Kelompok 10 Kebijakan Moneter Revisi.docx

MAKALAH KEBIJAKAN MONETER Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Ekonomi Makro Islam Dosen Pembimbing: DR. Abdul Wadud, Lc, MEI

Kelompok:

M. Abrori Faqih Alfam M.

(E20172170)

Salma Azzahrah

(E20172168)

Indriany Bulqis Syarahil

(E20172153)

Kelas: Ekonomi Syariah 4 PRODI EKONOMI SYARIAH JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER FEBRUARI 2019

KATA PENGANTAR Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah tentang Kebijakan Moneter Makalah ini telah kami susun dengan maksimal dengan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak terimah kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini. Terlepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa ada kekurangan baik dari segi susunan kaliat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ini. Akhir kata kami berharap semoga makalah tentang Kebijakan Moneter ini dapat memberikan manfaat maupun pembelajaran kepada pembaca.

Jember, 24 Februari 2019

Penyusun

2

DAFTAR ISI COVER ............................................................................................................ i KATA PENGANTAR ......................................................................................ii DAFTAR ISI ..................................................................................................iii BAB I PENDAHULUAN ...............................................................................iv A. Latar Belakang .....................................................................................iv B. Rumusan Masalah .................................................................................v C. Tujuan ...................................................................................................v BAB II PEMBAHASAN .................................................................................1 A. B. C. D. E. F. G. H.

Pengertian Kebijakan Moneter..............................................................1 Macam-macam Kebijakan Moneter.......................................................2 Instrumen Kebijakan Moneter Dan Indikator kebijakan Moneter.........4 Kebijakan Moneter dan Siklus Kegiatan Ekonomi Dan Pengaruhnya. .7 Tujuan Kebijakan Moneter..................................................................10 Kebijakan Moneter Menurut Prinsip Islam..........................................11 Contoh Kebijakan Moneter di Indonesia..............................................15 Kebijakan Moneter Menurut Ekonomi Islam.......................................18

BAB III PENUTUP .......................................................................................17 A. Kesimpulan .........................................................................................17 DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................19

3

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijakan pemerintah yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakam laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Kuznets dan Sirojuzilam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai “Kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara untuk menyediakan semakin banyak barang kepada penduduknya, kemampuan ini bertambah sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan”. Untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi stabil tidaklah pekerjaan yang mudah untuk dilaksanakan, ini ibaratnya mata uang 2 sisi, kadang dicapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi tidak stabil. Untuk mencapai inilah diperlukan kebijakan moneter. Kebijakan moneter bertujuan mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang lebih baik dan atau diinginkan. Kondisi-kondisi tersebut diukur dengan menggunakan

indicator-indikator

makro

utama

seperti

terpeliharanya

pertumbuhan ekonomi yang baik, stabilitas harga umum yang terkendali, dan menurunnya tingkat pengangguran. Sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia yang kegiatannya bertumpu pada aset keuangan kredit perbankan, maka pemerintah perlu melaksanakan kebijakan moneter melalui pengelolaan atau pengaturan system perkreditan secara dinamis, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi struktur potensi ekonomi masyarakat daerah (resource base) yang akan digerakkan. Kebijakan moneter tujuannya adalah untuk mencapai stabilisasi ekonomi. Berhasil tidaknya tujuan dari kebijakan moneter tersebut dipengaruhi oleh dua 4

faktor, pertama: kuat tidaknya hubungan kebijakan moneter dengan kegiatan ekonomi tersebut, kedua: jangka waktu perubahan kebijakan moneter terhadap kegiatan ekonomi.

B. RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimana pengertian kebijakan moneter ? 2. Bagaimana macam-macam kebijakan moneter ? 3. Apa sajakah instrumen kebijakan moneter dan indikator kebijakan moneter ? 4. Bagaimana kebijakan moneter dan siklus kegiatan ekonomi dan pengaruhnya? 5. Bagaimana tujuan kebijakan moneter ? 6. Bagaimana kebijakan moneter menurut prinsip islam ? 7. Apa contoh kebijakan moneter di Indonesia ? C. TUJUAN 1. Ingin mengetahui tentang pengertian kebijakan moneter. 2. Ingin mengetahui tentang macam-macam kebijakan moneter. 3. Ingin mengetahui tentang instrumen kebijakan moneter dan indikator kebijakan moneter. 4. Ingin mengetahui kebijakan moneter dan siklus kegiatan ekonomi dan pengaruhnya. 5. Ingin mengetahui tujuan kebijakan moneter. 6. Ingin mengetahui kebijakan moneter menurut prinsip islam. 7. Ingin mengetahui contoh kebijakan moneter di Indonesia.

5

6

BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Kebijakan Moneter Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah atau otoritas moneter dengan menggunakan perubahan jumlah uang beredar (money supply) dan tingkat bunga (interest rates) untuk mempengaruhi tingkat permintaa agregat (aggregate demand) dan mengurangi ketidakstabilan didalam perekonomian. Dengan kebijakan moneter, pemerintah juga dapat melakukan pengendalian terhadap jumlah uang beredar, kredit dan sistem perbankan. Dalam impelementasinya, kebijakan moneter bisa bersifat ekspansioner yaitu kebijakan moneter yang dilakukan melalui peningkatan jumlah uang yang beredar (Ms) dan atau penurunan tingkat suku bunga (i) dengan tujuan meningkatkan permintaan agregat di dalam perekonomian, ataupun kontraksioner yaitu kebijakan moneter yang dilakukan melalui pengurangan jumlah uang yang beredar dan atau peningkatan bunga dengan tujuan untuk mengurangi permintaan agregat didalam perekonomian.1

