidup, pencungkilan mata, gergaji pembelah tubuh manusia, pemotongan lidah, alat penghancur kepala, dan berbagai alat dan model siksaan lain yang sangat brutal. Ironisnya lagi, sekitar 85 persen korban penyiksaan dan pembunuhan adalah wanita. Antara tahun 1450-1800, diperkirakan antara dua-empat juta wanita dibakar hidup-hidup di dataran Katolik maupun Protestan Eropa. Fenomena Barat modern inilah yang memunculkan orang-orang yang terang-terangan anti-Kristen. Jika sebelumnya, para cendekiawan yang dipandang mengancam Gereja, maka pada abad-abad ke-19 dan seterusnya, bermunculan cendekiawan yang sekuler, agnostik, atau atheis. Ide liberalisasi, yang arti asalnya, adalah bebas dari segala batasan (free from restraint), mendominasi Eropa abad ke-19. Sampai-sampai mereka benar-benar tidak ingin melibatkan agama dalam kehidupan mereka sehari-hari, selain Sebago masalah individual. Dalam dunia sains pun diusahakan sekuat mungkin terlepas dari unsur-unsur agama. Sampai-sampai Teori Darwin, yang sebenarnya bukan teori ilmiah, terus dipertahankan sebagai mitos dalam dunia ilmiah dan diajarkan di sekolah-sekolah melalui mata ajaran Biologi, termasuk di negeri-negeri Muslim.

Korupsi besar-besaran dalam dunia ilmu pengetahuan, melalui proses sekularisasi inilah yang kemudian ditularkan dan diajarkan kepada kaum Muslim. Dalam sejarah peradaban Islam, fenomena seperti in tidak ditemukan. Para ulama dan cendekiawan Muslim di masa lalu adalah orang-orang yang tidak memisahkan berbagai jenis ilmu pengetahuan. Meskipun al-Ghazali membagi ilmu pengetahuan, menjadi ilmu dunia dan ilmu-ilmu syariat, tetapi beliau menekankan aspek fardhu ain dan fardhu kifayah dalam penelaahan ilmu. Seorang Muslim wajib menguasai ilmu-ilmu fardhu ain dan sekaligus bagi orangorang tertentu yang dikaruniai Allah kemampuan akal yang tinggi, berkewajiban mengembangkan jenis-jenis ilmu pengetahuan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Maka, tidak heran, jika para ilmuwan Muslim terdahulu, yang memiliki kepakaran tinggi di bidang sains, adalah para ulama yang mendalam pemahaman mereka tentang al-Quran, hadith, fiqih, dan sebagainya. Tradisi Islam tidak menginginkan manusia terkotak-kotak menjadi “spesialis” yang hanya tahu bidangnya saja, dan tidak tahu ilmu-ilmu lainnya. Prof. Dr. Wan Moh Nor Wan Daud, guru besar di ISTAC-IIUM, menulis buku yang komporehensif berjudul “Budaya Ilmu”, yang isinya antara lain membandingkan perbedaan konsep budaya ilmu antar berbagai peradaban, seperti budaya ilmu dalam masyarakat Yunani, Cina, India, Yahudi, Barat, dan Islam. Dalam tradisi Yunani, misalnya, seperti dikatakan Robert M. Huchins, bekas Presiden dan conselor University of Chicago, bahwa di Athens: “pendidikan merupakan matlamat (tujuan.pen.) utama masyarakat. Kota raya me ndidik manusia. Manusia di Athens dididik oleh budaya, oleh paideia.” Namun, meskipun berbudaya ilmu, masyarakat Yunani mengabaikan akhlak – satu ciri budaya ilmu yang berbeda dengan budaya llmu dalam Islam. Demonsthenes, seorang filosof Yunani, mengungkap pandangan kaum cerdik pandai tetapi pintar menjustifikasi amalan tidak berakhlak: “Kami mempunyai institusi pelacuran kelas tinggi (courtesans) untuk keseronokan (keindahan. Pen.), gundik untuk kesihatan harian tubuh badan, dan istri untuk melahirkan zuriat halal dan untuk menjadi penjaga rumah yang dipercayai.” Satu konsep menarik yang diajukan penulis buku in adalah konsep “integratif” – disamping konsep “Islamisasi”. Penulis mengkritik keras konsep “spesialisasi sempit” yang membutakan ilmuwan dari khazanah keilmuan bidang-bidang lain. Ia menekankan perlunya menjelmakan sifat keilmuan yang multi-disciplinary dan inter-disciplinary. Spesialiasi yang membutakan terhadap bidang lain, menurut Jose Ortega Y, filosof Spanyol yang berpengaruh besar selepas Nietszche, telah melahirkan “manusia biadab baru” (a new barbarian). Tradisi keilmuan yang menghasilkan “manusia barbar” inilah yang tidak dikenal dalam tradisi Islam. Inilah jenis korupsi yang sangat serius dan perlu juga diberi perhatian besar oleh para tokoh dan organisasi keagamaan. Kerancuan, kekacauan, dan kekeliruan dalam memahami ilmu, menjadi pangkal kerancuan dan kehancuran satu peradaban. Jika korupsi harta dijadikan masalah besar, maka seyogyanya, korupsi aqidah, korupsi iman, korupsi konsep al-Quran, korupsi konsep etika dan hukum Islam, seharusnya juga menjadi agenda serius. Upaya sebagian kalangan untuk melepaskan etika dari agama dan membangun “ethic without religion” adalah upaya yang salah dan rapuh.

Etika tanpa agama akan berakhir dengan kekacauan. Ketika itulah akan muncul anggapan umum, bahwa korupsi bahaya buat masyarakat, tetapi zina – dan semua yang mendorong ke arah perzinaan, seperti pornografi – dianggap bukan hal yang bahaya. Malah dikatakan, bahwa zina adalah “hak hiduk dan hak untuk bekerja”, karena tidak merugikan orang lain. Inilah tradisi keilmuan Yunani yang diwarisi Barat sekuler dan kemudian ditularkan ke dunia Islam. Bahkan, dalam legenda Yunani, para Dewa pun berseingkuh dengan manusia. Cupid, anak Dewa Venus, terpikat oleh kecantikan seorang gadis bernama Psyche dan akhirnya memboyongnya ke istana dewa. (Hidayatullah) Kita berikan dukungan besar kepada NU dan Muhammadiyah untuk melakukan pemberantasan korupsi. Tahniah. Semoga suks Diarsipkan di bawah: Adian Husaini,MA, Seputar pemikiran islam — iaaj @ 8:19 am http://idrusali85.wordpress.com/2007/10/25/juga-perlu-diberantas-korupsi-aqidah-imanetika-hukum-islam-dan-konsep-al-quran-2/

EDITORIAL Korupsi Indonesia adalah negara yang 89% penduduknya beragama Islam. Dalam peringkat korupsi negara-negara di dunia yang dibuat oleh salah satu lembaga pemantau korupsi internasional, Indonesia menempati urutan ketiga negara paling tinggi korupsinya di dunia, bahkan urutan pertama di Asia. Apa atinya data tersebut? Dalam logika yang sederhana, kalau dua pernyataan di atas dianggap sebagai premis mayor dan premis minor, maka akan menghasilkan konklusi sebagai berikut; Negara yang 89% penduduknya muslim adalah negara yang paling korup di Asia, dan juara ketiga korupsi di dunia. Tapi benarkah demikikan? Benarkah Islam mengajarkan budaya korupsi? Tentu saja dengan tegas kita akan mengatakan tidak. Kita akan dengan lantang menyatakan bahwa dalam Qur’anpun Allah dengan tegas melarang pedagang yang mengurangi kadar timbangannya. Lalu siapa yang salah? Islamnya, muslimnya, atau Indonesianya? Ibda’ binafsik, begitu Nabi Saw bersabda. Kalau mau jujur, mungkin diri kita sendiri pernah, atau bahkan sering, menikmati hasil korupsi. Mungkin juga kita sendiri yang melakukan korupsi itu. Kalau kita sudah mampu jujur pada diri sendiri, dan ternyata kita memang benar pernah melakukannya, maka sudah saatnya kita mengutuk hal itu, lalu memulai kehidupan baru tanpa korupsi, sekecil apapun. Percayalah, tidak ada yang mampu mengubah perilaku kita kecuali diri kita sendiri. Anick H. Tohari

KAJIAN Anti Korupsi dalam Perspektif Islam “Tidak ada penyebab ketidakadilan dan kekejaman yang lebih besar daripada

korupsi, karena penyuapan menghancurkan baik iman maupun negara.” Sari Mehmed Pasha

Pengantar Salah satu kenyataan yang secara sadar dinilai buruk dan merusak, tetapi berulang kali dilakukan oleh banyak orang di negeri ini adalah “korupsi”. Dan korupsi di negeri ini bukan lagi soal moral dan hukum semata, melainkan adalah persoalan sistem yang telah mengakar sedemikian rupa. Hal lain yang menyebabkan korupsi tumbuh-subur di negeri ini adalah lemahnya penegakan hukum. Hingga hari ini, belum ada koruptor dihukum setimpal dengan perbuatannya. Oleh karenanya bisa dipahami jika keterpurukan Indonesia ke dalam multikrisis ini dinilai oleh banyak pihak akibat korupsi yang terus menerus dilakukan ke semua alokasi keuangan, termasuk ke alokasi dana bantuan presiden dan dana non-bugeter lainnya. Tulisan berikut tak bermaksud menawarkan “jalan keluar” atas kompleksitas soal korupsi, melainkan sekadar ingin menyodorkan pandangan-tegas Islam atas korupsi. Pandangan ini rasanya penting dikemukakan ke hadapan publik selain menunjukkan ketegasan Islam anti korupsi, juga membuka mata umat Islam sendiri karena tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar koruptorkoruptor di negeri ini beragama Islam.

Apa itu Korupsi? Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin corruptio, secara harfiah korupsi berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Meskipun kurang tepat, korupsi seringkali disamakan sengan suap (risywah), yakni sebagai “perangsang (seorang pejabat pemerintah) berdasarkan itikad buruk agar ia melakukan pelanggaran kewajibannya.” Suapan sendiri diartikan sebagai “hadiah, penghargaan, pemberian atau keistimewaan yang dianugerahkan atau dijanjikan dengan tujuan merusak pertimbangan atau tingkah laku, terutama dari seorang dalam kedudukan terpercaya (sebagai pejabat pemerintah).” Dalam kitab Hâsyiah Ibn ‘Abidin, suapan (risywah) dipahami sebagai sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim, pejabat pemerintah atau lainnya supaya orang itu mendapatkan kepastian hukum atau memperoleh keinginannya. Pada intinya korupsi adalah pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan. Jika kita pegangi pengertian ini, maka tradisi korupsi telah merambah ke seluruh dimensi kehidupan manusia.

Pandangan dan Sikap Islam Pandangan dan sikap Islam terhadap korupsi sangat tegas: haram dan melarang. Banyak argumen mengapa korupsi dilarang keras dalam Islam. Selain karena secara prinsip bertentangan dengan misi sosial Islam, menegakkan keadilan sosial dan kemaslahatan semesta. Korupsi dinilai sebagai tindakan pengkhianatan dari amanat yang diterima dan pengrusakan yang serius terhadap bangunan sistem yang bertanggungjawab. Oleh karena itu, baik al-Qur’an, al-Hadits maupun ijmâ’ al-‘ulamâ menunjukkan

pelarangannya secara tegas. Dalam al-Qur’an, misalnya, dinyatakan: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (cara berbuat) dosa padahal kamu mengetahui.” Dalam ayat yang lain disebutkan: “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara batil, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu…” Sedangkan dalam al-Hadits lebih konkret lagi, dinyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Allah melaknati penyuap dan penerima suap dalam proses hukum.” Dalam redaksi lain, dinyatakan: “Rasulullah SAW melaknati penyuap, penerima suap, dan perantara dari keduanya (Al-Hadits). Secara mendasar, Islam memang sangat anti korupsi. Yang dilarang dalam Islam bukan saja perilaku korupnya, melainkan juga pada setiap pihak yang ikut terlibat dalam kerangka terjadinya tindakan korupsi itu. Bahkan kasus manipulasi dan pemerasan juga dilarang secara tegas, dan masuk dalam tindakan korupsi. Ibn Qudamah dalam al-Mughnî menjelaskan bahwa “memakan makanan haram” itu identik dengan korupsi. Zamakhsyari dalam tafsir al-Kasysyaf juga menyebut hal yang sama. Umar Ibn Khaththab berkata: “menyuap seorang hakim” adalah tindakan korupsi. Dalam sejarah Islam sering dikutip kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, salah seorang Khalifah Bani Umayyah. Beliau adalah figur unik di tengah-tengah para pemimpin yang korup dalam komunitas istana. Ia sangat ketat mempertimbangkan dan memilah-milah antara fasilitas negara dengan fasilitas pribadi dan keluarga. Keduanya tidak pernah dan tidak boleh dipertukarkan. Pada suatu malam, Khalifah Umar bin Abdul Aziz berada di kamar istana melakukan sesuatu berkaitan dengan urusan negara. Tiba-tiba salah seorang anaknya mengetuk pintu ingin menemui bapaknya. Sebelum masuk, ditanya oleh Khalifah, “Ada apa malam-malam ke sini?” “Ada yang ingin dibicarakan dengan bapak”, jawab anaknya. “Urusan keluarga atau urusan negara?” tanya balik Khalifah. “Urusan keluarga,” tegas anaknya. Seketika itu, Khalifah mematikan lampu kamarnya dan mempersilakan anaknya masuk. “Lho, kok lampunya dimatikan,” tanya anaknya sambil keheranan. “Ini lampu negara, sementara kita mau membicarakan urusan keluarga, karena itu tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” demikian jawab Khalifah. Sang anak pun mengiyakannya. Itulah sekelumit cerita tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam upayanya untuk menegakkan pemerintahan yang bersih bebas korupsi melalui sikapsikap yang bertanggungjawab dengan menghindari pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan diri, kelompok, dan keluarganya. Adakah pemimpin sekarang seperti Umar bin Abdul Aziz? Marzuki Wahid. Staf Pengajar Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, Peneliti pada LAKPESDAM-NU Jakarta

