Laporan Tahunan Mahhkamah Syariyah Lhoksukon Tahun 2007

48

2. Rekomendasi

a. Percepat pemisahan antara panitera dan sekretaris, karena Pengadilan Agama (Mahkamah Syar’iyah) telah ada Undang-Undang yang mengatur hal tersebut. b. Eselon antara wakil sekretaris dan para kaur pada kelas II setingkat (eselon V/a), dimana wakil sekretaris adalah atasan langsung para kaur, mohon dibedakan eselonnya c. Peningkatan eselonisasi pada pengadilan untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai agar pangkatnya tidak tertunda d. Mutasi semua pegawai agar tidak dibedakan dengan hakim, dimana semuanya mendapatkan uang pindah e. Kantor Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon sering terendam banjir, dan letaknya dilingkungan pemukiman penduduk seingga menggangu konsentrasi kerja pegawai serta areal parkir yang tidak memadai, mohon pengadaan kantor baru untuk mengantisipasi hal tersebut. f. Penetapan wilayah hukum Mahkamah Syar'iah Lhoksukon disesuaikan dengan penetapan wilayah hukum administrasi Kabupaten Aceh Utara dan hal ini telah diusulkan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia namun tetap belum ada realisasinya, sehingga nanti sagat berpotensi dalam kewenangan mengadili terhadap perkara yang diajukan, lebihlebih terhadap perkara jinayah dalam proses penuntutan oleh kejaksaan negeri.

47

BAB VI

1. Kesimpulan

a. Mahkamah Syar’iyah merupakan salah satu badan peradilan di Indonesia yang mempunyai tugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan, dan pemeriksaan dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, hal ini telah sesuai dengan perturan perundang undangan yang berlaku dan telah sesuai pula sebagaimana yang diharapkan b. Pengawasan tertinggi terhadap pegadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Syar'iah Propinsi, ketua Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon dibantu oleh pengawas bidang baik dari tingkat panitera, banding

dan

kasasi

berdasarkan

surat

keputusan

Nomor

005/KMA/SK/III/1994 Jo Surat Keputusan Mahkamah Syar'iah Propinsi NAD No. MSy/P/PS/00/729/2005 Jo Surat Keputusan ketua Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Nomor : WI-A11/42/PS.00/1/2007. c. Pegawai Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon rat-rata berpendidikan Strata 1 dan hanya beberapa pegawai saja yang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, namun sebagaian lagi ada yang sedang melaksanakan pendidikan kejenjang Strata 2 dan pendidikan dilakukan melalui pelatihan yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Mahkamah Agung. d. Struktur organisasi Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon sesuai dengan SEMA RI Nomor 5 Tahun 1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan, yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua, Panitera yang merupakan manajerial pada Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon yang dibawahnya terdiri dari wakil panitera serta para panitera muda yang melaksanakan tugas

dibidang

kepaniteraan,

dan

dibidang

sekretariatan

panitera/sekretaris dibantu wakil sekretaris dan para kaur sesuai dengan bidang tugas.

46

Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan

dan

Keamanan,

Administrasi

Perbendaharaan,

Pedoman Bagunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan Dibawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI e. Perpustakaan Perpustakaan tidak ada ruang khusus, dan ruang sekarang digunakan bersama dengan ruang arsip perkara. Buku-buku yang ada dalam perpustakaan berjumlah 2.228 buah, yang telah diberi nomor dan disusun menurut nomor urutnya. f. Arsip Arsip surat sudah diatur menurut kode surat, baik itu surat masuk dan keluar. –

Surat masuk tahun 2007, berjumlah 411 buah

–

Surat masuk tahun 2007, berjumlah 510 buah

45

a. Kepegawaian Tata usaha kepegawaian adalah suatu rangkaian kegiatan yang berhubungan

dengan

penerimaan,

pengumpulan,

pencatatan,

pengolahan, penyusunan, penyimpanan, dan pemeliharaan, serta penyajianya data kepegawaian dari masing-masing pegawai secara tertib dan teratur, sehingga mudah diketemukan dan dipergunakan bila diperlukan. Dengan demikian kepegawaian akan akan berfungsi sebagai bank data pegawai untuk keperluan yang dibutuhkan pegawai. Pada dasar administrasi kepegawaian meliputi kegiatan penganan pegawai sejak seorang diangkat menjadi calon pegawai negeri, pegawai negeri sipil, sampai saat ia diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun atau sebab-sebab lainnya. Dengan adanya administrasi yang tertib dan teratur dimungkinkan pembinaan pegawai negeri sipil yang berhasil guna dan berdaya guna. b. Perencanaan Melakukan perencanaan kegiatan dengan menjadwalkannya serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan yang dilakukan c. Keuangan Keuangan pada suatu kantor merupakan penggerak kegiatan, dimana keuagan tersebut diajukan dengan mengacu pada surat permintaan pembayaran yang selanjutnya dikeluarkan surat perintah membayar yang diajukan kepada Kantor Perbendaharaan Negara untuk dikeluarkan SP2D. selanjutnya dana yang dicairkan tersebut dipertanggungjawabkan menurut mata anggarannya. d. Tata persuratan Tata persuratan telah dilakukan dengan Surat Ketua Mahkamah Syar’iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor W1A/134/KP.01.3/I/2007 tanggal 25 Januari 2007 perihal petunjuk administrasi tata persuratan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VII/2007 tentang Memberlakukan

44

c. Menetapkan urutan dan giliran jurusita atau para jurusita Pengganti yang melaksanakan pekerjaan kejurusitaan d. Pelaksanaan tugas-tugas pada Meja Pertama, Meja kedua

dan

Meja

ketiga

dilakukan

olehSub

Kepaniteraan perkara dan berada langsung dibawah pengamatan wakil Panitera Kegiatan administrasi peradilan telah sesuai sebagaimana yang diharapkan dengan berjalan lancar, tertip sederhana cepat serta tepat waktu pelaporan administrasi perkara pada Mahkamah Syar`iyah Lhoksukon dilaksanakan secara manual namun, pada awal bulan Desember 2006 administrasi pelaporan perkara menggunakan peralatan teknologi yang meliputi kegiatan : a. Penerimaan perkara masih menggunakan sistem meja ke meja dari meja pertama, kedua dan ketiga dilakukan secara manual b. Proses pelaporan perkara dilakukan dengan system aplikasi administrasi perkara peradilan (SIADPA) pada Mahkamah Syar`iyah Lhoksukon mengacu pada KMA/001/SK/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang pola-pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara tersebut. 2. Administrasi Umum Pelaksanaan administrasi umum dalam suatu pengadilan dipimpin oleh seorang sekretaris yang membantu Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon dalam menyelenggarakan koordinasi teknis, administrasi, organisasi, dan financial kepada seluruh unsur. Dimana sekretaris dibantu oleh wakil sekretaris serta kaur-kaur Sesuai dengan batasan dalam melaksanakan tugas, maka dapat dibedakan sebagai berikut :

43

c. Pengisian

nomor

perkara,

harus

sama

dengan

penyebutan nomor perkara dalam buku jurnal d. Pengisian

kolom-kolom

buku

register,

harus

dilaksanakan dengan tertip, cermat dan lengkap, serta tepat waktu, berdasarkan jalannya pesidangan perkara e. Berkas perkara yang diterima, hendaknya dilengkapi dengan

formulir

Penepatan

Majelis

Hakim,

disampaikan kepada wakil Panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Panitera f. Bagi

perkara

yang

sudah

ditetapkan

Majelis

Hakimnya, hendak diserahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk, setelah dilengkapi dengan formulir penetapan hari sidang, dan mencatat pembagian perkara tersebut dengan tertip g. Setiap penentuan tanggal sidang pertama, penundaan tanggal persidangan, harus dicatat dalam buku register secara tertip h. Pemegang buku register, harus mencatat dengan cermat dalam buku register yang terkait, semua kegiatan perkara, yang berkenaan dengan perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali III. Meja Ketiga : Bukhari Syahabuddin BA yang bertugas : a. Atas permintaan pihak-pihak berperkara menyiapkan dan menyerahkan salinan-salinan putusan Pengadilan b. Menerima : a) Memori banding b) Kontra memori banding c) Memori kasasi d) Kontra memori kasasi e) Jawaban/tanggapan atas alasan P.K