Dan untuk memudahkan, karena di

kebanyakan negara otoritas moneter adalah bank sentral Pengertian lain kebijakan moneter adalah kebijakan dari otoritas moneter (bank sentral) dalam bentuk pengendalian agregat moneter (seperti uang beredar, uang primer, atau kredit perbankan) untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Perkembangan perekonomian yang diinginkan dicerminkan oleh stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja yang tersedia. Kebijakan moneter juga Dapat diartikan sebagai upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan

ekonomi

yang

tinggi

secara

berkelanjutan

dengan

tetap

mempertahankan kestabilan harga. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, "margin requirement", kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Kebijakan Moneter ini umumnya terbagi menjadi dua yaitu kebijakan moneter kualitatif dan kebijakan moneter kuantitatif2. Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali dan dengan 1 Muana Nanga, Makroekonomi: Teori, Masalah dan Kebijakan, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2005), 180. 2 Iskandar Putong, Pengantar Ekonomi Mikro Dan Makro (Edisi 2), (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 231.

7

mempengaruhi proses penciptaan uang, pemerintah bisa mempengaruhi jumlah uang yang beredar . Dengan adanya upaya mempengaruhi jumlah uang yang beredar maka pemerintah juga dapa bisa mempengaruhi tingkat bunga yang berlaku di pasar uang. Sedangkan dapat kita simpulkan bahwasannya besarnya uang ini dipengaruhi oleh empat faktor : 1. Keadaan neraca pembayaran (surplus atau defisit). 2. Keadaan APBN (surplus atau defisit). 3. Perubahan kredit langsung Bank Indonesia. 4. Perubahan kredit likuiditas Bank Indonesia.3 B. Macam-macam Kebijakan Moneter Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu : 1. Kebijakan Moneter Kuantitatif Kebijakan moneter kuantitatif adalah langkah-langkah bank sentral yang tujuan utamanya adalah mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian. Sedangkan kebijakan moneter kuantitatif dapat di bedakan menjadi tiga jenis tindakan, yaitu : a. Melakukan jual beli surat-surat berharga didalam pasar uang dan pasaran modal. Langkah Ini dinamakan operasi terbuka. Untuk supaya operasi terbuka ini berjalan dengan sukses dan memberikan efek yang di harapkan, dua keadaan haruslah wujud dalam perekonomian. Keadaan-keadaan tersebut adalah4

3 Boediono, Ekonomi Makro, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2014), 96. 4 Sadono Sukirno, Makroekonomi Teori Pengantar, ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 310.

8

1. Bank-bank perdagangan tidak memiliki kelebihan cadangan, apabila kelebihan cadangan yang dimiliki oleh bank-bank perdagangan yang cukup besar, mereka dapat membeli surat-surat berharga yang dijual bank sentral dengan menggunakan kelebihan cadangan tersebut. 2. Dalam ekonomi telah tersedia cukup banyak surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan operasi terbuka hanya akan mencapai tujuannya apabila terdapat surat-surat yang dapat diperjual belikan untuk melaksanakan kebijakan itu. b. Membuat perubahan ke atas suku diskonto dan suku bunga yang harus dibayar oleh bank-bank perdagangan. Yang dimaksud disini adalah apabila bankbank perdagangan menjual surat-surat berharga kepada bank sentral, maka langkah iu dinamakan mendiskontokan surat-surat berharga. Didalam memberi pinjaman, bank sentral akan menetapkan suku bunga yang harus di bayar oleh bank-bank perdagangan atas pinjaman yang di terimanya. Juga bank sentral akan menetapkan suku diskonto dari Sertifikat Bank Indonesia atau surat-surat berharga lainnya yang mudah tunai yang dijual kepadea bank sentral. Tingkat yang ditentukan oleh bank sentral tersebut dinamakan suku diskonto atau suku bank (Bank Rate). c. Membuat perubahan ke atas cadangan minimum yang harus di simpan oleh bank-bank perdagangan. Maksudnya ialah kelebihan cadangan yang terdapat di bank-bank perdagangan akan dapat di hapuskan dengan menaikkan tingkat cadangan minimum tersebut. Sebagai contoh adalah misalkan cadangan minimum yang di wajibkan adalah 20% , tetapi bank-bank perdagangan pada umumnya mempunyai cadangan sebanyak 25%. Dalam keadaan seperti ini operasi pasaran terbuka dan kebijakan mengubah tingkat bunga tidak akan memberi efek ke atas jumlah penawaran uang. 5 5 Sadono Sukirno, Makroekonomi Teori Pengantar, ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 311.

9

2. Kebijakan Moneter Kualitatif Kebijakan moneter kualitatif adalah langkah-langkah bank sentral yang bertujuan mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Dengan perkataan lain, tujuan kebijakan ini bukanlah untuk mengawasi perkembangan penawaran uang, tetapi untuk mempengaruhi jenis-jenis pinjaman yang diberikan institusi keuangan. Ini memungkinkan bank sentral menggallakkan pertumbuhan ekonomi ke arah yang di harapkan. Sedangkan kebijakan moneter kualitatif dapat di bedakan menjadi dua jenis tindakan, yaitu : a. Pengawalan pinjaman secara terpilih. Kebijakan ini dilakukan dengan menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi atau digalakkan. Beberapa contoh lain langkah-langkah bank sentral untuk mengendalikan pinjaman bank-bank perdagangan adalah 1. Mengarahkan supaya bank-bank perdagangan memberikan pinjaman kepada pembeli-pembeli rumah biaya murah dengan tingkat bunga yang rendah 2. Menggalakkan pemberian kepada pedagang-pedagang kecil. 3. Memberikan syarat yang lebih ringan untuk pinjaman kepada pedagang kecil dan industri rumah tangga b. Pembujukan moral. Dalam melaksanakan kebijakan ini bank sentral mengadakan pertemuan langsung dengan bank-bank perdagangan untuk meminta mereka melakukan langkah-langkah tertentu.6 Untuk lebih jelasnya akan di bahas bab selanjutnya. C. Instrumen Kebijakan Moneter Dan Indikator kebijakan Moneter

6 Sadono Sukirno, Makroekonomi Teori Pengantar, ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 313.

10

Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain : 1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation) Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang. 2. Fasilitas Diskonto (Discount Rate) Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadangkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang. 3. Rasio Cadangan Wajib dan Minimum Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio. 4. Pembujukan Moral (Moral Persuasion) 11

Pembujukan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi ataupun melakukan pertemuan langung. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian. 5.

