Majalah Treasury Indonesia Edisi 1/2009

Menggali Kreasi, dan lnfkmasi Perbendaharaan

SepBd'Logamyang tangguh

1 Bank Mandiri memberi rasa aman pada seluruh nasabahnya Di era baru perbankan Indonesia, memberi rasa aman pada seluruh nasabah adalah cara kami untuk menjadi yang terdepan dan terpercaya untuk terus tumbuh bersama Anda.

Departemen Keuaqan, T r e a s u ~it11 adalah core-nya Dep~rtemen Keuangan, sehi%a h m s selalu meniqkatkan kompetensi dan kapasitas agar bisa menjadi the real treasurer. Cintru tugas Anda sepenuhnya, dan Anda tidak akan p e r n d menyesali appn y q telah Anda lakukan karc11a Anda telah melakukannya dengnn maksimal". Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI Rapat Pimp~nanDirektorat Jenderai Perbendaharaan, 18 s.d. 20 November 2008 di Jakarta

-

IIE *r:m .

-

lqi dalam mewujudkan - .I& . lli-

a

Direktur Jenderal Perbendaharaan

1

da vane( akan segem menemskan tugas kami, orang-oraq tua, dalam membangun kantor ini. Jadi mulai sekarang (kalian) hams mempeniapkan diri, karena tidak lams Iqi kami sudah tidak di sini lagi. -i-- Sap saja besok sudah pensiun". _ 2::I

wfKs

Siswo Sujanto, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan ketika memberikan penyarahan kepada 76 Kepala Subbagian Umum KPPN dalam acara Bimbingan Teknis Kesekretariatan. 12 s.d. 16 September 2008 di Jakarta

1I

1

-

Salam Redaksi Amanah Itu...

--

nmont : The real Treasurer k

-

-

1

L

I

--L

-

--

I-

2nn?n Pemerintah Pusat / Daerah : Suatu Tinjauan ldealis dan Praktis

25 Dana Bagi Hasil kenapa sering terlarnbat?

26 Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Bal ""

aan Belanja Modal

Risk Return Trade-Off dalam lnvestasi Pemerintan

aw Remunerasi atas Saldo Kas Pemerintal. -

&

c

icipal Bond) sebagai Altenatif Pembiayaan Pembangunan ~aerahl' Program Restrukturisasi rnesin lndustri Tektsil dan Produk Tekstil Indonesia : Seb~lghc+ll4 Kasus Kebijakan Subsidi Pernerintah

1

-

.

w

m r n

-L' --=

1

Urgensi Tenaga Profesional Akuntansi dalam Pembenahan Mutu Laporan Keuangan Pemerintah

22 Dari Unit Swadana menuju DLU

w

-

didikan Nasional Prof. Dr. Bambang Sudibyo tentang Laporan Keuangan Pernerintah ut legalitas dan harga diri" I annran

\

dan Spirit Baru

PELINDUNG -

:=..

Herry Purnomo

PENGARAH

-

Siswo Sujanto

-

PEMlMPlN REDAKSI Bjardianto Pudjiono

I

PEMlMPlN USAHA Saiful Islam

REDAKSI

-

Saiful lslam Wahyu Prihantoro Mushlih Hendy S. Yudhiyanto Didyk Choiroel Wibawa Pram Sihombing Fauzi Syamsuri Erdian Dharmaputra

-

KEUANGAN / IKLAN Sugeng Riadi

DESAIN & LAY OUT

I

Hastoro

TATA USAHA Hendy S. Yudhiyanto

DlSTRIBUSl Suparlan

ALAMAT REDAKSI Gedung Perbendaharaan II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta Pusat 10710 Tel.: (021) 3846322.3449230 E-mail:[email protected] Website: www.perbendaharaan.go.id

BANK Bank Mandiri Cab. Depkeu Rekg. No. 119-00-0447538-8 Bank BRI Rekg. No. 0329-01-027073-50-7

PERCmAKAN Basarindo Buana Tama e-mail :[email protected]

I

Tresury Indonesia menerima artikel, liputan, dan foto/ gambar yang berhubungan dengan misinya sebagai Majalah Keuangan Sektor Publik. Artikel yang masuk menjadl milik Treasury Indonesia. Redaksi berhak mengubah ISI tulisan sepanjang tidak rnengubah

maksud/isi naskah.Isi dan tulisan Treasury lndonesia belum tentu mencerm~nkan kebijakan D~rektorat Jenderal Perbendaharaan Isi di luar tanggungjawab percetakq-

Tak terasa triwulan pertama tahun 2009 baru saja kita lewati bersama. Bila kita sejenak saja menengok kembali ke belakang, kita akan tersenyum, berbangga hati, bahkan tertawa bahagia, ketika kita mengingat kesuksesan dan capaian maksimal yang berhasil teraih berkat kerja keras yang - telah kita lakukan. Boleh jadi akhirnya kita berhasil menyelesaikan studi kita, yang diharapkan akan mampu memberikan dalam turut menunjang karir kita ke depan. Atau mendapatkan jabatan baru yang lebih tinggi. Atau berhasil menemukan pendamping hidup. Atau memperoleh untuk kali ke-sekian. Yang, pasti, dengan tak henti-hentinya kita harus senantiasa menjaga agar perasaan syukur kepada Yang Maha Kuasa tetap bersemayam di dalam hati. Lebih-lebih saat kita ingat bahwa pada tingkat institusi, banyak apresiasi yang kita peroleh sebagai pengakuan atas perbaikan kinerja kita dalam kerangka Reformasi Birokrasi. Sebut saja, tropi Citra Pelayanan Prima yang berhasil diraih oleh KPPN (Percontohan) Makassar II, yang langsung diserahkan oleh Presiden RI di lstana Negara. Di level Departemen Keuangan, penghargaan pun diterima oleh KPPN (Percontohan) Gorontalo sebagai juara pertama kantor pelayanan dari berpuluh, atau mungkin bahkan beratus, kantor pelayanan di seluruh Depkeu yang dinilai.

I

Namun demikian, tak ada salahnya, sebuah keharusan justru, untuk juga men-

cermati peristiwa-peristiwa yang membuat kita bersendu hati. Mungkin ada orang terdekat kita yang mendahului ki-, ta meninggal dunia. Mungkin kita gagal I . bersaing untuk memperoleh kursi beasiswa. I m Atau mungkin dipindahtugaskan ke tempat " baru yang tak sesuai dengan keinginan. Di lingkup yang lebih luas lagi, seperti yang kita ketahui beberapa saat menjelang tutup tahun kemarin, kita kembali dihinggapi kekhawatiran akan terimbas oleh dampak buruk dari krisis keuangan global yang tengah melanda. Tanpa menunda-tunda lagi sudah saatnya bagi kita untuk membuat resolusi "berbuat dengan lebih optimal", baik secara pribadi maupun bersama-sama sebagai sebuah institusi, agar tahun depan ini lebih menyenangkan dan lebih baik daripada saat-saat kemarin. Hal dan peristiwa yang telah kita alami di tahun 2008, apa pun ituyang baik atau yang buruk-- hendaknya kita jadikan referensi untuk mengevaluasi diri. Maka dari itu, selaku Pemimpin Treasury Indonesia, saya menyampaikan selamat berintrospeksi, dan marilah kita songsong masa depan denaan spirit baru yana lebih menggelora.. dianto Pudjionot\'

'

REKON VERA Dl KPPN BAUBAU

-

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan rekonsiliasi data realisasi penerimaan dan pengeluaran (kami menyebutnya sebagai 'rekon') dengan para bendahara dari masing-masing satuan kerja dengan Seksi Verifikasi dan Akuntansi (Vera) di Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPPN), perlu diciptakan suasana yang lebih nyaman, rapi, dan teratur. Salah satu yang perlu dipikirkan adalah peralatan yang digunakan untuk keperluan rekon tersebut, yaitu perangkat komputer sebagai sarana utama, yang selama ini pada umumnya hanya menggunakan satu buah layar monitor komputer untuk setiap CPU, sehingga bendahara yang melakukan rekon harus duduk berdampingan dengan petugas rekon KPPN untuk bersama-sama melihat data yang akan direkon pada layar monitor yang sama. Hal tersebut selain mengakibatkan suasana yang kurang nyaman dan kurang tertib, juga akan membuka peluang tejadinya kerja sama atau 'persekongkolan' yang mengarah pada halha1 yang bersifat negatif antara bendahara dengan petugas rekon. Umpamanya, petugas kita akan dengan mudahnya meminta sesuatu dari bendahara sebagai imbalan atas pelayanannya, atau menimbulkan efek samping lainnya yang mungkin kurang baik bagi penilaian atas KPPN di mata masyarakat. Sehubungan dengan itu, kami berpendapat bahwa sebaiknya setiap komputer (CPU) untuk keperluan rekon tersebut dihubungkan dengan dua layar monitor dengan menggunakan video splitter, di mana kedua layar monitor tersebut ditempatkan di atas rneja kerja sedemikian rupa secara bertolak

belakang, yaitu satu buah layar menghadap ke bendahara, sedangkan satu lagi menghadap ke petugas rekon, sehingga masing-masing hanya melihat data yang direkon pada layar monitor masing-masing. Hal ini telah kami laksanakan di KPPN BauBau sejak bulan April 2008 lalu dan sepanjang pengamatan, sangat berrnanfaat terutama dari sisi kenyamanan, kelancaran, dan ketertiban pelaksanaan rekonsiliasi data realisasi penerimaan dan pengeluaran negara oleh para bendahara satuan kerja dengan KPPN selaku Kuasa BUN di daerah, sehingga dapat mempercepat penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) setiap akhir bulan.

Demikian, semoga apa yang telah kami laksanakan di KPPN Bau-Bau tersebut dapat manjadi masukan yang bermanfaat bagi KPPN lain, dan semoga dapat pula menjadi bahan pertimbangan bagi Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan apabila merencanakan pengadaan komputer rekon yang akan didistribusikan kepada KPPN seluruh In&.nesia. Dahilu KPPN Baubau -

-

--

-

PENDAPATANDANBELANJAOPERASIONAL SATKERBLU

- -

.

-

Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwa Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi penyedia barangl jasa, yang dijual tanpa mengutamakan untung, dan kegiatannya berdasar prinsipefisiensidan produktivitas, yang pengelolaan keuangannya sesuai peraturan pemerintah terkait.

BLU selaku pengelola kekayaaan negara yang tidak dipisahkan adalah entitas akuntansi yang wajib menyusun laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. Penyusunanlaporankeuangannyaseyogianya memenuhi unsur pengendalian, pengukuran, dan pelaporan kinerja. Untuk tahun 2008, dan dengan diberlakukannya Permenkeu 9112007 tentang Bagan Akun Standar (BAS), Satker BLU akan lebih mudah menyusun laporan keuanganya, sebab secara khusus BAS pendapatan dan belanja telah diatur secara khusus, apalagi dalam menghitung saldo kas di BLU dan saldo kas di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Sampai saat sekarang satker BLU terdiri dari dua bentuk status, yaitu 'penuh' dan 'bertahap'. Status 'penuh' maksudnya semua pendapatannya dapat digunakan langsung, kemudian setiap triwulan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan ke KPPN dan Rekonsiliasi. Sedangkan yang berstatus 'bertahap' (contoh 70 : 30) maka 70 % dari pendapatan dapat digunakan langsung dengan membuat SPM Pengesahan, dan 30 % dari pendapatan disetor ke Rekening Kas Negara, dan setelah itu realisasi belanjanya dipertanggungjawabkan menggunakan SPM Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sejumlah dana yang telah disetor. Namun masalahnya sekarang adalah soal aturan yang mengharuskan semua satker BLU menggunakan BAS Pendapatan 424 (Estimasi Pendapatan Badan Layanan Umum), dan secara rinci untuk rumah sakit 4241 (Pendapatan Jasa layanan Umum), serta dirinci lagi menjadi 424111 (Jasa Layanan Rumah Sakit) dan 424119 (Penyediaan Barang IJasa Lainnya, untuk menampung pendapatan di luar jasa pelayanan rumah sakit). Begitu juga BAS Belanja BLU 5251 (Belanja Barang BLU), dan dirinci untuk belanja pegawai, barang, jasa, pemeliharaan, perjalanan, serta barangl jasa lainnya, ditambah 5371 (Belanja Modal BLU), yang dirinci untuk Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, lrigasi, dan Jaringan; Serta Fisik Lainnya. Satker BLU dapat diminta untuk menyusun secara triwulan Laporan Realisasi Pendapatan dan Penggunaan Dana DlPA yang menggambarkan jumlah Pendapatan, Penggunaan Dana (Belanja), Saldo Kas di BLU dan di KPPN, dan Total Saldo

Kas. Laporan tersebut disampaikan kepada Kanwil DJPB, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan (PPK) BLU, dan eselon I departemenl lembaga yang bersangkutan. Kanwil DJPB kemudian merekapitulasi dan menyampaikan hasilnya kepada Direktorat PPK- BLU dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK), dan berdasarkan laporan Kanwil DJPB seluruh Indonesia Dit PPK-BLU merekapitulasi lagi sehingga tergambar seluruh satker BLU untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktorat APK untuk dicocokkan dengan data LKPP. Demikian sumbang saran saya untuk memudahkan akuntansi dan pelaporan keuangan satker BLU, yang sampai dengan saat ini sedang mencari model. Apalagi kalau BAS Pendapatan dan Belanja BLU lebih banyak lagi, tentu akan lebih sulit membuat laporannya, lebih-lebih untuk rnenentukan saldo kas BLU. Muhammad Yasin Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Kanwil Ill DJPBN Padang WARNING UNTUK PERBANKAN INDONESIA

danareksa, saham, obligasi, SBI, dan lainya, yang secara mlum Mih tnenggiurkan dibandingkan melakukan penetrasi aset di seidor usaha (pinjaman modal kerja atau pinjaman investasi). Dalam kontelrs ini, peran bank b i i sebagai trader (pemain di pasar keuangan iersabut atau hanya settatas penjual). Aktivitas ini jug8 didukung oleh kernajuan teknologi infmmasi dan sdlwam, yang memungkinkan bank untuk memonitor risiko transaksi-transaksi keuangan yang dilakukannya. Kemunduran fungsi vital perbankan terletak pada sistem manajemen risiko yang hanya sebatas tangan ("arm-length analysis) dengan menggunakan komputer. Secanggih-canggihnya software manajemen risiko, tak satupun yang mampu meramalkan pergerakan risiko pasar dengan baik dan akurat. Fitur yang diberikan hanya sebatas keterbukaan risiko dan probabilitas default. Namun sepertinya para manajer bank telah kehilangan arah, dan lebih mempercayai teknologi ini. Kedua, kemajuan teknologi IT dan software di dunia perbankan juga mendorong aktivitas perbankan yang tidak takut lagi untuk bermain di sektor retail. Sebelum adanya kemajuan teknologi informasi yang mampu memangkas biaya transaksi yang tinggi, bank enggan untuk memberikan kredit konsumsi (kartu kredit dll.). Namun dengan adanya kemajuan tersebut, bank semakin berani dan semakin melupakan prinsip kehati-hatiannyauntuk bermain di sektor ini. Hal ini ditambah dengan keuntungan bunga (profit margin) yang menggiurkan dalam bisnis kredit konsumsi.

Dewasa ini sistem perbankan kita jauh lebih maju dibandingkan dengan satu dasawarsa yang lalu, karena adanya teknologi informasi. Teknologi informasi sekarang merambah dunia perbankan kita, yang secara tidak langsung membuat dunia perbankan sangat tergantung terhadapnya. Ketergantungan tersebut bisa membuat sektor perbankan mengalami pergeseranfungsi vital. Menurut Oleh karena itu, guna menghindari perlamDias Satria (2008). Apa fungsi vital perbankan? batan pertumbuhan ekonomi, serta ancaman Fungsivital perbankanadalah menyirnpandanadari eksternal dan kebobrokan sistem internal industri masyarakat dalam bentuk tabungan (savings), dan perbankan, maka diperlukan upaya sigap dalam menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman (loans) mengernbalikan fungsi vital "intermediasi" perkepada masyarakat. Kedua fungsi tersebut sering kita sebut sebagai fungsi "intermediasi"perbankan. bankan. Hal ini juga menjadi sangat penting daFungsi intermediasi perbankan berhubungan lam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dari bekerjanya sistem keuangan dengan masyarakat langsung, artinya terdapat yang sehat. Perbankan harus ingat bahwa keterketerlekatan hubungan sosial dalam tindakan lekatan nilai sosial dalam tindakan ekonomi tidak ekonomi (Granovetter, 1992) tersebut. Namun boleh ditinggalkan begitu saja. hubungan tersebut semakin tergeser dengan adanya teknologi informasi yang merambah dunia Bonny Adam perbankan. Perbankan kita lebih memilih produkKPPN Sungai Penuh, Kanwil V DJPBN Jambi produk perbankan yang berbasis IT dibandingkan Sedang rnenjalankan tugas belajar di Program S1 dengan produk perbankan konvensional seperti Ekonorni Pembangunan Universitas Brawijaya Malang ~emberian kredit atau .piniaman terhadap , masyarakat. Padahal, pemberian kredit pada dunia AN DARl 6,0,,TS,DER,, usaha dapat mendorong dan menggerakkan roda perekonomian negara kita. Tanpa adanya kredit Pertama-tama saya sangat bersyukur karena Treasury lndonesia berkenan memuat tulisan saya dari dunia perbankan, maka gerak roda usaha jadi lambat, yang pada akhirnya tidak memberikan yang berjudul "Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi: hasil seperti yang diharapkan. Harus diakui, salah Like A Grease or An Obstacle" pada rubrik Opini satu penyebab lambatnya pertumbuhan ekonomi di edisi 0112008. Pada edisi-edisi sebelumnya adalah pergerakan dunia usaha yang lamban. .---. beberapa tulisan saya juga telah dimuat. Atas kepercayaan TI saya mengucapkan terima kasih Ada beberapa alasan mengapa sektor peryang sebesar-besamya, teriring doa semoga TI bankan mengalamipergeseranfungsi vital tersebut. semakin maju dalam usaha dan semakin berbobot Pertama, tingginya arus globalisasi keuangan dan inovasi keuangan telah menciptakan instrumen- dalam muatannya.

-

instrumen derivatif baru yang menggiurkan. Sektor perbankan memiliki sumber aset baru berupa

Tulisan dengan judul tersebut di atas saya kirimkan pada saat saya masih di Kanwil XXlX

Ditjen Perbendaharaan Ambon. Barangkali perlu saya sampaikan bahwa pada Juni 2007 saya telah dilantik di Manado. Pada saat ini saya telah "dipindahkan" untuk mengabdi di Ditjen Kekayaan Negara DJKN), tepatnya di KPKNL Manado. Memang bukan kemauan dan harapan saya, akan tetapi ha1 itu sudah terjadi, saya syukuri, dan saya terima dengan segala lapang dada. Berkaitan dengan ha1 tersebut di atas, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan yang semoga TI berkenan menjawabnya: Apakah 'outsider' seperti saya masih dimungkinkan untuk menulis di TI, karena di DJKN tidak ada media seperti ini, dan kebetulan hobi saya adalah membaca dan menulis. Sekali lagi, apakah masih mungkin tulisan orang DJKN dimuat di TI? Supriyanto * Bagi kami, tulisan yang inspiratif serta relevan dengan spirit dan tema Treasuy lndonesia bisa datang dari mana saja dana dibuat oleh siapa saja.

PELAJARAN DARl SEBUAH HP -

-

Saya teringat dengan cerita Aa gym saat beliau bertemu dengan seorang teman Koreanya. Aa gym melihat handphone temannya itu sangat sederhana, bahkan tidak berwarna, tanpa ada kamera ataupun tambahan aplikasi lainnya. Temannya itu mengatakanbahwa yang dia perlukan dari HP-nya itu hanyalah untuk menelepon dan sms, kalau untuk memfoto, dia membawa kamera sendiri.Aa Gym merasa malu karena meski HP-nya lebih bagus, keren, dan terlihat canggih daripada hp temannya itu, tetapi beliau tidak sepenuhnya mengerti kegunaan dan kecanggihannya. Korea ialah negara yang sudah maju, dan telah menciptakan banyak produk berteknologi tinggi, serta tentu saja orang-orang Korea tahu untuk apa saja kegunaan teknologi itu. Pertanyaannya, apakah kita sudah menempatkan produk berteknologi tinggi itu pada tempatnya, sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas kita? Mungkin kita sering melihat orang-orang di sekitar kita yang lebih mengutamakan gengsi dan ingin pamer dengan memiliki produk-produk canggih itu, dan bukan untuk memperoleh manfaat maksimal darinya. Saya menjadi teringat dengan seorang teman dari Yunani, namun ayahnya adalah orang Turki. Dia seorang muslim tapi mengaku tidak taat. Suatu saat dia mengunjungi teman Malaysia-nya yang sedang berada di Aceh. Temannya itu seorang pegawai negeri. Dia bilang orang lndonesia memang ramah, tapi dia heran dengan orang lndonesia yang sering melakukan pengeluaranl belanja melebihi pendapatannya. Dia berkata, "Temanku yang pegawai negeri itu kan gajinya cuma 1 jutah (juta dia bilang 'jutah', karena bahasa lndonesianya masih terbata-bata), tapi membeli HP seharga 3 jutah, gak rasional ya ...." Saya cuma tertawa sendiri membaca komentarnya di yahoo messenger.

Kemudian saya menceritakan itu kepada teman di kantor, dan teman saya itu berulas, bahwa kita bisa saja menabung dulu untuk membeli HP, dan itu dilakukan demi kepuasan diri. Memang mudah untuk mencari alasan, akan tetapi dalam pandangan orang barat, tujuan menabung itu adalah untuk sesuatu yang sangat penting, seperti untuk dana pendidikan, membeli rumah, modal usaha, atau mungkin traveling ke luar negeri, sesuatu yang penting untuk menyegarkan diri. Mereka menabuns bukan untuk membeli baranq konsumsi hanya untuk sekedar gengsi dan belum jelas manfaatnya.

bangsa Indonesia. Saya hanya sekedar ingin berbagi sedikit cerita, dan dengan itu semoga kiia bisa selalu bersemangat untuk juga menginspicasi orang-orang di sekitar kita untuk menuju Indonesia yang-lebihbaik. Tentu tak bisa hanya sekedar kata, tapi yang penting adalah tindakan nyata yang, seperti kata Aa Gym, harus dimulai dari diri sendiri, dari hal-ha1yang kecil, dan dari saat sekarang.

Padahal, saya tidak mengalamatkin suiat itu untuk Treasury Indonesia, tapi untuk pak Bjardianto, sebagai kesan terhadap seminar, yang memang kami dihimbau untuk rnenulisnya. Dan ternyata saya harus siap mental. Protes, cemooh, gunjingan ... itu yang mulai muncul. Bukan hanya dari teman dekat, tapi (nantinya) juga dari teman sekantor, bahkan dari seluruh Indonesia.

Susanti Haryani Kanwil IV Ditjen Perbendaharaan Pekanbaru

-

Saya sempat lemes luar biasa. Tapi, saya tidak bisa goyah. Saya punya pendapat sendiri, punya keyakinan dan prinsip walau teman tak lagi bersama, atau gunjingan yang membuat hati tak nyaman.

* Setuju sekali. Jangan sampai kita tedular virus

subprime madgage"

-

TI

iAYA KO

Hidup cuma sekali, jika kita tidak mampu bertahan pada keyakinan yang kita sandarkan pada nurani dan Tuhan, maka merugilah saya bila harus hanyut mengikuti prinsip atau pendapat yang tidak saya yakini.

Assalamu'alaikum .... Kantor, 29 Mei 2008, pagi menjelang siang, sekitar pukul 12, Ketika sedang menata pertinggal laporan Bendum, saya mendapat sebuah pesan gTalk dari seorang teman,

Awalnya, saya ingin menyalahkan TI yang dengan tanpa izin memuat tulisan saya (!!!)

Isinya, dia sebel sama saya ....

Tapi, kemudian saya pikir-pikir, kalaupun tulisan itu dimuat, kenapa saya harus takut?

Kirain bercanda, tapi setelah bertanya lebih jauh, ternyata dia kesal kepada saya karena tulisan saya di treasury .... Saya tentu saja bingung, siapa saya, koq bisa ada di treasury....

Standar gaji di negara maju memang jauh lebih tinggi daripada di Indonesia. Untuk itulah kita harus bisa menyesuaikan pengeluaranl belanja dengan penghasilan kita. Tabungan yang diperoleh dari menyisihkan sebagian penghasilan yang kita kumpulkan dengan susah payah, harusnya digunakan untuk sesuatu yang sangat urgen untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan untuk barang mewah yang tidak sesuai dengan kondisi kita, dan tidak bermanfaat banyak. Saya jadi teringat dengan seorang adik kelas di Pekanbaru. Dia tidak memiliki HP, bukan karena tidak mampu membelinya, tetapi dia merasa belum perlu untuk mempunyai. Berbeda dengan beberapa temannya yang saling berlomba untuk mengganti HP-nya dengan model-model terbaru, dia sama sekali tidak tergoda untuk ikut-ikutan. Saya salut dengan adik kelas yang satu ini. Yang penting, sekarang kita harus bertanya kepada setiap diri kita, seperti yang dicontohkan oleh teman Korea-nya Aa Gym, yaitu apakah kita benar-benar membutuhkan barang yang akan kita beli, ataukah cuma sekedar ingin?. Dan apakah benda tersebut akan meningkatkan kualitas hidup kita dan memberikan kompensasi yang lebih besar, seperti menambah penghasilan? Saya yakin teman-teman yang membaca tulisan ini memiliki mental generasi muda sejati, dan memiliki banyak inspirasi untuk kemajuan

Mungkin ini adalah jalan dari Tuhan untuk mengajari saya bertahan pada prinsip yang saya yakini, dan berani memperlihatkan isi pikiran saya tanpa takut berbeda dengan yang lain. Yang pentingberbaiksangkasaja. Hasbunallah wani'mal wakiil, ni'mal maulaa wani'mannashiir ....

Ketika dia mengutip satu kalimat yang ada di majalah tersebut, barulah saya sadar ternyata itu adalah tulisan yang saya kirimkan kepada pak Bjardianto, Kabag Pengembangan Pegawai. Saya tidak menyangka, koq bisa tulisan saya dimuat?

Saya anggap ini sebagai hadiah ulang tahun yang lain daripada yang lain, lebih banyak pelajaran daripada kegundahannya. Salam DJPBN! Wassalam ...

Saya ingat, setelah mengikuti treasuryseminar beberapa waktu lalu, pak Anto mengharapkan kesan dari kami para peserta.

Ratna Susilawati Seksi Bendum KPPN Sumbawa Besar

Saat itu saya bersemangat sekali, 'menggebu' lebih tepatnya.

Vami yakin, yang mendukungAnda jauh lebih banyak daripada yang "sebel". Prinsip Anda telah dan akan menginspirasi banyak rekan-rekan kita.

Lalu terlihat tidak ada satu pun peserta yang mengumpulkan kesan, sementara hati saya begitu berbunga-bunga, Saya mengira, hari itu adalah hari terakhir kami di Jakarta, sebelum kembali ke tempat baru. Sehingga otomatis tidak ada kesempatan lagi bagi saya untuk mengeluarkan apresiasi yang saya miliki. Kebetulan saya melihat nama pak ento ada di majalah Treasury Indonesia yang karni beli saat seminar. Dan jadilah saya mengumpulkan kesan saya melalui [email protected]. Setelah berlalu dari Jakarta, saya kembali ke Kanwil Matararn, kemudian pada awal April saya minta pindah ke Sumbawa, dan dizinkan, alhamdulillah. Selanjutnya saya mulai menyesuaikan diri dengan suasana kantor yang baru. Dan hari ini kabar dari seorang teman tadi lurnayan membuat saya kaget; tulisan saya ada di Surat Pembaca.

,

...

Amanah itu Pembaca yang budiman,

Marilah sejenak kita simaksebuah penggalan ungkapan bijak seperti di bawah ini. "Tugas kita adalah menjalankan peran yang diamanahkan kepada kita masing-masing dengan sebaik-baiknya," ujar Bang Dedi, panggilan akrab Deddy Mizwar, aktor dan sutradara yangsukses menjadikan film-filmnya sebagai instrumen penyampai pesan kebenaran.

tema "Reformasi Birokrasi", inspirasi kuncinya adalah bahwa masing-masing dari kita memiliki tugas, dan selanjutnya tugas itu harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dalam ritme pelaksanaan fungsi organisasi kita tentu telah mengetahui apa saja tugas-tugas kantor yang harus kita rampungkan. Semuanya secara eksplisit dapat kita baca di job description (uraianjabatan) yang telah kita punyai. Demikian pula kalau kita terlibat di dalam sebuah tim kerja atau kepanitiaan sebuah acara. Ada pembagian tugas yang jelas di situ. Tanggungjawab yang menjadi amanah kita selanjutnya adalah menjalankan tugas-tugas itu dengan sepenuh kapasitas yang kita punya. 'Di Treasury Indonesia amanah untuk itu juga sangat jelas. Kami menyadari bahwa menyusun sebuah media yang memberi wawasan dan inspiratif harus dilakukan dengan seoptimal daya-upaya. Maka tak berlebihan bila dalam rangka itu kami harus berjibaku dengan sedikit waktu yang tersisa di sela-sela mengemban tugas "resmi" kami yang menggunung sebagai pegawai Kantor Pusat. Ketika institusi ini, juga bangsa ini, tengah dan terus mengadakan langkah-langkah panjang untuk berbenah diri, kami ingin berada di rute yar~gsama, dan turut mengayunkan langkah bersama-sama. Kami yakin, seperti yang sering kami utarakan sebelumnya, media ini akan terus menginspirasi dan memberikan andil yang konstruktif bagi kebaikan bersama. Tak salah bila pada edisi kali ini, di samping mengetengahkan tulisan-tulisan terpilih yang inspiratif, kami juga menyisipkan pelajaran-pelajaran yang mencerahkan, di antaranya dari Menteri Pendidikan Nasional Prof. Dr. Bambang Sudibyo dan sineas kawakan Deddy Mizwar, yang secara khusus kami temui dan menyela waktu mereka untuk berbincang-bincang tentang perbaikan dan perubahan. Kami percaya, sajian kami ini akan ikut-serta mendorong institusi ini, juga bangsa ini, meraih pencapaian-pencapaian yang diinginkan. Kami juga percaya, bila semua elemen di dalam institusi ini, juga bangsa ini, masing-masing bertekad dengan sepenuh hati dan daya untuk mengemban peran yang diamanatkan, cita-cita tentang kesuksesan bukan lagi sekedar mimpi di siang bolong, tinggal menunggu waktu saja kapan itu akan terwujud. Jadi, adalah penting untuk senantiasa mengingat pesan-pesan kebajikan, bahwa amanat harus terus ditunaikan dengan sekuat daya dan upaya. Selanjutnya, kesuksesan tak akan lagi beranjak menjauh. Salam treasury

...!

"

\t

Sudah hampir lima tahun telah dilalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk berkiprah di negeri ini. Unit eselon satu yang lahir dengan semangat reformasi untuk melaksanakan tata kelola yang baik di bidang keungan negara ini didirikan dengan misi untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan sebagaimana diamanatkan Undang Undang Perbendaharaan No. 1tahun 2004. Pada awal kelahiranya, unit ini dengan penuh optimisme mengelola tugastugasnya dengan bermodalkan paradigma dan aspek kerangka hukum yang jelas, bangunan kelembagaan yang lengkap serta mewarisi SDM yang cukup jumlahnya dari beberapa ex Unit eselon I dan II yakni DJA, BAKUN, DJLK, Bintek dan PMON. Empat tahun boleh dibilang waktu yang cukup untuk suatu organisasi melakukan transisi. Demikian pula bagi Ditjen PBN. Dalam rentang waktu tersebut beberapa program strategis dan memiliki jangkauan nasional telah dilakukan, antara lain: sosialisasi paradigma dan tata kelola baru dalam pengelolaan keuangan negara baik untuk kalangan intern Ditjen Perbendaharaan maupun extern di Satker Kementrian Lembaga. Selain itu, secara internal Ditjen Perbendaharaan juga melakukan penerapan konsep baru manajemen kas, menyediakan solusi penanganan atas permasalahan piutang, peningkatan kualitaspencatatandan pelaporan mengacu pada Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Standar Akuntansi Pemerintah, serta tersosialisasinya gagasan penyediaan layanan publik yang berkualitas dengan manajemen profesional melalui konsep Badan

-

m y

W EDlSlOl/ 2009

'

DIREKTORAT JENDERkl PEK I HORHRRRRN K A N T O R PUSAT

Layanan Umum.Last but not least, realisasi ide cemerlang KPPN Percontohan yang sudah lama didisain namun baru memperoleh momentum operasionalnya bersamaan bergulirnya reformasi birokrasi di Departemen Keuangan. Upaya sudah dilakukan sedemikan rupa, sumber daya pun telah dialokasikan secara proporsional, namun demikian masih terdapat catatan tersisa. Sederetan pekerjaan rumah masih perlu pembenahan antara lain: belum sinkronya data angka antara Laporan Kas Posisi sebagai laporan manajerial dengan laporan realisasai anggaran dan laporan arus kas sebagai laporan pertanggung jawaban. Walaupun ke dua laporan tersebut dibuat dengan maksud yang berbeda, semestinya ke dua laporan tersebut selaras, karena diambil dari sumber data yang sama yaitu KPPN. Hal lain yang membutuhkan penanganan serius adalah kelanjutan aplikasi MPN (Modul Penerimaan Negara). Akurasi data dari aplikasi MPN ini diperlukan untuk menopang laporan realisasai APBN dari sisi penerimaan. Mengingat pentingnya data tersebut, keputusan untuk melanjutkan, melanjutkan dengan penyempurnaan atau menghentikannya untuk diganti dengan aplikasi lain, menjadi krusial untuk diputuskan. Catatan penting lain yang perlu untuk dijawab adalah kelanjutan dari model KPPN Percontohan. Kesuksesanya sudah teruji dan telah memperoleh pengakuan dari stakeholder. Namun demikian memelihara kualitas layanan sebagaimana awal didirikannya tidak lah mudah. Perlu inovasi terus menerus untuk mempertahankan dan

1

meningkatkan standar layanan tersebut Pertanyaan yang sering diajukan adalah bagaimana kelanjutan dari model ini. Lantas bagaimana dengan masa depan KPPN konvensiona1,bagaimana pola transformasi mereka untuk menjadi KPPN dengan layanan prima dan kapan akan dilakukan? Catatan lain yang perlu memperoleh perhatian adalah pemberdayaan SDM pasca diberlakukanya KPPN Percontohan. Bukan isu basi untuk membahas penumpukan pegawai di beberapa Kanwil tersebut, tapi justru merupakan tantangan bagi pimpinan departemen, khususnya pengeloala SDM untuk memikirkan strategi penanganan terhadap mereka. Walaupun masih banyak catatan yang harus diselesaikan, harapan untuk menjadikan Ditjen Perbendaharaan menjadi yang terdepan dalam layanan publik tetap bergelora. Visi besar sebagai the real treasurer yang dibebankan pada Ditjen Perbendaharaan harus diwujudkan. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana menghimpun seluruh potensi yang dipunyai untuk mewujudkan visi tersebut. Potensi dimaksud adalah sejarah panjang pengelolaan perbendaharaan di negeri ini, infrastruktur jaringan kantor vertikal beserta perangkat pendukungnya, mandat yang diperoleh serta yang paling penting, SDM berlimpah baik yangsekarang bekerja aktif, fresh graduate D4 dan S2 serta sekitar 3 0 0 an pegawai yang sedang menempuh tugas belajar baik dalam maupun luar negeri dengan level mulai dari D3 sampai dengan S3. Ditjen Perbendaharaan memang menjanjikan.*

Krisis keuangan yang kini sedang melanda dunia tak urung juga berpengaruh terhadap Indonesia, sebuah negeri yang menjadi bagian dari pergaulan masyarakat internasional. Runtuhnya beberapa institusi raksasa keuangan dan perdagangan dunia berimbas pada bergugurannya indikator pertumbuhan dan kemajuan ekonomi yang dicapai oleh Indonesia. Rupiah melemah, ekspor turun drastis, investasi menukik tajam, daya beli masyarakat anjlok, serta ancaman pemutusan hubungan kerja yang dihadapi oleh para pekerja kita adalah segepok permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia dalam beberapa periode ke depan. Para pakar ekonomi sepakat bahwa pemerintah harus menyadari agar ketika krisis ekonomi menghantui di mana pun negara di dunia, dan sendi-sendi sektor swasta lumpuh, maka pemerintah harus berperan sebagai sumber solusi. Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani lndrawati pernah menegaskan bahwa peran APBN adalah sangat penting, baik dalam kondisi normal, lebih-lebih dalam kondisi yang kurang baik seperti saat sekarang, agar

agenda pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terus digulirkan, dan tidak terganggu.