42

c. Pencatatan Panjar perkara dalam buku jurnal, dan khusus perkara-perkara tingkat pertama diikuti dengan pemberian nomor perkara tersebut d. Nomor perkara tersebut, oleh pemegang Kas diterakan dalam lembar pertama surat gugat e. Pengeluaran biaya materai dikeluarkan dari panjar perkara setelah perkara diputus, untuk Materai : Rp. 6.000,f. Pengeluaran uang dari panjar biaya perkara yang diperlukanbagi penyelenggara peradilan untuk ongkos pemanggilan,

pemberitahuan,

pelaksanaan

sita,

pemeriksaan setempat, sumpah penterjemah dan eksekusi harus dicatat dengan tertip dalam masingmasing buku jurnal g. Ongkos-ongkos tersebut hanya dapat dikeluarkan atas keperluan yang nyata, sesuai dengan jenis kegiatan tersebut h. Pemasukan dan pengeluaran uang untuk setiap harinya, harus dilaporkan kepada Panitera, untuk dicatat

dalam

buku

induk

keuangan

yang

bersangkutan, yaitu : a) KI-PA6 : Buku Induk Keuangan Perkara b) KI-PA7 : Buku Induk Keuangan Biaya Eksekusi II. Petugas Meja kedua : M. Sayuti, Sag yang bertugas : a. Mendaftar perkara yang masuk dalam buku register induk perkara sesuai dengan urutan penerimaan dari pemegang Kas, dan membubuhi nomor perkara sesuai dengan urutan dalam buku register tersebut b. Pendaftaran perkara baru dapat dilaksanakan, setelah panjar biaya perkara dibayar pada Kas

41

d. Menetapkan rencana biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM. e. Hendaknya pemungutan biaya perkara, ditaksir dengan mempertimbangkan jarak dan kondisi para pihak, dengan

memperhatikan

terselenggaranya

proses

persidangan perkara dengan lancar, yang berkaitan dengan

keperluan

para

pemberitahuan-pemberitahuan

pihak,

saksi

dan

serta

materai

dan

redaksi putusan. f. Dalam

perkara

cerai

talak,

biaya

perkara

diperhitungkan juga untuk keperluan pemanggilan sidang ikrar talak. g. Menyerahkan surat gugat, permohonan, permohonan banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali dan permohonan eksekusi, yang dilengkapi dengan SKUM kepada yang bersangkutan, agar membayar uang panjar perkara yang tercantum dalam SKUM, kepada KAS Pengadilan Agama. 1.2. Petugas Kas : Hj. Fauziah yang bertugas : a. Kas adalah merupakan bagian dari meja pertama b. Pemegang kas menerima dan membukukan uang panjar perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM, pada buku jurnal keuangan perkara menurut jenisnya a) KI-PA1/G

: perkara gugatan

b) KI-PA1/P

: perkara permohonan

c) KI-PA2

: permohonan banding

d) KI-PA3

: permohonan kasasi

e) KI-PA4

: permohonan peninjauan kembali

f) KI-PA5

: permohonan eksekusi

40

– Baju batik motif aceh, 27 stel ..............................

4.725.000

– Bantuan peg. Idul adha 1428 H, 27 peg ...............

6.750.000

– Pengadaan ATK .................................................

505.000

H. Pengelolaan Administrasi 1. Administrasi Peradilan Pengelolaan adminitrasi Peradilan terhadap pencari keadilan dilakukan dari meja ke meja terdiri dari meja I, II dan III terjabar dalam Buku Pola Bindalmin sesuai dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang pola-pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara pada Mahkamah Syar`iyah Lhoksukon Syar`iyah

berdasarkan Lhoksukon

Keputusan Nomor

Ketua

Mahkamah

W1-A11/80/KP.00/I/2007

tanggal 18 Januari 2007 tentang penunjukan petugas mejameja tersebut, sedangkan pemegang kas serta buku jurnal perkara dengan Keputusan Ketua Mahkamah Syar`iyah Lhoksukon W1-A11/80/KP.00/I/2007 tanggal 18 Januari 2007 tentang Penunjukan Pemegang dan Pengisian Buku Induk Keuangan Perkara, Buku Induk Keuangan Eksekusi, yang terdiri dari 1.1. Petugas Meja pertama : Asnawi M. Amin yang bertugas : a. Menerima

gugatan,

Permohonan,

permohonan

banding, permohonan kasasi, peninjauan kembali dan permohonan eksekusi. b. Permohonan perlawanan yang merupakan verstek terhadap putusan verstek, tidak didaftar sebagai perkara baru c. Permohonan perlawanan pihak ke III (darden verzet) didaftarkan sebagai perkara baru dalam gugatan.

39

521211 Belanja penyusunan data statistik .........

0

524111 Belanja perjalanan ...............................

0

521114 Belanja barang untuk pelaks. TUPOKSI .

0

521114 Belanja barang untuk pelaks. TUPOKSI .

0

521114 Belanja barang untuk pelaks. TUPOKSI .

0

521119 Belanja barang operasional lainnya ........

0

521114 Belanja barang untuk pelaks. TUPOKSI .

0

521111 Belanja keperluan sehari-hari perkantoran

390.100

521112 Belanja inventaris kantor .....................

50.000

524111 Belanja perjalanan biasa .......................

0

522111 Belanja langanan daya dan jasa .............

5.671.937

523111 Belanja pemeliharaan ..........................

0

523121 Belanja pemeliharaan peralatan&mesin ..

0

3. Belanja Modal -

RKA-KL 535111 Belanja Modal Fisik Lainnya..................

-

Pelaksanaan 535111 Belanja Modal Fisik Lainnya..................

-

40.000.000

40.000.000

Sisa Anggaran Pelaksanaan 535111 Belanja Modal Fisik Lainnya..................

0

Mahkamah Syar’iyah selain mengelola yang bersmber dari APBN juga menerima bantuan pemerintah kabupaten aceh utara yang disalurkan melalui Bagian Sosial Sekretariat Kabupaten Aceh Utara berjumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rinciannnya sebagai berikut : – Laptop/note book merk Toshiba, 3 unit ............... 40.175.000 – AC Panasonic 1 pk, 3 unit ................................... 10.950.000 – Printer canon ip 1880, 3 unit ...............................

2.295.000

– Minyak mobil BL 155 KJ ....................................

3.600.000

– Kontrak rumah untuk kantor ...............................

6.500.000

38

524111 Belanja perjalanan ...............................

6.300.000

521114 Belanja barang untuk pelaks. TUPOKSI .

1.200.000

521114 Belanja barang untuk pelaks. TUPOKSI .

2.000.000

521114 Belanja barang untuk pelaks. TUPOKSI .

42.000.000

521119 Belanja barang operasional lainnya ........

10.000.000

521114 Belanja barang untuk pelaks. TUPOKSI .

22.400.000

521111 Belanja keperluan sehari-hari perkantoran 22.450.000

-

521112 Belanja inventaris kantor .....................

40.000.000

524111 Belanja perjalanan biasa .......................

8.720.000

522111 Belanja langanan daya dan jasa .............

15.024.000

523111 Belanja pemeliharaan ..........................

25.650.000

523121 Belanja pemeliharaan peralatan&mesin ..

23.805.000

Pelaksanaan 521219 Belanja pakaian dinas pegawai ............

6.125.000

521119 Belanja pakaian SATPAM/Tenaga teknis

3.200.000

521211 Belanja penyusunan data statistik .........

4.000.000

524111 Belanja perjalanan ...............................

6.300.000

521114 Belanja barang untuk pelaks. TUPOKSI .

1.200.000

521114 Belanja barang untuk pelaks. TUPOKSI .

2.000.000

521114 Belanja barang untuk pelaks. TUPOKSI .

42.000.000

521119 Belanja barang operasional lainnya ........

10.000.000

521114 Belanja barang untuk pelaks. TUPOKSI .

22.400.000

521111 Belanja keperluan sehari-hari perkantoran 22.059.100

-

521112 Belanja inventaris kantor .....................

40.000.000

524111 Belanja perjalanan biasa .......................

8.720.000

522111 Belanja langanan daya dan jasa .............

9.352.063

523111 Belanja pemeliharaan ..........................

25.650.000

523121 Belanja pemeliharaan peralatan&mesin ..

23.805.000

Sisa Anggaran Pelaksanaan 521219 Belanja pakaian dinas pegawai ............

