Kuliah 5-6.pptx
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Kuliah 5-6.pptx as PDF for free.
More details
- Words: 3,316
- Pages: 52
Dosen IDA MARTINELLI, SH, MM
SUSUNAN DAN WEWENANG PEMERINTAHAN PENGERTIAN PEMERINTAH LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TINGKAT PUSAT PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TINGKAT DAERAH HUBUNGAN ANTARA TINGKAT-TINGKAT DALAM PEMERINTAHAN ASAS LEGALITAS WEWENANG PEMERINTAHAN SUMBER DAN CARA MEMPEROLEH WEWENANG PEMERINTAHAN
Menurut Soehardjo : Pemerintah sebagai organisasi bila kita mempelajari ketentuan-ketentuan susunan organisasi, termasuk didalamnya fungsi, penugasan, kewenangan, dan kewajiban masing-masing departemen pemerintahan, badan-badan, instansi, serta dinas-dinas pemerintahan. Sebagai fungsi kita meneliti ketentuan-ketentuan yang mengatur apa dan cara tindakan aparatur pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Fungsi pemerintahan itu dapat ditentukan dengan menempatkannya dalam hubungan dengan fungsi perundang-undangan dan peradilan. Pemerintahan dapat dirumuskan secara negatif sebagai segala macam kegiatan penguasa yang tidak dapat disebutkan sebagai suatu kegiatan perundang-undangan dan peradilan.
Republik Indonesia (RI) adalah Negara kesatuan yang disertai Sistem Desentralisasi. Susunan organisasi RI terdiri dari dua susunan utama , yaitu : Susunan Organisasi Negara Tingkat Pusat dan Tingkat Daerah.
Organisasi adalah suatu jaringan sistematis dari bagianbagian yang saling ketergantungan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat dimana koordinasi dan pengawasan dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Organisasi Administrasi Negara adalah pola hubungan formal yang dibentuk dengan peraturan Perundangundangan dalam Pemerintahan. Hal ini berdasarkan sifat dan beban kerja yang harus diselesaikan, sesuai dengan syarat-syarat efesiensi, menjamin penggunaan yang efektif dari manusia dan material serta tanggung jawabnya. Organisasi ini dibentuk berdasarkan suatu kewenangan tertentu yang harus dilaksanakan, biasanya dilengkapi dengan bagan-bagan dan diagram yang mengambarkan hubungan kerja.
Susunan organisasi negara tingkat pusat adalah badan-badan kenegaraan yang diatur dalam UUD 1945 yang sudah diamandemen, yaitu : Majelis Permusyawaran Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan-badan kenegaraan ini disebut Lembaga Tinggi Negara.
Organisasi Pemerintah Pusat adalah Organ yang menjalankan urusan Pemerintahan di tingkat pusat - Presiden - Wakil Presiden - Menteri dan Departemen
Terdapat dua macam Lembaga pemerintahan negara di bawah pimpinan Presiden, yaitu lembaga Kementerian yang dipimpin oleh seorang Menteri dan Non Kementerian yang dipimpin oleh ketua atau kepala.
Lembaga Pemerintahan Kementerian Kementerian merupakan lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian berkedudukan di Jakarta (ibukota negara) dan bertanggung jawab langsung kepada presiden serta berada dibawah presiden.
Landasan hukum Kementerian di indonesia adalah Bab V Pasal 17 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara diangkat dan diperhentikan oleh Presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu pada pemerintahan. Pembentukan, pengubahan, serta pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.
Selain itu Lembaga Pemerintahan kementerian juga diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Berikut Nama Lembaga Kementerian di Indonesia (Masa pemerintahan Joko Widodo Muhammad Jusuf Kalla) beserta tugasnya: Kementerian koordinator yang memiliki tugas sinkronisasi dan koordinasi urusan kementeriankementerian yang berada dalam kewenangannya, adalah sebagai berikut : Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam)
Kementerian yang memiliki tugas menangani urusan pemerintahan dengan nomenklatur kementeriannya disebutkan dalam UndangUndang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), adalah sebagai berikut : Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
Kementerian yang mempunyai tanggung jawab urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), adalah sebagai berikut : Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM) Kementerian Agama (Kemenag) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Kementerian Pekerjaan Umum (Kemenpu) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdiknas) Kementerian Sosial (Kemensos) Kementerian Pertanian (Kementan)
Kementerian yang bertugas mengurusi urusan pemerintahan sebagai bentuk penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, adalah sebagai berikut : Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemenegpdt) Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemeneg PP & PA) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN) Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) Kementerian Lingkungan Hidup (Menlh) Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kemen BUMN)
Kementerian yang dibubarkan, adalah sebagai berikut : Kementerian Penerangan, dibentuk saat proklamasi kemerdekaan (Kabinet Presidensial) dan dibubarkan pada Kabinet Persatuan Nasional hingga sekarang. Kementerian Sosial, dibentuk saat proklamasi kemerdekaan (Kabinet Presidensial), sempat dibubarkan pada Kabinet Persatuan Nasional, dan dibentuk kembali pada Kabinet Gotong Royong hingga sekarang. Kementerian Kemakmuran, dibentuk saat proklamasi kemerdekaan (Kabinet Presidensial) dan dibubarkan pada Kabinet Natsir hingga sekarang. Kementerian yang dipisahkan/digabungkan, adalah sebagai berikut :
Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum pada Kabinet Kerja (2014) digabung menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Perdagangan serta Kementerian Perindustrian saat ini, sempat digabungkan menjadi "Departemen Perindustrian dan Perdagangan" pada pertengahan perjalanan Kabinet Pembangunan VI, yang kemudian dipisahkan kembali pada Kabinet Indonesia Bersatu hingga sekarang.