RENUNGAN Gula yang Meracuni Semut

Kreditor internasional (IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia) selama 32 tahun memberi pinjaman kepada rezim Orde Baru yang dalam prakteknya digunakan untuk menindas rakyat, memperkaya diri serta kroninya. Tragisnya, kesalahan rezim ini diteruskan oleh rezim berikutnya dengan menambah jumlah utang yang menumpuk dengan utang baru. Pada dasarnya, berutang adalah hal wajar bagi sebuah negara. Negara seperti Vatikan, juga pernah berutang pada para saudagar kaya di Venesia, Genoa dan Florence untuk membiayai perang salib dalam misi merebut kota Yerusalem. Negara yang termasuk maju pun pernah berutang untuk membiayai kebutuhan perang atau teknologi senjata saat perang dingin. Apalagi negara berkembang seperti Indonesia, dimana untuk menjamin pertumbuhan, kekurangan modal investasi dalam negeri harus ditutupi dengan utang. Dengan total utang mencapai 1.400 triliun, nyaris tidak ada ruang bagi negara ini untuk bisa membangun. Setiap tahun, ibaratnya anggaran negara habis terpakai untuk mencicil utang dan biaya rutin seperti membayar gaji pegawai negeri. Tahukah masyarakat bahwa tanpa disadari mereka juga harus menanggung beban utang tersebut ? Dengan adanya beban seperti diatas, porsi pembiayaan pembangunan dalam negeri akan berkurang. Yang kini telah dirasakan oleh masyarakat adalah meningkatnya berbagai pungutan/pajak, subsidi terhadap berbagai sektor dikurangi atau dicabut. Pencabutan subsidi pelayanan kesehatan masyarakat misalnya, berdampak pada menurunnya kondisi kesehatan bayi dan anak-anak. Kalkulasi kasar menunjukkan bahwa setiap penduduk harus membayar $ 45 atau sekitar Rp. 4 Juta kepada kreditor internasional dan hanya menerima $ 2 atau sekitar Rp.20 ribu untuk pelayanan kesehatan. Akibat dari penurunan pelayanan dasar kesehatan tersebut, Indonesia menghadapi ancaman generasi yang hilang. Data UNICEF menunjukkan bahwa setiap tahunnya 2 juta bayi dan juga sekitar 800 bayi yang baru lahir, menderita kekurangan gizi dan kekurangan bobot badan (Infid, 2001). Terakhir, demokrasi harus dipakai untuk mengawal agar pembangunan ekonomi bisa berjalan lebih baik. Dengan kebebasan yang kita miliki, kita harus mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan dalam pemanfaatan sumber daya yang sangat terbatas ini. Padahal seperti kata ekonom Peru, Hernando de Soto, negeri ini kaya akan sumber daya alam, namun itu hanya dalam bentuk modal mati. Tugas kita bersama menjadikan potensi itu menjadi modal yang bisa mensejahterakan bangsa.[] Ubaidillah Sadewa

I tentang LS-ADI I redaksi I dialog I jaringan I depan I

copyright@LS-ADIOnline 2002 Jl. Semanggi II No. 44 Gang Kubur Cempaka Putih Ciputat 15412 Telp/ Faks. 021-9227463 untuk informasi lebih lanjut hubungi [email protected]

Di Indonesia, korupsi agaknya telah menjadi persoalan yang amat kronis. Ibarat penyakit, korupsi dikatakan telah menyebar luas ke seantero negeri dengan jumlah yang dari tahun ke tahun cenderung semakin meningkat. Hasil riset yang dilakukan oleh berbagai lembaga, juga menunjukkan bahwa tingkat korupsi di negeri yang penduduknya mayoritas muslim ini termasuk yang paling tinggi di dunia. Korupsi yang selama ini berjalan memiliki metode yang jelas, yaitu buat pendapatan sekecil mungkin dan buat pengeluaran sebesar mungkin. Bentuknya beraneka ragam, pelakunya pun bermacam-macam. Ada korupsi yang dilakukan oleh pemegang kebijakan. Misalnya, mereka menentukan dibangunnya suatu proyek yang sebenarnya tidak perlu atau memang perlu tapi di tempat lain, menentukan kepada siapa proyek harus jatuh, menentukan jenis investasi pada perusahaan hampir bangkrut milik pejabat, dan mengharuskan BUMN bekerja sama dengan perusahaan swasta tertentu tanpa memperhatikan faktor ekonomis. Korupsi juga dilakukan pada pengelolaan uang negara seperti uang yang belum/sementara tidak dipakai sering diinvestasikan dalam bentuk deposito, bunganya mereka ambil, bahkan seringkali mereka mendapat premi dari bank; BUMN pengelola uang pensiunan atau asuransi menginvestasikan uang tersebut untuk kepentingan pribadi,atau bahkan di perusahaannya pribadi. Korupsi juga kerap terjadi pada pengadaan dalam bentuk membeli barang yang sebenarnya tidak perlu untuk memperoleh komisi, membeli dengan harga lebih tinggi dengan cara mengatur tender, membeli barang dengan kualitas dan harga tertentu tetapi barang yang diterima kualitasnya lebih rendah, selisih harganya masuk ke saku pejabat, atau barang dan jasa yang dibeli tidak diterima seluruhnya, sebagiannya digunakan oleh pejabat. Begitu pula korupsi terjadi pada penjualan barang dan jasa, pengeluaran, dan penerimaan. Walhasil, korupsi di Indonesia telah menggurita. Wajar selama kurun lima tahun terakhir, Indonesia menduduki tidak kurang dari peringkat kelima negara terkorup. Korupsi tentu saja sangat merugikan keuangan negara. Di samping itu, korupsi yang biasanya diiringi dengan kolusi, juga membuat keputusan yang diambil oleh pejabat negara menjadi tidak optimal. Korupsi juga makin menambah kesenjangan akibat memburuknya distribusi kekayaan. Bila sekarang kesenjangan kaya dan miskin sudah demikian menganga, maka korupsi makin melebarkan kesenjangan itu karena uang terdistribusi secara tidak sehat (tidak mengikuti kaidah-kaidah ekonomi sebagaimana mestinya). Koruptor makin kaya, rakyat yang miskin makin miskin. Akibat lainnya, karena uang gampang diperoleh, sikap konsumtif jadi terangsang. Tidak ada dorongan ke pola produktif, sehingga timbul inefisiensi dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi. Pengusutan Korupsi, Suatu Kewajiban Korupsi adalah suatu jenis perampasan terhadap harta kekayaan rakyat dan negara dengan cara memanfaatkan jabatan demi memperkaya diri. Dibantah atau tidak, korupsi memang dirasakan keberadaannya oleh masyarakat. Ibarat penyakit, korupsi dikatakan telah menyebar luas ke seantero negeri. Terlepas dari itu semua, korupsi apa pun jenisnya merupakan perbuatan yang haram. Nabi saw. menegaskan: “Barang siapa yang merampok dan merampas, atau mendorong perampasan, bukanlah dari golongan kami (yakni bukan dari umat Muhammad saw.)” (HR Thabrani dan al- Hakim). Adanya

kata-kata laisa minna, bukan dari golongan kami, menunjukkan keharaman seluruh bentuk perampasan termasuk korupsi. Lebih jauh lagi, Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadis yang berasal dari ‘Addiy bin ‘Umairah al-Kindy yang bunyinya, “Hai kaum muslim, siapa saja di antara kalian yang melakukan pekerjaan untuk kami (menjadi pejabat/pegawai negara), kemudian ia menyembunyikan sesuatu terhadap kami walaupun sekecil jarum, berarti ia telah berbuat curang. Lalu, kecurangannya itu akan ia bawa pada hari kiamat nanti… . Siapa yang kami beri tugas hendaknya ia menyampaikan hasilnya, sedikit atau banyak. Apa yang diberikan kepadanya dari hasil itu hendaknya ia terima, dan apa yang tidak diberikan janganlah diambil.” Sabdanya lagi, “Siapa saja yang mengambil harta saudaranya (tanpa izin) dengan tangan kanannya (kekuasaan), ia akan dimasukkan ke dalam neraka, dan diharamkan masuk surga.” Seorang sahabat bertanya,“Wahai Rasul, bagaimana kalau hanya sedikit saja?’ Rasulullah saw. menjawab, “Walaupun sekecil kayu siwak” (HR Muslim, an-Nasai, dan Imam Malik dalam al-Muwwatha). Dilihat dari aspek keharamannya, jelas perkara haram tersebut harus dihilangkan, baik ada yang menuntutnya ataupun tidak. Demikian pula kasus korupsi, tanpa ada tuntutan dari rakyat pun sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk mengusut, menyelidiki, dan mengadilinya. Apalagi, ditinjau dari sisi lain, korupsi ini menyangkut perampasan terhadap milik rakyat dan negara. Padahal, yang namanya pemimpin merupakan “pengembala” rakyatnya. Kata Nabi saw., “Sesungguhnya pemimpin itu (imam) adalah pengembala, dan ia pasti dimintai pertanggungjawabannya tentang apa yang digembalakan itu.” Bila ditafakuri karakter pengembala, maka akan tampak bahwa sang pengembala ia akan mencari makanan untuk gembalaannya, bila sakit diobati, ada nyamuk dibuatkan api unggun, dan bila tubuhnya kotor dimandikan di sungai. Artinya, hal-hal yang merupakan kebutuhannya dipenuhi dan hal-hal yang membahayakannya dicegah dan dilawan. Realitanya, harta yang dikorupsi merupakan harta rakyat dan negara. Bila dibiarkan, rakyatlah yang akan mendapatkan kerugian finansial. Yang semestinya rakyat yang menikmati, gara-gara korupsi rakyat menjadi setengah mati. Seorang pemimpin sejati, pasti tidak akan membiarkan kondisi seperti ini. Bila tidak, ia telah berkhianat terhadap akad sebelum ia menjadi pemimpin. Padahal, Allah Swt. di dalam terjemahan surat alMaa-idah (5): 1 menyatakan, “Hai orang-orang yang beriman tepatilah akad-akadmu … .” Ada suatu teladan dari Umar bin Khaththab. Di dalam kitab Thabaqat, Ibnu Sa’ad mengetengahkan kesaksian asy-Syi’bi yang mengatakan, “Setiap mengangkat pemimpin, Khalifah Umar selalu mencatat kekayaan orang tersebut. Selaain itu, bila meragukan kekayaan seorang penguasa atau pejabat, ia tidak segan-segan menyita jumlah kelebihan dari kekayaan yang layak baginya, yaang sesuai dengan gajinya.” Tampak jelas bahwa sikap Umar bin Khaththab progresif dalam mengusut kasus korupsi. Beliau tidak menunggu terlebih dahulu tuntutan dari rakyat. Selain itu, sederhana sekali rumus yang diberikan beliau. Bila kekayaan yang ada sekarang tidak mungkin diperoleh dengan gaji yang didapatkan selama sekian lama menjabat, pasti kelebihan kekayaannya tersebut

