Korupsi

Korupsi adalah digunakannya kekuasaan pemerintahan oleh aparatur Negara untuk mendapatkan keuntungan pribadi, baik yang kemudian ditujukan bagi dirinya sendiri, orang lain, maupun kelompok tertentu. Bentuk dari korupsi ini pun beragam, di dalam tulisan ini, kita akan mengulas secara lebih lanjut lagi mengenai bentuk-bentuk korupsi yang terjadi di seluruh dunia sebagai suatu budaya yang tercipta di dalam masyarakat. Tindakan-tindakan “illegal” yang dilakukan oleh aparatur Negara ini pun bergantung kepada masingmasing Negara. Karena suatu tindakan pendanaan menggunakan keuangan Negara di Negara A, mungkin merupakan bentuk korupsi bagi Negara B. Pada dasarnya kekuasaan-kekuasaan yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan ini sangat banyak dan tidak terdefinisikan dengan baik, sehingga kerapkali menimbulkan keraguan dan kesulitan untuk membedakan antara tindakan-tindakan yang sah atau yang tidak sah menurut hukum. Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999, pengertian Korupsi setidak-tidaknya, mencakup perbuatan: · · · · · · ·

Melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun badan yang merugikan keuangan / perekonomian Negara (Pasal 2); Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan / perekonomian Negara (Pasal 3); Kelompok delik penyuapan (Pasal 5, 6, 11); Kelompok delik penggelapan dalam Jabatan (8, 9, 10); Delik pemerasan dalam Jabatan (Pasal 12); Berkaitan dengan pemborongan (Pasal 7); Gratifikasi (Pasal 12 B, 12 C).

Pendefinisian dari Korupsi berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 ini dirasa terlalu luas, dan kurang terspesifikasi. Hal ini mungkin dilakukan oleh para aparatur legislatif Negara dalam membuat suatu aturan yang dapat mengakomodir sekian beragamnya bentuk-bentuk dari korupsi tersebut. Secara universal, korupsi telah menyebar dan mengakar di Negara manapun di dunia, berbagai bentuk korupsi yang tumbuh dan berkembang pada tiap-tiap Negara merupakan suatu hasil budaya yang terklasifikasikan sebagai bad culture, atau hasil budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai etika dalam kehidupan sehari-hari, namun tidak terelakkan, seiring banyaknya pelaku dari bad culture tersebut, maka lama-kelamaan budaya yang buruk ini menjelma menjadi suatu kebiasaan yang dianggap wajar oleh masyarakat. 1

2

Peta Indeks Prestasi Korupsi Dunia

Melalui gambaran dari Peta Indeks Prestasi Korupsi Dunia tersebut di atas, kita dapat menilai sendiri, bahwa begitu meluasnya budaya korupsi tersebut hingga mayoritas Negara di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan memiliki tingkat korupsi yang cukup tinggi. Di Indonesia sendiri, telah dilakukan beberapa upaya penanggulangan korupsi yang telah dibuat sejak era 60-an untuk membentuk badan penanggulangan korupsi hingga saat ini, di antaranya: 1967

Tim Pemberantas Korupsi

1977 1987 1999

Opstib Pansus Restitusi Pajak KPKPN & TGTPK

2003

Komisi Pemberantas Korupsi

2005

Timtas

Berdasarkan Keppres No. 228 Tahun 1967 Sifatnya Preventif dan Represif Berdasarkan Inpres No. 9 Tahun 1977 Tujuannya untuk menentukan kebenaran restitusi Berdasarkan UU No. 28 Tahun 1999 (KPKPN) PP No. 19 Tahun 2000 (TGTPK) Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 Fungsi: Koordinasi, Supervisi, Penindakan, Pencegahan, Monitoring Berdasarkan Keppres No 11 Tahun 2005 Sifatnya Represif Koordinasi antara Kejaksaan, Kepolisian, dan BPKP

Berbagai peraturan perundang-undangan pun dirancang untuk meregulasi sehubungan dengan pemberantasan korupsi ini, seperti di antaranya UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 UU No 25 Tahun 2003 UU No. 30 Tahun 2001 Inpres No. 5 Tahun 2004 UNCAC, 2003