Lembaga Pemerintah Non Kementerian Lembaga Pemerintah Nonkementerian disingkat (LPNK), dulu bernama Lembaga Pemerintah Nondepartemen (LPND), LPNK merupakan lembaga negara yang dibentuk guna menjalankan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Kepala LPNK berada di bawah serta bertanggung jawab secara langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang mengoordinasikan nya. LPNK sendiri merupakan lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang tidak dilaksanakan oleh kementerian / instansi, bersifat strategis, nasional, lintas instansi / kementerian, lintas sektor dan lintas wilayah. Selain itu, LPNK juga menunjang tugas yang dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berikut Nama-Nama Lembaga Non Kementerian di Indonesia:
Lembaga Administrasi Negara Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lembaga Ketahanan Nasional Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Lembaga Sandi Negara Badan Intelijen Negara Badan Kepagawaian Negara Badan Pengawas Tenaga Nuklir Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Badan Koordinasi Pananaman Modal Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Badan Pertanahan Nasional
Badan Pengawasan Obat dan Makanan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Badan Nasional Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Badan Pusat Statistik Badan SAR Nasional Badan Narkotika Nasional Badan Standardisasi Nasional Badan Tenaga Nuklir Nasional Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Arsip Nasional Republik Indonesia Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
TT : Diskusi Kelompok : Lembaga Tinggi Negara, Tugas dan Fungsinya.
Susunan organisasi negara mencerminkan seluruh cabang-cabang pemerintahan dan fungsi kenegaraan pada umumnya. Susunan negara tingkat daerah terbatas pada susunan penyelenggaraan pemerintaan (eksekutif) dan unsur-unsur pengaturan (regelen) dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan. Sebagai konsekwensi sistem desentralisasi, tidak semua urusan pemerintah diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat. Berbagai urusan pemerintahan dapat diserahkan atau dilaksanakan atas bantuan satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah dalam bentuk otonomi atau tugas pembantuan (medebewind).
Susunan Pemerintah Tingkat Pusat diatur dalam UUD dan dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Ketetapan MPR, UU atau Keputusan Pemerintahan Tingkat Daerah sebagai satuan pemerintahan yang lebih rendah menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat, atau membantu menyelenggarakan urusan Pemerintah Pusat tertentu. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi urusan rumah tangga daerah. Dan terhadap urusan pemerintahan yang diserahkan itu, daerah mempunyai kebebasan (vrijheid) untuk mengatur dan mengurus sendiri dengan pengawasan dari Pemerintah Pusat atau satuan Pemerintahan yang lebih tinggi tingkatannya dari Daerah yang bersangkutan. Dengan tetap adanya pengawasan, kebebasan itu tidak mengandung arti adanya kemerdekaan.
Di Daerah, selain satuan pemerintahan yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri (daerah otonom), dimungkinkan dibentuk satuan-satuan sebagai aparat Pemerintah Pusat di daerah. Satuan-satuan semacam ini dibentuk dalam rangka dekonsentrasi, bukan desentralisasi (UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan UU No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa).
Badan-badan yang terpenting dari Pemerintah Pusat, Propinsi-propinsi dan Kotapraja-kotapraja pada umumnya tidak begitu berubah (cukup stabil). Selanjutnya mengenai badan-badan pemerintahan, yayasan-yayasan pemerintah, perusahaan (badan usaha milik) negara, partisipasi pemerintah, dan sebagainya nampak dinamika yang besar. Secara teratur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diswastakan, atau justru perusahaan-perusahaan swasta dinasionalisasi.
SF. Marbun menyebutkan kelompok Badan atau
Pejabat TUN yang menyelenggarakan urusan, fungsi atau tugas pemerintahan, yakni sebagai berikut : a. Mereka yang termasuk dalam lingkungan eksekutif mulai dari Presiden sebagai Kepala Pemerintahan (termasuk pembantu-pembantunya di Pusat seperti Wakil Presiden, para Menterti dan LembagaLembaga non Departemen); b. Mereka yang menyelenggarakan urusan desentralisasi, yaitu Kepala Daerah Tingkat I (termasuk Sekretariat Daerah Tingkat I dan DinasDinas Daerah Tingkat I), Kepala Daerah Tingkat II (termasuk Sekretariat Daerah Tingkat II dan DinasDinas Tingkat II) dan Pemerintahan Desa.
c. Mereka yang menyelenggarakan urusan dekonsentrasi, seperti Gubernur (termasuk Sekretariat Wilayah dan Kanwil-Kanwil), Bupati (termasuk Sekretariat Wilayah dan Kandep-Kandep), Walikotamadya,Walikota Administratif, Camat serta Lurah; d. Pihak Ketiga atau Pihak swasta yang mempunyai hubungan istimewa atau hubungan biasa dengan pemerintah, baik yang diatur atas dasar hukum publik maupun hukum privat e. Pihak ketiga atau swasta yang memperoleh konsesi atau izin dari pemerintah; f. Pihak ketiga atau swasta yang diberi subsidi oleh pemerintah, misalnya sekolah-sekolah swasta; g. yayasan-yayasan yang didirikan dan diawasi oleh pemerintah;
h. Pihak ketiga atau koperasi yang didirikan dan diawasi oleh pemerintah; i. Pihak-pihak atau Bank-bank yang didirikan dan diawasi oleh pemerintah; j. Pihak ketiga atau swasta yang bertindak bersamasama dengan pemerintah (Persero), seperti BUMN yang memperoleh atribusi wewenang, PLN, POS dan Giro, PAM, Telkom, Garuda, dll; k. Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung serta Panitera dalam lingkungan peradilan; l. Sekretariat pada Lembaga Tertinggi Negara (MPR) dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negar serta Sekretariat pada DPRD.
