Isi Mpr.docx

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang lebih dikenal dengan lembaga MPR muncul pertama kalinya pada saat sidang kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dewasa ini MPR mempunyai andil yang cukup besar dalam menjalankan fungsi kepemerintahan RI. Salah satu produk hukum yang dikenal lahir dari lembaga negara tersebut ialah Ketetapan MPR / TAP MPR . Namun TAP MPR dalam beberapa dekade terakhir mengalami suatu kondisi yang kontradiktif. Sebelumnya, dalam UU No. 10/2004 TAP MPR dikeluarkan dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada Tahun 1999, menindaklanjuti tuntutan reformasi yang menghendaki perubahan UUD 1945 dengan melakukan satu rangkaian perubahan konstitusi dalam empat tahapan yang berkesinambungan, sejak Sidang Umum MPR Tahun 1999 sampai dengan Sidang Tahunan MPR Tahun 2002. Perubahan UUD 1945 tersebut dilakukan MPR guna menyempurnakan ketentuan fundamental ketatanegaraan Indonesia sebagai pedoman utama dalam mengisi tuntutan reformasi dan memandu arah perjalanan bangsa dan negara pada masa kini dan yang akan datang, dengan harapan dapat berlaku untuk jangka waktu ke depan yang cukup panjang. Selain itu, perubahan UUD 1945 tersebut juga dimaksudkan untuk meneguhkan arah perjalanan bangsa dan negara Indonesia agar tetap mengacu kepada citacita negara seba-gaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pasca perubahan UUD 1945, maka ada 6 (enam) lembaga Negara yang diberikan kekuasaan secara langsung oleh konstitusi. 1Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sep¬enuhnya menurut UUD. UUD memberikan pembagian kekuasaan (separation of power) kepada 6 Lembaga Negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam Bab I Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo¬nesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 1

Undang-Undang Dasar”. Dengan rumusan itu dimaksudkan, bahwa kedaulatan itu pada hakekatnya tetap melekat dan berada di tangan rakyat, dan Undang-Undang Dasar yang mengatur pelaksanaannya. Sebagian kedaulatan itu tetap dipegang dan dilaksanakan sendiri oleh rakyat, yaitu dalam hal memilih Presiden dan Wakil Presiden, memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar itu, Undang-undang kemudian juga menetapkan, rakyat tetap memegang kedaulatannya secara langsung, yaitu dalam hal memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, memilih Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Untuk selebihnya Undang-Undang Dasar menetapkan dibentuknya lembagalembaga negara (DPR, MPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi), dan kepada masing-masing lembaga itu ditetapkan secara definitif fungsi dan kewenangannya sesuai dengan posisi/kedudukannya. Lembaga-lembaga negara itu berada dalam kedudukan yang setara. Antara lembaga yang satu dengan yang lain dilaksanakan prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi atau checks and balances. 1.1 Rumusan Masalah 1. Pengertian MPR ? 2. Bagaimana sejarah MPR di Indonesia? 3. Bagaimana struktur, fungsi, wewenang, dan keanggotaan MPR sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945?

1.2 Tujuan Adapun tujuan dari makalah ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui secara jelas apa itu Pengertian MPR 2. Untuk mengetahui sejarah asal mulanya sejarah MPR di Indonesia 3. Untuk mengetahui Bagaimana struktur, fungsi, wewenang, dan keanggotaan MPR sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945.

2

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian MPR

Secara keseluruhan, undang-undang dasar 45 sebelum perubahan mengenal enam lembaga tinggi/tertinggi negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, Mahkamah agung (MA) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Dewan Pertimbangan Agung.1 Selanjutnya Majelis Permusyawaratan

Rakyat

Republik

Indonesia

atau

cukup

disebut

Majelis

Permusyawaratan Rakyat (disingkat MPR-RI atau MPR) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia2 yang terdiri anggota anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD. Jumlah anggota MPR saat ini adalah 678 orang yang terdiri dari 550 anggota DPR dan 128 anggota DPD. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun dan berakhir ketika anggota-anggota DPR yang baru mengangkat sumpah. MPR adalah lembaga tertinggi di negara Indonesia yang strukturnya dibentuk berdasarkan pemilihan langsung legislatife, bersamaan dalam penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Majelis Permusyawaratan rakyat sebagai lembaga kedaulatan rakyat memiliki susunan, kedudukan, tugas, dan wewenang.

