Sk Kesepakatan Gubernur

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR KESEPAKATAN ANTARA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR DENGAN BUPATI / WALIKOTA SE KALIMANTAN TIMUR TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI (RTRWP) KALIMANTAN TIMUR Samarinda, 12 Januari 2006

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Belas Bulan Januari tahun Dua Ribu Enam pukul Dua Puluh Satu Waktu Indonesia Bagian Tengah, bertempat di Ruang Serba Guna Kantor Gubernur Kalimantan Timur telah dilakukan Kesepakatan bersama antara Gubernur Kalimantan Timur dengan Bupati/Walikota se Kalimantan Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Timur beserta Peta Pola Pemanfaatan Ruang Propinsi Kalimantan Timur Hasil Padu Serasi terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan ini. Kami sepakat demi tercapainya kesepahaman di dalam pengaturan pemanfaatan ruang di Propinsi Kalimantan Timur secara terpadu, selaras dan berkelanjutan, sebagai berikut : Pertama Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Timur merupakan : Penjabaran Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang berkaitan langsung dengan kepentingan Propinsi Kalimantan Timur dan juga Propinsi yang berbatasan.

-

-

-

-

Sebagai matra ruang kebijakan pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Timur. Sebagai kebijaksanaan pokok tentang arahan pola dan struktur pemanfaatan ruang di wilayah Propinsi Kalimantan Timur sesuai dengan karakteristik wilayah. Sebagai pedoman di dalam mengarahkan pertumbuhan ekonomi wilayah/kawasan dan alat kendali didalam memproteksi ruang yang harus dipertahankan sesuai kondisi aslinya. Sebagai rujukan dan pengikat RTRW Kabupaten/Kota demi terwujudnya keterpaduan penataan ruang antar wilayah Kabupaten/Kota. Sebagai pedoman bagi arahan lokasi investasi dan pertumbuhan kawasan cepat tumbuh dalam skala besar dan berdampak penting.

Kedua Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Kalimantan Timur disusun oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur sebagai perwujudan pelaksanaan kewenangan Propinsi Kalimantan Timur sebagai Daerah Otonom dan Wilayah Administrasi. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) dilingkungan Propinsi Kalimantan Timur disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai perwujudan pelaksanaan azas desentralisasi. Kedua Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut saling terkait dan sinergi satu dan lainnya. Ketiga Dalam pelaksanaan pengaturan pemanfaatan ruang yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota diperlukan keterkaitan berdasarkan kewenangan yang ada dengan menghindari konflik melalui musyawarah mufakat. Keempat Menumbuh kembangkan upaya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Propinsi maupun

dengan Pemerintah Pusat di dalam pemberian perizinan dan pelayanan umum kepada masyarakat dan dunia usaha. Kelima Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Timur disusun dengan menggunakan skala peta 1 : 250.000, sedangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota disusun dengan menggunakan skala yang lebih rinci dan tetap berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi. Keenam Pola Pemanfaatan Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya, Kawasan Budidaya diperuntukan bagi Budidaya Kehutanan dan Budidaya Non Kehutanan. Khusus untuk Kawasan Budidaya Non Kehutanan akan dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Ketujuh Dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan hajat hidup orang banyak, harus mengacu kepada upaya-upaya konservasi dan prinsip-prinsip kelestarian serta berkesinambungan. Kedelapan Diupayakan untuk membangun daerah penyangga (buffer zone) yang jelas pada Kawasan Perbatasan Negara, Kawasan Perbatasan antar Propinsi, serta pada perbatasan Kawasan Lindung dengan Kawasan Budidaya, baik dalam wilayah Kabupaten/Kota maupun lintas Kabupaten/Kota. Kesembilan Mempertegas peruntukan kawasan lindung sebagai kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya dan kawasan perlindungan setempat. Kesepuluh Memantapkan koordinasi dan keterpaduan antar pemangku kepentingan untuk pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Kesebelas

Mengupayakan pembiayaan/pendanaan guna mendukung keberlanjutan program Penataan Ruang Wilayah Propinsi dan Kabupaten/Kota meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang secara berkesinambungan. Keduabelas Dalam pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, Pemerintah Propinsi membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, yang bertugas dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ketigabelas Dalam rangka memantapkan pelaksanaan RTRWP dan RTRWK di Propinsi Kalimantan Timur, diupayakan pertemuan/rapat secara periodik dan insidentil dengan pemangku kepentingan. Keempatbelas Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi hasil Padu Serasi tahun 2005 ini masih bersifat usulan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut dengan Pemerintah Pusat melalui Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN), sehingga belum dapat dipergunakan sebagai landasan hukum dalam pemanfaatan ruang. Kelimabelas Dalam rangka pembahasasan dengan Pemerintah Pusat/BKTRN, Pemerintah Propinsi akan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota baik dari unsur Pemerintah Daerah maupun DPRD masing-masing. Disepakati bersama di Samarinda Pada tanggal 12 Januari 2006

PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR

(H. SUWARNA ABDUL FATAH) SOETJIPTO)

KETUA DPRD

(H. SOEHARTONO

BUPATI/WALIKOTA SE-KALIMANTAN TIMUR Bupati Pasir

Bupati Penajam Paser Utara

H. RIDWAN SUWIDI Drs H. YUSRAN,M.Si

Bupati Kutai Kartanegara

Bupati Kutai Barat

Dr.H. SYAUKANI. HR,MM

Ir. RAMA A. ASIA

Bupati Kutai Timur

Bupati Berau

H. MAHYUDIN. ST,MM

Drs. H. MAKMUR HAPK,MM

Bupati Bulungan

Bupati Nunukan

Drs. H. BUDIMAN ARIFIN

H. ABDUL HAFID ACHMAD

Bupati Malinau

Walikota Samarinda

Dr. MARTHIN BILLA,MM

Drs. ACHMAD AMINS,M.Si

Walikota Balikpapan

Walikota Bontang

H. IMDAAD HAMID, SE

dr. H.A. SOFYAN HASDAM.SpS

Walikota Tarakan

dr. H. YUSUF. SK