Ho_9 # Legislasi.pdf

Prosedur Legislasi Konteks Perencanaan Prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan daerah Pelaku, fungsi dan proses pengambilan keputusan. Prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan lain

Pendahuluan 

Perencanaan merupakan kegiatan/proses yang disebut “shared power world”  



Banyak pelaku yang terlibat di dalamnya Banyak interaksi yang terjadi di dalam proses pengambilan keputusan pada tahap-tahap proses perencanaan

Interaksi yang terjadi bisa bermacam-macam  

Pranata

Ada pelaku/lembaga yang dominan, ada yang tidak Prosesnya yang terjadi bisa sederhana, namun bisa saja kompleks Kulliah #9

2

Sistem Perencanaan 

Perencanaan dalam praktek dapat dikatakan sebagai sebuah sistem, dalam pengertian  



“pattern of social relations across time and space, understood as reproduced practices” di dalamnya tercakup beberapa elemen yang saling terkait antara satu dengan lainnya

Perencanaan pemerintah 



Pranata

umumnya

adalah

intervensi

Dengan kata lain, lembaga pemerintah dari pusat sampai daerah mempunyai peran dalam perencanaan Tetapi, meskipun kecil, perencanaan melibatkan banyak pihak, baik pada proses “pemikiran” maupun pada implementasi pembangunan Kulliah #9

3

Esensi perencanaan: minimasi konflik Keadilan sosial

PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA “Intervensi “ pemerintah

Pertumbuhan ekonomi

Pranata

Konflik sumberdaya Kulliah #9

Pelestarian lingkungan

4

Tingkatan dalam perencanaan Pemerintah Pusat

Pemerintah Propinsi

Pemerintah Lokal

Pranata

Perencanaan yang bersifat makro, sektoral dan spasial Koordinasi perencanaan pembangunan

Perencanaan wilayah (regional planning) Koordinasi perencanaan pembangunan Penyelesaian konflik

Perencanaan struktur dan local plan Arahan investasi pembangunan Pengendalian pembangunan

Kulliah #9

5

Proses pembangunan dan pelaku Contoh dari pengembangan properti

Analisis situasi investasi bidang properti: -Akuntan -Perbankan -Developers

Pranata

Keputusan untuk mulai membangun: -Perencana -Arsitek -Agen properti

Proses mendapat ijin pembangunan: -Perencana -Arsitek -Ahli hukum (lawyers) -Kelompok masyarakat -Pemerintah daerah

Penyewaan dan manajemen:

Desain gedung dan konstruksi:

Pengembangan tapak:

-Agen properti -Ahli pemeliharaan -Retail managers -Lawyers

-Teknik sipil -Perencana -Arsitek -Ahli struktur

-Teknik sipil -Surveyor -Ahli lansekap -Ahli hukum

Kulliah #9

6

Contoh: penataan ruang di Indonesia

Pranata

Kulliah #9

7

Contoh: penataan ruang di Indonesia Revisi Rencana Tata Ruang PERENCANAAN Pengembalian Fungsi

SOSIALISASI

PEMANFAATAN RUANG

PEMERINTAH SWASTA MASYARAKAT

PENERTIBAN

PEMANTAUAN

PERIJINAN

PELAPORAN

EVALUASI PENGAWASAN

PROSES PENGENDALIAN Pranata

Kulliah #9

8

Perkembangan Kota

PENGARAHAN KOTA (RTRW)

Pemanfaatan Lahan

Investor

Contoh: ijin pembangunan

PMA

Pranata

Masyarakat

PMDN

1.a

Non PMA & PMDN

1.b Surat Persetujuan PMDN (Oleh BKPMD)

Surat Persetujuan PMA (Oleh Meninfes)