2.2 Sejarah MPR di Indonesia

Sejak 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memulai sejarahnya sebagai sebuah bangsa yang masih muda dalam menyusun pemerintahan, politik, dan administrasi negaranya. Landasan berpijaknya adalah ideologi Pancasila yang diciptakan oleh bangsa Indonesia sendiri beberapa minggu sebelumnya dari penggalian serta perkembangan budaya masyarakat Indonesia dan sebuah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pra Amandemen yang baru ditetapkan 1

Asshiddiqie jimly ,Konstitusi dan konstitusionalisme indonesia (Jakarta: STITUSI KONPRESS, 2010),

Asriyatno Smec, “Daftar dan Tugas Lembaga Tinggi Negara Indonesia”,http://daftar-artikelpenting.blogspot.co.id/2015/05/daftar-dan-tugas-lembaga-tinggi-negara.html, diakses 19 April 2018, jam 09.30 WIB. 2

3

keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pra Amandemen) tersebut mengatur berbagai macam lembaga negara dari Lembaga Tertinggi Negara hingga Lembaga Tinggi Negara. Konsepsi penyelenggaraan negara yang demokratis oleh lembaga-lembaga negara tersebut sebagai perwujudan dari sila keempat yang mengedepankan prinsip demokrasi perwakilan dituangkan secara utuh didalamnya. Kehendak untuk menuangkan aspirasi rakyat dalam sistem perwakilan, untuk pertama kalinya dilontarkan oleh Bung Karno, pada pidatonya tanggal 01 Juni 1945. Muhammad Yamin juga mengemukakan perlunya prinsip kerakyatan dalam konsepsi penyelenggaraan negara. Begitu pula dengan Soepomo yang mengutarakan idenya akan Indonesia merdeka dengan prinsip musyawarah dengan istilah Badan Permusyawaratan. Ide ini didasari oleh prinsip kekeluargaan, dimana setiap anggota keluarga dapat memberikan pendapatnya.3 Dalam

rapat

Panitia

Perancang

Undang-Undang

Dasar,

Soepomo

menyampaikan bahwa ‘’Badan Permusyawaratan’’ berubah menjadi ‘’Majelis Permusyawaratan Rakyat’’ dengan anggapan bahwa majelis ini merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, yang mana anggotanya terdiri atas seluruh wakil rakyat, seluruh wakil daerah, dan seluruh wakil golongan. Konsepsi Majelis Permusyawaratan Rakyat inilah yang akhirnya ditetapkan dalam Sidang PPKI pada acara pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pra Amandemen).

Masa Orde Lama (1945-1965)

Pada awal masa Orde Lama, MPR belum dapat dibentuk secara utuh karena gentingnya situasi saat itu. Hal ini telah diantispasi oleh para pendiri bangsa dengan Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pra Amandemen) menyebutkan. Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut

Marfuatunnikmah29, “Majelis Permusyawaratan Rakyat”,https://marfuatunnikmah29.wordpress.com/ 2013/05/05/majelis-permusyawaratan-rakyat/,diakses 19 April 2018, jam 10.40 WIB. 3

