Kontrak Pembelajaran Pranata Perencanaan Diii 2017.docx

PRANATA PERENCANAAN Program D-3 Semester Ganjil 2017/2018 Kredit

:

2 SKS

Pengajar

:

Samsul Ma’rif, SP, MT (Koordinator) Mardwi Rahdriawan, ST, MT

Jadwal

:

Rabu, 09.55 – 11.35

Ruang

:

B 103

M A NF A A T P E M BE L A J A R A N Mata kuliah Pranata Perencanaan secara umum dirancang secara sistematis dalam tiga kelompok besar, meliputi: 

pengembangan wawasan tentang hukum dan administrasi pembangunan dalam kaitannya dengan penataan ruang.



pengembangan wawasan dan perhatian pada hukum dan sistem administrasi kelembagaan penataan ruang.



pengembangan keahlian secara praktis melalui pemahaman tentang berbagai konsep dan praktik penataan ruang.

D E S K R I P S I P E M BE L A J A R A N Mata kuliah Pranata Perencanaan yang diberikan kepada mahasiswa DIII PWK semester 5 ini membahas aspek kelembagaan (institutional aspects) dalam pembangunan, khususnya dalam konteks pembangunan wilayah dan kota. Mata kuliah ini dimaksudkan untuk memperkenalkan mahasiswa terhadap beberapa aspek hukum dan administrasi pembangunan terkait dengan perencanaan wilayah dan kota, khususnya yang berhubungan dengan penataan ruang. Pengenalan ini penting karena dalam praktek penataan ruang banyak sekali lembaga yang terlibat dan seperangkat peraturan yang menjadi dasar bertindak. Dengan pengenalan terhadap kedua aspek tersebut, diharapkan pemahaman mereka terhadap salah satu aspek terpenting dalam perencanaan wilayah dan kota akan meningkat.

K O M P E T E N S I P E M BE L A J A R A N STANDAR KOMPETENSI Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan lembaga dan peraturan apa saja berhubungan dengan penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia, khususnya dalam tahap perencanaan tata ruang wilayah dan kota.

KOMPETENSI DASAR 1.

Mahasiswa mampu menjelaskan peran pemerintah dalam proses pembangunan dan penataan ruang.

2.

Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

3.

Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan dan persamaan lembaga negara dan organisasi pemerintahan daerah.

4.

Mahasiswa mampu menjelaskan organisasi yang bertanggung jawab terhadap urusan penataan ruang dan pembangunan daerah.

5.

Mahasiswa mampu menjelaskan peraturan yang berhubungan dengan penataan ruang di pusat dan di daerah.

6.

Mahasiswa mampu membuat diagram hubungan kelembagaan dan hubungan antarperaturan yang berhubungan dengan penataan ruang.

S T R A T E G I P E M BE L A J A R A N Kegiatan pembelajaran pada mata kuliah Pengantar Perencanaan Wilayah dan Kota akan disampaikan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut: 

Ceramah, berupa kuliah dan tatap muka langsung di kelas. Kegiatan ini bertujuan memberikan pembekalan pengetahuan dasar.



Diskusi dan tanya jawab. Kegiatan ini bertujuan melakukan eksplorasi dari pengetahuan yang telah disampaikan, sehingga didapatkan pemahaman yang lebih jelas terhadap materi, termasuk kemungkinan menghubungkan dengan contohcontoh yang mungkin diketahui mahasiswa.



Tugas laporan, bertujuan memberikan latihan kepada mahasiswa untuk belajar secara mandiri dalam mengeksplorasi materi kuliah.



Ujian, yang merupakan evaluasi kemampuan mahasiswa, serta keberhasilan perkuliahan yang telah dilakukan.

TUGAS Dalam mata kuliah ini akan ada tiga kelompok tugas, yaitu: 1. tugas mingguan kelompok; tugas ini merupakan hasil kegiatan mandiri terjadwal yang berhubungan dengan tema tertentu. 2. tugas mingguan individual; presentasi oral setiap mahasiswa mengenai bahan bacaan yang (selesai) dibacanya dan catatan penting. 3. tugas komprehensif secara berkelompok sebagai wahana praktek pemahaman aspek pranata penataan ruang yang dilakukan pada wilayah studi yang ditentukan Khusus untuk tugas komprehensif, sebuah kerangka acuan tugas akan diberikan ke mahasiswa sebagai panduan. Mahasiswa sebaiknya melakukan konsultasi terprogram untuk tugas ini.

