Keputusan Gubernur Ttg Pendelegasian Wewenang.docx

GUBERNUR SULAWESI SELATAN KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR / /TAHUN 20198 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG MENANDATANGANI PERJANJIAN KERJASAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DENGAN INSTITUSI PENDIDIKAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAYANG RAKYAT PROVINSI SULAWESI SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI SELATAN, Menimbang : a. bahwa guna medukung kelancaran pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan institusi pendidikan di rumah sakit, maka dipandang perlu adanya pendelegasian wewenang dari Gubernur Sulawesi Selatan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan; b. bahwa Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan menerima, menjalankan serta bertindak untuk dan atas nama Gubernur Sulawesi Selatan sesuai kewenangan yang didelegasikan kepadanya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perjanjian Kerjasama Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Institusi Pendidikan Di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5434); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777); 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293); 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 59 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 59).

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU

:

Gubernur Sulawesi Selatan mendelegasikan kewenangan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat untuk dan atas nama Gubernur Sulawesi Selatan menandatangani perjanjian kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan institusi pendidikan di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan.

KEDUA

: Seluruh Perjanjian kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan institusi pendidikan di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan dan wajib dilaporkan ke Gubernur Sulawesi Selatan.

KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal

Makassar

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr Tembusan : 1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta; 2. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar; 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.