Laporan Hasil Pengamatan Ke Jakarta

LAPORAN HASIL PENGAMATAN

STUDI LAPANGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

Disusun oleh : Edy Purnama 05024053

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 2009

KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr.Wb. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang dilimpahkan Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas yang berjudul Laporan Observasi Study Lapangan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Laporan ini disusun sebagai syarat wajib bagi semua mahasiswa khususnya bagi semester VI dan VIII yang menempuh mata kuliah HAKI, Legal Drafting, HOI dan Victimologi. Dalam menyusun laporan ini, penulis telah banyak menerima bantuan baik materil maupun spiritual, dorongan semangat, dan doa dari banyak pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulustulusnya kepada : 1. Bapak dan ibu serta keluarga tercinta yang senantiasa memberikan semangat serta dukungan, dan do’a selama praktek hingga laporan ini tersusun. 2. Ibu Megawati .SH.M.Hum, selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 3. Bapak Rahmat Muhajir SH, Bapak Gatot Sugiharto SH,M.H, Bapak N Satria Abdi SH,MH dan Ibu Norma Sari SH,M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mendampingi, dan mengarahkan seta member saran selama mengikuti study lapangan dari awal hingga akhir acara. 4. Teman-teman fakultas hukum Fakultas hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 5. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan dari pelaksanaan praktek sampai dengan tersusunnya laporan ini.

Sepenuhnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih belum benar-benar sempurna baik dari segi penyusunan kata maupun penulisan, semoga hal tersebut dapat menjadi pelajaran bagi penulis untuk menjadi lebih baik di kemudian hari. Pada kesempatan ini tidak lupa penulis sampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, apabila selama proses pelaksanaan pengamatan hingga penyusunan laporan terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga hal tersebut menjadi bahan intropeksi diri penulis. Akhir kata besar harapan penulis semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun pihak yang membutuhkan. Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta , Juni 2009 Penulis

Edy Purnama

BAB I

PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Adanya kegiatan studi lapangan yang mulai dilaksanakan pada tanggal 12 Juli himgga tamggal 15 juli di Jakarta, berguna untuk menambah wawasan dan pengenalan lebih dalam mengenai instansi-instansi pemerintahan yang erat kaitanya dengan apa yang kita pelajari di Fakultas hukum. Seperi Komisi Yudisial yang akrab di telinga para mahasiswa hukum, walaupun demikian sampai sekarang belum ada persamaan pemahaman mengenai konsep Komisi Yudisial itu sendiri. Beberapa isu seperti tugas dan wewenang, komposisi anggota, hubungan dengan Anggota yang lain masih menjadi perdebatan . satu hal penting yang telah di sepakati adalah bahwa perlu ada suatu lembaga yang khusus untuk menjalankan fungsi-fungsi lembaga tertentu yang berhubungan dengankekuasaan kehakiman. Sebenarnya ide tentang perlunya suatu lembaga khusus untuk menjalankan fungsi-fungsi lembaga tertentu yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman bukanlah hal yang baru. Dalam pembahasan rancangan Undang-Undang tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman sekitar tahun 1968, sempat diusulkan pembentukan lembaga yang diberi nama Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH).

Pentinngnya dewan kehormatan hakim ini dipertegas dan diperjelas

kembali dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional (PROPERNAS) dan RUU Mahkamah Agung versi pemerintah. Perbedaan antara PROPERNAS dan RUU MA tersebut dengan Undang-Undang No. 35/1999 adalah dalam penggunaan istilah. Jika Undang-Undang no.35/1999 menggunakan istilah “Dewan Kehormatan Hakim”, PROPERNAS dan RUU MA versi pemerintah menggunakan istilah Komisi Yudisial. Dan fungsi Komisi Yudisial lebih Fokus dibidang pengawasan, sedang RUU Ma menekankan pada aspek pengawasan dan pemberian rekomendasi serta pertimbangan kebijakan peradilan kepada pimpinan MA.

