Pasar Modal Syariah.docx

MAKALAH TUGAS KELOMPOK PASAR MODAL SYARIAH

ANGGOTA : ROY ALMAN (A1C017142) SYAHRUL MUBIN (156) YEHEZKIEL NOVEN ANDARA (A1C017163)

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MATARAM 2019

PENGERTIAN KONSEP DASAR DALAM PASAR MODAL SYARIAH Definisi pasar modal sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Berdasarkan definisi tersebut, terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum kegiatan Pasar Modal Syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus Pasar Modal Syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan pada Al Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dari kedua sumber hukum tersebut para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fiqih. Salah satu pembahasan dalam ilmu fiqih adalah pembahasan tentang muamalah, yaitu hubungan diantara sesama manusia terkait perniagaan. Berdasarkan itulah kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan basis fiqih muamalah.Terdapat kaidah fiqih muamalah yang menyatakan bahwa “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia. Referensi : http://www.syariahsaham.com/2015/01/konsep-dasar-pasar-modal-syariah.html

PRODUK PASAR MODAL SYARIAH Produk syariah di pasar modal antara lain berupa surat berharga atau efek. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sejalan dengan definisi tersebut, maka produk syariah yang berupa efek harus tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu efek tersebut dikatakan sebagai Efek Syariah. Dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah

disebutkan bahwa Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip – prinsip syariah di Pasar Modal. Sampai dengan saat ini, Efek Syariah yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia meliputi Saham Syariah, Sukuk dan Unit Penyertaan dari Reksa Dana Syariah.

SAHAM SYARIAH Saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar Modal. Definisi saham dalam konteks saham syariah merujuk kepada definisi saham pada umumnya yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan OJK lainnya. Ada dua jenis saham syariah yang diakui di pasar modal Indonesia. Pertama, saham yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi saham syariah berdasarkan peraturan OJK no. II.K.1 tentang penerbitan Daftar Efek Syariah, kedua adalah saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahan publik syariah berdasarkan peraturan OJK no. 17/POJK.04/2015. Semua saham syariah yang terdapat di pasar modal syariah Indonesia, baik yang tercatat di BEI maupun tidak, dimasukkan ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK secara berkala, setiap bulan Mei dan November. Saat ini, kriteria seleksi saham syariah oleh OJK adalah sebagai berikut; 1. Emiten tidak melakukan kegiatan usaha sebagai berikut: a. perjudian dan permainan yang tergolong judi; b. perdagangan yang dilarang menurut syariah, antara lain: - perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa; - perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu; c. jasa keuangan ribawi, antara lain: - bank berbasis bunga; - perusahaan pembiayaan berbasis bunga; d. jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan/atau judi (maisir), antara lain asuransi konvensional; e. memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan antara lain: - barang atau jasa haram zatnya (haram li-dzatihi); - barang atau jasa haram bukan karena zatnya (haram lighairihi) yang ditetapkan oleh DSN MUI; - barang atau jasa yang merusak moral dan/atau bersifat mudarat; f. melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (risywah); dan 2. Emiten memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut: a. total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima per seratus); atau b. total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (revenue) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus);

SUKUK Sukuk adalah efek berbentuk sekuritisasi aset yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Berdasarkan penerbitnya, sukuk terdiri dari dua jenis: 1. sukuk negara adalah sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Undangundang No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan 2. sukuk korporasi adalah sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan, baik perusahaan swasta maupun Badan Umum Milik Negara (BUMN), berdasarkan peraturan OJK No. 18/POJK.04/2005 tentang penerbitan dan persyaratan sukuk.

Dalam hal sukuk diterbitkan oleh pihak korporasi, maka aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar Modal yang terdiri atas: 1. Aset berwujud tertentu (a’yan maujudat); 2. Nilai manfaat atas aset berwujud (manafiul a’yan) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada; 3. Jasa (al khadamat) yang sudah ada maupun yang akan ada; 4. Aset proyek tertentu (maujudat masyru’ mu’ayyan); dan/atau 5. Kegiatan investasi yang telah ditentukan (nasyath ististmarin khashah).

