Isu Terkini Akk.docx

PENGUKURAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Pemerintah di dalam menyelenggarakan pelayanan publik masih banyak dijumpai kekurangan sehingga jika dilihat dari segi kualitas masih jauh dari yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan masih munculnya berbagai keluhan masyarakat melalui media massa. Jika kondisi ini tidak direspon oleh pemerintah maka akan dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap pemerintah sendiri. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik (Permenpan RB, 2014). Puskesmas merupakan salah satu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Puskesmas sebagai suatu unit pelayanan kesehatan yang merupakan ujung tombak dalam bidang pelayanan kesehatan dasar, diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan pasar atau masyarakat, perlu untuk meningkatkan pelayanan agar mampu bersaing, mampu berkembang, dam mampu bertumbuh.Pelayanan yang diberikan oleh puskesmas harus sesui dengan kebutuhan dan harapan konsumen agar tercipta kepuasan pasien. Ketidakpuasan pasien disebabkan dengan adanya kesenjangan dari pelayanan yang diberikan oleh puskesmas yang tidak sesuai dengan harapan yang dirasakan oleh konsumen, dengan adanya kesenjangan yang diberikan oleh puskesmas tersebut sehingga menimbulkan adanya penilaian yang negatif dari konsumen terhadap pelayanan dan harapan konsumen untuk memakai jasa tersebut akan berkurang (Supriyanto, 2006). Demikian pula Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Puskesmas mempunyai visi yakni tercapainya derajat kesehatan masyarakat,

sedangkan misinya adalah menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerjanya; mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat; memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan, dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan, dan memelihara dan meningkatkan kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat beserta lingkungannya. Untuk mengetahui seberapa besar penilaian terhadap pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada masyarakat, maka perlu dilakukan suatu pengukuran berupa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat. Puskesmas Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu melakukan pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) untuk melihat seberapa besar penilaian masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan kepada mereka terutama dalam hal pelayanan di Puskesmas setiap tahun. Secara umum, pengukuran IKM yang dilakukan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2014 tentang “Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik”. Selain berfungsi untuk mengukur dan melihat sebesar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, kegiatan pengukuran IKM dimaksudkan untuk melihat gambaran dan melakukan pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan yang berkesinambungan sehingga dapat tercipta good corporate governance (Permenpan RB, 2014). Pengukuran IKM tahun 2015 di Puskesmas Kabupaten Hulu Sungai Utara sangat penting dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut sekaligus evaluasi terhadap pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh puskesmas selama ini. Melalui pengukuran IKM ini diharapkan diperoleh nilai IKM yang sesuai sehingga dapat digunakan sebagai landasan kebijakan dalam menetapkan target dan sasaran untuk kegiatan pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan selanjutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan di seluruh Puskesmas Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2015.

Pemecahan Masalah

Puskesmas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang amat penting di Indonesia. Puskesmas adalah unit

pelaksana

teknis

dinas

kabupaten/kota

yang

bertanggungjawab

menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatau wilayah kerja (Depkes, 2011) Pelayanan kesehatan di puskesmas adalah kegiatan pelayanan berupa pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan administrasi, pelayanan gawat darurat yang mencakup pelayanan medik dan penunjang medik. Sedangkan untuk dapat disebut sebagai bentuk pelayanan kesehatan, baik dari jenis pelayanan kesehatan kedokteran maupun dari jenis pelayanan kesehatan masyarakat harus memiliki berbagai syarat pokok. Syarat pokok yang dimaksud adalah: 1. Tersedia dan berkesinambungan Syarat yang pertama pelayanan kesehatan yang baik adalah pelayanan kesehatan tersebut harus tersedia di masyarakat serta bersifat berkesinambungan. 2. Dapat diterima dan wajar Syarat pokok kedua pelayanan kesehatan yang baik adalah dapat diterima oleh masyarakat serta bersifat wajar. Artinya pelayanan kesehatan tersebut tidak bertentangan dengan keyakinan dan kepercayaan masyarakat. 3. Mudah dicapai Syarat pokok yang ketiga pelayanan kesehatan yang baik adalah mudah dicapai oleh masyarakat (dari sudut lokasi). 4. Mudah dijangkau Syarat pokok keempat pelayanan kesehatan yang baik adalah mudah dijangkau oleh masyarakat. Pengertian keterjangkauan yang dimaksud disini termasuk dari sudut biaya. Untuk dapat mewujudkan keadaan yang seperti ini harus dapat diupayakan pelayanan kesehatan tersebut sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat. 5. Bermutu

Syarat pokok pelayanan kesehatan yang baik adalah bermutu. Pengertian yang dimaksud disini adalah yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan, yang disatu pihak dapat memuaskan para pemakai jasa pelayanan, dan dipihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik serta standar yang telah ditetapkan.

Upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan mencakup : 1. Penataan organisasi Penataan organisasi menjadi organisasi yang efisien, efektif dengan struktur dan uraian tugas yang tidak tumpang tindih, dan jalinan hubungan kerja yang jelas dengan berpegang pada prinsip organization through the function. 2. Regulasi peraturan perundangan Pengkajian secara komprehensif terhadap berbagai peraturan perundangan yang telah ada dan diikuti dengan regulasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut di atas. 3. Pemantapan jejaring Pengembangan dan pemantapan jejaring dengan pusat unggulan pelayanan dan sistem rujukannya akan sangat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kesehatan, sehingga dengan demikian akan meningkatkan mutu pelayanan. 4. Standarisasi Standarisasi merupakan kegiatan penting yang harus dilaksanakan, meliputi standar tenaga baik kuantitatif maupun kualitatif, sarana dan fasilitas, kemampuan, metode, pencatatan dan pelaporan dan lain-lain. Luaran yang diharapkan juga harus distandarisasi. 5. Pengembangan sumber daya manusia Penyelenggaraan berbagai pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan dan berkesinambungan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional, yang kompeten dan memiliki moral dan etika, mempunyai dedikasi yang tinggi,

kreatif dan inovatif serta bersikap antisipatif terhadap berbagai perubahan yang akan terjadi baik perubahan secara lokal maupun global.

Kegiatan yang perlu dilakukan agar pelayanan kesehatan dapat tercapai sesuai dengan tujuan puskesmas dalam melayani masyarakat 1. Pengawasan :Monitoring Kegiatan pelayanan harus terus diawasi pelaksanaannya agar mencapai target yang telah ditetapkan 2. Pengendalian :Controlling Pelayanan yang sudah optimal tetap perlu dikendalikan arahnya agar tidakmenyimpang dari tujuan kegitan 3. Penilaian : Evaluation Setiap hasil kegiatan harus dievaluasi sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi terhadap publik dan pemerintah daerah

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (2014) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Indonesia. Supriyanto, S. (2006) Pemasaran Industri Jasa Kesehatan. Edited by O. HS. Yogyakarta: Andi.