Serta keberadaan MK sangatlah penting karena Mahkamah Konstitusilah yang bias memberikan keputusan sidang yang bersifat final dan binding (kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lagi). Selain itu seperti dijelaskan dalam pasal 24c ayat (2) UUd 1945 adalah Mahkamah Konstitusi Wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut UUD maka yang melatar belakangi adanya MK adalah sebagai Mahkamah tertinggi yang ada di Negara ini, maka keberadaan nya sangat diperlukan dalam pemerintahan. Bukan hanya itu, aparat penegak hukum khususnya peran kepolisian dalam hal ini Polda Metrojaya juga sangat penting selain untuk pertahanan Negara juga menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kepolisian, seperti Polda Metrojaya sangat membantu dan berperan penuh menjaga keutuhan NKRI dan permasalahan-permasalahan lalinnya yang ada di Negara ini, termasuk masalah lalu lintas. Bank Indonesia juga merupakan salah satu central bagi perekonomian di Indonesia dimana merupakan harga mati yangt tak bias ditawar lagi. Tanpa terkecuali, jika keberadaan BI melemah maka Perekonomian kita pun terkena imbasnya, maka museum Bank Indonesia pun menjadi salah satu tempat yang menjadi objek studi lapangan kami.

BAB II PEMBAHASAN

A. KOMISI YUDISIAL Berdasarkan observasi dan diskusi yang penulis ikuti dalam Studi Lapangan Fakultas Hukum Universitads Ahmad Dahlan tanggal 12 sampai dengan 15 Juli 2009 yang berkenaan dengan Komisi Yudisial adalah dasar hukum, Tugas dan wewenang Komisi Yudisial. 1. Dasar Hukum Komisi Yudisial Secara yuridis institusional, keberadaan komisi yudisial di atur dalam Bab IX dengan judul kekuasaan kehakiman Pasal 24a ayat (3) dan Pasal 24B hasil amandemen ketiga UUD 1945 serta diatur lebih lanjut dalam UU No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga Negara yang bersifat mandiri dan dalam menjalankan tugasnya bebas daricampur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. 2. Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial Tugas dan wewenang Komisi Yudisial dijelaskan dalam Pasal 24a ayat (3) UUD 1945 secara parsial dan tidak langsung telah mengatur kewenangan Komisi Yudisial berkaitan dengan proses pengusulan calon Hakim Agung. Sedangkan dalam Pasal 24b ayat (1) UUD 1945 mengurai keewenangan Komisi Yudisial menjadi 2 hal: a. Mengusulkan pengangkatan Calon Hakim Agung kepada DPR. b. Mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan. Keluhuran, martabat, serta perilaku Hakim.

Rincian kewenangan tersebut kemudian di atur lebih lanjut dalam UU No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yaitu :

a. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung. b. Melakukan seleksi terhadap CAlon Hakim Agung. c. Menetapkan CAlon Hakim Agung. d. Mengajukan Calon Hakim Agung kepada DPR. e. Melakukan pengawasan terhadap perilaku Hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku Hakim dengan cara. 1) Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan yang berkaitan dengan perilaku Hakim. 2) Menerima laporan masyarakat tentang perilaku Hakim. 3) Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku Hakim. 4) Memanggil dan meminta keterangan dari Hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku Hakim. 5) Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dan atau Mahkamahj Konstitusi, serta tindakanya disampaikan kepada Presiden dan DPR. 6) Mengusulkan kepada Mahkamah Agung dan atau Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya dalam menegakkan keluhuran.