hasil korupsi. Jelaslah, diperlukan sikap tegas dan serius dari pemerintah untuk mengusut, menyelidiki, dan mengadili orang yang diduga melakukan korupsi karena ini merupakan kewajibannya. Pemberantasan Korupsi Perspektif Syariat Sesungguhnya terdapat niat cukup besar untuk mengatasi korupsi. Bahkan, telah dibuat satu tap MPR khusus tentang pemberantasan KKN, tapi mengapa tidak kunjung berhasil? Tampak nyata bahwa penanganan korupsi tidak dilakukan secara komprehensif, sebagaimana ditunjukkan oleh syariat Islam berikut: Pertama, sistem penggajian yang layak. Aparat pemerintah harus bekerja dengan sebaikbaiknya. Hal itu sulit berjalan dengan baik bila gaji tidak mencukupi. Para birokrat tetaplah manusia biasa yang mempunyai kebutuhan hidup serta kewajiban untuk mencukup nafkah keluarga. Agar bisa bekerja dengan tenang dan tidak mudah tergoda berbuat curang, mereka harus diberikan gaji dan tunjangan hidup lain yang layak. Berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan hidup aparat pemerintah, Rasul dalam hadis riwayat Abu Dawud berkata, “Barang siapa yang diserahi pekerjaan dalam keadaan tidak mempunyai rumah, akan disediakan rumah, jika belum beristri hendaknya menikah, jika tidak mempunyai pembantu hendaknya ia mengambil pelayan, jika tidak mempunyai hewan tunggangan (kendaraan) hendaknya diberi. Adapun barang siapa yang mengambil selainnya, itulah kecurangan”. Kedua, larangan menerima suap dan hadiah. Hadiah dan suap yang diberikan seseorang kepada aparat pemerintah pasti mengandung maksud agar aparat itu bertindak menguntungkan pemberi hadiah. Tentang suap Rasulullah berkata, “Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap” (HR Abu Dawud). Tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Rasul berkata, “Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur” (HR Imam Ahmad). Suap dan hadiah akan berpengaruh buruk pada mental aparat pemerintah. Aparat bekerja tidak sebagaimana mestinya. Di bidang peradilan, hukum ditegakkan secara tidak adil atau cenderung memenangkan pihak yang mampu memberikan hadiah atau suap. Ketiga, perhitungan kekayaan. Setelah adanya sikap tegas dan serius, penghitungan harta mereka yang diduga terlibat korupsi merupakan langkah berikutnya. Menurut kesaksian anaknya, yakni Abdullah bin Umar, Khalifah Umar pernah mengalkulasi harta kepala daerah Sa’ad bin Abi Waqash (Lihat Tarikhul Khulafa). Putranya ini juga tidak luput kena gebrakan bapaknya. Ketika Umar melihat seekor unta gemuk milik anaknya di pasar, beliau menyitanya. Kenapa? Umar tahu sendiri, unta anaknya itu gemuk karena digembalakan bersama-sama unta-unta milik Baitul Mal di padang gembalaan terbaik. Ketika Umar menyita separuh kekayaan Abu Bakrah, orang itu berkilah “ Aku tidak bekerja padamu “. Jawab Khalifah, “Benar, tapi saudaramu yang pejabat Baitul Mal dan bagi hasil tanah di Ubullah meminjamkan harta Baitul Mal padamu untuk modal bisnis !” (lihat Syahidul Aikral). Bahkan, Umar pun tidak menyepelekan penggelapan meski sekedar pelana unta (Lihat Kitabul Amwal).

Apa yang dilakukan Umar merupakan contoh baik bagaimana harta para pejabat dihitung, apalagi mereka yang disinyalir terlibat korupsi. Seluruh yayasan, perusahaan-perusahaan, ataupun uang yang disimpan di bank-bank dalam dan luar negeri semuanya diusut. Kalau perlu dibuat tim khusus yang independen untuk melakukannya, seperti halnya Muhammad bin Maslamah pernah diberi tugas khusus oleh Umar untuk hal tersebut. Baru setelah itu, dibuktikan lewat pengadilan. Di dalam buku Ahkamul Bayyinat, Syekh Taqiyyuddin menyatakan bahwa pembuktian itu bisa berupa pengakuan dari si pelaku, sumpah, kesaksian, dan dokumentasi tertulis. Kaitannya dengan dokumentasi tertulis ini Allah Swt. menegaskan di dalam al-Quran, “Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya. Hendaklah penulis di antara kalian menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya…” (QS al-Baqarah [2]: 282). Bila dicermati, penulisan dokumen ini sebenarnya merupakan bukti tentang siapa yang berhak dan apa yang terjadi. Oleh karena kata “maka tuliskanlah (faktubuh)” dalam ayat tersebut umum, maka mencakup semua muamalah dan semua dokumen termasuk perjanjian, katabelece, keputusan pemerintah yang dibuatnya, dan lain-lain. Di samping itu, pembuktian pun dilakukan dengan pembuktian terbalik. Bila semua bukti yang diajukan tidak diterima oleh terdakwa, maka terdakwa itu harus membuktikan dari mana harta itu diperoleh dan harus pula menunjukkan bahwa hartanya itu bukan hasil korupsi. Hal ini bisa dilihat dari apa yang dicontohkan oleh Umar bin Khaththab. Ketika Umar menyita separuh kekayaan Abu Bakrah, orang itu berkilah, “ Aku tidak bekerja padamu “. Jawab Khalifah, “Benar, tapi saudaramu yang pejabat Baitul Mal dan bagi hasil tanah di Ubullah meminjamkan harta Baitul Mal padamu untuk modal bisnis !” Setelah itu, Abu Bakrah tidak dapat membuktikan bahwa dakwaan Umar tersebut salah. Ia tidak dapat menunjukkan bahwa hartanya itu bukan hasil nepotisme. Akhirnya, Umar pun tetap pada putusannya (Lihat Syahidul Aikral). Cara inilah yang sekarang dikenal dengan istilah pembuktian terbalik yang sebenarnya sangat efektif mencegah aparat berbuat curang. Tapi anehnya cara ini ditentang untuk dimasukkan dalam perundangundangan. Keempat, teladan pemimpin. Khalifah Umar menyita sendiri seekor unta gemuk milik putranya, Abdullah bin Umar, karena kedapatan digembalakan bersama di padang rumput milik Baitul Mal Negara. Hal ini dinilai Umar sebagai bentuk penyalahgunaan fasilitas negara. Demi menjaga agar tidak mencium bau secara tidak hak, Khalifah Umar bin Abdul Azis sampai menutup hidungnya saat membagi minyak kesturi kepada rakyat. Dengan teladan pemimpin, tindak penyimpangan akan mudah terdeteksi sedari dini. Penyidikan dan penyelidikan tindak korupsi pun tidak sulit dilakukan. Tapi bagaimana bila justru korupsi dilakukan oleh para pemimpin? Semua upaya apa pun menjadi tidak ada artinya sama sekali. Kelima, hukuman setimpal. Pada galibnya, orang akan takut menerima risiko yang akan mencelakaan dirinya. Hukuman dalam Islam memang berfungsi sebagai zawajir (pencegah). Artinya, dengan hukuman setimpal atas koruptor, diharapkan orang akan

berpikir sekian kali untuk melakukan kejahatan itu. Dalam Islam, tindak korupsi bukanlah seperti pencurian biasa yang pelakunya dipotong tangannya. “Perampas, koruptor, dan pengkhianat tidak dikenakan hukuman potong tangan” (HR Ahmad, Ashabus Sunan, dan Ibnu Hibban). Akan tetapi, termasuk jarîmah (kejahatan) yang akan terkenai ta’zir. Bentuknya bisa berupa hukuman tasyh’ir (berupa pewartaan atas diri koruptor – dulu diarak keliling kota, sekarang bisa lewat media massa). Berkaitan dengan hal ini, Zaid bin Khalid al-Juhaini meriwayatkan Rasulullah pernah memerintahkan para sahabat untuk menshalati seorang rekan mereka yang gugur dalam pertempuran Hunain. Mereka, para sahabat, tentu saja heran, karena seharusnya seorang yang syahid tidak disembahyangi. Rasul kemudian menjelaskan, “Sahabatmu ini telah berbuat curang di jalan Allah.” Ketika Zaid membongkar perbekalan almarhum, ia menemukan ghanimah beberapa permata milik kaum yahudi seharga hampir 2 dirham (lihat al- Muwwatha ). Atau, bisa juga sampai hukuman kurungan. Menurut Abdurrahman al-Maliki dalam kitab Nidzamul ‘Uqubat fil Islam (hlm. 190), hukuman kurungan koruptor mulai 6 bulan sampai 5 tahun. Namun, masih dipertimbangkan banyaknya uang yang dikorup. Bila mencapai jumlah yang membahayakan ekonomi negara, koruptor dapat dijatuhi hukuman mati. Keenam, kekayaan keluarga pejabat yang diperoleh melalui penyalahgunaan kekuasaan diputihkan oleh kepala negara (Khalifah) yang baru. Caranya, kepala negara menghitung kekayaan para pejabat lama lalu dibandingkan dengan harta yang mungkin diperolehnya secara resmi. Bila dapat dibuktikan dan ternyata terdapat kenaikan yang tidak wajar, seperti dilakukan Umar, kepala negara memerintahkan agar menyerahkan semua kelebihan itu kepada yang berhak menerimanya. Bila harta kekayaan itu diketahui siapa pemiliknya yang sah, maka harta tersebut–katakanlah tanah–dikembalikan kepada pemiliknya. Sementara itu, apabila tidak jelas siapa pemiliknya yang sah, harta itu dikembalikan kepada kas negara (Baitul Mal). Namun, bila sulit dibuktikan, seperti disebut di dalam buku Tarikhul Khulafa, Khalifah Umar bin Khaththab membagi dua kekayaan mereka bila terdapat kelebihan dari jumlah semula, yang separuh diambil untuk diserahkan ke Baitul Mal dan separuh lagi diberikan kepada mereka. Ketujuh, pengawasan masyarakat. Masyarakat dapat berperan menyuburkan atau menghilangkan korupsi. Masyarakat yang bermental instan akan cenderung menempuh jalan pintas dalam berurusan dengan aparat dengan tak segan memberi suap dan hadiah. Adapun masyarakat yang mulia akan turut mengawasi jalannya pemerintahan dan menolak aparat yang mengajaknya berbuat menyimpang. Demi menumbuhkan keberanian rakyat mengoreksi aparat, Khalifah Umar di awal pemerintahannya menyatakan, “Apabila kalian melihatku menyimpang dari jalan Islam, maka luruskan aku walaupun dengan pedang”. Dengan pengawasan masyarakat, korupsi menjadi sangat sulit dilakukan. Bila ditambah dengan teladan pemimpin, hukuman yang setimpal, larangan pemberian suap dan hadiah, serta dengan pembuktian terbalik dan gaji yang mencukupi, insya Allah korupsi dapat diatasi dengan tuntas. Inilah pentingnya seruan penerapan syariat Islam guna menyelesaikan segenap problem yang dihadapi negeri ini, termasuk dalam pemberantasan korupsi. Karena itu, selamatkan Indonesia dan seluruh umat dengan syariat.[]

Sumber: HTI online Ditulis dalam artikel Lepas http://khalidwahyudin.wordpress.com/2008/06/24/syariat-islam-dalam-pemberantasankorupsi/

Islam dan Jalan Pemberantasan Korupsi May 19th, 2004 in KUMPULAN ARSIP e-SYARIAH, SISTEM EKONOMI SYARIAH | 1 Comment » oleh: Ismail Yusanto Korupsi di Indonesia agaknya telah menjadi persoalan yang amat kronis. Ibarat penyakit, korupsi telah menyebar luas ke seantero negeri dengan jumlah yang dari tahun ke tahun cenderung semakin meningkat serta modus yang makin beragam. Hasil riset yang dilakukan oleh berbagai lembaga, juga menunjukkan bahwa tingkat korupsi di negeri yang penduduknya mayoritas muslim ini termasuk yang paling tinggi di dunia. Bahkan koran Singapura, The Straits Times, sekali waktu pernah menjuluki Indonesia sebagai the envelope country, karena segala hal bisa dibeli, entah itu lisensi, tender, wartawan, hakim, jaksa, polisi, petugas pajak atau yang lain. Pendek kata segala urusan semua bisa lancar bila ada “amplop”. Korupsi tentu saja sangat merugikan keuangan negara. Kwik Kian Gie, Ketua Bappenas, menyebut lebih dari Rp 300 triliun dana dari penggelapan pajak, kebocoran APBN, maupun penggelapan hasil sumberdaya alam, menguap masuk ke kantong para koruptor. Dana ratusan triliun itu tentu sangat besar. Untuk menyelamatkan subsidi BBM yang hanya sekitar Rp 15 triliun saja, pemerintah terpaksa harus menaikkan harga BBM yang akibatnya tentu memukul 200 juta rakyat Indonesia yang kebanyakan masih hidup pas-pasan. Di samping itu, korupsi yang biasanya diiringi dengan kolusi, juga membuat keputusan yang diambil oleh pejabat negara menjadi tidak optimal. Heboh privatisasi sejumlah BUMN, lahirnya perundang-undangan aneh semacam UU Energi, juga RUU SDA, impor gula dan beras dan sebagainya dituding banyak pihak sebagai kebijakan yang sangat kolutif karena di belakangnya ada motivasi korupsi. Korupsi juga makin menambah kesenjangan akibat memburuknya distribusi kekayaan. Bila sekarang kesenjangan kaya dan miskin sudah demikian menganga, maka korupsi makin melebarkan kesenjangan itu karena uang terdistribusi secara tidak sehat (tidak mengikuti kaedah-kaedah ekonomi sebagaimana mestinya). Koruptor makin kaya, yang miskin makin miskin. Akibat lainnya, karena uang gampang diperoleh, sikap konsumtif jadi terangsang. Tidak ada dorongan ke pola produktif, sehingga timbul inefisiensi dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi. Mencari jalan memberantas korupsi Sesungguhnya telah ada niat cukup besar untuk mengatasi korupsi. Bahkan telah dibuat satu Tap MPR khusus tentang pemberantasan KKN, tapi mengapa tidak kunjung berhasil? Tampak nyata bahwa penanganan korupsi tidak dilakukan secara komprehensif, setengah hati, dan tidak sungguh-sungguh. Ini terlihat dari tak adanya keteladanan dari pemimpin dan sedikit atau rendahnya pengungkapan kejahatan korupsi sementara masyarakat tahu bahwa korupsi terjadi di mana-mana.