REFERENSI PEMBELAJARAN Bahan bacaan yang dipergunakan dalam perkuliahan ini adalah sebagai berikut ini. Asikin, Z. 2012. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Press. Ditjen Penataan Ruang. 2003. Beberapa Ungkapan Sejarah Penataan Ruang Indonesia 1948-2000. Jakarta: Ditjen Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum. Huda, N. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Press. Niessen, N. 1999. Muncipal Government in Indonesia: Policy, Law, and Practice of Decentralization and Urban Spatial Planning. Leiden: Research School CNWS, Universiteit Leiden. Syahbana, J. A. 1990. Sejarah Perkembangan Hukum Pranata Perencanaan Kota. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. Tjokroamidjojo, B.. 1995. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES. UU 25/2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU 26/2007 Penataan Ruang UU 23/2014 Pemerintahan Daerah

KRITERIA PENILAIAN Nilai akhir didapatkan dari komposisi penilaian sebagai berikut: 

25% tugas mingguan kelompok



25% tugas mingguan individu



10% ujian tengah semester



10% ujian akhir semester



30% tugas komprehensif akhir

Standar minimum nilai akhir adalah sebagai berikut:  A : 80  B: 70  C: 60  D : 50  E : tidak lulus, kurang dari 50

J A D W A L D A N M A T E R I P E M BE L A J A R A N Dalam satu semester, perkuliahan akan diberikan sebanyak 15 kali, termasuk kuliah pertama yang berisi penjelasan dan diskusi kontrak kuliah dan course outline. Jadwal-jadwal bersifat pasti, kecuali terdapat kondisi mendadak di mana dosen tidak ada di tempat. Jika kondisi ini terjadi, maka pengajar yang bersangkutan akan memberikan pengumuman minimal sehari sebelum perkuliahan yang dijadwalkan berjalan. Tabel Jadwal Kegiatan Pembelajaran Pranata PerencanaanSemester Gasal 201

Formatted: Font: (Default) Segoe UI Semilight, Italic Formatted: Font: (Default) Segoe UI Semilight, Bold

Formatted: Font: (Default) Segoe UI Semilight, Bold, Indonesian Formatted: Space After: 6 pt

Minggu ke

Tanggal

Kuliah

1

16 Aug

Pengantar: Aspek Kelembagaan dalam Perencanaan

SM

Formatted: English (United States)

2

23 Aug

Sistem Pemerintahan di Indonesia

SM

Formatted: English (United States)

30 Aug

Hubungan Kewenangan Urusan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

SM

3

Dosen

Formatted: Left

4

6 Sep

Kelembagaan Pemerintah Pusat dan Daerah

SM

5

13 Sep

Kelembagaan Desa dan Kelurahan

SM

20 Sep

Proses dan Prosedur Perundang-undangan

27 Sep

Sistem Perencanaan Pembangunan dan Tata Ruang

6 7

Formatted: Font: (Default) Arial Narrow

Penyusunan

dan

Penetapan

Formatted: English (United States) Formatted: English (United States) Formatted: English (United States) Formatted: English (United States)

SM MR

2 Okt – 13 Ujian Tengah Semester Okt 4 Nov

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Sistem pemanfaatan ruang

JSS

Formatted: Left, None, Space Before: 0 pt, Don't keep with next, Don't keep lines together Formatted: English (United States)

8

18 Okt

Sistem Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

MR

25 Okt

Regulasi/peraturan permukiman

MR

10

1 Nov

Regulasi/peraturan urusan kehutanan/pertanian

SM

11

8 Nov

Regulasi/peraturan urusan infrastruktur #1

MR

Formatted: Indonesian

12

15 Nov

Regulasi/peraturan urusan infrastruktur #2

MR

Formatted: Indonesian

13

22 Nov

Regulasi/peraturan urusan industri/ekonomi lain

MR

29 Nov

Paparan: Kasus masalah kelembagaan perencanaan dan pembangunan

SM

9

14

Ujian Semester

urusan

perumahan

dan

kawasan

Formatted: Indonesian Formatted: Font: Not Bold, Not Italic, Font color: Auto, Indonesian Formatted: Font: Not Bold, Not Italic, Font color: Auto, English (United States) Formatted: English (United States)

Formatted: Indonesian Formatted: Indonesian