Jabatan pemerintahan dan pejabat mendapatkan tugas dan wewenang berdasarkan Hukum Publik, sehingga dalam menjalankan berbagai aktivitasnya tunduk pada ketentuan hukum publik khususnya Hukum Administrasi Negara. Begitu pula ketika timbul persoalan hukum atau sengketa, maka penyelesaiannya didasarkan pada ketentuan Hukum Administrasi Negara.
-
Mengenai hubungan diantara tingkat-tingkat dalam pemerintahan harus dibedakan antara : Hubungan vertikal (pengawasan, kontrol, dsb) Hubungan horizontal (perjanjian kerjasama diantara para pejabat yang berada pada tingkat yang sama).
-
-
A. Hubungan Vertikal : Pengawasan yang dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah yang bertingkat lebih tinggi terhadap badan-badan yang lebih rendah. Alasan-alasan dilakukannya pengawasan antara lain : Koordinasi : mencegah atau mencari penyelesaian konkrit/perselisihan kepentingan misalnya diantara kotapraja-kotapraja pengawasan kebijaksanaan : disesuaikannya kebijaksanaan dari aparat pemerintah yang lebih rendah terhadap yang lebih tinggi
-
-
-
Pengawasan kualitas : kontrol atas kebolehan dan kualitas teknis pengambilan keputusan dan tindakan-tindakan aparat pemerintah yang lebih rendah. Alasan-alasan keuangan peningkatan kebijaksanaan yang tepat dan seimbang dari aparat pemerintah yang lebih rendah Perlindungan hak dan kepentingan warga : dalam situasi tertentu mungkin diperlukan suatu perlindungan khusus untuk kepentingan dari seorang warga.
Bentuk-bentuk pengawasan dan kontrol : 1. Pengawasan refresif, yaitu pengawasan yang dilakukan kemudian : keputusan-keputusan badan-badan yang bertingkat lebih rendah akan dicabut kemudian apabila bertentangan dengan undang-undang atau kepentingan umum. Dalam situasi yang menuntut tindakan cepat, dapat juga diambil tindakan penangguhan keputusan, sebelum dilakukan pencabutan. 2. Pengawasan preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelumnya : adalah pengawasan terhadap keputusankeputusan dari aparat pemerintah yang lebih rendah yang dilakukan sebelumnya. Surat-surat keputusan aparat pemerintah yang lebih rendah umpamanya baru mempunyai kekuatan hukum setelah mendapat pengesahan. Selain itu dikenal bentuk keputusan dari sebuah badan yang lebih rendah yang baru dapat diambil jika sebelumnya telah mendapat surat pernyataan tidak berkeberatan atau surat kuasa dari badan yang leih tinggi.
3. Pengawasan yang positif : yaitu keputusankeputusan badan-badan yang lebih tinggi untuk memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk kepada badan-badan lebih rendah. Kadang-kadang dapat terjadi badan-badan yang lebih tinggi memaksakan instansi yang lebih rendah untuk kerjasama tertentu. 4. Kewajiban untuk memberitahu : pengawasan yang lebih ringan dari bentuk sebelumnya adalah kumpulan wewenang badan-badan lebih tinggi untuk memperoleh informasi dari badan-badan yang lebih rendah, umpamanya pemeriksaan pembukuan, kewajiban memberi informasi jika diminta dan kewajiban dengan segera melaporkan setelah mengeluarkan keputusan-keputusan tertentu.
5. Konsultasi dan perundingan : kadang-kadang beberapa keputusan baru boleh diambil oleh badan yang lebih rendah setelah mengadakan perundingan dengan badanbadan yang lebih tinggi, atau badan-badan yang lebih tinggi itu memperoleh kesempatan sebelumnya untuk memberikan nasehat-nasehat pada badan-badan yang lebih rendah mengenai suatu persoalan. 6. Hak banding administratif (perlindungan administrasi) : adakalanya keputusan-keputusan badan yang lebih rendah dapat diajukan banding oleh mereka yang mempunyai hak banding tertentu (seperti warga negara, pejabat pemerintah dan badan-badan pemerintah lainnya) pada suatu badan umum yang lebih tinggi. Suatu putusan banding sekaligus mencakup suatu uji kebijaksanaan oleh badan yang lebih tinggi itu.
-
-
Selain bentuk pengawasan diatas ada juga alat-alat yang lain yang dapat dipakai oleh badan yang lebih tinggi dalam memberikan pengarahan kepada badan yang lebih rendah, seperti : Dinas-dinas Pemerintah yang didekonsentrasi Keuangan Perencanaan Pengangkatan untuk kepentingan pemerintah pusat
B. Hubungan horizontal. Disamping hubungan secara vertikal, ada pula hubungan secara horizontal, umpamanya diantara kotapraja dengan kotapraja, provinsi dengan provinsi, atau provinsi dengan kotapraja. Banyak tugas-tugas pemerintah hanya dapat dilaksanakan secara memuaskan melalui jalan kerjasama. Bagi suatu kerjasama diantara para instansi pemerintah diperoleh berbagai macam jalan. Jalan yang pertama adalah dengan menandatangi perjanjian yang sifatnya hukum perdata. Disamping itu di beberapa negara dapat ditemukan adanya kemungkinan kerjasama yang sifatnya hukum publik diantara para pejabat instansi atas dasar suatu undang-undang yang dibuat untuk itu.
-
-
Asas Legalitas : asas legalitas menentukan bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang ; Asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang. Asas legalitas ini merupakan prinsip negara hukum yang sering dirumuskan dengan ungkapan “Het beginsel van wetmatigheid van bestuur” yakni prinsip keabsahan pemerintahan.