APBN DAN REALlSASlNYA YANG LAMBAT Dalam sebuah perbincangan yang diadakan oleh Trijaya Network baru-baru ini Faisal Basri, seorang pengamat ekonomi, mengatakan bahwa tindakan penyelamatan ekonomi saat ini membutuhkan seluruh dana yang bisa disediakan oleh pemerintah, dengan ditambah lagi 50%nya, karena kondisi pelik yang kini tengah berlangsung tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan solusi yang standar. Senada dengan pendapat itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Departemen Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan bahwa pemerintah harus mempunyai cara pandang dan melakukan tindakan di luar kelaziman, namun harus sangat hati-hati dan terukur. Namun begitu, ironisnya, hingga akhir tahun 2008 kemarin terdapat dana Sisa

Lebih PenggunaanAnggaran (S1LPA)sebesar Rp51,3 triliun. Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah masih cukup lemah dalam ha1 manajemen fiskal. Gejala lain yang dapat dilihat adalah pola pengeluaran anggaran yang lamban dan menumpuk menjelang akhir tahun. Sisa dana sebesar itu mestinya tidak terjadi jika daya serap pemerintah benar-benar dioptimalkan sejak awal tahun. Demikian diungkapkan oleh pengamat ekonomi INDEF M. Fadhil Hasan.

h an'> memang, harus ada strategi dan komitmen yang kuat pada seluruh jajaran pimpinan Ditjen Perbendaharaan untuk turut berupaya memperbaiki tren penyerapan dana APBN untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di akhir tahun ini dan di tahun-tahun berikutnya. Apalagi setelah ada keyakinan bahwa pada kondisi ekonomi yang memburuk akibat krisis keuangan global seperti sekarang ini, satu-satunya harapan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hanyalah pada percepatan realisasi belanja negara. Dalam konteks ini, Ditjen Perbendaharaan sebagai

Kuasa Bendahara Umum Negara, oleh beberapa kalangan, diyakini mempunyai peran yang krusial dalam proses stimulasi penyerapan dan realisasi anggaran belanja negara secara optimal. Dari kondisi semacam itulah Faisal Basri pernah mempertanyakan keefektifan belanja pemerintah dalam menstimulasi pemulihan krisis. Menurutnya, belanja pemerintah semestinya sudah harus digenjot mulai dari awal tahun. Belanja pemerintah, tambahnya, menjadi tidak efektif karena selama ini penyerapan anggaran berada di dalam besaran yang rendah, dan masih saja unit-unit kerja pemerintah menumpuk kegiatan penyerapan anggaran di akhir tahun.

anggaran, seperti yangdihadapi oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias.

Modul Penerimaan Negara (MPN) Prima, dan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang belakangan diinisiasi.

HARAPANATASPERAN DlTJEN PERBENDAHARAAN

Besarnya APBN tahun 2009 sebesar Rp1.037,l triliun, dibandingkan dengan tahun2008sebesarRp989,5triliun,semakin mengukuhkan peran yang akan dimainkan oleh Ditjen Perbendaharaan di tahun-tahun mendatang. Ditjen Perbendaharaan diharapkan dapat mengoptimalkan perannya dalam menyokong misi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tentunya melalui perbaikan kualitas penyaluran dana anggaran negara secara optimal, berdaya dan berhasil guna, melalui optirnalisasi administrasi dan pelayanan dokumen anggaran. Maka dari itu, menjadi sesuatu yang sah-sah saja adanya ketika Menteri Keuangan dengan lantang mengungkapkan bahwa Ditjen Perbendaharaan adalah core-nya Departemen Keuangan, serta pegawai Ditjen Perbendaharaan adalah korps elitnya Departemen Keuangan.

Ada beberapa sebab kenapa realisasi belanja anggaran itu terlambat. Yang lazim terjadi, dan yang sejauh ini dapat tengarai, adalah hambatan institusional dan hambatan prosedural. Kondisi yang menjadi hambatan institusional di antaranya: Kelambatan penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); Ketidaktepatan dalam perencanaan sehingga perlu dilakukan adanya revisi anggaran; Dan format DlPA yang detail sehingga setiap terjadi perubahan MAK dalam satu jenis belanja harus dilakukan revisi. Sedangkan yang menjadi hambatan prosedural di antaranya: Proses revisi DlPA yang terlalu lama; Mekanisme pengadaan barang yang membutuhkan waktu penyelesaian yang lama; Dan ter-

Melihat persoalan tersebut, tidaklah berlebihan kiranya ketika kepercayaan publik yang mendambakan peran Ditjen Perbendaharaan sebagai stimulan keberhasilan penyerapan dana anggaran negara secara optimal untuk menggerakkan perekonomian nasional yang stagnan, disambut dengan tanggung jawab yang sepadan dengan mengupayakan peran itu agar berjalan dengan sebaik-baiknya. Tidak itu saja, di samping berupaya optimal untuk mendorong percepatan realisasi APBN, DJPBN juga diberi peran tambahan untuk mengatur cash-flow yang lebih akurat, cash outflow yang dilakukan oleh satker, dan cash inflow yang sebagian besar dipengaruhi oleh Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Berdasar ha1 itu, dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan semenjak Ditjen Perbendaharaan lahir, telah dilakukan kerja keras yang tak henti-hentinya untuk menginisiasi, mengoperasionalisasikan, mengembangkan, dan secara simultan meng-update infrastruktur dan sistem aplikasi untuk menunjang pelaksanaan peran tersebut. lnfrastruktur dan sistem aplikasi tersebut antara lain: KPPN Percontohan, Aplikasi KPPN (meliputi Aplikasi Server, Aplikasi Bendum, dan Ap-

batasnya kapasitas untuk menyerap dana

likasi Vera), Treasury Single Account (TSA),

Menyitir ungkapan yang ditampilkan pada kolorn "Resonansi" surat kabar Republika tempo hari, bahwa tiba saatnya kini bagi pemerintah untuk berperan sebagai sumber solusi bagi semua persoalan (part o f S o l ~ t i o n ) ,dan tidak melulu berposisi sebagai bagian dari masalah (part of problem). Sungguh sebuah pernyataan yang, sekali lagi, menggugah kita semua. (hsy)

Sejak reformasi birokrasi dilaksanakan oleh Departemen Keuangan pada tahun 2007, fokus utamanya diarahkan pada empat sasaran, yaitu penataan organisasi, penyempurnaan business process, peningkatan manajemen SDM dan perbaikan struktur remunerasi. Menindaklanjuti upaya tersebut dan dalam rangka mewujudkan good governance serta meningkatkan layanan kepada masyarakat, sejak 3 0 Juli 2007 Ditjen Perbendaharaan telah memulai operasionalisasi 1 8 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Percontohan di 1 7 ibukota provinsi, yang diikuti 9 KPPN Percontohan tahap kedua pada 1 Pebruari 2008. Launching tahap ketiga dilakukan sebanyak 5 KPPN sehingga dengan demikian sampai saat ini terdapat 3 2 kantor pelayanan percontohan di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang dimaksudkan agar peningkatan kualitas pelayanan KPPN semakin luas dirasakan oleh masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa layanan publik yang diselenggarakan oleh kantor pemerintah selama ini pada umumnya menggambarkan sifat dan sikap birokrasi yang negatif. la identik dengan kondisi pelayanan yang serba lamban, yang berbelitbelit, yang tidak memiliki kepastian, yang tidak transparan, dan bahkan pada tingkat tertentu diwarnai dengan pungutan tidak resmi. Kondisi ini tentunya harus diubah menjadi layanan yang cepat, akurat, sederhana dan transparan serta bebas pungutan. Sudah saatnya kantor pelayanan harus memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat dan menghilangkan kondisi stigmatik negatif yang selama ini melekat pada birokrasi. Sesuai dengan agenda reformasi birokrasi, KPPN Percontohan telah berhasif menyederhanakan proses kerja penyelesaian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Non Belanja Pegawai atas Surat Perintah Membayar (SPM)yang diterbitkan

oleh satuan kerja. Penerbitan SP2D yang selama ini diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari, dapat diselesaikan maksimal dalam waktu 1 (satu) jam sejak SPM diterima secara lengkap dan memenuhi syarat. Satuan kerja cukup berurusan pada satu tempat pelayanan (front office) dan langsung memperoleh kepastian atas penyelesaian SPM yang diajukan, dan apabila tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat langsung diberitahukan/ dikembalikan kepada pihak satker selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk dilakukan perbaikan. Percepatan yang cukup signifikan tersebut dilakukan melalui penyederhanaan proses penyelesaian pekerjaan, penggunaan teknologi informasi, serta dukungan SDM yang diseleksi secara ketat. Sebagai ujung tombak pelaksanaan pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, pembentukan KPPN Percontohan semakin memperluas cakupan layanan prima kepada mitra kerja. Sesuai hasil survei Universitas Indonesia tentang kepuasan masyarakat terhadap kinerja jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan menunjukkan bahwa kinerja jajaran DirektoratJenderal Perbendaharaan, terutama melalui KPPN Percontohan meningkat secara signifikan. Keberhasilan lainnya yang diraih adalah keberhasilan KPPN Percontohan Makassar II meraih Juara Nasional Pelayanan Masyarakat antar kantor pelayanan pemerintah pada tahun 2008 ini. Perluasan pembentukan KPPN Percontohan dan berbagai keberhasilan tersebut diharapkan menjadi bagian dari kontribusi nyata Direktorat Jenderal Perbendaharaan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintahan, khususnya pada Departemen Keuangan. Menilik ke awal pembentukan KPPN Percontohan, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya ini merupakan komitmen Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka meningkatkan kualitas tayanan

kepada masyarakat. Komitmen bukanlah suatu ha1 yang main-main. Pencideraan terhadap komitmen berakibat lunturnya kepercayaan masyarakat. Faktor inilah sepertinya yang mengharuskan Ditjen Perbendaharaan melaksanakan reformasi birokrasi yang tidak hanya fokus pada aspek peningkatan kualitas layanan, tetapi lebih ditekankan pada aspek perubahan kultur birokrasi, penyederhanaan business process, pemanfaatan teknologi informasi, penataan organisasi, dan yang paling utama adalah perubahan pola pikir sumber daya manusia yang mengawaki unit kantor pelayanan ini. Namun ada ha1 yang perlu dicatat. Reformasi hendaknya bukanlah menjadi suatu euforia semu semata. Berbagai keberhasilan reformasi birokrasi melalui program KPPN Percontohan, hendaknya tidak membuai para birokrat di Ditjen Perbendaharaan sebaga~satu kesatuan entitas birokrasi untuk terus berbenah, meningkatkan kinerja dan meningkatkan mutu dalam melayani para stakeholders maupun masyarakat secara luas. Layanan publik sebagai salah satu bentuk perwujudan dari fungsi pemerintah yang dirasakan langsung oleh masyarakat, menempati posisi yang strategis. Kualitas layanan publik yang dilaksanakan oleh kantor pemerintah sangat berpengaruh pada kualitas kehidupan dan sikap masyarakat. Publik akan terus menyoroti peran strategis Ditjen Perbendaharaan, terutama menyangkut kebijakan dan pelaksanaan APBN, dalam rangka menggerakkan laju perekonomian nasional. Oleh karena itu melalui perbaikan kinerja layanan publik yang terus menerus dan konsisten diharapkan akan berdampak pada tumbuhnya kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap p e m e rintah, yang pada gilirannya akan mendorong terciptanya iklim yang kondusd disegala bidang. (ed)

I

I mr=i;

h wea at en r e n d i a l ~ a n mastonat rrof. Dr.

"I

'

Ufzgka;7niz itu terbcrsif dalnvrl perhincnng~~nanfnvn Tveasilvy I i ~ d o n e s illengniz ~~ Meilfrvi Penclidiknn ivusior~al Prof. Dr. ~ di rllatzg berdinasilya di ~ ~ Z E L V ~SS eLn~ a~ ~I / [ Jnknrtn. ~ i ~ , Ketikn it11 knnli rrlerninta pendapat Bninbnilg Sudibyo, M . B . A . Y L Z I I berlailgsui~g Mcizdiknas tcntnrzg bagairr~ann~lpnya-zrpnynyang felnll dan senzestir?ya difen~pul? olcll porzcriiltah c.q. Depdiknas tillflrk dapnt rnenyustrn lapi~vnnkcilurlgail yay18 lebill harzdal dari nkuntnbcl. Berikuf petikan zi~azuarzcnrnif11sclcnglcapn!~iz. Terkait dengan DlPA (Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran) yang dirniliki oleh Departernen Pendidikan Nasional pada tahun 2008 ini, di luar ketentuan UUD yang mengarnanatkan 20% bagi sektor pendidikan, apa sesungguhnya yang mendasari kenapa Depdiknas mendapatkan porsi anggaran yang cukup besar? Semangat reformasi memang menginginkan seperti itu. Amandemen UUD memang semangatnya adalah untuk memberikan apa yang diamanatkan di dalam pembukaanUUD1945,yaitu"mencerdaskan kehidupan bangsa". Itu harus benar-benar dilaksanakan secara rml. Pertama, di dalam amandemen itu, bahwa untuk pertama kalinya pendidikan ditetapkan sebagai hak asasi manusia, sebelumnya hanya hak warga negara. Kedua, wajib belajar itu d ~ a t u r di dalam UUD meskipun tidak dikatakan eksplisit 9 tahun. Undang-Undang Diknas kemudian menjabarkannya menjadi 9 tahun. Konsekuensinya, sebagai hak asasi manusia maka setiap warga negara harus belajar, minimal pendidikan dasar. Ada amanat juga untuk mengupayakan sebuah sistem pendidikan nasional.

Kemudian juga mengembangkan pendidikan yang memberikan Kompetensi kepada warga negara di bidsng iptek tanpa meninggalkan ajaran agama dan nilainllai yang selama ini kita junjung tinggi. Semangatnya adalah agar bangsa ini dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa tercerabut dari akar soslal dan budayanya. Konsekuensinya, negara menyedlakan 20% dari APBN dan APBD untuk pendidikan. Itu merupakan sebuah kebulatan yang diturunkan dari semangat "mencerdaskan kehidupan bangsa" itu tadi. Sejak itu pendidikan menjadi isu yang sangat populer. CoDa perhatikan, yang menang dalam Pilkada, baik itu dl tingkat propinsi atau kaDupaten/ kota adalah kandidat yang sukses menjual pendidikan. Contohnya dl Sulawesi Selatan, dengan memakai dana Bantuan Operaslonal Sekolah (BOS), SD dan SMP sudah digratiskan di sana. Memang kalau di daerah dana BOS sudah mencukupi untuk membiayal pendidikan, tetapi di kota besar dana BOS memang masih jauh dari mencukupi.

Jadi, alokasl anggaran yang besar untuk pendidikan adalah amanat reformasi. Meskipun belum 2 0 % faktanya bahwa porsi anggaran untuk pendidlkan dalah yang paling besar. Terkait dengan itu, ada satu ha1 yang menjadi pertanyaan, yaitu tentang bagaimana penyerapannya. Ternyata, penyerapannya paling tlnggl, selalu lebih tinggi darlpada Depkeu (sekedar untuk diketahui, penyerapan anggaran Depdiknas adalah 90,5% pada tahun 2007, jauh di atas rata-rata nasional-red.). Penyerapan tahun 2 0 0 8 ini turun, tapi harena Depkeu yang 'curang'. Diknas disuruh merevisi DlPA kemudian melakukan APBN-P, kenyataannya DIPA-nya baru diturunkan pada akhir bulan November. Padahal permintaannyaadalah mengurangi bantuan sosial dan belanja barang, dan berkonsentrasi pada belanja modal. Siapa orang yang blsa mengeksekusi belanja modal kalau DIPA-nya baru keluar pada akhir November. Baru sampai di daerah, di perguruan-perguruan tinggi pada tanggal 1 0 Desember, kemudian tanggal 15 harus dilaporkan. Siapa yang bisa melakukan itu(?)

Kembali ke Depdiknas yang mempunyai misi khusus untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan dana sekian puluh triliun, dan dengan begitu banyak program yang harus di~aks~nakan, bagaimana Bapak mengkategorikan manamana program prioritas?

Nomor satu adalah Wajib Belajar. Karena itu amanat UUD sehingga lebih dari 50% anggaran diknas digunakan untuk Wajib Belajar. Pendidikan menengah dan tinggi mendapatkan perhatian yang kurang lebih sama. Pendidikan tinggi secara nominal memang mendapatkan anggaran yang lebih besar daripada pendidikan menengah. Tapi kalau kita lihat secara jeli, di pendidikan tinggi itu belanja pegawainya besar. Dari 1 4 triliun, 5,5 triliunnya adalah belanja pegawai (yang didominasi oleh gaji dosen). Di situ juga ada PNBP yang sebetulnya bukan merupakan alokasi dari Depkeu. Kami mencarinya sendiri melalui perguruan tinggi, yang besarnya sekitar Rp4 triliun. Apabila sejauh ini Bapak mengikuti perubahan sistem dalam pengelolaan keuangan publik kita, terutama setelah terbitnya Undang Undang bidang Keungan Negara, akan didapati adanya pemisahan kewenangan, yaitu Chief Financial Officer (CFO) yang dipegang oleh Menteri Keuangan, dan Chief Operational Officer (COO) yang ada di tangan menteri/ pemimpin lembaga. Konsekuensinya, kementerian/ lembaga diberi keleluasaan untuk merancang anggarannya, melaksanakan anggarannya, dan mempertangg~ngjawabkann~a. Menurut Bapak, kebetulan Bapak mempunyai background akuntansi, di mana urgensi sebuah laporan pertanggungjawaban dalam sebuah mekanisme keuangan?

Pentingsekali untuk mengaitkan antara kinerja penggunaan anggaran dengan pertanggungjawaban. Sekarang Depdiknas sedang berjuang keras agar terjadi seperti itu. Namun demikian, dalam realisasinya tidak bisa benar-benar seperti itu. Misalnya saja, DAK (Dana Alokasi Khusus-red.) pendidikan itu besarnya Rp7,I triliiun untuk tahun 2008. Itu adalah anggaran Depkeu, bukan Depdiknas, sehingga kebijakan alokasinya ada di Depkeu. Pada saat pertanggungjawaban, kami, Diknas, yang diminta untuk mempertanggungjawabkan. Pada waktu mengalokasikan Depkeu berjalan sendiri, tidak mengikuti saran dari kami. Mestinya yang paling banyak mendapatkan alokasi DAK itu adalah Jawa Barat. Tetapi kenapa kok Jateng dan Jatim yang memperoleh lebih banyak. Kalau memakai alasan sentimen saya tentu lebih senang kalau Jateng mendapatkan alokasi yang lebih banyak, karena saya orang Jawa Tengah. Tetapi kalau berpihak kepada

kebenaran seharusnya yang mendapatkan paling banyak adalah Jawa Barat karena sekolah yang gedungnya paling banyak rusakadalah di Jawa Barat. DAK Pendidikan itu kan sebenarnya diperuntukkan untuk merehabililtasi (gedung) sekolah. Jadi kenyataannya, APBN itu yang membikin Depkeu, tapi kami yang harus mengeksekusi dan mempertanggungjawabkannya. Kemudian masalah pemotongan yang 15%itu merupakan proses Undang-Undang, dan menjadi UU APBN. Tahu-tahu melaui SMS, dan kemudian diikuti dengan surat, kami disuruh Depkeu untuk membintangi. Ternyata itu bukan sekedar pembintangan, tapi mau dijadikan APBN-P (APBN Perubahan- red.). Dengan komunikasi yang sifatnya vertikal, seolah-olah itu adalah perintah dari Depkeu kepada departemendepartemen. Itu menurut saya tidak pas. Mestinya komunikasi itu horisontal. Apalagi itu Undang Undang, tidak bisa dirubah begitu saja oleh Menteri Keuangan tanpa dibicarakan dengan DPR.

kan sendiri-sendiri untuk lingkup birokrasi Diknas, kemudian untuk lingkup PTN nonBHMN, dan untuk Perguruan Tinggi BHMN. Jadi ada tiga aplikasi. Untuk pertanggungjawaban pelaporan keuangannya tidak bisa juga diterapkan begitu saja. Lucunya, Permenkeu itu juga menganggap bahwa di setiap departemen itu mempunyai akuntan seperti Departemen Keuangan. lnilah ketidakadilan di republik ini. Akuntan negara hanya ditumpuk di Depkeu, BPKP, dan BPK. Depdiknas yang mempunyai anggaran hampir 5 0 triliun tidak mempunyai akuntan. Hanya menterinya sendiri yang akuntan. Kepala Biro Keuangan saya pinjam dari Unibraw, dia adalah dosen di sana. Tentu itu saja tidak cukup. Ditjen Dikdasmen (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengahred.) yang mempunyai anggaran sebesar Rp24 triliun mungkin membutuhkan 10 orang akuntan sendiri untuk mengelola duit sebanyak itu. Tapi mereka sekarang tidak mempunyai akuntan sama sekali. Dengan kondisi seperti itu, Permenkeu itu harus diinterpretasi ulang. Semangatnya kita tangkap, jangan sampai melanggar peraturan menteri itu, tetapi kemudian kita kembangkan kreativitas bagaimana kalau diterapkan di Depdiknas.

Sekarang saya sedang dalam proses untuk menerbitkan Peraturan Menteri untuk menindaklanjuti Permenkeu tentang pertanggunglawaban keuangan itu, soalnya Permenkeu itu tidak bisa begitu saja diemplementasikan di masing-masing deMisalnya, didalamnya ada kebebasan partemen tanpa peraturan manteri terkait. bagi unit-unit utamaataupun unit-uniteselon Misalnya Permenkeu tentang penataan reII untuk bagaimana pun caranya memiliki kening, itu tidak bisa diterapkan begitu saja tenaga akuntan yang cukup agar dapat generik tanpa diinterpretasikan ulang di menyusun laporan pertanggungjawaban Depdiknas. Di Permenkeu itu kan asumsinya semua lembaga adalah birokrasi, sedangkan di Depdiknas ada unit birokrasi seperti kantor pusat ini, tetapi ada juga unit yang seperti perguruan tinggi. Perguruan Tinggi itu tidak sepenuhnya birokrasi, walaupun memang secara legal merupakan bagian dari birokrasi Diknas, tetapi secara riil tingkat otonominya tinggi, apalagi kalau itu BHMN (Badan Hukum Milik Negarared.). Permenkeu itu tidak bisa diterapkan begitu saja di BHMN, sehingga perlu interW A K PendWkan ifu kun ~ k n a m y adipwumtukpretasikan ulang, dan itu yang saya lakukan u-k aerehabilihasi ((gdungl sekoiah. Jadi kekan. Mengacu pada nydaanwya, APBN ifrr yang m d k i n Depbu, ttqi Permenkeu nomor 4 8 tahun 2007 tentang penataan rekening itu lalu kita terjemah-

para akuntan. Maka dari itu, saya bekerja sama dengan BPKP. BPKP mengerahkan seluruh kantornya di daerah, dan dengan waktu 7 bulan serta biaya 1 7 miliarwaktu itu, hasilnya adalah peta BMN itu. Dengan Peta BMN itu kita dapat mengetahui fisik BMN dengan jelas, keberadaannya ada di mana, dan harganya (dalam historical cost). Ada yang datanya di pusat saja, di daerah tidak ada. Atau ada yang teridentifikasi selama inventarisasi tetapi tidak ada catatannya. Namun sebagian besar sebetulnya sudah oke, dan tinggal masalahnya bagaimana melakukan revaluasi untuk mendapatkan nilai wajarnya. Sepanjang ini tidak selesai, maka akan disclaimer terus.

keuangan yang benar. Karena tidak mungkin Permenkeu itu dilaksanakan oleh orangorang yang tidak tahu akuntansi, karena mensyaratkan cukupnya tenaga akuntan. Sehingga yang bisa melakukan itu hanya Depkeu. Akan tetapi, laporan keuangan Depkeu pun juga disclaimer. Artinya, menyusun laporan keuangan itu adalah tanggung jawab Depkeu, maka Depkeu harus menyediakan akuntan yang cukup untuk departemen-departemen. sekedar persoalan Apakah itu akuntan sehingga keuangan pemerintah disc,aimer? Ataukah persoalan yang lain? Oh banyak. Yang serius itu memang SDM. Sudah lama sekali pemerintah kurang mempunyaitenagaakuntan,yangkemudian dicoba dipenuhi dengan wajib kerja sarjana akuntan. Di luar perguruan tinggi wajib kerja itu hanya terjadi di Depkeu, sedikit di Dephub, seperti Edi Haryoto yang sekarang menjadi Dirut Angkasa Pura. Di Departemen lain tidak ada yang punya (akuntanred.), hanya menterinya yang akuntan, seperti Menteri Pendidikan, Menteri Sosial, dan Menteri Perumahan. Jadi memang permasalahannya adalah SDM-nya yang tidak mampu.

Pertnasalahan ketiga, dan saYa kira ini tidak hanya di Diknas saja, adalah pertanggunaawaban dana-dana dekon atau dana-dana tugas pembantuan. Di masalah SDM tadi, Pemda juga memang

katakanlah menjadi 200 miliar. Supaya apa? Supaya nanti ada revisi, saya tahu itu. Ketika ada revisi, akan ada ongkosnya nampaknya. Pemangkasan itu selalu terjadi, dan itu drastis sekali, sangat tidak realistis. Seolah-oleh Ditjen Anggaran itu lebih tahu daripada para rektor. Para rektor sampai kesal karena itu. Ini adalah protes saya secara resmi kepada Depkeu. Setelah akhirnya di Ditjen Perbendaharaan, meskipun bu Menkeu-nya sudah mengatakan bahwa pencairan dana PNBP adalah 8 jam, dan beliau sudah berjanji itu di depan Presiden, kenyataannya tidak ada KPPN yang 'lurus' mengerjakan itu. Kalau sudah masuk seperti masuk wuwu (sebutan untuk sebuah slat perangkap ikan- red.), tidak bisa keluar lagi. Betulbetul dihadapkan pada dua pilihan: kalau dimasukkan nanti tidak bisa dikeluarkan, seperti uang pendaftaran mahasiswa. Kalau dimasukkan, akhirnya tidak bisa memberikan pelayanan untuk pendaftaran, ujungunjungnya didemo mahasiswa. Dirjen Dikti (Direktur Jenderal Pendidikan Tinggired.) sampai bilang, 'langgar saja aturan itu daripada kita didemo oleh mahasiswa'. Akhir-akhir ini mereka (para rektor- red.) mulai menghadapi kejaksaan. Mereka seperti di-sandwich. Makanya ketika saya dengan Menteri Keuangan didamaikan oleh pak Aburizal Bakri di Kantor Menko Kesra, saya katakan bahwa untuk mengatasi masalah itu, semua PTN akan kita BLU-kan tahun ini. Saya minta Depkeu bisa men-

Lebih parah lagi pada satker-satker dana dekonsentrasi. Untuk mengerjakan dana dekon itu, yang adalah dana Pemerintah Pusat, Pemda menggunakan tenaga-tenaga honorer, yang rasa tanggungjawabnya tidak penuh, tidak seperti halnya dengan pegawai negeri. Persoalan yang kedua menurut saya adalah administrasi atau pembukuan

belum betul-betul menyadari bahwa itu merupakan tanaung jawab mereka ten-

barang milik negara (BMN). Salah satu penyebab disclaimer itu adalah penataan BMN. Siapa sib yang bertanggung jawab terhadap BMN itu? Tak lain yaitu Kepala Biro Umum. Saya mengenal orangnya, saya tahu scope pekerjaannya, tidak mungkin ini (penataan BMN- red.) dilaksanakan oleh Kabiro Umum. Saya pernah bertanya kapan terakhir dilakukan stock opname, dia menjawab 'Sejak RI berdiri belum pernah pak'. Saya juga bertanya, apakah ada catatan tentang BMN di Biro Umum, dia menjawab 'tidak punya'. Bayangkan, asset yang terakumulasi sejak RI berdiri itu tidak pernah dibukukan. Tidak pernah ads pembukuan yangsistematis, berapa yang di Pusat, berapa yang di daerah.

tang bagaimana jawab keuangan secara berjenjangsampai ke Pusat. Tidak c u k u ~ diatasi hanya dengan menerbitkan Permenkeu seperti ini (no.48 tahun 2007) saYa kira. Depkeu harus berbuat SeSUatU Yang bagaimana pun caranya dapat mernbuat seseorang itu aware bahwa pertanggungjawaban keuangan itu terkait dengan harga diri. 'fang heempat, ini sangat spesifik di Diknas, yaitu PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak- red.) Perguruan tin@. Sebagian permasalahan PNBP itu ada di Depkeu, yaitu di Ditjen Anggaran dan Ditjen Perbendaharaan. Di Ditjen Anggaran terjadi waktu menetapkan anggaran PNBP. Perguruan tinggi ketika mengusulkan PNBP, katakanlah Rp400 miliar, pasti dikurangi,

Saya berpikir bahwa itu hanya bisa dikerjakan oleh sebuah tim yang terdiri dari

TREASURY

EDISI 01/ 2009 -

fasilitasi itu. Kami jugs berusaha menulis SUrat, yang maria surat itu adalah rekomendasi dari pak Hasan Basri, yang waktu itu adalah Auditor 111 BPK. Di surat itu says tulis rekomendasi dari Auditor 111 BPK, tapi surat says itu tidak pernah dibalas. semua surat says tidak pernah dibalas. Kalau untuk pertanggungjawaban Pernda yang masih kurang, menurut Bapak langkah apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan tanggung jawab itu? Menurut saya PP tentang Dekon dan PP tentang DAK harus diubah. PP itu masih didasarkan pada Undang-~ndangnomor 2 2 dan 25 tentang Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah. Itu PP saya, dan yang membuat drafnya adalah Achmad Rohjadi (alm.) ketika masih menjabat sebagai

Kepala BAKM (Badan Analisa Keuangan dan Moneter- red.). Saya sudah merasakan bahwa di PP ini pertanggungjawaban dan pengawasan itu masih lemah. Nampaknya setelah keluar UU baru, PP-nya belum juga secara tajam mengatasi permasalahan ini. Jadi kalau pengindisclaimer-nya hilang, kita harus berupaya untuk bagaimana mempertajam pertanggungjawaban keuangan oleh Pemda atas dana dekonsentrasi dan DAK. Mimpi kita untuk terlepas dari disclaimer itu tidak akan pernah terealisasi kalau itu tidak diatasi. Kita bicara tentang APBN, jadi jelas kalau diserahkan kepada gubernur, maka statusnya adalah sebagai wakil pemerintah pusat, bukan sebagai kepala daerah. Ini yang. belum dipahami, mana DAU yang merupakan dana dia sebagai kepala daerah, mana dana dekon dan tugas pembantuan yang memposisikan dia sebagai orangnya Pemerintah Pusat. Ini benar-benar serius. Mereka harus bertanggungjawab. Tidak boleh dong hanya memasang tenaga honorer. Itu namanya ngenyek (menghina- red.). Saya berupaya untuk bagaimana dapat menyelesaikan laporan keuangan yang ontime. Saya bekerja sama dengan BPKP dan mengerahkan orang-orang ke daerahdaerah untuk memberikan asistensi. Jadi tidak secara berjenjang tetapi yang atas menjemput bola ke bawah dan memberikan asistensi, menghabiskan waktu, sama sekali sangat tidak efisien. Saya katakan kepada mereka bahwa pekerjaan mereka tidak hanya mencari dan menemukan kesalahan, tetapi juga melakukan guidance dan supervisi, serta ikut memperbaiki sistem pengendalian internal sehingga kesalahan yang nanti ditemukan akan semakin berkurang. Jadi kalau sekarang mereka menemukan sepuluh kesalahan, kemudian nanti masih menemukan sepuluh kesalahan, berarti mereka tidak bekerja.

Kebetulan Diknas, selain memperoleh dana yang paling besar, satkernya juga banyak sekali sehingga leblh complicated. Ada target dari Depkeu yang mengkonsolidasi laporan keuangan pemerintah agar suatu saat nanti tidak disclaimer lagi. Dengan melihat persoalan yang ada, juga kondisi di masing-masing departernen yang masih lemah, menurut Bapak, sebetulnya apakah cukup reallstis keinginan kita untuk keluar dari situasi disclaimer Ini? Sekarang jumlah satker kami kurangi,dari mulanya 700-an menjadi 300an, di antaranya agar penyusunan laporan keuangan secara berjenjang itu dapat kami lakukan dengan lebih mudah. Saya kira ini bukan masalah realistis atau tidak. Saya kira ini merupakan keharusan karena rnenyangkut legalitas dan harga diri. Ini

kan memalukan sekali. Saya sudah dan sedang berupaya untuk meningkatkan akses pendidikan dan memperbaiki tata kelola secara umum. Yang memperoleh sertifikat ISO, ini merupakan bagian dari tata kelola, adalah 54% dari unit-unit eselon II. Tahun ini mereka berjanji agar menjadi 100%. Tapi bagi saya, ukuran yang paling ultimate mengenai tata kelola itu adalah opini BPK wajar tanpa syarat. Dulu sekjen saya, karena dia bukan seorang akuntan, saat menyusun renstra tahun 2006 dia mencantumkan 'wajar dengan catatan', kemudian pada tahun 2007 dia memasang 'wajar tanpa syarat'. Saya tahu itu cuma mimpi. Tetapi saya biarkan saja agar mereka semua bersemangat sehingga ada upaya yang besar, meskipun saya tahu itu tidak akan tercapai, bahkan sampai akhir masa jabatan saya. Oleh karena itu, saya menyarankan agar Depkeu betul-betul bisa mengambil peran yang jelas untuk menyelesaikan masalah SDM tersebut. Akuntan negara itu hanya dihasilkan oleh STAN, sedangkan perguruan tinggi lain, seperti UI dan UGM,

karena pasarnya terbatas sekali.

Ada satu ukuran bahwa untuk dapat menghasilkan alumni perguruan tinggi yang sebanding dengan alumni di negara lain dibutuhkan dana Rp18 juta per kapita per tahun. Dana APBN sampai sekarang masih terbatas, dan hanya dapat menyediakan Rp3,l juta per kapita per tahun sehingga memerlukan partisipasi dari masyarakat luas untuk ikut membiayai. Masalahnya, sekarang banyak terjadi keluhan bahwa biaya untuk kuliah di PTN terlalu tinggi. Apa pendapat Bapak mengenai ha1 itu? Dan bagaimana strategi Bapak untuk mengatasi kekurangan alokasi dana tersebut? Pendidikan Dasar Wajib Belajar, sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Undang-Undang Sisdiknas, itu gratis. Tetapi ini belum dapat kita penuhi, meskipun sudah menyerap hampir 60% dari dana Depdiknas. Jenjang pendidikan menengah saat ini menjadi semakin menarik walaupun subsidinya lebih kecil. Itu terlihat dengan semakin banyaknya, yaitu 60% dari anak yang berusia pada rentang sekolah menengah yang saat ini bersekolah di SMP dan SMA. Hal tersebut berarti pendidikan menengah sudah menjadi acuan hidup orang banyak. Sedangkan untuk tingkat perguruan tinggi, saat ini baru 17% dari anak usia perguruan tinggi yang kuliah, baik di perguruan tinggi negeri, swasta, maupun kedinasan. Jadi, prinsipnya harus seperti itu. Subsidinya sudah hampir total di tingkat dasar, sedangkan di tingkat perguruan tinggi peran masyarakat akan lebih besar daripada peran pemerintah. Pendidikan tinggi masih merupakan luxury untuk masyarakat Indonesia. Tetapi kenyataanya, yang saat ini paling ribut kalau subsidinya dikurangi adalah perguruan tinggi negeri.

hanya menghasilkan akuntan bisnis. Kami sangat ngelak (haus- red.), sangat menginginkan, unfuk diberi akuntan negara. Saya sudah sering mengatakan ini kepada Menteri ,Keuangan.