Peruntukan Permukiman

Ind. Besar

Ind. Menengah

Ind. Kecil

Ind. Kecil Non Formal

Investasi >1M

Investasi 200jt-1M

Investasi 5-jt-200jt

Investasi >5Jt

1.c Surat Persetujuan Disperindag & Kakanwil

1.d Surat Persetujuan Disperindag & Kakandep

Apakah sudah Memiliki Lahan Belum Diarahkan & berkonsultasi dengan BPN

8 Pendaftaran TDI

Sudah

Lokasi Lahan yang dimiliki

Berapakah luasan Yang dibutuhkan Didalam Kawasan Industri

Diluar Kawasan Industri Tipe penggunaan Lahan Eksisting

- > 25 Ha untuk Lahan Pertanian - >1 Ha untuk Lahan Non-Pertanian

- < 25 Ha untuk Lahan Pertanian - < 1 Ha untuk Lah. Non-Pertanian

Pertanian

3

2

Ditangani oleh BPN Kota dan ditandatangani Oleh Kepala Daerah (Bupati/Walikota)

Ijin Lokasi

Non-Pertanian

Ijin Perubahan Penggunaan Tanah (Khusus Prop. Jateng)

Dikaji oleh Tim: Kordinator BPN Yang Terdiri: Bappeda, DPU Pengairan, Dinas Pertanian, Biro Hukum, Dan Dinas Teknis Lainnya

Permohonan Diterima

4

5

Ditolak

Keterangan Rencana Kota (KRK/ Advis Planning)

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

Ijin Penggunaan Bangunan / Ijin Layak Huni (Jabodetabek)

6

Kesesuaian Dengan RDTRK Tidak

7

Ya

IMB Disetujui disahkan oleh DTK

Apakah lokasi usaha berada di Kaw. Permukiman

Digunakan Untuk Apa? Pemanfaatan Tanah Untuk Non Komersial

Perumahan Penduduk

Ijin HO

IMB Ditolak, Cari Alternatif atau Menunggu Evaluasi RDTRK

Pemanfaatan Tanah Untuk Komersial

Perindustrian, Perdagangan & Jasa

SIUP disahkan oleh Disperindag

Pariwisata

SIUK disahkan oleh Disparta

9 10 Sumber: Hasil Analisis Wawancara Instansi Bappeda, BPN, BKPMD, Disperindag, DPU/ DTK Di Kawasan Perkotaan dan Sub Urban Jabodetabek dan Semarang Tahun 2003

Perumahan Skala Besar

Lain-Lain

Kulliah #9

Ijin Teknis disahkan oleh Instansi Terkait

Ya

Perpanjangan tiap 1-2 tahun sekali

Tidak

Perpanjangan tiap 4 tahun sekali

11 Ket

:

: Jenis Perijinan : Jenis Kegiatan Pemanfaatan Tanah Yang Menggunakan Perijinan

9

Legal Drafting

Pranata

Kulliah #9

10

Proses Penyusunan UU Legal Drafting 

Secara harfiah legal drafting dapat diterjemahkan secara bebas, adalah penyusunan/perancangan Peraturan Perundang-undangan. Dari pendekatan hukum, Legal drafting adalah kegiatan praktek hukum yang menghasilkan peraturan, contoh; Pemerintah membuat Peraturan Perundang-undangan.

Pranata

Kulliah #9

11

Pelaku 



Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004, mengamanatkan bahwa perencanaan penyusunan UndangUndang dilakukan dalam suatu Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah (Prolegda).

Pranata

Kulliah #9

12

Produk Peraturan 



Suatu produk Peraturan Perundang-undangan dikatakan baik dan dapat diberlakukan, apabila telah memenuhi persyaratan berdasarkan prinsip dan azas hukum yang telah ditentukan. Namun demikian, persyaratan prinsip dan azas hukum tidaklah cukup, pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan atau peraturan daerah dikatakan dapat dilaksanakan dengan baik, apabila diterima oleh masyarakat luas, artinya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang terkena dampaknya.