H.D.Stout, dengan meguti pendapat Verhey,
mengemukakan bahwa het beginsel van wetmatiheig van bestuur mengandung tiga aspek, yakni aspek negatif, aspek formal positif dan aspek materil positif. Aspek negatif menentukan bahwa tindakan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Tindakan pemerintahan adalah tidak sah jika bertentan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Aspek formal positif menentukan bahwa pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan undang-undang. Aspek materil positif menentukan bahwa undang-undang aturan umum yang mengikat tindakan pemerintahan. Hal ini berarti bahwa kewenangan itu harus memiliki dasar perundang-undangan dan juga bahwa kewenangan itu isinya ditentukan normanya oleh undang-undang.
Prajudi Atmosudirdjo menyebutkan beberapa
persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu : 1. Efektifitas, artinya kegiatannya harus mengenai sasaran yang telah ditetapkan; 2. Legitimitas, artinya kegiatan administrasi negara jangan sampai menimbulkan heboh oleh karena tidak dapat diterima oleh masyarakat setempat atau lingkungan yang bersangkutan; 3. Yuridikitas, adalah syarat yang menyatakan bahwa perbuatan para pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum dalam arti luas;
4. Legalitas, adalah syarat yang menyatakan bahwa perbuatan atau keputusan administrasi negara yang tidak boleh dilakukan tanpa dasar undang-undang (tertulis) dalam arti luas; apabila sesuatu dijalankan dengan dalih “keadaan darurat”, maka kedaruratan itu wajib dibuktikan kemudian; jika kemudian tidak terbukti, maka perbuatan tersebut dapat digugat di pengadilan;
5. moralitas, adalah salah asatu syarat yang paling diperhatikan oleh masyarakat; moral dan ethik umum maupun kedinasan wajib dijunjung tinggi; perbuatan tidak senonoh, sikap kasar, kurang ajar, tidak sopan, kata-kata yang tidak pantas, dan sebagainya wajib dihindarkan; 6. Efisiensi, wajib dikejar seoptimal mungkin; kehematan biaya dan produktivitas wajib diusahakan setinggi-tingginya; 7. Teknik dan teknologi yang setinggi-tingginya wajib dipakai untuk mengembangkan atau mempertahankan mutu prestasi yang sebaikbaiknya.
Goorden, dalam H.D.Stout menyatakan :
wewenang adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembuat undang-undang kepada subjek hukum publik. Selanjutnya Tonnaer menyatakan : kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.
Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en plichten). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri ( zelfregelen)dan mengelola sendiri (zelfbestuuren), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.
Dalam negara hukum, yang menenpatkan asas legalitas sebagai sendi utama penyelenggaraan pemerintahan, wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan. Huisman, menyatakan : organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh Undang-undang. Pembuat undangundang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai (misalnya inspektur pajak, inspektur lingkungan, dan sebagainya) atau terhadap badan khusus (seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus untuk perkara sewa tanah), atau bahkan terhadap badan hukum privat.
Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. H.D. van Wijk/ Willem Konijnenbelt, mendifinisikan sebagai berikut : a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan; b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya; c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan organ lain atas namanya.
Mengenai atribusi, Indroharto menjelaskan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara : a. Yang berkedudukan sebagai original legislator; dinegara kita ditingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi, dan DPR bersama-sama Pemerintah sebagai yang melahirkan UndangUndang, dan ditingkat daerah adalah DPRD dan Pemerintah Daerah yang melahirkan Peraturan Daerah. b. Yang bertindak sebagai delegated legislator; seperti Presiden yang berdasar pada suatu ketentuan mengeluarkan Peraturan Pemerintah dimana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha tertentu.
Dalam kajian HAN, mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting karena berkenaan dengan pertanggung jawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip dalam negara hukum : “tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban”. Setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu, tersirat didalamnya pertanggung jawaban dari pejabat yang bersangkutan.
Sifat wewenang pemerintahan, yakni terikat, fakultatif, dan bebas, terutama dalam kaitannya dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (beschikkingen) oleh organ pemerintahan, sehingga dikenal ada keputusan yang bersifat terikat dan bebas. Indroharto mengatakan : Pertama, wewenang pemeritahan yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan isi dari keputusan yang harus diambil, dengan kata lain, terjadi apabila peraturan dasar yang menentukan isi dari keputusan yang harus diambil secara terinci, maka wewenang pemerintahan semacam itu merupakan wewenang yang terikat;
Kedua, wewenang fakultatif, terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutantidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya; Ketiga, wewenang bebas, yakni terjadi ketika peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.
Philipus M. Hadjon, dengan mengutip pendapat Spelt dan Ten Berge, membagi kewenangan bebas dalam dua
kategori, yaitu kebebasan kebijaksanaan dan kebebasan penilaian. Ada kebebasan kebiksanaan (wewenang diskresi dalam arti sempit) bila peraturan perundng-undangan memberikan wewenang tertentu kepada organ pemerintahan, sedangkan organ trsebut bebas untuk (tidak) menggunakannya meskipun syarat-syarat bagi penggunaannya secara sah dipenuhi. Adapun kebebasan penilaian (wewenang diskresi dalam arti yang tidak sesungguhnya) ada, sejauh menurut hukum diserahkan kepada organ pemerintahan untuk menilai secara mandiri dan ekslusif apakah syarat-syarat bagi pelaksanaan suatu wewenang secara sah telah dipenuhi.
Berdasarkan pengertian diatas Philipus M. Hadjon menyimpulkan : ada dua jenis kekuasaan bebas atas kekuasaan diskresi, yaitu pertama, kewenangan untuk memutus secara mandiri; dan kedua, kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (vagenorm).