Terkait dengan permasalahan SDM tadi, apakah Bapak mempunyai pemikiran untuk membuka kelas Akuntansi Negara di perguruan tlnggi-perguruan tinggl yang dikelola oleh Depdiknas? Saya sangat welcome sekali kalau Depkeu mau mengajak saya untuk duduk bersama menyelesaikan masalah ini, karena kan yang bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan consolidated adalah Depkeu. Kita tidak bisa memaksa agar diadakan jurusan Akuntansi Pemerintahan, misalnya di UI, UGM, atau UNPAD, karena mereka mempunyai otonomi. Mereka sangat market oriented. Walaupun akhirnya dibuka, itu bisa tidak akan laku

Oleh karena itu, urgensinya adalah Badan Hukum Pendidikan. Dengan Badan Hukum Pendidikan itu, PTN merintis keleluasaan untuk mengatur dirinya sendiri, walaupun ada subsidi dari masyarakat. Dengan konsistensi seperti itu akhirnya lama kelamaan subsidi akan berkurang. Saat ini yang paling tinggi adalah subsidi untuk mahasiswa perguruan tinggi negeri. Sedangkan subsidi untuk perguruan tinggi pendidikan kedinasan sama dengan tiga kali lipat lebih tinggi tinggi daripada subsidi untuk perguruan tinggi negeri. Sama-sama ilmu pemerintahan, IPDN misalnya, ternyata biayanya tiga kali lipat lebihtinggidibandingkandengan mahasiswa Sosial Politik jurusan llmu Pemerintahan di UI, UGM, atau Unpad. Padahal dalam segi mutu, saya yakin, mahasiswa lulusan UI, UGM, atau Unpad itu jauh lebih bagus daripada lulusan IPDN.

Perguruan tinggi negeri sekarang jumlahnya mencapai 82, menjadi 83 kalau ditambah dengan Universitas Terbuka (UT), sedangkan perguruan tinggi negeri kedinasan jumlahnya lebih dari 90. Begitu kita terapkan BHMN mulai tahun 2 0 0 1 hasilnya mulai kelihatan, kemudian pada tahun 2005 Fakultas Sastra dan Fakultas Filsafat UGM berhasil masuk peringkat 5 7 dunia. Tahun berikutnya UI menyusul dengan peringkat 250, kemudian ITB (258), dan UGM (270). Tahun ini, meskipun menurun, UI berada di peringkat ketiga setelah UGM dan ITB. Undip bisa masuk peringkat 9 5 pada tahun 2006. Tahun 2007 IPB dan Unair menjadi 6 perguruan tinggi lndonesia yang bisa masuk peringkat 5 0 0 besar dunia. Dari 6 itu yang 5 adalah BHMN. Kalau saya teliti, kenapa UGM, ITB, dan UI dikatakan yang paling baik, itu karena mereka yang paling sukses merestrukturisasi sumber pendanaanya. Sebelum menjadi BHMN anggaran UGM itu hanya sekitar 200--300 miliar, namun sekarang sudah mendekati 1triliun. Jadi kelihatan bahwa ada korelasi antara kemampuan financing dengan ranking. Jadi, apabila kita menginginkan sebuah perguruan tinggi yang bermutu, maka berikan kepadanya otonomi yang optimal, karena lembaga yang paling cerdas di lndonesia adalah perguruan tinggi. Coba bayangkan, rektor perguruan tinggi itu adalah Professor Doktor. Kalau dia pergi ke Depdiknas dan bertemu dengan pejabat eselon IV saja, yang mungkin hanya S1, dia harus nyembah-nyembah. Dia takluk kepada birokrasi. Ini adalah permasalahan kemerdekaan,

Nama Lahir lsteri Anak

jadi akhirnya kita merdekakan mereka menjadi BHMN. Hasilnya nyata sekarang. Mereka berhasil menjadi perguruan tinggi kelas dunia. Dan apabila ini kita lanjutkan, saya yakin betul bahwa yang tiga itu (UI, UGM, dan ITB- red.) akan bisa masuk peringkat 200, bahkan 1 0 0 besar dunia. Maka dari itu, saya sangat meminta dukungan kepada Depkeu karena sebetulnya BHMN bukanlah inisiatif Mendiknas Malik Fajar waktu itu, akan tetapi inisiatif pak Bambang Subianto saat beliau menjadi Dirjen Lembaga Keuangan. Jadi aneh kalau sampai Depkeu resisten terhadap BHMN, karena pada dasarnya BHMN itu adalah made in Depkeu. Perbincangan selama satu jam lebih itu kami akhiri ketika salah seorang staf Depdiknas memberitahukan bahwa tamu berikutnya sudah menunggu untuk menemui Mendiknas. Akhirnya kami mohon diri setelah sempat berfoto bersama. Prof. Dr. Bambang Sudibyo, M.B.A. adalah Menteri Pendidikan Nasional pada Kabinet lndonesia Bersatu saat ini. Pada periode sebelumnya di pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid, beliau dipercaya sebagai Menteri Keuangan. Ekonom dan akademisi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang juga politisi Partai Amanat Nasional ini dilahirkan di Temanggung pada tanggal 8 Oktober 1952, anak ke-5 dari 11bersaudara dari seorang guru agama sekaligus petani tembakau yang beridealisme luar biasa tinggi dan bervisi jauh ke masa depan. Sifat itulah yang kini diwarisi oleh pak menteri yang menggemari lukisan dan suka bertanam aneka bunga ini..

-:Prof. Dr. Bambang Sudibyo, M.B.A. :'

Temanggung, 8 Oktober 1952

: Prof. Dr. Retno Sunarminingsih, M.Sc., Apt. : - Dananta Adi Nugraha (27) -

I

Harintho Budhi Wibowo (22)

m9aw

_

I Profesor, dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2001; - Doctor in Business Administration, Concentration in Accounting, Minol; n l @& dari University of Kentucky USA, 1985; - Master of Business Administration. dari University of North C a r o l i a a - G r k e s I - Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Gaghjah Mada Yo@akal;ta: 2@ a Karier - Ketua Bidang Ekonomi Sumberdaya lkatan ~ e n d e k a v a nMuslim s e - l n d b n ~ s ' i a l ~ 8 ~ 1 ' - Anggota Dewan Pakar ICMI, 1995 s.d. 2000; - Ketua Dewan Ekonomi Partai Amanat Nasional (PAN), f 9 9 8 s.d. 1999; -Anggota Tim Penasihat Khusus Presiden, 1999; Anggota Komite Keboakan Sektor Keuangan, 1999 s.d. 8000; - Anggota Tim Restrukturisasi PLN, 1999 s.d. 2000; - Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, 2000; . .A - Ketua Bidang Akademik lkat Sarjan - Ketua Umum lkatan Sarjana tonomi Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan, 1998 s.d. 2002; -4 Anggota Fraksi Utusan Golongan MPR-RI, mewakilillSEl, 2 0 0 1 s.d. 2004:.1 Penghargaan: Dosen Teladan 4Karya Tulis dan Publikasl: - lmpkasi Kemajuan Tekndogi pada D l m A ~k t M enerbit Akademi Akuntinnsi Muhamn - Akuntotekmlogi: Suatu Pemikiran Tentang Re , di Kompak, November 1994; - Skenarb dan Strateg~Pengembangan Manesla, di Kajian Bisnis, September 1995; - Teori Efisiensi Akuntansi dan Hal-ha1 Lain yang Terkait, di Kampak, November 1% - State of Art dan Masa D q a n Pendidikan Akuntmsi ctil Jonesia, di Kompak, Juli 1995; - Warisan Etos Kerja Islam: Perspektif Budaya Jawa, d a y i a n Bisnis, September 1996; Birokrasi di Indonesia, di Kajian Bisnis, Mei 1996 - M e l Alwzlum untuk Ekonornl t n h k , dl eptember 2001; Kebijakan Politik dan Ekonomi Diambil, di KomMs. Mei

-

--

. v

.

I

-

Laporan Keuangan Pemerintah OLEH: EDY SANTOSO

5 -.-

.Akuntansi merupakan elemen yang fundamental dari akuntabi1,itas dan transparansi dari setiap organisasi modern. Penyelenggaraan akuntansi di suatu instansi penlerintah dapat mencerminkan kualitas laporan keuangan instansi tersebut. Kenyataan yang terjadi, Badan Pe~neriksaKeuangan (BPK) inemberikan pernyataan "tidak me~nberikan pendapat" (disclaimer- of opinion) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2004 sampai dengan LKPP 2007. Kondisi LKPP yang lnasih lnendapatkan discltrirner qf nyir7ion dapat ditelusuri pada kualitas penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan pada masing-inasing kementerian negaral lembaga dan peinerintah daerah yang b e l u ~ nmemadai. Kondisi yang tidak lebih baik pun menerpa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (L.KPD), banyak LKPD yang terlarnbat disampaikan kepada Badan Pe~neriksaKeuangan (BPK) Dari 468 LKPD yang seharusnya diperiksa sampai pertengahan tahun ini, hanya 274 LKPD yang selesai diperiksa, dan 34 di antaranya beluln diterima. Sedangkan sisanya sebanyak 1 60 LKPD masih dalain pemeriksaan karena keterlarnbatan penyerahannya. Terlepas dari perbedaan pendapat antara BPK dengan Depkeu atas dasar penilaian pendapatan negara dan pembatasan ruang lingkup penleriksaan, kita sepakat bahwa faktoi- ~niniinnya su~nberdaya manusia yang "paham" akuntansi pemerintah berkontribusi dalam kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Untuk lnemperbaiki kinerja aparat dalam penyusunan laporan keuangan dan akuntansi yang sesuai standar pemerintah. Departemen Keuangan masih illembutuhkan 8.000 auditor lagi. Namun, pemerintah tidak dapat illemeiluhi seluruh kebutuhan itu secara sekaligus karena diperlukan u aktu untuk ~nencetaktenaga audit dala~njumlah banyak seperti itu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Iridrawati mengungkapkan ha1 tersebut saat berbicara dalam seminar berjudul "Politik dan Ekonomi Indonesia 2008" pada tangal 22 November 2007. Jumlah minimal tenaga yang menguasai akuntansi minimal sejumlah 26.460 orang. yang terdiri atas: satker peinerintah pusat (21 700) ditainbah satker pemerintah daerah (asumsi versi BPKP sejumlah 4.760). Kebutuhan teilaga profesional di bidang akuntansi sudah berada pada posisi yang darurat. Kekurangan tenaga profesional tersebut berlawanan dengan kebutuhan tenaga penyusun pembukuan yang profesional sehingga lnampu

menghasilkan laporan keuangan dengan penilaian unqualij5ed opinion oleh BPK. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat terdiri atas Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Angka-angka dalam masing-masing laporan merupakan rnuara dari ribuan, bahkan jutaan, transaksi yang terjadi atas APBN yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran (Kuasa Pengguna Anggaran) sebagai entitas pelaporan. Terdapat 21.700 Satuan Kerja (satker) pemerintah pusat yang terlibat dala~ntransaksi tersebut yang semestinya lnenguasai sistem pencatataii dan pelaporan akuntansi Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk dapat memahami dan melaksanakan sistenl akuntansi pemerintahan dan standar akuntansi pernerintahan tidak sembarangan orang bisa melaksanakannya. harus orang yang berpendidikan akuntansi dali komputer. Sebagai ilustrasi. j ~ ~ r n l a htenaga akuntan atau tenaga pe~lgelolayang berlatar belakang minimal D 111 akuntansi untuk dapat nlelaksanakan sistem dan standar akuntansi pernerintahan dengan baik yang diharapkan dapat menghasilltan laporan dalam tabel di bauah ini: keuangan yang l~nqz~ulzfied Orang yang rnenguasai akuntansi tidak semata-mata Akuntan. Sarjana Akuntansi, ataupun Diploma 1V Akuntansi. Tenaga akuntansi yang jugs dapat mengoperasikan sistem dapat dipercayakan kepada Diploma I11 akuntansi c.o~n,r~zlteraize, Akuntailsi dengan pelatillan yang cukup untuk tingkat satuan kerja Pemenuhan kebutuhan tenaga akuntan dengan ju~nlah yang sangat besar bukanlah perkara mudah, ha1 tersebut dapat dipenuhi secara bertahap yang mungkin meluakan waktu lebih dari 5 tahun. Apakah perbaikan laporan keuangan hanya mengandalkan jumlah map2 pol+.el- semata? Tentu saja berat tanpa dukungan teki~ologidan program alternatif yang efektif. Dengan perkembangan sistem informasi akuntansi yang telah terkomputerisasi diharapkan akan lnemudahkan entitas pelaporan dalain menyusun laporan keuangan. Selain jumlah tenaga profesional bidang akuntansi sangat perlu ditingkatkan. tools (sistem dan prosedur) yang mutnpuni berperan signifikan, serta didukung oleh pemanfaatan tekt~ologi dala~n rangkaian kegiatan penyusunan laporan keuangan.

I

Penempatan tenaga profesional bidang akuntansi pada tempat yang tepat (right man in the rightplace) pun sangat diharapkan demi efektivitas dan efisiensi tenaga profesional yang ada. Karena pengetahuan dasar akuntansi bagi decision maker level tentu sangat berguna dalam upaya pencapaian zero defect atau materialitas kesalahan no1 pada output laporan keuangan - KPPN satker sebagai pintu pertama rekonsiliasi laporan keuangan. Penciptaan sistem dan prosedur yang tepat merupakan langkah pendukung bagi pencapaian kualitas laporan keuangan (keandalan, relevan, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami). Pola pikir Seksi Yerifikasi dan Akuntansi untuk menciptakan mekanisme laporan keuangan di level KPPN hasil tersebut. Tentu saja tersebut didukung oleh sistem informasi akuntansi yang handal din teruji. imal yang perlu dimiliki oleh laporan keuangan baik Seksi ara satker, yaitu pengetahuan keahlian komputer. Sistem pelaporan keuangan baik pusat maupun daerah telah terkomputerisasi, sehingga prasyarat dari penyajian laporan berkualitas adalah sumber daya yang profesional di

setiap satker dan KPPN secara berimbang. Salah satu contoh dampak langsung dari keterbatasan atas dua prasyarat ini adalah fungsi rekonsiliasi data KPPN dengan satker tidak dapat dilaksanakan (berjalan satu arah), apabila satker malah meminta data ke KF'PN. Akibatnya, mekanisme check and balance tidak ada, dan berakibat multiplyer kesalahan data laporan keuangan yang signifikan pada LKPP. Tingkat pemahaman akuntansi dan penguasaan komputer di level satker tentu dapat di-upgrade dengan pelatihan-pelatihan teknis pada sumber daya yang potensial yang ada pada tiap satker pusat sembari adanya pendampingan berkelanjutan dari KPPN. Metode yang sama dapat diterapkan pada satker pemerintah daerah dengan pendampingan dari BPKP.

r;

Tentu saja peningkatan yang berkelanjutan (continues improvement) kualitas laporan keuangan dapat tercapai dengan adanya sinergi dan komunikasi dari auditor dan auditee. Karena pemeriksaan bukanlah perkara siapa menang dan siapa kalah, tapi langkah perbaikan dan evaluasi sebagai bagian komitmen penciptaan good governance, sebagai tanggung jawab bersama aparat pemerintah (public sector), private sector, dan civil society. *)Penulis adalah staf KPPN Pontianak

PenghargaanISRA IIIOrUbakan penghargaan yang diberikan eloh lkatan Akuntan IndenesiaKernbartomen akuntan Manalemen [MI-KAMI tenadap perusabaan-perusahaan torbalk dalam blllang uelaeerankeberlanlutan Isrstaluabllity repmlngl, termasuk dlantaranya dalam bidang Cerberate Soclal Respenslhlllty CCSR1. PsngbargaanYang diserahkaneloh Beauti Meutwl Wegara Llngkrngaa ilidrp. Masnellyartl Ililman dan Qterlma Ianasmg oleh Dlrektur Utama PT Tlmah CPerserelTBk, Wachid Usman. Oalala Iauenn berkelarlutan Yaug dlSlUIbalkan eleh MTImah [Perserel Tbk diperoleh Inlormasi mengenai baialmana PT TlmaR IPersenl'TBk sebagai perusahaanYang mengunskanbandampak llnikungan. s@sialekeneml, sorta tlndakan wag diambil dalalll mengatasi dafnpak-dampak yang dlaklbatkan eleb aktivttas Benambanaanyang dilakukan eleh perusahaan. Sehagal keslmpnlan.SOlUrUh keglatan CSA dalam bldang Cerb@rateSrstanlbliiw managementini 4 l r l r h sabagal uaaya untrk fkut serta rnenlngkatkandaya saing parusahaandl ~ n d e n i s ~llangan a iinikungart U n t a nsaRa Yam9 mesghadaul Lerbagaitantangan dam tuututrn dari berbagal bemangkuke8ontln~an mkm penlrlkltan transtlarasl. akuntahilltas dan tanaauna lawab. bukan hanYa dalam asnnk flnaBda1

)

Manfaat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 1 Daerah:

1 ) Suatu Tiniauan ldealis dan Praktis Oleh : Agustian Hendra Andriwardhana

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kembali tidak menyatakan pendapat (disclaimer) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2007. Ini berarti, selama empat tahun berturut-turut (2004 s.d. 2007), BPK telah memberikan opini disclaimer atas LKPP. Opini atas LKPP yang terus menerus buruk seperti ini menggambarkan bahwa hampir belum ada kemajuan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara setelah empat tahun berlakunya paket UU Keuangan Negara tahun 20032004, delapan tahun sejak diberikannya otonomi yang luas kepada daerah, dan sepuluh tahun setelah reformasi. Demikian antara lain yang dikatakan oleh Ketua BPK Anwar Nasution ketika menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPP tahun 2007 kepada pimpinan DPR dalam Sidang Paripurna di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa, 3 Juni 2008. Selain terhadap LKPP, rupanya BPK juga menemukan adanya ketidakwajaran atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam pemeriksaan pada semester 11 2007. Pada semester II tahun anggaran 2007 BPK melaksanakan pemeriksaan atas 9 7 LKPD dimana hasil pemeriksaannya berupa opini tidak wajar atas 9 LKPD, opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 4 4 LKPD dan tidak memberikan pendapat (disclaimer) atas 4 4 LKPD. Gambaran kondisi di atas tentu saja menimbulkan banyak pertanyaan seperti: mengapa ha1 tersebut bisa terjadi, dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki opini BPK tersebut? Dan apa sebenarnya manfaat dari laporan keuangan tersebut bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah?

TINJAUAN TEORITIS-IDEALIS Reformasi manajemen keuangan negara yang ditandai dengan terbitnya UU Keuangan Negara Nomor 1 7 tahun 2003, mengamanatkan bahwa untuk melaksanakan tugas pemerintah diwujudkan dalam suatu Dokumen Anggaran sebagai alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk

mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian, serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam pelaksanaan anggaran ini, kementerian negara/ lembaga maupun pemerintahdaerah dituntut untu kmenyusun dan menyampaikan laporan keuangan, yang setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran disertai dengan informasi tentang prestasi kerja yang dicapai selama satu periode pelaporan. Di samping itu, Bendahara Umum Negara/ Kuasa Bendahara Umum Negara juga dituntut menyajikan Laporan Arus Kas. Laporantersebut mencerminkan hasil dari pelaksanaan anggaran dalam suatu periode tertentu. Sebagaimana kita ketahui, suatu sistem penganggaran memiliki keterkaitan dengan sistem-sistem lain, yaitu sistem perencanaan, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungiawaban penggunaan anggaran. Menurut Endah M., 2008, Keberha'silan sistem penganggaran (berbasis kinerja) sangat tergantung oleh kerjasama semua pihak guna mensinkronkan antara norma perencanaan (RKP/ Renja), norma penganggaran (Rencana Kerja Anggaran), norma pelaksanaan (DIPA), norma akuntansi (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/ LKPP), dan norma pertanggungjawaban (Laporan Akuntabilitas dan Kinerja lnstansi Laporan yang disusun oleh suatu instansi tersebut kemudian pada periode tertentu diperiksa oleh BPK. Pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah merupakan salah satu tugas/ wewenang BPK sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 5 tahun 2006, yang mencakup pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Terhadap pemeriksaan laporan keuangan, opini yang dapat diberikan adalah: 1 ) Opini 'wajar tanpa pengecualian'/ WTP (Unqualified Opinion), ketika dianggap bahwa Laporan Keuangan disusun sesuai standar dan tidak ada salah saji material; 2) Opini 'wajar dengan pengecualian'/ WDP (Qualified Opinion), saat dianggap bahwa laporan keuangan disusun sesuai standar,

namun masih terdapat salah saji material namun tidak mempengaruhi keseluruhan laporan; 3) Opini 'tidak wajar' (Adversed Opinion), dan 4) Pernyataan 'menolak memberikan opini' (Disclaimer of Opinion). Semua laporan keuangan, termasuk yang sudah diaudit, harus menggambarkan kondisi sesungguhnya dari instansi yang bersangkutan. Dengan membaca suatu laporan keuangan, minimal dapat diketahui bagaimana suatu kegiatan dilaksanakan, terutama dari sisi pendanaan, serta apa hasil yang dapat diperoleh dari kegiatan tersebut. Pada dasarnya manfaat utama Laporan Keuangan Pemerintah antara lain: pertarna, Manfaat Pertanggungjawaban, yaitu memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan. Fungsi pertanggungjawaban mengandung arti yang lebih luas daripada sekedar ketaatan terhadap peraturan, tetapi juga keharusan bertindak bijaksana dalam penggunaan sumber-sumber daya, dalam arti sadar terhadap keterbatasan sumber daya yang ada, namun tidak membabi buta mengeksplorasinya, yang dapat menyebabkan kerugian yangjauh lebih besarterhadap lingkungan dan masyarakat. Kedua, Manfaat Manajerial, yaitu harus menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan, dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang, serta penilaian kinerja pemerintah di waktu yang lalu. Manfaat tersebut akan tercemin dengan dipenuhinya berbagai karakteristik kualitas informasi akuntansi. Kualitas ini meliputi dua kategori, yaitu primer dan sekunder. Kualitas primer terdiri dari relevansi (keberpautan) dan reliabilitas (keterandalan). Unsur relevansi adalah nilai prediktif, feed back value, dan ketepatan waktu, sedangkan unsur reliabilitas adalah verifiabilitas dan ketepatan penyimbolan. Kualitas sekunder terdiri atas keterbandingan, konsistensi, dan netralitas (Su-

wardjono, dalam http://www.suwardjono. com). Dengan begitu Laporan Keuangan Pemerintah tersebut bisa memberikan gambaran perekonomian suatu negara/ daerah, setidaknya satu tahun ke depan. Penyusunan anggaran tahun berikutnya seharusnya mendasarkan diri pada informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut sehingga fungsi anggaran sebagai alat kebijakan fiskal dapat dioptimalkan, yang ahan berimplikasi pads keputusan dan kebijakan perekonomian lainnya, baik di sisi moneter maupun sektor riil. Ketiga, adalah Manfaat sebagai instrumen pengawasan yang memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. Biasanya penyajian suatu Laporan Keuangan meliputi proses pendefinisian, pengukuran, pengakuan, dan penyajian serta pengungkapan berbagai transaksi, kejadian, dan keadaan yang terkait dengan proses keuangan SuatU entitas. Selain itu, dengan adanya laporan keuangan yang telah disajikan secara wajar akan memberi informasi mengenai efisiensi, efektifitas, dan ekonomi operasional suatu entitas dan dapat menjadi dasar untuk alokasi sumber daya ekonomi, yang pada kelanjutannya akan memberi informasi tentang ada tidaknya tindakan penyelewengan dan tindak kecurangan terhadap pengelolaan keuangan negara.

TINJAUAN REALITAS

opini wajar tanpa pengecualian akan menambah keyakinan bagi pemakai laporan keuangan untuk mempercayai atau tidak mempercayai laporan keuangan tersebut. Apakah ha1 tersebut dapat diterapkan pada tataran pelaksanaan? Banyak pakar akuntansi yang mengatakan bahwa saat ini akuntansi pemerintahan menemukan bentuknya7 sehingga penerapan akuntasi pemerintah tidak bisa diadopsi langsung dari akuntansi sektor komersial. Ada berbagai perbedaan mendasar, baiksecara teori maupun praktik, antara pemerintah dan sektor komersial walaupun sama-sama memberikan laporan posisi keuangan dan hasil kegiatan. Perbedaan tersebut antara lain: pertama, dapat dilihat dari segi kegiatan dan tujuan dari perusahaan komersialdenganorganisasi pemerintah. Pada perusahaan komersial, kegiatannya adalah menghasilkan keuntungan, sedangkan organisasi pemerintah adalah pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan tidak mendasarkan mencari keuntungan, maka akuntansi pemerintahan antara lain tidak menyusun Perhitungan Rugi-Laba. Menurut Siswo S. (2008), pengertian keuntungan dari sisi pemerintah lebih didasarkan pada 'arti manfaat' yang dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai akibat layanan yang diberikan oleh pemerintah daripada nilai uang sebagai imbalan kepada pemerintah yang diterima dan dicatat dalam neraca pemerintah.

Sebagaimana disebutkan di atas, secara umumtujuan dari penerbitan laporan keuangan oleh suatu entitas idealnya adalah untuk memberikan informasi yang tepat sehingga dapat digunakan secara optimal sebagai dasar pengambilan keputusan,

getaV sedangkan dalam akuntansi komersial tidak mengenal itu. Akuntansi pemerintahansangatdipengaruhi

terutama keputusan yang bersifat ekenomi (Andhisa, 2007). Suatu LKPP/D

Oleh Peraturan-peraturan dan mendahulukan peraturan-peraturan daripada sub-

seharusnya dapat memberikan informasi akuntansi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan tersebut sebagai bahan pengkajian kegiatan yang telah dilaksanakan dan bahan acuan pengambilan keputusan di masa &tang. Namun demikian, agar laporan keuangan &pat tersajikan dan digunakan sebagai alat yang handal tentunya memerlukan suatu proses audit dari institusi yang berwenang, di mana untuk laporan keuangan pemerintah institusi tersebut adalah BPK.

stansi kejadian, sedangkan akuntansi komersial dapat mendahulukan substansi

Dengan adanya proses audit terhadap suatu laporan keuangan dan penilaian mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan diharapkan pertama, dapat diketahui tingkat kemanfaatan yang bisa diberikan oleh laporan keuangan tersebut; kedua, dapat pula dinilai mengenai tingkat keandalan laporan keuangan tersebut untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan opini disclaimer hingga

TREASURY

.

EDlSl 01/ 2009

Kedua,dalam akuntansi pemerintahan terdapat akuntansi untuk angaran (bud-

kejadian daripada bentuk formalnya. SeOrang ~ e j a b a tpemerintah tidak dapat diPersalahkan dalam melakukan suatu tindakan sepanjang tindakan tersebut telah sesuai dengan rule and regulation yang ada (SiSwO 2008). S.l

Ketiga, &lam akuntansi komersial, aset merupakan penjumlahan ekuitas/ modal dengan kewajiban/ hutang (aset = modal + hutang). Akuntansi pemerintahan tidak mengenal modal pemilik, ekuitas dana/ SilPA (sisa lebih penggunaan anggaran) merupakan penyeimbang, yaitu selisih antara aset dengan hutang. Secara matematis memang sama, namun memiliki implikasi yang berbeda. Bisa saja seorang pengusaha mempunyai kekayaan (aset) yang besar, tapi juga dibarengi dengan hutang yang besar pula. Hal tersebut wajar saja bagi seorangpengusaha karena hutang

yangdimilikinya merupakan asetyangdapat digunakan untuk kegiatan usahanya. Setiap perubahannya mencerminkan perubahan kekayaan pemilik pada perusahaan tersebut. Sedangkan bagi akuntansi pemerintahan karena tidak mengenal modal pemilik, sehingga SilPA tidak dapat dibagi sebagai keuntungan pemilik, namun harus digunakan untuk investasi pemerintah/ membiayai belanjanya. Dengan dasar pemikiran yang berbeda ini tentunya perlakuan yang diberikan tidak bisa dipersamakan. Secara teori maupun praktik, antara pemerintahan dengan sektor komersial (yang berpegang pada teori entitas kepemilikan) mempunyai perbedaan dalam asas keberlanjutan usaha. Selain itu, dengan begitu kompleksnya ruang lingkup pengelolaan akuntansi pemerintahan yang tercermin dari besarnya jumlah dan ragam kegiatan yang tersebar ke dalam ribuan satuan kerja tentunya memerlukan perlakuan yang khusus. Sebagai contoh, secara teoritis Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) terkait erat dengan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA). Jumlah dana yang dikeluarkan untuk membeli barang tercatat dalam SAKPA, dan barang yang dibeli tercatat di SABMN. Namun kenyataannya saat ini sama sekali tidak ada keterkaitan antara kedua sistem akuntansi ini. Seakanakan kedua sistem akuntansi tersebut jalan sendiri-sendiri. Seperti yang disampaikan Endah M. (2008) di mana ada satker yang mencairkan dananya dari mata anggaran Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan (5341) namun digunakan untuk membeli barang-barang non jalan, irigasi, dan jaringan, seperti pembuatan partisi, membeli mebel, atau membangun gedung. Akibatnya, di dalam laporan SABMN muncul laporan mebel dan gedung di luar jalan, irigasi, dan jaringan. Namun dalam Laporan Arus Kas dan Laporan Realisasi Belanja akan dilaporkan sebagai realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sesuai mata anggarannya.Apabila laporan tersebut digunakan sebagai alat pengambilan keputusan, maka akan menghasilkan suatu kesimpulan yang keliru, garbage in garbage Out Laporan keuangan yang dihasilkan Pun menjadi laPoran Yang tidak akurat/ wajar. Perlakuan akuntansi pemerintahan harus mengikuti suatu pedoman yang disebut Prinsip Akuntansi Berterima Umum/ PABU (Generally Accepted Accounting Principles/ GAAP), yaitu suatu sistem akuntansi yang telah melalui suatu mekanisme yang disebut public hearing untuk memperoleh pengakuan dari masyarakat, dan diakui oleh praktisi akuntansi (Hardi, 2008). Hasil studi empirik tentang suatu kondisi berlaku umum di dalam praktik

akuntansi merupakan basis yang amat baik untuk mendeteksi praktik sehat dan baik, yang berlaku umum dan diakui secara internasional (Jan Hoesada, 2008). PABU ini seharusnya merupakan suatu kerangka konseptual yang terdiri dari standar akuntansl, berbagal peraturan perundangan, dan prakt~kakuntans~yang sehat. PENUTUP Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/ Daerah yang akurat telah merupakan suatu keniscayaan dalam upaya menerapkan praktik good governance. Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat mempunyai peranan yang sangat signifikan. Semua potensi yangada di Ditjen Perbendaharaan harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar dapat dihasilkan suatu Laporan Keuangan Pemerintah yangakurat, sepertiyangdiharapkanoleh pimpinan Ditjen Perbendaharaan, bahwa banyak pegawai Ditjen Perbendaharaan yang berkompeten terutama yang berada di Kanwil dan KPPN untuk dapat berperan sebagai 'guru' bagi satuan kerja yang ada di wilayah kerjanya. Banyaknya potensi sumber daya manusia berkualitas di Ditjen Perbendaharaan tentunya dapat berguna sebagai awal terciptanya suatu laporan keuangan yang akurat, dan mampu menggambarkan kondisi yang sesungguhnya dari kinerja pemerintah.

-

Juga merupakan tugas Ditjen Perbendaharaan untuk menjelaskan apa manfaat dari suatu Laporan Keuangan Pernerintah. Pada saat ini Laporan Keuangan Pemerintah, meskipun sudah diaudit dan diberikan o ~ i nterhada~nva. i namun hanva s e d ~ k p~~t h a k(terutama pemer~ntahdaerah yang mampu memaham~nya. berdampa k pada t ~ d ka informasi-informasi tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan tidak digunakannya laporan keuangan berarti laporan tersebut tidak mempunyai nilai manfaat. Dengan LKPP/D yang sudah diaudit dan mendapat opini oleh BPK secara benar (dengan asumsi kualitas penilaian BPK telah sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi umum) akan dapat menambah keyakinan para pemakai LKPP/D di masa yang akan datang. LKPP/D yang telah diaudit seharusnya dapat dijadikan dasar dalam mengambil berbagai keputusan dan kebijakan fiskal maupun ekonomi secara umum dengan tepat. Unsur -unsur eksekutif seperti Bappenas/ Bappeda sebagai unsur perencana, maupun instansiinstansi eksekutif yang berkompeten lain, serta unsur legislatif yangdiwakili oleh DPR/ DPRD dapat bersinergi untuk membuat suatu rencana kebijakan pembangunan berdasarkan LKPP/D yang terpercaya tersebut. Di masa datang LKPP/D tidak lagi hanya merupakan berkas formal yang hanya akan memenuhi brankas arsip pemerintah,

L CONT

tapi memberikan kebermanfaatan dalam perbaikan kondisi perekonomian negara dan daerah.. Penulis adalah pegawai KPPN Marisa

-FIJ=mKA S

T~niauan Kebermanfaat-

-1

an Laporan Keuangan Auditan BPK: Refleksi Eksitensi dan Peranan BPK.

I

t

I

Endah Martiningrum. lrnplementasi B a g a n Akun Standar pada DlPA 2008: Keterkaitannya Dengan Status lisclairner. 2 0 0 8

All

~ardj. sekilas-prinsip-akuntansi-berterima-umurn. Dalam http://auditme-post.blogspot. c o m / 2 0 0 8 / 0 6 / -09.html. 2 0 0 8 Jan Hoesada, Drs. Kerangka Prir Y, Akuntansi Kepemerintahan Berterima Umum di Indonesia. Dalam

7

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 4 Tahun 2 0 0 5 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2 0 0 8 Siswo Sujanto, Pembuktian Unsur Kerugian Negara dan Perhitungannya Dalam Tindak Pidana Korupsi. Dalam www.keuangan-negara.com, 2 0 0 8 .

I

U U No. 1 5 tahun 2 0 0 6 , tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

1 I

I

I

PENDAHULUAN Kualitas layanan publik akan terus menjadi perhatian semua pihak. Masyarakat menuntut instansi penyedia layanan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitasnya. Namun di sisi lain instansi penyedia layanan berkilah bahwa birokrasilah yangmenghambat mereka untuk dapat memenuhi semua tuntutan itu. Harusdiakui penyeleggaraan layanan pemerintah belllm berjalan sebagaimana harapan masyarakat. Kesalahan dialamatkan kepada pemerintah sebagai pemilik saham yang tidak memberikan keleluasaan kepada mereka untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yangada-Tentunya kebebasan atau keleluasaan di sini berupa peraturan yang memberikan mereka ruang gerak yang lebih elastis. Banyak tuntutan dari berbagai instansi/satuan kerja (satker) yang selama ini berperan menyediakan barang dan/atau jasa publik seperti rumah sakit dan perguruan tinggi negeri (PTN)yang ingin menjadi lembaga otonom dalam mengelola bisnis mereka. Lahirnya paket undang-undang bidang keuangan negara yang terdiri dari UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta UU Nomor 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara telah menandai era baru pengelolaan keuangan negara. Maka denganadanya paketundang-undang tersebut diharapkan dapat mereduksi hambatanhambatan yang dikeluhkan masyarakat khususnya kualitas pelayanan publik oleh instansi pemerintah. lni juga merupakan tanggapan positif pemerintah terhadap banyaknya tuntutan dari berbagai instansi yang selama ini berperan menyediakan barang dan/atau jasa publik seperti rumah sakit, perguruan

tinggi negeri dan yang lainnya untuk menjadi lembaga otonom. Untuk menilai perubahan yang akan terjadi ada baiknya kita menengok ke belakangperjalanan pengelolaan keuangan yang berhubungan langsung dengan layanan publik.