Kredit Selektif Politik bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang

beredar dengan cara memperketat pemberian kredit 6. Rasio Likuiditas Kadang untuk keperluan tertentu, bank sentral juga dapat mewajibkan bank-bank, selain memelihara cadangan tertentu, memelihara surat berharga tertentu atau valuta asing tertentu dengan proporsi yang ditetapkan. Biasanya langkah ini dilakukan nuntuk membiayai anggran pemerintah melalui surat berharga. Dengan rasio likuiditas tersebut secara otomatis bank-bank wajib menyimpan surat-surat berharga sebagai cadangan. 7. Fasilitas Simpanan Bank Sentral Simpanan bank sentral merupakan simpanan bank-bank pada bank sentral untuk jangka waktu yamg sangat pendek. Simpanan ini bersifat sangat pendek, misalnya satu hari, untuk menampung kelebihan likuiditas pada hari itu . Atas simpanan itu, bank menerima bunga yang biasanya dibawah tingkat bunga pasar. Bank Indonesia telah menggunkan fasilitas ini sejak krisis tahun 1997/1998, yang dinamakan FASBI.7 8. Intervensi Valuta Asing (Foreign Exchange Intervention)

7 Aulia Pohan, Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasinya Di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 55.

12

Intervensi valuta asing adalah kebijakan bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang beredar atau likuiditas di pasar uang melaui jual beli valuta asing atau cadangan devisa. Selanjutnya adalah indikator kebijakan moneter, dalam proses pencapaian sasaran kebiijakan moneter, sering dihadapkan dengan gejolak perkembangan perekonomian yang menghambat sasaran yang ditetapkan. Sehubungan dengan itu, diperlukan indikator (sasaran antara) yang dapat member petunjuk apakah perkembangan moneter tetap terarah pada usaha pencapaian sasaran akhir yang telah ditetapkan atau tidak. Indikator tersebut umumnya dua hal, yakni suku bunga dan uang beredar. Dengan demikian, kedua variable moneter tersebut mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai sasaran menengah dan indikator. Dalam perumusan kebijakan moneter, kedua variable tersebut digunakan sebagai sasaran antara karena merupakan variable yang akan dicapai terlebih dahulu agar sasaran kebijakan moneter dapat dicapai, sedangkan dalam pelaksanaannya kedua variabel tersebut bertindak sebagai indikator karena member petunjuk tentang arah perkembangan moneter

a. Tingkat suku bunga Kebijakan moneter yang menggunakan suku bunga sebagai sasaran antara akan menetapkan tingkat suku bunga yang ideal untuk mendorong kegiatan investasi. Apabila suku bunga menunjukkan kenaikkan melampaui angka yang diterapkan, bank sentral akan segera melakukan ekspansi moneter agar suku bunga turun sampai pada tingkat yang ditetapkan tersebut. b.Uang Beredar (monetary aggregate) 13

Kebijakan moneter yang menggunakan monetary aggregate atau uang yang beredar sebagai sasaran menengah mempunyai dampak positif berupa tingkat harga yang stabil. Apabila terjadi gejolak dalam jumlah besaran moneter, yaitu melebihi atau kurang dan jumlah yang diterapkan, bank sentral akan melakukan kontraksi atau ekspansi moneter sedemikian rupa sehingga besaran moneter akan tetap pada suatu jumlah yang ditetapkan.8 Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (free floating). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu. D. Kebijakan Moneter dan Siklus Kegiatan Ekonomi Dan Pengaruhnya Perkembangan ekonomi suatu negara tentu mengalami pasang surut (siklus) yang pada periode tertentu perekonomian tumbuh pesat dan pada periode lain tumbuh melambat. Untuk mengelola dan mempengaruhi perkembangan perekonomian agar dapat berlangsung dengan baik dan stabil, pemerintah atau otoritas moneter biasanya melakukan langkah-langkah

yang dikenal dengan

kebijakan ekonomi makro. Inti dari kebijakan tersebut pada dasarnya adalah pengelolaan sisi permintaan dan sisi penawaran suatu perekonomian agar mengarah pada kondisi keseimbangan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang 8 Aulia Pohan, Potret Kebijakan Moneter Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 34.

14

berkesinambungan. Kebijakan moneter sebagai salah satu dari kebijakan ekonomi makro pada umumnya diterapkan sejalan dengan business cycle ‘siklus kegiatan ekonomi’. Dalam hal ini, kebijakan moneter yang diterapkan pada kondisi dimana perekonomian sedang mengalami boom perkembangan yang sangat pesat tentu berbeda dengan kebijakan moneter yang diterapkan pada kondisi dimana perekonomian sedang mengalami depression atau slump ‘perkembangan yang melambat’. Dalam kajian literatur dikenal dua jenis kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif atau dalam referensi lain bermaknakan kebijakan moneter kualitatif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi, yang antara lain dilakukan melalui peningkatan jumlah uang beredar. Sebaliknya, kebijakan moneter kontraktif atau dalam referensi lain bermaknakan kebijakan moneter kuantitatif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk memperlambat kegiatan ekonomi, yang antara lain dilakukan melalui penurunan jumlah uang beredar.9 Dalam pelaksanaannya, efektivitas kebijakan moneter tersebut tergantung pada hubungan antara uang beredar dengan variabel ekonomi utama seperti output dan inflasi. Dari sejumlah literatur, temuan utama yang menarik mengenai hubungan antara uang beredar, inflasi, dan output adalah bahwa dalam jangka panjang, hubungan antara pertumbuhan uang beredar dan inflasi adalah sempurna, sementara hubungan antara pertumbuhan uang atau inflasi dengan pertumbuhan output riil mungkin mendekati nol. Temuan ini menunjukkan adanya suatu konsensus bahwa dalam jangka panjang, kebijakan moneter hanya akan berdampak pada inflasi, dan tidak banyak pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi riil.