REKSA DANA SYARIAH Reksa dana syariah menurut POJK. No 19/POJK.04/2015 adalah Reksa dana sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Berdasarkan definisi tersebut, maka setiap jenis reksa dana dapat diterbitkan sebagai reksa dana syariah sepanjang memenui prinsip-prinsip syariah, termasuk aset yang mendasari penerbitannya. Reksa dana syariah dianggap memenuhi prinsip syariah di pasar modal apabila akad, cara pengelolaan, dan portofolionya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal sebagaimana diatur dalam peraturan OJK tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

EXCHANGE TRADED FUND (ETF) SYARIAH ETF syariah atau Exchange Traded Fund syariah adalah salah satu bentuk dari reksa dana yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal dimana unit penyertaannya dicatatkan dan ditransaksikan seperti saham syariah di Bursa Efek. Karena berbentuk reksa

dana maka penerbitannya harus memenuhi peraturan OJK No. 19/POJK.14/2015 tentang penerbitan dan persyaratan reksa dana syariah. Agar pada saat transaksi memenuhi prinsipprinsip syariah maka investor yang akan melakukan jual beli ETF syariah harus melalui anggota bursa yang memiliki Syariah Online Trading System (SOTS). EFEK BERAGUN ASET (EBA) SYARIAH Berdasarkan peraturan OJK No. 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah, Efek beragun aset syariah (EBA syariah) yang diterbitkan di pasar modal Indonesia terdiri dari dua jenis, yaitu: 1. EBA syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif antara manajer investasi dan bank kustodian (KIK-EBAS) adalah efek beragun aset yang portofolio (terdiri dari aset keuangan berupa piutang, pembiayaan atau aset keuangan lainnya), akad dan cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. 2. EBA syariah berbentuk surat partisipasi (EBAS-SP) adalah Efek Beragun Aset Syariah yang diterbitkan oleh penerbit yang akad dan portofolionya (berupa kumpulan piutang atau pembiayaan pemilikan rumah) tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal serta merupakan bukti kepemilikan secara proporsional yang dimiliki bersama oleh sekumpulan pemegang EBAS-SP.

DANA INVESTASI REAL ESTAT (DIRE) SYARIAH Berdasarkan peraturan OJK No. 30/POJK.04/2016 tentang Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang di maksud dengan Dana Investasi Real Estat Syariah (DIRE Syariah) adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset real estat, aset yang berkaitan dengan real estat, dan/atau kas dan setara kas yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. DIRE Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikatakan memenuhi prinsip syariah di pasar modal jika akad, cara pengelolaan dan aset real estat, aset yang berkaitan dengan real estat, dan/atau kas dan setara kas, tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Referensi : https://www.idx.co.id/idx-syariah/produk-syariah/ (diakses pada 9 maret 2019)

PERATURAN YANG MENGATUR TENTANG PASAR MODAL SYARIAH Regulasi yang berhubungan dengan pasar modal syariah Indonesia dikeluarkan oleh OJK dalam bentuk undang-undang dan peraturan pendukungnya khusus untuk regulasi OJK, saat ini terdapat 10 peraturan tentang pasar modal syariah sebagai berikut :

JUDUL POJK Nomor 15/POJK

PENJELASAN POJK tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal

04/2015 POJK Nomor 16/POJK

POJK tentang ahli syariah Pasar Modal

04/2015 POJK Nomor 17/POJK

POJK tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah berupa

04/2015

saham oleh emiten syariah atau perusahaan public syariah

POJK Nomor 18/POJK

POJK tentang penerbitan dan persyartan sukuk

04/2015 POJK Nomor 19/POJK

POJK tentang penerbitan dan persyaratan reksa dana syariah

04/2015 POJK Nomor 20/POJK

POJK tentang penerbitan dan persyaratan efek beragun asset

04/2015

syariah

POJK Nomor 30/POJK

POJK tentang dana Investasi Real Estate syariah berbentuk

04/2015

kontrak Investasi kolektif

POJK Nomor 53/POJK

POJK tentang akad yang digunakan dalam penerbitan efek

04/2015

syariah di pasar modal

POJK Nomor 61/POJK

Tentang Penerapan prinsip syariah di pasar modal pada manajer

04/2015

investasi

KriteriadanPenerbitanDaf Peraturan Nomor II.K.1 Kriteria dan Penerbitan daftar effek tarefeksyariah

syariah

Selain itu, sebagai bagian dari system pasar modal Indonesia, kegiatan di pasar modal syariah yang menerapkan prinsip-prinsip dasar syariah juga mengacu kepada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal.

Dilihat dari sisi regulasi MUI pasar modal syariah juga diatur oleh Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Berikut fatwa-fatwanya : 1. Fatwa DSN MUI NO;20/DSN-MUI/IV/2001 tentangpedomanpelaksanaanInvestasiUntukreksa dana syariah

2. Fatwa DSN MUI NO: 40/DSN-MUI/X/2003 tentangPasar Modal danPedomanUmumPenerapanPrinsipsyariah di bidangPasar Modal

3. Fatwa DSN MUI NO: 80/DSN-MUI/III/2011 tentangPenerapanPrinsipSyariahdalammekanismeperdaganganefekbersifatekuitas di pasar regular bursa efek

Sumber : www.idx.co.id www.ojk.go.id