TT : - Jurnal Report : Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia
SUSUNAN DAN WEWENANG PEMERINTAHAN PENGERTIAN PEMERINTAH LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TINGKAT PUSAT PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TINGKAT DAERAH HUBUNGAN ANTARA TINGKAT-TINGKAT DALAM PEMERINTAHAN ASAS LEGALITAS WEWENANG PEMERINTAHAN SUMBER DAN CARA MEMPEROLEH WEWENANG PEMERINTAHAN
Menurut Soehardjo : Pemerintah sebagai organisasi bila kita mempelajari ketentuan-ketentuan susunan organisasi, termasuk didalamnya fungsi, penugasan, kewenangan, dan kewajiban masing-masing departemen pemerintahan, badan-badan, instansi, serta dinas-dinas pemerintahan. Sebagai fungsi kita meneliti ketentuan-ketentuan yang mengatur apa dan cara tindakan aparatur pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Fungsi pemerintahan itu dapat ditentukan dengan menempatkannya dalam hubungan dengan fungsi perundang-undangan dan peradilan. Pemerintahan dapat dirumuskan secara negatif sebagai segala macam kegiatan penguasa yang tidak dapat disebutkan sebagai suatu kegiatan perundang-undangan dan peradilan.
Republik Indonesia (RI) adalah Negara kesatuan yang disertai Sistem Desentralisasi. Susunan organisasi RI terdiri dari dua susunan utama , yaitu : Susunan Organisasi Negara Tingkat Pusat dan Tingkat Daerah.
Organisasi adalah suatu jaringan sistematis dari bagianbagian yang saling ketergantungan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat dimana koordinasi dan pengawasan dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Organisasi Administrasi Negara adalah pola hubungan formal yang dibentuk dengan peraturan Perundangundangan dalam Pemerintahan. Hal ini berdasarkan sifat dan beban kerja yang harus diselesaikan, sesuai dengan syarat-syarat efesiensi, menjamin penggunaan yang efektif dari manusia dan material serta tanggung jawabnya. Organisasi ini dibentuk berdasarkan suatu kewenangan tertentu yang harus dilaksanakan, biasanya dilengkapi dengan bagan-bagan dan diagram yang mengambarkan hubungan kerja.
Susunan organisasi negara tingkat pusat adalah badan-badan kenegaraan yang diatur dalam UUD 1945 yang sudah diamandemen, yaitu : Majelis Permusyawaran Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan-badan kenegaraan ini disebut Lembaga Tinggi Negara.
Organisasi Pemerintah Pusat adalah Organ yang menjalankan urusan Pemerintahan di tingkat pusat - Presiden - Wakil Presiden - Menteri dan Departemen
Terdapat dua macam Lembaga pemerintahan negara di bawah pimpinan Presiden, yaitu lembaga Kementerian yang dipimpin oleh seorang Menteri dan Non Kementerian yang dipimpin oleh ketua atau kepala.
Lembaga Pemerintahan Kementerian Kementerian merupakan lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian berkedudukan di Jakarta (ibukota negara) dan bertanggung jawab langsung kepada presiden serta berada dibawah presiden.
Landasan hukum Kementerian di indonesia adalah Bab V Pasal 17 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara diangkat dan diperhentikan oleh Presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu pada pemerintahan. Pembentukan, pengubahan, serta pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.
Selain itu Lembaga Pemerintahan kementerian juga diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Berikut Nama Lembaga Kementerian di Indonesia (Masa pemerintahan Joko Widodo Muhammad Jusuf Kalla) beserta tugasnya: Kementerian koordinator yang memiliki tugas sinkronisasi dan koordinasi urusan kementeriankementerian yang berada dalam kewenangannya, adalah sebagai berikut : Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam)
Kementerian yang memiliki tugas menangani urusan pemerintahan dengan nomenklatur kementeriannya disebutkan dalam UndangUndang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), adalah sebagai berikut : Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
Kementerian yang mempunyai tanggung jawab urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), adalah sebagai berikut : Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM) Kementerian Agama (Kemenag) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Kementerian Pekerjaan Umum (Kemenpu) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdiknas) Kementerian Sosial (Kemensos) Kementerian Pertanian (Kementan)
Kementerian yang bertugas mengurusi urusan pemerintahan sebagai bentuk penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, adalah sebagai berikut : Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemenegpdt) Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemeneg PP & PA) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN) Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) Kementerian Lingkungan Hidup (Menlh) Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kemen BUMN)
Kementerian yang dibubarkan, adalah sebagai berikut : Kementerian Penerangan, dibentuk saat proklamasi kemerdekaan (Kabinet Presidensial) dan dibubarkan pada Kabinet Persatuan Nasional hingga sekarang. Kementerian Sosial, dibentuk saat proklamasi kemerdekaan (Kabinet Presidensial), sempat dibubarkan pada Kabinet Persatuan Nasional, dan dibentuk kembali pada Kabinet Gotong Royong hingga sekarang. Kementerian Kemakmuran, dibentuk saat proklamasi kemerdekaan (Kabinet Presidensial) dan dibubarkan pada Kabinet Natsir hingga sekarang. Kementerian yang dipisahkan/digabungkan, adalah sebagai berikut :
Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum pada Kabinet Kerja (2014) digabung menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Perdagangan serta Kementerian Perindustrian saat ini, sempat digabungkan menjadi "Departemen Perindustrian dan Perdagangan" pada pertengahan perjalanan Kabinet Pembangunan VI, yang kemudian dipisahkan kembali pada Kabinet Indonesia Bersatu hingga sekarang.