Namun sampai sekarang seperti yang kita tahu bahwa kewenangan Koimisi Yudisial masih di kebiri dengan adanya peraturan bahwa Komisi Yudisial tidak dapat mengawasi para Hakim Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut sangatlah

disayangkan karena itu menandakan masih belum adanya transparansi diantara para pihak tersebut. Adanya perang dingin antara kubu MK bersama MA berhadapan dengan KY pun terasa, terutama dengan statemen yang dikeluarkan oleh IKAHI. B. MAHKAMAH KONSTITUSI Dikaitkan dengan hasil pengamatan penulius atau laporan yang akan di paparkan oleh penulis, berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi adalah mengenai Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi serta Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi. 1. Dasar Hukum Mahkamah Kionstitusi Secara. 2. Kewajiban Mahkamah Konstitusi Seperti dijelaskan dalam Pasal 24c ayat (2) UUD 1945 adalah, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyatmengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau WAkil Presiden menurut UUD. 3. Selanjutnya Pasal 24c ayat (1) UUD 1945 menerangkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwwenwng mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat fidal untuk : a. Menguji UU terhadap UUD 1945. b. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangan nya diberikan oleh UUD. c. Memutus pembubaran Parpol. d. Memutus perselisihan hasil pemilu.

4. Wewenang Tambahan Pasal 23c perubahan ke2 UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah penanganan sengketatentang hasil pilkada. C. POLDA METRO JAYA Ditengah diskusi yang penulis ikuti pada studi lapangan Fakultas Hukum UAD yaitu mengenai ke efektifitasannya petugas dalam menangani keamanan dan ketertiban lalu lintas khususnya, diangkat beberapa isu, seperti pada Polda Metro jaya yang kini menggunakan TMC (Traffic Management Centre). Dimana dalam TMC tersebut terdapat beberapa cara dalam aksesnya, beberapa diantara nya melalui : 1. Radio Polda Metro Jaya bekerjasama dengan beberapa radio sekitar dalam memberikan informasi mengenai ruas jalan dan tingkat kemacetan pada suatu wilayah, para pendengar radio tersebut dapat saling bertukar infomasi dan meminta infomasi dari Polda Metro Jaya. 2. Saluran Telepon Saluran telepon khusus yang di buka oleh pihak Polda Metro Jaya guna menampungkritik dan saran serta permintaan informasi, seperti bila ada yang ingin meminta kejelasan mengenai suatu kendaraan bermotor. Atau bila ada yang ingin memberi tahu bila ada sarana public yang mengalami kerusakan, contoh; matinya lampu jalan.

3. Internet Online Lewat akses internet maka bagi para pengendara yang membutuhkan

informasi hanya cukup mengaktifkan GPS atau meminta lewat saluran telepon yang telah dilengkapi fitur tersebut, internet pun mempermudah para aparat dalam melaksanakan tugasnya. Dengan internet daerah rawan kecelakaan dan macet dapat segera terlihat daan dapat segera ditanggulangi. 4. CCTV Penggunaan fasilitas ini terhitung baru di Indonesia, jumlah dari CCTV yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya sekarang ini mencapai 250 buah tapi yang beroperasi hanya 150 buah. Penempatan CCTV pun hanya pada daerah rawan macet dan kecelakaan saja, angka kecelakaan dan tindak kejahatan sampai pada pertengahan juli 2009 berkisar pada 3000 kasus. 5. Sarana lain Dalam Patroli Polda Metro jaya di lengkapi dengan armada mobil dengan sandi “kijang”, dan patrol bermotor dengan sandi “lancar”. Selain armada tersebut pihak Polda Metrojaya juga memiliki pasukan yang menggunakan sepatu roda dalam patroli nya. Pertimbangan yang diambil adalah petugas akan lebih sigap dan tangggap dalam melaksanakan tugasnya, sepatu roda pun dirasa efisien bila tempat tersebut padat dan ramai. Petugas yang menggunakan sepatu roda hanyalah berjumlah 30 orang, petugas tersebut pun telah dibekali dengan ketermpilan khusus. Oleh karena itu tidak semua petugas dapat menggunakan sepatu roda dalam patrolinya.