4

Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional. Sejak diterbitkannya Maklumat Wakil Presiden Nomor X, terjadi perubahanperubahan yang mendasar atas kedudukan, tugas, dan wewenang KNIP. Sejak saat itu mulailah lembaran baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, yakni KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. Dengan demikian, pada awal berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pra Amandemen) dimulailah lembaran pertama sejarah MPR, yakni terbentuknya KNIP sebagai embrio MPR. Pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (1949-1950) dan Undang-Undang Dasar Sementara (1950-1959), lembaga MPR tidak dikenal dalam konfigurasi ketatanegaraan Republik Indonesia. Pada tanggal 15 Desember 1955 diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Konstituante yang diserahi tugas membuat Undang-Undang Dasar. Namun, Konstituante yang semula diharapkan dapat menetapkan UndangUndang Dasar ternyata menemui jalan buntu. Di tengah perdebatan yang tak berujung pangkal, pada tanggal 22 April 1959. Pemerintah menganjurkan untuk kembali ke UUD 1945, tetapi anjuran ini pun tidak mencapai kesepakatan di antara anggota Konstituante. Dalam suasana yang tidak menguntungkan itu, tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang berisikan : 

Pembubaran Konstituante,



Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUD Sementara 1950,



Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Untuk melaksanakan Pembentukan MPRS sebagaimana diperintahkan oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 yang mengatur Pembentukan MPRS sebagai berikut :



MPRS terdiri atas Anggota DPR Gotong Royong ditambah dengan utusan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan.



Jumlah Anggota MPR ditetapkan oleh Presiden.



Yang dimaksud dengan daerah dan golongan-golongan ialah Daerah Swatantra Tingkat I dan Golongan Karya. 5



Anggota tambahan MPRS diangkat oleh Presiden dan mengangkat sumpah menurut agamanya di hadapan Presiden atau Ketua MPRS yang dikuasakan oleh Presiden.



MPRS mempunyai seorang Ketua dan beberapa Wakil Ketua yang diangkat oleh Presiden. Jumlah anggota MPRS pada waktu dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden

Nomor 199 Tahun 1960 berjumlah 616 orang yang terdiri dari 257 Anggota DPR-GR, 241 Utusan Golongan Karya, dan 118 Utusan Daerah.4 Pada tanggal 30 September 1965 terjadi peristiwa pemberontakan G-30-S/PKI. Sebagai akibat logis dari peristiwa pengkhianatan G-30-S/PKI, mutlak diperlukan adanya koreksi total atas seluruh kebijaksanaan yang telah diambil sebelumnya dalam kehidupan kenegaraan. MPRS yang pembentukannya didasarkan pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan selanjutnya diatur dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959, setelah terjadi pemberontakan G-30-S/PKI, Penetapan Presiden tersebut dipandang tidak memadai lagi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka diadakan langkah pemurnian keanggotaan MPRS dari unsur PKI, dan ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1966 bahwa sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dipilih oleh rakyat, maka MPRS menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan UUD 1945 sampai MPR hasil Pemilihan Umum terbentuk. Rakyat yang merasa telah dikhianati oleh peristiwa pemberontakan G-30-S/PKI mengharapkan kejelasan pertangungjawaban Presiden Soekarno mengenai pemberontakan G-30-S/PKI berikut epilognya serta kemunduran ekonomi dan akhlak. Tetapi, pidato pertanggungjawaban Presiden Soerkarno yang diberi judul ”Nawaksara” ternyata tidak memuaskan MPRS sebagai pemberi mandat. Ketidakpuasan MPRS diwujudkan dalam Keputusan MPRS Nomor 5 Tahun 1966 yang meminta Presiden Soekarno melengkapi pidato pertanggungjawabannya. Walaupun kemudian Presiden Soekarno memenuhi permintaan MPRS dalam suratnya tertangal 10 januari 1967 yang diberi nama “Pelengkap Nawaksara”, tetapi ternyata tidak juga memenuhi harapan rakyat. Setalah membahas surat Presiden tersebut, Pimpinan MPRS berkesimpulan bahwa Presiden Soekarno telah alpa dalam memenuhi kewajiban Konstitusional. Sementara itu DPR-GR dalam Resolusi dan Wikipedia Bahasa Indonesia, “Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia”, http://setwan.mojokertokab.go.id/index.php?vi=artikel_detail&id=14&token=4fefe4d01d93346f56bde345ef58e 82d/,diakses 19 April 2018, jam 10.55WIB. 4