9 Perry Warjiyo dan Solikin, Kebijakan Moneter di Indonesia, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2003), 3.

15

Salah satu contoh yang dapat dijelaskan di sini adalah situasi pada kurun waktu atau fase kegiatan perekonomian sedang mengalami resesi (misalkan dari A ke B Pemerintah dapat memperpendek periode resesi dengan melakukan kebijakan moneter yang ekspansif sehingga perekonomian dapat lebih cepat mengalami

recovery

‘pemulihan

kembali’.

Sebaliknya,

dalam

kondisi

perekonomian mengalami perkembangan yang sangat pesat pemerintah dapat menghindari over heating ‘pemanasan kegiatanperekonomian’ dengan melakukan kebijakan moneter yang kontraktif. Pola penerapan kebijakan moneter yang secara aktif bersifat “memperlunak” perkembangan kegiatan ekonomi yang cenderung menuju titik balik ekstrim tersebut dikenal dengan counter-cyclical monetary policy. Secara sepintas, pola kebijakan moneter yang counter-cyclical cukup tepat untuk diterapkan agar perekonomian dapat terhindar dari gejolak struktural (shocks) atau fluktuasi siklus kegiatan ekonomi. Namun, permasalahan mendasar yang muncul adalah berkaitan dengan sulitnya memprediksi siklus kegiatan ekonomi, terutama menyangkut sampai sejauh mana perkembangan suatu perekonomian mencapai posisi tertentu pada siklus yang terjadi. Kesalahan dalam memprediksi siklus ekonomi yang terjadi dapat menimbulkan kesalahan dalam menentukan respons kebijakan moneter. Adapun pengaruh kebijakan moneter dan uraian tabel berikut menggambarkan dampak kebijakan moneter pada berbagai bagian dari suatu sistem perekonomian10 TINGKAT DISKON Naik

EFEK Uang sedkit

ALASAN Bank meminjam uang lebih sedikit karena bunga yang lebih tinggi

Lebih rendah

Uang banyak

Bank memiliki lebih banyak uang dalam cadangan

10 Paulus Kurniawan, Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015), 157169.

16

Kebutuhan cadangan

Efek

Alasan

Naik

Uang sedikit

Bank wajib lebih banyak mengurangi pinjaman untuk peminjam

Lebih rendah

Uang banyak

Bank tetap kurang di brankas dan meminjamkan lebih kepada peminjam

Operasi pasar terbuka

Efek

Alasan

membeli

Uang banyak

Fed memberikan uang kebank dalam pertukaran untuk obligasi

Menjual

Uang sedikit

Fed mengambil uang dari bank dalam pertukaran untuk obligasi

E. Tujuan Kebijakan Moneter Kebijakan moneter memiliki beberapa tujuan. Adapun tujuan ekonomi moneter adalah untuk mencapai stablisasi ekonomi yang dapat diukur dengan : a. Kesempatan kerja. Dengan adanya kesempatan kerja atau lowongan pekerjaan maka makin besar dalam meningkatkan produksi, selain dapat meningkatkan produksi maka dapat juga membantu masyarakat yang menjadi pengangguran. Semakin besar gairah untuk berusaha, maka akan mengakibatkan peningkatan produksi. Peningkatan produksi ini akan diikuti dengan kebutuhan tenaga kerja. Hal ini berarti akan terjadinya peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan karyawan. 17

b. Kestabilan harga Harga yang makin kian tinggi membuat masyarakat menjadi resah, tiap tahunnya harga barang bukannya menjadi turun tetapi semakin naik, untuk mencegah harga yang semakin naik maka pemerintah menstabilkan harga sehingga harga tidak mengalami kenaikkan setiap tahunnya. Apabila kestablian harga tercapai maka akan menimbulkan kepercyaan di masyarakat. Masyarakat percaya bahwa barang yang mereka beli sekarang akan sama dengan harga yang akan masa depan.

c. Neraca pembayaran internasional Neraca pembayaran internasional yang seimbang menunjukkan stabilisasi ekonomi di suatu Negara. Agar neraca pembayaran internasional seimbang, maka pemerintah sering melakukan kebijakan-kebijakan moneter. d.Mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran (medium of exchange) dalam perekonomian. e. Mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat harga. f. Distribusi likuiditas yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada berbagai sektor ekonomi. g. membantu pemerintah melaksanakan kewajibannya yang tidak dapat terealisasi melalui sumber penerimaan yang normal.11 F. Kebijakan Moneter Menurut Prinsip Islam