Kini, masyarakat tentu sangat menantikan upaya-upaya manjur untuk mengatasi salah satu problem besar negara ini. Pertanyaannya, bagaimana upaya itu harus dilakukan? Secara khusus, jalan apa yang bisa diberikan Islam sebagai agama yang paling banyak dianut oleh penduduk negeri ini dan mungkin juga paling banyak dianut oleh para koruptor, agar benarbenar kerahmatan yang dijanjikan bisa benar-benar terwujud? Berdasarkan kajian terhadap berbagai sumber, didapatkan sejumlah cara sebagaimana ditunjukkan oleh syariat Islam. Pertama, sistem penggajian yang layak. Aparat pemerintah harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan itu sulit berjalan dengan baik bila gaji mereka tidak mencukupi. Para birokrat tetaplah manusia biasa. Rasul dalam hadis riwayat Abu Dawud berkata, “Barang siapa yang diserahi pekerjaan dalam keadaan tidak mempunyai rumah, akan disediakan rumah, jika belum beristri hendaknya menikah, jika tidak mempunyai pembantu hendaknya ia mengambil pelayan, jika tidak mempunyai hewan tunggangan (kendaraan) hendaknya diberi. Dan barang siapa mengambil selainnya, itulah kecurangan (ghalin)”. Oleh karena itu, harus ada upaya pengkajian menyeluruh terhadap sistem penggajian dan tunjangan di negeri ini. Kedua, larangan menerima suap dan hadiah. Hadiah dan suap yang diberikan seseorang kepada aparat pemerintah pasti mengandung maksud tertentu, karena buat apa memberi sesuatu bila tanpa maksud di belakangnya, yakni bagaimana agar aparat itu bertindak menguntungkan pemberi hadiah. Saat Abdullah bin Rawahah tengah menjalankan tugas dari Nabi untuk membagi dua hasil bumi Khaybar separo untuk kaum muslimin dan sisanya untuk orang Yahudi datang orang Yahudi kepadanya memberikan suap berupa perhiasan agar ia mau memberikan lebih dari separo untuk orang Yahudi. Tawaran ini ditolak keras oleh Abdullah bin Rawahah, “Suap yang kalian tawarkan adalah haram, dan kaum muslimin tidak memakannya”. Mendengar ini, orang Yahudi berkata, “Karena itulah (ketegasan Abdullah) langit dan bumi tegak” (Imam Malik dalam al-Muwatta’). Tentang suap Rasulullah berkata, “Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap” (HR. Abu Dawud). Tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Rasul berkata, “Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur” (HR Imam Ahmad). Nabi sebagaimana tersebut dari hadis riwayat Bukhari mengecam keras Ibnul Atabiyah lantaran menerima hadiah dari para wajib zakat dari kalangan Bani Sulaym. Suap dan hadiah akan berpengaruh buruk pada mental aparat pemerintah. Aparat bekerja tidak sebagaimana mestinya sampai dia menerima suap atau hadiah. Ketiga, perhitungan kekayaan. Orang yang melakukan korupsi, tentu jumlah kekayaannya akan bertambah dengan cepat. Meski tidak selalu orang yang cepat kaya pasti karena telah melakukan korupsi. Bisa saja ia mendapatkan semua kekayaannya itu dari warisan, keberhasilan bisnis atau cara lain yang halal. Tapi perhitungan kekayaan dan pembuktian terbalik sebagaimana telah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab menjadi cara yang bagus untuk mencegah korupsi. Semasa menjadi khalifah, Umar menghitung kekayaan para pejabat di awal dan di akhir jabatannya. Bila terdapat kenaikan yang tidak wajar, yang bersangkutan, bukan jaksa atau orang lain, diminta membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya itu didapat dengan cara yang halal. Bila gagal, Umar memerintahkan pejabat itu menyerahkan kelebihan harta dari jumlah yang wajar kepada Baitul Mal, atau membagi dua kekayaan itu separo untuk yang bersangkutan dan sisanya untuk negara. Cara inilah yang sekarang dikenal dengan istilah pembuktian terbalik yang sebenarnya sangat efektif mencegah aparat berbuat curang. Tapi anehnya cara bagus ini justru ditentang oleh para anggota DPR untuk dimasukkan dalam perundang-undangan. Pembuktian material di depan pengadilan oleh jaksa yang selama ini lazim dilakukan terbukti selalu gagal mengungkap tindak korupsi, karena mana ada koruptor meninggalkan jejak, misal bukti transfer, kuitansi, cek atau lainnya?

Keempat, teladan pemimpin. Pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila para pemimpin, terlebih pemimpin tertinggi, dalam sebuah negara bersih dari korupsi. Dengan takwa, seorang pemimpin melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah. Dengan takwa pula, ia takut melakukan penyimpangan, karena meski ia bisa melakukan kolusi dengan pejabat lain untuk menutup kejahatannya, Allah SWT pasti melihat semuanya dan di akhirat pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Di sinilah diperlukan keteladanan dari para pemimpin itu. Khalifah Umar menyita sendiri seekor unta gemuk milik puteranya, Abdullah bin Umar, karena kedapatan digembalakan bersama di padang rumput milik Baitul Mal. Hal ini dinilai Umar sebagai bentuk penyalahgunaan fasilitas negara. Demi menjaga agar tidak mencium bau secara tidak hak, khalifah Umar bin Abdul Azis sampai menutup hidungnya saat membagi minyak kesturi kepada rakyat. Dengan teladan pemimpin, tindak penyimpangan akan mudah terdeteksi sedari dini. Kelima, hukuman setimpal. Pada galibnya, orang akan takut menerima risiko yang akan mencelakakan dirinya, termasuk bila ditetapkan hukuman setimpal kepada para koruptor. Berfungsi sebagai pencegah (zawajir), hukuman setimpal atas koruptor diharapkan membuat orang jera dan kapok melakukan korupsi. Dalam Islam, koruptor dikenai hukuman ta’zir berupa tasyhir atau pewartaan (dulu dengan diarak keliling kota, sekarang mungkin bisa ditayangkan di televisi seperti yang pernah dilakukan), penyitaan harta dan hukuman kurungan, bahkan sampai hukuman mati. Keenam, pengawasan masyarakat. Masyarakat dapat berperan menyuburkan atau menghilangkan korupsi. Demi menumbuhkan keberanian rakyat mengoreksi aparat, khalifah Umar di awal pemerintahannya menyatakan, “Apabila kalian melihatku menyimpang dari jalan Islam, maka luruskan aku walaupun dengan pedang”. Tampak dengan jelas bahwa Islam melalui syariatnya telah memberikan jalan yang sangat gamblang dalam pemberantasan korupsi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih. Di sinilah pentingnya seruan penegakan syariat Islam. Jurubicara Hizbut Tahrir Indonesia

REPUBLIKA, 21 Nopember 2003

http://jurnal-ekonomi.org/2004/05/19/islam-dan-jalan-pemberantasan-korupsi/

Syariat Islam dalam Pemberantasan Korupsi - June 27, 2008 Indonesia memang ’surga’ para koruptor. Entah mengapa, tindakan haram korupsi seolah-olah telah menjadi ’kebiasaan’ sebagian pejabat kita. Korupsi sudah merajalela. Menurut Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), M Syamsa Ardisasmita, berbeda dengan penanganan kasus korupsi sebelumnya pada tahun 1999-2004, kasus korupsi lebih banyak terjadi di DPRD. Tercatat ada 23 kasus korupsi di KPK yang melibatkan anggota DPRD di berbagai provinsi. “Sekarang kebanyakan kasus korupsi melibatkan kepala daerah,” katanya. Dari kebanyakan kasus yang ditangani KPK, 73 persen di antaranya adalah kasus korupsi yang terjadi pada proyek pengadaan barang dan jasa. Contoh kasus yang melibatkan kepala daerah: korupsi APBD dengan tersangka Walikota Medan Abdillah dan wakilnya Ramli Lubis; mantan Walikota Makassar Amiruddin Maula yang telah divonis 4 tahun dalam kasus korupsi pengadaan mobil pemadam; Bupati (non aktif)

Kutai Kartanegara Syaukani HR yang divonis 2,5 tahun penjara terkait 4 kasus korupsi dana APBD. (Persda-network, 1/4/2008) Di departemen pelayanan publik, kasus korupsi juga banyak terungkap. KPK telah memukan indikasi korupsi di Bea Cukai. KPK menyatakan, empat pegawai Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Tanjungpriok, Jakarta Utara, diindikasi melakukan suap. Selain penyuapan, penggeledahan KPK bersama pihak Bea Cukai di KPU Bea Cukai Tanjungpriok mendapati modus baru suap: menggunakan kurir seperti satpam, tukang parkir, dan petugas kebersihan. Bahkan tempat ibadah pun menjadi lokasi para koruptor bertransaksi. (Liputan6 SCTV, 3/6/2008,). Yang lebih mengerikan, para anggota dewan, yang seharusnya membuat aturan untuk ’meminimalisasi’ korupsi, justru dengan ’akal bulusnya’ mengotak-atik aturan untuk melegalkan korupsinya. Setelah sebelumnya menangkap tangan Al-Amin Nur Nasution, anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PPP, KPK juga menahan anggota Komisi IV DPR terkait dengan kasus dugaan korupsi dalam alih fungsi lahan hutan, yakni anggota Fraksi Partai Demokrat, Sarjan Tahir. Mereka diduga terkait dengan dugaan menerima suap pengalihan fungsi hutan lindung di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Sarjan ditahan terkait kasus dugaan korupsi dalam alih fungsi hutan mangrove seluas 600 hektar untuk Pelabuhan Tanjung Api-api di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. (Detik.com, 3/5/2008). Lebih mengerikan lagi, aparat penegak hukum, yang seharusnya menjadi ’pemburu’ koruptor, justru menjadi ’backing’ koruptor. Terungkapnya ’main mata’ aparat Kejaksaan Agung dengan Artalyta telah membongkar kebobrokan aparat penegak hukum di Indonesia. Kejasaan Agung sebagai departemen yang diberi amanah untuk memberantas gurita korupsi di negeri ini justru ’bermain-main’ perkara korupsi kelas kakap. Kita pun sudah tahu, keluarnya SP3 perampokan harta negara lewat BLBI yang dilakukan oleh Samsul Nursalim di BDNI ternyata ’buah karya’ aparat kejaksaan sendiri. Tidak tanggung-tanggung, jual beli perkara dan ’backing’ aparat ini melibatkan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kemas Yahya Rahman, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Untung Uji Santoso, dan Jaksa Agung Muda Intelijen Wisnu Subroto. Ketiga orang itu disebut-sebut dalam rekaman telepon terdakwa Artalyta dengan petinggi kejaksaan. (Liputan6.com, 16/6/2008,). Sungguh ironis! Akar Masalah Gaji yang rendah kerap dituding sebagai penyebab utama merajalelanya korupsi di Indonesia. Namun, studi Bank Dunia membantah argumen tersebut. Deon Filmer (Bank Dunia) dan David L Lindauer (Wellesley College) dalam World Bank Working Paper No. 2226/2001 yang berjudul, “Does Indonesia Have a Low Pay Civil Service,” menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan pegawai negeri 42% lebih tinggi dibandingkan dengan swasta. (Media Indonesia, 2/62001). Walhasil, gaji rendah yang selama ini dijadikan alasan semakin merajalelanya korupsi di Indonesia adalah tidak benar. Jika demikian, lalu apa penyebab korupsi? Jika ditelesik lebih dalam, ada dua hal mendasar yang menjadi penyebab utama semakin merebaknya korupsi. Pertama: mental aparat yang bobrok. Menurut www.transparansi.or.id, terdapat banyak karakter bobrok yang menghinggapi para koruptor. Di antaranya sifat tamak. Sebagian besar para koruptor adalah orang yang sudah cukup kaya. Namun, karena ketamakannya, mereka masih berhasrat besar

