Peraturan Menkes

Masalah Lingkungan Hidup Harus Diurus Badan Atau Kantor News Room, Jum’at ( 22/02 ) Jenis kelembagaan urusan Lingkungan Hidup (LH) di daerah hendaknya berbentuk kantor atau badan. Selain untuk mempermudah koordinasi kebijakan, juga sebagai upaya meletakkan isu lingkungan hidup pada rumusan kebijakan pembangunan di daerah. Penataan kelembagaan itu tertuang dalam surat edaran bersama, antara Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Dalam Negeri RI Nomor 061/163/SJ/2008 dan SE-01/MENLH/2008 yang ditandatangani tanggal 23 Januari 2008 serta sudah diedarkan kepada bupati dan gubernur seluruh Indonesia. Asisten Deputi Urusan Kelembagaan Lingkungan, Kementerian Negera Lingkungan Hidup RI Chairuddin Hasyim SKM MSi usai rapat Sinkronisasi Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Antara Pemerintah Propinsi dan kab/kota Jatim di hotel Inna Simpang Surabaya, Kamis (21/2) mengatakan, meski PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah masih memungkinkan daerah untuk menggabung urusan bidang LH dengan yang lain. Namun demi menyelamatkan lingkungan yang akhir-akhir ini banyak bermasalah di daerah, maka daerah diharap tidak menggabung urusan LH dengan yang lain. Dalam edaran bersama itu dijelaskan, minimal pembentukan kelembagaan LH di daerah berbentuk kantor atau badan. Namun, tetap memperhatikan analisis beban kerja masing-masing daerah yang karakteristik geografisnya berbeda. “Pada daerah yang rawan bencana, meski APBD nya rendah, maka harus berbentuk badan, sebaliknya daerah yang APBD nya tinggi namun tidak begitu rawan bencana, maka berbentuk kantor," ujarnya. Dijelaskannya, bagi daerah yang kelembagaan lingkungan hidupnya berbentuk Badan, maka alternatif struktur lembaganya adalah 1 Badan dengan 4 Bidang, 2 Badan dengan 3 Bidang, atau 3 Badan dengan 2 Bidang. Sementara daerah yang kelembagaan-nya berbentuk Kantor, maka struktur organisasinya maksimal terdiri dari 3 Seksi. Penataan itu menurut Chairuddin, juga menuntut pemenuhan Sumber Daya Manusia yang memadai. Untuk Kepala Badan atau Kantor sebaiknya memiliki latar belakang pendidikan minimal S-1 bidang teknik, sosial atau sesuai dengan bidang pengeloalaan LH dan telah mengikuti pelatihan dasar LH. Kepala Kantor atau Badan juga harus punya pengalaman di bidang perencanaan, penyusunan kebijakan, dan pengalaman kerja di bidang pengelolaan LH minimal 5 tahun. Sementara itu, tidak optimalnya kinerja LH di daerah menururt Chairuddin, karena sempitnya tugas dan fungsi yang diamanatkan. “Umumnya Tupoksi di daerah hanya dikaitkan dengan perizinan Amdal saja ,” katanya. Padahal unsur-unsur yang terkandung menurut PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, kinerja lembaga LH mengandung unsur pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kualitas lingkungan baik dari fungsi koordinasi dan pengawasan, serta melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Kendala lain, Kepala Kelembagaan LH di daerah umumnya hanya eselon III dan IV bahkan ada yang digabung, sehingga tidak mampu mengkoordinasikan kebijakan LH dengan sektor lain. Hal itu juga berdampak pada pengalokasian APBD yang rendah. Di Jatim sendiri menurut Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas, Badan Pengandalian Dampak Lingkungan Pemprop, Jatim Putu Arta Giri, masih banyak urusan LH yang belum ditangani Badan atau Kantor, bahkan di propinsi sendiri. "Sampai saat ini dari 38 Kab/Kota, hanya Lamongan dan Probolingo saja yang kelembagaannya sudah berbentuk Badan dan sudah diperdakan. Sementara Gresik masih dalam proses pembahasan di DPRD," katanya. ( JNR, Soek ) www.sumenep.go.id