11 Aulia Pohan, Potret Kebijakan Moneter Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 34.

18

Kebijakan moneter atau politik moneter merupakan politik negara dalam menentukan peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan dalam lapangan keuangan negara. Secara lebih khusus kebijakan moneter mempunyai pengertian sebagai tindakan makro pemerintah melalui bank sentral dengan cara mempengarui penciptaan uang. Dengan mempengaruhi proses penciptaan uang, pemerintah bisa mempengaruhi jumlah uang beredar, yang selanjutnya pemerintah bisa mempengaruhi pengeluaran investasi, kemudian mempengaruhi permintaan agregeat dan akhirnya tingkat harga seehingga tercipta kondisi ekonomi sebagaimana yang dikehendaki. Kebijakan moneter dalam Islam berbijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam sebagai berikut a. Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allahlah pemilik yang absolut. b. Manusia merupakan Pemimpin (kholifah) di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. c. Semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah, dan oleh karena itu saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudarasaudaranya yang lebih beruntung. d. Kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun. e. Kekayaan harus diputar. f. Menghilangkan jurang perbedaaan antara individu dalam perekonomian, dapat menghapus konflik antar golongan. g. Menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin. Dalam aspek teknis, kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bak. Dalam Islam riba, yang termasuk didalamnya bunga bank diharamkan secara tegas. Dengan adannya 19

pengharaman ini maka bunga bank yang dalam ekonomi kapitalis menjadi instrument utama manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi. Menejement moneter dalam Islam didasarkan pada prinsip bagi hasil.12 Adapun tujuan dari kebijakan moneter berdasarkan prinsip islami adalah Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam memiliki beberapa tujuan sebagaimana dirumuskan oleh Iqbal dan Khan dalam Muhammad diantaranya: 1. Kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh (Economic well-being with full employment). Tujuan ini erat kaitannya dengan maqosid shar’iyah. Kesejahteraan ekonomi mengambil bentuk terpenuhinya semua kebutuhan pokok manusia, hapusnya semua sumber utama kesulitan dan peningkatan kwalitas hidup secara moral dan material. Juga terciptanya suatu lingkungan ekonomi dimana kholifah Allah mampu memanfaatkan waktu, kemampuan fisik dan mentalnya bagi pengayaan

diri,

keluarga

dan

masyarakatnya.

Kesejahteraan

bukanlah

memaksimalkan kekayaan dan konsumsi untuk diri sendiri tanpa menghiraukan orang lain, atau untuk kelompok tertentu dan mengabaikan kelompok yang lain. Manusia hidup didunia adalah sebagai kholifah Allah bersama manusia lain yang juga kholifah Allah juga. Sumber daya yang tersedia adalah untuk semua manusia. Karena itu pemanfaatan sumber daya oleh individu adalah syah, tetapi dibatasi sedemikian rupa tidak membahayakan bagi kebahagiaan dan kebaikan sosial. Bahkan mendatangkan kebaikan bagi lingkungan sosialnya. 2. Keadilan Sosio Ekonomi dan Distribusi Pendapatan dan Kekayaan (Sosioeconomic justice and equitable distribution of income and wealth).

12 Amien Wahyudi,” Kebijakan Moneter Berbasis Prinsip-Prinsip Islam”, Justitia Islamica Vol. 10/No. 1, Juni 2013, 60.

20

Keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya. Konsep ini mengandung dua unsur pengertian yakni a. suatu bentuk keseimbangan dan perbandingan antara orang yang memiliki hak. b. Hak seseorang hendaklah diberikan dan diserahkan dengan seksama. Nilai-nilai keadilan berpijak pada prinsip persamaan dan persaudaraan. Setiap individu mempunyai hak yang sama untuk memperoleh kekayaan dalam meningkatkan kesejahteraaan hidupnya tanpa membedakan ras dan golongan dan perbedaan-perbedaan lainnya. Persaudaraan mempunyai pengertian bahwa setiap individu adalah saudara. Mereka adalah makhluk Allah dan harus saling menyayangi. Namun, keadilan bukan penyamarataan dalam distribusi kekayaan. Hal ini karena setiap individu mempunyai perbedaan-perbedaan yang memungkinkan terjadinya perolehan kekayaan. Juga bukan penguasaan kekayaan yang maksimal dan mempertahankan kekayaan untuk diri sendiri sebagai refleksi hak atas jerih payahnya. 3. Stabilitas Nilai Uang (Stability in the value of money). Stabilitas nilai uang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan perekonomian baik secara ediologi maupun praktek, karena uang menentukan nilai dan harga suatu barang dan jasa. Ketidak menentuan uang mengakibatkan kerusakan perekonomian, karena orde ekonomi didasarkan pada prinsip penawaran sebelum permintaan, sehingga peramalan suatu harga dengan tapat menjadi sulit dilakukan. Ketidak menentuan nilai uang yang lebih berbentuk inflasi dari pada deflasi, menunjukkan bahwa uang tidak dapat berfungsi sebagai suatu satuan hitung yang adil dan benar, dan menyebabkan pelaku ekonomi berlaku tidak adil pula terhadap pelaku lain dengan tidak disadarinya, dengan memerosotkan aset-aset moneter tanpa sepengetahuannya.

21

Stabilitas nilai uang adalah prioritas utama dalam kegiatan manajemen moneter Islam. Stabilitas nilai uang yang tercermin dalam stabilitas tingkat harga sangat berpengaruh terhadap realisasi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu negara seperti,

pemenuhan kebutuhan pokok, pemerataan distribusi

pendapatan dan kekayaan, tingkat pertumbuhan ekonomi riil yang optimum perluasan kesempatan kerja dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa keadilan sosial-ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan merupakan tujuan yang penting dalam kerangka Islam. Sementara tujuan pertama dan ketiga sebenarnya sama dengan tujuan yang dirumuskan oleh ekonom konvensional. Hanya saja, dalam ekonomi konvensional tidak menekankan adanya keadilan sosial-ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan. Sebuah pertanyaan menarik untuk dikaji, dapatkah manajemen moneter syari’ah dapat diterapkan di Indonesia? Menurut saya, manajemen moneter syari’ah dimungkinkan untuk diterapkan di Indonesia, karena berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah bahwa perbankan syari’ah dapat menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari’ah dan berdasarkan UU No. 3 Tahun 2004 Jo. 23 Tahun 1999 Bank Indonesia dapat melaksanakan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syari’ah. Seiring dengan itu, BI sebagai bank sentral telah mengeluarkan informasi tentang Peraturan Bank Indonesia bagi Bank Umum berdasarkan prinsip bagi hasil, yaitu tentang Giro Wajib Minimum (GWM), kliring, Pasar Uang antar bank berdasarkan prinsip syari’ah, Sertifikat Investasi Mudharabah antar Bank Syari’ah (Sertifikat IMA) dan Sertifikat Wadi’ah Bank indonesia atau SWBI Inilah yang sekarang menjadi instrumen moneter bank sentral di Indonesia.13

13 Anita Rahmawaty, “Uang Dan Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Volume 1, No.2, Desember 2013, 197-198.