Pemberantasan Korupsi Money Laundering KPK Percepatan Pemberantasan Korupsi Pemberantasan Korupsi Transnasional

Korupsi merupakan suatu kejahatan yang berbeda dengan kejahatan lainnya, oleh sebab itu, kerapkali korupsi disebut sebagai extraordinary crime. Hal ini disebabkan oleh dampak yang diberikan oleh tindakan korup tersebut kepada masyarakat. Personal-personal yang melakukan suatu tindak pidana korupsi dalam hal apapun, secara pasti baik dalam skala yang besar maupun tidak akan menimbulkan bahaya terhadap keamanan umat manusia, karena merambah ke dunia pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, keagamaan, dan fungsi pelayanan sosial. Secara prinsipil suatu elemen tindak pidana korupsi tidak harus mengandung unsur merugikan keuangan / perekonomian Negara. Sebagai salah satu contohnya yakni perulaku suap menyiap, yakni suatu penyalahgunaan wewenang / kekuasaan yang menimbulkan perilaku diskriminatif dengan member privilese. Seorang pakar politik dunia, Robert Klitgaard, menyampaikan formula pembentukan korupsi pada masyarakat dunia, yakni C = M + D – A* * C: Corruption, M: Monopoly, D: Discretion, A: Accountability

3

Steve Bosserman (2005) mengilustrasikan di dalam tulisannya:

Ilustrasi ini merupakan suatu gambaran mengenai terjadinya korupsi di dalam masyarakat, yang pada dasarnya adalah salah satu bagian dari sifat-sifat manusiawi yang dasar. Bahwa manusia memiliki 2 (dua) kepentingan yakni dengan masyarakat lainnya melalui nilai-nilai yang ideal dan prinsip-prinsip yang mulia, dan dengan materi yang menimbulkan suatu ketergantungan atas benda atau keadaan tertentu. Manusia sendiri memiliki 2 (dua) sikap dasar yakni takut atau tamak. Takut akan melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ideal dan prinsip-prinsip yang mulia menimbulkan suatu hasrat untuk bekerjasama dengan anggota masyarakat lainnya dalam membangun suatu masyarakat yang ideal. Sedangkan tamak akan materi, akan menimbulkan suatu ketidaktakutan untuk melakukan tindakan-tindakan yang korup. Adapun tindakan-tindakan yang korup tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yakni: · Kurangnya informasi · Tidak adanya transparansi dalam pemerintahan · Tidak adanya kebebasan atas informasi legistalif · Tidak adanya peliputan investigatif di media setempat · Tidak difasilitasinya kebebasan berbicara dan kebebasan pers · Lemahnya akuntabilitas dan laporan berkala keuangan Negara · Tidak terlacaknya perkembangan korupsi di dalam masyarakat · Tidak adanya kontrol dari Pemerintah · Disfungsi demokrasi · Tidak adanya lembaga sosial maupun lembaga independen yang mengontrol tindakan pemerintah · Timbulnya ketidakpedulian masyarakat atas politik · Lemahnya pelayanan masyarakat · Lemahnya fungsi hukum · Tidak berpengaruhnya praktisi hukum · Lemahnya kebebasan judisial · Tidak adanya perbandingan dengan Negara lain · Lemahnya fungsi oposisi pemerintahan · Tidak berfungsinya para kritikus idealis

4

·

·

Kesempatan dan Penyuapan · Aparatur Negara secara rutin mengelola uang Negara secara langsung · Pendanaan publik tersentralisasi · Investasi publik yang besar dan tidak terawasi · Penjualan properti Negara dan privatisasi · Gaji yang rendah pada Pegawai Negeri Sipil · Dibutuhkannya perizinan dari lembaga Negara untuk mengadakan suatu bisnis · Tidak adanya rotasi dalam posisi PNS · Mahalnya kampanye politik, yang digunakan oleh beberapa pengusaha untuk melancarkan usahanya melalui salah satuh tokoh politik yang potensial · Ekspor bahan mentah · Perang Keadaan sosial · Grup tertutup & Tribalisme · Struktur sosial yang terkonsentrasi dalam keluarga & marga · Gratifikasi terselubung · Lemahnya fungsi pendidikan dan tingginya angka buta huruf · Terdapatnya diskriminasi

5