0

521119 Belanja pakaian SATPAM/Tenaga teknis

0

37

-

512411 Belanja Tunj. Khusus/Transito ..............

12.260.000

511119 Belanja Uang Makan PNS ...................

48.200.000

512112 Belanja Uang Honor Tidak Tetap ........

6.600.000

512112 Belanja Uang Honor Tidak Tetap ........

1.500.000

512112 Belanja Uang Honor Tidak Tetap ........

2.475.000

512112 Belanja Uang Honor Tidak Tetap .........

1.000.000

Sisa Anggaran Pelaksanaan 511111 Belanja Gaji Pokok PNS ...................... 315.248.900 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS .............

-12.674

511121 Belanja Tunj. Suami/Isteri ...................

19.771.134

511122 Belanja Tunj. Anak PNS ......................

2.324.210

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS ................

-9.509.000

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS ............. 124.227.000 511125 Belanja Tunj. PPh PNS ........................

41.192.685

511126 Belanja Tunj. Beras PNS ......................

13.660.840

511151 Belanja Tunj. Umum PNS ...................

0

512112 Belanja Uang Honor Tidak Tetap ........

1.133.600

512211 Belanja Uang Lembur ..........................

78.000

512311 Belanja Vakasi .....................................

1.500.000

512411 Belanja Tunj. Khusus/Transito ..............

0

511119 Belanja Uang Makan PNS ...................

44.200.000

512112 Belanja Uang Honor Tidak Tetap ........

0

512112 Belanja Uang Honor Tidak Tetap ........

0

512112 Belanja Uang Honor Tidak Tetap ........

0

512112 Belanja Uang Honor Tidak Tetap .........

0

2. Belanja Barang -

RKA-KL 521219 Belanja pakaian dinas pegawai ............

6.125.000

521119 Belanja pakaian SATPAM/Tenaga teknis

3.200.000

521211 Belanja penyusunan data statistik .........

4.000.000

36

511111 Belanja Gaji Pokok PNS ...................... 804.475.000 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS .............

0

511121 Belanja Tunj. Suami/Isteri ...................

62.886.000

511122 Belanja Tunj. Anak PNS ......................

22.037.000

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS ................

12.592.000

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS ............. 268.612.000

-

511125 Belanja Tunj. PPh PNS ........................

71.639.000

511126 Belanja Tunj. Beras PNS ......................

48.947.000

511151 Belanja Tunj. Umum PNS ...................

0

512112 Belanja Uang Honor Tidak Tetap ........

57.000.000

512211 Belanja Uang Lembur ..........................

9.264.000

512311 Belanja Vakasi .....................................

1.500.000

512411 Belanja Tunj. Khusus/Transito ..............

12.260.000

511119 Belanja Uang Makan PNS ...................

92.400.000

512112 Belanja Uang Honor Tidak Tetap ........

6.600.000

512112 Belanja Uang Honor Tidak Tetap ........

1.500.000

512112 Belanja Uang Honor Tidak Tetap ........

2.475.000

512112 Belanja Uang Honor Tidak Tetap ........

1.000.000

Pelaksanaan 511111 Belanja Gaji Pokok PNS ...................... 489.190.100 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS .............

12.674

511121 Belanja Tunj. Suami/Isteri ...................

43.114.866

511122 Belanja Tunj. Anak PNS ......................

19.712.790

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS ................

22.101.000

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS ............. 144.385.000 511125 Belanja Tunj. PPh PNS ........................

30.446.315

511126 Belanja Tunj. Beras PNS ......................

35.286.160

511151 Belanja Tunj. Umum PNS ...................

7.588.500

512112 Belanja Uang Honor Tidak Tetap ........

55.866.400

512211 Belanja Uang Lembur ..........................

9.886.400

512311 Belanja Vakasi .....................................

0

35

APBN, dan untuk melaksanakannya lalu dibentuk pengelola keuangan dengan

Keputusan

Ketua

Mahkamah

Agung

RI

Nomor

001/KMA/SEK/03/SK/2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Peunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Mahkamah Agung RI dilanjutkan dengan Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 01/S-Kep/BUA-A/I/2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Semua Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia Tahun 2007, kemudian Keputusan Ketua Mahkamah Syar’iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor W1-A/001/Kp.00/I/2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Syar’iyah

se-Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam Tahun 2007 dan terakhir Keputusan Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Nomor W1-A11/41/KP.00/I/2007 tanggal 18 Januari 2007 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Penanngung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji SPP/Penanda Tangan SPM, Bendahara, Serta Dua Orang Staf Pada Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Tahun 2007 Dalam melaksanakan tugas pengelola keuangan yang bersumber dari APBN tersebut mengacu pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002/Sek/SK/I/2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan pembayaran Anggaran dan Belanja Negara (APBN) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Semua Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2007, baik pejabat yang ditunjuk untuk pengelola keuangan, speciment bank, maupun batasan tugas masingmasing pengelola keuangan, serta untuk belanja modal juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta perubahan-perubahannya 1. Belanja Pegawai -

RKA-KL

34

Sarana dan prasana fasilitas gedung Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon adalah peninggalan Departemen Agama, dan pada akhir 2006 sebagian diantaranya telah rusak, karena musibah banjir yang melanda sebagain di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan ada juga diantaranya yang berusia tua Untuk tahun 2007 telah diadakan pengadaan dengan dana yang bersumber dari DIPA tahun anggaran 2007, Bantuan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, dan kiriman dari Mahkamah Agung RI yang terdiri dari : a. DIPA tahun anggaran 2007 –

Komputer, 1 unit

–

Laptop/note book merk toshiba, 1 unit

–

AC Panasonic 1 pk, 1 unit

–

Printer, 1 unit

–

Sofa, 2 unit

–

Tempat tidur, 1 unit

–

Meja computer, 8 unit

–

Kursi putar, 6 unit

–

Lemari arsip, 3 unit

–

Filling cabinet, 3 unit

b. Bantuan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara –

Laptop/note book merk Toshiba, 3 unit

–

AC Panasonic 1 pk, 3 unit

–

Printer canon, 3 unit

c. Kiriman dari Mahkamah Agung RI –

Toga hakim dan tanda jabatan hakim, 7 set

–

Jas panitera dan tanda jabatan panitera, 7 set

G. Pengelolaan Keuangan Dengan

diterbitkannya

DIPA

tahun

anggaran

2007

Nomor

0266.0/005-01.0/I/2007 tanggal 31 Desember 2006 yang bersumber dari

33

‫ـ‬

Ruang Ketua, 1 ruang

‫ـ‬

Ruang Wakil Ketua, 1 ruang

‫ـ‬

Ruang Panitera/Sekretaris, 1 ruang

‫ـ‬

Ruang Kepaniteraan, 1 ruang

‫ـ‬

Ruang Kesektariatan, 1 ruang

‫ـ‬

Ruang Hakim, 2 ruang

‫ـ‬

Ruang Mushalla, 1 ruang

‫ـ‬

Ruang Sidang, 1 ruang, dan

‫ـ‬

Ruang Arsip/Pustaka, 1 ruang

‫ـ‬

Ruang Tahanan Sementara, 1 ruang Gedung kantor Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon yang sekarang

telah direnovasi oleh Satker BRR NAD-Nias tahun anggaran 2007, dan telah digunakan sebagai tempat kerja, namun belum ada berita acara serah terimanya Tanah rumah Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon terletak di Gampong Alue Mudem, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, dengan luasnya 602 M2, batas dan ukurannya sebagai berikut : -

Utara dengan parit jalan Desa Keutapang

-

Timur dengan tanah kebun Syamsiah Ismail

-

Selatan dengan pinggir Alue Mudem

-

Barat dengan tanah kebun Yusnani Tanah tersebut diadakan tahun anggaran 2005 oleh Satker