22

G. Contoh Kebijakan Moneter di Indonesia Berikut ini adalah beberapa contoh kebijakan moneter yang pernah di terapkan di Indonesia. 1. Periode 1945 – 1952 Pada awal kemerdekaan, untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk mendirikan bank sirkulasi berbentuk bank milik negara, dan dalam pelaksanaannya berupa pendirian Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank rakyat Indonesia (BRI) pada tahun 1946. Kedua bank milik negara tersebut dan beberapa bank swasta yang ditunjuk pemerintah melaksanakan penukaran mata uang Hindia Belanda dan Jepang dengan mata uang Republik Indonesia (ORI) yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Tujuan pengeluaran atau pengedaran ORI tersebut adalah untuk menggantikan peranan mata uang Hindia Belanda dan Jepang dalam perekonomian Indonesia. Dalam perjalanannya, penggunaan ORI hanya mencapai usia 3 tahun 5 bulan, sebelum akhirnya ditarik dari peredaran dan diganti dengan uang De Javasche Bank. De Javasche Bank akhirnya diputuskan sebagai bank sentral pada penyerahan kedaulatan Indonesia pada pemerintah Republik Indonesia Serikat. Beberapa waktu setelah pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dilakukan nasionalisasi terhadap De Javasche Bank melalui UndangUndang Nasionalisasi De Javasche Bank pada tanggal 6 Desember 1951. 2. Periode pertumbuhan ekonomi dengan hasil minyak (1973 – 1982)

23

Peningkatan kegiatan perekonomian nasional kemudian mengalami dorongan lebih lanjut dengan hasil minyak yang meningkat khususnya pada awal dekade 1970-an. Ditemukannya ladang-ladang minyak di Indonesia telah memberikan sisi positif dan negatif. Di satu sisi, hasil minyak telah memberikan limpahan rezeki bagi penerimaan negara sehingga dapat dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan di sisi fiskal. Dengan peran aktif dan cenderung dominan oleh pemerintah, kebijakan fiskal telah memungkinkan untuk mendorong kegiatan ekonomi riil. Namun, di sisi lain peningkatan penerimaan devisa hasil minyak dan pengeluaran pemerintah telah menyebabkan ekspansi jumlah uang beredar dari sisi fiskal. Kondisi ini mengharuskan kebijakan moneter untuk melakukan penyerapan ekspansi moneter dari sisi fiskal tersebut agar tidak menimbulkan kelebihan likuiditas dalam perekonomian yang dapat meningkatkan laju inflasi. Dengan latar belakang tersebut, pada tahun 1974 Pemerintah mulai menempuh kebijakan kredit selektif dari sisi moneter. Tujuannya adalah agar jumlah uang beredar tetap terkendali sehingga laju inflasi dapat tetap terjaga. Hal ini terutama dilakukan dengan pengaturan terhadap besarnya ekspansi kredit yang diperbolehkan oleh perbankan, atau yang sering dikenal dengan pagu ekspansi aktiva neto. Jadi, setiap tahun Bank Indonesia menyusun rencana ekspansi kredit secara nasional dengan menghitung berapa jumlah uang beredar yang sesuai dengan perkiraan laju inflasi dan pertumbuhan output. Kemudian bank-bank diminta untuk menyampaikan rencana kredit kepada Bank Indonesia untuk kemudian ditetapkan pagu kredit setahun ke depan untuk masing-masing bank. Pagu individual bank tersebut pada akhirnya akan menjadi dasar untuk penyaluran kredit likuiditas yang disediakan Bank Indonesia sesuai dengan sektor atau program yang sudah ditetapkan. Telah di jelaskan di atas dua perbandingan kebijakan moneter pada tahun 1945 dan pada tahun 1973, jika pada tahun 1945 Indonesia masih mendirikan 24

bank dan mengeluarkan jenis mata uang maka dengan seiring nya waktu kebijakan moneter dalam pengembangan ekonomi di Indonesia semakin pesat seperti

pada

tahun

1973

yang

dimana

indonesia

mendapatkan

dan

menyeimbangkan ekonomi dengan adanya penghasilan dari sektor minyak bumi.14 H. Kebijakan Moneter Menurut Ekonomi Islam Seperti yang telah dijelaskan di atas pengertian kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang hingga kini masih terus berlangsung, disamping harus menata sektor riil, yang tidak kalah penting adalah meluruskan kembali sejumlah kekeliruan pandangan di seputar masalah uang. Bila dicermati, krisis ekonomi yang melanda Indonesia, juga belahan dunia lain, sesungguhnya dipicu oleh dua sebab utama, yang semuanya terkait dengan masalah uang. Berkenaan dengan mata uang, Islam memiliki pandangan yang khas. Abdul Qodim Zallum mengatakan bahwa sistem moneter atau keuangan adalah sekumpulan kaidah pengadaan dan pengaturan keuangan dalam suatu negara. Yang paling penting dalam setiap sistem keuangan adalah penentuan satuan dasar keuangan (al-wahdatu al-naqdiyatu alasasiyah) dimana kepada satuan itu dinisbahkan seluruh nilai-nilai berbagai mata uang lain. Apabila satuan dasar keuangan itu adalah emas, maka sistem keuangan/moneternya dinamakan sistem uang emas. Apabila satuan dasarnya perak, dinamakan sistem uang perak. Bila satuan dasarnya terdiri dari dua satuan mata uang (emas dan perak), dinamakan sistem dua logam. Sistem uang dua logam inilah yang diadopsi oleh Rasulullah SAW. Ketika itu kendati menggunakan sistem uang dua logam, Rasulullah SAW memang tidak mencetak dinar dan dirham emas sendiri, tapi menggunakan dinar Romawi dan 14 Perry Warjiyo dan Solikin, Kebijakan Moneter di Indonesia, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2003), 35.