6

Memorandumnya tertanggal 9 Februari 1967 dalam menilai “Nawaksara” beserta pelengkapnya berpendapat bahwa “Kepemimpinan Presiden Soekarno secara konstitusional, politis/ideologis membahayakan keselamatan bangsa, negara, dan Pancasila”. Dalam kaitan itu, MPRS mengadakan Sidang Istimewa untuk memberhentikan Presiden Soekarno dari jabatan Presiden/Mandataris MPRS dan memilih/mengangkat Letnan Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden/Mandataris sesuai Pasal 3 Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966, serta memerintahkan Badan Kehakiman yang berwenang untuk mengadakan pengamatan, pemeriksaan, dan penuntutan secara hukum. Masa Reformasi (1999-sekarang) Bergulirnya reformasi yang menghasilkan perubahan konstitusi telah mendorong para pengambil keputusan untuk tidak menempatkan MPR dalam posisi sebagai lembaga tertinggi. Setelah reformasi, MPR menjadi lembaga negara yang sejajar kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara lainnya, bukan lagi penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang melaksanakan kedaulatan rakyat.5 Perubahan Undang-Undang Dasar telah mendorong penataan ulang posisi lembagalembaga negara terutama mengubah kedudukan, fungsi dan kewenangan MPR yang dianggap tidak selaras dengan pelaksanaan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat sehingga sistem ketatanegaraan dapat berjalan optimal.

2.3 Struktur, fungsi, wewenang, dan keanggotaan MPR sebelum dan sesudah

amandemen UUD 1945.

MPR Sebelum Amandemen UUD 1945 1.

Keanggotaan MPR RI Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.2/1985, dikatakan bahwa jumlah anggota MPR

dua kali lipat jumlah anggota DPR, yaitu anggota DPR 500 orang dan anggota MPR 1000 orang Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang diatas, MPR terdiri atas anggota DPR ditambah dengan Utusan Daerah, Utusan Organisasi Kekuatan Sosial Politik peserta pemilu, multimediastudio21, “MPR RI”, http://respublikan.blogspot.co.id/2017/10/mpr-ri.html,diakses 19 April 2018, jam 11.25WIB. 5

7

dan Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Serta Utusan golongangolongan sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 Dalam pasal 2 Undang-Undang No.16/1969 setelah dirubah terakhir dengan Undang-Undang No.2/1985 ditentukan syarat-syarat menjadi Utusan Daerah sebagai berikut : a. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 tahun serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Dapat berbahasa Indonesia dan cakap menulis dan membaca huruf latin. c. Setia kepada Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa, Dasar Negara dan Ideologi Nasional. d. Bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI dan anggota terlarang lainnya. e. Tidak sedang dicabut hak pilihnya. f. Tidak terganggu jiwanya. Keanggotaan MPR terdiri atas : 1.

Hasil pemilu 7 juli 1999 (UU No.4/1999 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR,

dan DPRD) :

2.

a.

Anggota DPR sebanyak 500 orang terdiri atas :

·

Pemilihan parpol beserta pemilu sebanyak 462 orang

·

Pengangkatan TNI/Polri 38 orang

b.

Anggota tambahan terdiri atas :

·

Utusan Daerah sebanyak 135 orang

·

Utusan golongan sebanyak 65 orang

Hasil pemilu 5 april 2004 (pasal 2 (1) UUD 1945) : a. DRP sebanyak 550 orang b. DPD sebanyak 1/3 X 550 orang = 183 orang

8

2.

Susunan dan Kedudukan MPR RI Adapun susunan MPR diatur dalam Undang-Undang No.16/1969 tentang Susunan

dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Menurut pasal 1 ayat (1) undang-undang diatas Majelis ini terdiri atas anggota DPR ditambah utusan dari Daerah, Golongan Politik dan Golongan Karya. Mengenai utusan daerah perlu disoroti khusus masalah Gubernur/Kepala Daerah yang harus dipilih sebagai utusan daerah. Menurut pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.16/1969 utusan daerah termaksud Gurbernur/Kepala Daerah dipilih oleh DPRD Tingkat I. Namun muncul pertanyaa tentang dipilihnya Gubernur sebagai utusan daerah untuk menjadi anggota MPR . Menurut pendapat Prof. DR. Sri Soemantri, SH, hal itu tidak sesuai dengan arti yang terdapatdalam perkataan “memilih” atau “dipilih”. Dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.16/1969setelah diubah dengan UndangUndang No.2/1985 ditentukan, bahwa jumlah anggota tambahan MPR yang berkedudukan sebagai utusan daerah sekurang-kurangnya 4 orang dan sebanyak-banyaknya 8 orang untuk tiap-tiap daerah tingkat I, dengan ketentuan : a. Daerah Tingkat I yang berpenduduk kurang dari 1.000.000 orang mendapat 4 orang utusan. b. Daerah Tingkat I yang berpenduduk 1.000.000 orang sampai 5.000.000 orang mendapat 5 orang utusan. c. Daerah Tingkat I yang berpenduduk 5.000.000 orang sampai 10.000.000 orang mendapat 6 orang utusan. d. Daerah Tingkat I yang berpenduduk 10.000.000 orang sampai 15.000.000 orang mendapat 7 orang utusan. e. Daerah Tingkat I yang berpenduduk 15.000.000 orang keatas mendapat 8 orang utusan.

3.

Tugas dan Wewenang MPR RI Adapun Tugas MPR diatur dalam pasal 3 dan pasal 6 UUD 1945 serta pasal 3

Ketetapan MPR No.1/MPR/1983,6 meliputi : Ali Salmande, “Tugas dan Wewenang MPR”, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4cc6a009be454/tugas-dan-wewenang-mpr,diakses 19 April 2018, jam 12.10 WIB. 6

9

a.

Menetapkan Undang-Undang Dasar. UUD 1945 ditetapkan oleh suatu Lembaga Negara yang bernama Konstituante atau

sidang pembuat UUD 1945. Dalam pasal 186 konstitusi tersebut dikatakan bahwa Konstituante bersama-sama dengan pemerintah secepatnya menetapkan Konstitusi Republik. b.

Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara. MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dengan jumlah yang cukup besar

tidak mungkin setiap hari menjalankan sidang. Akan tetapi dibawah majelis ini terdapat Lembaga-Lembaga lain seperti Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPA, MA dan Badan Pemeriksa Keuangan.Supaya lembaga ini tidak melakukan tindakan semaunya sendiri maka Majelis menetapkan bermacam-macam pedoman yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh lembaga tersebut. Disamping UUD 1945 pedoman tersebut dituangkan pula dalam GBHN. c.

Memilih (mengangkat) Presiden dan Wakil Presiden.

Adapun wewenang MPR meliputi sembilan macam yaitu : a. Mebuat putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh Lembaga Negara yang lain. b. Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan Majelis. c. Menyelesaikan pemilihan dan mengangkat Presiden dan Wapres. d. Meminta pertanggung jawaban dari Presiden mengenai GBHN. e. Memberhentikan Presiden apabila melanggar UUD 1945/Haluan Negara. f. Mengubah Undang-Undang Dasar. g. Menetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis. h. Menetapkan Pimpinan Majelis yang dipilih dari dan anggota. i. Mengambil keputusan terhadap anggota yang melanggar janji anggota.

MPR Pasca Amandemen UUD 1945.

1.

Keanggotaan MPR UUD 1945 pasca amandemen menyatakan menyatakan bahwa MPR terdiri dari

anggota DPR dan anggota DPD, yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Ketentuan ini mengimplikasikan pengaturan struktur MPR sangat stesifik terutama karena tidak ada anggota MPR yang diangkat.

10

Dalam undang-undang No.22 tahun 2003 tentang Susduk, pasal 2 mempertegas ketentuan UUD 1945 setelahperubahan bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Selanjutnya dalam pasal 3 UU susduk di jelaskan bahwa keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Masa jabatan juga ditentukan dalam pasal 4 UU No.22. Ketentuan mengenai MPR didalam UUD 1945 maupun UU susduk menjelaskan beberapa hal penting. Pertama, keanggotaan MPR merupakan anggota dari dua institusi yang berbeda dn mandiri. Kedua institusi tersebut memiliki tugas, wewenang dan alat kelengkapan sendiri. 2.