UNIT SWADANA Rumah sakit pemerintah merupakan salah satu satuan kerja (satker) pemerintah yang menyediakan layanan jasa di bidang kesehatan. Sebagaimana diketahui rumah sakit adalah industri jasa yang memiliki ciri seperti padat modal, padat tehnologi serta padat karya untuk menyajikan pelayanan yang optimal dengan tetap mengedepankan fungsi sosialnya. Dengan ciri tersebut tentunya rumah sak~tmembutuhkan dana untuk investas1 dan operasional yang sangat besar. Kondisi demikian juga menjadi alasan pemerintah mengijinkan satker rumah sakit untuk memungut imbalan kepada masyarakat yang menggunakan jasanya. Sebenarnya pendapatan rumah sakit cukup signifikan jumlahnya sehingga pemerintah tidak perlu menanggung sepenuhnya biaya operasioanl atau pun investasi yang diperlukan. Namun ada mekanisme pengelolaan keuangan yang tidak mendukung kemampuan rumah sakit yang sebenarnya. Mengapa? Rumah sakit ternyata tidak bisa menggunakan secara langsung pendapatan yang diperolehnya. Sesuai mekanisme APBN, maka seluruh pendapatan rumah sakit masuk dalam hategori pendapatan Negara bukan pajak (PNBP) yang harus disetor terlebih dahulu ke has Negara. Jika rumah sakit membutuhkan uang tersebut harus mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan negara yang birokratis. Lalu bagaimana jika untuk kepentingan

EDISI 01/ 2009 -

-

'-

--

-

darurat yang memerlukan tindakan segera, sementara obat dan bahan-bahan habis? Jawabannya adalah bahwa rumah sakit harus mengajukan pencairan dana ke KPPN untuk diproses sesuai mekanisme APBN. Waktu yang dibutuhkan tidak sebanding dengan kebutuhan mendesak rumah sakit seperti obat ataupun alat-alat kesehatan habis pakai terutama yang dibutuhkan untuk tindakan segera. Bisa dibayangkan jalur birokrasi yang ditempuh cukup panjang karena rumah sakit tidak punya kewenangan. Kebutuhan mendesak untuk operasional rumah sakit tidak dapat segera d~penuhi.Hal ini mengakibatkan rumah sakit pemerintah di era ini sangatjelek kualitas pelayanannya. Mungkin kondisi inilah yang mengilhami beberapa rumah sakit untuk menjadi Perseroan Terbatas (PT) ". Ide perubahan ini tentu saja menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang setuju beralasan bahwa rumah sakit butuh biaya besar untuk meningkatkan kualitas layanannya, dan itu bisa dicapai jika rumah sakit diberikan otonomi dalam pengelolaannya baik teknis ataupun keuangan. Sementara yang kontra beralasan bahwa kalau rumah sa kit di-PT-kan dikhawatirkan fungsi sosialnya akan hilang, unsur bisnis akan menonjol, dan tarif akan naik. "

Diekluarkannya Keppres 38 tahun 1 9 9 1 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan telah memberi harapan baru bagi satker penghasil dan pengguna PNBP seperti rumah sakit. Polemik tentang pengelolaan rumah sakit pemerintah sedikit mereda. Sejak tahun itu pula beberapa rumah sakit berubah menjadi unit swadana. Dengan unit swadana rumah sakit dapat

menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung untuk membiayai kegiatan operasional mereka. Status swadana pada rumah sakit pemerintah membuat manajemen rumah sakit lebih efisien, mutu pelayanan kesehatan lebih meningkat, bahkan pendapatan rumah sakit berlipat ganda, tanpa harus menaikkan tarif. Kondisi ini tidak berlangsung lama karena sesuai dengan UU No.20 1997 tentang PNBP, status Rumah Sakit Swadana bagi rumah sakit daerah dianggap tidak berlaku lagi, sementara itu rumah sakit pusat berubah badan hukum menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan). FLEKSlBlLlTAS PENGELOLAAN KEUANGAN Munculnya paket undang-undang bidang keuangan negara merupkan perubahan fundamental dalam manajemen keuangan negara. Salah satu perubahan yangdiamanatkan dalam paket undang-undang tersebut adalah pola pengelolaan k&angan badan layanan umum (BLU). Undang-undang No.1/2004 merespon tuntutan akan peningkatan kualitas layanan publik. lnstansi pemerintah yang memiliki fungsi dan tugas pokok menyediakan jasa/barang kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dan tentunya harus lebih menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektifitas. Sebagaimana dijabarkan dalam PP Nomor 2 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dinyatakan bahwa BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. Konsep BLU ini berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena pada diri BLU melekat beberapa kriteria yakni: pertama, sebagai satuan kerja instansi pemerintah yang masih menggunakan kekayaan negara/ daerah atau dengan kata lain bukan kekayaan negara/daerah yang dipisahkan. Kedua, satker BLU dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktifitas ala korporasi. Ketiga, BLU ini berperan sebagai agen dari menteri/pimpinan lembaga induknya dengan adanya kontrak kerja yang ditandai kedua pihak, menteri/pimpinan lembaga bertanggung jawab atas kebijakan layanan yang hendak

dihasilkan, serta BLU bertanggung jawab untuk menyajikan layanan yang diminta. Di lingkungan pemerintah terdapat banyak satuan kegiatan yang berpotensi untuk dikelola secara lebih efisien dan efektif melalui pola BLU. Selain banyak keluhan dari masyarakat terhadap kualitas layanannya, dari sisi keuangan negara banyak terjadi kebocoran penerimaan negara bukan pajak. Sebagaimana di ketahui instansi layanan publik seperti rumah sakit, dalam memberikan layanan jasa maka masyarakat harus memberi imbalan dalam proporsi yang signifikan. Bagaimana instansi tersebut mempertanggungjawabkan PNBP yang diterima? Satuan kerja yang memperoleh pendapatan dari layanannya dalam porsi signifikan, dapat diberikan keleluasaan dalam mengelola sumber daya untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan. Pola BLU ini disediakan secara khusus bagi instansi pemerintah yang melaksanakan tugas operasional pelayanan publik. Melalui satuan kerja BLU ini diharapkan: pertama, dapat melakukan peningkatan pelayanan instansi pemerintah kepada masyarakat. Kedua, dapat memperoleh fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat. Ketiga, dapat melakukan pengamanan atas aset negara yang dikelolanya Konsep ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara, dan mendorong perbaikan kinerja pelayanan instansi pemerintah kepada masyarakat. Hal ini semakin menegaskan bahwa tidak semua urusan pemerintahan harusdengan pola birokrasi. Kalausebelumnya semua pendapatan yang diperolah rumah sakit harus disetor terlebih dulu ke kas negara sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sesuai mekanisme APBN, maka dengan perubahan status menjadi BLU, rumah sakit tersebut dapat menggunakan secara langsung PNBPyangdiperoleh. Memangcukup masuk akal, selama ini banyak rumah sakit yang kurang baik kulitas layanannya karena mereka terganjal birokasi untuk bergerak. Pendapatan yang mereka seluruhnya harus disetor ke kas negara. Sementara itu untuk menggunakannya membutuhkan prosedur yang cukup panjang serta memakan waktu

lama. Kondisi ini tentu sangat mengganggu kinerja instansi seperti rumah sakit yang sering harus bergerak cepat dan tepat yang mempertaruhkan nyawa pasien. Dengan koridor baru ini rumah sakit diharapkan akan lebih cepat dalam menangani pasien karena pembelian obat lebih mudah. Tidak ada lagi alasan lagi bagi rumah sakit karena persediaan obat habis kemudian pasien terlantar. BLU ,diharapkan menjadi contoh konkrit dari penerapan manajemen keuangan berbasis kinerja. Dengan pola BLU ini, fleksibilitas diberikan dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja. Kepada BLU juga diberikan kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai kontribusinya. Adapun karakteristik BLU dapat digambarkan sebagai berikut: Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah (kekayaan negara tidak dipisahkan) Menghasilkan barang/jasa yang seluruhnya/sebagian dijual kepada publik Tidak bertujuan mencari keuntungan (laba) Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi Rencana kerja/anggaran dan pertanggung jawaban dikonsolidasikan pada instansi induk Pendapatan & sumbangan dapat digunakan secara langsung Pegawai dapat terdiri dari PNS dan NonPNS Bukan sebagai subyek pajak. Satuan kerjayangdapatmenerapkanPola Pengelolaan Keuangan BLU adalah instansi yang memiliki kriteria seperti: memberikan layanan kepada masyarakat secara langsung, kemudian juga memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administrasi. Menteri Keuangan yang mempunyai wewenang untuk menetapkan status sebagai satker BLU. Pertanyaannya, apakah BLU akan mengalami nasib yang sama dengan unit swadana? Wallahua'lam.. *) Penulis adalah pegawai pada Direktorat Pernbinaan PK BLU- DJPBN.

Radio Republik Indonesia Radio Publik Milik Bangsa I

t

i i

-

;

1

.-

-

-

:=.

-

I

i

penyiaran di seluruh lndon,esia, metalui 1 0 1 .?02,1 203,PRO4 dan VOI, RRI mendedikasikan layanan informasi dan hiburan terbaik baai ~ublik

Dana Bagi Hasil Kenapa Sering Terlambat? Oleh: Isti'anah

Ide dasar desentralisasi adalah pemberian pelayanan umum yang lebih baik dan penciptaan proses pengarnbilan keputusan publik yang lebih dernokratis. Desentralisasi ini diwujudkan dalam bentuk pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan yang di bawahnya. Namun, kebijakan desentralisasi fiskal yang dimulai sejak awal tahun 2001 dapat mengakibatkan berbagai implikasi. Bagi daerah yang surplus, kebijakan ini dapat-~meningkatkankualitas hidup rnasyarakatnya. Kebalikannya, bagi daerah yang minus, kebijakan ini dapat mernberikan darnpak yang rnemberatkan. Untuk mengurangi ketirnpangan yang terjadi, baik antara pernerintah pusat dan daerah, maupun antarpernerintah daerah, dialokasikan dana perirnbangan. Dana perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Urnurn (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). PERMASALAHANYANG DlHADAPl PADA DBH Berdasarkan sumbernya, DBH dibedakan atas DBH perpajakan dan DBH sumber daya alani (DBH SDA). DBH perpajakan terdiri atas PBB, BPHTB, PPh pasal 25, pasal 29 WP OPDN dan PPh pasal 21. Sedangkan DBH SDA meliputi kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertarnbangan rninyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertarnbangan panas burni. Di awal tahun, Menkeu alokasi sementara untuk masing-masing DBH sebagai dasar pembayaran. Untuk DBH Perpajakan, pada akhir tahun Menkeu menetapkan alokasi defrnitif sebagai dasar penerbitan DlPA untuk penyaluran triwulan/ tahap akhir. Sedangkan untuk DBH SDA, penyaluran dilakukan berdasarkan realisasi penerirnaan. Data realisasi DBH SDA bersumber dari hasil rekonsiliasi antara departemen teknis, daerah penghasil, dan Depkeu. Dari segi penyaluran. DBH adalah dana per\rno&gmAhgrelatif banyak rnenghadapi perrnasalahan. Yaitu terlarnbatnya pernbagian triwulanan dan tirnbulnya selesih lebih atau kurang atas pernbagian final ke daerah. Kedua rnasalah di atas timbul akibat dari dua sifat yang terkandung pada DBH tersebut. Sifat pertama, DBH dialokasikan berdasarkan surnber daerah penghasil. Hak daerah atas DBH didasarkan atas penghasilan yang bersurnber dari daerah tersebut (daerah penghasil). Kecuali DBH perikanan yang penerimaannya dibagi merata ke seluruh kabupaten/kota. Sifat kedua, alokasi DBH dibagi berdasarkan nilai final realisasi atas penghasilan tertentu Untuk DBH perpajakan nilai tersebut baru dapat diketahui setelah Menkeu rnenetapkan pagu defrnitif di akhir tahun. Sedangkan untuk DBH SDA, baru dapat diketahui setelah rekons~l~asi antara

departemen teknis, daerah penghasil dan Depkeu.

Keterlarnbatan penyaluran DBH dapat mengganggu pernbangunan di daerah. Untuk mengatasi rnasalah tersebut, pemerintah pusat perlu nienyernpurnakan dan rnempercepat proses perhitungan, pengalokasian,dan penetapan DBH. Untukrnendukung kebijakan tersebut, pernerintah rnelakukan penyernpurnaan proses dan mekanisme penyaluran DBH ke daerah melalui peningkatan koordinasi antardeparternen/instansi terkait dan akurasi data. MEKANISME YANG LEBlH BAIK: PENGUATAN FUNGSI KPPN Bercermin pada rnekanisrne pernbagian PBB dan BPHTB, penyaluran DBH SDA dapat dilakukan pada tingkat KPPN. Hingga saat ini PBB dan BPHTB merupakan model penyaluran yang dianggap cukup efektif. Meski penerirnaan PBB melibatkan banyak sektor, seperti pertarnbangan, kehutanan, perkotaan, perdesaan dan perkebunan, namun penyalurannya tidak menghadapi kendala berarti. Dengan mengadopsi model pernbagian PBB dan BPHTB, penyaluran DBH SDA dapat dilakukan dengan rnekanisme sebagai berikut: 1. Daerah penghasil/rekanan rnenyetor hasil SDA ke Rekening Kas Negara dan melaporkan setoran tersebut kepada KPPN 2. KPPN melakukan verifikasi atas laporan dan setoran yang diterima serta rnelakukan rekdnsiliasi dengan dinas terkait dalam waktu yang ditentukan, rnisalnya setiap bulan. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam berita acara.

3. Atas berita acara tersebut, KPPN diberi wewenang untuk melakukan transfer untuk bagian pihak yang terkait, yaitu pemda penghasil, nonpenghasil, dan pernerintah pusat sesuai dengan porsi pernbagian DBH. 4. KPPN dan instansi terkait rnelaporkan hasil rekonsiliasi dan transfer yang dilakukan kepada Menkeu, rnenteri teknis dan gubernur/walikota terkait. 5. Di akhir tahun Depkeu, departemen teknis dan pemda terkait rnelakukan rekonsiliasi data. Dari hasil rekonsiliasi Menkeu rnenetapkan pagu definitif atas DBH SDA. Jika ditemukan adanya selisih antara pagu definitif dan realisasi penyaluran, maka pernerintah pusat rnelakukan klarifikasi atas selisih tersebut. Apabila selisih tersebut disebabkan alokasi sernentara yang lebih rendah dari pagu definitif, maka pernda dirnaksud berhak atas transfer yang telah diterima. Sebaliknya, jika terjadi kelebihan penyaluran rnaka kelebihan tersebut diperhitungkan pada tahun berikutnya. s

4

;C-

Dengan mekanisrne di atas, 'transparansi, ketepatan dan kecepatan penyaluran DBH dapat terselenggara dengan lebih baik. Daerah dapat menghitung dengan tepat dan cepat DBH yang dirniliki untuk pernbangunan..

'UPOKSI

&

BELANJ+~O''

BELANJA BARANG DAN.

I m l

= = 1 ~ ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 01111 1 9 -11111 IHI-III

W

I

W

-rn !W I

I

+

~

~

~

I

I

?r

I

-

.,,-."'

1

+

,a

: *:.-;j1-:11

7 . ,, . rr-

.1..

:

.,-

Oleh: Syaiful, S.E., Ak., M.M.

Banyak kalangan belum memahami perbedaan antara belanja barang dan belanja modal, baik pengertian maupun perlakuan akuntansinya. Berdasar ha1 itu, Departemen Keuangan telah menjelaskan keduanya secara detil dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80lPMK.0512007 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian NegaraILembaga, dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan, dan Pelaksanaan Anggaran Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008. Secara harafiah, belanja barang dapat diartikan sebagai pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Sedangkan, belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetapl inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas serta kualitas aset tetap. Mengacu pada pengertian tersebut, belanja barang dan belanja

modal dapat dijabarkan dalam klasifikasi yang spesifik.

KATEGORI BELANJA BARANG Belanja barang dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori yang berbeda, seperti belanja pengadaan barang dan jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan. Ketiga jenis belanja barang ini secara awam sulit dimengerti mengapa ketiganya diasosiasikan sebagai belanja barang. Namun, ketiganya mempunyai persamaaan yang sangat jelas yaitu tidak dikapitalisasi dalam neraca sehingga belanja ini tidak dapat dicatat sebagai aset tetap baru dan tidak mempengaruhi masa manfaat serta nilai aset tetap yang sudah ada. Selain persamaan tersebut, belanja pengadaan barang dan jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan juga memiliki ciri khas masing-masing sesuai definisinya. Pertama, belanja barang pengadaan barang dan jasa diartikan sebagai belanja yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi dalam lapocan keuangan, baik barang

operasional dan operasional, kecuali jasa konsultan yang ditujukan untuk pembentukan belanja modal. Kedua, belanja pemeliharaan didefinisikan sebagai belanja yang tidak menambah kapasitas, mutu produksi dan standar kinerja atas aset tetap yang ada. Ketiga, belanja perjalanan mencakup perjalanan dinas yang tidak ditujukan untuk proses belanja modal.

KATEGORI BELANJA MODAL Umumnya, belanja modal dikategorikan berdasarkan jenis aset tetap yang dihasilkan, antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta fisik lainhya. Belanja modal tanah digunakan untuk pengadaan, pembelian, pembebasan, penyelesaian balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya berkaitan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai. Belanja modal peralatan dan mesin dikeluarkan untuk pengadaan, penambahan dan peningkatan k3pasitas peralatan dan mesin yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan, serta sampai peralatan dan mesin siap pakai. Selanjutnya, belanja modal gedung dan bangunan dikeluarkan untuk pengadaan, penambahan dan penggantian, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas hingga siap pakai. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan dilakukan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan dan perawatan, termasuk untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas hingga siap pakai. Sedangkan, belanja modal fisik lainnya adalah belanja modal selain empat kategori sebelumnya, termasuk kontrak sewa beli, pembelian barang kesenian, barang purbakala/museum, hewan ternak dan tanaman, buku, serta jurnal ilmiah.

AKUNTANSI BELANJA BARANG DAN MODAL Akuntansi pemerintah membedakan belanja barang sebagai aset lancar (tidak tetap), sedangkan belanja modal sebagai aset tetap. Belanja modal diakui sebagai aset tetap karena memenuhi beberapa kriteria, yaitu: masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal suatu organisasi, dan diperoleh atau dibangun untuk digunakan. Setelah definisi maupun kategori belanja barang dan modal dijabarkan, muncul pertanyaafi'bagaimana pencatatan dan pelaporannya yang sesuai prinsip akuntansi pemerintah saat ini. Untuk pencatatan akuntansi belanja barang, sernua kategori akun belanja barang yang sudah dilaksanakan seperti "belanja pengadaan barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan"

dicatat di sebelah debet pada jurnal umum, sedangkan akun "Piutang dari Kas Umum Negara (KUN)" ditandingkan di sebelah kredit. Jurnal tersebut mungkin tidak lazim bagi masyarakat umum yang sudah mengetahui akuntansi keuangan komersial. Memang, akuntansi pemerintah mempunyai akun yang unik karena piutang dari KUN dicatat di kredit. Piutang dari KUN tidak sama pengertiannya dengan account receivable karena akun ini dicatat oleh instansi yang menerima pencairan dana dari KPPN melalui KUN. Namun, untuk akuntansi belanja modal, instansi perlu mencatat tambahan jurnal ikutan perolehan aset tetap (kololari entry) setelah pencatatan belanja modal. Pengadaan belanja modal seperti akun "belanja modal tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, serta jalan, irigasi dan jaringan" dicatat di sebelah debet pada jurnal umum, sedangkan "Piutang dari KUN" ditandingkan di sebelah kredit. Untuk kolalari entry, instansi mencatatkan akun "aset tetap (tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, serta jalan, irigasi dan jaringan) sebelum disesuaikan" di sebelah debet, sedangkan akun "diinvestasikan pada aset tetap" ditandingkan di sebelah kredit. lnformasi tadi tidak menyebutkan pencatatan akun belanja modal fisik lainnya. Hal ini dikarenakan belanja modal fisik lainnya tidak diikuti dengan kolalari entry, tetapi akan dilakukan melalui jurnal memo penyesuaian sesuai aset yang dihasilkan. Maksudnya, jika pembangunan aset tidak bersifat final dan berkelanjutan, maka perlu ada akun khusus untuk pencatatan tersebut. Contoh dapat dilihat dalam pembangunan konstruksi, yaitu akun "konstruksi dalam pengerjaan" dicatat di sebelah debet, sedangkan akun "diivestasikan dalam aset tetap" ditandingkan di sebelah kredit. Untuk selanjutnya, pada periode serah terima aset tetap yang sudah selesai, instansi mencatatnya dengan membalikan jurnal sebelumnya akun "diinvestasikan dalam aset tetap" dari kredit menjadi debit, sedangkan akun "konstruksi dalam pengerjaan" dari debet menjadi kredit. Kemudian, instansi mencatatkan akun "aset tetap" di sebelah debet sebesar nilai "diinvestasikan dalam aset tetap" yang ditandingkan di sebelah kredit.

KESIMPULAN Penjelasan tentang belanja barang, belanja modal, serta konsep akuntansinya menggambarkan bahwa ada keinginan semua pihak untuk terus menyelaraskan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran belanja dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dengan demikian, pemahaman dan akuntabilitas belanja barang dan belanja modal dapat dilaporkan di Laporan Keuangan Pemerintah, baik di neraca dan catatan atas laporan keuangan (CALK). a

--

-A b

I

-

-

5 -

-

-

L

L-

C

I

*a -

-w

RISK RETURN TRADE-OFF DALAM INVESTASI PEMERINTAH

'.--?i lnvestasi pernerintah rnerupakan suatu khazanah yang rnenarik dalarn Treasury Management. Investasi pernerintah bersifatunik karena sebagai development agent, pernerintah harus tetap rnenjaga fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi rneskipun dalarn frase 'Investasi Pernerintah' melekat suatu aksiorna Risk Return Trade-Off. Oleh: L. F. Yazikri Direktorat Sistem Manajemen lnvestasi (Dit. SMI), yang merupakan merger dari Direktorat Pengelolaan Dana lnvestasi (Dit. PDI) dan Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman (Dit. PPP), melengkapi perangkat investasi pemerintah. Direktorat ini akan menjalankan fungsi regulator dan supervisi investasi peme rintah sebagaimana diamanatkan PP No. 1Tahun 2008 tentang lnvestasi Pemerintah. Berdasarkan PP tersebut, lnvestasi Pemerintah didefinisikan sebagai penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan lnvestasi Langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya. lnvestasi Pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk investasi surat berharga (melalui pembelian saham dan/atau surat utang) serta lnvestasi Langsung (melalui Penyertaan Modal dan Pemberian Pinjaman). Definsi tentang investasi juga telah dijelaskan oleh Frank K Reilly dalam bukunya Investment Analysis and Portfolio Management. Reilly mendefinisikan investasi sebagai komitmen saat ini terhadap sejumlah uang pada suatu periode waktu yang bertujuan untuk menderivasikan pembayaran masa depan yang akan memberi kompensasi kepada investor terhadap: (1)waktu, di mana uang akan dijalankan (the time the fund are committed); (2) tingkat ekspektasi inflasi; dan (3) ketidakpastian pembayaran masa depan. Dengan demikian, investasi diharapkan dapat melindungi uang yang dimiliki investorterhadapketidakpastiantiga ha1tersebut. Selain itu, dalam berinvestasi, investor akan selalu dihadapkan pada dua ha1yaitu keuntungan dan ketidakpastian saling berkaitan. Dua ha1 ini dikenal dengan kaidah Risk Return TradeOffyang menjelaskan bahwa apabila kita menginginkan keuntungan yang besar (high return), investorjuga harus siap kehilangan uang dalam jumlah besar (high risk). Oleh sebab itu, investor akan menilai dengan sangat cerrnat risiko pengembalian suatu aset sebelum menentukan keuntungan yang diinginkan (required return). Menariknya, ternyata para investor bisa merniliki preferensi yang berbeda terhadap risiko yang akan ditanggung.

EXPECTED REl'UaN DAN REQUlaEb RETURF( Sudah menjadi suatu keniscayaan bahwa

seorang investor mengharapkan suatu tingkat keuntungan tertentu atas investasinya. Asumsi yang sering mereka gunakan adalah risk averse. Artinya untuk tingat pengembalian yang sama investor akan memilih aset yang memiliki risiko paling rendah. Begitu juga, untuk tingkat risiko yang sama, investor akan memilih aset yang memberikan pengembalian paling tinggi. Oleh karena itu, seorang investor akan melakukan dua penilaian. Penilaian pertama adalah expected return. Expected return adalah estimasi return yang diperoleh di masa mendatang. Estimasi tersebut diperoleh dari nilai sernua probabilitas pengembalian dikalikan dengan jumlah pengembalian yang akan diperoleh di masa mendatang. Nilai probabilitas tersebut diperoleh dari data historis. Melalui penilaian ini, investor dapat mengantisipasi pengembalian di masa mendatang. Pengukuran expected return ini memerlukan suatu kepastian agar realisasi arus has masa depan dapat mendekati proyeksi. Penilaian kedua adalah adalah required return. Required return adalah tingkat pengembalian minimumyangdiperlukanagarinvestormau menanamkan dananya pada asettertentu. Dalam penilaian ini fungsi risk return trade off dijabarkan ke dalam suatu formulasi. Tujuannya, bagaimana pengembalian investasi dapat optimal dengan mengambil risiko yang dikonversikan sebagai premi sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya opportunity loss. Secara sederhana, formula required return adalah: K = k, + k , , (K = tingkat pengernbalian yang diinginkan investor, k, = tingkat pengembalian bebas risiko (biasanya digunakan tingkat SBI), dan krp= premi risiko). Perhitungan required return ini menjelaskan mengapa tingkat bunga pinjaman bank dengan agunan aset memiliki bunga yang lebih rendah daripada pinjaman tanpa agunan aset (dengan agunan gaji misalnya). Namun sayangnya, required return ini akan sulit diaplikasikan pada investasi pemerintah yang memiliki tujuan untuk memperoleh manfaat sosial (social benefit). PREFERENSI PEMERINTAHTERHADAP RESlKO Damodaran Aswath dalam Strategic Risk Taking berpendapat bahwa resiko (risk) memiliki definisi yang bermacam-macam tergantung dari sudut mana kita melihat. la mengadaptasi

-<

-

'

filosofi China di mana risiko merupakan suatu kombinasi antara bahaya atau kerugian dengan kesempatan. Dengan kata lain, usaha untuk mengurangi bahaya atau kerugian dari suatu investasi akan dihadapkan pada berkurangnya -kesempatan untuk memperoleh keuntungan. CI I Ada tiga tipe preferensi investor terhadap risiko. Pertama, investor dengan preferensi risk neutral. Tipe investor ini tidak menginginkan risiko sama sekali. Mereka tidak berusaha untuk rnengoptimalkan pendapatan sebagai imbalan dari menanggung risiko. lnvestor dengan preferensi ini memiliki kecenderungan membeli aset yang memberi hasil pasti seperti obligasi. Namun demikian, pada dasarnya tidak ada aset yang benar-benar bebas risiko (termasuk aset free risksekalipun). Kedua, investor yang memiliki preferensi risk taking yang seringkali diidentikkan dengan gambler. Mereka suka membeli aset-aset berisiko tinggi. Perilaku mereka seringkali sulit untuk dijelaskan secara rasional, sehinga sulit untuk dimodelkan secara matematis. Ketiga, investor dengan preferensi risk averse. Tipe investor ini merupakangabungan dari tipe investor pertama dan kedua. Mereka mau menerima risiko manakala mereka mendapat pengembalian yang sepadan. lnvestor jenis inilah yang sering dipergunakan dalam analisis-analisis pasar karena merekalah yang paling rasional. L

Berdasarkan tiga preferensi diatafipe merintah memiliki triple preference. Pertama, pemerintah memiliki tipe risk neutral karena dari sudut pandang keuangan negara, pemerintah tidak boleh melakukan hal-ha1 yang dapat menimbulkan kerugian atau resiko keuangan negara. Pemerintah dituntut untuk tidak melakukan investasi pada aset yang memiliki risiko tinggi. Pemerintah dituntut juga untuk bersikap economic oriented. Di Indonesia, Menteri Keuangan berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan pengendalian atas pengelolaan risiko (risk management) pelaksanaan investasi pemerintah. Ada dua cara penanganan risiko yaitu pengendalian risiko (risk controlling) dan pengelolaan risiko (risk management). Kedua penanganan resiko ini rnemicu pemerintah untuk tidak alergi terhadap risiko untuk mencapai economic oriented . Pengendalian

risiko dilakukan dengan memonitor risiko secara terus menerus. Tujuan utamanya adalah mengurangi semaksimal mungkin kemungkinankemungkinan yang menimbulkan kerugian. Di sisi lain, risk management bisa saja sengaja mengambil risiko dan mendiversifikasikannya pada portofolio aset. Hal itu dilakukan agar dapat memperoleh pengembalian yang optimal dengan risiko yang minimal yang dikenal dengan prinsip "don't put your eggs into one basket." Selain itu, pengukuran risiko dapat dilakukan berdasarkan dimensi waktu, yaitu expost dan ex-ante. Pengukuran ex-ante berfokus pada risiko yang dimungkinkan terjadi di masa yang akan datang. Pengukuran risiko ini bertujuan untuk meramalkan realisasi risiko yangakan terjadi. Contoh pengukuran ini adalah EWS (Early Warning System) yang dipraktikkan di perbankan. Sedangkan pengukuran expost berfokus pada risiko yang telah terjadi di masa lalu. Pengukuran ex-ante jauh lebih sulit daripada pengukuran risiko ex-post. Hal ini berkaitan dengan biaya yang dibutuhkan dalam memperoleh investasi dan kebutuhan SDM yang ahli di bidang forecasting. Hasil dari pengukuran ex-post dilakukan untuk pengambilan keputusan investasi untuk mengeliminasi risiko yang telah terjadi, dan tidak berulang di masa mendatang. Namun, Carl Bacon mengkritisi bahwa pengukuran ex-ante seringkali tidak akurat dan hasil pengukurannya hanya menjadi informasi tambahan saja dalam pengambilan keputusan. Kedua, pemerintah memiliki preferensi risk taking. Tidak dapat dipungkiri bahwa investasi pemerintah didorong semata-mata tidak saja bertujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi tapi juga social benefits atau manfaat sosial dan manfaat lainnya. Pemerintah harus tetap menjaga tiga fungsi utamanya, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Oleh karena itu, untuk tujuan social benefits, pemerintah menyediakan dana-dana untuk diinvestasikan pada entitas yang seringkali memiliki risiko yang tidak sebanding dengan tingkat pengembaliannya. Hal ini dilakukan karena private companies enggan untuk melakukannya. Contohnya, penyediaan dana-dana pinjaman untuk investasi PDAM pada aset-aset pengolahan dan distribusi air. Pertimbangan manfaat sosial ini mengkategorikan preferensi pemerintah sebagai risk taking (tentu saja bukan berarti pemerintah bertindak sebagai gambler buta). Ketiga, pemerintah memiliki preferensi riskaverse. Menurutsudut pandang ini, investasi pemerintah harus bisa mengkompromikan antara besarnya resiko yang ditanggung dengan economicbenefitsyangakandiperoleh.Sehingga, sebagai development agent, pemerintah bisa mensinergikanantara economic benefits dengan

social benefits .

rua~g>~pemerintah

yang berbeda dengan lembaga keuangan lainnya menyebabkan investasi pemerintah bersifat unik. Kata 'investasi' sendiri menyebabkan berlakunya aksioma risk return trade off yang berdasarkan perhitungan required return dan expected return. Kedua perhitungan ini berfokus pada masa depan. Required return menitikberatkan pada perbandingan tingkat pengembalian instrumen lain dengan mempertimbangkan risiko dari aset tersebut. Sedangkan expected return menitikberatkan probabilitas kondisi yang akan terjadi berdasarkan kinerja masa lalu. Ada tiga tipe preferensi investor terhadap risiko, yaitu risk neutral, risk taking, dan risk averse. Pemerintah memiliki semua jenis preferensi terhadap risiko tergantung dari sudut pandang pembahasannya. Risiko sendiri dapat diukur dengan ex-ante dan ex-post. Pengukuran ex-ante cenderung lebih sulit dengan tingkat akurasi yang rendah dibandingkan dengan expost. SARAN Ada beberapa ha1 yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pemerintah dalam berinvestasi. Pertama, dalam sistem investasi pemerintah, instrumen derivatif sebaiknya diatur tersendiri sebagai pengelolaan risiko. lnvestasi pemerintah terdiri dari investasi portofolio dan investasilangsung. lnstrumen investasi portofolio sendiri dibatasi dua, yaitu surat hutang dan saham. lnstrumen derivatif (swap, option dan future) tidak termasuk di dalamnya. Padahal instrumen ini seringkali digunakan untuk meminimalkan opportunity loss. Karakteristik pasar derivatif seringkali bukan jangka panjang menyebabkan instrumen ini tersingkir dari kategori investasi pemerintah.

Kedua, pengukuran manfaat sosial sebaiknya dijabarkan secara berbeda dan diperhitungkan secara material. Dengan demikian investasi pemerintah tidak menabrak kaidahkaidah investasi yang telah ada. Ketiga, premi risiko sebaiknya tetap diperhitungkan pada investasi yang ditujukan memberi manfaat sosial. Hal ini untuk menghilangkan tudingan kesalahan penempatan dana sehingga menimbulkan opportunity loss. Contohnya, ketika tingkat SBI 5%, penempatan dana di instrumen A akan memperoleh return 15% setahun dengan premi risiko 10%. Sedangkan apabila dipinjamkan pada PDAM untuk manfaat social return yang dihasilkan 2% setahun dengan risiko yang sama dengan instrumen A. Maka menurut sudut pandang teori investasi, pemerintah telah kehilangan keuntungan 13%. Menurut hemat penulis, premi risiko tetap diperhitungkan sehingga tingkat pengembalian

awal penempatan dana di PDAM adalah 15%. Pemerintah kemudian mengurangkan tingkat pengembalian awal dengan komponen premi manfaat sosial. Sehingga rumus required return untuk investasi pemerintah dimodifikasi sebagai berikut: K = k, + krp- kms, dimana kmsadalah premi manfaat sosial. Keempat, pemerintah sebaiknya melakukan pembagian wilayah tentang bagaimana pemerintah memilih risiko. Pemerintah didorong untuk dapat memilah dan ri~emilihdengan cermat dan tepat pada kondisi apa saja dapat bertindak risk taking, risk averse, dan risk neutral. Pemerintah merupakan investor dengan dana yang besar dimana gerak-geriknya diamati pasar dan dijadikan bahan pengambilan keputusan. Kelima, manfaat ekonomi sebaiknya didefinisikan secara lebih mendetail. Pada dasarnya manfaat ekonomi dapat bersifat perolehan keuntungan langsung maupun tidak langsung. Perolehan keuntungan langsung dapat dengan mudah dinilai berdasarkan tingkat pengembalian yang diberikan atau kenaikan harga aset. Sedangkan perolehan keuntungan tidak langsung cenderung sulit untuk diukur. Ditinjau dari fungsi pemerintah maka manfaat ekonomi dapat ditafsirkan sebagai manfaatsecara luastermasuk di dalamnya fungsi stabilitas makroekonomi dan dukungan terhadap faedah ekonomi yang lebih besar untuk masyarakat. Hal ini tentu saja menjadi suatu ambiguitas pengukuran manakala keuntungan langsungnya negatif (merugi) dan keuntungan tidak langsungnya positif (berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat secara luas). Selain itu, manfaat ekonomi dari sudut pandang ini sangat sulit untuk diukur..

-

*Penulis adalah pegawai Direktorat Sistem Manajemen lnvestasi I

-

Referens'

Carl R. Bacon. Portofolio Performance, Measurement a n d Attribution Damodaran Aswath. Strategic Risk Taking Frank K. Reilly and Brown, investment Analysis a n d portfolio Management p ~d.

