Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri RI dengan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 016/163/SJ/2008 dan SE-01/MENLH/2008, Perihal Penataan Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah Dalam rangka pelaksanaan agenda penataan satuan kerja perangkat daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, serta memperhatikan hasil kajian bersama antara Departemen Dalam Negeri dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang dilakukan melalui Rapat Koordinasi Nasional Revitalisasi Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah, Rapat Koordinasi Regional, Focus Group Discussion dan wawancara mendalam di 5 (lima) Regional, maka khusus untuk penataan kelembagaan bidang lingkungan hidup, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut: A. Pengarus-utamaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan 1 Dengan memperhatikan kecenderungan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang semakin meningkat, semua pihak dan semua sektor pembangunan agar menempatkan "isu lingkungan hidup" sebagai prioritas utama dalam setiap pendekatan pembangunan. Pengarusutamaan lingkungan hidup harus dijadikan dasar dalam pembuatan perencanaan pembangunan dan implementasi pembangunan. Sejalan dengan itu, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menempatkan urusan Bidang Lingkungan Hidup sebagai salah satu urusan wajib dan harus diwadahi dengan lembaga teknis daerah. 2 Bahwa meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah masih memungkinkan bagi daerah untuk menggabungkan urusan bidang lingkungan hidup dengan urusan lain yang serumpun, akan tetapi dalam rangka mengejawantahkan semangat mengarusutamakan pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka dengan tanpa bermaksud mengurangi kewenangan daerah, kelembagaan yang melaksanakan urusan bidang lingkungan hidup hendaknya tidak digabung dengan urusan lain. Hal ini penting agar ke depan pelestarian fungsi lingkungan hidup dapat dilaksanakan secara optimal. 3 Dalam hal koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan lingkungan hidup daerah, Lembaga Lingkungan Hidup daerah hendaknya mengambil posisi dan peran yang aktif dan signifikan dalam proses perencanaan pembangunan dari sejak pembahasan program sampai dengan penentuan prioritas penganggaran dengan memberikan pertimbangan daya dukung lingkungan. 4 Untuk kepentingan tersebut, daerah perlu segera menata kembali hubungan kerja antar lembaga terutama yang terkait dengan pembahasan program dan alokasi anggaran dengan memperhatikan pelestarian dan daya dukung lingkungan. B. Prinsip Dasar Dalam Membentuk Kelembagaan Lingkungan Hidup Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pewadahan 18 sub-sub bidang lingkungan hidup dalam bentuk Badan atau Kantor dilakukan dengan memperhatikan beban kerja. 1. Badan a. Bahwa dengan memperhatikan beban kerja bidang lingkungan hidup sebagaimana diatur di dalam PP No 38 Tahun 2007 yang cukup luas dan permasalahan lingkungan hidup dewasa ini yang semakin komplek maka wadah yang dapat mengatasi permasalahan tersebut adalah dalam bentuk Badan; b. Pembentukan Badan sebagaimana dimaksud di dalam butir (a) harus dilakukan oleh daerah yang nilai skoring dalam pembentukan organisasi perangkat daerah ≥ 40, yang berimplikasi bahwa beban kerja bidang lingkungan hidup juga tinggi; c. Namun demikian, pembentukan Badan sebaiknya juga dilakukan pada Kabupaten/Kota yang sekalipun nilai skoringnya < 40, akan tetapi menghadapi masalah lingkungan yang komplek serta mempunyai potensi kerusakan sumber daya alam yang relatif besar, yaitu dengan adanya bencana yang memerlukan upaya pencegahan dan penanggulangan dampak bencana seperti banjir, longsor,

kekeringan; upaya untuk mengatasi alih fungsi lahan serta kerjasama antar wilayah. Disamping itu, yang perlu diperhatikan dalam penanganan permasalahan lingkungan hidup adalah potensi kerusakan sumber daya alam yang meliputi kegiatan pertambangan, Hak Pengelolaan Hutan (HPH), serta perindustrian skala besar. 2. Kantor Bagi daerah yang memiliki skoring pembentukan organisasi perangkat daerah < 40, yang berarti beban kerjanya tidak berat, dan tidak memiliki permasalahan lingkungan yang komplek dapat mengembangkan bentuk Kantor.