Lembaga Pemerintah Non Kementerian Lembaga Pemerintah Nonkementerian disingkat (LPNK), dulu bernama Lembaga Pemerintah Nondepartemen (LPND), LPNK merupakan lembaga negara yang dibentuk guna menjalankan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Kepala LPNK berada di bawah serta bertanggung jawab secara langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang mengoordinasikan nya. LPNK sendiri merupakan lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang tidak dilaksanakan oleh kementerian / instansi, bersifat strategis, nasional, lintas instansi / kementerian, lintas sektor dan lintas wilayah. Selain itu, LPNK juga menunjang tugas yang dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berikut Nama-Nama Lembaga Non Kementerian di Indonesia:
Lembaga Administrasi Negara Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lembaga Ketahanan Nasional Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Lembaga Sandi Negara Badan Intelijen Negara Badan Kepagawaian Negara Badan Pengawas Tenaga Nuklir Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Badan Koordinasi Pananaman Modal Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Badan Pertanahan Nasional
Badan Pengawasan Obat dan Makanan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Badan Nasional Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Badan Pusat Statistik Badan SAR Nasional Badan Narkotika Nasional Badan Standardisasi Nasional Badan Tenaga Nuklir Nasional Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Arsip Nasional Republik Indonesia Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
TT : Diskusi Kelompok : Lembaga Tinggi Negara, Tugas dan Fungsinya.
Susunan organisasi negara mencerminkan seluruh cabang-cabang pemerintahan dan fungsi kenegaraan pada umumnya. Susunan negara tingkat daerah terbatas pada susunan penyelenggaraan pemerintaan (eksekutif) dan unsur-unsur pengaturan (regelen) dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan. Sebagai konsekwensi sistem desentralisasi, tidak semua urusan pemerintah diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat. Berbagai urusan pemerintahan dapat diserahkan atau dilaksanakan atas bantuan satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah dalam bentuk otonomi atau tugas pembantuan (medebewind).
Susunan Pemerintah Tingkat Pusat diatur dalam UUD dan dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Ketetapan MPR, UU atau Keputusan Pemerintahan Tingkat Daerah sebagai satuan pemerintahan yang lebih rendah menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat, atau membantu menyelenggarakan urusan Pemerintah Pusat tertentu. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi urusan rumah tangga daerah. Dan terhadap urusan pemerintahan yang diserahkan itu, daerah mempunyai kebebasan (vrijheid) untuk mengatur dan mengurus sendiri dengan pengawasan dari Pemerintah Pusat atau satuan Pemerintahan yang lebih tinggi tingkatannya dari Daerah yang bersangkutan. Dengan tetap adanya pengawasan, kebebasan itu tidak mengandung arti adanya kemerdekaan.
Di Daerah, selain satuan pemerintahan yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri (daerah otonom), dimungkinkan dibentuk satuan-satuan sebagai aparat Pemerintah Pusat di daerah. Satuan-satuan semacam ini dibentuk dalam rangka dekonsentrasi, bukan desentralisasi (UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan UU No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa).
Badan-badan yang terpenting dari Pemerintah Pusat, Propinsi-propinsi dan Kotapraja-kotapraja pada umumnya tidak begitu berubah (cukup stabil). Selanjutnya mengenai badan-badan pemerintahan, yayasan-yayasan pemerintah, perusahaan (badan usaha milik) negara, partisipasi pemerintah, dan sebagainya nampak dinamika yang besar. Secara teratur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diswastakan, atau justru perusahaan-perusahaan swasta dinasionalisasi.
SF. Marbun menyebutkan kelompok Badan atau
Pejabat TUN yang menyelenggarakan urusan, fungsi atau tugas pemerintahan, yakni sebagai berikut : a. Mereka yang termasuk dalam lingkungan eksekutif mulai dari Presiden sebagai Kepala Pemerintahan (termasuk pembantu-pembantunya di Pusat seperti Wakil Presiden, para Menterti dan LembagaLembaga non Departemen); b. Mereka yang menyelenggarakan urusan desentralisasi, yaitu Kepala Daerah Tingkat I (termasuk Sekretariat Daerah Tingkat I dan DinasDinas Daerah Tingkat I), Kepala Daerah Tingkat II (termasuk Sekretariat Daerah Tingkat II dan DinasDinas Tingkat II) dan Pemerintahan Desa.
c. Mereka yang menyelenggarakan urusan dekonsentrasi, seperti Gubernur (termasuk Sekretariat Wilayah dan Kanwil-Kanwil), Bupati (termasuk Sekretariat Wilayah dan Kandep-Kandep), Walikotamadya,Walikota Administratif, Camat serta Lurah; d. Pihak Ketiga atau Pihak swasta yang mempunyai hubungan istimewa atau hubungan biasa dengan pemerintah, baik yang diatur atas dasar hukum publik maupun hukum privat e. Pihak ketiga atau swasta yang memperoleh konsesi atau izin dari pemerintah; f. Pihak ketiga atau swasta yang diberi subsidi oleh pemerintah, misalnya sekolah-sekolah swasta; g. yayasan-yayasan yang didirikan dan diawasi oleh pemerintah;
h. Pihak ketiga atau koperasi yang didirikan dan diawasi oleh pemerintah; i. Pihak-pihak atau Bank-bank yang didirikan dan diawasi oleh pemerintah; j. Pihak ketiga atau swasta yang bertindak bersamasama dengan pemerintah (Persero), seperti BUMN yang memperoleh atribusi wewenang, PLN, POS dan Giro, PAM, Telkom, Garuda, dll; k. Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung serta Panitera dalam lingkungan peradilan; l. Sekretariat pada Lembaga Tertinggi Negara (MPR) dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negar serta Sekretariat pada DPRD.
Jabatan pemerintahan dan pejabat mendapatkan tugas dan wewenang berdasarkan Hukum Publik, sehingga dalam menjalankan berbagai aktivitasnya tunduk pada ketentuan hukum publik khususnya Hukum Administrasi Negara. Begitu pula ketika timbul persoalan hukum atau sengketa, maka penyelesaiannya didasarkan pada ketentuan Hukum Administrasi Negara.