25

dirham Persia (ini juga menunjukkan bahwa sistem uang dua logam tidak eksklusif hanya dilakukan oleh ummat Islam). Demikian seterusnya, sistem dua logam itu diterapkan oleh para khalifah hingga masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan (79H). Baru di masa itulah dicetak dinar dan dirham khusus dengan corak Islam yang khas. Dengan cara itu, nilai nominal dan nilai intrinsik dari mata uang dinar dan dirham akan menyatu. Artinya, nilai nominal mata uang yang berlaku akan dijaga oleh nilai instrinsiknya (nilai uang itu sebagai barang, yaitu emas atau perak itu sendiri), bukan oleh daya tukar terhadap mata uang lain. Yang membedakan dengan moneter konvensional dengan islam terletak pada instrumennya. Dalam ekonomi Islam, tidak ada sistem bunga sehingga bank sentral tidak dapat menerapkan kebijakan discount rate tersebut.

Bank Sentral Islam

memerlukan instrumen yang bebas bunga untuk mengontrol kebijakan ekonomi moneter dalam ekonomi Islam. Dalam hal ini, terdapat beberapa instrumen bebas bunga yang dapat digunakan oleh bank sentral untuk meningkatkan atau menurunkan uang beredar. Penghapusan sistem bunga, tidak menghambat untuk mengontrol jumlah uang beredar dalam ekonomi.

Secara mendasar, terdapat beberapa instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, antara lain: 1. Reserve Ratio Adalah suatu

presentase

tertentu

dari

harus dipegang oleh bank sentral, misalnya 5 %.

simpanan

bank

yang

Jika bank sentral ingin

mengontrol jumlah uang beredar, dapat menaikkan RR misalnya dari 5 persen

26

menjadi 20 %, yang dampaknya sisa uang yang ada pada komersial bank menjadi lebih sedikit, begitu sebaliknya. 2. Moral Suassion Bank sentral

dapat

membujuk

bank-bank

untuk

meningkatkan permintaan kredit sebagai tanggung jawab mereka ketika ekonomi berada dalam keadaan depresi. Dampaknya, kredit dikucurkan maka uang dapat dipompa ke dalam ekonomi. 3. Lending Ratio Dalam ekonomi Islam, tidak ada istilah Lending (meminjamkan), lending ratio dalam hal ini berarti Qardhul Hasan (pinjaman kebaikan). 4. Refinance Ratio Adalah sejumlah proporsi dari pinjaman bebas bunga. Ketika refinance ratio meningkat, pembiayaan yang diberikan meningkat, dan ketika refinance ratio turun, bank komersial harus hati-hati karena mereka tidak di dorong untuk memberikan pinjaman. 5. Profit Sharing Ratio Ratio bagi keuntungan (profit sharing ratio) harus ditentukan sebelum memulai suatu bisnis. Bank sentral dapat menggunakan profit sharing ratio sebagai instrumen moneter, dimana ketika bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang beredar, maka ratio keuntungan untuk nasabah akan ditingkatkan. 6. Islamic Sukuk Adalah obligasi pemerintah, di mana ketika terjadi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan sukuk lebih banyak sehingga uang akan mengalir ke bank

27

sentral dan jumlah uang beredar akan tereduksi. Jadi sukuk memiliki kapasitas untuk menaikkan atau menurunkan jumlah uang beredar. 7. Government Investment Certificate Penjualan atau pembelian sertifikat bank sentral dalam kerangka komersial, disebut sebagai Treasury Bills. Instrumen ini dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan dijual oleh bank sentral kepada broker dalam jumlah besar, dalam jangka pendek dan berbunga meskipun kecil. TreasuryBills ini tidak bisa di terima dalam Islam, maka sebagai penggantinya diterbitkan pemerintah dengan sistem bebas bunga, yang disebut GIC: Government Instrument Certificate. Beberapa mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, antara lain : 1.

Mazhab pertama (Iqtishaduna) Pada masa awal islam tidak diperlukan suatu kebijakan moneter karena

system perbankan hampir tidak ada dan penggunaan uang sangat minim. Jadi, tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap penawaran akan uang melalui diskresioner. Tambahan pula, kredit tidak memiliki peran dalam penciptaan uang karena kredit hanya digunakan diantara para pedagang. Selain itu, peraturan pemerintah tentang surat peminjaman (promissory notes) dan instrument negosiasi (negotiable instruments) dirancang sedemikin sehingga tidak memungkinkan penciptaan uang. Promissory notes atau bill exchange dapat diterbitkan untuk membeli barang dan jasa atau mendapatkan sejumlah dana segar, namun tidak dapat dimanfaatkan untuk tujuan kredit. Aturan-aturan tersebut mempengaruhi keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang berdasarkan transaksi tunai. Dalam nasi’a atau aturan transaksi lainnya, uang yang dibayarkan atau diterima bertujuan mendapatkan komoditas atau jasa. 28

Instrument lain yang pada saat ini digunakan untuk mengatur jumlah peredaran uang serta mengatur tingkat suku bunga jangka pendek adalah OMO (jual-beli surat berharga pemerintah) yang belum dikenal pada masa awal pemerintahan islam. Selain itu, tindakan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bertentangan dengan ajaran islam yang melarang praktek riba. 2.