BRR Mahkamah Syar’iyah Prov. NAD, namun sampai saat ini belum ada berita acara serah terima Rumah dinas didirikan ditas tanah tersebut ada 2 unit tipe C/70 M2 yang dibangun Satker BRR NAD-Nias tahun anggaran 2006, yang ditempati oleh Ketua dan Hakim Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon, dan bangunan tersebut juga belum ada berita acara serah terimanya.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

32

Sdr. Drs. Bakhtiar, SE., dari panitera/Sekretaris Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon, ke Mahkamah Syar’iyah Bireuen dengan Keputusan

Sekretaris

Mahkamah

Agung

RI

Nomor

UP.IV/450/SEK/SK/2007 tanggal 08 Mei 2007 Sdr. Drs. Alimuddin, dari Hakim Mahkamah Syar’iyah Takengon, ke Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon dengan Keputusan

Sekretaris

Mahkamah

Agung

RI

Nomor

03/SEK/SK/I/2007 tanggal 24 Januari 2007

4. Pengisian Jabatan Struktural Dalam tahun 2007 ini Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon terjadi penggantian panitera/sekretaris, sedangkan jabatan structural tidak ada penggantian serta tidak ada pengisian, karena tidak ada jabatan yang lowong, tetapi pada struktur kepaniteraan yaitu jabatan panitera muda gugatan masih lowong dan belum diisi oleh pejabat untuk jabatan tersebut

F. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 1. Sarana dan Prasarana Gedung Tanah kantor Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon terletak di kelurahan Kota Lhoksukon, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, dengan luasnya 1.178 M2, batas dan ukurannya sebagai berikut : -

Utara dengan komplek TNI

-

Timur dengan jalan Imam Bonjol

-

Selatan dengan tanah TNI

-

Barat dengan tanah TNI Tanah tersebut milik pemerintah kabupaten Aceh Utara, namun

sampai saat ini belum ada surat bukti serah terima dan juga belum ada surat bukti kepemilikan hak atas tanah. Luas bangunan Kantor Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon 486 M2, dengan tata ruang sebagai berikut :

31

-

Hakim Sdri. Sakwanah, S.Ag., SH., dari jurusita pengganti Mahkamah Syar’iyah Langsa, dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/UP.IV/051/SK.TAHUN 2007 tanggal 03 Agustus 2007

-

Panitera/Sekretaris Sdr. Irpanusir, SH., dari Wakil Sekretaris Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang, dengan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor UP.IV/452/SEK/SK/2007 tanggal 08 Mei 2007

b. Mutasi -

Pangkat Sdr. Idris, menjadi pangkat II/a, dengan Keputusan Ketua Mahkamah

Syar’iyah

Lhoksukon

Nomor

W1-

A11/383/KP.07.1/IX/2007 tanggal 07 Desember 2007 Sdr. Drs. Amrullah, menjadi III/d, dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor UP.IV/1196/SEK/SK/2007 tanggal 15 Juni 2007 Sdr. Irpanusir, SH., menjadi III/d, dengan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor UP.IV/2269/SEK/SK/2007 tanggal 23 Juli 2007 Sdr. Drs. Abu Bakar Ubit, menjadi pangkat IV/b, dengan Keputusan

Direktur

Jenderal

Mahkamah

Agung

RI Nomor

Badan

Peradilan

Agama

827/DJA/KP.07.1/XI/2007

tanggal 03 Oktober 2007 Sdr. Drs. Razali, menjadi pangkat III/d, dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 829/DJA/KP.07.1/XI/2007 tanggal 03 Oktober 2007 -

Tempat

30

–

Pendidikan dan pelatihan bidang sekretariatan, berlangsung tanggal 05 sampai dengan 08 April 2007 bertempat di aula Mahkamah Syar’iyah Prov. NAD, di Banda Aceh, diikuti 2 peserta

–

Pendidikan dan pelatihan bidang sekretariatan, berlangsung tanggal 17 sampai dengan 20 April 2007 bertempat di aula Mahkamah Syar’iyah Prov. NAD, di Banda Aceh, diikuti 2 peserta

–

Pendidikan dan pelatihan bidang sekretariatan, berlangsung tanggal 31 Maret sampai dengan 03 April 2007 bertempat di aula Mahkamah Syar’iyah Prov. NAD, di Banda Aceh, diikuti 2 peserta

–

Kegiatan pembinaan Teknis (Bin-Tek) sistem akuntansi instansi, berlangsung tanggal 07 sampai dengan 09 Mei 2007 bertempat di Hotel Rajawali, di Banda Aceh, diikuti 4 peserta

–

Pendidikan

dan

pelatihan

administrasi

pengelolaan

kepegawaian, berlangsung tanggal 26 sampai dengan 27 Juli 2007 bertempat di wisma Daka, di Banda Aceh, diikuti 1 peserta –

Konsultasi pelaksanaan anggaran 2007 dan rencana program angaran MA-RI, berlangsung tanggal 30 Mei sampai dengan 01 Juni 2007 bertempat di Hotel Pangeran Beach, di Padang, diikuti 1 peserta

3. Promosi dan Mutasi Dalam tahun 2007 ini Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon tidak ada mengusulkan ke tingkat atasan untuk usul promosi, namun mutasi pangkat ada diusulkan, yang terdiri dari : a. Promosi Promosi jabatan pada Mahkamah Syariyah Lhoksukon sebagai berikut :

29

–

Audiensi

Panitera/sekretaris dalam rangka

mempelajari

pendaftaran perkara melalui IT dan SIPDA, berlangsung tanggal 17 sampai dengan 21 September 2007 bertempat di PA Jakarta Pusat, PA Bandung, dan PTA Bandung, diikuti 2 peserta c. Kejurusitaan berjumlah 3 orang Jurusita dan jurusita pengganti berpendidikan SLTA, satu orang

jurusita

pengganti

diantaranya

sedang

melanjutkan

pendidikan strata 1 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Pendidikan dan pelatihan yang diikuti panitera/panitera pengganti selama tahun 2007, adalah sebagai berikut : –

Pendidikan

dan

pelatihan

fungsional

Jurusita/Jurusita

pengganti, berlangsung tanggal 30 April sampai dengan 03 Mei 2007 bertempat di aula Mahkamah Syar’iyah Prov. NAD, di Banda Aceh, diikuti 1 peserta

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudicial Terhadap pembinaan para pegawai Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon terjabar sebagai berikut : a. Sekretaris, berjumlah 1 orang b. Wakil Sektetaris, berjumlah 1 orang c. Kaur-kaur, berjumlah 3 orang d. Staf, berjumlah 1 orang Sebagaimana dijelaskan sebelumnya sekretaris berkedudukan sebagai panitera, wakil sekretaris berpendidikan strata 1, dan sedang melanjutkan pendidikan strata 2 pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, kaur-kaur berpendidikan SLTA dan satu diantaranya melanjutkan pendidikan strata 1 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, sedangkan staf berpendidikan SMP. Pendidikan dan pelatihan yang diikuti bidang kesekretariatan selama tahun 2007, adalah sebagai berikut :

28

–

Seminar workshop penyelesaian perkara jinayat, berlangsung tanggal 23 sampai dengan 25 November 2007 bertempat di Hotel Lading, Banda Aceh, diikuti 2 peserta

–

Sosialisasi IT, berlangsung tanggal 17 sampai dengan 18 Desember 2007 bertempat di Hotel Lading, Banda Aceh, diikuti 1 peserta

b. Kepaniteraan : -

Panitera, berjumlah 1 orang

-

Wakil Panitera, berjumlah 1 orang

-

Panitera Muda, berjumlah 2 orang

-

Panitera Pengganti berjumlah 3 orang (2 diantaranya Panitera Pengganti lokal)

-

Staf, berjumlah 2 orang Panitera, berpendidikan strata 1, wakil panitera berpendidikan

sarjana muda, panitera muda berpendidikan SLTA dan strata1, panitera pengganti berpendidikan strata 1, 3 diantara sedang melanjutkan pendidikan strata 2 pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, sedangkan staf berpendidikan strata 1 Pendidikan dan pelatihan yang diikuti panitera/panitera pengganti selama tahun 2007, adalah sebagai berikut : –