-
Mengenai hubungan diantara tingkat-tingkat dalam pemerintahan harus dibedakan antara : Hubungan vertikal (pengawasan, kontrol, dsb) Hubungan horizontal (perjanjian kerjasama diantara para pejabat yang berada pada tingkat yang sama).
-
-
A. Hubungan Vertikal : Pengawasan yang dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah yang bertingkat lebih tinggi terhadap badan-badan yang lebih rendah. Alasan-alasan dilakukannya pengawasan antara lain : Koordinasi : mencegah atau mencari penyelesaian konkrit/perselisihan kepentingan misalnya diantara kotapraja-kotapraja pengawasan kebijaksanaan : disesuaikannya kebijaksanaan dari aparat pemerintah yang lebih rendah terhadap yang lebih tinggi
-
-
-
Pengawasan kualitas : kontrol atas kebolehan dan kualitas teknis pengambilan keputusan dan tindakan-tindakan aparat pemerintah yang lebih rendah. Alasan-alasan keuangan peningkatan kebijaksanaan yang tepat dan seimbang dari aparat pemerintah yang lebih rendah Perlindungan hak dan kepentingan warga : dalam situasi tertentu mungkin diperlukan suatu perlindungan khusus untuk kepentingan dari seorang warga.
Bentuk-bentuk pengawasan dan kontrol : 1. Pengawasan refresif, yaitu pengawasan yang dilakukan kemudian : keputusan-keputusan badan-badan yang bertingkat lebih rendah akan dicabut kemudian apabila bertentangan dengan undang-undang atau kepentingan umum. Dalam situasi yang menuntut tindakan cepat, dapat juga diambil tindakan penangguhan keputusan, sebelum dilakukan pencabutan. 2. Pengawasan preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelumnya : adalah pengawasan terhadap keputusankeputusan dari aparat pemerintah yang lebih rendah yang dilakukan sebelumnya. Surat-surat keputusan aparat pemerintah yang lebih rendah umpamanya baru mempunyai kekuatan hukum setelah mendapat pengesahan. Selain itu dikenal bentuk keputusan dari sebuah badan yang lebih rendah yang baru dapat diambil jika sebelumnya telah mendapat surat pernyataan tidak berkeberatan atau surat kuasa dari badan yang leih tinggi.
3. Pengawasan yang positif : yaitu keputusankeputusan badan-badan yang lebih tinggi untuk memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk kepada badan-badan lebih rendah. Kadang-kadang dapat terjadi badan-badan yang lebih tinggi memaksakan instansi yang lebih rendah untuk kerjasama tertentu. 4. Kewajiban untuk memberitahu : pengawasan yang lebih ringan dari bentuk sebelumnya adalah kumpulan wewenang badan-badan lebih tinggi untuk memperoleh informasi dari badan-badan yang lebih rendah, umpamanya pemeriksaan pembukuan, kewajiban memberi informasi jika diminta dan kewajiban dengan segera melaporkan setelah mengeluarkan keputusan-keputusan tertentu.
5. Konsultasi dan perundingan : kadang-kadang beberapa keputusan baru boleh diambil oleh badan yang lebih rendah setelah mengadakan perundingan dengan badanbadan yang lebih tinggi, atau badan-badan yang lebih tinggi itu memperoleh kesempatan sebelumnya untuk memberikan nasehat-nasehat pada badan-badan yang lebih rendah mengenai suatu persoalan. 6. Hak banding administratif (perlindungan administrasi) : adakalanya keputusan-keputusan badan yang lebih rendah dapat diajukan banding oleh mereka yang mempunyai hak banding tertentu (seperti warga negara, pejabat pemerintah dan badan-badan pemerintah lainnya) pada suatu badan umum yang lebih tinggi. Suatu putusan banding sekaligus mencakup suatu uji kebijaksanaan oleh badan yang lebih tinggi itu.
-
-
Selain bentuk pengawasan diatas ada juga alat-alat yang lain yang dapat dipakai oleh badan yang lebih tinggi dalam memberikan pengarahan kepada badan yang lebih rendah, seperti : Dinas-dinas Pemerintah yang didekonsentrasi Keuangan Perencanaan Pengangkatan untuk kepentingan pemerintah pusat
B. Hubungan horizontal. Disamping hubungan secara vertikal, ada pula hubungan secara horizontal, umpamanya diantara kotapraja dengan kotapraja, provinsi dengan provinsi, atau provinsi dengan kotapraja. Banyak tugas-tugas pemerintah hanya dapat dilaksanakan secara memuaskan melalui jalan kerjasama. Bagi suatu kerjasama diantara para instansi pemerintah diperoleh berbagai macam jalan. Jalan yang pertama adalah dengan menandatangi perjanjian yang sifatnya hukum perdata. Disamping itu di beberapa negara dapat ditemukan adanya kemungkinan kerjasama yang sifatnya hukum publik diantara para pejabat instansi atas dasar suatu undang-undang yang dibuat untuk itu.
-
-
Asas Legalitas : asas legalitas menentukan bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang ; Asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang. Asas legalitas ini merupakan prinsip negara hukum yang sering dirumuskan dengan ungkapan “Het beginsel van wetmatigheid van bestuur” yakni prinsip keabsahan pemerintahan.
H.D.Stout, dengan meguti pendapat Verhey,
mengemukakan bahwa het beginsel van wetmatiheig van bestuur mengandung tiga aspek, yakni aspek negatif, aspek formal positif dan aspek materil positif. Aspek negatif menentukan bahwa tindakan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Tindakan pemerintahan adalah tidak sah jika bertentan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Aspek formal positif menentukan bahwa pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan undang-undang. Aspek materil positif menentukan bahwa undang-undang aturan umum yang mengikat tindakan pemerintahan. Hal ini berarti bahwa kewenangan itu harus memiliki dasar perundang-undangan dan juga bahwa kewenangan itu isinya ditentukan normanya oleh undang-undang.