Tugas dan Wewenang MPR Tugas dan wewenang MPR mengalami perubahan setelah perubahan UUD 1945.

Sebelum perubahan MPR merupakan lembaga tertinggi Negara. Kekuasaannya tidak terbatas, namun setelah perubahan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi Negara dan kewenangannya juga terbatas. Sesuai pasal 11 Undang-Undang No.22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

tugas dan wewenang MPR adalah :7 a.

Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

b.

Melantik presiden dan wakil presiden dari hasil pemilu dan sidang paripurna MPR.

c.

Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

d.

Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden berhenti.

e.

Menetapkan Peraturan dan Kode Etik MPR.

f.

Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan.

3.

Hak dan Kewajiban MPR

Hak MPR Pasca Amandemen UUD 1945 Asriyatno Smec, “Daftar dan Tugas Lembaga Tinggi Negara Indonesia”,http://daftar-artikelpenting.blogspot.co.id/2015/05/daftar-dan-tugas-lembaga-tinggi-negara.html, diakses 19 April 2018, jam 09.30 WIB. 7

11

Hak MPR yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No.22 Tahun 2003 pasal 12 ayat (1) adalah : a.

Mengajukan usul perubahan pasal undang-undang dasar

b.

Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan putusan

c.

Memilih dan dipilih

d.

Membela diri

e.

Imunitas

f.

Protokoler

g.

Keuangan dan administrative

Kewajiban MPR pasca amandemen UUD 1945 Kewajiban MPR berdasarkan UU No.22 tahun 2003 mencakup : a.

Mengamalkan pancasila

b.

Melaksanakan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan

c.

Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kerukunan nasional

d.

Mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan

e.

Melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah

4.

Sidang dan Keputusan MPR

UU No.22 Tahun 2003 pasal 14 ayat 1 sampai 4 mengatur tentang mekanisme persidangan MPR8 sebagai berikut : a. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu Kota Negara b. Sidang MPR sah bila dihadiri : 1. Sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota MPR untuk memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden

LINC4U, “Penjelasan Pasal 22 Sampai Pasal 22E UUD 1945 ”, http://limc4u.com/uud-1945/penjelasanpasal/penjelasan-pasal-22-sampai-pasal-22e-uud-1945/ , diakses 19 April 2018, jam 12.30 WIB. 8

12

2. Sekurang-kurangnya

2/3 dari jumlah anggota MPR untuk

mengubah dan menetapkan UUD 1945 3. Sekurang-kurangnya 50% +1 dari jumlah anggota MPR untuk selain sidang-sidang sebagaimana dimaksud diatas c. Tata cara penyelenggaraan sidang sebagaimana diatur pada ayat 1, 2, dan3 dalam peraturan tata tertipb MPR Macam-macam Rapat MPR antara lain : a. Rapat Paripurna (Rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota MPR) b. Rapat Pimpinan (Rapat yang dihadiri oleh seluruh pimpinan MPR) c. Rapat Badan Pekerja d. Rapat Komisi (Pembagian tugas) e. Rapat Gabungan antara Pimpinan dengan Pimpinan Komisi f. Rapat Panitia Ad Hoc g. Rapat Fraksi (Kelompok Partai) Putusan MPR a. Putusan dimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 dan 3 ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurngnya 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir b. Putusan bagaimana dimaksud pada pasal 2dan 3 ditetapkan dengan persetujuan 50% + 1 dari seluruh jumlah MPR c. Putusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 dan 3 ditetapkan dengan suara terbanyak d. Sebelum mengambil keputusan dengan suara yang terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat 3 terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat Bentuk-bentuk Putusan MPR : a. Perubahan Undang-Undang Dasar adalah putusan Majelis 1. Mempunyai kekuatan hokum sebagai UUD 2. Tidak menggunakan nomor putusan Majelis b. Ketetapan MPR adalah putusan Majelis 1. Berisi arah kebijakan penyelenggaraan Negara 2. Mempunyai kekuatan hukum mengikat kedalam dan keluar Majelis 13

3. Menggunakan nomor putusan Majelis c. Keputusan MPR adalah putusan Majelis 1. Berisi aturan/ketentuan intern Majelis 2. Menggunakan nomor putusan Majelis Proses Pembuatan Putusan MPR a.