Pendidikan dan pelatihan fungsional panitera pengganti, berlangsung tanggal 23 sampai dengan 26 April 2007 bertempat di aula Mahkamah Syar’iyah Prov. NAD, di Banda Aceh, diikuti 1 peserta

–

Pendidikan dan pelatihan aplikasi SIADPA, berlangsung tanggal 29 Agustus 2007 bertempat di aula Mahkamah Syar’iyah Prov. NAD, di Banda Aceh, diikuti 1 peserta

–

Pendidikan dan pelatihan fungsional panitera pengganti, berlangsung tanggal 26 sampai dengan 29 April 2007 bertempat di aula Mahkamah Syar’iyah Prov. NAD, di Banda Aceh, diikuti 1 peserta

27

dan sekarang berada dalam satu atap dibawah naungan Mahkamah Agung, sehingga pembinaan dan pengelolaannya dapat dijabarkan sebagai berikut : E. Sumber Daya Manusia Teknis Yudicial 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudicial Terhadap pembinaan para pegawai Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon terjabar sebagai berikut : a. Hakim berjumlah 7 orang (termasuk Ketua dan Wakil Ketua) Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendidikan Strata 1, dan tiga diantaranya bergelar ganda, serta seorang hakim sedang melanjutkan pendidikan strata 2 pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Pendidikan dan pelatihan yang diikuti hakim selama tahun 2007, adalah sebagai berikut : –

Pendidikan

dan

pelatihan

teknis yutisial

angkatan

I,

berlangsung tanggal 6 sampai dengan 9 Mei 2007 bertempat di asrama embarkasi haji, di Banda Aceh, diikuti 2 peserta. –

Pendidikan dan pelatihan teknis yutisial angkatan II, berlangsung tanggal 9 sampai dengan 12 Mei 2007 bertempat di asrama embarkasi haji, di Banda Aceh, diikuti 3 peserta.

–

Seminar revisi qanun Nomor 10 Tahun 2002, berlangsung tanggal 28 sampai dengan 29 oktober 2007 bertempat di Hotel Lading, Banda Aceh, diikuti 2 peserta

–

Pendidikan dan pelatihan penanganan masalah ekonomi syariah bagi hakim Mahkamah Syar’iyah, berlangsung tanggal 20 sampai dengan 23 November 2007 bertempat di Hotel Sultan, di Banda Aceh, diikuti 2 peserta

–

Pendidikan dan pelatihan penanganan masalah ekonomi syariah bagi hakim Mahkamah Syar’iyah, berlangsung tanggal 27 sampai dengan 30 November 2007 bertempat di Hotel Sultan, di Banda Aceh, diikuti 2 peserta

26

BAB V Pembinaan dan Pengelolaan Penyatuan atap keempat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI melahirkan konsekwensi tersendiri bagi keempat lingkungan peradilan yang ada di Indonesia. Pada pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman disebutkan Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan agama selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004. Dalam pasal 44 Sejak dialihkannya organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) : (a)

semua pegawai Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama menjadi pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung, serta pegawai Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama menjadi pegawai Mahkamah Agung,

(b)

semua pegawai yang menduduki jabatan struktural pada Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama menduduki jabatan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan

(c)

semua aset milik/barang inventaris pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama beralih menjadi aset milik/barang inventaris Mahkamah Agung. Menindaklanjuti hal tersebut agar dapat dilaksanakan, diaturlah

aturan pelaksanannya dengan dikeluarkanya Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI. Dari ketentuan tersebut dapat dijelaskan dengan beralihnya kempat lingkungan peradilan yang sebelumnya berada di Departemen masing-masing,

25

Wilayah Hukum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan berdasarkan hal tersebut Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor W1-A11/42/PS.00/I/2007 tangal 18 Januari 2007 tentang Penunjukan

Tim

Hakim

Pengawas

Bidang

Kesekretariatan,

Bidang

Kepaniteraan dan Bidang Umum pada Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Tahun Anggaran 2007. Dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar’iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ke Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon untuk tahun 2007 telah dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 4 Juli 2007 dan pada tanggal 02 Nopember 2007 Pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas bidang dilakukan per tiga bulan sekali, dan dalam tahun 2007 telah empat kali dilakukan pengawasan, yang hasil pengawasan tersebut dituangkan dalam berita acara pengawasan dan rekomendasinya yang dilaporkan kepada Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon sebagai penanggung jawab pengawasan, dan Hakim pengawas berhak memantau sejauh mana rekomendasi yang diajukan direspons oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Pengawasan terhadap tingkah laku hakim dan pejabat kepaniteraan dilakukan, untuk hakim dengan CPP1-A1 dan Was1-A1, untuk panitera dengan CPP2-B1 dan Was2-B1, suntuk wakil panitera dan panitera muda hukum dengan CPP2-B2 dan Was2-B2, dan untuk panitera pengganti dengan CPP2B3 dan Was2-B3 yang diisi setiap akhir tahun oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon.

24

BAB IV

Pengawasan Internal

Dalam pasal 11 ayat (4) Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya

berdasarkan

ketentuan

undang-undang.

Mahkamah

Agung

melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan disemua lingkungan peradilan, dilakukan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Sedangkan pada pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita di daerah hukumnya. Berkaitan dengan pengawasan mahkamah Agung juga telah mengeluarkan surat keputusan Nomor 005/KMA/Sk/III/1994 pada pasal 2, dimana pengawasan meliputi pengawasan terhadap teknis peradilan, administrasi peradilan, serta perbuatan dan tingkah laku hakim, dan pejabat kepaniteraan pengadilan Pengawasan yang dilakukan harus mampu memerankan fungsi ganda, disatu sisi sebagai penegak, dan disisi lainnya sebagai penangkal kekeliruan, yang hakekat dasarnya pengawasan adalah tindakan untuk dapat mengetahui secara dini terjadinya penyimpangan. Fungsi pengawasan harus mampu menciptakan situasi kondusif terhadap penegakan disiplin serta peningkatan produktifitas dan etos kerja, sehingga fungsi peradilan dapat berjalan dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan. Sejalan dengan hal tersebut di atas, Ketua Mahkamah Syar’iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah mengeluarkan Keputusan Nomor MSy.P/K/PS.00/729/2005 tanggal 27 September 2005 perihal Penetapan Tim Pelaksana Pengawasan dan Pembinaan di Lingkungan Mahkamah Syar’iyah

23

– Diterima tahun 2007 ....................................... 01 perkara – Diputus tahun 2007 ........................................... 01 perkara – Sisa perkara tahun 2007 .................................... - perkara 3. Perkara jinayat yang yang dimohonkan kasasi tahun 2007 adalah sebagai berikut : – Sisa perkara tahun 2006 .................................... - perkara – Diterima tahun 2007 ....................................... 01 perkara – Diputus tahun 2007 ........................................... - perkara – Sisa perkara tahun 2007 .................................... 01 perkara

22

-

Sisa perkara tahun 2007 .................................... 04 perkara

9. Perkara yang dimohonkan Kasasi selama tahun 2007 sebagai berikut : – Sisa perkara tahun 2006 .................................... 03 perkara – Perkara yang diterima tahun 2007 ..................... - perkara -

Perkara yang diputus tahun 2007 ....................... - perkara

-

Sisa perkara tahun 2007 .................................... 03 perkara

10. Perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali selama tahun 2007 sebagai berikut : – Sisa perkara tahun 2006 .................................... - perkara – Perkara yang diterima tahun 2007 ..................... 01 perkara -

Perkara yang diputus tahun 2007 ....................... - perkara

-

Sisa perkara tahun 2007 .................................... 01 perkara

11. Perkara yang dimohonkan eksekusi selama tahun 2007 sebagai berikut : – Sisa perkara tahun 2006 .................................... - perkara – Perkara yang diterima tahun 2007 ..................... 07 perkara -

Perkara yang dieksekusi tahun 2007 .................. 03 perkara

-

Sisa perkara tahun 2007 ...................................... 04 perkara

B. Jinayah 1. Perkara jinayat yang diterima dan diputus pada Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon tahun 2007 adalah sebagai berikut : Perkara Khalwat ; – Sisa perkara tahun 2006 ..............................

- perkara

– Diterima tahun 2007 .................................. 01 perkara – Diputus tahun 2007 ..................................... 01 perkara – Sisa perkara tahun 2007 ..............................

