Implementasi Pp 38 Dan 41

apa akibat implementasi pp.no.41/2007 bagi pns di lingkungan pemerintah daerah ? Jawab Implementasi PP NO. 41 / 2007 di Daerah juga memberikan kesempatan bagi beberapa kepentingan dengan berpedoman pada angka variabel yg ada. Pemda banyak yg mempergunakan pola maksimal dalam penyusunan struktur organisasi perangkat daerah. Skala prioritas, kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah menjadi alat ukur terakhir dalam menetapkan kebijakan pemerintahan. Padahal dengan dibentuknya Dinas dan Lembaga Tekhnis daerah yang lebih besar maka secara otomatis akan berdampak pada munculnya tunjangan jabatan, fasilitas kantor dan fasilitas buat pejabat ybs. stuju dengan “skala prioritas, kbutuhan n kmampuan keu daerah”….. namun hasilnya sama ja dgn pmborosan keu daerah jika ybs dah du2k pd jabatan n dpt tunjangan jab, namun kinerjax rendah. dengan kata lain, ga masalah blanja pegawai bsar jika kinerja pegawai juga tinggi….. mmmmmm….. baguslah. kan lebih efektif dan efisien. asal tidak mengedepankan “hubungan” dalam penempatan posisi. kalau berpedoman pada asas “Right Man In The Right Place” dalam pelaksanaan di daerah pasti akan berimplikasi positif terhadap kinerja PNS. ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakn seputar implementasi pp 41 tahun 2007. pertama, apa yang menjadi latar belakang diterapkannya pp ini? kedua, bagaimana kondisi riil yang ada di lapangan sebelum dikeluarkannya pp ini? ketiga, kondisi apa yang diharapkan setelah terbitnya pp ini, dan yang keempat, bagaimana tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam penerapan pp ini serta kelima bagaimana solusi terbaik yang ditempuh oleh pemerintah dalam mengahadapi berbagai tantangan tersebut. terima kasih. ode, sya rasa prtanyaan prtamax itu redaksix d ubah mnjadi “apa yg mnjadi latar belakang d rumuskannya PP ini” alias model dr perumusan kebijakan ini?????? apakah sudah rasional???? Kelihatannya ada beberapa daerah yang masih ragu menerapkan PP ini, padahal kalau kita lihat dan cermati seberanrnya cukup bagus bagi pengembangan wilayah. apakah menjadi suatu keharusan bagi daerah dalam menerapkan PP 41 Tahun 2007? kl iya, apakah ada sanksi bagi daerah yang tidak melaksanakan PP 41 tahun 2007? peningkatan perubahan paradigma pemerintahn yang baik sekali atas diterapkannya PP Nomor 41 tahun 2007 tersebut…semoga dalam pelaksanaanya dapat berjalan dengan baik dan berlangsung dengan lancar…yang ingin saya tanyakan adalah :

apa langkah strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka persiapan penerapan PP tersebut? bagaimana kalau kasusnya terjadi di suatu daerah dimana belum menerapkannya sama sekali, padahal limited time nya adalah 27 juli 2008, berupa sanksi admnistrasi apa yang akan diberikan kepada daerah?… setelah PP 41 Tahun 2007 di terapkan, ternyata banyak sekali pemerintah daerah yang masih kebingungan tentang bagaimana dilaksanakan khususnya pada pasal 35 dan 36. ini menandakan bahwa pemda tidak siap dengan implementasi PP 41 tersebut…… Msalah pemrnthan khususnya dlm bdang aparatur, bkn hanya terletak pada SOTK yg terlalu kompleks tp jg kebiasaan malas. Mnurt q, solusi utk msalah it dg mmbrlakukan stm kontrak utk pns. dng ditetapkannya pp 41 ini, tentunya pembinaan pola karir pns secara berjenjang akan menjadi lebih terbuka &lebih baik. setahu saya PP 41 itu dibuat karena PP sebelumnya yakni PP 8 tahun 2003 dianggap kurang sesuai dengan semangat otonomi daerah dimana disana dibatasi jumlah dinas dan lembaga teknis daerah. sedangkan dlm PP 41 jumlah dinas dan lembaga teknis dapat menggunakan skala maksimal, atau minimal sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di daerah ybs simak juga tulisan sodri helmi diatas itu kan sedikit banyak menggambarkan kondisi riil sebelum adanya PP 41 tsb, dimana daerah cenderung mengambil pola maksimal yang tujuannya untuk menarik sebanyk-banyaknya transfer dana dari pusat (inefisiensi birokrasi) tanpa memperhitungkan kebutuhan riil daerah. misalnya daerah yang potensi perikanan kecil tetapi harus membentuk dinas perikanan sendiri, untuk mengurus parkir saja dibentuk dinas parkir sendiri. sehingga beban anggaran pusat untuk transfer ke daerah sangat berat disisi lain daerah cenderung tidak/beum optimal dalam pelayanan publik. sehingga perlu di buat ketentuan yang lebih mengakomodir keragaman daerah. KENAPA JABATAN ESELON KA.UPTD PUSKESMAS DI KECAMATAN HANYA 4A ? PADAHAL KA. UPTD PUSKESMAS MEMPUNYAI WILAYAH KERJA 1 KECAMATAN DAN MEMPUNYAI TANGGUNG JAWAB Yg BESAR. MASA ESELON KEPALA PUSKESMAS HANYA DIHARGAI SAMA DENGAN LURAH??? SEMESTINYA ESELON KA. UPTD PUSKESMAS DI KECAMATAN HARUSNYA SAMA DGN SEKCAM. ESELON 3B. TOLONG HARGAI TANGGUNG JAWAB DEMI PELAYANAN PADA MASYARAKAT SECARA UMUM. Dari HUSEN,SKM KAB.KONAWE