untuk memperkaya diri. Sifat tamak ini biasanya berpadu dengan moral yang kurang kuat dan gaya hidup yang konsumtif. Ujungnya, aparat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Yang lebih mendasar lagi adalah tidak adanya iman Islam di dalam tubuh aparat. Jika seorang aparat telah memahami betul perbuatan korupsi itu haram maka kesadaran inilah yang akan menjadi self control bagi setiap individu untuk tidak berbuat melanggar hukum Allah. Sebab, melanggar hukum Allah, taruhannya sangat besar: azab neraka. Kedua: kerusakan sistem politik dan pemerintahannya. Kerusakan sistem inilah yang memberikan banyak peluang kepada aparatur Pemerintah maupun rakyatnya untuk beramai-ramai melakukan korupsi. Peraturan perundang-undangan korupsi yang ada justru diindikasi ’mempermudah’ timbulnya korupsi karena hanya menguntungkan kroni penguasa; kualitas peraturan yang kurang memadai, peraturan yang kurang disosialisasikan, sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan. (Transparansi.or.id) Selain itu, menurut Sekretaris Jenderal KPK, M Syamsa Ardisasmita, saat ini kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, khususnya yang ditangani oleh KPK, lebih banyak mengusut kepala daerah. Salah satu faktor penyebabnya adalah mahalnya biaya politik untuk menjadi kepala daerah pada proses Pilkada. “Potensinya lewat Pilkada. Karena butuh political cost (biaya politik) tinggi,” kata Syamsa, di KPK. (Persda-network, 1/4/2008). Mahalnya biaya politik ini memicu para gubernur, bupati, walikota bahkan bisa jadi presiden akan bekerja keras untuk ’mengembalikan’ modal politiknya yang selama kampanye telah dikeluarkan. Bukan hanya modalnya, ’keuntungan’ tentu akan diburu juga. Jika sudah demikian, para pejabat publik secara umum akan sangat kecil kemungkinannya memikirkan kesejahteraan rakyat. Mereka hanya akan memikirkan bagaimana mengembalikan modal dan keuntungan politik berikut modal tambahan untuk maju ke pentas pemilihan kepala daerah ataupun presiden berikutnya. Walhasil, sistem politik dan pemerintahan yang ada saat ini memang telah memacu percepatan terjadinya korupsi. Cara Islam Memberantas Korupsi Sistem pencegahan korupsi dalam Islam terbangun dalam sebuah sistem sangat sederhana sehingga sangat efektif. Salah satunya, sebagaimana disitilahkan dalam wacana hukum sekarang, dengan sistem pembuktian terbalik. Pemberantasan korupsi dengan sistem pembuktian terbalik telah dilaksanakan oleh Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. Ketika itu, Abu Hurairah r.a. diangkat menjadi wali (gubernur). Beliau menabung banyak harta dari sumber-sumber yang halal. Mendapatkan informasi tentang hal itu, Amirul Mukminin Khalifah Umar bin alKhaththab ra. memanggil sang Gubernur ke Ibukota Negara Khilafah, Madinah. Sesampai di Kota Madinah al-Munawwarah, Khalifah Umar ra. berkata kepada sang Gubernur, “Hai musuh Allah dan musuh Kitab-Nya! Bukankah engkau telah mencuri harta Allah?”

Gubernur Abu Hurairah ra. Menjawab, ”Amirul Mukminin, aku bukan musuh Allah dan bukan pula musuh Kitab-Nya. Aku justru musuh siapa saja yang memusuhi keduanya. Aku bukanlah orang yang mencuri harta Allah.” Khalifah Umar ra. bertanya kepadanya, ”Lalu dari mana engkau mengumpulkan harta sebesar 10.000 dinar itu?” Abu Hurairah ra. Menjawab, ”Dari untaku yang berkembang pesat dan dari sejumlah pemberian yang berturut-turut datangnya.” Khalifah Umar ra. berkata, ”Serahkan hartamu itu ke Baitul Mal kaum Muslim.” Abu Hurairah ra. segera memberikannya kepada Khalifah Umar ra. Beliau lalu mengangkat kedua tangannya ke langit sambil berkata lirih, ”Ya Allah, ampunilah Amirul Mukminin.” Riwayat di atas menjelaskan beberapa hal. Pertama: harta negara dalam sistem Khilafah pada hakikatnya adalah harta Allah SWT yang diamanatkan kepada para pejabat untuk dijaga dan tidak boleh diambil secara tidak haq. Tindakan mengambil harta negara secara tidak haq adalah tindakan curang yang oleh Khalifah Umar ra. diibaratkan dengan mencuri harta Allah untuk lebih menegaskan keharamannya. Kedua: pejabat yang mengambil harta negara secara tidak haq, oleh Khalifah Umar ra., dicap sebagai musuh Allah dan Kitab-Nya. Sebab, mereka berarti tidak menghiraukan lagi larangan Allah SWT. Allah SWT tidak mengizinkan hal itu: Siapa saja yang berbuat curang, maka pada Hari Kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. (QS Ali Imran [3]: 161). Ketiga: Khalifah sebagai kepala negara harus menjaga pejabat bawahannya jangan sampai ada yang melakukan tindakan curang alias korupsi. Untuk menjaga hal ini, Khalifah Umar ra. membuat prosedur: siapa saja pejabat gubernur maupun walikota yang diangkatnya akan dihitung terlebih dulu jumlah kekayaan pribadinya sebelum diangkat, lalu dihitung lagi saat dia diberhentikan. Jika terdapat indikasi jumlah tambahan harta yang tidak wajar maka beliau menyita kelebihan yang tidak wajar itu atau membagi dua, separuhnya diserahkan kepada Baitul Mal. Wahai Kaum Muslim: Bukankah sudah terlihat begitu nyata, bahwa kerusakan telah merajalela dalam sistem dan orang (pejabat negara)? Kerusakan inilah yang kemudian memacu terjadinya korupsi, yang berujung pada kesengsaraan rakyat. Jika sistem dan orangnya saat ini telah terbukti menyengsarakan rakyat, apakah kita akan membiarkan sistem dan orangnya tetap memimpin negeri ini? Bukankah sudah saatnya kita menggantinya dengan sistem dan orang yang baik, sistem Islam dalam bingkai Daulah Khilafah serta orang-orang yang berkepribadian islami yang senantiasa memegang amanah? Bukankah saatnya Indonesia kita berubah menjadi lebih baik? [] KOMENTAR:

Eep Saefullah Fatah: Dalam kurun 3 tahun Indonesia telah melaksanakan 320 kali Pilkada (tiga hari sekali) (Kompas, 24/6/2008). Demokrasi memang rumit, boros biaya, sarat konflik, dan sering melahirkan para pemimpin yang korup dan tidak memihak rakyat

Aug 12, '08 3:06 AM for everyone Semarak pemberantasan korupsi oleh KPK akhir-akhir ini ternyata belum mampu menghilangkan rasa malu dan dosa para koruptor.Para koruptor tak punya rasa malu dan dosa bahkan mengumbar pesona bak selebriti dengan kerah putihnya tatkala memenuhi panggilan KPK atau menjalani proses pengadilan.Mungkin,oleh karena itu,ada ide untuk mewajibkan para koruptor mengenakan baju napi dan borgol khusus bagi para koruptor agar membuat mereka malu dan jera.Persoalannya,apakah upaya teknis ini efektif ini untuk benar-benar membuat mereka malu,takut dan jera? Baju dan borgol khusus bagi para koruptor hanya tinggal simbol belaka jika tak dibarengi dengan penegakkan hukum berupa sanksi pidana yang seberat-beratnya. Ternyata memang demikian adanya.Gebrakan pemberantasan korupsi oleh KPK belum merambah ranah penegakkan hukum dan sanksi terhadap penjahat kemanusiaan ini.Rata-rata para hakim hanya memvonis koruptor dengan vonis penjara dibawah 4,5 tahun bahkan membebaskan mereka.Padahal mereka layak divonis seumur hidup bahkan mungkin saja hukuman mati. Akibat korupsi mereka,kemiskinan sistemik merajalela di negeri ini.Alhasil,'war on corruption' hanya terasa selama proses penyelidikan tapi harus dipeti-eskan tatkala hakim telah ketok palu tanpa memberikan keadilan bagi rakyat. MeNguRai BeNaNg KuSuT kOrUPsi

INDONESIA,SURGA PARA KORUPTOR Banyak survey yang telah dilakukan terkait dengan tingkat korupsi di Indonesia.Berdasarkan: 1.Survey nasional yang dilakukan oleh 'partnership for governance reform',ditemukan bahwa hampir separuh(48%)pejabat pemerintah menerima pembayaran tak resmi (media indonesia,19/11/2001). 2.Survey internasional yang dilakukan oleh 'political and economic risk consultancy(PERC)yang bermarkas di Hongkong,Indonesia telah ditempatkan sebagai negara terkorup se-asia,lalu disusul India dan Vietnam(Teten Masduki,'korupsi dan reformasi 'good

governance'~kompas,15/04/2002). Sementara,di tingkat dunia,Indonesia menempati ranking 10 besar negara terkorup.Tak heran,Indonesia menjadi populer ke mancanegara bukan karena prestasinya tapi karena raport merah korupsi nya.Hingga ada wacana umum ditengah masyarakat bahwa: 1.Indonesia adalah surganya para koruptor 2.Korupsi bukan lagi kriminalitas luar biasa tapi budaya yang mengakar kemana-mana dan dilakukan berjamaah tanpa rasa malu dan dosa. Dosa jika dilakukan terus menerus akan mencabut rasa malu dan dosa dalam diri pelakunya termasuk para koruptor.Yang ada dalam benak mereka adalah konspirasi untuk menyelamatkan diri mereka dari jeratan hukum. Realita ini diperparah dengan solusi hukum pemerintah dan aparat penegak hukum yang selalu kompromistis dengan koruptor berkapital besar.Akibatnya,upaya memberantas korupsi=mengurai benang kusut yang tak berujung solusi tapi justru menambah masalah baru.Keadilan hukum bisa diperjual belikan dengan rupiah/dolar seperti barang dagangan di pasar. AKAR PERSOALAN KORUPSI Gaji rendah kerap dituding sebagai biang kerok korupsi di Indonesia.Namun,argumen ini terbantahkan oleh studi bank dunia.Deon Filmer(bank dunia) dan David L.Lindauer (wellesley college) dalam world bank working paper No 2226/2001 yang berjudul 'does indonesia have a low pay civil service?' menunjukkan bahwa rata-rata penghasilan pengawai negeri 42% lebih tinggi dibandingkan dengan pegawai swasta (media indonesia,02/06/2001). Jika bukan gaji rendah,lantas apa penyebab korupsi? Pertama : mental bobrok aparat menurut www.transparansi.or.id,terdapat banyak karakter buruk dalam diri koruptor diantaranya sifat tamak,moral yang kurang dan gaya hidup hedonis-konsumtif.Yang terparah,tidak adanya iman islam dalam tubuh aparat karena dengan iman islam dan kesadaran bahwa korupsi itu haram inilah yang akan menjadi self control bagi para penjabat untuk tidak berbuat korup. Kedua : sistem politik,hukum dan pemerintahan yang lemah kelemahan sistem politik,hukum dan pemerintahan ini yang membuka peluang besar bagi semua orang-dari tingkat elit hingga rakyat-untuk

berbuat korup.Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR justru mempermulus tindak korupsi karena hanya menguntungkan kroni penguasa,kualitas peraturan kurang,kurang sosialisasi peraturan,sanksi terlalu ringan,dan inkonsistensi penerapan sanksi yang pandang bulu dan diskriminatif,serta evaluasi dan revisi peraturan undang-undang yang lemah (www.transparansi.or.id). Menurut sekjen KPK,M.Syamsa Ardi Sasmita,mayoritas kasus korupsi yang ditangani KPK adalah mengusut kepala daerah.Salah satu penyebabnya adalah mahalnya political cost untuk mencalonkan diri dalam pilkada.Begitu mahalnya,hingga membuat para bupati,gubernur,walikota,DPR,menteri bahkan presiden untuk berfikir bagaimana mengembalikan modal yang telah mereka keluarkan untuk dana kampanye selama proses pilkada atau pemilu.Alhasil,sistem seperti ini sangat kondusif bagi tindakan korupsi. SOLUSI ISLAM TUNTASKAN KORUPSI 'Mencegah lebih baik daripada mengobati' selain 'menanggulanginya ketika persoalan sudah terjadi.Prinsip inilah yang dimiliki islam untuk menuntaskan persoalan apapun termasuk korupsi. Solusi islam terkait dengan korupsi ada dua,yakni pencegahan dan penanggulangan.