1

Keown. Financial Management: Principles andApplications 5 t h E~ Peraturan Pemerintah no.1 tahun 2008 Pemerintah

Pexnerintah Oleh : Wibawa Pram Sihombing Sudah saatnya bagi pernerintah untuk rnernberdayakan satdo kas yang dimilikinya untuk rnenarnbah pendapatan sebagairnana yang telah dilakukan oleh negara rnaju. Selarna ini saldo kas yang dirniliki oleh pernerintah yang berada di Bank lndonesia (BI) belum rnenghasilkan bunga, termasuk saldo pada Rekening Kas Umurn Negara (RKUN). Hal serupa juga terjadi dengan saldo kas pemerintah yang berada di bank urnurn. Penerapan rnanajernen kas dalarn bentuk Treasury Single Account (TSA) untuk pengeluaran pada 178 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) semakin rnendorong perlunya suatu mekanisrne yang mampu rnengelola saldo kas pernerintah sehingga rnemberikan tambahan pendapatan. Apabila TSA untuk pengeluaran dan penerimaan telah berjalan, maka sebagian besar saldo kas pemerintah akan terkonsentrasi di BI. Konsentrasi dana yang belum dipergunakan dalarn jurnlah besar mernbuka peluang untuk melakukan investasi dalarn jangka pendek, atau penempatan untuk rnenarnbah penghasilan pernerintah. Tulisan ini membahas wacana pilihan penempatan yang dapat dilakukan oleh pernerintah dalam upaya untuk membuat saldo kas pernerintah "bekerja" untuk rnenarnbah pendapatan negara atau rnenghernat beban pernbiayaan. Usulan tersebut antara lain : 1. Penernpatan di Bank lndonesia 2. Penernpatan pada Bank Urnum 3. Penggunaan repo-reverse rep0 ,

. I

-=

>

.. -

Masih dalam' kaitan dengan usulan di atas, pada tulisan ini juga dibahas mengenai berbagai pernasalahan yang dapat

tirnbul dari setiap pilihan. PENERAPAN TREASURY SINGLE ACCOUNT Pelaksanaan TSA rnerniliki beberapa tujuan, di antaranya adalah rnengkonsolidasi saldo kas pernerintah ke dalam satu rekening, yaitu RKUN, untuk rnengurangi fragrnentasi saldo kas. Tujuan tersebut diikuti dengan suatu sistern rnanajemen kas yang lebih baik yang bertujuan untuk memaksirnalisasi return yang didapat pernerintah dengan cara rnelakukan penempatan1 investasi idle cash yang berasal dari TSA pada instrumen rnoneter dengan risiko minimal. Kedua ha1 di atas saat ini belum dilaksanakan sepenuhnya.

Ketidakrnarnpuan pemerintah untuk rnelakukan pemanfaatan atas saldo kasnya yang menganggur secara efektif dan efisien menirnbulkan opportunity cost yang sangat tinggi. Opportunity cost tersebut dapat dibedakan menjadi dua bagian besar, yaitu opportunity cost yang berasal dari saldo kas menganggur di bank umurn,. baik bank operasional maupun bank persepsi yang berasal dari dana menganggur di BI. Sebagai gambaran, pada grafik 1 menggambarkan saldo kas pemerintah untuk tahun 2005 pada saat TSA untuk rekening pengeluaran akan diirnplernentasikan. Jika dilihat jurnlah saldo rekening tersebut tampak jelas bahwa selarna tahun 2005 pemerintah menanggung opportunity cost yang tinggi sebagai darnpak dari idle cash di bank operasional dan bank persepsi. lmplementasi TSA untuk mekanisme pengeluaran di semua KPPN sejak 1 Oktober 2007 telah rnenghilangkan sebagian besar dana rnenganggur pada bank operasional. Idle cash yang tersisa saat ini adalah yang berada di bank persepsi. Idle cash di bank

persepsi sebenarnya semakin signifikan seiring dengan meningkatnya penerimaan negara. Hal lain yang juga perlu diperhitungkan adalah idle cash yang berasal dari uang persediaan di satuan kerja kementerianl lembaga.

Grafik I

-

SALDO REKENING PEMERINTAH Dl BI TAHUN 2007

: -

~j 80

L

Selain sejumlah besar kas yang berada di bank umum, penyumbang idle cash terbesar pemerintah justru saldo kas yang berada di BI. Sebagairnana diamanatkan oleh UndangUndang No.312004 bahwa pemerintah diwajibkan menyimpan dananya di BI. Jumlah kas pemerintah yang berada di BI setiap tahunnya semakin besar. Grafik 2 menunjukkan perkembangan saldo kas di BI untuk tahun 2007.

r

70

C

60 50 40 30 20 10

o 1 3

5

7

9 11 1 3 15 1 7 1 9 2 1 23 2 s 2 7 29 3 1 3 3 3 5 3 7 3 9 4 1 4 3 45 4 7 M I N G G U KE

-

-

RKUN OTHER ACCT -,TOTAL Tren saldo kas pemerintah di BI dari tahun 2006 s.d. 2008 khususnya untuk RKUN terdir~dari RKUN IDR dan USD; Rekenlng La~nnyaterdiri dari valuta IDR, USDc GBP.JPY dan EUR awal hingga pertengahan tahun cenderung Sumber . O~rektoratPengelolaan Kas Negara. meningkat. Peningkatan tersebut terjadi karena I pengeluaran pemerintah yang masih rendah, sementaradisisi lain Sebagai landadll isusun penerimaan, baik yang berasal dari pajak maupun pembiayaan, beberapa peraturan terkait dengan pengelolaan kas seperti cenderung meningkat. Penerapan TSA dan semakin tingginya RPMK tentang Pengelolaan Kekuranganl Kelebihan Kas idle cash pemerintah di BI semakin mendorong pentingnya suatu Pemerintah, SKB antara Departemen Keuangan dan Bank mekanisme untuk m e n g g u n a k ~i d l u s h tersebut dengan Indonesia mengenai Pengelolaan Kas Pemerintah, serta RPMK sebaik mungkin. tentang Perencanaan Kas, Penetapan Saldo Kas Minimal, dan I berbagai ha1 terkait lainnya. ATURAN PELAKSANAAN I Sebelum pembahasan lebih lanjut perlu dibedakan antara ~ e c a r ahukum, kemungkinan pemerintah untuk mengelola penyimpanan, penempatan, dan investasi. Penyimpanan uang untuk menambah pendapatan telah diatur pads Undangdidefinisikan sebagai kegiatan menyimpan kas yang berada di BI Undang no.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan (pasal 7 ayat g). Penyimpanan di sini &pat disamakan dengan khususnya di dalam PP No. 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan rekening giro, di mana keluar dan masuknya dana tidak dibatasi uang ~ e ~ a r~aa el r a hBerikut . pasal-pasal pads kedua ~eraturan sama sekali sehingga tidak memun kinkan unjuk menda atkan tersebut: bunga yang tinggi. I

- %:

*k

-

--

uu No.112004

PP No.3912007

Keterangan

I

~asa17 dinyatakan bahwa Menter~ Keuangan dapat melakukan . a.Penyimpanan uang negara (ayat g) b. Menempatkan uang negara dan (ayat h) c.Mengelola1 menatausahakan investasi (ayat hi

Pasal 4, huruf d,e dan f idem

Pads penjelasan aya, tersebut dinyatakan bahwa lnvestasi yang dirnaksud adalah pembelian Surat Utang Ne. gara.

2

Pasa123 dinyatakan bahwa pemerintah pusat memperoleh bunga danlatau jasa giro atas dana yang disimpan di bank sentral. Jenis dana, tingkat bunga danlatau jasa giro, serta biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank sentral ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Gubernur BI dan Menten Keuangan.

Pasal 23 huruf b dan c idem

BI bertindak selaku pemegang kas pemerintah. Atas pelaksanaan fungsi tersebut BI memberlkan bungs atas saldo kas pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan (Pasal 52 UU no.312004 tentang BI)

Pasa124 dinyatakan bahwa pemer~ntah pusat berhak memperoleh bunga danlatau jasa giro pada tingkat suku bunga danlatau jasa giro yang berlaku atas dana yang disimpan pada bank umum.

Pasal24 idem

4

Pasa128 pokok-pokok peraturan mengenai pengelolaan kas diatur dengan peraturan pemerintah setelah dikonsultasikan dengan bank sentral.

Pasa134 dan 36

5

Pasal71 membatasi pelaksanaanpasal23 dengan menyatakan bahwa pemberian bunga danlatau jasa giro mulai dilaksanakan pada saat penggantian SBI dengan SUN sebagai instrumen moneter.

Pasal23 huruf a

3

..

Diatur secara leknis pada RPMK tentang Pengelolaan Kekurangan/ Kelebihan Kas Pemerintah

-

A-p 4 -

Penempatan (pasal 7 ayat h) di sini dapat diartikan sebagai investasi dalam jangka pendek yang dapat disetarakan dengan kas, seperti halnya deposito. Penempatan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penempatan di bank umum dan di bank sentral. Pada negara maju seperti Australia penempatan hanya diperbolehkan di bank sentral, yaitu Reserve Bank of Australia, dalam bentuk term deposits yang bisa dicairkan sesuai keperluan manajernen kas. Di Amerika Serikat penempatan dapat dilakukan di luar bank sentral dengan cara memberikan sejurnlah jaminan (collateral). Jenis jaminan yang diterima oleh pemerintah telah diatur tersendiri sehingga risiko kerugian atas kegagalan pencairan penempatan bisa ditekan seminirnal mungkin. lnvestasi (pasal 7 ayat h) hanya dapat dilakuka-n dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN). Hal ini dilakukan dalarn rangka meminimalisasi risiko investasi rnengingat investasi di luar SUN akan memberikan risiko tinggi yang dapat membahayakan likuiditas pemerintah. Pilihan Pemanfaatan Kelebihan Kas

TUPOKSI ~ n f l ' m d m ~ i m a l i s a uang si kas yang menganggur, dan memanfaatkannya untuk investasi jangka pendek secara umum dapat ditempuh dengan beberapa cara. Pertama, cara yang paling aman adalah dengan melakukan penempatan saldo kas di BI. Kedua, lebih berisiko tetapi lebih menguntungkan adalah dengan cara menempatkannya di bank umum dengan jaminan tertentu. Berikut ini akan dibahas perbedaan mendasar atas kedua pilihan tersebut. Selain itu, cara lainnya, yaitu operasi rep0 dan reverse rep0 dalam pemanfaatan kas juga akan dibahas. PENERAPAN SALDO KAS MINIMAL Tidaksemua kas yang dimiliki pemerintahdapatditempatkan. Pemerintah harus mempunyai kas untuk membayar kewajiban dan tagihan-tagihan setiap harinya. Untuk itu, perlu selalu tersedia dana untuk melakukan pembayaran tagihan, tetapi menyediakan dana yang terlalu besar sebagai langkah antisipasi menimbulkan opportunity cost. Untuk itu perlu diseimbangkan antara risiko atas ketidakcukupan kas dengan opportunity cost sebagai akibat menyediakan uang sebagai langkah antisipasi atas pengeluaran yang tidak terduga. Dana untuk be,,.ma-jaga ini dikenal sebagai saldo kas minimal (SKM). Saldo kas minimal atau buffer cash adalah sejumlah uang kas yang dicadangkan di Rekening Kas Umum Negara (di BI) dalam jangka waktu tertentu, untuk memenuhi kebutuhan kas yang sebelumnya tidak diperkirakan akan terjadi menurut perencanaan kas. Tujuan penentuan buffer cash adalah untuk meminimalisasi opportunity cost yang terjadi sebagai akibat sejumlah uang yang tidak dimanfaatkan. Saldo kas di atas SKM sesuai dengan prinsip manajemen kas yang baik dapat ditempatkan untuk mendapatkan return yang lebih baik. PENEMPATAN Dl BANK INDONESIA Berdasarkan prinsip manajemen kas yang baik, penempatan yang terbaik untuk saldo kas pemerintah adalah di bank sentral. Hal ini didasarkan pada pertimbangan untuk meminimalisasi risiko atas dana pemerintah dan kestabilan moneter. Penempatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan dana pemerintah yang disimpan di BI untuk menambah pendapatan negara. Penempatan kas pemerintah di Bank Indonesia akan meminimalisasi dampak dari pelaksanaan manajemen kas pemerintah pada kestabilan moneter. Dengan melakukan penempatan di BI berarti tidak ada aliran kas keluar dari BI, atau dengan kata lain tidak ada biaya operasi moneter untuk menarik kelebihan likuiditas melalui penerbitan SBI. Hal ini penting mengingat saat ini sedang terjadi kelebihan likuiditas moneter. Kegiatan penempatan yang dilakukan oleh pemerintah hanya sebatas pemindahan saldo dari rekening penyimpanan ke rekening penempatan yang juga berada di BI, demikian pula bunga yang didapat dari hasil penempatan akan masuk ke rekening penyimpanan. Kelemahan utama dari penempatan di BI adalah biaya yang harus ditanggung oleh BI bertambah karena bunga yang dibayarkan pada pemerintah. Di sisi pemerintah penempatan di BI lebih baik karena adanya jaminan keamanan dan likuiditas. Dengan menempatkan uang di BI, pemerintah tidak perlu menuntut jaminan apa pun karena penempatan di BI menjamin ketersediaan dana setiap saat diperlukan dan dalam jumlah berapa pun. BI tidak melakukan kegiatan perbankan, seperti meminjamkan dana ke pihak ketiga, untuk kredit properti, atau konsumtif yang berisiko macet seperti halnya bank umum.

Penempatan uang pemerintah di BI dilakukan pada reken~ng penempatan. Rekening penempatan tersebut diharapkan tidak hanya dalam bentuk rupiah karena saat ini pemerintah mempunyai dana dalam bentuk valuta asing seperti GBP, JPY, EUR, dan USD. Jumlah dana pada rekening valas tersebut sangat signifikan khususnya untuk valuta USD. Oleh karena itu, dalam rangka optimalisasi pengelolaan kas negara perlu dibuka penempatan untuk masing-masing valas tersebut. Pembukaan rekening penempatan tersebut tentunva perlu dikoordinasikan dengan BI.

-

-

Besaran bunga yang diberikan oleh BI atas rekening penempatan perlu dikoordinasikan dengan BI. Besaran bunga tersebut perlu memperhitungkan opportunity cost bagi pemerintah, dan kemampuan neraca BI sebagai bank sentral. Karena tingkat bunga berfluktuasi, maka diperlukan suatu acuan dalam menentukannya. Acuan tersebut dapat berupa tingkat bunga SBI, tingkat inflasi, atau metode lain untuk menjadi dasar bagi tingkat bunga penempatan dalam rekening rupiah.

Untuk rekening penempatan dalam valuta asing, jika disetujui oleh BI, maka diperlukan juga suatu tingkat bunga acuan. Tingkat bunga acuan tersebut dapat diambil dari tingkat bunga acuan di negara yang menerbitkan valuta tersebut, seperti fed fund rate untuk valas USD, deposit facility untuk valas dalam bentuk EUR, bank rate untuk valas dalam GBP, dan basic loan rate untuk valas dalam JPY. Ada banyak metode dalam menghitung besaran bunga yang layak diterima pemerintah, akan tetapi akhirnya penentuan besaran bunga tersebut akan kembali pada negosiasi antara Departemen Keuangan dan BI. Tingkat bunga yang diterima oleh pemerintah atas rekeningnya dapat dipastikan di bawah tingkat bunga 'pasar'. BI bukanlah bank komersial yang mendapatkan penghasilan dari menyalurkan dana ke pihak ketiga. Penempatan di BI juga tanpa risiko. Karena itu, tidak mungkin mengharapkan BI untuk membayar bunga setingkat yang ditawarkan bank umum. Oleh karena itu, dalam rangka optimalisasi pengelolaan kas, pemerintah perlu tetap membuka kemungkinan penempatan di bank umum atau mekanisme lain dalam rangka pengelolaan kas. PENEMPATAN PADA BANK UMUM Penempatan di bank umum merupakan alternatif kedua untuk melakukan diversifikasi. Penempatan ini lebih berisiko dibandingkan dengan penempatan di BI karena adanya unsur ketidakpastian yang menyertainya. Ada beberapa ha1 yang perlu dipertimbangkan dalam penempatan ini dalam rangka meminimalisasi risiko, yaitu tingkat bunga yang diharapkan, cara memilih bank umum untuk penempatan, jangka waktu penempatan, dan dampaknya pada stabilitas moneter. Bagi pemerintah, keuntungan utama dari penempatan di bank umum atau melalui pasar uang adalah tingkat bunga yang lebih menarik. Jika penempatan di bank sentral bisa dipastikan tingkat bunga yang didapat di bawah tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank umum. Dengan melakukan penempatan di bank umum, pemerintah dapat berharap untuk mendapatkan return sesuai pasar. Syarat penting yang harus dimiliki adalah kemampuan mengelola kas yang semakin baik mengingat persaingan yang ketat di pasar uang dalam mendapatkan return yang semaksimal mungkin. Kemampuan untuk membaca pergerakan tingkat bunga sangat diperlukan untuk menentukan penempatan pada saat yang tepat dan jumlah yang tepat.

--

-

Perencanaan kas sangat diperlukan untuk mendukung penempatan di luar 81. Penempatan di luar BI akan membawa risiko likuiditas. Untuk meminimalisasinya, pemerintah harus mengetahui secara akurat waktu dan besaran penerimaan dan pengeluaran kas. Sama seperti deposito pada umumnya, dana yang ditempatkan di bank umum memiliki jangka waktu tertentu. Jika pemerintah mencairkan deposito tersebut sebelum waktunya tentu akan rugi karena tidak mendapatkan bunga, atau malah pada bank tertentu dikenakan denda yang justru merugikan. Oleh karena itu, perencanaan kas yang baik penting untuk memastikan bahwa pada saat jatuh tempo deposito tersebut sesuai dengan saat kebutuhan kas.

adalah melakukan penempatan langsung di pasar uang yang tentunya lebih efektif; efisien, transparan, dan akuntabel. Penempatan di pasar uang tersebut dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, atau dengan menggunakan jasa fund manager. Sampai saat ini belum ada peraturan terkait ha1 ini. Untuk tahap awal mungkin pemerintah sebaiknya menempatkan dananya di BI dan bank umum sebelum membuka opsi yang lebih luas dengan bekerja sama dengan pihak lain, atau masuk sendiri di pasar uang. Penggunaan jasa fund managei ini bukanlah ha1 yang baru. Banyak perusahaan besar, treasury, bahkan bank sentral yang bekerja sama dengan swasta dalam mengelola kekayaannya.

Risiko lain yang mungkin adalah kegagalan pencairan. Sebagai langkah untuk menekan risiko tersebut adalah diperlukannya suatu jaminan atas setiap penempatan pernerintah di luar BI. Pada negara yang memperbolehkan penempatan di luar bank sentral, penempatannya selalu disertai dengan jaminan. Jaminan tersebut setidaknya bernilai sama dengan penernpatan yang dilakukan, dan akan dicairkan bila penernpatan disertai dengan syarat tertentu. Di Amerika Serikat jaminan yang diperbolehkan hanya surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah sendiri sesuai dengan peraturan mengenai jaminan atas penempatan uang pemerintah.

OPERAS1 REVERSE REP0 DAN INVESTAS1 DALAM SURAT BERHARGA NEGARA

Gangguan terhadap stabilitas moneter merupakan suatu ha1 yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah dalam melakukan penempatan di bank umum. Penempatan di bank umum mengakibatkan adanya aliran dana keluar dari BI ke bank umuml pasar uang. Pada saat ini di mana bank masih sulit menyalurkan dananya ke pihak ketiga, dana yang ditempatkan di bank umum bisa saja diinvestasikan oleh bank dalam bentuk SBI. Jika demikian, semakin banyak dana yang ditempatkan pemerintah di bank umum maka akan semakin besar juga biaya yang harus ditanggung oleh BI dalam mengendalikan likuiditas moneter. Tata cara pemilihan bank tempat penempatan harus mempunyai syatu metode yang jelas dan transparan. Untuk mencegah adanya kesalahan persepsi atas penempatan dana pemerintah di satu bank maka semua mekanisme penempatan seharusnya transparan. Di negara maju seperti Amerika Serikat mekanisme yang dilakukan adalah dengan cara melelang dana yang idle di pasar uang, sehingga semua pihak dapat mengetahui dan memiliki kesempatan yang sama. Pihak yang mendapatkan penempatan oleh pemerintah adalah .yang menawarkan bunga paling tinggi yang tentunya juga mampu memberikan jaminan yang setara, dan memenuhi berbagai ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah Amerika memiliki peraturan yang khusus mengatur dengan jelas mengenai jenis penempatan, siapa saja yang dapat mengikuti, jaminan, dan halha1 lain yang penting untuk diketahui oleh pihak yang berminat untuk mengikuti. Hal lain yang sangat penting adalah koordinasi dengan bank sentral. Koordinasi yang dapat dilakukan dengan bank sentral yang terkait dengan penempatan adalah dalam bentuk jumlah dan waktu penernpatan. Koordinasi ini penting dalam rangka menjaga stabilitas moneter. Bank sentral setiap saat akan mengetahui apakah pasar kelebihan likuiditas atau tidak, serta seberapa besar kelebihan atau kekurangan tersebut. Berdasarkan informasi ini pemerintah dapat menentukan saat dan jumlah yang tepat untuk ditempatkan di bank umum tanpa harus berakibat buruk terhadap sistem moneter. Selain di bank umum, sebenarnya opsi lain bagi pemerintah

Reverse rep0 adalah transaksi beli efek dengan janji jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Pada prinsipnya transaksi ini serupa dengan rep0 hanya saja terbalik (reversed). Kegiatan repo atau reverse rep0 ini akan semakin menarik untuk dilakukan jika jenis surat utang yang diperdagangkan semakin banyak dan semakin aktif. Seperti transaksi repo, transaksi reverse rep0 juga biasanya dipaket dalam bentuk kontrak dan jaminan yang distandarisasi dalam satu master agreement. Operasi rep0 atau reverse rep0 merupakan ha1 yang paling banyak dilakukan di negara' maju dalam rangka manajemen kas karena alasan keamanan dan kepastian. Reverse rep0 diminati karena pemerintah memberikan dana kepada pihak ketiga (memberikan pinjaman) dalam jangka waktu tertentu dengan disertai jaminan yang memadai. Dengan cara demikian maka pemerintah dapat memastikan pendapatan bunga (sesuai rep0 rate), memastikan keamanan (karena ada jaminan), dan kepastian tanggal pengembalian. Di negara maju dengan sistern keuangan yang telah berkembang reverse rep0 merupakan cara yang lebih baik karena lebih memberikan keuntungan dibanding penempatan. Sebagai contoh, sebagian besar penghasilan treasury Prancis (AFT) berasal dari operasi ini. Di Indonesia ha1 tersebut masih sulit untuk dilakukan karena adanya kelebihan likuiditas dan pasarnya yang masih kecil. Saldo kas yang idle dalam jangka cukup lama dapat dipergunakan untuk bentuk pembelian Surat Berharga Negara jangka pendek seperti SPN dan ORI. Hal tersebut mempunyai banyak dampak positif. Bagi treasury tentunya akan menambah pendapatan dari bunga dan capitalgain. Bagi pengelolaan utang akan memberikan dampak pada stabilitas atau meningkatkan harga likuiditas SBN tersebut. Surat berharga negara yang dibeli tersebut dapat dijual kembali pada saat terjadi kekurangan kas ,dengan jual putus, atau dengan repo.

-+% Repurchase atau rep0 adalah transaksi jual e e

--

k

dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Kegiatan seperti ini sebenarnya ha1 yang biasa dilakukan oleh berbagai negara dengan sistem manajemen kas yang telah berjalan dengan baik. Hal ini menarik dan mudah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kas dalam jangka pendek. Karena rep0 ini menggunakan surat utang negara maka tentunya risiko yang harus ditanggung juga relatif rendah di mana surat utang negara tersebut dapat dicairkan jika terjadi gagal bayar. Kegiatan rep0 ini biasanya dipaket dalam bentuk masterrepurchase agreement yang berlaku bagi setiap pihak yang terkait repo ini.

-

.

-

-

-+ - bet-umumunaan sur~rus m s i s . --

I I

-kas untuk melakukan pembelian kembali surat utang akan memberikankeuntungan yang cukup besar mengingat yield surat utang negara yang cukup tinggi. Selama ini asing cenderung lebih menikmati keuntungan tersebut. Meskipun demikian, pemerintah tentunya harus memikirkan jumlah maksimal surat utang negara yang dapat dibeli. Hal ini penting karena pasar SBN saat ini masih belum benarbenar likuid. Bisa saja terjadi, pada saat penjualan harganya turun karena pasar yang sepi. -

-

-

I

- --

APA YANG HARUS SEGERA DILAKUKAN?

Penerapan prinsip manajemen kas yang baik mewajibkan pemerintah untuk memanfaatkan sumber daya kas secara maksimal. Manajemen kas melalui penempatan, baik di BI maupun di luar BI,

m

-11

-

-

i akan inemberikan k e u n t u n a a n o a i k dari sisi Demerintah mauDun BI.. aaar bagi pemerintah, tetapi di sisi lain ha1 perubahan tersebut tidak iengganggu tersebut harus dilakukan dengan kehati- stabilitas ekonomi dan moneter. hatian. Berbagai pilihan penempatan Untuk jangka pendek, penempatan yang telah dibahas memiliki kelebihan dan di Bank lndonesia mungkin merupakan kekurangan masing-masing. Sebagian di pilihan yang paling tepat. Hal tersebut antaranya masih belum memungkinkan didasarkan pada prinsip keamanan, serta dilaksanakan mengingat keterbatasan mempertimbangkan kondisi likuiditas dalam sistem ekonomi dan moneter kita. moneter. Segera setelah itu mungkin Pemerintah selama ini tidak penempatan pada bank umum bisa dimendapatkan bunga atas dananya di pertimbangkan jika berbagai aturan dan Bank Indonesia, dan tidak mendapatkan mekanismenya sudah dipersiapkan. Pada return yang memadai atas dana yang tahap akhir operasi rep0 dan reverse berada di bank umum. Di sisi lain, selarepo serta investasi dalam SBN. Yang ma ini pemerintah juga tidak membayar paling penting untuk segera dipersiapkan jasa perbankan, baik kepada Bank adalah aturan pelaksanaan dan kesiapan lndonesia maupun kepada bank umum. SDM mengingat saat ini belum ada aturan Pemberlakuan bunga atas saldo peme- terkait ha1 tersebut. Walaupun terdapat rintah akan merubah paradigma yang berbagai keterbatasan, seharusnya tidak selama ini berlaku di BI maupun di bank menghalangi pemerintah untuk mulai umum, sehingga diperlukan adanya suatu mengelola kas sesuai dengan standar kebijakan untuk mencari win-win solution, internasional..

1 Bahaya ada :cam benar I

@ ------

JASARAHARJA

Asuransi Kecelakaan Lalu ~ i n t a s ~a~an

dan Penurnpang Umum

igasi Leerafi (Municipal LJnd) bagai Alternalil PembiapmnPembangunan "@ " Kenaikan harga minyak mentah dunia akhir-akhir ini memaksa pemerintah untuk mengetatkan subsidi BBM pada APBN 2008. Langkah ini terpaksa dilakukan oleh pemerintah untuk mengamankan APBN 2008 yang semakin terimpit oleh kenaikan harga minyak dunia yang diramalkan juga akan semakin meroket hingga akhir tahun 2008 ini. ~i lain pihak, pemerintah pusat dan pemerintah daerah jugs dituntut untuk tetap merealisasikan agenda pembangunan nasional, khususnya pembangunan infrastruktur di daerah Yang menjadi pekerjaan rumah terbesar pemerintah saat ini. Pemerintah menyadari bahwa pembangunan infrastruktur sangat diperlukan dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi lima tahun mendatang. Indonesian Infrastructure Summit digelar pemerintah pada 17-18 Januari 2005 dalam rangka sosialisasi blue print pembangunan infrastruktur jangka menengah, serta mengundang para pihak yang dianggap potensial untuk digandeng pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur. Gambaran umum pembangunan infrastruktur di Indonesia pascakrisis bisa dikatakan jalan di tempat, dalam arti tidak ada kemajuan yang dicapai secara signifikan. Anggaran yang disediakan untuk pembangunan infrastruktur baru sangat minim, demikian pula anggaran untuk pemeliharaan infrastruktur yangada. Keterbatasan dana yang dialokasikan 'lltuk infrastruktur merupakan kendala utama. Sebagai ilustrasi, apabila sebelum krisis pemerintah masih dapat mengalokasikan dana APBN/ APBD untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sebesar t5% dari total Produk Domestik Bruto (PDB),jumlah tersebut menyusut hingga tinggal+2% dari total PDB setelah krisis terjadi.

-

Pemerintah sadar bahwa infrastruktur merupakan aset yang sangat diperlukan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kwik Kian Gie sewaktu menjabat sebagai Ketua Bappenas memprediksi bahwa untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6% untuk tahun 2004 - 2009, diperlukan Rp613,2 triliun (US$72,2 miliar) untuk membangun infrastruktur. Untuk belanja pernbangunan infrastruktur tersebut, pemerintah diprediksi hanya mampu menyediakan dana sebesar US$40,8 miliar, dan untuk sisanya diharapkan dapat dpenuhi dari pihak swasta.

-

antara lain: (1) besarnya dana yangdiperlukan untuk pembangunan infrastrukturdalam ukuran pihakswastasebagaisuatuentitas bisnis; (2) rendahnya return yangdiperoleh dari pembangunan infrastruktur pada umumnya; serta (3) ketidakjelasan dan sering berubahnya regulasi yang berkaitan dengan perubahan infrastruktur. Keseriusan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur diaktualisasikan dalam bentuk penyelenggaraan Indonesian infrastructure Summit yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 171 8 Januari 2005, yang menghasilkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut: Menghasilkan road map pembangunan infrastruktur 5 tahun ke depan, mencakup infrastruktur transportasi, jalan, pengairan, air minum dan sanitasi, telematika, ketenagalistrikan, dan Pengangkutan minyak dan gas bumi; Penguatan berbagai kerangka regulasi yang terkait dengan pembangunan infrastruktur, antara lain dengan ditetapkannya Peraturan Presiden No. 4 2 tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur;

' Inf'astruktur yang menghasilkan commercial goods diarahkan

. .

untuk dibangun 'Ieh pihak swasta;

Pembentukan dana investas, infrastruktur (Indonesian Infrastruc. ture Fund); Membentukforum komunikasi antara pemerintah-swasta-masyara hat.

Untuk mencukupi dana pembangunan infrastruktur yang tidak semuanya dapat disediakan pemerintah, sumber dana lain harus segera dicari demi melaksanakan road map pembangunan infrastruktur nasional, khususnya di wilayah timur lndonesia yang memang dari segi infrastrukturnya sangat tertinggal jauh. Alternatif ~ e m b i a ~ a adari n '-'tang luar negeri memang paling mudah direalisasikan, atau mencari lembaga donor asing yang siap menggelontorkan dolarnya untuk membantu pemerintah merealisasikan road map pernbangunan infrastruktur di daerah. Namun langkah ini sangat mungkin diboncengi dengan berbagai

EDISI 01/ 2009

PENERBITAN OBLlGASl DAERAH DENGAN SUMBER PEMBIAYAAN LOKAL UU No. 2 5 tahun 1999 yangdiperbarui dengan UU no. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan bahwa untuk membiayai pengeluaran, pemerintah daerah memperoleh penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, serta lain-lain penerimaan yangsah. Sementara itu, pada Peraturan Pemerintah no.107 tahun 2000 disebutkan bahwa pinjaman daerah dapat bersumberdari masyarakat. Pinjaman daerah dapat berjangka pendek dan jangka panjang. Pinjaman jangka panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai prasarana yang merupakan asset, dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat. Peminjaman daerah dapat dilakukan melalui mekanisme perbankan atau pasar modal. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari aspek legal obligasi daerah dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur. Obligasi daerah merupakan pinjaman jangka panjang dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai infrastruktur, atau aset yang berguna untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Aset yang dibangun dapat menghasilkan return untuk membayar kupon dan melunasi pinjaman. Penerbitan obligasi daerah dilakukan melalui mekanisme pasar modal. MENGAPA OBLlGASl DAERAH? Selain mendongkrak investasi dengan mengoptimalkan belanja pemerintah, kita juga dapat memaksimalkan peranan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dengan menerbitkan obligasi daerah (municipal bond). Di beberapa negara seperti di Amerika Serikat, Jepang, dan Malaysia, obligasi yang diterbitkan oleh pemda telah dikenal sebagai alternatif sumber pembiayaan pembangunan. Di lndonesia sendiri, obligasi daerah sesungguhnya bukanlah suatu ha1 yang baru. Sebelum kemerdekaan masyarakat lndonesia sudah mengenal istilah obligasi daerah (municipal bond). Pada awal dekade 1900-an di banyak kota di Indonesia, antara lain di Bandung, Batavia (Jakarta), Buitenzorg (Bogor), dan Surabaya sudah dikeluarkan obligasi daerah dengan jangka waktu (tenor) antara 1 5 s.d. 4 0 tahun. Sebagai contoh, pada tahun 1 9 2 1 Pemda Surabaya menerbitkan obligasi sebesar 5.000.000 dengan masa amortisasi untuk jangka waktu 4 0 tahun, dengan tingkat bunga 7,5%. Obligasi ini umumnya digunakan untuk membiayai kegiatan di daerah perkotaan, seperti penyediaan fasilitas air bersih, pembebasan tanah, pembangunan ka'ntor, dan perumahan. Pads mass itu obligasi y a w diterbitkan tidak mendapat jaminan dari pemerintah pusat (Belanda). Obligasi tersebut diterbitkan di Belanda, dan didaftarkan pads bursa di Amsterdam dan Batavla (Jakarta). Pasar obligasi daerah di lndonesia mengalami masa jaya sampai tahun 1940, yaitu sebelum Belanda dikalahkan Jerman dalam Perang Dunia II. Matrik Perbandingan Karakteristik Pembiayaan lnfrastruktur Berdasarkan Sumber Pembiayaan

KEUNTUNGAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DENGAN OBLlGASl DAERAH Obligasi daerah ini dapat dipasarkan secara ritel atau eceran dengan tujuan mempermudah akses bagi masyarakat dari lapisan terbawah untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan. Penelitian tentang potensi pasar obligasi negara yang dijual secara retail yang dilakukan Badan Pengkajian Ekonomi Keuangan dan Kerjasama lnternasional (BAPEKKI) Departemen Keuangan, dengan menggunakan data Susenas 2002 dan SKTlR 2003 sebagai sumber data, menunjukkan bahwa terdapat 6,4 juta keluarga mampu dengan total investasi sebesar Rp81,9 triliun per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 61% atau sekitar Rp50 triliun adalah tabungan dalam bentuk likuid. Apabila dari jumlah tersebut diasumsikan sekitar 20% diinvestasikan dalam bentuk obligasi, maka akan mampu menyerap obligasi sebesar RplO triliun per tahun.

Komposisi Dana Pihak Ketiga di Perbankan Nasional (Milyar Rupiah) ~ain-lain BUMN

Sumber: http://www.bi.go.id Apabila mereka berpotensi sebagai calon pembeli obligasi negara dalam bentuk ritel, secara logika mereka juga berpotensi sebagai calon pembeli, obligasi daerah, apabila obligasi daerah tersebut juga dijual dalam bentuk ritel. Bahkan, dengan semangat otonomi daerah yang sedang menjadi euforia saat ini, bukan tidak mungkin kalau obligasi daerah akan lebih diminati masyarakat dibandingkan dengan minat masyarakat terhadap obligasi negara. Keunggulan penerbitan obligasi daerah sebagai sumber pembiayaan adalah semangat membangun daerah, yang

merupakan kekuatan utama dari dalam penerbitan obligasi daerah. Terlebih lagi bila hasil penjualan obligasi akan digunakan untuk membangun infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat. Kekuatan kedua, masyarakat masih berpotensi untuk membeli obligasi daerah. Hal itu terlihat dari proporsi dana yang mengendap di bank, di mana sebagian besar merupakan dana milik perorangan. Hal itu menunjukkan bahwa sebagian masyarakat lndonesia pada saat ini memiliki potensi sebagai calon pembeli obligasi. Penelitian yang dilakukan oleh ~i~ peneliti 0bligasi ~ ~ BAPEKK~ t ~ i ltahun 2003 menghasilkan simpulan bahwa beberapa kelompok masyarakat berpotensi sebagai calon pembeli obligasi. Mereka antara lain: kelompok manajer senior, kelompok profesional, serta kelompok wirausaha. Kekuatan berikutnya adalah jaringan kantor-kantor perbankan yang tersebar di daerah-daerah, yang potensial menjadi outlet untuk melayani masyarakat yang ingin menjual atau membeli obligasi daerah. Selain itu, obligasi daerah berpeluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. lnfrastruktur yang dibiayai dengan obligasi daerah diharapkan mampu memicu masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha, yang mampu memberikan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja. Bunga obligasi dapat dinikmati oleh masyarakat setempat, yang berarti kegiatan ekonomi daerah akan bertambah. Di sisi lain, Undang-undang keuangan negara juga telah memberikan peluang kepada daerah untuk melakukan

I.