Prajudi Atmosudirdjo menyebutkan beberapa
persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu : 1. Efektifitas, artinya kegiatannya harus mengenai sasaran yang telah ditetapkan; 2. Legitimitas, artinya kegiatan administrasi negara jangan sampai menimbulkan heboh oleh karena tidak dapat diterima oleh masyarakat setempat atau lingkungan yang bersangkutan; 3. Yuridikitas, adalah syarat yang menyatakan bahwa perbuatan para pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum dalam arti luas;
4. Legalitas, adalah syarat yang menyatakan bahwa perbuatan atau keputusan administrasi negara yang tidak boleh dilakukan tanpa dasar undang-undang (tertulis) dalam arti luas; apabila sesuatu dijalankan dengan dalih “keadaan darurat”, maka kedaruratan itu wajib dibuktikan kemudian; jika kemudian tidak terbukti, maka perbuatan tersebut dapat digugat di pengadilan;
5. moralitas, adalah salah asatu syarat yang paling diperhatikan oleh masyarakat; moral dan ethik umum maupun kedinasan wajib dijunjung tinggi; perbuatan tidak senonoh, sikap kasar, kurang ajar, tidak sopan, kata-kata yang tidak pantas, dan sebagainya wajib dihindarkan; 6. Efisiensi, wajib dikejar seoptimal mungkin; kehematan biaya dan produktivitas wajib diusahakan setinggi-tingginya; 7. Teknik dan teknologi yang setinggi-tingginya wajib dipakai untuk mengembangkan atau mempertahankan mutu prestasi yang sebaikbaiknya.
Goorden, dalam H.D.Stout menyatakan :
wewenang adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembuat undang-undang kepada subjek hukum publik. Selanjutnya Tonnaer menyatakan : kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.
Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en plichten). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri ( zelfregelen)dan mengelola sendiri (zelfbestuuren), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.
Dalam negara hukum, yang menenpatkan asas legalitas sebagai sendi utama penyelenggaraan pemerintahan, wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan. Huisman, menyatakan : organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh Undang-undang. Pembuat undangundang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai (misalnya inspektur pajak, inspektur lingkungan, dan sebagainya) atau terhadap badan khusus (seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus untuk perkara sewa tanah), atau bahkan terhadap badan hukum privat.
Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. H.D. van Wijk/ Willem Konijnenbelt, mendifinisikan sebagai berikut : a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan; b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya; c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan organ lain atas namanya.
Mengenai atribusi, Indroharto menjelaskan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara : a. Yang berkedudukan sebagai original legislator; dinegara kita ditingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi, dan DPR bersama-sama Pemerintah sebagai yang melahirkan UndangUndang, dan ditingkat daerah adalah DPRD dan Pemerintah Daerah yang melahirkan Peraturan Daerah. b. Yang bertindak sebagai delegated legislator; seperti Presiden yang berdasar pada suatu ketentuan mengeluarkan Peraturan Pemerintah dimana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha tertentu.
Dalam kajian HAN, mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting karena berkenaan dengan pertanggung jawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip dalam negara hukum : “tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban”. Setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu, tersirat didalamnya pertanggung jawaban dari pejabat yang bersangkutan.
Sifat wewenang pemerintahan, yakni terikat, fakultatif, dan bebas, terutama dalam kaitannya dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (beschikkingen) oleh organ pemerintahan, sehingga dikenal ada keputusan yang bersifat terikat dan bebas. Indroharto mengatakan : Pertama, wewenang pemeritahan yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan isi dari keputusan yang harus diambil, dengan kata lain, terjadi apabila peraturan dasar yang menentukan isi dari keputusan yang harus diambil secara terinci, maka wewenang pemerintahan semacam itu merupakan wewenang yang terikat;
Kedua, wewenang fakultatif, terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutantidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya; Ketiga, wewenang bebas, yakni terjadi ketika peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.
Philipus M. Hadjon, dengan mengutip pendapat Spelt dan Ten Berge, membagi kewenangan bebas dalam dua
kategori, yaitu kebebasan kebijaksanaan dan kebebasan penilaian. Ada kebebasan kebiksanaan (wewenang diskresi dalam arti sempit) bila peraturan perundng-undangan memberikan wewenang tertentu kepada organ pemerintahan, sedangkan organ trsebut bebas untuk (tidak) menggunakannya meskipun syarat-syarat bagi penggunaannya secara sah dipenuhi. Adapun kebebasan penilaian (wewenang diskresi dalam arti yang tidak sesungguhnya) ada, sejauh menurut hukum diserahkan kepada organ pemerintahan untuk menilai secara mandiri dan ekslusif apakah syarat-syarat bagi pelaksanaan suatu wewenang secara sah telah dipenuhi.
Berdasarkan pengertian diatas Philipus M. Hadjon menyimpulkan : ada dua jenis kekuasaan bebas atas kekuasaan diskresi, yaitu pertama, kewenangan untuk memutus secara mandiri; dan kedua, kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (vagenorm).
TT : - Jurnal Report : Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia
Related Documents
Kuliah Eed.ppt
December 2019 18
Kuliah 1
May 2020 19
Kuliah 10
June 2020 8
Mata Kuliah
October 2019 51
Tugas Kuliah
June 2020 19
Kuliah 5
May 2020 24More Documents from ""
Kuliah 5-6.pptx
May 2020 14
Dp3 Guru.docx
October 2019 19
Rpo - Score And Parts
October 2019 22
T.docx
October 2019 13
S1-2017-345375-abstract (2).pdf
April 2020 5