PENCEGAHAN KORUPSI Untuk mencegah korupsi,islam menetapkan: 1.pemberian gaji layak Para pejabat/birokrat/pegawai tetaplah manusia biasa yang memiliki kewajiban menafkahi keluarganya.Agar mereka bekerja dengan tenang dan tak tergoda berbuat korup,mereka harus diberikan gaji,tunjangan dan fasilitas lain yang layak.Rasulullah SAW bersabda,'siapapun yang menjadi pegawai kami,hendaklah mengambil seorang istri.Jika dia tidak memiliki pelayan,hendaklah mengambil seorang pelayan.Jika tidak memiliki tempat tinggal,hendaklah mengambil rumah'(HR Abu Dawud) 2.Larangan menerima hadiah Dalam islam,status pejabat negara atau pegawai negeri adalah ajir(pekerja).Musta'jir(majikan)nya adalah negara yang diwakili oleh kepala negara dalam hal ini khalifah,hukkam(penguasa selain khalifah seperti wali/gubernur,dan amil) dan orang-orang yang diberi otoritas oleh mereka.Oleh karena itu,hak dan kewajiban kedua belah pihak telah

diatur dalam dalam akad ijarah.Pegawai negeri dan pejabat negara yang tak termasuk dalam kategori hukkam menerima ujrah/gaji atas pekerjaan yang telah dilakukannya.Pendapatan diluar ujrah yang telah disepakati kedua belah pihak-termasuk hadiah-adalah pendapatan yang diharamkan. Rasulullah SAW bersabda,'siapa saja yang kami(negara)beri tugas untuk melakukan suatu pekerjaan dan kepadanya telah kami berikan rizki/gaji,maka apa yang diambilnya selain dari itu(gaji)adalah ghulul(kecurangan/korupsi)'(HR Abu Dawud). Suap dan hadiah akan berpengaruh buruk pada mental aparat.Mereka bekerja dengan tidak wajar.Di bidang peradilan,hukum ditegakkan dengan tidak adil dan cenderung memenangkan pihak yang mampu memberikan suap atau hadiah. 3.perhitungan kekayaan Untuk mencegah tindakan korup,perhitungan kekayaan para pejabat harus dilakukan di awal dan akhir jabatannya.Jika ada kenaikan jumlah harta yang tidak wajar,pihak bersangkutan harus membuktikan bahwa kekayaannya diperoleh dari sumber yang halal.Inilah yang selalu dilakukan oleh khalifah Umar Bin Khaththab ketika beliau mengangkat pejabat negara seperti wali/gubernur atau amil. Seperti ketika beliau mengangkat Abu Hurairah Ra sebagai wali/gubernur.Abu Hurairah kala itu menabung banyak harta dari sumber-sumber yang halal.Mendapatkan informasi itu,amirul mu'minin segera memanggil sang gubernur ke ibukota daulah khilafah,Madinah.Setibanya di sana,khalifah berkata kepada gubernur,'Hai musuh Allah dan kitabNya!bukankah engkau telah mencuri harta Allah?' Gubernur Abu Hurairah menjawab,'amirul mu'minin.aku bukanlah musuh Allah dan bukan pula musuh kitabNya,Aku justru musuh siapa saja yang memusuhi keduanya.Aku bukanlah pencuri harta Allah'. Khalifah lalu bertanya,'lalu dari mana engkau mengumpulkan harta sebesar 10.000 dirham itu?' Gubernur menjawab,'dari untaku yang berkembang pesat dan dari sejumlah pemberian yang berturut-turut datangnya'. Khalifah berkata,'serahkan hartamu itu kepada baitul maal kamu muslim'. Kemudian Abu Hurairah menyerahkan hartanya kepada khalifah lalu mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkat lirih,'yaa Allah,ampunilah amirul mu'minin'.

Riwayat diatas menjelaskan tiga hal: Pertama : harta negara dalam kekhilafahan islam pada dasarnya adalah harta Allah yang diamanahkan kepada pejabat negara untuk dijaga dan tidak diambil dengan tidak hak.Tindakan mengambil harta Allah/negara adalah tindakan korupsi.Oleh khalifah Umar,tindakan korupsi diibaratkan dengan mencuri harta Allah untuk lebih menegaskan keharamannya. Kedua : pejabat negara yang korup dicap oleh khalifah Umar sebagai musuh Allah dan musuh kitabNya.Sebab,mereka tak lagi menghiraukan larangan Allah dalam Qs ali imran:161:'siapa saja yang berbuat curang,maka pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu'. Ketiga : khalifah sebagai kepala negara harus menjaga mental aparatnya agar tidak tergoda untuk bertindak korup.Salah satu upayanya adalah dengan melakukan pencegahan korupsi seperti yang dijelaskan diatas.Jika khalifah menemukan kelebihan harta pejabatnya yang tak wajar,maka negara boleh/berhak untuk menyitanya atau membagi dua,setengahnya lagi diserahkan kepada baitul maal. 4.Penyederhanaan birokrasi 'selama bisa dipersulit,mengapa tidak dipersulit?'.Prinsip birokrasi inilah yang selama ini kita rasakan dalam mendapatkan service/pelayanan pemerintah.Padahal birokrasi yang berbelit-belit dan tak transparan akan membuka peluang terjadinya korupsi.Demikian pula dengan prosedur yang diskriminatif misalnya ketika KPK akan memeriksa pejabat negara setingkat menteri dan anggota DPR,harus seijin kepala negara.Akibatnya,tak jarang jika korupsi menyentuh lapisan elit,penyelidikan berhenti.Dalam islam,aturan semacam ini tak dikenal.Rasul bersabda,'sesungguhnya celakalah umat sebelum kalian.Karena jika orang mulia mereka mencuri,mereka membiarkannya.Jika orang lemah mencuri,mereka menerapkan hukum atasnya'(HR At Tirmidzi). 5.Keteladanan pemimpin Khalifah Umar Bin Abdul Azis pernah mematikan lampu fasilitas negara di ruang kerjanya ketika menerima anaknya.Hal itu beliau lakukan karena anaknya hendak mengadukan urusan pribadi yang tak berhubungan dengan urusan negara. 6.Kontrol masyarakat Masyarakat berperan sebagai kontrol sosial yang tergantung pada penerapan sistem kehidupan yang mengatur urusan mereka.Masyarakat

hedonis bermental instan akan cenderung menempuh jalan pintas dalam berurusan dengan aparatur negara.Sebaliknya masyarakat yang mulia dan kritis akan turut mengawasi jalannya pemerintahan dan menolak aparat yang mengajaknya menyumpan.Pada masa kekhilafah Umar Bin Khaththab,seorang sahabat pernah pemprotes khalifah yang kedapatan memakai pakaian dari kain Yaman.Sahabat itu menduga khalifah mengambil bagian kain Yaman yang lebih banyak dibandingkan dengan yang diterima oleh para sahabat lainnya.Sebab,pikirnya,karena badan khalifah besar,tak mungkin khalifah memakai pakaian dari dari bahan kain Yaman itu dengan ukuran 2X lipat dibandingkan dengan yang dibagikan kepada para sahabat lainnya.Mendengar protesnya,khalifah Umar memanggil anaknya,Abdullah Bin Umar,untuk menjelaskan duduk perkaranya.Abdullah menjelaskan,bahwa kain bagian dirinya sengaja ia berikan kepada ayahnya karena ukuran badan ayahnya yang besar sehingga membutuhkan bahan pakaian 2X lipat. PENANGGULANGAN KORUPSI Untuk menanggulangi korupsi,islam butuh dua cara: 1.memberlakukan hukuman/sanksi setimpal 2.mengangkat para aparat hukum yang adil,tegas,dan berwibawa atas dasar ketakwaan kepada Allah SWT Secara naluri,orang akan takut menerima resiko yang tak sebanding dengan apa yang diperolehnya.Resiko dalam bentuk sanksi berfungsi sebagai pencegah.Dalam islam,koruptor dikenai sanksi ta'zir.Dalam hal ini,hakim bisa mencari bentuk sanksi yang paling efektif bagi kasus korupsi itu,misalnya berupa tasyhiir(pewartaan),penyitaan harta,pemecatan,hukuman kurungan,kerja paksa hingga hukuman mati.Selain itu,aparat hukum yang adil,tegas,dan berwibawa atas dasar iman pada Allah juga penting bagi tegaknya hukum.Khalifah Umar Bin Khaththab,misalnya,tidak segan-segan menyita seekor unta gemuk milik putranya,Abdullah Bin Umar,karena kedapatan digembalakan di padang rumput milik baitul maal.Tindakan Abdullah dianggap khalifah Umar sebagai bentuk penyalahgunaan fasilitas negara. Dalam kasus korupsi (alm) Soeharto atau para koruptor kakap negeri ini,tindakan hukum jelas harus dilakukan.Diantaranya dengan menyita semua kekayaan dirinya dan keluarganya yang telah dibuktikan oleh pengadilan sebagai hasil korupsi.Dalam hal ini,alasan kemanusiaan tak berlaku.Persoalannya,pemberlakuan hukum yang adil ini tak mungkin bisa

diterapkan jika aparat dan penegak hukumnya tak memiliki kriteria hamba Allah yang taat dan amanah,dan hukum yang diberlakukan adalah hukum sekuler yang dibuat berdasarkan tawar menawar/kompromi banyak kepentingan,baik dilembaga legislatif,eksekutif maupun yudikatif. Oleh karena itu,jika kita ingin mengurai benang kusut korupsi di Indonesia,maka kita harus: 1.mengangkat aparat hukum yang bertakwa dan amanah 2.Memberlakukan hukum yang bersumber dari pencipta dan pengatur manusia,yakni Allah SWT dan tak lain hukum yang di maksud adalah hukum/syariah Islam maha benar Allah dengan firmanNya; 'apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki.Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin?'(Qs al Ma'idah:50) Tags: benangkusutkorupsi Prev: HuKuMan MaTi BaGi SaNg JaGal Next: Lebih Berani Daripada Presiden, Gubernur Sumsel Larang Ahmadiyah, Adhan Buyung Berang http://khoirzahra75id.multiply.com/journal/item/145 Pemberantasan Korupsi Dalam Islam Written by Ust. Muinudinillah Wednesday, 29 April 2009 12:10 Allah berfirman :"siapa yang korupsi, akan datang dengan apa yang dikorupsi pada hari kiamat"

Pemberantasan korupsi tidak akan selesai kecuali dengan pendekatan perangkat hukum yang tegas dan keimanan yang kuat kepada Allah dan hari akhir, maka Allah swt menekankan iman dalam menanamkan akhlaqul karimah dan memberantas kemungkaran. Islam memperbaiki kondisi manusia dimulai dengan meluruskan orientasi hidup. Dalam keyakinan Islam, hidup hanya untuk beribadah kepada Allah dan menjadikan seluruh materi sebagai sarana ibadah. Logika Iman menegaskan bahwa kehidupan hakiki adalah akherat, sedang kehidupan dunia adalah sementara, sangat singkat dan fana. berangkat dari pandangan axsiomatik ini orang yang korupsi orientasi hidupnya bukan untuk ibadah, dan materi sudah berubah pada dirinya menjadi tujuan hidup bukan lagi

sarana. Ia mengingkari atau lupa kehidupan akherat, jika demikian orang yang kehidupannya bergelimang dengan korupsi tidak akan bahagia di akherat kecuali taubat kepada Allah dan memperbaiki hidupnya dengan amal shaleh. koruptor akan disiksa di neraka dengan apa yang dikorupsi. Koruptor penyembah dan pemabok harta tidak lebih ringan dibandingkan dengan mabuk narkoba, tidak sadar kecuali pada waktu taubat dan penyesalan tidak berguna lagi, Allah berfirman : " Dan penghuni neraka menyeru penghuni syurga: " limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang Telah dirizkikan Allah kepadamu". mereka (penghuni surga) menjawab: "Sesungguhnya Allah Telah mengharamkan keduanya itu atas orangorang kafir, (yaitu) orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan kehidupan dunia Telah menipu mereka." Maka pada hari (kiamat) ini, kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini, dan (sebagaimana) mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. QS Al A'rof ayat 5051. Ada seorang berperang bersama Rasulullah saw, tiba tiba ada panah yang nyasar mengenai lehernya sehingga ia mati, para sahabat berteriak, berbahagialah ia di sorga, ia syahid di jalan Allah. mendengar itu Rasulullah bersabda : bahkan dia diseret ke neraka dengan pakaian yang ia ambil dari ghanimah. HR Ibnu Abi Syaibah, Thabarani, Hakim, dan lain lainnya. Kalau hanya mengambil mengambil pakaian sesuatu yang remeh dari ghanimah menghalangi orang yang berjihad dari mendapatkan pahala syahid dan diseret masuk neraka, bagaimana orang yang mengambil harta rakyat bermilyar milyar, sungguh kalau mereka beriman dengan panasnya neraka yang dilipat gandakan tujuh puluh kali lipat dari pada panasnya dunia niscaya tidak berani korupsi. . Orang yang korupsi dalam pandangan Islam merugi dari berbagai sisi, dari sisi penambahan nilai, koruptor tidak mendapatkan tambahan nilai hartanya, karena walaupun secara nominal besar dan kerugian bagi rakyat besar, tapi tambahan nilai subtantif untuk pelaku korupsi nol, dia yang korupsi dan orang lainlah yang memanfaatkan, rizkinya tidak tambah, karena rizki adalah sesuatu yang bisa bermanfaat untuk keberlangsungan hidup yang barokah, sedang hasil korupsi kalau dikonsumsi, atau digunakan untuk pakaian, ibadah, dan doanya tidak akan diterima oleh Allah, dalam hadits Rasulullah bersabda " sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik, kemudian Rasulullh menyebutkan seorang yang safar dan memperpanjang safarnya, ia menengadahkan tangannya ke langit : berdoa " ya Rabb ya Rabb, tapi makannya haram, pakaiannya haram, diberi gizi haram, bagaimana ia dikabulkan." HR Turmudzi. Koruptor tidak akan diterima shadaqahnya, ia tidak akan terlepas dari jeratan hukum akherat kecuali taubat nasuha dan mengembalikan yang dikorupsi kepada rakyat, bukun dengan niat shadaqah.