Polda Metro jaya dalam Traffic Management Centre memiliki beberapa tim khusus, dalam hal ini tiap tim terdiri dari 20 orang yang berjaga, termasuk didalam nya 1 orang Kajun.

D. MUSEUM BANK INDONESIA Sedikit banyak yang dapat penulis paparkan dalam keberadaaan museum Bank Indonesia adalah tatanan ruang dan fungsi dalam ruangan tersebut. Tatanan ruang meseum BI itu sendiri adalah : 1. Kaca Patri Bila kita memasuki Bank Indonesia, maka pada awal ruangan kita dapat melihat jendela besar dengan kaca patri yang bergambar, gambar yang ada didalam nya menceritakan mengenai kebudayaan Indonesia. 2. Ruang kas dan penukaran uang Dalam ruangan ini terdapat banya sekali loket-loket yang konon di gunakan untuk penukaran uang maupun melayani nasabah dalam melakukan berbagai transaksi yang diperlukan. Dalam ruangan ini pun terdapat sejarah perubahan lambang BI, dimulai pada zaman Belanda terdahulu. 3. Ruangan Tangkap Uang Di ruangan ini pengunjung diberikan sarana untuk bermain tangkap uang, ruangan ini cukup menghibur karena pengunjung diberikan waktu untuk bermain dan mengetahui jenis uang yang beredar di dunia dan sejarah singkat mengenai mata uang tersebut. Waktu yang diberikan adalah 60detik dalam permainan tersebut. 4. Teater Dalam ruangan ini para pengunjung diberikan waktu selama 30 menit untuk menonton sejarah awal mula berdirinya Bank Indonesia, dalam tayangan tersebut pun terdapat sejarah mengenai perubahan mata uang dan

kendala ekonomi yang dialami oleh bangsa Indonesia. Dalam tayangan yang berdurasi selama 30menit tersebutm, pengunjung mendapatkan banyak sekali infrmasi baru, seperti mengapa didirikannya Museum BI. 5. Ruang Sejarah Pada ruangan ini mahasiswa UAD di perlihatkan mengenai barang-barang dan foto-foto bersejarah mengenai perkembangan perekonomian di Indonesia. Seperti foto pertama kalinya Indonesia meminjam uang pada IMF, dan barang-barang menjadi peninggalan berharga lainnya. 6. Ruang Auditorium Mahasiswa/i UAD di sambut dan di berikan pelurusan motivasi dalam ruangan ini, penyelenggara pun telah menyiapkan beberapa kuis dan permainan jenaka yang akan dimainkan. E. KPPU (KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA) Komisi Pengawas Persaingan Usaha menjelaskan mengenai kinerja Komisi atau wewenang dan tugas komisi pengwas persaingan usaha itu sendiri, keberadaan KPPU didunia usaha dirasa angin segar bagi para pengusaha menengah kebawah. Karena dirasa dapat memberikan kesempatan bagi mereka untuk bersaing secara adil, dan dapat mengawasi serta mengatur dunia usaha khususnya mengenai persaingan usaha yang sehat. Keberadaan KPPU dapat mengawasi agar persaingan usaha di Indonesia dapat di atur dan ditata rapi supaya tidak ada yang keluar dari koridor hukum, khususnya hukum bisnis. Selain itu KPPU juga menjelaskan tentang substansi perjanjian yang dilarang BAB III KESIMPULAN

A. Kesimpulan Dari pembahasan yang penulis paparkan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa semua instansi yang penulis kunjungi serta penulis jelaskan mempunyai peran penting dalam menunjang berjalannya roda pemerintahan Negara ini, serta keberadaan instansi tersebut sangatlah diperlukan sebab : 1. Demi kesejahteraan rakyat. 2. Menunjang roda pemerintahan. 3. Menjaga keutuhan NKRI. 4. Sebagai tolak ukur akan keberhasilan pemerintahan. 5. Menjaga perekonomian masyarakat. 6. Mengatur dunia usaha yang ada didalam suatu Negara.