Mazhab Kedua (Mainstream) Tujuan kebijakan moneter pemerintah adalah maksimisasi alokasi sumber

daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Alquran melarang praktek penumpukan uang (money hoarding) karena membuat uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, mazhab ini merancang sebuah instrument kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan akan uang (MD) agar dapat dialikasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Permintaan dalam islam dikelompokkan dalam dua motif yaitu motif transaksi (transaction motive) dan motif berjaga-jaga (precautionary motive). Semakin banyak uang yang menganggur (iddle) berarti permintaan akan uang untuk berjaga-jaga (MDprec) semakin besar, sedangkan semakin tinggi pajak yang dikenakan terhadap uang yang menganggur berbanding terbalik dengan permintaaan akan uang untuk berjaga-jaga.Dues of iddle fund adalah instrument kebijakan yang dikenakan pada semua asset produktif yang menganggur. 3.

Mazhab ketiga (alternative) System kebijakan moneter yang dianjurkan oleh mazhab ini adalah

syuratiq process yaitu kebijakan yang diambil berdasarkan musyawarah bersama otoritas sector riil. Menurut pemikiran mazhab ini, kebijakan moneter adalah repeated games in game theory. Dalam hal ini, bentuk kurva penawaran

29

dan permintaan akan uang mirip tambang yang melilit dengan kemiringan (slope) positif akibat knowledge induced processI daninformant sharing yang baik. 15

BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Dapat kita mengerti bahwaanny kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatur perekonomian yakni tentang jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara yakni dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga bank dengan insrumennya adalah bank sentral. Adapun macam dari kebijakan moneter dibagi 2 yakni kebijakan moneter kualitatif yakni kebijkan yang sifatnya nonintervensi dan lebih banyak menekankan pada kesadaran pihak pebankan pada umumnya sedangkan kebijakan moneter kuantitatif adalah kebijakan yang sifatnya mempengaruhi penawaran uang dan tingkat bunga perekonomian. Adapun instrumen kebijaka moneter meliputi; operasi pasar terbuka, Rasio cadangan wajib dan minimum, pembujukan moral (moral persuasion) kredit selektif politik bank sentral, Rasio Likuiditas, fasilitas simpanan Bank Sentral, intervensi valuta asing (Foreign Exchange Intervention).

15 Muhammad, Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islami, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), 67.

30

Adapun indikator adanya kebijakan moneter adalah tingkat suku bunga dan uang beredar (monetary aggregate) Adapun ujuan dari kebijkan moneter adalah kesempatan kerja, kestabilan harga, neraca pembayaran internasional, mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran,

mempertahankan

keseimbangan

antara

kebutuhan

likuiditas

perekonomian dan stabilitas tingkat harga, distribusi likuiditas yang optimal, membantu pemerintah melaksanakan kewajibannya yang tidak dapat terealisasi melalui sumber penerimaan yang normal. Sedangkan menurut prinsip islami tujuan moneter adalah 1. Kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh (Economic well-being with full employment). 2. Keadilan Sosio Ekonomi dan Distribusi Pendapatan dan Kekayaan (Sosioeconomic justice and equitable distribution of income and wealth). 3. Stabilitas Nilai Uang (Stability in the value of money)

Dan telah di jelaskan di atas dua perbandingan kebijakan moneter pada tahun 1945 dan pada tahun 1973, jika pada tahun 1945 Indonesia masih mendirikan bank dan mengeluarkan jenis mata uang maka dengan seiring nya waktu kebijakan moneter dalam pengembangan ekonomi di Indonesia semakin pesat seperti pada tahun 1973 yang dimana indonesia mendapatkan dan menyeimbangkan ekonomi dengan adanya penghasilan dari sektor minyak bumi. Kemudian kebijakan moneter dalam ekonomi islam perbedaan dengan konvensional adalah terletak pada instrumen yang dipakai dalam menerapkan kebijakannya, adapun kebijakan dalam ekonomi islam adalah moneter adalah 1. Reserve Ratio 31

2. Moral Suassion 3. Lending Ratio 4. Refinance Ratio 5. Profit Sharing Ratio 6. Islamic Sukuk 7. Government Investment Certificate Dan juga didalam ekonomi islam terdapat beberapa madzhab dalam ekonomi islam yakni : 1.

Mazhab pertama (Iqtishaduna)

2.

Mazhab Kedua (Mainstream)

3.

Mazhab ketiga (alternative)

DAFTAR PUSTAKA Boediono. 2014. Ekonomi Makro. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. Kurniawan, Paulus. 2015. Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro. Yogyakarta: CV Andi Offset. Muhammad. 2002. Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islami, Jakarta: Salemba Empat. 32

Nanga, Muana. 2005. Makroekonomi: Teori, Masalah dan Kebijakan. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. Pohan, Aulia. 2008. Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasinya Di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Pohan, Aulia. 2008. Potret Kebijakan Moneter Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. Putong, Iskandar. 2002. Pengantar Ekonomi Mikro Dan Makro (Edisi 2), Jakarta: Ghalia Indonesia. Rahmawaty, Anita. 2013 “Uang Dan Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam”: Volume 1 No.2 (hlm. 197-198). Sukirno, Sadono. 2004.

Makroekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT

RajaGrafindo Persada. Warjiyo, Perry dan Solikin. 2003. Kebijakan Moneter di Indonesia. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan. Wahyudi, Amien. 2013. ” Kebijakan Moneter Berbasis Prinsip-Prinsip Islam”: Justitia Islamica Vol. 10/No. 1 (hlm. 60)

33