EDlSlOl/ 2009

-I

--C

-

pinjaman, antara lain dalam bentuk obligasi daerah.

I-

-

-

pembiayaan asing yang bunganya selangit.

masyarakat sudah tersedia Rp50 triliun lebih. Tinggal kemauan dari pemerintah Namun, di sisi lain obligasi daerah pusat dan daerah untuk mempersiapkan jugs mempun~aibebera~adampak negatif, Hal yang tidak kalah pentingnya infrastruktur penunjangnya saja. Hal ini adalah dengan penerbitan obligasi daerah yaitu Penerbitan obligasi daerah akan tentunya sudah merupakan modal yang oleh pemda setempat guns membiayai meningkatkan volume utang pemerintah, sangat berharga sekali. Setelah kurang lebih yang ddaat menjadi Pemicu meningkatnya pembangunan, maka perlahan tapi pasti 3 2 tahun kita membiayai pembangunan country risk. Penerbitan obligasi daerah bisa dikatakan sudah mulai merintis self dari hutang luar negeri, sudah saatnya kita Jugs dapat menimbulkan r ~ o r ahazard l bagi financing bagi pembiayaan pembangunan memperbaiki preseden buruk itu. Bahwa pejabatdaerah. daerah, ~ ~ ~ ~ ~misalnya k i ~ ~ Menerbitkan b ~ obligasi ~ berarti ~ ~ sebenarnya ~ ksecara~ self financing ~ k pun~ kita ~ simpanan masyarakat sebesar 61,32%, memberikan beban utang k e ~ a d agenerasi bisa, tanpa menunggu pinjaman dana dari atau sekitar Rp50,2 triliun dari total ~ ~ 8 1 , cberikutnya. ~ Penerbitan obligasi daerah pihak asing. Sudah saatnya kita mandiri dapat mempertajam kesenjangan antartriliun per tahun, adalah tabungan dalam membangun bangsa. Kita bukan sekedar daerah. Obligasi daerah Yang diterbitkan bentuk likuid yangdibiarkan oleh bank-bank kaya sumber daya alam saja, namun nasional dipinjamkan kepada pihak-pihak Oleh daerah yang potensi ekOnOmin~a potensi yang lain juga banyak kita miliki. maju akan lebih diminati mas~arakat asing, agen-agen asuransi asing, dan pasar Cuma belum kita maksimalkan potensi itu dibandingkan dengan Obligasi daerah yang uang internasional yang tingkat bunganya menjadi benar-benar berefek nyata diterbitkan Oleh daerah yang kurang maju. I sangat fluktuatif, maka yang terjadi adalah 1 capita, outflow yang Dikhawatirkan, daerah maju akan semakin Penulis adalah Pelaksana KPPN Sijunjung, daerah akan maJur cukup besar. Sehingga menjadi-ironis kalau yang sedang tugas belajar di FE semakin tertinggal. sebenarnya kita mempunyai potensi dana -

+

pinjaman dari masyarakat sendiri yang begitu besar, namun tidak kita manfaatkan, malah kita meminjam dari lembaga-lembaga

Sekarang bola sudah ada di tangan, modal dasar berupa Undang-Undang telah ada, persediaan dana tabungan dari

-

Universitas Brawijaya Malang

-

-

-

-

-

-

--- -7

f I

-1

-

1

L

-I

I

~

Dalam terminologi ekonomi, subsidi merupakan salah satu bentuk transfer dari pemerintah kepada masyarakat, baik dalam bentuk manfaat yang diterima langsung oleh masyarakat maupun melalui dunia usaha. Pada dasarnya, dengan memberikan subsidi, pemerintah bermaksud mengontrol tingkat harga yang berlaku di pasar untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan memacu pertumbuhan pada sektor ekonomi yangdisubsidi. Dengan kata lain, secara makro, pemerintah melaksanakan subsidi dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PDB) melalui peningkatan permintaan dan penawaran agregat, yang mana peningkatan output yang.diharapkan pemerintah tersebut memberikan dua konsekuensi yang berbeda terhadap harga, yaitu kenaikan harga (karena meningkatnya permintaan) dan penurunan harga (karena meningkatnya penawaran). Karena dampaknya terhadap harga tersebut, maka subsidi cenderung untuk mendistorsi perekonomian (sebagaimana pajak yang merupakan kebalikan dari subsidi juga merupakan distorsi dalam ekonomi). Kebijakan subsidi yang dilaksanakan oleh pemerintah dibedakan atas dua jenis, yaitu yangsifatnya langsungdan tidak langsung, di mana pembedaan kedua subsidi ini ditentukan oleh penerima (recipients)subsidi, dan bukan oleh penikmat manfaat (beneficiaries) dari subsidi. Penerima subsidi adalah kelompok yang menerima secara langsung dana (uangataupun fasilitas yang bernilai ekonomi dari suatu kebijakan subsidi) dari pemerintah, sedangkan penikmat manfaat adalah pihak yang mendapatkan manfaat (benefit) dari kebijakan subsidi. Misalnya, kebijakan pemberian dana makanan tambahan bagi anak sekolah untuk bantuan membeli susu melalui kebijakan Pemberian Makanan Tambahan-Anak Sekolah (PMT-AS) yang dikeluarkan oleh pemerintah zaman Orde Baru, penerima subsidi adalah masyarakat (dalam ha1 ini anak sekolah), sedangkan penikmat manfaatnya sangat ditentukan oleh elastisitas harga susu tersebut. Apabila kebijakan PMT-AS tersebut tidak membuat harga susu bergerak naik, maka anak sekolah adalah recipient sekaligus beneficiary, namun apabila harga susu menjadi naik maka produsen susu adalah beneficiary dari kebijakan tersebut karena pendapatannya meningkat, sedangkan anak sekolah relatif tidak mendapatkan manfaat yang berarti karena manfaat dari uang yang diterima telah

lL--,

-

-

Subsidi langsung adalah subsidi yang berbentuk transfer dana dari pemerintah kepada penerima subsidi, subsidi ini dapat berbentuk subsidi konsumsi (untuk meningkatkan konsumsi masyarakat), subsidi produksi (untuk menekan biaya produksi yang bertujuan menurunkan harga jual dan meningkatkan daya saing produk) dan subsidi infrastruktur (untuk meningkatkan atau memperbaiki infrastruktur pada suatu kluster ekonomi tertentu). L

-+-

Sedangkan subsidi tidak langsung tidak menggunakan dana tunai yang dikeluarkan dari anggaran pemerintah sebagai transmisi untuk menyalurkan subsidi, melainkan dengan kebijakan-kebijakan berupa fasilitas yang bernilai ekonomis dan ditujukan pada suatu sektor ataupun kluster ekonomi tertentu. Subsidi tidak langsung ini dapat berbentuk subsidi pajak ataupun bea masuk, proteksi dagang, subsidi ekspor, regulasi pengadaan barang dan atau jasa, maupun regulasi bisnis yangsecara ekonomi menguntungkan sektor tertentu. Karena sifatnya yang cenderung distortif, maka anggapan umum yang timbul terhadap subsidi cenderung berkonotasi negatif, terutama subsidi tidak langsung atau hidden subsidy karena kurang transparan (baik dari segi prosesrnaupun dengan subsidi langsung.

'--

LI

-

7

1

! 1 '

-

Dalam kaitannya dengan anggaran pemerintah (APBN), terdapat dualisme terhadap pencatatan alokasi dana untuk subsidi. Selain, L. pengeluaran yangtertuangdalam klasifikasi belanja subsidi, seper-ti subsidi energi (BBM dan listrik), subsidi pertanian (pupukdan benih), subsidi pangan (rninyak goreng) dan subsidi bunga kredit program(KPR, Rusunami, Ketahanan Pangan, dll.), di dalam klasifikasibelanja bantuan sosial juga terdapat pengeluaran-pengeluaran yang pada hakikatnya juga merupakan subsidi, misalnya Bantuan Operasional Sekolah, subsidi keselamatan transportasi, subsidi untuk lndustri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT), subsidi klt untuk kendaraan umum berbahan bakar gas, dan masih banya'z bantuan lain yang dialokasikan dalam belanja bantuan sosial d kementerian/ lembaga.

converter*^^

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, alokasi anggaran untuk belanja subsidi cenderung menurun, dari Rp120.765,3 miliar ( 4 3 persen terhadap PDB) pada tahun 2005 menjadi Rp107.431,8 miliar

Rp105.153,9 miliar (2,8 persen terhadap PDB) pada RAPBN-P tahun 2007. Demikian pula proporsinya terhadap belanja negara cenderung menurun, dari 23,7 persen pada tahun 2005 menjadi 1 6 , l persen pada tahun 2006, dan diperkirakan 1 4 , l persen pada tahun 2007. Belanja subsidi sendiri sebagian besar (di atas 80%) dialokasikan untuk subsidi energi (bahan bakar dan listrik), karena mempunyai dampak pengganda kepada masyarakat maupur; seluruh sektor ekonomi yang sangat signifikan, sehingga menjadi bagian dari keputusan politik pemerintah. Dalam alokasi APBN untuk subsidi nonenergi yang proporsinya hanya 20% tersebut antara lain terdapat alokasi dana untuk subsidi kepada lndustri Tekstil dan Produk Tekstil yang mulai diimplementasikan pada tahun 2007 sebesar Rp255 miliar, dan tahun 2008 sebesar Rp336 miliar yang bentuknya antara lain berupa potongan harga pembelian mesin dan bantuan pembiayaan dengan subsidi bunga. Departemen Perindustrian mengalokasikan dana untuk program ini untuk menjaga pertumbuhan ITPT yang memberikan sumbangan tidak kecil bagi sektor'industri secara keseluruhan baik dalam ha1 volume ekspor, penyerapan tenaga kerja, maupun pemenuhan kebutuhan permintaan dalam negeri akan komoditi yang merupakan kebutuhan dasar manusia ini. Bagian berikut dari tulisan ini akan mengupas lebih lanjut mengenai subsidi ITPT untuk mendapatkan deskripsi yang lebih baik tentang kondisi ITPT, dan pengaruh program subsidi restrukturisasi mesin ITPT bagi perekonomian. INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL: SUNSIT INDUSTRY?

-ah

Sektor industri di lndonesia merupakan penyokong utama ekonomi lndonesia yang ironisnya adalah negara maritim-agraris. Sejak tahun 2003 sektor industri secara konsisten menyumbang 28% dari PDB dibandingkan dengan sektor pertanian/ peternakan/ perikanan yang hanya berkisar 15%, dan sektor perdagangan/ pariwisata yangsumbangannya 16%dari PDB. Didalamsektorindustri sendiri, lndustri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT) merupakan cabang dari industri pengolahan yang dominan, di mana sumbangannya di atas 10% terhadap pembentukan PDB, seperti juga industri alat angkut/ rnesin, industri kimia/ pupuk/ barang karet, dan industri makanan/ minuman/ tembakau. Sejarah perkembangan ITPT di lndonesia dimulai pada awal 1970, ketika masuknya investasi Jepang di sektor hulu (industri cotton spinning dan man-made fiber manufacturing). Pada 1979 hingga 1985, industri tekstil lndonesia tumbuh lamban, yakni hanya memenuhi pasar domestik segmen menengah rendah (substitusi impor). Pada 1986 industri tekstil lndonesia mulai tumbuh pesat. Di samping itu, faktor regulasi pemerintah yang memfokuskan ekspor nonmigas, dan adanya devaluasi rupiah sekitar 45% membuat peningkatan itu terus berlanjut hingga 1997. Bahkan industri tekstil nasional ditetapkan sebagai industri strategis, dan menjadi andalan penghasil devisa negara dari sektor nonmigas. Krisis ekonomi tahun 1997 turut mempengaruhi terjadinya perlambatan pertumbuhan ITPT, bahkan setelah keluar dari masa krisis sektor ITPT belum menunjukkan adanya perbaikan kondisi, dan pertumbuhannya justru menurun dari 4,23% tahun 2004, 1,3% tahun 2005, dan menjadi 1,23% pada tahun 2006. Hal-ha1 yang disebutkan di atas membuat beberapa kalangan pihak perbankan menganggap ITPT adalah sektor industri yang menuju kemunduran (sunset industry), dan efek lanjutannya adalah semakin sulitnya ITPT rnendapatkan kredit modal kerja ataupun kredit investasi dari perbankan. Dalam rangka mengkaji lebih lanjut fakta-fakta mengenai situasi yang dialami oleh ITPT, berikut ini secara singkat dipaparkan beberapa aspek dari ITPT untuk memahami kondisi yang sebenarnya.

1.Kinerja Ekspor-lmpor Dibandingkan dengan sektor industri lainnya, pada tahun 2005-2006 ekspor ITPT merupakan penyumbang terbesar kedua setelah industri elektronika/ telematika/ mesin, yaitu sekitar 13% dari total ekspor nonmigas. Namun demikian, jumlah volume ekspor tersebut relatif stagnan sejak tahun 2000 sampai dengan 2007, sedangkan pada periode yang sama volume impor produk TPT justru menunjukkan tren peningkatan yang signifikan sehingga mempersempit gap antara ekspor dan impor produk TPT. Kondisi tersebut belum memperhitungkan fakta maraknya impor pakaian bekas ilegal dari negara kawasan asia timur, terutama Cina, yang permintaannya justru tinggi di kalangan menengah ke bawah, sehingga sebenarnya surplus perdagangan produk TPT semakin men~pis. Volume Ekspor-lmpor Produk TPT (Ribu US$) 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007 -

-

ekspor 8,264,868 7,274,488 6,841.962 7,014,919 7,323,345 8,359,893 9,377,336 9.768.100 lrnpor

2.245.760 1.906.654 1.616.379 1.254.698 1.634.208 3,573,797 4,009,442 4,241,365

Sumber :Bank Indonesia, data diolah

Dari segi daya saing produk yang diekspor, dua jenis produk TPT, yaitu pakaian dan benangtenun/ kain tekstil memiliki nilai RCA (RevealedCompetitive Advantage) di atas 1,yangartinya mempunyai daya saing kuat. Selain itu ekspor produk TPT juga didominasi oleh keduajenis produk yang kompetitif ini, dan sumbangannya mencapai 11%-15% nilai ekspor nonmigas dari sektor industri, meskipun tren perannya terhadap ekspor nonmigas mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

r

In ekspor product TI I Jenis Produk (SITC 2 digit)

65 (Benang Tenun, kain tekstil) RCA=3,20-8,10

1

84 (Pakaian jadi) RCA=1,84-3,26 Jumlah Peran terhadap industri

1

2895.8

1

2922.7

3415

4105.3

6840.8

7028

15.19%

1

14,82%

1

1 1

315l.a

I

3446.6

1

a14

4454.2

5106.4

5760,5

7606.1

8553

9374.5

760%

1

12.88%

/

11.18%

Sumber :Departemen Perindustrian, Bank Indonesia, data diolah

1 1

2. Produksi Dalam ha1 nilai tambah produksi, sumbangan dari sektor ITPT tahun 2001-2005 rata-rata 10,47% dari produksi total industry, dan menempati urutan ketiga di bawah sektor makanan/ minuman/ tembakau dan kimia/ barang karet/ plastik. Tren produksi ITPT juga menunjukkan peningkatan meskipun proprosinya terhadap total industri justru menunjukkan tren menurun. Tiga besar sektor industri penyumbang Nilai Tambah Produksi (miliar rupiah)

Klrnlal barang kareU plasllk Tekstili Produk Tekstil Total lndustri

Sumber :BPS, data diolah

Serta merta dapat disimpulkan bahwa ITPT tidak lagi memiliki prospek yang menarik, namun menyiratkan adanya permasalahan yang menjadi penyebab timbulnya tanda-tanda kemunduran. Masalah yang menjadi penyebab mundurnya kondisi ITPT sendiri berasal dari beberapa faktor internal dan eksternal industri. Dari sisi internal, kenyataan bahwa hampir 75% kondisi mesin ITPT telah mendekati umur 2 0 tahun membuat produksi menjadi tidak efisien, dan kualitasnya tidak kompetitif. Penggunaan mesin pemintal yang usianya di atas 1 0 tahun, misalnya, akan membutuhkan tambahan energi yang biayanya 4% dari nilai penjualan, dan membutuhkan tambahan 60% jam kerja per kilogram benang yang dihasilkan, dibandingkan jika menggunakan mesin terbaru (FIAS, 2006).

Sedangkan dari segi utilisasi kapasitas produksi, pada tahun 1999-2001 industri TPT di atas 80%, dan menempati peringkat pertama dibandingkan dengan sektor lainnya. Namun, tahun 2002 dan 2003 merosot drastis sehingga posisinya di bawah utilisasi di sektor industri kimia yang persentasenya meningkat secara konsisten, meskipun demikian tingkat utilisasi sektor ITPT masih berada di atas rata-rata industri.

'"'

Tlngkat utilisasi kapasitas pr-Amm'-ei

Sumber :Departemen Perindustrian, data diolah

3. Investasi.

Data realisasi investasi di sektor ITPT baik yang bersumber dari PMDN maupun PMA tahun 1993-2007 rnenunjukkan bahwa setelah krisis monetertahun 1997 investasi PMDN menurun drastis hingga 83,27%, sedangkan investasi PMA turun sebesar 35%. Di samping itu, sektor TPT menempati urutan ketiga dalam ha1 realisasi investasi PMDN maupun PMA pada sektor industri pengolahan secara keseluruhan. Dibandingkan dengan dua sektor lain yang menjadi primadona investasi sektor industri, yaitu industri kimia/ farmasi dan industri makanan, pola tren dan fluktuasi investasi PMA dan PMDN industri TPT relatif datar dengan shock pada tahun 1998 dan 2002. Selain itu, dari segi jumlah realisasinya juga lebih kecil.

-

- c

-

Realisasi investasi tiga sektor industri terbesar KlMlA [Juta

IPMDN

MAKANAN

IPMDN

( ~ i l l a r l PMA (Juta

( ~ l l l s r lPMA (Juta

I

Peningkatan biaya produksi juga dipicu oleh kenaikan harga energi secara global, sedangkan pemerintah tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk memberikan subsidi BBM/ listrik bagi industri sehingga membebani biaya produksi ITPT. Meskipun kenaikan harga energi secara logis juga akan meningkatkan biaya produksi, namun penelitian oleh Bank lndonesia menunjukkan bahwa pengaruh biaya energi hanya berkisar 6% dari seluruh biaya produksi pada sektor industri (kecuali industri semen). Hal lain yangturut membebani biaya produksi industri TPT adalah besarnya ketergantungan pada bahan baku impor yang mencapai 22,2% dari total input, yang membuat industri ini rentan terhadap fluktuasi i l a i I I tukar. -

-

-

-

Problem internal lain adalah ketenagakerjaan, antara lain regulasi kenaikan upah buruh dan beragamnyatuntutan buruh yang semakin membebani pelaku industri TPT, ditambah lagi rendahnya produktivitas tenaga kerja pada ITPT dibanding sektor industri lainnya (BPS, 2005). Dari sisi pembiayaan, industri TPT merupakan sektor yang mempunyai ketergantungan tinggi pada perbankan untuk membiayai operasi maupun investasi dibandingkan dengan sektor industri lainnya. Sebagai ilustrasi, sejak tahun 1996 sampai dengan 2003 rata-rata 52,6% perusahaan dari ITPT bergantung pada pembiayaan dari perbankan (Bank Indonesia, 2005). Dengan kondisi yang sangat tergantung seperti ini, tingginya tingkat kredit macet (nonperforming loan/ NPL) pada sektor ITPT setelah krisis moneter yang di atas 10% (mencapai 23% pada tahun 2007) membuat Bank lndonesia membuat kebijakan kontraproduktif dengan menyarankan agar perbankan tidak menyalurkan kredit pada sektor ITPT. Akibatnya, ITPT kesulitan mendapatkan kredit modal kerja, dan ekspansi produksinya terhambat oleh tidak tersedianya kredit untuk investasi. Dari segi daya saing produk, meskipun sebagian besar produk ekspor ITPT (benang tenun dan pakaian jadi) RCA-nya di atas 1, namun tujuan ekspornya sangat tidak terdiversifikasi, yaitu sebagian besar (di atas 50%) diekspor ke Amerika Serikat, sehingga rentan terhadap gejolak ekonomi maupun politik negara tujuan ekspor utamanya.

2005 710,4 139,s 16863 2878,9 8073 642.6 -

-F L

--

-

r

2006

I.279,00

156,4

24382

1528,4

13789,3

1036,2

2007

1.024,30

274,6

33396,7

15267,4

17&17,7

1724,4

Jumlah

41.612,90

4.516,90

248.547,OO

-

95.180,90

Sumber :Bank Indonesia, data diolah

'.

-

136.275,96

-

10.749.80

1

Apabila dicermati lebih jauh, fakta ~ n imenyiratkan bahwa investor memandang ITPT merupakan sektor industri yang risikonya lebih kecil dibandingkan dengan industri makanan maupun industri kimia yang realisasi investasinya sangat fluktuatif, walaupun secara logis ha1 tersebut berarti sektor ITPT mungkin tidak menawarkan keuntungan yang lebih baik bagi investor dibandingkan dengan industri kimia dan makanan. -

-I"'I .

- -

--

._

PERMASALAHAN INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL Kondisi-sebagaimana dideskripsikan di atas, walaupun tidak -

-URY

-

EDIS1 01/ 2009

Sedangkan dari sisi eksternal, serangan produk impor dari Cina yang kompetitif dari segiharga, dan maraknya impor pakaian bekas ilegal semakin menggerogoti pangsa pasar ITPT dalam negeri, bahkan mernbuat beberapa pelaku ITPT beralih menjadi importir karena dianggap lebih menguntungkan daripada memproduksi sendiri. Dihapuskannya sistem kuota impor TPT pada beberapa negara tujuan ekspor ITPT lndonesia pada tahun 2005, membuat produk ekspor TPT lndonesia berhadapan head to head dengan negara yang produknya sangat kompetitif seperti Cina, India, Bangladesh, dan Pakistan yang sebelumnya memiliki hubungan dekat dengan negara-negara penganut kuota. Faktor lain adalah ketatnya pengawasan dan syarat-syarat World Trade Organization (WTO) terhadap komoditas ekspor Indonesia. Akibatnya ruang bagi pemerintah semakin sempit untuk memberikan proteksi agar produk ITPT menjadi lebih kompetitif dalam bersaing dengan negara lain.

-

SUBSlDl UNTUK ITPT: PENGALAMAN DARI INDIA Dari paparan mengenai kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh ITPT, benang merah yang dapat ditarik adalah bahwa sebenarnya ITPT rnerupakan sektor yang merniliki prospek dan cukup berprestasi dalam memberi sumbangan bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat dari kinerja produksinya, sumbangannya terhadap ekspor nonmigas, tingkat investasi, serta penyerapan tenaga kerja pada sektor ini. Namun adanya perrnasalahan mendasar, yaitu menurunnya efisiensi proses produksi ITPT, memicu terjadinya kenaikan biaya produksi, penurunan produktivitas, dan melemahnya daya saing produk, baik untuk pasar domestik rnaupun ekspor. Pemerintah rnemiliki pilihan untuk membantu perturnbuhan sektor ini, atau membiarkan saja ITPT mengalami kernunduran secara gradual sehingga akhirnya rnati perlahan-lahan, dan Indonesia bergantung pada impor produk TPT untuk memenuhi permintaan domestik.

I

Mengingat potensinya yang besar bagi perekonomian serta untuk mencegah terjadinya ketergantungan pada produk impor TPT, pemerintah telah berusaha meluncurkan beberapa paket kebijakan untuk meningkatkan efisiensi produksi ITPT, antara lain dengan pembebasan PPN impor mesin TPT pada tahun 2003, dan yang paling baru adalah program subsidi restrukturisasi permesinan TPT pada tahun 2007. Dengan program subsidi ini pernerintah mengharapkan pengusaha ITPTmenjaditerpacu untukmemperbarui mesin produksinya sehingga terjadi efisiensi dan peningkatan produksi, baik dari segi kuantitas rnaupun kualitas. Dalam sudut pandang mikro, program ini diharapkan akan rneningkatkan utilisasi kapasitas produksi, dan menurunkan biaya produksi sehingga mernbuat kurva biaya rata-rata lebih landai dengan kornbinasi harga yang lebih rendah, dan output lebih banyak dalam jangka panjang (ilustrasi grafisnya dapat dilihat dalam buku karangan Carlton & Perloff, Modern Industrial Organization di halaman 33). Sedangkan secara makro, program ini diharapkan akan rneningkatkan jumlah penawaran (karena peningkatan produksi), maupun meningkatnya jumlah permintaan (karena perbaikan kualitas dan daya saing produk).

di India, menyumbang tidak kurang 4% dari GDP, 14% dari output sektor industri, dan mendominasi 17% dari ekspor nonmigasnya, serta menyerap lebih kurang 35 juta tenaga kerja. Namun pada saat yang sama juga dihadapi persoalan yang menggerogoti pertumbuhannya yaitu, efisiensi serta kualitas produksi rendah karena rnesin yang usang, skala ekonomi yang menurun, produktivitas tenaga kerja rendah, dan kesulitan pembiayaan untuk berproduksi maupun ekspansi produk. Untuk rnengantisipasi kondisi tersebut pemerintah lndia meluncurkan program TUFS dengan tujuan menjaga dan meningkatkan daya saing produk TPT dalam jangka menengah dan panjang melalui bantuan modal yang memadai dan kontinu agar ITPT dapat memperbarui teknologi mesinnya dengan skerna pembiayaan yang terjangkau oleh pelaku industri. Sejak dicanangkannya program TUFS pada 1April 1999 sampai dengan tahun 2006, dana subsidi yang dicairkan rata-rata 1.559 crore Rupee pertahun. Perkembangan program ini pada tahun-tahun awal pelaksanaannya rnemang belum menggembirakan, banyaknya aplikasi yang diterima dan disetujui namun yang dieksekusi sangat sedikit menunjukkan masih belum siapnya pelaku industri maupun organisasi pendukung dalam rnenjalankan program ini. Hal ini disebabkan antara lain karena rendahnya utilisasi kapasitas produksi, yang membuat pelaku industri enggan melakukan investasi dibandingkan pada saat utilisasinya sedang maksimal. Di sarnping itu, lembaga pembiayaan termasuk perbankan masih menganggap sektor ITPT adalah sunset industry yang risiko kredit macetnya tinggi. Selain itu, masalah birokrasi dalam pendaftaran, persetujuan, dan pencairan untuk rnendapatkan subsidi ini juga menjadi faktor yang rnenghambat. Namun rnulai tahun 2002 perkembangan realisasinya sernakin rnembaik, dengan perbaikan/ modifikasi skerna yangdiberlakukan, serta ditunjang dengan kondisi permintaan yang membaik membuat pelaku industri bersemangat untuk melakukan investasi dengan peningkatan teknologi. Bahkan program ini diperpanjang sarnpai dengan 2012 karena banyaknya permintaan dari pelaku industri TPT. Perkembangan program TUFS dalam Crore (10 juta) Rupee 1

Pilihan pemerintah untuk memberikan subsidi dengan menjalankan program restrukturisasi mesin ITPT sendiri merupakan alternatifyangpalingmemungkinkan karena produkTPT berorientasi eksporsehingga sangat rentan dengan sanksi-sanksi seperti counter value duties (sanksi bea masuk anti subsidi) dari WTO dan negaranegara tujuan ekspornya. Setiap proteksi dalam bentuk subsidi pada suatu komoditi akan menjadi sorotan dari negara-negara yang tergabung dalarn WTO. Untuk itu, pemerintah harus lebih berhatihati dalam menentukan skema subsidi untuk membantu ITPT agar tidak kontraproduktif bagi ITPT sendiri. Program restruksturisasi mesin ITPT dapat dikatakan lebih arnan dari peraturan WTO karena yang menjadi sasaran program adalah efisiensi proses produksi (pengaruhnya kepada harga tidak langsung), bukannya ditujukan pada produk akhir yang akan langsung mempengaruhi harga jual. Narnun dernikian, ha1 tersebut berarti juga keberhasilan program ini dalam mempengaruhi produk akhir (harga jual, jumlah, maupun kualitas) sangat tergantung pada skema yang dirancang oleh pemerintah, kesungguhan pelaku ITPT, dan kondisi eksternal yang kondusif.

2002-2003

494

1835

456

1438

839

411

931

2003-2004

867

3 356

884

3 289

1 341

814

856

2004.2005

986

7941

986

y19

2.990

801

757

1 086

16 194

1078

15 032

6 776

993

3 962

-

2005-2006

Program restrukturisasi mesin ITPT rnerupakan adaptasi dari program subsidi sejenis yang telah dilaksanakan oleh pemerintah lndia melalui program Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS) yangdijalankan sejaktahun 1999. Pada saat itu kondisi ITPTdi lndia hampir sama dengan Indonesia, ITPT merupakan sektor primadona

i

Sumber :www.fibre2fashion.com

Program restrukturisasi mesin ITPT yang akan dilaksanakan oleh Indonesia memiliki beberapa kesamaan karakteristik atau

fitur dengan program TUFS, namun dalam detilnya ada sedikit perbedaan. Berikut ikhtisar karakteristik kedua program tersebut:

I 1

Manfaat yang ditawarkan

Dukungan lembaga pembiayaan

I

Potongan harga pembelian Sangat bervariasi, mulai dari potongan mesin dan bantuan pembelian harga, bantuan modal, subsidi bunga dl1 dengan modal padanan (detilnya dapat dilihat di press release Ministry of Textile India, 2 November 2007) Bank pemerintahl swasta nastonal dan beberapa Lembaga Keuangan Bukan Bank (multifinance)

Bank pemerintahl swasta nasional dan bank special yang menangani industri (Industrial Development Bank of India, Small Industries Development Bank of India, dan Industrial Finance Corp of India, Ltd )

Kriteria mesin

Mesin produksi, termasuk mesin penunjang (genset, pembangkit uap, forklift& conveyor, dl1 )

Spesifik hanya untuk mesin produksi tertentu

Target industri

Tidak membedakan jenis dan skala ekonomi industri tekstil

Fokus pada industri tekstil tertentu, dan memisahkan target berdasarkan skala ekonomi industri (SSII small scale industri sector dan non-SSI sector)

Keberhasilan program TUFS yang dilaksanakan oleh pemerintah lndia dapat terlihat tidak saja melalui penyaluran subsidinya yang semakin lancar dan diikuti oleh semakin banyak pelaku industri TPT. Beberapa parameter makro ITPT lndia juga menunjukkan adanya peningkatan, antara lain pertumbuhan sumbangan terhadap nilai ekspor-impor produk TPT dunia yang mencapai 49,4% untuk tekstil dan 57,2% untuk pakaian jadi (masuk peringkat lima besar dunia). Di samping itu, program TUFS banyak diikuti oleh industri dengan skala ekonomi kecil yang selama ini merupakan sektor yang cenderung padat karya dan teknologinya tertinggal, sehingga program ini meningkatkan produksi maupun skala ekonomi sektor ini. Program TUFS juga meningkatkan daya saing produk TPT India, dari peringkat 43 dunia pada tahun 2000 menjadi peringkat 2 9 dunia pada tahun 2006.

efisiensi produksi, layak mendapat bantuan dari pemerintah melalui subsidi langsung yang ditransmisikan dengan tepat. Faktor-faktor yang layak diperhatikan oleh pemerintah dalam menyalurkan subsidi kepada ITPT adalah dengan membandingkan dengan program TUFS yang terbukti membawa hasil yang positif di India. Untuk itu, program restrukturisasi mesin ITPT perlu diperkaya dengan variasi manfaat yang ditawarkan agar sesuai dengan kondisi anggaran pemerintah dan kebutuhan ITPT. Di samping itu, kriteria mesin harus lebih spesifik pada mesin produksi agar tidak ada penyelewengan pembelian mesin penunjang (seperti genset dan forklift), yang mungkin dipakai pada sektor industri lain. Hal lain yang patut dicermati adalah fokus kepada industri kecil yangselama ini ketinggalan teknologinya, serta dukungan sektor pembiayaan yang optimal melalui kerjasama antara pemerintah dengan Bank Indonesia. Karena tanpa dukungan pembiayaan, program ini tidak akan berjalan dengan baik sebagaimana pengalaman dari awal perjalanan program TUFS di India. Dengan formula kebijakan subsidi yang tepat maka sasaran peningkatan pertumbuhan ITPT yang dicanangkan akan tercapai secara optimal, serta tidak menimbulkan dampak yang kontraproduktif, seperti enggannya pelaku ITPT mengikuti program maupun dampak eksternal seperti sanksi dari WTO dan negara tujuan ekspor. Akhirnya, kebijakan subsidi kepada ITPT merupakan salah satu subsistem dari kebijakan industri TPTsecara keseluruhan. Untuk itu, secara simultan tentu saja harus diikuti dengan perbaikan infrastruktur pendukung, peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan investasi PMDN dan PMA, serta diversifikasi negara tujuan ekspor selain Amerika Serikat (mengingat adanya ancaman lesunya permintaan akibat krisis), agar industri TPT bisa mengubah statusnya menjadi sunshine industry:

- -

PENUTUP

Subsidi yang sering dianggap distorsi dalam perekonomian, sebenarnya juga diperlukan sebagai sarana bagi pemerintah untuk membantu sektor-sektor potensial yang mendapat kesulitan untuk berkembang. Dalam ha1 lndustri TPT yang sempat dipersepsikan sebagai sunset industry, terutama setelah banyaknya kredit macet pascakrisis moneter, sebenarnya menyimpan potensi ekonomi yang besar apabila pertumbuhannya tetap dijaga. Sebagai sektor yang berprestasi dalam menyumbangkan PDB, ekspor nonmigas, penggerak investasi, dan penyerap tenaga kerja, ITPT yang saat ini sedang menghadapi problem lemahnya daya saingakibat rendahnya

*) P e n u l i s a d a l a h p e g a w a i D i r e k t o r a t P e l a k s a n a a n A n g g a r a n Ditjen P e r b e n d a h a r a a n

R

Y d w , &&. . / d d w ,

+

"

" &.

& W &.

- Ronald Reagan

Langkah Awal Untuk Hasil Maksimal Oleh Bambang Kismanto Salah satu tolok ukur dalam penilaian kinerja di bidang keuangan adalah seberapa besar instansi tersebut mampu menyerap dana yang disediakan oleh pemerintah yang tertuang di dalam Daftar lsian PelaksanaanAnggaran (DIPA). Tentu saja tidak hanya sekedar terserap, tetapi sesuai dengan peruntukanyang ada dalam petunjuk operasional kegiatan (POK) masing-masing. Adalah sebuah fenomena yang sudah berjalan bertahun-tahun, bahwa tingkat penyerapan DIPA sangat rendah di awal tahun anggaran dan sangat tinggi di akhir tahun. Di samping sangat rawan terhadap penyimpangan dalam penggunaan dana, ha1 ini juga akan mengganggu kinerja pelayanan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai ujung tombak Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam melayani publik. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa masih banyak instansi yang bingung apa yang akan dikerjakan sehubungan dengan dana yang dimilikinya. Tidak ada manajemen yang baik di bidang keuangan di kebanyakan instansi di negeri ini. Manajemen, menurut Richard L. Daft, adalah pencapaiantujuan organisasi dengan cara yang efektif melalui perencanaan,pengorganisasian,pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Dalam setiap aktivitas, langkah pertama sangat menentukan langkah berikutnya. Salah dalam mengambil langkah pertama, maka langkah selanjutnya akan mengalami kesulitan. Dalam manajemen, langkah pertama yang harus dilakukan adalah perencanaan (planning). Langkah ini akan menentukan sukses atau tidaknya rangkaian manajemen berikutnya dalam sebuah instansi pemerintah. Perencanaan berarti menentukan tujuan untuk kinerja organisasi di masa depan serta memutuskantugas dan penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kurangnya perencanaan -atau perencanaan yang buruk- dapat menghancurkan kinerja organisasi. Seorang pakar manajemen Amerika Serikat keturunan Timur Tengah Dr. Hisham At Thalib mengatakan bahwa gagal merencanakan berarti sama dengan merencanakan kegagalan. Kegagalan dalam merencanakan ini menjadi faktor utama penyebab rendahnya tingkat penyerapan anggaran di Indonesia. Akibatnya hampir semua kantor kalang-kabut setiap menghadapi tutup tahun anggaran. Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap tahun harus menerbitkan surat edaran tentang langkah-langkah menghadapi akhir tahun. Permasalahannya dari tahun ke tahun tidak pernah berubah. Aktivitas pegawai yang menangani masalah keuangan selalu meningkat drastis di setiap akhir tahun. Begitu juga di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Setiap tahun pula ada yang merengek minta dispensasi karena terlambat mengajukan surat perintah membayar (SPM) ke KPPN. Alasannya, pekerjaan menumpuk, tenaga kurang. Alasan yang selalu muncul di setiap penghujung tahun anggaran. Padahal, satu tahun berjalan adalah waktu yang cukup panjang untuk melaksanakan amanat Undang-undang APBN, yang termuat di dalam daftar isian pelaksanaan anggaran lengkap dengan petunjuk operasional kegiatan. Bagi instansi, ha1 yang diperlukan, tinggal menyusun rencana-rencana teknis dan pelaksanaannya untuk menyerap dana DIPA masing-masing.

