Kedudukan Tap Mpr Dalam Peraturan Perundang-undangan

KEDUDUKAN TAP MPR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KELOMPOK 9:

Muh Syaiful Bakhri Bagaskara Prawira Lukky Febriana Kartika Kismawardani Munarti

TAP MPR ADALAH... • Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang disingkat TAP MPR, merupakan salah satu wujud peraturan perundangundangan yang sah dan legitimate berlaku di Negara Indonesia.

Penghapusan Tap MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan • Dalam periode era reformasi, TAP MPR dianggap sebagai perpanjangan tangan dari kekuasaan untuk membuat peraturan-peraturan tertentu yang menguntungkan atau meligitimasi kepentingan kekuasaan. • Kemudian muncul istilah “sunset clouse”, yakni upaya sedikit demi sedikit untuk menghapus TAP MPR sebagai sumber hukum dalam sistem perundangundangan Indonesia. Ini juga yang mendasari proyek evaluasi yang disertai penghapusan secara besarbesaran terhadap TAP MPR(S) ditahun 2003 melalui Sidang Umum (SU) MPR. Mahfud MD menyebut agenda ini sebagai “Sapu Jagat”, yakni TAP MPR yang menyapu semua TAP MPR(S) yang pernah ada untuk diberi status baru

• Puncak dari agenda “sunset clouse” dan “sapu jagat” ini adalah diterbitkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang tidak memasukkan TAP MPR sebagai salah satu sumber hukum. • Hierarki Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut : 1) UUD 1945; 2) UU/Perppu; 3) Peraturan Pemerintah; 4) Peraturan Presiden; 5) Peraturan Daerah.

Pemunculan Kembali TAP MPR Dalam Hierarki Perundang-undangan • Pemberlakuaan UU No. 12 Tahun 2011 yang memasukkan kembali ketatapan MPR kedalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak memberikan kemungkikan kepada MPR untuk dapat membentuk Ketetapan MPR yang baru, melainkan hanya mempertegas pemberlakuan Ketetapan MPR yang lama sebagai wujud pemberian legalitas kepada Ketetapan MPR yang masih berlaku. • didalam hierarki peraturan perundang-undangan, TAP MPR memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan UU, Perpu, PP, Perpres dan Perda. Hal ini ditegaskan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. TAP MPR dapat dikatakan sebagai salah satu sumber hukum. norma yang diatur dalam setiap TAP MPR sejak Tahun 1966 hingga Tahun 2002 tetap diakui sebagai sebuah produk hukum yang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 1) 2) 3) 4) 5) 6)

UUD 1945; Ketetapan MPR; UU/Perppu; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

• Dimasukkannya kembali TAP MPR dalam tata urutan perundang-undangan dalam Undangundang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan bentuk penegasan bahwa produk hukum yang dibuat berdasarkan TAP MPR, masih diakui dan berlaku secara sah dalam sistem perundang-undangan Indonesia.

Keputusan (beschikking)

Bersifat individual dan konkrit

Peraturan (Regelling)

Bersifat general dan abstrak

Pengujiannya melalui gugatan di peradilan Pengujiannya untuk peraturan dibawah tata usaha negara undang-undang ke mahkamah agung, sedangkan untuk undang-undang diuji ke mahkamah konstitusi

Bersifat sekali-selesai

Berlaku terus-menerus

Mengapa TAP MPR kedudukannya lebih tinggi dari UU? • TAP MPR yang masih berlaku merupakan produk dari lembaga yang pada masa penetapannya merupakan lebih tinggi kedudukannya dari lembaga yang menetapkan UU. Maka TAP MPR juga mempunyai sifat regeling (mengatur) karena masih diberikan wewenang oleh konstitusi.

• TAP MPR seharusnya ada / tidak dalam hierarki peraturan perundang undangan? • Jika ada mengapa? Jika tidak mengapa?