Pembuatan putusan MPR dilakukan melalui empat tingkat pembicaraan, kecuali untuk

laporan pertanggung jawaban Presiden dan hal-hal yang dianggap perlu oleh MPR b.

Tingkat-tingkat pembicaraan proses pembuatan putusan MPR adalah :

·

Tingkat I :

Pembahasan oleh BP MPR terhadap bahan-bahan yang masuk dan hasil dari pembahasan tersebut merupakan Rancangan Ketetapan/ Keputusan MPR sebagai bahan pokok pembicaraan Tingkat II ·

Tingkat II :

Pembahasan oleh Rapat Paripurna MPR yang diakui oleh penjelasan Pimpinan dan dilanjutkan dengan pemandangan umum fraksi-fraksi ·

Tingkat III :

Pembahasan oleh Komisi/Panitia Ad Hoc MPR terhadap semua hasil pembicaraan Tingkat I dan II. Hasil pembahasan pada Tingkat III ini merupakan Rancangan Ketetapan/Keputusan MPR ·

Tingkat IV :

Pengambilan putusan oleh rapat paripurna MPR setelah mendengar laporan dari Pimpinan Komisi/Panitia Ad Hoc MPR dan bilamana perlu dengan kata terakhir dari fraksi-fraksi

5.

Alat- alat Kelengkapan MPR

Alat Kelengkapan Majelis meliputi : Pimpinan Majelis a. Pimpinan majelis merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif. Pimpinan majelis yang terdiri atas seorang ketua dan tiga orang wakil ketua yang mencerminkan unsur DPR dan DPD yang dipilih dari dan anggota majelis dalam rapat paripurna 14

b. Tata Cara Pemilihan Pimpinan Majelis 1. Calon Pemimpin Majelis dipilih dari dan oleh anggota Majelis 2. Calon Pemimpin Majelis berjumlah empat orang yang terdiri dari dua dari unsur DPR dan dua dari DPD 3. Empat orang yang mendapat suara terbanyak ditetapkan menjadi ketua dan yang tiga menjadi wakil ketua 4. Ketua dan Wakil Ketua Majelis diresmikan dengan Keputusan Majelis c. Tugas Pimpinan Majelis 1. Memimpin rapat-rapat Majelis 2. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja 3. Menyiapkan rancangan sidang 4. Menjadi juru bicara Majelis 5. Menjaga ketertiban dalam rapat d. Wewenang Pimpinan Majelis 1. Anggota Pimpinan Majelis berwewenang bertindak atas nama Pimpinan Majelishanya dalam hal yang bersifat protokoler 2. Pimpinan Majelis tidak berwenang mengeluarkan statemen politik atas nama Majelis dan jabatannya kecuali ditugaskan Majelis

Panitia Ad Hoc Majelis A. Panitia Ad Hoc Majelis merupakan alat kelengkapan Majelis yang dibentuk oleh Majelis untuk melaksanakan tugas tertentu yang diperlukan dalam sidang Majelis. B. Panitia Ad Hoc Majelis terdiri atas Pimpinan Majelis dan sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak-banyaknya 70 orang yang susunannya mencerminkan secara proporsional unsur DPR dan DPD. a. Badan Kehormatan Majelis C. Badan Kehormatan Majelis merupakan alat kelengkapan mMajelis yang dibentuk oleh Majelis. D. Tugas dan wewenang Badan Kehormatan Majelis E. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran tata tertib Majelis dan kode etik anggota Majelis 15

