Berita Acara Perubahan Kak 2.docx

BERITA ACARA Pada hari Selasa tanggal sembilan belas bulan desember tahun dua ribu tujuh belas, telah dilakukan Rapat Pembahasan progres Pekerjaan Pembuatan GCP, Orthorektifikasi Citra dan Peta Dasar Kawasan Rambatan, Pariangan, Salimpaung dan Sungai Tarab, dengan sebagai berikut : Agenda : 1. Pembahasan kemajuan pekerjaan dan bobot Pekerjaan Pembuatan GCP, Orthorektifikasi Citra dan Peta Dasar Kawasan Rambatan, Pariangan, Salimpaung dan Sungai Tarab. Notulensi dan Pembahasan : 1. Sesuai dengan Syarat Syarat Khusus Kontrak Pekerjaan Pembuatan GCP, Orthorektifikasi Citra dan Peta Dasar Kawasan Rambatan, Pariangan, Salimpaung dan Sungai Tarab pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara termin yang dibagi dalam 3 persentase pekerjaan yaitu: - Pembuatan GCP dengan persentase nilai pekerjaan 30 % - Ortorektifikasi Citra dengan persentase nilai pekerjaan 15 % - Peta Dasar Kawasan Rambatan, Pariangan, Salimpaung dan Sungai Tarab persentase nilai pekerjaan 55 % 2. Pekerjaan yang telah diselesaikan adalah - Pembuatan GCP dengan persentase nilai pekerjaan 30 % - Ortorektifikasi Citra dengan persentase nilai pekerjaan 15 % - Peta Dasar Kawasan Rambatan, Pariangan, Salimpaung dan Sungai Tarab dengan digitasi peta dasar telah selesai dengan bobot 90 % dari total digitasi seluas 167 km2, dan belum mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan dari BIG (Badan Informasi Geospasial) 3. Kemajuan Pekerjaan sesuai time shedule adalah 45 % disebabkan untuk pekerjaan digitasi peta dasar belum mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan Peta Dasar, seharusnya 100% (seratus prosen) sehingga mengalami deviasi 55 % (lima puluh lima prosen). 4. Berdasarkan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kepada penyedia diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran. 5. Untuk dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran Penyedia melampirkan Surat pernyataan kesanggupan yang memuat : a. Pernyataan kesanggupan dari penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan ketentuan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan denda yang diatur dalam kontrak; b. Pernyataan bahwa penyedia Barang/Jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan denda yang diatur dalam kontrak; c. Pernyataan bahwa penyedia Barang/jasa tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran Berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian perubahan anggaran; dan d. Pernyataan bersedia dimasukan dalam daftar hitam, apabila sampai dengan berakhirnya waktu penyelesaian sisa pekerjaan, pekerjaan belum dapat diselesaikan. 6. Berdasarkan Syarat - Syarat Umum Kontrak Besaran denda yang harus dibayar oleh penyedia adalah dari 1/1000 (satu perseribu) dari sisa biaya bagian kontrak yang belum selesai dikerjakan yaitu 55% dari Rp. 296.505.000,- x 50 adalah sebesar Rp. 8.153.887,50.

7. Besaran pekerjaan yang bisa dibayarkan adalah 45% (empat puluh lima prosen) dari Rp. 296.505.000,- adalah sebesar Rp. 133.427.250,Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar 19 Desember 2017 PPK

PPTK

Konsultan Direktur PT. Hasanah Surveyor Raya

FOBRA RIKA, ST. MT

DODI HIDAYAT

ANWARI, ST

TIM TEKNIS

TIM TEKNIS

TIM TEKNIS

RENOLD SATA, ST

METRI NOVIATUL, ST

WARDI, SE

LAPORAN STAF Kepada Dari Tanggal Perihal

: : : :

Yth. Bupati Tanah Datar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar Oktober 2016 Pelaksanaan Percepatan Kemajuan Peninjauan Kembali RTRW dan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta di Daerah ISI

1. Dasar

: 1. Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 650/561/DPU – 2016 tanggal 4 Oktober 2016 perihal undangan rapat pembahasan kemajuan kegiatan peninjauan kembali RTRW Kabupaten Tanah Datar. 2. Surat 500/1647/Perek & SDA Setda Kabupaten Tanah Datar tanggal 4 Oktober 2016 perihal udangan rapat percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta di tingkat daerah.