- perkara

Sedangkan jenis perkara Jinayat yang lainnya pada Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon tidak ada yang masuk. 2. Perkara jinayat yang yang dimohonkan banding tahun 2007 adalah sebagai berikut : – Sisa perkara tahun 2006 .................................... - perkara

21

4. Perkara mohonkan prodeo pada Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon selama tahun 2007 sebagai berikut : – Perkara yang diterima tahun 2007 .....................

13 perkara

-

13 perkara

Perkara yang diputus tahun 2007 .......................

5. Perkara sesuai dengan PP No.10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 pada Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon selama tahun 2007 sebagai berikut : – Perkara yang diterima tahun 2007 .....................

12 perkara

-

17 perkara

Perkara yang diputus tahun 2007 .......................

6. Faktor penyebab terjadi perceraian pada Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon selama tahun 2007 sebagai berikut : a. Moral terdiri dari :


Poligami tidak sehat ...................................

03 perkara




Krisis akhlak ..............................................

- perkara




Cemburu ....................................................

02 perkara

b. Meninggalkan kewajiban, terdiri dari :


Meninggalkan kewajiban ............................

- perkara




Ekonomi ...................................................

11 perkara




Tidak ada tanggung jawab .........................

40 perkara

c. Terus-menerus berselisih, terdiri dari :


Kawin paksa

........................................

- perkara




Gangguan pihak ke-tiga ..............................

05 perkara




Tidak ada keharmonisan

57 perkara

...........................

7. perkara yang didaftar berdasarkan surat kuasa pada Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon selama tahun 2007 sebagai berikut : – Surat kuasa insidentil ........................................

09 perkara

– Surat kuasa pengacara praktek ..........................

09 perkara

8. Perkara yang dimohonkan Banding selama tahun 2007 sebagai berikut : – Sisa perkara tahun 2006 .................................... - perkara – Perkara yang diterima tahun 2007 ..................... 07 perkara -

Perkara yang diputus tahun 2007 ....................... 03 perkara

20

– Kecamatan Syamtalira Bayu ........................... 01 perkara – Kecamatan Samudera ...................................... 04 perkara – Kecamatan Paya Bakong ................................. 05 perkara – Kecamatan Langkahan .................................... 07 perkara – Kecamatan Meurah Mulia ............................... 09 perkara – Kecamatan Pirak Timu .................................... 01 perkara – Kecamatan Lapang .......................................... 02 perkara JUMLAH ....................................................... 172 perkara Sedangkan pada kecamatan lainnya dalam wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon tidak ada perkara yang masuk. 2. Perkara masuk berdasarkan jenisnya pada Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon selama tahun 2007 sebagai berikut : – Cerai Talak ....................................................... 40 perkara – Cerai Gugat ....................................................... 76 perkara – Harta Bersama .................................................. 01 perkara – Penetapan Wali ................................................. 01 perkara – Isbat Nikah ....................................................... 44 perkara – Penetapan Ahli Waris ....................................... 01 perkara – Kewarisan ......................................................... 08 perkara – Hibah ................................................................ 01 perkara JUMLAH ............................................................ 172 perkara Sedangkan jenis perkara yang lainnya pada Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon tidak ada yang masuk. 3. Perkara masuk dan putus pada Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon selama tahun 2007 sebagai berikut : – Sisa perkara tahun 2006 ....................................

30 perkara

– Perkara yang diterima tahun 2007 ..................... 172 perkara -

Perkara yang diputus tahun 2007 ....................... 177 perkara

-

Perkara yang diputus tahun 2007 ......................

12 perkara

-

Sisa perkara tahun 2007 ....................................

13 perkara

19

Terhadap wilayah hukum tersebut Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon telah mengusulkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan suratnya Nomor W1-A11/279/HK.03.4/VII/2007 tanggal 18 Juli 2007 tentang Mohon Penetapan Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon, dan telah mendapat dukungan dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan suratnya Nomor 180/435/2007 tanggal 24 Agustus 2007 perihal Dukungan Penetapan Batas Wilayah Hukum, serta Ketua Mahkamah Syar’iyah Syar’iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam juga telah menanggapi dengan suratnya Nomor W1-A/1009/OT.01.2/VIII tanggal 30 Agustus 2007 perihal Penetapan Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Dan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe. Dan selanjutnya mohon ditetapkan wilayah hukum bagi kedua Mahkamah Syar’iyah tersebut yaitu Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, hal ini dilakukan karena Pengadilan Negeri Lhoksukon dan Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah ditetapkan wilayah hukumnya. Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan data perkara pada Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon selama tahun 2007 sebagai berikut : A. Al-Syakhsyiyah, dan Muamalah 1. Perkara masuk berdasarkan wilayah hukum pada Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon selama tahun 2007 sebagai berikut : – Kecamatan Lhoksukon ..................................... 36 perkara – Kecamatan Baktiya Barat ................................. 05 perkara – Kecamatan Seuneuddon .................................. 05 perkara – Kecamatan Matang Kuli .................................. 04 perkara – Kecamatan Nibong .......................................... 02 perkara – Kecamatan Tanah Luas ................................... 14 perkara – Kecamatan Syamtalira Aron ............................ 27 perkara – Kecamatan Tanah Pasir ................................... 06 perkara – Kecamatan Cot Girek ...................................... 04 perkara – Kecamatan Baktiya ......................................... 24 perkara – Kecamatan Tanah Jambo Aye ......................... 16 perkara

18

Surat Ketua Mahkamah Syar’iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor MSy.P/K/OT.01.2/649/2005 tanggal 03 September 2005 perihal Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon adalah sebagai berikut : 1)

Kecamatan Lhoksukon

2)

Kecamatan Baktiya Barat

3)

Kecamatan Seuneuddon

4)

Kecamatan Matang Kuli

5)

Kecamatan Nibong

6)

Kecamatan Tanah Luas

7)

Kecamatan Syamtalira Aron

8)

Kecamatan Tanah Pasir

9)

Kecamatan Cot Girek

10)

Kecamatan Baktiya

11)

Kecamatan Tanah Jambo Aye

12)

Kecamatan Syamtalira Bayu

13)

Kecamatan Samudera

14)

Kecamatan Paya Bakong

15)

Kecamatan Langkahan

16)

Kecamatan Kuta Makmur

17)

Kecamatan Simpang Keuramat

18)

Kecamatan Meurah Mulia

19)

Kecamatan Dewantara

20)

Kecamatan Nisam

21)

Kecamatan Muara Batu

22)

Kecamatan Sawang

23)

Kecamatan Nisam Antara

24)

Kecamatan Pirak Timu

25)

Kecamatan Geureudong Pase

26)

Kecamatan Lapang

27)

Kecamatan Banda Baro

17

lebih lanjut mengenai

bidang ahwal al-syakhsyiyah (hukum keluarga),

muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh. Berkaitan dengan kewenangan tersebut dikuatkan dengan Keputusan Ketua

Mahkamah

Agung

RI

Nomor

KMA/070/SK/X/2004

Tentang

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dari Peradilan Umum Kepada Mahkamah Syar’iyah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang kemudian dikuatkan dengan berita acara serah terima kewenangan mengadili sebagian perkaraperkara yang berdasarkan syariat Islam antara Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Ketua Mahkamah Syar’iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan disaksikan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 11 Oktober 2004 Dari peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas jelaslah kewenangannya (kompetensi absolut) Mahkamah Syar’iyah. Dalam praktek untuk melaksanakan kewenangan (kompetensi absolut) tersebut setiap Mahkamah

Syar’iyah

juga

mempunyai

kompetensi

relatif

(wilayah

hukum/yurisdiksi) masing-masing. Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon yang berada dalam Ibu Kota Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Sesuai ketentuan perundangan tersebut sampai saat ini kabupaten Aceh Utara telah mengalami pemekaran sebanyak tiga kali, sehingga sampai saat ini wilayah pemerintahan administrasi kabupaten Aceh Utara terdiri dari 27 kecamatan. Sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon hanya sebagian dari wilayah pemerintahan administrasi kabupaten Aceh Utara, sedangkan sebagian lainnya merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe. Menindaklanjuti dari perundangan tersebut, maka wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon yang sekarang sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Nomor W1-A11/310/HK.03.4/VII/2007 tanggal 31 Juli 2007 perihal Biaya Perkara pada Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon sesuai dengan