Pranata

Kulliah #9

13

Proses dan Prosedur Umum Penyusunan RTRW Kabupaten Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/Prt/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten

Proses Persetujuan dan Rekomendasi

Proses Penetapan Raperda Provinsi dan Kabupaten/Kota

Proses Asistensi di Kementerian Pekerjaan Umum

Jangka Waktu Penyusunan RTRW Kabupaten Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/Prt/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten





Perkiraan keseluruhan waktu yang dibutuhkan untuk penyusunan RTRW Kabupaten adalah 24 bulan. Perkiraan waktu untuk penetapan Perda RTRW Kabupaten adalah 8 – 16 bulan.

Mekanisme Konsultasi Raperda Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah

Dasar Perlunya Konsultasi 

Pasal 5 1) Gubernur dibantu BKPRD Provinsi mengoordinasikan penyusunan rancangan perda RTRWP dan RTR Kawasan Strategis Provinsi, dengan memperhatikan RTRWP yang berbatasan, RTR Pulau/Kepulauan, dan RTRWN. 2) Bupati/Walikota dibantu BKPRD Kabupaten/Kota mengoordinasikan penyusunan rancangan perda RTRWK/K, RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan RTRWK/K yang berbatasan, RTRWP, RTR Pulau/Kepulauan, dan RTRWN.

Maksud dan Tujuan Konsultasi 

Pasal 10 1. Bupati/Walikota mengkonsultasikan rancangan perda kepada instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang yang dikoordinasikan oleh BKTRN. 2. Konsultasi dilakukan guna mendapatkan persetujuan dari instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang. 3. Konsultasi dilakukan setelah rancangan perda dibahas di BKPRD Provinsi dan mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.

Materi Konsultasi Pasal 11 

1.

2.

3.

4.

Konsultasi menyangkut substansi teknis rancangan perda tentang RTRWK/K, rancangan perda tentang RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, dan rancangan perda tentang RDTR Kabupaten/Kota, untuk disesuaikan dengan RTRWP. Atas dasar rekomendasi Gubernur, Bupati/Walikota melakukan konsultasi atas substansi teknis rancangan perda tentang RTRWK/K, rancangan perda tentang RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, dan rancangan perda tentang RDTR Kabupaten/Kota, untuk disesuaikan dengan RTR Pulau/Kepulauan dan RTRWN. Materi konsultasi meliputi rancangan perda tentang RTRWK/K, rancangan perda tentang RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, dan rancangan perda tentang RDTR Kabupaten/Kota, beserta lampirannya. Lampiran rancangan perda berupa : a. b. c.

dokumen RTRWK/K dan album peta; dokumen RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota dan album peta; dan dokumen RDTR Kabupaten/Kota dan album peta.

Alur Mekanisme Konsultasi Dan Evaluasi Raperda RTRW Kabupaten/Kota TAHAP 1

TAHAP 3

TAHAP 2

PENYUSUNAN

KONSULTASI

- Raperda RTRW - Dokumen RTRW

Hal-hal yang perlu mendapat persetujuan : 1.Prosedur/Administrasi 2.Substansi Teknis Raperda beserta Lampirannya berupa Dokumen RTRW

 Kesepakatan BKPRD Kab/Kota.  Pansus DPRD Kabupaten/Kota.

Keterangan: = Penyampaian = Perbaikan/ Penyempurnaan

Konsultasi dengan 3 melalui :

dapat dilakukan (tiga) cara, yaitu

1. Gubernur berkoordinasi dibantu oleh BKPRD Provinsi 2. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND) terkait penataan ruang. 3. Mendagri berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah NonDepartemen (LPND) terkait penataan ruang

Tidak sesuai

EVALUASI

- Raperda RTRW - Dokumen RTRW

Gubernur dibantu oleh BKPRD Provinsi dalam melakukan koordinasi dengan Bupati/Walikota.