A P L m S f-#DAN W A N A PENCAIRAN DANA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyadari kelemahan tersebut. Tidak ingin disalahkan karena rendahnya tingkat penyerapan anggaran oleh satker, dibuatlah aturan agar satker-satker yang kegiatannya dibiayai oleh APBN (terdapat dalam DIPA), menyampaikan laporan realisasi dan perkiraan belanja masing-masing. Aturan itu adalah Surat Edaran SE381PBl2008 tanggal 9 Oktober 2008. Aplikasi untuk pembuatan laporan dan rencana dimaksid pun telah dibuatkan, ~ ~ l i k aPsEi F L ~ N ~ o o ~ . Terbitnya Surat Edaran nomor SE-381PB12008 tanggal 9 Oktober 2008

tentang Penyampaian Laporan Realisasi dan Perkiraan Belanja Kementerian Negaral lembaga tahun anggaran 2008, tidak lepas dari masih rendahnya tingkat penyerapan anggaran. Pada saat diterbitkan surat edaran ini, bulan Oktober 2009, penyerapan APBN masih berada di kisaran angka 60-an persen dari total nilai DIPA yang tersedia. Angka yang sangat rendah mengingat sisa waktu berjalan kurang dari tiga bulan. Selama sembilan bulan dana yang terserap 60 persen. Bandingkan dengan angka 40 persen untuk tiga bulan terakhir. Surat edaran serta aplikasi PERAN2008 ini diyakini akan membantu memaksimalkan penyerapan anggaran bagi satker-satker. Mau tidak mau satuan kerja harus menyusun rencana pengeluaran untuk satu bulan berikutnya. Namun sangat disayangkan sampai dengan akhir bulan November 2008 tingkat penyerapan APBN masih di bawah 80 persen, sementara tutup tahun anggaran adalah pertengahan Desember untuk surat perintah pencairan danan GU (isi) dan LS. Artinya lebih dari 20 persen sisa anggaran tahun 2008 harus diselesaikan dalam waktu kurang dari satu bulan. Akibatnya surat perintah membayar yang masuk ke KPPN pada waktu tutup tahun anggaran sangat tinggi sehingga tingkat kesalahan baik pada satker yang bersangkutan maupun KPPN juga sangat besar.

BERLAKUKAN DARl AWAL TAHUN DAN BERl SANKSl YANG MENGIKAT Bahwa satuan kerja banyak yang tidak menyampaikan laporan realisasi dan perkiraan belanja dimaksud adalah suatu realitas yang sudah terjadi. Sanksi yang diberikan kepada satker-satker yang tidak menyampaikanlaporan dimaksud tidak kuat dan pemberlakuan aplikasi yang mendadak serta sudah mendekati akhir tahun anggaran, menjadi faktor kurang antusiasnya satker melaksanakan isi surat edaran tersebut. Efektivitas surat edaran itu pun tidak banyak dirasakan. Perencanaanyang baik akan memberikan hasil yang baik. Aplikasi PERAN membantu satker-satker untuk merencanakanpelaksanaan DlPAdengan baik. Agar aplikasi ini betul-betul dilaksanakan oleh satker, perlu dilakukan beberapa ha1 sebagai berikut: Pertama, Aplikasi PERAN diberlakukan sejak awal tahun anggaran. Dengan diberlakukannya aplikasi ini sejak awal tahun, satker-satker akan mulai terbiasa bekerja dengan perencanaan. Kedua, sanksi yang mengikat. Tidak adanya sanksi yang mengikat sehubungan dengan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana isi surat edaran nomor SE-381PB.2008 tanggal 9 Oktober 2008 tersebut menyebabkan satuan kerja tidak merasa bahwa ha1 itu adalah suatu kewajiban. Sanksi yang mengikat akan memaksa satker merencanakan kegiatan-kegiatan selanjutnya setiap bulan. Ketiga, sosialisasi dan pelatihan yang cukup bagi satker. Tidak dipungkiri bahwa sebagian besar satuan kerja tidak memahami dengan baik setiap aplikasi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.Tentu saja ha1 ini sangat mengganggu kinerja satker dalam ha1 penyerapan dana DIPA. Oleh karena itu, perlu sosialisasi dan pelatihan yang cukup bagi satker oleh Ditjen Perbendaharaan agar setiap aplikasi, termasuk Aplikasi PERAN dapat memberikan hasil yang diharapkan. Menyusun rencana, kelihatannya pekerjaan yang tidak penting dan kurang menarik. Karenanya banyak pihak sering tidak memperhatikan aspek ini. Rencana adalah kunci sukses untuk rangkaian manajemen suatu organisasi. Rencana, langkah awal untuk hasil maksimal. * Penulis adalah pegawai KPPN Banjarmasin Tulisan ini m e ~ p a k a nsalah satu nominator karya jurnalistik terbaik dalam seleksi peserta Bimbingan Teknis Jumalislik dan Manajemen Media DJPBN 2009

BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MIGAS (BPMIGAS) Patra Office Tower. JI Jend. Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950 Telp. (021) 52900245-48. Fax. (021) 52901261

Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Burni (BPMIGAS) rnerupakan Badan Hukum Milik Negara yang dibentuk berdasarkan UndangUndang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. BPMIGAS bertugas rnengawasi dan mengendalikan usaha hulu rnigas yang dilaksanakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sarna (KKKS), dirnana sebelumnya peran tersebut dilaksanakan oleh Pertamina sebagai wakil Pernerintah. Kepala BPMIGAS ditunjuk oleh Presiden melalui persetujuan DPR. KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUM1 INDONESIA DIBAWAH UNDANG-UNDANG NO. 2212001

- Mernberi rnasukan kepada Menteri Energi dan -

Surnberdaya Mineral untuk rnenyetujui kontrakkontrak baru. Menandatangani kontrak kerjasarna dengan KKKS (Kontraktor Kontrka Kerja Sama). Merekomendasi persetujuan POD (Plan of Development) pertarna. Mernberikan mernberikan persetujuan POD, WP&B (Work Program and Budget) dan AFE (Authorization for Expenditure. Mengawasi pelaksanaan POD, WP&B dan AFE. Menunjuk penjual minyak dan gas burni bagian negara.

VISI BPMIGAS

Menjadi suatu lembaga pengawasarl dun pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Migas yang ejisien dan efektif.

MIS1 BPMIGAS 1.Melakukan pengawasan dan pengendalian BPH MICAS TO manage and auwrv~se upsbeam sedor (explarabn and productioni

To supewtselregulate dawn01mem %tor (pmcswing,tmnspwtalion, storage and markeling)

Sebagai lernbaga non-~rOfityang dibentuk pernerintah dengan tugas utarna rnengawasi dan rnengendalikan kegiatan usaha hulu rnigas untuk menjamin agar pengarnbilan dan gas burni sebagai surnber daya yang tak terbarukan benarbenar mernberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraanrakyat, BPMIGAS bertanggungjawab untuk rnelaksanakan tugas-tugas :

pelaksanaan kontrak kerja sarna untuk rnenjamin efektifitas dan efisiensi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Burni. 2. Mengupayakan tersedianya rninyak dan gas burni dari hasil Kegiatan Usaha Hulu untuk memenuhi kebutuhandalam negeri. 3. Mengutarnakan pemanfaatan surnberdaya nasional yang terkait dengan Kegiatan usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 4. Mendukung terciptanya iklirn investasi yang kondusif bagi Kegiatan Usaha Hulu Minyakdan Gas Bumi. 5. Meningkatkan korn~etensi organisasi Yang Profesional dalam rnelakukan pengawasan dan pengendalian.

PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUM1 Berbagai upaya tengah ditempuh BPMIGAS untuk meningkatkan produksi minyak dengan target rata-rata produksi 1juta barel per hari pada tahun 2009. Produksi rata-rata rninyak burni selarna tahun 2008 rnencapai 976.378 barel per hari (BOPD), atau sebesar 99,9% dari target APBN sebesar 977.000 BOPD. Sementara itu produksi rata-rata gas rnencapai 7,457 MMSCFD, atau sebesar 96% dari targetAPBN 2008 sebesar 7,757 MMSCFD.

OLEH :R. WlWlN ISTANTI "Tangis" sepertinya identik dengan seorang wanita. Tangis pulalah yang mengisi hari-hari terakhir saya di Jakarta sebelum saya harus berangkat untuk menuntut ilmu S2 di negeri matahari terbit - Jepang. Walaupun ternyata tidak hanya saya yang menangis, tetapi yang lebih membuat saya berat hati untuk berangkat adalah kedua buah hati sayapun melakukan ha1 yang sama. Hanya suamilah yang sanggup menyembunyikan perasaannya untuk tidak menangis.

SEBUAH PlLlHAN SULlT Bagi seorang wanita yang berkeluarga sekaligus bekerja, bukanlah keputusan yang mudah untuk membulatkan tekad memilih melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi ke luar negeri apalagi tanpa didampingi keluarga. Sepertinya pilihan sulit ini banyak dialami pula oleh teman-teman saya sesama wanita di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Buat saya pribadi, citacita untuk bisa melanjutkan sekolah selalu menjadi mimpi saya sebelum akhirnya terwujud. Walaupun saya harus menanti sekian lama untuk dapat mewujudkan mimpi itu. Di saat keinginan saya sudah menggebu, ternyata harus saya redam karena pertimbangan anak-anak masih membutuhkan sentuhan tangan saya yang berarti pula bahwa suarnipun belum memberi lampu hijau kepada saya, karena pekerjaan suami tidak mendukung untuk

bisa mengikuti saya ke luar negeri. Tetapi ternyata kesempatan itu datang juga, di saat suami sudah memberi lampu hijau dan anak-anak sudah mulai mandiri, saya baca pengumuman pendaftaran beasiswa dari pemerintah Jepang. Tanpa menyianyiakan kesempatan, saya mencoba untuk mendaftar. Walaupun tadinya sempat ragu juga "apa saya belum terlambat untuk sekolah sekarang?" Namun keraguan saya terjawab seperti pepatah yang mengatakan "Tidak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu", karena ternyata setelah melalui serangkaian test yang harus dijalani akhirnya saya dinyatakan bisa berangkat ke Jepang.

KYUSHU UNIVERSITY Kembali tangis menemani hari-hari awal saya saat memulai perjuangan di Jepang. Begitu menginjakkan kaki di negara yang namanya Jepang, saya baru memahami girnana rasanya menjadi orang yang buta huruf. Gimana nggak buta huruf kalau di sekeliling saya semua petunjuk jalan tertulis dalam huruf kanji yang sama sekali nggak bisa saya baca. Alhasil, tersesat adalah kejadian pertama yang mernbuat saya hampir frustasi, udah turun naik dan gonta ganti kereta, nggak juga ketemu di mana jalan menuju asrama kampus dimana saya tinggal. Lengkap sudah frustasi saya ketika saya mencoba bertanya kepada orang Jepang dengan

bahasa Inggris, ternyata mereka hanya bisa ditanya dengan bahasa Jepang. Tetapi pengalaman tersesat ini pulalah yang pada akhirnya membangkitkan tekad saya untuk menakhlukkan Jepang, karena sejak saat itu pula saya mengambil kelas belajar bahasa Jepang disela-sela waktu kuliah. Semester awal kuliah di Kyushu University saya lalui dengan mengambil semua mata kuliah yang ditawarkan, sebenarnya bukan karena saya rajin, tetapi lebih karena untuk menyibukkan diri sehingga bisa membunuh kesepian saya jauh dari keluarga dan teman-teman yang saya tinggalkan di Jakarta. Tiada hari tanpa paper dan presentasi, itulah akibat dari konsekuensi saya mengambil sebanyakbanyaknya mata kuliah. Namun, kembali saya selalu mencoba untuk mengambil sisi positif atas semua keputusan yang saya ambil. Setelah harus jungkir balik di semester satu, di semester dua saya lebih punya waktu untuk berinteraksi dengan lingkungan di sekeliling saya. Kyushu University adalah sebuah universitas negeri yang cukup tua berlokasi di kota Fukuoka di belahan selatan Jepang, tepatnya di pulau Kyushu. Buat orang Jepang sendiri, Fukuoka identik dengan kehangatan. Baik darisuhu udaranya, disaat musim dingin, Fukuoka termasuk kota yang tidak terlalu ekstrim dinginnya. Demikian pula dari karakter orang-orangnya, orang

minum teh Jepang yang sangat disakralkan.

Fukuoka terkenal ramah dan bersahabat terutama kepada orang asing seperti saya. Kotanyapun nggak terlalu besar seperti Tokyo, sehingga lebih nyaman untuk tinggal maupun untuk belajar. Kyushu University jugs merupakan salah satu universitas ternama di Jepang dengan peringkat kelima. Saya mengAdambil program S2 mendalami ministration yang berada di bawah Fakultas Hukum selama dua tahun. KEGIATAN SOSIAL Hari-hari berikutnya di Fukuoka sangat jauh dari tangis. Banyak kegiatan sosial yang bisa saya lakukan bersama-sama dengan orang-orangJepang.Yanghampirsemuanya menyenangkan dan memberikan banyak manfaat buat saya, bahkan menimbulkan mimpi lagi bahwa suatu saat saya harus bisa menerapkan juga hal-ha1 positif yang saya peroleh di jepang di negara saya. Apresiasi orang Jepang terhadap culture lndonesia ternyata luar biasa. Mulailah saya menjadi volunteer untuk mengajari masak masakan lndonesia di sekolah dasar, menjadi volunteer untuk mengajari main angklung buat klub orang Jepang, bahkan mengajari beberapa tarian lndonesia hepada teman-teman Jepang, sampai-sampai saya dipanggil tampil menari di beberapa festival. Suatu pengalaman yang rasarasanya nggak akan saya lakukan lagi di Indonesia! Sebagai imbalannya, saya juga selalu berusaha untukmengikuti kegiatan-kegiatan orang Jepang seperti masak-memasak makanan khas Jepang, belajar memakai kimono, belajar ikebana-merangkai bunga Jepang, origami-seni melipat kertas Jepang, belajar menyanyi Enka-lagu-lagu tradisional Jepang, home stay di keluarga Jepang, dan mengikuti tea ceremony-acara

Rasa keingintahuan saya yang tinggi akan Jepang,akhirnyaterpenuhi dengan kegiatan-kegiatan sosial yang saya ikuti. Walaupun tujuan utama sebenarnya hanya untuk menyeimbangkan kehidupan saya di Jepang I mengimbangi tekanan belajar yang cukup menyita pikiran, dan tentunya untuk mengisi kesendirian saya di Jepang jauh dari keluarga. Terlebih bahwa saya juga ingin membuktikan kepada diri sendiri bahwa saya mampu belajar dengan baik sambil juga membina networking dengan teman-teman Jepang dan juga temanteman dari negara lain. BEASISWA UNTUK ANAK TIDAK MAMPU DI INDONESIA Selain dengan teman-teman Jepang, says juga berusaha aktif mengikuti kegiatan-kepiatan yang diadakan oleh teman-teman Indonesia sesama penerima beasiswa yang tergabung dalam Persatuan Pelajar Indonesia di Fukuoka (PPIF). Kepercayaan terbesar dari teman-teman yang dibebankan kepada saya adalah saya ditunjuk untuk menjadi ketua Indonesian Charity Day untuk pengumpulan dana beasiswa bagi anak-anak SD dan SMP yang tidak mampu di Indonesia. Rasanya tidak mampu untuk menolak kepercayaan itu ketika saya mengingat wajah-wajah anak-anak yang membutuhkan uluran tangan kami, walaupun sangat kecil. Banyak kendala yang harus dihadapi untuk mewujudkan acara itu. Saya dituntut untuk kreatif mencari sponsor dari perusahaanperusahaan Jepang yang sangat sulit ditembus. Di samping itu saya juga harus berkordinasi dengan Kedutaan Besar Republik lndonesia yang berlokasi di Tokyo jauh dari Fukuoka, kira-kira 1,5 jam dengan pesawat atau 5 jam dengan kereta cepat - Shinkansen. Kembali rasa keingintahuan saya bisa mengalahkan segala rasa capek yang timbul. Dengan segala daya dan upaya melalui banyak kendala, akhirnya acara pentas seni pengumpulan dana beasiswa itu berhasil digelar pada tanggal 9 September 2007. Pentas seni budaya lndonesia kami gelar selama 2 jam , selain dana yang terkumpul dari berbagai sponsor dan donatur perorangan, kami berhasil menjual tiket sebanyak 5 0 0 lembar, artinya acara ini ditonton oleh 500 orang Jepang

dan negara lain, ditambah kurang lebih 1 0 0 orang lndonesia yang ada di Fukuoka. Puas, itulah perasaan yangspontan muncul ketika acara selesai, lumayan banyak dana yang terkumpul, dan terbayang senyum anak-anak yang tidak jadi putus sekolah saat menerima beasiswa itu. KEHILANGAN ORANG TERSAYANG Di saat-saat menjelang akhir masa studi saya, ternyata tangis kembali menghampiri saya. Dua minggu menjelang ujian akhir thesis, datang berita yang luar biasa membuat saya jatuh. Saya kehilangan orang yang sangat saya kasihi. Ibu saya dipanggil Tuhan, tanpasaya bisa menghadiri pemakamannya. Selama satu minggu penuh saya stress, nggak percaya rasanya kalau ibu pergi meninggalkan saya di saat saya berada jauh darinya. Beruntung saya memiliki teman-teman yang menguatkan saya di saat saya jatuh. Berkat dukungan teman-teman dan professor pembimbing saya akhirnya saya bisa bangkit lagi dan tidak berlama-lama terpuruk dalam kesedihan. Rupanya kesedihan luar biasa ini memberikan dorongan yang luar biasa pula bagi saya untuk segera menyelesaikan studi saya, dan tepat dua minggu setelah kepergian ibu saya, saya harus melalui ujian mempertahankan thesis saya. Tanpa bisa menolak, ujianpun saya lalui, dan akhirnya selesailah apa yang harus saya perjuangkan selama dua tahun di Jepang. Terwujudlah mimpi saya sepuluh tahun yang lalu, dan terpatahkanlah anggapan bahwa keluarga menjadi hambatan bagi wanita untuk mengembangkan diri dan meraih cita-cita. "semoga cerita ini memberikan inspirasi dan memotivasi bagi sesama pegawai wanita untuk mewujudkan sebagian citacitanya, dan tidak ada kata terlambat untuk belajar"

OLEH : SAIFUL ISLAM & SUDARTO Dalam rangka meningkatkan pengelolaan treasury system di Indonesia, Departemen Keuangan khususnya Ditjen Perbendaharaan terus melakukan kajian-kajian, termasuk kajian terhadap berbagai sistem treasury di negara lain. Kajian-kajian tersebut telah dilaksanakan dalam berbagai seminar, diskusi, maupun study banding langsung ke negara bersangkutan. Terkait dengan ha1 tersebut, telah pula dilakukan study banding ke berbagai negara yang dinilai maju dalam sistem treasury-nya, misalnya ke Korea, Australia, Perancis dan juga ke Russia. Tulisan ini adalah merupakan laporan singkat hasil study banding ke 'negeri beruang merah' the Federation of Russia, khususnya terkait dengan proses pelaksanaan anggaran termasuk implementasi Treasury Singgle Account (TSA). Studl bandingdilakukan pada tanggal 4-11Oktober 2008, dan diikuti oleh langsung Bapak Sekjen Dep. Keuangan, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang IT, Direktur SP Ditjen Perbendaharaan, dan tiga staff dari Ditjen Perbendaharaan, dari Sekretariat Jenderal Depkeu dan Ditjen Anggaran (masing-masingsatu orang). Kunjungan tersebut pada intinya ditujukan untuk mempelajari sistem treasury di Russia dan juga pengalaman Rusia dalam melakukan reformasi sistem treasury-nya, dari sistem tersentral era Uni Soviet ke sistem yang lebih modern dalam koridor Negera Federasi Rusia. Secara singkat, Federal Treasury of Russia (FTR) terdiri atas Head Office (Kantor Pusat), 85 Regional Treasury Offices (setingkat Kantor Wilayah), dan 2 2 0 0 Local Treasury Offices (setingkat KPPN). Head officesdipimpin oleh seorang Head of Treasury (setingkat Dirjen Perbendaharaan) dan mempunyai 8 deputies (setingkat Direktur). FTR adalah semi outonomous unit di bawah Ministry o f Finance. Banyaknya kantor setingkat regional offices sebenarnya mengikuti

jumlah negara bagian di Rusia. Demikian pula, banyaknya kantor setingkat local treasury sebenarnya juga mengikuti jumlah wilayah setingkat kabupaten/walikota meskipun untuk kota-kota besar bisa terdapat l e b ~ hdari satu local treasury office. Sebagai suatu catatan, Rusia mempunyai wilayah yang sangat luas, dengan 11wilayah waktu yang berbeda. Dalam ha1 ini, Indonesia hanya mempunyai 3 wilayah waktu yang berbeda. Study bandingdilakukandi Head Officeof FTR untukmengetahui secara garis besar treasury system di FTR, termasuk mengenai cash management, penerapan TSA, accounting dan reporting, serta proses modernisasi dan otomasi pelaksanaan pekerjaan di FTR. Dalam ha1 ini, tim dari Jakarta juga diterima secara formal pula oleh Vice Minister of Finance, Head of Treasury dan semua deputy-nya. Selanjutnya, study banding juga dilakukan dengan mengunjungi salah satu Local Office of FTR di Moscow, dan Regional Office of FTR di St. Petersburg untuk mengetahui pelaksanaan proses penyaluran anggaran. Gambar I menjelaskan secara garis besar proses pelaksanaan anggaran termasuk juga pengelolaan cash flow di FTR. Terkait dengan gambar tersebut, terdapat beberapa ha1 yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, termasuk:

1. IMPLEMENTASI TSA: a. TSA meliputi semua federal government accounts dan juga sebagian besar local government accounts. Sebagaimana dijelaskan dalam gambar, FTR tidak hanya melayani satker pemerintah federal tetapi juga sebagian besar satker dari pemerintah-pemerintah daerah, berikut rekening-rekening pemerintah daerah terkait;

b. Semua rekening-rekening pemerintah tersebut ditempatkan pada Bank of Russia; c. Satker dapat memperoleh petty cash fund (uang persediaan) untuk membiayai kebutuhan operasionalnya sehari-hari. Petty cash fund tersebut ditempatkan pada satu Rekening Treasury di bank komersial yang ditunjuk dan setiap satker memperoleh debit card/ cheques untuk mencairkan dana tersebut.

2. IMPLEMENTASI PELAKSANAAN ANGGARAN: a. Hampir semua pelaksanaan pekerjaan di FTR dilaksanakan secara elektronik (paperless); b. ~ a l a mrangka pencairan dana, satker mengajukan Order of Payment (SPM) kepada Local Treasury of FTR secara paperless. Setelah menguji kebenaran Order of Payment tersebut, Local Office of FTR meneruskan Order of Payment tersebut kepada Regional Office of FTR; c. Regional Office of FTR melakukan tranfer dana dari Rekening Treasury di Bank of Russia ke rekening pihak ketiga di bank !a-t-~ersialataupun ke Rekening Treasury di bank komersial yang ditunjuk dalam rangka penyediaan petty cash fund untuk satker. Terkait dengan hasil studi banding tersebut di atas, dan setelah membandingkan dengan praktik-praktik treasury di Korea, Perancis, Australia maupun negara-negara lainnya, tim dari Jakarta melihat bahwa sistem treasury pada masing-masing negara mempunyai kekhususan-kekhususan. Namun demikian, banyak sekali pelajaran yang dapat dipetik dari study banding tersebut, tidak hanya terkait dengan sistem treasury di FTR tetapi juga proses modernisasi teknologi informasi yang relatif sudah sangat maju dan dapat mencakup seluruh wilayah Pemerintah Federasi Rusia yang notabene jauh lebih luas dari wilayah Indonesia. Akhirnya, mudahmudahan hasil kunjungan tersebut dapat menambah wacana dalam memordinasi dan mereformasi sistem treasury di Ditjen Perbendaharaan. Gambar I CASH FLOW MANAGEMENT WITHIN THE FEDERAL TREASURY OF RUSSIA (FTR)

2. Spending Units menguji Request of Payment tersebut, dan apabila menyetujui akan menerbit Order of Payment. Order of Payment beserta dokumen terkait dikirim ke Local Office of FTR (KppN) secara elektronik (paperless); 3. Local Office of FTR (KPPN) melakukan pengujian terhadap Order of Payment beserta dokumen pendukung sesuai ketentuan berlaku. Apabila Order of Payment tersebut disetujui, Local Office of FTR akan meneruskan Order of Payment beserta dokumen yang diperlukan kepada Regional Office of FTR (Kanwil) secara elektronik. 4. Regional Office of FTR selanjutnya, by system, akan melakukan transfer dana dari Rekening Treasury di Bank of Russia ke rekening Third Parties di bank komersial yang sebagaimana diminta oleh ~ h i partiestersebut, ~ d 5. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dana operasional hariannya. Spending Units dapat mengajukan kebutuhan petty cash fund (GU/TUP) kepada Local Office of FTR. Prosedurnya sama dengan di atas, tetapi dana akan ditransfers oleh Regional Office of FTR kepada Rekening Treasury di salah satu bank komersial yang ditunjuk oleh FTR untuk seluruh spending Units diwilayahnya. Guns mencairkan dana tersebut, Spending Units dapat menggunakan plastic cards/debit cards ataupun cek sesuai ketentuan

6. Terkaitdengan pelaksanaan Treasury Single Account (TSA), maka saldo dana dari Rekening Treasury di bank komersial tersebut akan ditransfer ke Rekening Treasury di Regional Office of Bank of Rusia setiap sore hari, dimana pada saat yang bersamaan akan ditransfer ke Rekening Treasury di Head Office of Bank of hari, saldo dana tersebut akan dikembalikan Russia. Pada ke Rekening Treasury di bank komersial yang ditunjuk tersebut. 7. Sebagai catatan, Spending Units yangdilayani oleh FTRtermasuk juga satker-satker dari pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh masing-masing pemerintah daerah dengan pemerintah federal. Demikian pula, dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah federal dan pemerintah daerah, sebagian besar pengelolaan dana transfer dari pemerintah federal dan pemerintah daerah tetap dilakukan oleh FTR. Proses Pengelolaan Penerimaan: 1. Third Parties (Wajib Setor) akan rnengajukan dokumen setorannya kepada Revenue Units (Kantor Pajak) sedangkan penyetoran uangnya dapat dilakukan ke Rekening Treasury melalui bank komersial yang ditunjuk ataupun langsung pada Regional Office of Bank of Russia. 2. Regional Office of FTR (Kanwil) bertugas melakukan pengelolaan kas terhadap penerimaan pemerintah, termasuk pula melakukan konfirmasi atas kebenaran penerimaan pemerintah tersebut dengan Revenue Units.

3. Terkait dengan TSA sebagaimana dijelaskan di atas, semua penerimaan pada Rekening Treasury di Regional Office of Bank of Russia akan ditransfer ke Rekening Treasury di Head Office of Bank of Rusia setiap sore hari..

Keterangan:

.-

: flow of documents and cash for expenditures

- : flow of documents and cash for revenues

Proses Pengelolaan Pencairan Dana:

1. Third Parties (Pihak Ketiga) mengajukan Request of Payment (SPP) kepada Spending Unit (Satker) beserta dokumen pendukung terkait sesuai dengan ketentuan berlaku;

OLEH: MANGAPPU PASARIBU

Bagi kebanyakan orang, nama Pulau Selayar belumlah begitu familier, sebab pulau ini terletak di daerah terpencil yang jarang dipublikasikan oleh media massa. Hal itu disebabkan selain karena ketertinggalannya dalam sektor pariwisata, lagi pula tidak ada komoditas unggulan yang dihasilkan di sini. Akan tetapi khusus bagi warga Sulawesi Selatan, Pulau Selayar identik dengan jeruk manis dan emping melinjo yangselalu dijadikan buah tangan untuk dibawa pulang selepas berkunjung dari Benteng, kota terbesar di pulau itu. Namun sebetulnya banyak sekali potensi wisata bahari yang bisa dikembangkan, seperti Kepulauan Takabonerate yang sudah dijadikan sebagai Taman Laut Nasional, yang terkenal dengan terumbu karang terluas ketiga di dunia. Namun karena jaraknya yang lumayan jauh dan masih membutuhkan waktu tempuh kurang lebih 1 2 jam dari Pulau Selayar, jarangsekali masyarakat lokal pergi berwisata ke taman nasional tersebut. Selain itu, pada umumnya orang merasa kuatir bila hendak berkunjung ke Kota Benteng. Hal ini barangkali disebabkan bayangan sebagian orang akan angin kencang serta ombak besar ketika berada di atas kapal fery. Sebenarnya kondisi tersebut tidak terus-menerus terjadi di sepanjang tahun, melainkan hanya saat Musim Barat tiba (November s.d. Maret), di mana angin kencang disertai ombak besar melanda pulau Selayar. Sebaliknya, ketika Musim Timur tiba (April s.d Oktober), cuaca kembali bersahabat dan tenang, baik di laut maupun di darat, sehingga perjalanan menyeberangi Selat Bira tidak pernah tertunda. Apalagi, para nelayan lokal pergi melaut dan memperoleh hasil tangkapan yang banyak pada saat musim timur ini.

Jika sempat melihat peta, Pulau Selayar berada di ujung selatan Pulau Sulawesi. Berkunjung ke Kota Benteng dapat ditempuh dengan dua alat transportasi, yaitu dengan pesawat DAS (Dirgantara Air Service) dan bus. Pesawat DAS berkapasitas 24 tempat duduk, berangkat pada setiap hari Senin dan Jumat pagi dengan waktu tempuh kurang lebih 45 menit dari Makassar. Namun apabila hendak menggunakan DAS, Anda sebaiknya memberitahukan terlebih dahuiu teman agar dijemput di Bandara Aroeppala karena sampai saat ini belum ada angkutan umum ke Kota Benteng yang berjarak 1 0 kilometer. Kalau Anda memakai bus biasanya akan berangkat dari Makassar setiap hari paling lambat pukul 08.00 WITA, kemudian menyeberangi laut dengan kapal fery menuju Pelabuhan Pamatata di Pulau Selayar. Sesampainya di Pamatata, perjalanan masih akan berlanjut sekitar satu jam lagi ke Kota Benteng sehingga waktu tempuh seluruhnya berkisar 1 0 s.d. 1 2 jam dalam keadaan normal. Bila akan mengunjungi Kota Benteng, sebaiknya Anda menyempatkan diri melihat benda-benda bersejarah yang bakalan tidak ditemukan di tempat lain, misalnya saja sebuah gong terbesar di Asia Tenggara yang konon berasal dari negeri Tiongkok yang dibawa oleh saudagar Cina. Benda bersejarah lainnya ialah jangkar kapal laut yang sangat besar, panjangnya 2 meter lebih. Itu adalah beberapa bukti nyata bahwa Pulau Selayar sudah sering dikunjungi orang-orang asing ratusan tahun lampau karena sangat terkenal dengan hasil kopra yang melimpah ruah. Seorang penulis dari Belanda pernah berkunjung dan menulis sebuah buku yang berjudul "The Green Island" yang menceritakan bagaimana kehidupan penduduk Selayar yang makmur dan berkelimpahan dari hasil kebun kelapa.

Terlepas dari kemakmuran dan kelimpahan masa lalu, kini Kabupaten Selayar termasuk daerah minus, di mana sebagian besar penduduknya berada dalam garis kemiskinan. Sebagain besar pendudukunya berprofesi sebagai nelayan tradisional. Sebagian lagi menggantungkan hidupnya pada hasil kebun seperti tanaman vanili, kebun cengkeh, dan jambu mente yang hasil panennya diperoleh pada musim-musim tertentu. Kondisi tersebut diperparah oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia dan minimnya sarana/ prasarana umum yang tersedia. Bisa dikatakan, Kota Benteng sangat jauh ketinggalan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dibandingkan dengan kota lain di Propinsi Sulawesi Selatan. Di balik semua kenyataan tersebut, sebenarnya banyak kesan positif yang saya rasakan selama tinggal di Kota Benteng. Salah satunya ialah keamanan kota yang jauh dari berbagai tindak kejahatan. Sebagai contoh, orang-orang tidak perlu kuatir pencuri masuk ke rumah apabila rumahnya tidak terkunci. Contoh yang lain ialah sebagaian besar penduduk Selayar meninggalkan kunci motor tergantung di atas motor tanpa takut seseorang akan mencurinya, sekalipun motor tersebut diparkir di pinggir jalan atau di pasar. Sepanjang pengetahuan saya, jarang sekali terjadi kasus pencurian atau jenis kejahatan lainnya di Kota Benteng. Selain itu, masyarakat Selayar juga cukup ramah dan suka menolong, serta peduli bilamana ada pendatang yang membutuhkan pertolongan. KPPN BENTENG: PROFIL DAN PRESTASI

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPPN) Benteng resmi beroperasi sejak awal Januari 2002. Pada awal mula beroperasinya KPPN Benteng menempati bekas kantor kelurahan yang cukup sumpek dan sempit. Namun sejak tahun 2004, KPPN Benteng telah memiliki kantor sendiri yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan dengan gedung dan ruangan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Sayangnya, sampai saat ini KPPN Benteng belum juga diresmikan. Gedung ini dikelilingi oleh kebun kelapa yang luas serta cukup jauh dari areal perkantoran sehingga agak sepi dan jauh dari keramaian. Terkadangjika tidak waspada, kambingdan sapi masuk ke lingkungan kantor dan melahap habis bunga-bunga di taman. Di gedung inilah sebagian besar pegawai menghabiskan waktunya, baik untuk berolahraga maupun bercengkerama, terutama pada hari libur. Tidak seperi KPPN lain yang pada umumnya berada di kota besar atau di pulau besar, KPPN Benteng berdiri di Kota Benteng, Pulau -Selayar, Propinsi Sulawesi Selatan yang berpenduduk 15.000 jiwa. Saat ini terdapat 27 orang pegawai yang bertugas di KPPN Benteng. Latar belakang pendidikan pegawai tersebut adalah sebagai berikut: 11orang lulusan sarjana, 3 orang sedang melanjutkan pendidikan Program Diploma IV, 4 orang lulusan diploma 111, 8 orang lulusan diploma I, dan 1orang lulusan SLTA. Hampir seluruh pegawai berasal dari luar Pulau Selayar dengan masa tugas rata-rata 2 tahun lebih. Kendatipun masih baru didiri,kan, KPPN Benteng sudah beberapa kali mendapat piagam penghargaan dari Bupati Selayar. Penghargaan tersebut diterima mulai tahun 2004 untuk kategori sebagai instansi pemerintah yang terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta dalam ,ha1 kebersihan dan kerapian arsi,p. Itu semua merupakan hasil kerja keras seluruh pegawai KPPN Benteng dalam upaya mendukung program Kanwil XXlll DJPBN untuk menjadi "Kantor Wilayah Percontohan" dalam implementasi mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN, serta dalam ha1 pelaporan keuangan yang cepat dan akurat.