Koruptor adalah pengkhianat, kalau ia tidak beriman dengan akherat maka apakah ia tidak akan malu dengan ancaman Nabi saw " akan ditancapkan untuk setiap pengkhianat benderanya pada hari kiamat di bawah pantatnya, dikatakan : ini khiantanya si fulan" HR Bukhari. kemudian akan disiksa dengan hasil korupsinya. Dan kalau tidak beriman dengan akherat, maka kafirlah dia, dan siksaan neraka yang lebih pedihpun menantinya dan hasil korupsinyapun juga tidak akan bermanfaat untuk menebus dirinya dari siksaan neraka : " Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, Maka tidaklah akan diterima dari seseorang diantara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas (yang sebanyak) itu. bagi mereka Itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Ali Imran ayat : 91.

Muh Mu'inudinillah. Ketua Program MPI UMS. Pengasuh Ponpes Ibnu Abbas Klaten. Direktur penerbitan Indiva' Media Kreasi. http://www.fujamas.com/index.php? option=com_content&view=article&id=45:pemberantasan-korupsi-dalamislam&catid=22:ust-dr-muinudinillah Untuk melenyapkan korupsi, saya menyiapkan 100 peti mati, 99 untuk para koruptor dan 1 untuk saya bila saya berbuat yang sama. [PM Zhu Rongji] Setelah tujuh tahun lamanya formalisasi pemberlakuan Syariat Islam (selanjutnya disingkat SI) di Aceh, diskusi dan perdebatan panjang terus mengalir. Pro dan kontra tak dapat dihindarkan. Anehnya, bagi sebagian orang, ketika kekritisan itu muncul, malah secara tidak langsung diberikan stempel anti syariat3). Fenomena demikian bukan saja menjadikan Islam yang tinggi dan luhur menjadi “kerdil” dalam tataran implementasinya. Islam yang begitu revolusioner (dengan berbagai perubahan fundamental yang tercatat dalam sejarah) akhirnya kehilangan makna revolusionernya di Aceh. Dalam hal ini, saya ingin menggarisbawahi bahwa bukan syariat Islamnya yang bermasalah melainkan pelaksanaannya di Aceh yang justeru mengundang gejolak. Rakyat yang berharap SI dapat tegak dengan sempurna, ternyata kalangan elite memainkannya dengan 'politik' pula. Akhirnya, lahirlah Islam ritual yang sarat simbol. Melupakan subtansi dan nilai-nilai revolusioner. Inikah syariat Islam setengah hati itu? Saya tidak apriori apalagi anti SI. Namun, apabila SI benar-benar ingin ditegakkan, maka sejatinya SI juga harus menyentuh nilai-nilai syariat dalam dimensi publik, bukan hanya bermain di ranah privat. Paling tidak, keduanya dapat berjalan secara bersamaan. Nah, yang terjadi selama ini adalah pengkerdilan SI yang hanya menjamah

wilayah privat. Respon publik menjadi negatif. Fenomena ini kemudian disimpulkan oleh masyarakat bila SI di Aceh hanya berlaku untuk kalangan bawah, dan absen kepada elite politik (penguasa). Inilah ‘tragedi kemanusiaan’ baru atas nama syariat Islam. Dengan situasi demikian, sudah tiba saatnya publik Aceh meretas jalan lain. Kita ditantang untuk mencari jawaban di balik keadaan yang memiriskan. Bagaimana kita menyandingan SI untuk mengobati berjamurnya penyakit sosial, kemiskinan dan korupsi? Bagaimana merespon ketidakadilan anggaran antarwilayah di Aceh yang telah menimbulkan kesenjangan sosial yang begitu terasa? Bagaimana pula mendorong arah pengelolaan pemerintahan dan kekuasaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, tidak korup dan mengedepankan transparansi serta akuntabilitas? Bahkan bagaimana pula menjadikan SI sebagai ruh pemberantasan korupsi di Aceh? Syariat Islam dan Agenda Anti Korupsi Ketika implementasi SI masih hanya terjebak dengan ranah privat yang secara substantif tidak berdampak pada perbaikan keadaan Aceh, baik secara sosial, politik dan ekonomi, maka kemana sebenarnya arah syariat ini hendak menuju? Apakah nasibnya akan kandas dan kemudian menjadi catatan kelam bagi republik ini? Aceh menjadi kambing hitam yang 'gagal' setelah mendeklarasikan Syariat Islam? Pembumian SI di Aceh sepertinya menjurus pada 'pemaksaan' masyarakat untuk memahami Islam hanya secara kognitif. Dan kemudian nilai afektif dan psikomotorik terlupakan. Atau mungkin kita lupa, Aceh hari ini bukan lagi Aceh masa lalu. Aceh telah lama terkontaminasi dengan berbagai unsur-unsur baru. Ibarat besi, tak lagi steril sebagaimana mestinya. Karenanya, penegakan SI secara tiba-tiba yang melupakan 'karatan' yang seyogyanya dibersihkan dengan penyemaian benih aqidah (fondasi, ketauhidan kepada Maha Pencipta), justru yang hadir adalah pemberlakukan Aceh yang salah kaprah. Di sisi lain, saya melihat bahwa bagi elite, bicara SI adalah bicara untuk level masyarakat. Akhirnya, lahirlah berbagai kampanye dan aturan hukum yang cenderung menjadikan rakyat sebagai korban! Hampir tidak pernah kita dengar bagaimana pemberlakuan SI di Aceh yang memiliki dampak langsung kepada elite. Kampanye bahkan fatwa-fatwa ulama terkini tentang dampak dari ulah-ulah pengkhiatan dalam pengelolaan negara dan kekuasaan nyaris tiada. Malah yang terjadi adalah 'pembelaan' kepada koruptor4). Seharusnya kita mengingat kembali apa yang pernah diungkapkan oleh oleh AS. Burhan: ”Lewat Musyawarah Nasional (Munas) Nahdlatul Ulama tahun 2002 difatwakan bahwa koruptor yang meninggal dunia tak perlu dishalati sebelum uang atau harta hasil korupsinya dikembalikan. Dalam pandangan Islam, menurut alim ulama NU, ghulul (korupsi) merupakan pengkhianatan berat terhadap amanat rakyat. Begitu juga perihal hibah yang diterima pejabat, tindakan ini dinilai haram karena termasuk kategori korupsi dan sebagai risywah (suap), dan itu bertentangan dengan sumpah jabatan5). Kampanye demikian tertidur lelap dalam hiruk pikuk SI kita. Bila memang kita serius untuk melaksanakan SI, maka menjadi arogan ketika ranah privat yang terus dijadikan wilayah syariat itu, sedangkan ranah publik yang bersentuhan dengan elit dan pengelolaan kekuasaan dilupakan. Syariat Islam sudah saatnya juga harus diarahkan bagaimana pengelolaan anggaran (uang) di Aceh yang kian besar dapat dikelola

dengan amanah, tanpa korupsi? Cambuk yang sering diarahkan ke punggung rakyat sudah saatnya pula diarahkan kepada kinerja parlemen dalam melaksanakan kewajibannya untuk rakyat. Tidak bolos dan tidak tidur waktu sidang di gedung dewan. Mengetuk pintu hati wakil rakyat untuk bekerja keras guna melahirkan legislasi dan budgeting yang memihak untuk rakyat. Tidak 'bermain-main' dalam melahirkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terus terlambat dan bermasalah. Karena anggaran adalah hak rakyat. Mempermainkan hak-hak rakyat adalah kezaliman, dan SI sangat menentang kezaliman, bukan? Hal yang sama harus diarahkan pula kepada eksekutif (para pejabat negara) yang digaji oleh rakyat. Ketika pejabat ingkar dengan kewajibannya, maka sebenarnya ia juga telah melanggar amanah dari rakyat. Di saat pelayan publik sebagai tanggung jawab birokrasi menjadi bagian dari birojasa, juga tak dapat dipisahkan dari pelanggaran nilai syariat. Apakah ini tidak termasuk dalam kampanye nilai-nilai SI di Aceh? Menggagas Perubahan Baru Wabah penyakit korupsi bukan lagi semacam flu bagi manusia, tetapi bagaikan kanker stadium tinggi. Aceh yang selama ini dikenal Serambi Mekkah, sudah saatnya menyadarkan diri bila pemberantasan korupsi tidak diefektifkan dengan formalisasi pemberlakuan Syariat Islam. Bila hal itu terjadi, maka bersiaplah kita dengan julukan baru sebagai Serambi Korupsi di Indonesia. Berharap semata-mata pada aturan hukum (negara) yang ada maka sepanjang itu pula kita memetik kekecewaan. Pemberantasan korupsi yang ada cenderung mencari korban, bukan penanaman moral untuk membangun pencegahan! Efek jera tetap penting tetapi membangun moral dan mentalitas anti korupsi berbingkai syariat Islam, juga sangat diperlukan. Tentu kita bakal terkesima dengan gaya pemerintahan Cina yang begitu konsisten melawan korupsi. Sebuah negeri tanpa mendeklarasikan dirinya sebagai negeri yang bersyariat Islam! Tetapi genderang perang korupsi yang dimulai sejak 1998 di bawah PM Zhu Rongji, tanpa (mereka) sadari telah menjalankan nilai-nilai syariat. Ketika pelantikannya, PM baru itu mengatakan; ”untuk melenyapkan korupsi, saya menyiapkan 100 peti mati, 99 untuk para koruptor dan 1 untuk saya bila saya berbuat yang sama”. Bagi Indonesia (apalagi Aceh), kata-kata tersebut adalah pemanis bibir di awal menjalankan sebuah kekuasaan. Tetapi tidak dengan PM Zhu Rongji yang sadar betul jika negerinya adalah lumbung koruptor saat itu. Rakyat Cina kemudian dibuat terpana ketika Wakil Gubernur Provinsi Jiangxi, Hu Chang-ging (Maret 2000) setelah terbukti di pengadilan menerima suap sekitar 600.000 dollar AS, dieksekusi mati karena korupsi. Deputi Walikota Leshan (yakni Li Yushu) juga bernasib sama karena menerima suap.6) Dua pejabat kelas kakap di Cina itu adalah korban dari konsistensi pemberantasan korupsi yang diusung oleh Pemerintahan Cina yang sangat berbeda dengan negeri kita. Dan Hu Chang-ging bersama Li Yushu adalah bagian kecil dari 4.300 pejabat di Cina yang telah dieksekusi karena korupsi! Memang, Cina melawan korupsi tak hanya dengan tangan konstitusi melainkan sampai dengan membangun sebuah mesum yang berisikan peristiwa dan dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang terjadi di negeri bambu itu. Meseum itu dimaksudkan untuk mengingatkan rakyat Cina bila korupsi begitu berbahaya yang dapat