C. Tugas Dan Fungsi Lembaga Lingkungan Hidup Daerah

Salah satu sebab tidak optimalnya kinerja lembaga lingkungan hidup daerah adalah karena sempitnya tugas dan fungsi yang dimandatkan. Oleh karena itu, sesuai dengan unsur-unsur yang terkandung dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang antara lain meliputi 1. Sesuai dengan 18 sub-sub bidang sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, lembaga lingkungan hidup ke depan diharapkan mempunyai tugas utama membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan dan melakukan koordinasi bidang lingkungan hidup sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya; 2. Untuk dapat melaksanakan tugas utama tersebut, maka lembaga lingkungan hidup setidaknya mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Merumuskan kebijakan bidang lingkungan hidup, yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengawasan dampak lingkungan hidup, termasuk pengembangan model-model konservasi keanekaragaman hayati, strategi penegakan hukum, pengembangan instrumen ekonomi dalam rangka pelestarian Lingkungan Hidup; b. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan meliputi kegiatan: (1) Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); (2) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air; (3) Pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran air; (4) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa; (5) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut; (6) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana (banjir, longsor, kekeringan dan kebakaran hutan); (7) Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan perlindungan atmosfer; c. Memfasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan, yang meliputi: (1) Penerapan AMDAL; (2) Penerapan instrumen barn dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; (3) Monitoring kualitas air; (4) Penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih dan teknologi ramah lingkungan; (5) Pengembangan perangkat ekonomi lingkungan; (6) Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup; (7) Kajian Lingkungan Strategic (KLS); dan (8) Laboratorium Lingkungan; d. Melakukan penegakan hukum lingkungan baik secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan mengembangkan skema insentif-disinsentif dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan; e. Melaksanakan pelayanan bidang lingkungan hidup dengan mengacu pads Standar Pelayananan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup; f. Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan g. Melakukan koordinasi dan pengawasan dalam rangka konservasi sumber daya alam; h. Melakukan pengendalian tata ruang, melalui koordinasi dan peningkatan keterpaduan dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan; Menyelenggarakan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) meliputi kegiatan antara lain: (1) UPT Laboratorium Lingkungan; (2) UPT Pendidikan dan Pelatihan; (3) UPT

Penelitian dan Pengembangan; dan/atau (4) UPT Pengelolaan Informasi; j. Melakukan pembinaan jabatan fungsional di bidang lingkungan hidup; k. Melakukan pembinaan dan peningkatan partisipasi Masyarakat, Lembaga Non Pemerintah dan Swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup; l. Melaksanakan kegiatan-kegiatan tambahan yang meliputi : (1) pelaksanaan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus (DAK) bidang lingkungan hidup; (2) Pelaksanaan program strategis bidang lingkungan hidup antara lain: Adipura, Menuju Indonesia Hijau (MIH), dan PROPER. D. Struktur organisasi  Bagi daerah yang lembaga lingkungan hidupnya berbentuk badan, maka alternatif Lembaga lingkungan hidup daerah adalah: (1) Badan dengan 4 (empat) Bidang; atau (2) Badan dengan 3 (tiga) Bidang; atau (3) Badan dengan 2 (dua) Bidang.  Bagi daerah yang lembaga lingkungan hidupnya berbentuk kantor, maka struktur organisasinya maksimal terdiri dari 3 (tiga) seksi.  Pembentukan jumlah bidang dan seksi disesuaikan dengan beban kerja dan kondisi permasalahan lingkungan hidup dan sumber daya alam.  Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat dibentuk pada perangkat daerah berbentuk badan, sedangkan kelompok jabatan fungsional dapat dibentuk pada perangkat daerah balk berbentuk badan maupun kantor. E. Nomenklatur Dengan memperhatikan aspirasi daerah dan mempertimbangkan faktor kesesuaian dan keteraturan administrasi, sebaiknya nomenklatur yang digunakan untuk lembaga lingkungan hidup daerah adalah"Badan Lingkungan Hidup" atau "Kantor Lingkungan Hidup". F. Sumber Daya Manusia Menanggapi tantangan dan peran lembaga lingkungan hidup daerah ke depan yang semakin strategis, maka pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia perlu memperhatikan kualifikasi dan latar belakang yang dibutuhkan. Khusus untuk kepala Badan atau Kantor, sebaiknya memiliki latar belakang pendidikan minimal S1 bidang teknik atau social atau sesuai dengan bidang pengelolaan lingkungan hidup dan telah mengikuti pelatihan dasar bidang lingkungan hidup (minimal kursus AMDAL atau dalam salah satu materi ajarnya AMDAL), serta mempunyai pengalaman di bidang perencanaan dan penyusunan kebijakan atau pengalaman kerja di bidang pengelolaan lingkungan hidup minimal 5 tahun kerja. G. Kerjasama Antar Daerah 1. Mengingat permasalahan lingkungan hidup bersifat lintas wilayah administrasi, kepentingan jangka panjang, potensi konflik yang tinggi, serta harus diselesaikan melalui pendekatan ekosistem, maka untuk efektifitas dan efisiensi pengelolaan lingkungan hidup di daerah perlu dilaksanakan kerjasama antar daerah; 2. Kerjasama antar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) ditetapkan dengan Peraturan Daerah masing-masing; 3. Apabila permasalahan lingkungan hidup terjadi atau berdampak pada 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota, diselesaikan dan difasilitasi oleh Gubernur melalui lembaga lingkungan hidup Provinsi; 4. Pengelolaan lingkungan hidup Provinsi, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi. Demikian untuk maklum. Jakarta, 23 Januari 2008 Menteri dalam Negeri dan Menteri Negara Lingkungan Hidup H. Mardiyanto dan Ir. Rachmat Witoelar

Tembusan Yth. : 1. Preside Republik Indonesia; 2. Wakil Presiden Republik Indonesia; 3. Menteri Sekretaris Negara; 4. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; 5. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; 6. Ketua DPRD Provinsi; 7. Ketua DPRD Kabupaten/Kota; Ditujukan Kepada Yth: 1. Gubernur 2. Bupati/Walikota di - Seluruh Indonesia. Catatan: Dikutip dari Aslinya Sumber: Asdep Urusan Kelembagaan Lingkungan