16

BAB III

KEADAAN PERKARA

Kekuasaan pengadilan jika mengacu pada Teori Trias Politica Montesqueu merupakan salah satu cabang kekuasaan Negara yang berdiri terpisah dari kekuasaan yang lain. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pengadilan Agama (Mahkamah Syar’iyah) sebagaimana tersebut pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undangundang No.7 tahun 1998 tentang Peradilan Agama disebutkan Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Pengadilan Agama (Mahkamah Syar’iyah) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi peradilan disebutkan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Sebagaimana tersebut sebelumnya Mahkamah Syar’iyah mempunyai ciri khusus dalam kewenangan sebagaimana tersebut dalam pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan Mahkamah Syar’iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsyiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari’at Islam. Selanjutnya dalam ayat (4) disebutkan ketentuan

15

Organisasi

dan

tata

kerja

Kepaniteraan

Pengadilan

Agama

(Mahkamah Syar’iyah) berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan, dan pasal 8 ayat (4) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam serta pasal 2 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Pada puncak organisasi yaitu Mahkamah Agung, telah terjadi pemisahan antara Panitera dengan Sekretaris, yang masing-masing memimpin bidang kepaniteraan (Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI), dan keseretariatan (Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI), namun pada organisasi yang lebih rendah yaitu pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama walaupun telah disebutkan dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan Panitera tidak merangkap sebagai Sekretaris, jabatan Panitera dan Sekretaris melekat pada satu jabatan Panitera/Sekretaris

14

formal (acara), administrasi, dan budaya hukum masyarakat. Dalam menjalankannya peradilan merupakan pilar kekuasaan kehakiman yang miliki aparat hukum yang terdiri Hakim, Panitera, dan Jurusita. Ketiga aparat hukum tersebut merupakan tiga serangkai yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, dimana proses pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Presiden selaku kepala Negara atas usul/persetujuan Ketua Mahkamah Agung RI. Dalam organisasi Hakim dipimpin langsung oleh Ketua. Ketua dalam memimpin pengadilan didampingi wakil ketua. Dalam hubungan kerja hakim dihubungkan dengan garis lurus yang artinya garis tanggung jawab Panitera adalah pejabat kepaniteraan yang meminpin kepaniteraan. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera di bantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa Panitera Muda, Panitera Pengganti, dan Jurusita. Panitera selain memimpin kepaniteraan, juga memimpin kesekretariatan sebagai Sekretaris. Dalam menjalankan tugas kesekretariatan di bantu oleh seorang Wakil Sekretaris, dan beberapa Kepala Urusan. Hal demikian terjadi karena pada pengadilan penyelenggaraan administrasi dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan penanganannya. Pembedaan dan pemisahan tersebut yang melahirkan dua unit kerja yaitu kepaniteraan dan kesekretariatan, namun demikian pembedaan dan pemisahan tersebut bersifat integral dengan mengutamakan koordinasi dalam tugas pokok pengadilan. Hubungan antara Panitera dengan Ketua berada dalam hubungan garis linier (lurus) atau garis komando dimana segala perintah ketetapan Ketua harus dilaksanakan oleh Panitera. Panitera mempunyai tugas pokok adalah memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara, dan administrasi lainnya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam kaitannya sebagai lembaga peradilan Panitera bertugas menerima perkara, mulai proses pendaftaran, dan pelaksanaan putusan (eksekusi).

13

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Mahkamah Syar’iyah Kabupaten / Kota diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 04 Maret 2003 M., bertepatan dengan tanggal 01 Muharram 1424 H., di Banda Aceh. Sekaligus dengan melantik Ketua

Mahkamah

Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang selanjutnya Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melantik Ketua Mahkamah Syar’iyah Kabupaten / Kota di tempat masing-masing. Mahkamah Syar’iyah lahir dari aspirasi masyarakat Aceh demi terwujudnya pelaksanaan syariat Islam secara kafah di Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Ini merupakan tonggak sejarah lahirnya lembaga peradilan yang mempunyai ciri khusus dibandingkan Pengadilan yang berada di luar Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Mahkamah Syar’iyah walaupun mempunyai perbedaan dalam kewenangan, namun tetap satu dalam struktur organisasi. Dimana Mahkamah Syar’iyah merupakan pengadilan tingkat pertama yang berpuncak pada Mahkamah Agung RI. Dalam struktur organisasi Mahkamah Syar’iyah

Lhoksukon tetap

mengacu pada ketentuan yang berlaku dengan berpedoman pada : -

Pasal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

-

Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Mahkamah Syar’iyah sebagai salah satu peradilan sebagai sebuah

system memiliki sub system yang terdiri dari Hakim, hukum materiil, hukum

12

dari kekuasaan kehakiman dibidang perdata dan pidana Islam, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera serta memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Untuk mencapai arah sebagaimana yang dikemukakan diatas, perlu adanya bentuk pembangunan dibidang hukum dalam suatu perencanaan stratejik dilingkungan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang lebih terfokus pada pelaksanaan tugas pokoknya menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya bagi orang-orang yang beragama Islam. Sesuai tuntutan dan perkembangan zaman, problematika hukum masyarakat pencari keadilan semakin hari semakin kompleks, maka rencaran stratetejik Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon adalah membentuk suatu peradilan yang dapat mempengaruhi setiap unsure atau variable yang dapat berperngaruh tercapai tujuan dan sasaran sebagaimana diperlukan, dan hal tersebut dijabarkan sebagai berikut : 1.

Membentuk tertib administrasi peradilan dalam melaksanakan tugas peradilan syari’at islam yang mampu memberikan pelayanan hokum bagi masyarakat pencari keadilan dan efektif, efisien, dan berkualitas.

2.

Membentuk aparatur peradilan yang memiliki integritas dan moralitas yang tinggi untuk membantu pencapaian kinerja peradilan.

3.

Membentuk administrasi kesekretariatan yang dapat mendukung tugas pokok peradilan syari’at Islam.

11

Sesuai dengan visi dan misi diatas, dimana dituntut agar Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon harus dapat meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan sebagai berikut : a. Terwujudnya tertib administrasi peradilan dalam melaksanakan tugas Peradilan Syar’iat Islam di Lhoksukon (Kabupaten Aceh Utara); b. Terwujudnya aparatur peradilan yang memiliki integritas dan moralitas yang tinggi; c. Terwujudnya pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan dengan efektif, efisien dan berkualitas; d. Terwujudnya administrasi kesekretariatan yang dapat mendukung tugas pokok peradilan syari’at Islam; e. Terwujudnya masyarakat Islam yang sadar hukum; Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, secara terukur yang dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan. Sasaran harus berorientasi pada hasil periode 1 (satu) tahun. Sasaran harus bersifat spesifik dapat dinilai, terukur, menantang dan dapat dicapai. Oleh sebab itu sasaran Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon diarahkan pada hal-hal spesifik sebagai berikut : a. Terlaksananya

keputusan

Mahkamah

Agung

Nomor

KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola Bindalmin; b. Terlaksananya azas Peradilan Syari’at Islam dengan sederhana cepat dan biaya ringan; c. Terlaksananya administrasi umum, kepegawaian dan keuangan; d. Terciptanya masyarakat Islami yang sadar hukum;

F.

RENSTRA (RENCANA STRATEJIK)

Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah merupakan suatu lembaga pelayanan masyarakat dalam bidang penegakan hukum dan keadilan, yang bertugas melaksanakan sebagian

10

23. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari’at Islam. 24. Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor TUADA-AG/III/-UM/IX/93 tanggal 11 September 1993 perihal Pelaksanaan Pola Bindalmin Peradilan Agama. 25. Surat

Ketua

Mahkamah

Agung

RI

Nomor

MA/Kumdil/012/I/K/1994 tanggal 11 Januari 1994 perihal Tata Cara Penerimaan Perkara. 26. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor MA/276IX/1998 tanggal 01 September 1998 perihal Biaya Legalisasi.

E.