2. Hasil

: 1. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2016 di Aula Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar (notulen terlampir) 2. Sampai tanggal 6 Oktober 2016 belum semua SOPD memberikan data untuk proses peninjauan kembali, terutama data program dan kegiatan masing-masing SOPD time series 5 tahun terakhir. 3. Kekurangan data akan dilengkapi oleh masing-masing SOPD sesuai dengan format isian yang diberikan dan diserahkan paling lambat tanggal 10 Oktober 2016. 4. Peta Dasar Skala 1: 50.000 yang akan menjadi rujukan di Kabupaten Tanah Datar adalah peta Rupa Bumi Indonesia (RBI). 5. Saat ini peta RBI Kabupaten Tanah Datar skala 1 : 50.000 sudah tersedia di Dinas Pekerjaan Umum dan dapat dirujuk untuk kebutuhan SOPD lain di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Datar. 6. SOPD yang membutuhkan peta skala 1: 5.000 dapat merujuk pada peta dasar yang tersedia di Dinas Pekerjaan Umum khusus untuk kawasan yang sudah dipetakan.

3. Kesimpulan dan Saran

: 1. Dalam rangka percepatan Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Tanah Datar perlu dilakukan pertemuan kembali dengan SOPD untuk penyiapan data. 2. Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta ditingkat daerah sebagai pedoman perencanaan di daerah, kiranya dapat dikoordinir oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), dimana data teknis disiapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar.

3. Dalam pelaksanaan kebijakan satu peta di daerah perlu ditetapkan dengan SK Bupati maupun Peraturan Bupati. 4. Penutup

: Demikian disampaikan, terima kasih. An. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR Plh. sekretaris

JANUAR PEMPRI, S.ST. MT NIP: 19750116 200003 1 002

LAPORAN STAF

Kepada

:

Yth. Ibu Kepala Dinas PU Kab. Tanah Datar

Dari

:

Kasi Pengawasan dan Perizinan

Tanggal

:

21 Maret 2011

Perihal

:

Penetapan Jenis Dokumen Lingkungan Bagi UKM

ISI

1. Dasar

: 1.

Undangan Rapat Nomor 660/64/KLH/2011 tanggal 8 Maret 2011 dengan acara koordinasi pemberian izin dan penetapan jenis dokumen lingkungan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk rumah makan angin berhembus, rumah makan sambalado, rumah makan aia badarun dan pendulangan emas di Koto Laweh.

2. Hasil

: 1. Jenis dokumen lingkungan untuk usaha pendulangan emas dapat ditentukan setelah dilakukan peninjauan lapangan 2. Mengingat rumah makan sambalado dan rumah makan aia badarun telah berdiri, maka dokumen lingkungan yang harus disusun adalah DPLH (Dokumen Pemantauan Lingkungan Hidup) dan mewajibkan untuk mengurus semua perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Khusus untuk rumah makan angin berhembus lokasi berada di kawasan lindung nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sesuai pasal 56 ayat (3) yang menjelaskan bahwa kawasan sekitar danau atau waduk merupakan kawasan lindung nasional dengan kriteria daratan yang berjarak 50 sampai dengan 100 meter dari titik pasang air danau atau waduk. 4. Lokasi angin berhembus juga tidak memenuhi kriteria sempadan danau seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Tata Bangunan pasal 19 ayat (6) yang menjelaskan bahwa garis sempadan danau dan waduk ditetapkan tidak kurang dari 100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat. 5. Berkaitan dengan lokasi angin berhembus yang berada di kawasan lindung nasional dan melanggar Perda Nomor 19 Tahun 2003, maka perlu dilakukan penertiban bangunan dengan cara pembongkaran, namun hal ini akan menimbulkan dampak sosial yang lebih besar mengingat bangunan ini telah memiliki IMB bersyarat selama 20 tahun sejak tahun 1999.

6. Disamping dampak sosial, dampak lingkungan yang ditimbulkan juga lebih besar jika tidak dilakukan pengelolaan lingkungan karena rumah makan angin berhembus terus melakukan operasional walaupun perpanjang izin usaha belum dikeluarkan. Oleh karena itu disarankan rumah makan angin berhembus untuk menyusun DPLH sebelum melakukan perpanjangan izin usaha dan izin usaha yang diberikan berlaku sampai akhir masa IMB yaitu sampai tahun tahun 2019. 7. Peluang penyusunan DPLH rumah makan angin berhembus dapat dilakukan sesuai Pasal 100 ayat (2) huruf c yang menjelaskan bahwa pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi. 3. Penutup

: Demikian disampaikan hasil rapat penetapan jenis dokumen lingkungan bagi UKM, terima kasih.

KASI PENGAWASAN DAN PERIZINAN

HARNIWATI.BJ,ST.MT NIP. 19770523 200212 2 003