1. Memanggil anggota yang bersangkutan untuk memberikan pemjelasan tentang pelanggaran yang dilakukan 2. Memanggil pelapor, saksi/ pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan dan bukti lain 3. Memutuskan pemberian sanksi sesuai dengan tata tertib Majelis dan kode etik anggota Majelis

16

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau cukup disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (disingkat MPR-RI atau MPR) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang terdiri anggota anggota Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah(DPD). Sejak 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memulai sejarahnya sebagai sebuah bangsa yang masih muda dalam menyusun pemerintahan, politik, dan administrasi negaranya. Landasan berpijaknya adalah ideologi Pancasila yang diciptakan oleh bangsa Indonesia sendiri beberapa minggu sebelumnya dari penggalian serta perkembangan budaya masyarakat Indonesia dan sebuah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pra Amandemen yang baru ditetapkan keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pra Amandemen) tersebut mengatur berbagai macam lembaga negara dari Lembaga Tertinggi Negara hingga Lembaga Tinggi Negara. Konsepsi penyelenggaraan negara yang demokratis oleh lembagalembaga negara tersebut sebagai perwujudan dari sila keempat yang mengedepankan prinsip demokrasi

perwakilan

dituangkan

secara

utuh

didalamnya.

Kehendak

untuk

mengejawantahkan aspirasi rakyat dalam sistem perwakilan, untuk pertama kalinya dilontarkan oleh Bung Karno, pada pidatonya tanggal 01 Juni 1945. Muhammad Yamin juga mengemukakan perlunya prinsip kerakyatan dalam konsepsi penyelenggaraan negara. Begitu pula dengan Soepomo yang mengutarakan idenya akan Indonesia merdeka dengan prinsip musyawarah dengan istilah Badan Permusyawaratan. Ide ini didasari oleh prinsip kekeluargaan, dimana setiap anggota keluarga dapat memberikan pendapatnya. Dalam rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, Soepomo menyampaikan bahwa ‘’Badan Permusyawaratan’’ berubah menjadi ‘’Majelis Permusyawaratan Rakyat’’ dengan anggapan bahwa majelis ini merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, yang mana anggotanya terdiri atas seluruh wakil rakyat, seluruh wakil daerah, dan seluruh wakil golongan. Konsepsi Majelis Permusyawaratan Rakyat inilah yang akhirnya ditetapkan dalam Sidang PPKI pada acara pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pra Amandemen). 17

DAFTAR PUSTAKA Asriyatno Smec, “Daftar dan Tugas Lembaga Tinggi Negara Indonesia”,http://daftar-artikelpenting.blogspot.co.id/2015/05/daftar-dan-tugas-lembaga-tinggi-negara.html,

diakses

19

April 2018, jam 09.30 WIB Marfuatunnikmah29, “Majelis Permusyawaratan Rakyat”,https://marfuatunnikmah29.wordpress.com/ 2013/05/05/majelis-permusyawaratan-rakyat/,diakses 19 April 2018, jam 10.40 WIB. Wikipedia Bahasa Indonesia, “Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia”, http://setwan.mojokertokab.go.id/index.php?vi=artikel_detail&id=14&token=4fefe4d01d933 46f56bde345ef58e82d/,diakses 19 April 2018, jam 10.55WIB.

multimediastudio21,

“MPR

RI”,

http://respublikan.blogspot.co.id/2017/10/mpr-

ri.html,diakses 19 April 2018, jam 11.25WIB.

Ali

Salmande,

“Tugas

dan

Wewenang

MPR”,

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4cc6a009be454/tugas-dan-wewenangmpr,diakses 19 April 2018, jam 12.10 WIB. LINC4U, “Penjelasan Pasal 22 Sampai Pasal 22E UUD 1945 ”, http://limc4u.com/uud1945/penjelasan-pasal/penjelasan-pasal-22-sampai-pasal-22e-uud-1945/ , diakses 19 April 2018, jam 12.30 WIB.

Asshiddiqie jimly ,Konstitusi dan konstitusionalisme indonesia (Jakarta: STITUSI KONPRESS, 2010),

18