VISI DAN MISI

1. VISI

:

Mewujudkan Mahkamah Syar’iyah sebagai Peradilan Syariat Islam yang mandiri, bermartabat dan berwibawa sebagai salah satu instansi pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah dalam menegakkan hukum dan keadilan.

2. MISI :

1. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan

menerima,

menyelesaikan

memeriksa,

mengadili

perkara-perkara

dan

Al-Ahwalul

Syakhshiyah, Muamalah dan Jinayah pada tingkat pertama. 2. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat Islami yang sadar hukum. 3. Melaksanakan peradilan yang efisien, efektif dan berkualitas. 4. Memberikan nasehat dan pertimbangan hukum kepada Instansi pemerintah yang memerlukan.

9

13. Keputusan

Ketua

Mahkamah

Agung

RI

Nomor

KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama Dan Pengadilan Tinggi Agama 14. Keputusan

Ketua

Mahkamah

Agung

RI

Nomor

:

KMA/007/SK/IV/1994 tentang memberlakukan Buku I dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan. 15. Keputusan

Ketua

KMA/42/SK/III/2002

Mahkamah tentang

Agung

Perubahan

RI

Nomor

Keputusan

Ketua

Mahkamah Agung Nomor KMA/027A /SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara Yang Dimohonkan Kasasi. 16. Keputusan

Ketua

Mahkamah

Agung

RI

Nomor

KMA/042/SK/VIII/2001 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/02A /SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara PerdataYang Dimohonkan Peninjauan Kembali. 17. Keputusan

Ketua

Mahkamah

Agung

RI

Nomor

KMA/028/SK/V/1996 tentang Biaya Permohonan Pemeriksaan Kewenangan Mengadili dalam Perkara Perdata. 18. Keputusan

Ketua

KMA/070/SK/X/2004

Mahkamah tentang

Agung Pelimpahan

RI

Nomor sebahagian

Kewenangan dan Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar’iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 19. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pengawasan Dan Pengurusan Biaya Perkara 20. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Penyelesaian Perkara 21. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pengiriman Laporan Oleh Pengadilan Agama Dan Pengadilan Tinggi Agama 22. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat.

8

Pengadilan Agama di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang lebih dikenal dengan Mahkamah Syar’iyah yang lahir atas aspirasi masyarakat Aceh, mempunyai landasan kerja, yaitu : 1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

2.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

5.

Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

6.

Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan.

8.

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

9.

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Permohonan Kasasi Perkara Perdata Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Formal 11. Keputusan

Ketua

KMA/004/SK/II/1992

Mahkamah tentang

Agung

Organisasi

RI dan

Tata

Nomor Kerja

Kepaniteraan Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama . 12. Keputusan

Ketua

Mahkamah

Agung

RI

Nomor

KMA/006/SK/II/1994 tentang Pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan oleh pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama .

7

Mahkamah Syar'iyah pada hakekatnya adalah pengembangan dari Pengadilan Agama dengan perubahan kewenangan yang meliputi perkara jinayat. Perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah, Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003. Sesuai pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003 Pengadilan Agama yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diubah menjadi Mahkamah Syar’iyah. Pasal 1 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 2003, Pengadilan Tinggi Agama yang ada di Provinsi NAD diubah menjadi Mahkamah Syar’iyah Provinsi NAD. Dengan perubahan perundang-undang tersebut, maka badan Peradilan Agama setelah bergabung dengan Mahkamah Agung ditangani oleh Direktorat Jenderal, perubahan ini tentu akan membawa konsekwensi yang luar biasa terhadap pengembangan dan pengelolaan Peradilan Agama kedepan, baik dari segi organisasi, administrasi dan finansial, maupun sarana serta prasarananya.

D.

KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Peradilan adalah salah satu alat negara yang diberi wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diterima sesuai dengan kompetensi absulutnya. Pengadilan sesuai dengan azas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan selalu mengedepankan hal tersebut dalam memberikan pelayanan hukum bagi pencari keadilan. Dalam hal ini Pengadilan Agama (Mahkamah Syar’iyah) sebagai pengadilan tingkat pertama merupakan kawal depan dalam menciptakan tertib hukum serta memberikan keadilan. Dimana Pengadilan Agama (Mahkamah Syar’iyah) sesuai dengan kewengannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

6

suatu lembaga yang resmi, sejajar dan setara dengan badan peradilan lainnya yang ada di Negara Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dinyatakan bahwa organisasi, administrasi dan finansial Mahkmah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sementara itu dalam pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan financial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan kekhususan Lingkungan peradilan masing-masing" sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang peradilan Tata Usaha Negara sebagai penyempurnaan dari dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Disamping hal tersebut di atas Pengadilan Agama (Mahkamah Syar’iyah) adalah suatu lembaga publik servis dalam suatu penegakan hukum dan keadilan yang bertugas melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera serta memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh)

jo. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari’at Islam.

5

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan peradilan Agama, Lingkungan peradilan Militer dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut khusus Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 telah membawa

perubahan

penting

terhadap

penyelenggaraan

kekuasaan

Kehakiman, sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut lahirlah UndangUndang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undangundang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkmah Agung. Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan

hukum

dan

keadilan

berdasarkan

Pancasila,

demi

terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pada pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, disebutkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tersebut di atas, dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Menurut pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama (Mahkamah Syar’iyah) adalah

4

KATA PENGANTAR BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM Puji syukur kehadhirat Allah SWT atas rahmat taufik dan hidayah Nya sehingga Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Tahun 2007 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disajikan dalam bentuk informasi tentang seluruh kegiatan pada Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon yang dilengkapi dengan data-data yang memberikan gambaran tentang aktifitas Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon dalam melaksanakan tugas-tugas pembinaan sumberdaya tehnis yustisial, pengelolaan sarana dan prasarana, keuangan dan administrasi Laporan dimaksud untuk memberikan informasi kepada pimpinan Mahkamah Syar’iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta Mahkamah Agung RI tentang Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Dalam menyusun laporan ini kami berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakannya, namun kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki, oleh karena itu kami mengharapkan kritikan dan saran guna kesempurnaan pelaporan di masa yang akan datang. Demikian, semoga laporan ini bermanfaat.

Lhoksukon, 31 Desember 2007 Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon

Drs.A. Hamid Saleh, SH NIP. 150 209 429

3

Daftar Isi .............................................................................................................

ii

BAB I

Pendahuluan .......................................................................................

1

A. Kebijakan Umum Peradilan .........................................................

3

B. Visi dan Misi ...............................................................................

6

C. Renstra .........................................................................................

7

Struktur Organisasi (Tupoksi) ............................................................

9

BAB II

BAB III Keadaan Perkara .................................................................................

12

BAB IV Pengawasan Internal ...........................................................................

20

BAB V

Pembinaan dan Pengelolaan ...............................................................

22

A. Sumber Daya Manusia Teknis Yudicial ......................................

23

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudicial ................................

23

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudicial ........................

25

3. Promosi dan Mutasi ...............................................................

26

4. Pengisian Jabatan Struktural .................................................

28

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ...............................................

28

1. Sarana dan Prasarana Gedung ...............................................

28

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung .................................

29

C. Pengelolaan Keuangan .................................................................

30

1. Belanja Pegawai ....................................................................

31

-

RKA-KL .........................................................................

31

-

Pelaksanaan ....................................................................

32

-

Sisa Anggaran Pelaksanaan ............................................

33

2. Belanja Barang ......................................................................

33

-

RKA-KL .........................................................................

33

-

Pelaksanaan ....................................................................

34

-

Sisa Anggaran Pelaksanaan ............................................

34

3. Belanja Modal .......................................................................

35

-

RKA-KL .........................................................................

35

-

Pelaksanaan ....................................................................

35

-

Sisa Anggaran Pelaksanaan ............................................

35

D. Pengelolaan Administrasi ............................................................

36

1. Administrasi Peradilan ..........................................................

36

2. Administrasi Umum ..............................................................

40

BAB VI Kesimpulan dan Rekomendasi ...........................................................

43

2

LAPORAN TAHUNAN 2007 MAHKAMAH SYAR’IYAH LHOKSUKON

MAHKAMAH SYAR’IYAH LHOKSUKON TAHUN 2008

DAFTAR ISI Pengantar ............................................................................................................

i

1