KENAPA JABATAN ESELON KA.UPTD PUSKESMAS DI KECAMATAN HANYA 4A ? PADAHAL KA. UPTD PUSKESMAS MEMPUNYAI WILAYAH KERJA 1 KECAMATAN DAN MEMPUNYAI TANGGUNG JAWAB Yg BESAR. MASA ESELON KEPALA PUSKESMAS HANYA DIHARGAI SAMA DENGAN LURAH??? SEMESTINYA ESELON KA. UPTD PUSKESMAS DI KECAMATAN HARUSNYA SAMA DGN SEKCAM. ESELON 3B. TOLONG PP INI DITINJAU KEMBALI DALAM RANGKA PELAYANAN PADA MASYARAKAT YG MAKSIMAL. Dari HUSEN,SKM KAB.KONAWE Kalau mau jujur dan adil dalam menentukan jabatan eselon harusnya profesional dan porposional. contohnya saja eselon kepala uptd di kecamatan seharusnya disamakan dengan sekretaris camat eselon IIIb karena tanggung jawab kepala uptd di kecamatan sangat berat. ini malah eselon kepala uptd disamakan dengan lurah eselon IVa. mohon kebijakannya yg adil agar eselon disesuaikan dengan tanggung jawab dan proporsi kerja. iya… mending jadi lurah aja wilayahnya sempit, daripada jadi kepala uptd kecamatan yg berat & luas wilaya.hnya, cape deh., itung itung eselonnya sama aja. loh…. jangan heran mas… soalnya yg rancang PP itu kan orang Depdagri, jadi yg diperhatiin cuma kantor camat, tapi uptd. kecamatan nggak dihitung. sabar aja mas. kalo kepala uptd di kecamatan eselonnya sama dengan lurah berarti orang2 yang buat PP 41 / 2007 itu hanya bahas dimuka monitor doang, bukan lagi hasil kajian mendalam oleh para pemikir pintar kita. Kenapa pemerintah mesti membuat PP 41? Padahal praturan sebelumny belum dapat berjalan dengan baik.Trmakasih Bagaimana penerapan PP41 di dinas kependudukan dan capil?? apa perbedaan sebelum dan setelah diterapkannya SOTK tersebut terhadap unit kerja yang ada??? tolong dijawab ya..terima kasih.. Bagaimana penegasan Pemerintah dalam hal Penerapan PP No 41 tersebut kepada Pemerintah Daerah apakah harus dilaksanakan apa ada perkecualian kalau memang berlaku untuk semua daerah kenapa yang belum melaksanakan kok belum ada teguran karena yang dilapangan benar – benar menanti berlakunya PP ini. Mohon yang berkepentingan untuk mempertimbangkan !!! bagai mana jika 1 kecamatan terdiri atas beberapa puskesmas sebab di kota pontianak terdapat lebih dari 1 puskesmas karena mengingat ratio perbandingan jumlah penduduk dengan penyedia pelayanan kesehatan apakah semua puskesmas tersebut dapat menjadi UPTD sesuai PP 41 sebab di dalamnya PP 41 tersebut tidak terdapat ketentuan jumlah UPTD yang bisa di bentuk dalam sebuah dinas . Mohon penjelasan.

Apakah lebih baik bidang Aset dipisahkan dari DPPKA (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset), atau berdiri sendiri sbagai SKPD. apakah dimungkinkan dalam PP 41, dan lebih banyak manfaatnya atau malah inefesiensi, trims atas jawabannya.