Kepulauan Selayar memangsangat menyenangkan bagi orang yang mempunyai hobi wisata laut, misalnya diving, snorkeling, atau mengitari pantai dengan perahu kayu (lape-lape atau jolor) untuk melihat terumbu karang yang berwarna-warni. Berenang dan memancing ikan juga merupahan aktivitas yang sangat menyenangkan. Melihat keindahan alam yang ada di pula" ~ e l a i a r , para pegawai KPPN Bentengselalu mencari waktu untuk refreshing dengan berekreasi bersama ke Pantai Balloiya. Pantai ini cukup terkenal dan sangat cocok untuk tempat berenang, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. karena pantainya yang dangkal, bersih, dan berpasir putih. Untuk menjaga kebugaran fisik para pegawai, kami melakukan senam bersama setiap hari Jumat, yang dilanjukan dengan bermain pingpong dan bola voli di belakang kantor. Tradisi bermain bola yang sudah lama ada terus dilakukan meski dengan keterbatasan jumlah pemain. Kami mentradisikan untuk bermain bola kaki dengan instansi lain yang menjadi mitra kerja KPPN Benteng sebulan sekali. Kami menyadari, melakukan berbagai aktivitas bersama adalah sangat baik bagi seluruh keluarga para pegawai untuk menghilangkan homesick, serta menghindari kejenuhan di tengah keterbatasan tempat hiburan..

----

PULAU SULAW,ESI 7 -{'-

.

I

!'

I., I

--

,-; x'

Keteladanan Bang Dedi

#lalam

m wid s

m mam

B

tam lahr tersebut memtrawakan sebuah sot/ak karya ahmad M w M a BkI-1 "fluah Hataw.Pmmnang emplrl CWa flrl =Pw h ms s w mew @@h.Ukw WWk -1 FlW k l m

mw

(rn) -7

lewat t e r n mnyambutmtuslmmedanaplaarspmmbn dmgm ~ a m ~ k akedlaa n &mgamp dHrIngi senyum khasnyct y m g rxwnIgembanf

war* ~

hrf -n

m-

m

~

r

Wkamgam mgat wsykw w a l l

srtami

men*

-patan

4ma hdaya

tambut Wnm adabh sama yaw M urrtuk w - t dan tvren#ww k3hkwpm. h r y *

W r i

&a

- i

mntawt,

aear

-

karyanya, tem=k shema h ~ 7 ~ l l f l d 2 y s a l $ ~ d C

mw,

&fa wmwm St#nm~~wamahISunan~ m n W W ~ M a c r b s g r H ~

y

I

~

~

~

Bank Jatlm Banknya Masyarakat Jawa Timur Membantu menoembangkan produksl unggulan daerah

www .btlnkjatinr,co,id

I'

Ko~rbanTsunami 1-

'L

C

Pada awal Agustus 2 0 0 8 lalu pemerintah kembali meluncurkan program pemberdayaan ekonomi melalui pemberian kredit kepada pengusaha yangterkena . - dampakbencanaalamgempadantsunamidi Propinsi NADdan Kepulauan Nias(Sumatera Utara). Program Kredit Pemberdayaan Pengusaha (KPP) NAD dan Nias merupakan skim kredit bagi pengusaha mikro dan kecil dengan tingkat bunga terjangkau dengan pendanaan melalui perbankan. "Pemerintah mengalokasikan subsidi bunga atas selisih tingkat bunga pasar yang berlaku dan tingkat bunga kepada pengusaha," jelas Direktur Pengelolaan Penerusan Pinjaman Ditjen Perbendaharaan Soritaon Siregar pada acara Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan nomor 103/PMK.05/2008 tentang Kredit ~ e m b e r d a ~ a aPengusaha n NAD dan Nias di Banda Aceh dan Gunung Sitoli, Nias pada pertengahan Agustus lalu. Lebih lanjut, Soritaon menegaskan bahwa skim kredit ini merupakan salah satu upaya pemerintah, pusat dan daerah, untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi di NAD dan Nias akibat gempa dan tsunami. "Sekaligus memberikan kesempatan kepada pengusaha untuk dapat berperan dalam proses recovery ini," jelasnya. Program kredit dengan pola subsidi bunga sehingga debitur menikmati tingkat bunga terjangkau dalam program KPP ini, jelas beliau, ditujukan untuk memberikan akses pembiayaan yang lebih luas kepada pengusaha korban bencana gempa dan tsunami. Tentunya, lanjut dia, masih terdapat kendala dalam penyaluran kredit ini, terutama untuk penyediaan collateral atau jaminan yang memadai oleh pengusaha. Senada dengan beliau, Ketua Asosiasi Pengusaha NAD Dahlan Sulaiman mengungkapkan kebanyakan pengusaha di

-

-

wilayah NAD tidak lagi memiliki aset yang cukup untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan. "Akibat bencana tsunami telah menyebabkan mereka kehilangan aset yang cukup besar," kata dia. Untuk itu, Soritaon mengharapkan peran-serta Pemerintah Daerah NAD dan perbankan agar lebih mempertimbangkan faktor kehilangan aset pengusaha akibat tsunami dalam menetapkan persyaratan kredit KPP ini. "Namun, tentunya tidak menghilangkan prinsip-prinsip perkreditan yangsehat," tambahnya. PakSori, demikian beliau disapa, juga menjelaskan bahwa untuk pertama kali program ini akan membebankan tingkat bunga sebesar 8% efektif per tahun. "Dengan tingkat bunga pasar yang wajar pada saat ini sebesar 13%, maka subsidi bunga yang ditanggung oleh pemerintah adalah sebesar 5%,"tandas beliau. Dengan alokasi subsidi bunga pada APBN TA 2 0 0 8 sebesar Rp40 miliar, dengan tingkat bunga 8%, maka realisasi penyaluran kreditsebesar Rp800 miliar. Dari target realisasi ini, untuk wilayah Propinsi NAD mendapatkan alokasi sebesar Rp600 miliar dan Nias, Sumut, mendapatkan maksimal Rp200 miliar. "Namun, besaran ini sewaktu-waktu bisa berubah jika tingkat subsidi bunga berubah," ujar beliau lagi. Lebih lanjut, Pak Sori mengatakan bahwa pemerintah akan berupaya meningkatkan alokasi subsidi pada APBN berikutnya sepanjang kinerja penyaluran KPP ini dapat berjalan sesuai target penyaluran hingga akhir 2008 ini. Pada kesempatan yang sama, Asisten II Bidang Ekonomi Pemda NAD, Said Mustafa, menandaskan bahwa program KPP ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur NAD, yang mengatur teknis penyaluran kredit. "Untuk itu,

akan dilaksanakan Daerah Aceh, mengingat Peran BPD sangat penting bagi Program pembangunan di NAD," ungkapnya. Lebih lanjut, usulan penunjukan BPD Aceh dalam program ini didasarkan untuk memudahkan koordinasi dalam penyaluran kredit KPP kepada pengusaha, terutama terkait calon pengusaha peserta, dan untuk memperingan persyaratan kredit. Said juga memaparkan bahwa peraturan gubernur nantinya juga akan menetapkan sektor-sektor usaha prioritas yang dapat dibiayai melalui program KPP ini. "Saya kira buat Aceh saat ini semua sektor ekonomi menjadi prioritas untuk dibiayai, mengingat dampak bencana tsunami," tambah dia. Hal senada juga dipaparkan oleh Bupati Nias Binahati B. Bahea saat memberikan sambutan sosialisasi PMK tersebut di Gunung Sitoli, Kepulauan Nias. Binahati mengatakan bahwa pelaksanaan program KPP memberikan kesempatan bagi pengusaha korban gempa di Nias dan Nias Selatan untuk kembali menggerakkan roda perekonomian Nias yang sempat tersendat akibat bencana tersebut. "Adanya program ini harus dapat dimanfaatkan oleh pengusaha untuk lebih meningkatkan usaha mereka," kata dia. Seperti halnya Pemda NAD, Binahati mengharapkan BPD Sumut dapat berperan sebagai penyalur kredit kepada pengusaha di Nias dan Nias Selatan. Berkaitan dengan penunjukan bank pelaksana, Direktur PPP menandaskan bahwa dalam peraturan Menteri Keuangan tersebut tidak secara gamblang menetapkan bank pembangunan daerah sebagai bank pelaksana program KPP. "Namun, penunjukan BPD dimungkinkan sepanjang memenuhi kriteria yang telah

-,

ditetapkan dalam PMK," jelas beliau. Selain itu, tambah dia, mekanisme kontrol kinerja penyaluran oleh kedua BPD yang diusulkan oleh Pemda, akan tetap dilaksanakan dan akan diatur dalam perjanjian kerjasama pendanaan antara pemerintah dan kedua BPD tersebut. "Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengalihkan dan menunjuk bank lain sebagai pelaksana KPP apabila kedua BPD ini tidak perform, baik dari penyaluran maupun kinerja kredit, yang diukur dari tingkat non-performing loan (NPL -red)," ungkap beliau. Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Kredit Pemberdayaan Pengusaha NAD dan Nias korban gempa dan tsunami. Kredit ini menerapkan pola subsidi bunga, di mana pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi bunga untuk membayar tingkat selisih bunga yang dibebankan kepada pengusaha dengan tingkat bunga pasar yang berlaku. Besaran tingkat subsidi bunga dapat ditinjau kembali dalam jangka

waktu 6 bulan, yaitu pada 1April dan 1 Oktober. Pada APBN t.a. 2008, pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi bunga sebesar Rp40 miliar. Program KPP ini merupakan bagian dari kebijakan pe-

merintah untuk percepatan program pembangunan dan pemulihan kembali infrastruktur dan ekonomi wilayah Propinsi NAD dan Nias yang terkena dampak bencana alam gempa dan tsunami: (edp)

Garnbar Skerna KPP NAD dan Nias

I

DAFIAR PROYEK

Siapa Bilang Susah nlenang

Monaoung dt Tabwngan PFSIRAh.. Muaah maliang hadiah rnel~rnoah!I

Dlundl dl ratlap cabana 4 bulan sekall

* 3(1 Lernarl €6 -36TeIevIaI 3U Ksmora Dip8t.l 36 Hand Phone Msnabung dan mendapat harliah Menabuny!atil dl labungan PtSIHAH !

' - TREASURY LEARNING CENTER:

WAHANA PENGEMBANGAN

Oleh: Bjardianto Pudjiono

reformasi birokrasi telah menuntut perubahan drastis pada tubuh organisasi Ditjen Perbendaharaan, terutama tuntutan terhadap bagaimana organisasi ini mampu menjawab perubahan dan mampu berbenah diri dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang capable dan professional.

KENAPA TLC DIPERLUKAN' Seiring dengan diberlakukannya Undang undang nomor 1 7 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan, yang kemudian disusul dengan terjadinya serangkaian reorganisasi di Departemen Keuangan, yang pada akhirnya memunculkan keharusan adanya perubahan paradigma terhadap pengelolaan keuangan Negara, maka tersedianya aparat pengelola keuangan khususnya di bidang perbendaharaan yang profesional sangat mutlak diperlukan.

-

Konsekuensi logis yang muncul adalah proses transformasi yang meliputi transformation of purpose, transformation of character, transformation of interpersonal, dan I transformation of organization di Direktorat I Jenderal Perbendaharaan. Proses ini merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari dan diarahkan untuk pencapa, ian keberadaan organisasi yang unggul (excellence), khususnya di bidang perbendaharaan. Tidak dapat dipungkiri, bahwa '

,

Untuk mewujudkan keinginan tersebut sangat diperlukan adanya suatu wadah yang dapat digunakan untuk mengemas platform yang merangkum dan merefleksikan tujuan organisasi di masa depan, yaitu menjadi state-treasurer yang dapat dibanggakan oleh masyarakat, baik nasional maupun internasional. Untuk itu, wadah tersebut haruslah merupakan representasi pemenuhan kebutuhan organisasi yang berbasis pada core-business Ditjen Perbendaharaan. Salah satu infrastruktur yang cukup strategis untuk mencapai tujuan tersebut adalah Treasury Learning Center atau disingkat TLC, yang berkedudukan di bekas Gedung Arsip JI. Wahid Hasyim Jakarta Pusat. TLC merupakan suatu Pusat Pelatihan Perbendaharaan yang bertolak dari learning by doing process, yaitu konsep pembelajaran yang berorientasi pada praktik atau simulasi. Secara struktural organisasi Treasury Learning Center berada di bawah Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan tanggung jawab pengelolaannya berada di bawah koordinasi Bagian Pengembangan Pegawai. Sesuai dengan

rn

1 -

-

I - -

tugas pokok d a n fungsinya u n t u G ningkatkan kemampuan sumberdaya manusia di lingkup Ditjen Perbendaharaan. Bagian Pengembangan Pegawai melalui TLC akan mengembangkan berbagai program atau metode pengajaran atau pelatihan pegawai yang disusun berdasarkan input kebutuhan yang diperoleh dari jajaran atau unit eselon II yang berada di lingkup Ditjen Perbendaharaan.

*

4

1

I

Selain itu, TLC bukanlah merupakan badan diklat (seperti halnya Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan) yang bernaung di bawah Ditjen Perbendaharaan, melainkan sebuah workshop (bengkel kerja) profesional yang berbasiskan pada kebutuhan aplikatif dan manajerial yang sewaktu-waktu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang mendesak (nonreguler). w

TUJUAN DAN SASARAN Tujuan dibentuknya TLC adalah sebagai wadah dan wahana pembentukan serta peningkatan capacity building pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui learning by doing process. Yakni, proses pembelajaran atau pelatihan yang menekankan fokus perhatian kepada peningkatan pemahaman (sense of reasoning), di mana metode ini diharapkan mampu mendorong kreativitas berfikir kritis dan inovatif para pegawai terhadap beban kerja dan tugas. Selain itu, wadah TLC ini juga memiliki fungsi utama, yaitu sebagai laboratorium .pengembangan aplikasi teknologi informasi yang digunakan melalui pembentukan simulator mini Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia di lingkup Ditjen Perbendaharaan yang cakap dan handal (profesional), memiliki integritas, berpikir efisien dan kritis dalam penyelesaian tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, program belajar juga diarahkan untuk meningkatkan

-

I

daya kreatifitas dan pemikiran inovatif para pegawai dalam memenuhi tuntutan perubahan lingkungan eksternal organisasi, sesuai dengan semangat reformasi birokrasi Departemen Keuangan.

PROGRAM DAN METODE PEWARAN Adapun program pelatihan yang akan diselenggarakan oleh TLC adalah: 1 . Program Pelatihan pada KPPN (Percontohan) Menindaklanjuti dan memenuhi tuntutan sumber daya manusia pasca pembentukan KPPN Percontohan, maka TLC menitikberatkan program pelatihan yang meliputi pelatihan pada bidang pelayanan perbendaharaan (service of execellence), Bendahara, berbagai pengembangan program aplikasi (Aplikasi SP2D, Aplikasi Bendum dan Modul Penerimaan Negara, Aplikasi SAI dan LKPP) yang telah dan akan digunakan di KPPN (Percontohan).

Program Pelatihan Penerusan Pinjaman dan Pengelolaan Dana lnvestasi Pinjaman luar negeri merupakan salah satu komponen pembiayaan krusial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pinjaman (dalam dan luar negeri) digunakan untuk memenuhi sebagian kebutuhan biaya pembangunan pemerintah, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah (pusat dan daerah) maupun Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D). Pinjaman pemerintah yang diteruspinjamkan kepadapemerintahdaerahatauBUMN/D yang tertuang dalam subsidiary loan

implementasi, maupun disbursementnya, sehingga menimbulkan berbagai persoalan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/D dan lender. Untuk itu, seorang pegawai

yang difokuskan pada aspek-aspek pengelolaan bisnis (business management), prinsip-prinsip manajemen keuangan yang aplikatif terhadap sistem akuntansi standar pemerintah,

dituntut untuk dapat memahami berbagai persoalan teknis menyangkut penyelesaian permasalahan dalam penerusan pinjaman tersebut.

pemahaman user's core-business, dan menawarkan solusi bisnis yang efektif dan efisien kepada mitra kerja binaan. Sebagai penunjang, pada setiap sesi pelatihan akan disertai dengan simulasi problem solving berdasarkan prinsipprinsip bisnis win-win solution.

Program ini menawarkan pelatihan dan bimbingan teknis dan nonteknis lainnya pada Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman agar pegawai dapat mengidentifikasi dan menganalisa persoalan yang ada sebagai upaya mencari solusi yang efektif dalam pengambilan keputusan. Narasumber dalam pelatihan dan bimtek tersebut adalah provider/ mitra kerja terkait, yang sesuai dengan kompetensinya.

Program Pelatihan Badan Layanan Umum Badan Layanan Umum (BLU) merupakan unit business dalam organisasi pemerintah. Ditjen Perbendaharaan melalui uniteselon II PKBLU, merupakan pembina sekaligus agent of transformation peran bisnis pada organisasi pemerintah sebagai penyedia jasa layanan (service provider) kepada masyarakat. Dit PK BLU dituntut untuk dapat memberikan kerangka bisnis (business platform) yang jelas sehingga users dapat menentukan business plan yang terukur, predictable, dan meningkatkan kualitas pelayanan dan profit bagi institusi pemerintah yang menaunginya.

Program Pelatihan Pengelolaan Kas Negara Reformasi birokrasi di Departemen Keuangan telah membawa perubahan terhadap tugas pokok dan fungsi di Direktorat Pengelolaan Kas Negara, terutama menyangkut administrasi kas yang meliputi cash management dan cash forecasting. Kebutuhan utama untuk memenuhi standar kompetensi administrasi has meliputi prinsip-prinsip pengelolaan kas untuk pengeluaran dan penerimaan negara, proyeksi kas, administrasi obligasi, pengelolaan rekening pemerintah, dan sistem informasi dan pelaporan kas. Hal lain yang menjadi perhatian utama Dit PKN adalah mengenai idle cash management yang ditujukan untuk meningkatkan pemberdayaan investasi pemerintah. Pengelolaan investasi pemerintah dengan meningkatkan pemberdayaan idle cash merupakan salah satu bagian penting yang menjadi perhatian

utama Dit PKN. Untuk itu, dibutuhkan pemahaman yang komprehensif mengenai government fund management, yang meliputi business process, perbankan, manajemen kas, pengelolaan investasi dan pengelolaan pasar modal dan uang.

I

Memenuhi kebutuhan pegawai yang memiliki kompetensi dan memenuhi standar kinerjadalampengelolaankasnegara,TLC menyelenggarakan program bimbingan teknis (bimtek) yang difokuskan pada spesialisasi cash management dan cash forecasting. Selain itu, juga disertakan berbagai program pelatihan pendukung seperti legal drafting, pengembangan kepribadian, dan kemampuan berbahasa asing.

!

: 5.

-

Program Pelatihan lnformasl Teknologi (Sistem lnformasi Perbendaharaan)

Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat telah memudahkan proses kerja dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi besar seperti pada Ditjen Perbendaharaan. Teknologi internet yang telah dikenal dan digunakan sejak lebih dari dasawarsa lalu, kini telah mengalami keI majuan yang sangat pesat di dalam penggunaannya. Kecepatan transfer data melalui metode dial-up, kini telah digantikan dengan teknologi broadband yang memiliki kecepatan lebih dari 10 ! kali lipat dial-up, sehingga memeringkas proses pengiriman dan integrasi dadta dari daerah ke pusat. Selain itu, dengan teknologi berbasis internet ini, proses penyampaian informasi men-

t

-

I-E .-

jadi lebih cepat dan instant yang dapat diperoleh pada alamat web Ditjen Perbendaharaan. Program pelatihan lnformasi Teknologi (SIP) memokuskan perhatiannya pada pengembangan kemampuan para pegawai terhadap perkembangan teknologi informasi berbasis internet. Pengembangan jaringan (network), webdeveloper, berbagai aplikasi terkait sesuai dengan Tupoksi dan mendukung program e-learning yang sedang disosialisasikan di lingkup Ditjen Perbendaharaan.

J

-

anggaran, serta evaluasi dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran.

J

7. Program Bimbingan Teknis Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan Program yang ditawarkan dalam pelatihan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan ini diarahkan untuk pengembangan sistem akuntansi dan penyelenggaraan akuntansi pemerintah pusat. Dalam rangka menyusun laporan keuangan pemerintah pusat yang memenuhi standar sistem akuntansi, diperlukan pelatihan bagi para pegawai yang meliputi penyusunan statistik keuangan pemerintah, analisa laporan keuangan dan teknik penyajian infor6. Program Bimbingan Teknis Pelaksa- masi perkembangan realisasi anggaran, naan Anggaran posisi aset dan kewajiban pemerintah. Direktorat Pelaksanaan ~ n g g z a n mempunyai tugas menyiapkan perumusan 8. Workshop Leadership, Entrepreneurkebijakan, standarisasi, bimbingan tekship, Legal Drafting dan Negotiation nis, dan evaluasi di bidang pelaksanaan Skills anggaran, penelaahan dan pengesahan Meliputi program pelatihan pengemdokumen pelaksanaan anggaran, serta bangan individu untuk menampilkan monitoring, evaluasi dan koordinasi dan memaksimalkan potensi kepedi bidang penyerapan pagu anggaran mimpinan (leadership), termasuk peberdasarkan kebijakan teknis yang ngembangan kecerdasan emosi dan ditetapkan Direktur Jenderal. spiritual. Selain itu, pelatihan dan bimtek dalam workshop ini diarahkan Dalam melaksanakan dan mengemban untuk menumbuhkembangkan jiwa misi tersebut, pelatihan pada Direktorat kewirausahaan (entrepreneurship) dan Pelaksanaan Anggaran difokuskan unkemampuan negosiasi (negotiation tuk meningkatkan kemampuan para skills), terutama menyangkut pengepegawai untuk lebih menajamkan funglolaan dan pemberdayaan investasi si penyiapan perumusan kebijakan, pemerintah. Bimtek legal drafting distandardisasi dan bimbingan teknis fokuskan untuk meningkatkan kepelaksanaan anggaran, penyiapan mampuan bagi para pegawai Ditjen pedoman dan petunjuk teknis pelakPerbendaharaan-dalam membuat persanaan anggaran, penelaahan dan aturan perundang-undangan. penyelesaian dokumen pelaksanaan

--

-

9. Program Training of Trainer (TOT) Salah satu upaya untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas adalah dengan mempersiapkan program 7 pelatihan bagi para instruktur/trainer yang memiliki kompetensi berkualitas pula. Aspek yang difokuskan dalam I' pelatihan ini adalah pengembangan 5 ' kemampuan teknis (hardskills) dan nonteknis (softskills). Program pelatihan instruktur ini (TOT)disusun berdasarkan kebutuhan terhadap tuntutan dan perubahan organisasi, peningkatan

-

-

-a -

C

w

pengajar yang profesional yang pakar di bidangnya. Namun, program pelatihan/pelajaran yang diselenggarakan oleh TLC tidak hanya memokuskan pada kemampuan operational (operational skills) para pegawai, namun juga pada aspek non teknis lainnya, seperti kemampuan manajerial (managerial skills), baik yang bersifat hardskills maupun soft-skills dan entrepreneur skills. Jangka waktu pelaksanaan akan ditentukan sesuai dengan materi yang akan dibawakan dalam setiap program. Narasumber dari provider/pakar yang - ahli di bidangnya. ~

kinerja, serta pemenuhan kompetensi pegawai.

Setiap program akan dilaksanakan dengan metode tutorial di dalam kelas dan praktik (simulasi) yang dibimbing oleh para

-

FASlLlTAS

modern dengan dilengkapi dengan pendingin ruangan (AC),infocus projector, hispeed internet connection, program aplikasi mutakhiryangdigunakanpadalingkup Ditjen Perbendaharaan, dan didukung dengan sarana lainnya sesuai dengan kebutuhan program yang diselenggarakan oleh TLC. Di samping itu, TLC dilengkapi pula dengan laboratorium KPPN berupa model KPPN yang digunakan untuk melakukan uji coba berbagai aplikasi terkait Tupoksi KPPN, sekaligus dimanfaatkan sebagai tempat simulasi pembelaiaran dan pelaksanaan tugas di KPPN (Percontohan). *

- -4

-

Untuk mendukung terciptanya proses belajar dan praktik yang kondusif, ruang kelas dan komputer laboratorium ditata

--

-

d

--

I

1

BNI - MPN PrimA On Line

-

BAlYGSA YAlYG SEMAKIN MANDIRI

Ternyata,dalam beberapatahun belakangan ini, kondisi ekonomi makro lndonesia dapat dikatakan semakin membaik. Setidaknya, ha1 itu dapat dilihat dari pergerakan angkaangka proporsi hutang negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Bahkan, apabila dikalkulasi mundur lima tahun ke belakang, maka semenjak tahun 2004 angka itu beranjak melorot hingga lebih dari separuhnya. PDB sendiri adalah suatu besaran yang mengindikasikan tingkat produktivitas yang dihasilkan oleh sumbersumber daya yang dimiliki suatu negara. Pada tahun 2004 besarnya mencapai 56%, yang kemudian berangsur-angsur turun menjadi 47%, 39%, 26%, dan 23% berturut-turut pada tahun 2005, 2006, 2007, serta 2008. Angka-angka rasio tersebut mencerminkan, di satu sisi, meningkatnya kapasitas produksi segenap input perekonomian domestik, serta, di sisi lain, berarti semakin berkurangnya ketergantungan kita pada sumber-sum ber daya ekonomi dari luar negeri.

I

2004

2005

2006

2007

I

IRasio Hutang Negara terhadap PDB

2008

I

Dengan demikian, ada alasan yang kuat bagi kita bangsa lndonesia untuk mengamini himbauan Kepala Negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang sering beliau lontarkan di dalam banyak kesempatan, bahwa kita harus bersama-sama bekerja keras dalam melewati krisis, serta selalu optimis menatap ke depan karena, tegas beliau, kita memang berada di jalur yang benar untuk menjadi bangsa yang maju dan sejahtera..

I .

Oleh: Hendy S. Yudhiyanto [email protected]

.

Nlede Kidman, dalam Cold Mountain)

fAde MU?&, w k a n

-q-.-

-.-% , . .. - . -

L r u t saya, tak semestlnya klta sepaham dengan ~ d eMao m n k Sevolus~rakyat C~na,yang menegaskan bahwa ncun dalarn h~dupberneqara. Saya sendlrl leb~h

K lIlf2lldld I l l d b d

depannya.

,

-

-

berkata, "Kalau saja sampai saat ini indonesia tidak merdeka, dan rnasih berada di bawah pernerintah Belanda, niscaya saat

j

L e l K U d l U I U U l l l d b a a 1 1'111,

!rti sekarang ketika Dollar I _-__,:,,

,-,,a_-

a l,;,

IIIOIILIDIIIC

p a l ljal

ly

I ICYGII

-dalah penguasa IOI 1101 IY ~ a r seantero i Asia gan bagian timur Afrika. skuatan bala tentara yang yang pada akhir a l c l I u a l I ~nfanteriMongol - . ,

menjadi sosok penjajah yang bengis. Bahwa dalam fase berikutnya kedaulatan bernegara berhasil teraih setelah timbulnya kesadaran untuk berjuang dalam visi persatuan dan kesatuan berbangsa. Bahwa selanjutnya kita , yally

PIGIIIUUI~I

SF* A

Indonesia mempunyal reputasi sebagai sebuah bangsa yang besar, berdaulat sebagai negeri merdeka, dan tak pernah tunduk

kata Cak Nun, hanyalah sekedar sekelokan kecil dari jalan panjang sejarah negeri besar ini.

lampau. Dan, sudah menjadi sunatullah bahwa apa yang kita tanarn sekarang akan kita tuai hasilnya di hari-hari mendatang.

kita akan peroleh api. Jika kita tebar benih kebajikan kita akan rnemanen bulir-bulir keseiahteraan ~ a d waktunya a nant~.

DOla terDalK aunla.

U~YOIIY

0

satu dar~ "the seven tlgers In Asra" karetTayl& perturnbuhan ekonom~yang rnenjanjlkan, rnenjelang t bada~ k r ~ s ~f~nans~al s yang tak kenal ampun mknerjang' dsn

darl mengantarkan jasad beliau ke peristirahatan terakhirnya. Banyak yang mengungkapkan kebaikan-kebaikan beliau sernasa hidup, yang tergambar betapa beliau adalah sesosok orang yang penyayang, welas-asih, kepada siapa saja. Padahal, kalau dihitunghitung secara 'nalar', seberapa sih kernarnpuan seorang pensiunan guru SD untuk berbagi terhadap sesama(?) Tapi ternyata, buat banyak orang, terutama oleh masyarakat di kampung saya, sifat

memang beliau suka menyambangi dan disambangi siapa saja.

LIVVIPII~III~"

Maka, apa yang dilakukan di hari ini, termasukapa saja capaiancapaian sementara yang telah teraih, akan dicatat oleh sejarah sebagai prasasti yang bakal dikenang sepanjang masa. Prasasti-

-

langkah maksimaldalam menggapaicita-citanya. Agenda penataan birokrasi yang dilakukan oleh Departemen Keuangan adalah salah satu contoh prasasti yang akan dipelajari serta dijadikan sebagai acuan oleh generasi masa kini dan masa depan.

sebelumnya para pemain ekonomi memanfaatkan madzab pasar liberalyang diyakini oleh pemerintah, sehingga mereka aman-aman saja, jauh dari intervensi pemerintah yang berpotensi mengekang mengguritanya pergerakan finansial mereka.

Terkadang, k i i juga mesti mereviu pwjaianan diri kita dafam menyusuri anak-anak tangga sejarah, umpamanya dengan menampilkan perjalanan pelaku sejarah lain yang dimaksudkan menjadi semacam pelecut, penggugah spirit untuk lebih memacu diri.

lngat frase tentang "Efek Kupu-kupu" (Butte~flyEffect) yang dibayangkan oleh Edward Lorenz dalam Chaos Theory-nya? Betapa satu kepakan sayap kupu-kupu di suatu tempat dan waktu bisa jadi akan menjadikan badai yang dahsyat di tempat dan waktu lain yang jauh.

Sekedar sebagai catatan: rangkaian kereta api pertama di lndonesia dioperasikan oleh Nederlandsch-lndische SpoorwegMaatschappij pada tanggal 10 Agustus 1867, berangkat dari Stasiun Kemijen Semarang menuju Stasiun Tanggung sejauh 25 km. Lima tahun kemudian, pada bulan Oktober 1872, barulah kereta api pertama beroperasi di Jepang, berangkat dari Tokyo ke Yokohama. Jadi, pemerintah kolonial Hindia Belanda di Indonesia, menurut catatan sejarah, telah mengungguli Kekaisaran Jepang dalam pembangunan kereta api.

Saya cuma (sekali lagi) membayangkan, jikalau hipotesis itu benar adanya, betapa dasyatnya pengaruh yang ditimbulkan oleh sikap, perilaku, dan kultur yang ditanamkan sepanjang sejarah terhadap kondisi yang berlaku sekarang juga di masa depan.

Dari "buku harian sejarah" pula diketahui bahwa Pemerintah Hindia Belanda juga lebih cepat membangun trem listrik. Tahun 1899 Batavia ElectrischeTram Maatschappijmulai mengoperasikan trem listrik di Batavia (sekarang bernama Jakarta), sedangkan di Tokyo trem baru ada pada tahun 1903. Dan yang menggugah hati, pada Oktober 1964 Jepang "meninggalkan" lndonesia yang ditandai dengan pengoperasian kereta peluru Tokaido Shinkansen. Kereta api itu melaju dari Tokyo ke Shin Osaka pulang-pergi sejauh 515 km dengan kecepatan 270 km per jam. Bila pada saat itu hanya 60 kereta yang beroperasi per hari, kini jumlahnya mencapai 301. Saat ini tiap hari Shinkansen mampu mengangkut 375.000 penumpang, lebih banyak 100.000 daripada jumlah penumpang KA Jabotabek! Di kota-kota besar Jepang trem listrik pun telah menjelma menjadi salah satu alat transportasi utama, sedangkan di lndonesia sejumlah kota besarnya masih berkutat dengan berbagai persoalan klasik, dan mengedepankan trem listrik sebagai wacana solusi tanpa kejelasan kapan dan bagaimana merealisasikannya. Di dalam konteks itu akhirnya muncul sebuah pertanyaan,"Jadi, setelah negeri ini sempat menjadi pionir, kapan atau, yang lebih tendensius, mampukah lndonesia menyusuldan gantian memimpin kemajuan transportasi atas "saudara tua" Jepang?" Akan tetapi, saya dan Anda sekalian dijamin akan kecewa ketika pertanyaan itu dijawab oleh Pierre-DamienJourdain, seorangahli transportasiasal Perancis. Dalam sebuah wawancara dengan Kompas, bule yang concern dengan persoalan transportasi lndonesia itu mengatakan bahwa lndonesia tak bakalan mampu menyusul, apalagi menyalip, Jepang kalau persoalan mendasar dalam kehidupan berbangsa belum terselesaikan. Dia menyebutkan adanya dua masalah pokok: ketidakjelasan visi dan seringnya tejadi mismanajemen dana publik! Siapa sangka pula, Amerika Serikat yang selama ini adalah pengagung paling getol kapitalisme, dan sekaligus musuh sosialismel komunisme di garis paling depan, kini berubah 180 derajat menjadi negara sosialis terbesar di dunia. Beberapa waktu lalu, salah satu misal saja, AS memberikan dana bail-out kepada salah satu lembaga investasi terbesar di negara itu, yaitu Citigroup, sebesar US$ 20 miliar, ditambah lagi dengan fasilitas penjaminan aset-aset bermasalahsebesar US$306 miliar. Padahal

Setelah beberapa waktu terpuruk, kini kita dianggap sebagai salah satu bangsa yang akan turut menyokong pertumbuhan ekonomi dunia ke arah yang positif. Kita kembali dipandang sebagai sebuah kekuatan ekonomi besar yang diperhitungkan. Kalau ha1 itu benar, berarti kita lambat-laun telah membuktikan diri berhasil melewati apa yang oleh Cak Nun disebut sebagai "tikungan sejarah", dan kembali berjalan melalui "jalan sejarah" yang lebar dan lurus. Suatu penanda bahwa bangsa ini akan kemballi menjalani 'pakern'-nya sebagai sebuah bangsa yang besar. Semua yang saya ungkapkan di atas hanyalah analogi tentang betapa banyak ha1 yang sedang kita alami sekarang, katakanlah global warming yang laten, bencana alam dahsyat yang terus mengancam, ataupun krisis ekonomi dunia yang paling mengkhawatirkan sepanjang hayat manusia, adalah efek yang bisa dihindari bila sejak dulu yang kita kembangkan adalah sikap, perilaku, dan kultur yang santun terhadap alam dan nilai-nilai dasar kemanusiaan. Untuk menjadikan sebuah dunia yang jauh lebih sejahtera di masa yang akan datang, mau tak mau, pilihan itulah yang harus kita ambil. Memang, banyak pihak yang merasakan efek-efek yang "kurang menyenangkan" semenjak digulirkannya program Reformasi Birokrasi di Departemen Keuangan. Tapi apabila upaya itu harus ditempuh demi mengoptimalkan pemberian layanan kepada masyarakat, yang muaranya adalah tercapainya kesejahteraan bangsa, maka itulah pilihan yang niscaya. Ada sebuah kredo yang bersumber dari kearifan budaya suku bangsa Bugis yang mengatakan, "Bila layar sudah berkembang, lebih baik mati tenggelam daripada balik haluan." Artinya, kita tak boleh dikalahkan oleh alasan apa pun ketika kita sudah bertekad untuk beranjak maju menyongsong cita-cita mulia. Pengalaman suram tak boleh dijadikan cermin sehingga kita pesimis menatap masa depan. Justru, laiknya cerita tentang periode-periode keemasan, kisah masa lalu yang bagaimana pun dapat kita fungsikan untuk merefleksikan langka yang bisa kita jalankan.

-

Toh, seperti dikatakan oleh Prie GS dalam "RefleksiU-nyayang saya dengarkan di radio tadi malam, kita hanya memiliki satu cerita sejarah yang tak akan pernah bisa lagi diubah. Sementara, ada beratus, beribu, bahkan berjuta kesempatan emas menanti kita di depan sana. Teramat disayangkan apabila kesempatan emas itu hilang percuma gara-gara kita gagal dan kembali lagi gagal dalam mengelola sikap dan perilaku ketika merekontruksi sejarah untuk mengarungi masa depar

r

71;

..- : 1 Sudahkah Anda tahu ? Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada bulan Oktober 2008 telah me-launching portal E-learning Ditjen Perbendaharaan. Portal lni bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas pegawai Ditjen Perbendaharaan melalui medial sarana berbasis internet, serta mengurangi gab yang timbul sebagai akibat terbatasnya kesempatan untuk dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam kelas tatap muka.

7 E#

k

LI

I

Selaniutnya kunjungi website, dengan alamat http://t

ha

m