Apabila telah sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi, maka Gubernur menyampaikan keputusan persetujuan kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan

TAHAP 4 PENETAPAN

Evaluasi dilakukan setelah melalui proses :

1.Prosedur/Administrasi 2.Substansi Teknis Raperda beserta Lampirannya berupa Dokumen RTRW

Raperda RTRW menjadi Perda RTRW

MEKANISME KONSULTASI DAN EVALUASI RAPERDA RTRW KABUPATEN/KOTA

Pansus DPRD Kab/Kota

1

DIPANDANG PERLU

Kesepakatan BKPRD Kab/Kota

3.1

Konsultasi

OPTIONAL

Hasil Konsultasi

DIFASILITASI OLEH MENDAGRI YANG BERKOORDINASI DENGAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN (LPND) TERKAIT DAN PEMERINTAH PROVINSI

3.2 4

2

BUPATI/ WALIKOTA  Raperda RTRW Kab/Kota  Dokumen RTRW Kab/Kota

Evaluasi 3 hari [Psl. 185 ayat (1) dan Psl. 222 ayat (1) UU No 32/2004]

GUBERNUR

6.1

Raperda RTRW KAb/Kota Dokumen RTRW Kab/Kota

10 11

PERDA RTRW Kab/Kota Ditetapkan

Raperda ditetapkan menjadi PERDA

7 hari [Psl. 185 ayat (4) UU.32/2004]

15 hari [Psl. 185 ayat (2) UU.32/2004]

Hasil Evaluasi

7.2

Penyempurnaan/Perbaikan

BKPRD Provinsi

 Raperda RTRW Kab/Kota  Dokumen RTRW Kab/Kota

7.1

 

BKPRD PROVINSI

GUBERNUR

5

7 hari

>

Dikoordinasikan dengan Menteri yang Membidangi Tata Ruang melalui Mendagri

Tidak Sesuai

Sesuai 5”

Memeriksa Perbaikan Raperda RTRW Kab/Kota

6.2

8

9.1 7 hari [Psl. 185 ayat (4) UU.32/2004]

Hasil Evaluasi

Tidak Sesuai

7”

Sesuai 8.2

>

Hasil Evaluasi dilaporkan kepada Mendagri

Waktu Pelaksanaan Evaluasi 

Pasal 20 1)

2) 3) 4)

Rancangan perda tentang RTRWK/K, rancangan perda tentang RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, dan rancangan perda tentang RDTR Kabupaten/Kota, yang telah disetujui bersama DPRD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. Penyampaian rancangan perda dilengkapi dengan lampiran rancangan perda, surat rekomendasi Gubernur dan surat persetujuan dari instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang. Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan perda dimaksud. Bupati/Walikota menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur.

Indikator Evaluasi 

Pasal 23 Indikator evaluasi rancangan perda tentang RTRWK/K, rancangan perda tentang RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, dan rancangan perda tentang RDTR Kabupaten/ Kota meliputi: a. tersedianya rancangan perda beserta lampirannya; b. terpenuhinya prosedur penyusunan rancangan perda beserta lampirannya; c. terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi dengan RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTRWP, dan RTRWK/K yang berbatasan.





Pasal 24 Indikator sebagaimana dimaksud huruf a, berupa rancangan perda beserta dokumen rencana dan album peta. Pasal 25 Indikator sebagaimana dimaksud huruf b, berupa: a)berita acara rapat konsultasi dengan instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang; b)persetujuan bersama dengan DPRD Kabupaten/Kota atas rancangan perda beserta lampirannya; c) berita acara konsultasi publik; d)berita acara rapat konsultasi dengan pemerintah daerah Provinsi; dan e)berita acara rapat koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang berbatasan.



Pasal 26 Indikator sebagaimana dimaksud huruf c, berupa : a)surat persetujuan atas substansi teknis dari instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang; b)surat rekomendasi dari Gubernur; c)surat kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan; dan d)matrik tindak lanjut usulan perbaikan dalam proses persetujuan teknis.

Terima Kasih

Pranata

Kulliah #9

30