menghancurkan masa depan Cina di mata dunia. Jelas bahwa membangun karakter bangsa yang anti korupsi tak ditinggalkan begitu saja oleh Cina. Adakah kita yang bangga dengan SI bertanya mengapa Cina dan negara-negara yang divonis non-muslim lainnya berhasil menekan korupsi? Pejabat di Cina segera meletakkan jabatan publik ketika tangannya berlumuran 'dosa politik', bahkan ada yang bunuh diri karena tidak sanggup menanggung malu kepada rakyat! Padahal mereka tanpa SI? Berbeda dengan negeri kita, para pejabat tetap masih tersenyum, merasa tidak bersalah dan mempertahankan kekuasan meskipun 'tangannya' telah berlumuran 'korupsi'. Lalu, bagaimana strategi yang kiranya dapat dilakukan di Aceh dengan menjadikan SI sebagai payungnya? Membangun semangat yang khas (berbeda dengan daerah, bahkan negara lain) dalam melawan korupsi di Aceh. Menurut hemat saya, ada beberapa hal yang dapat dilakukan; (a) Dekonstruksi Budaya yang Melestarikan Korupsi Suburnya korupsi di negeri ini tidak terlepas dari kontribusi yang disumbangkan oleh budaya masyarakat (meskipun tidak semua sepakat bila korupsi sebagai budaya). Berbagai bentuk korupsi kemudian dianggap lumrah saja yang pada akhirnya menjadi sebuah kebutuhan yang harus dilakukan. Masyarakat tidak lagi memberikan sanksi sosial kepada mereka yang secara jelas telah melakukan korupsi, pengkhianatan atas amanah, tidak jujur dalam menjalankan kekuasaan7). Boro-boro berharap perubahan pasca bencana, yang terjadi malah sebaliknya, korupsi kian mewabah dalam hidangan rehabilitasi dan rekonstruksi kita. Prilaku manipulatif, tidak jujur dan dusta kian kambuh dari level pejabat hingga rakyat biasa. Bagaimana Aceh dengan SI yang ada mampu melakukan dekonstruksi budaya yang selama ini cenderung membuka celah (tolerasi) yang cukup tinggi terjadinya korupsi? (b) Reformasi Pendidikan Pendidikan kita belum mampu sepenuhnya membentuk pribadi yang cerdas yang diimbangi kesalehan. Bahkan bila terbentuk kesalehan, yang sering muncul adalah kesalehan individual, bukan kesalehan sosial. Baik pendidikan formal, non formal maupun informal, belum secara optimal menjadi benteng penyadaran akan pentingnya kejujuran dan sifat-sifat keteladanan lainnya. Khusus untuk Aceh, tujuh tahun SI berjalan, patut dipertanyakan, apa sebenarnya konsep dan out put pendidikan kita yang berbeda provinsi lain tanpa SI? Bagaimana kita dapat menjawab ini kepada dunia? Berhasilkah kita mengubah wajah pendidikan Aceh yang lebih bermoral dan membentuk generasi baru yang tak toleran dengan prilaku korupsi? Adakah muatan-muatan baru dalam pendidikan kita yang membuka peluang perubahan mentalitas produk pendidikan Aceh? Atau kita kembali keliru dalam memahami bahwa SI dalam pendidikan yang hanya sekedar ingin memisahkan siswa laki-laki dengan siswa perempuan? Sebatas itukah SI? (c) Pembumian Nilai Ajaran Agama Bicara bagaimana partisipasi kaum agamawan untuk terlibat dalam pemberantasan korupsi (guna mendorong kesejahteraan sosial, menekan kemiskinan) maka SI di Aceh harus diarahkan kepada penyadaran kembali mentalitas keislamannya! Konon lagi pelaku-pelaku korupsi mayoritas adalah muslim. Tokoh-tokoh agama dan lembagalembaga keislaman (MPU, ormas Islam dan pesantren) yang lain harus mengeluarkan

fatwa atau opini yang terus menerus akan bahaya dan resiko yang harus ditanggung akibat melakukan korupsi dalam pandangan Islam. Namun kenyataannya saya melihat kaum agamawan belum sepenuhnya menjadikan isu anti korupsi sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam pemberlakuan SI. Nyaris kampanye pemberlakuan SI berhenti seputar (KMK) alias khalwat, maisir dan khamar. Akibatnya yang ada dalam benak masyakat Aceh adalah bicara SI adalah bicara cambuk kepada pelaku KMK! Itu pun hanya untuk kalangan yang tidak mampu memberikan 'perlawanan'. Buktinya, masih ada pejabat yang tertangkap basah melakukan KMK, belum juga dilakukan 'eksekusi' sebagaimana mestinya. (d) Pendekatan Sosial-Kultural Karakter masyarakat Aceh yang dikenal memiliki rasa malu yang tinggi sepertinya semakin lenyap secara berlahan-lahan. (Padahal dalam Islam, malu itu adalah sebagian dari iman). Materialistik yang kian muncul. Keadaan demikian menyebabkan toleransi tingkat korupsi semakin tinggi. Masyarakat sepertinya membiarkan terjadinya korupsi.Tokoh agama dan tokoh masyarakat juga belum memberikan keteladanan sosial untuk membangun masyarakat yang menjunjung tinggi rasa malu dan taat akan amanah. Dari sinilah sebenarnya penyakit korupsi tumbuh, dan SI di Aceh belum seutuhnya menyentuh sosial-kultural yang mampu membangun semua itu, jika tidak ikhlas disebut tidak sama sekali. (e) Pendekatan Hukum dan Politik Di Aceh, Draf Qanun Anti Korupsi, telah digagas lebih dari dua tahun lalu. Rancangan qanun ini boleh jadi untuk menjawab 'keinginan' masyarakat agar koruptor juga dicabuk. Tetapi sebenarnya saya melihat bahwa Aceh hari ini tidak membutuhkan Qanun Anti Korupsi. Karena, qanun ini sangat besar kemungkinan akan mereduksi (kian memperlemah) UU Anti Korupsi yang diakui memiliki 'daya jelajah' yang cukup tinggi yang menetapkan 30 bentuk korupsi! Tetapi yang dibutuhkan Aceh hari ini adalah konsistensi Pemerintah Daerah (bersama Parlemen) dan aparatur penegak hukum menjalankan UU N0.31 tahun 1999 jo. UU No 20 tahun 2001 tersebut? Dan akan sangat menarik ketika UU ini dikolaborasikan dengan kampanye pemberlakuan SI di Aceh. Syariat Islam harus mendorong perlunya perencanaan dan penyusunan anggaran publik (APBA/APBK) yang transparan, pro rakyat, rasional, taat hukum dan menutup peluang terjadinya korupsi. Jelas, SI yang simbolistik itu tidak akan berani diarahkan ke gedung wakil rakyat dan ke pendopo dan meuligoe8). Posisi SI yang setengah hati tidak akan berani menggedor pintu parlemen dan para penguasa agar bekerja sesuai dengan janji politiknya kepada rakyat. Tidak ada pilihan lain kecuali SI juga harus terus didorong untuk menumbuhkan pemahaman tentang korupsi secara lebih luas. Karena dalam kacamata Islam, korupsi tak sekedar materi dan merugikan keuangan negara, melainkan lebih jauh dari itu. Konsep seperti amanah, tanggung jawab, jujur, dan tidak khianat, harus menjadi bagian kerja-kerja implementatif dari SI di Aceh. Dalam skala yang lebih besar, pemberlakuan SI harus tampil berani untuk mendorong partai politik dan segala prilaku politisi yang mengedepankan nilai-nilai keislaman. Pertanyaannya, sudahkah syariat Islam kita menyentuh partai politik dan prilaku elitenya agar berpolitik secara benar? Penutup Sejatinya kita semua bertanggungjawab untuk 'meluruskan' kembali arah perahu syariat

Islam di Aceh. Tantangannya adalah bagaimana ke depan syariat ini mampu dipraktikkan dalam konsep kemakmuran bagi publik dengan menekankan angka korupsi yang kian membumbung tinggi? Menginternalisasikan konsep SI dalam darah dan nafas jalannya roda pemerintahan yang ada sehingga amanah dan anti korupsi. Kita semua harus mendalami dan kembali membaca sejarah masa lalu. Korupsi telah lahir searah dengan peradaban manusia. Di zaman Rasulullah hingga para sahabat pun benih korupsi telah muncul seperti 'penyimpangan' dalam persoalan harta rampasan perang. Tinggal bagaimana pemberlakuan SI di Aceh dikemas kembali sebagaimana era emas peradaban Islam yang dimodifikasi sehingga up date. Tanpa menggali kembali semangat dan nilai-nilai anti korupsi dalam ajaran Islam (sebagaimana telah dipratikkan di zaman keemasan Islam itu) maka rakyat akan terus bertanya, kepada siapa sesungguhnya SI ini hanya ingin ditegakkan? Ingatlah, bagaimana pemikiran Ibnu Khaldun9) ketika memberikan nasehat kepada raja saat itu. ”Syariat tidak dapat diimplementasikan kecuali dengan dukungan sebuah kekuasaan secara serius. Sebaliknya, kekuasaan (kedaulatan) tidak akan dapat dipertahankan kecuali dengan mengimplementasi syariat secara benar pula”. Artinya, Aceh punya peluang dan harapan publik masih ada. Tinggal bagaimana SI diimplementasikan secara sungguh-sungguh, bukan setengah hati (penguasa) belaka. Adakah kekuasaan yang ada juga mendukung secara serius pembelakuan SI ini? Salah kaprah apabila penegakan SI hanya 'dibebankan' kepada Dinas Syariat Islam bersama pasukan WH-nya! Bila ini yang terjadi, lengkap sudah ”setengah hatinya” formalisasi SI di Aceh! Dan jangan pernah berharap korupsi akan divonis ”haram” dalam SI yang setengah hati, konon lagi atas dasar kepentingan elite politik belaka. [AAM] Catatan Kaki:

Tulisan ini adalah bagian dari makalah penulis yang disampaikan dalam diskusi di Aceh Institute dengan tema ”Syariat Islam, Korupsi dan Kesejahteraan Sosial”, 22 Februari 2007. Semula judul makalah tersebut adalah Syariat Islam Dan Korupsi di Aceh. 1)

2)

Adalah Alumni Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala. Semasa studi aktif di BEM FE Unsyiah dengan posisi sebagai Ketua Bidang Litbang (2003) dan Sekretaris Umum (2004). Kini dipercayakan sebagai Manager Monitoring Parlemen Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh. Sebuah LSM yang bergerak pada isu anti korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik di Aceh. 3)

Hal demikian, menurut saya pernah dialami oleh Yayasan Insan Cita Madani (YICM). Sebuah LSM di Aceh yang fokus pada isu SI ini pernah membuat polling di media massa. Polling tersebut, menurut hemat penulis untuk menghimpun pendapat masyarakat di Aceh tentang pemberlakuan SI selama ini. Kegiatan YICM tersebut secara tidak langsung diberi stempel sebagai LSM yang berpotensi ”menggangu” jalannya implementasi SI di Aceh. Dan tidak sedikit para tokoh kritis (terutama dari akademisi dan LSM) yang banyak menyorot persoalan pemberlakuan SI sepertinya tidak mendapatkan ”tempat” yang nyaman dalam ruang diskusi di Aceh.

4)

Lihat kembali tulisan saya dengan judul ”Koruptor Tak Perlu Dibela” di www.acehinstitute.org. 5)

AS. Burhan, hal 118 dalam ”Melawan Korupsi Dari Aceh Sampai Papua”, (2006). Tulisan beliau dalam buku ini berjudul ”Ketika Kiai Mengontrol Anggaran Daerah. 6)

Tim Editor Kompas, ”Belajar Dari Cina...”, dalam buku ”Surga Para Koruptor”, (Kompas, 2004) sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Syamsul Anwar, dkk dalam buku ”Fikih Anti Korupsi, Perspektif Ulama Muhammadiyah, (2006) hal 106-107. 7)

Di Aceh, fenomena ini begitu kental terjadi. Masyarakat kita, seiring dengan pemberlakuan SI, semakin sulit dikendalikan ketika melihat pasangan muda-mudi melakukan khalwat. Masyarakat menangkap dan mengeroyoknya sehingga korban terluka. Tindakan demikian sangat berbeda dilakukan oleh masyarakat kepada mereka yang telah melakukan korupsi dan pengkhianatan/tidak jujur dengan amanah publik. 8)

Pendopo adalah sebutan untuk tempat tinggalnya kepala daerah (bupati/walikota), level kepemimpinan kabupaten/kota di Aceh. Sedangkan meuligoe merupakan sebutan khas di Aceh untuk tempat kediaman seorang gubernur/wakil gubernur. 9)

Ibnu Khaldun adalah pemikir muslim yang ulung (1406 M). Statemen tersebut terdapat dalam kitabnya yang cukup populer yaitu ”Muqaddimah” sebagaimana dikutip oleh Dr. M. Umer Chapra dalam bukunya ”Masa Depan Ilmu Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam, (2001) hal 126. http://id.acehinstitute.org/index.php?option=com_content&view=article&id=111:syariatislam-setengah-hati-dalam-wabah-korupsi-di-aceh-1&catid=22:demokratisasi-dantransparansi&Itemid=34