Formulir Project Charter.docx

RENCANA PROYEK PERUBAHAN (PROJECT CHARTER)

1. IDENTITAS PROYEK / KEGIATAN Nama

Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah Oleh Seksi Penyidikan Dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Guna Menciptakan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Barito Kuala

Deskripsi

Sesuai dengan Perda No. 7 dan 3 Tahun 2017, No. 2 dan 5 Tahun 2015, No. 7 Tahun 2016 serta No. 2 Tahun 2012 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan adalah menyusun program kerja, pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan tindakan penyelidikan penyidikan dan penindakan Non Yustisial dan Yustisial terhadap warga masyarakat atau Badan Hukum yang melakukan tindak pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Sponsor

Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum DaerahSatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala

Project Leader

Kasi Penyidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala

Sumber Daya Tim

Kepala Satpol PP

Penanggung Jawab Kegiatan dan memberikan hasil

persetujuan

Penegakan

Produk

terhadap Hukum

Daerah dan mengeluarkan SK tim.

Kabid PPHD dan

Anggota Tim sebagai Narasumber

seluruh Kasi

pelaksanaan

kegiatan

Penegakan

Produk Hukum Daerah di Kabupaten

LISA HADIYATI/DIKLATPIM IV TAHUN 2017/HAL 1

Barito Kuala

Tim Proyek

Membantu

Perubahan

Penegakan Produk Hukum Daerah dan

pelaksanaan

melaksanakan

pendahuluan

dan

kegiatan

persiapan,

pendampingan

kegiatan tersebut. Anggaran

APBD

2. LATAR BELAKANG (BURNING PLATFORM) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan penegakkan peraturan perundang undangan dan perlindungan masyarakat. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Seksi Penyidikan dan Penindakan maka dibuat suatu kegiatan yang dirancang pada pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat IV untuk membentuk jiwa yang berkompeten dan keilmuan akademis yang mumpuni. Melalui pengangkatan kegiatan proyek perubahan “Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah Oleh Seksi Penyidikan Dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Guna Menciptakan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Barito Kuala” diharapkan dapat menyelesaikan yang menjadi kendala dalam lingkup tugas pokok dan fungsi Seksi Penyidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala.

3. TUJUAN; 1. Jangka Pendek

LISA HADIYATI/DIKLATPIM IV TAHUN 2017/HAL 2

-

Memberikan pengetahuan kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja tentang Penegakan Produk Hukum Daerah

-

Meningkatkan kinerja penegak Perda di kalangan Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Jangka Menengah Meningkatnya penyelidikan, penyidikan dan penindakan pelanggaran produk hukum daerah 3. Jangka Panjang 1. Menciptakan suasana aman dan tertib di Wilayah Kabupaten Barito Kuala 2. Menurunnya tingkat pelanggaran Produk Hukum Daerah 3. Terlaksananya Penyidikan dan Penindakan secara berkelanjutan

4. MANFAAT 1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsi seksi Penyidikan dan Penindakan 2. Terjalinnya koordinasi sesama anggota Satuan Polisi Pamong Praja. 3. Terciptanya Keamanan, ketertiban dan ketentraman umum

5. RUANG LINGKUP 1. Konsultasi dengan coach dan mentor 2. Membentuk Tim Pokja 3. Penyusunan Standar Operasional Prosedur dalam upaya Optimalisasi Penegakan Produk Hukum. 4. Pelaksanaan Inventarisasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Batola 5. Pelaksanaan Koordinasi dengan Polres Batola 6. Pelaksanaan Koordinasi dengan Pengadilan Negeri Marabahan 7. Pelaksanaan Koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Barito Kuala

LISA HADIYATI/DIKLATPIM IV TAHUN 2017/HAL 3

6. OUTPUT KUNCI ( key Project DELIVERABLES ) Nama

Deskripsi

• Optimalisasi

Suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimasi (nilai efektif yang di capai)

• Penyidikan

Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tidak pidana.

• Penindakan

Proses atau Perbuatan

• Ketertiban

Peraturan yang dibuat masyarakat.

7. PENTAHAPAN UTAMA Tahap utama

Waktu

 Persiapan 1. Konsultasi dengan Mentor dan Coach; 2. Penyusunan Tim dan pembagian tugas; 3. Pembuatan dan Pengesahan SK Tim;  Pelaksanaan 1. Melaksanakan

inventarisasi

Peraturan

Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Batola

yang

relevan

dengan

proyek

perubahan. 2. Melaksanakan

koordinasi

dengan

Polres

Barito Kuala 3. Melaksanakan

Koordinasi

dengan

Pengadilan Negeri Marabahan 4. Melaksanakan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Batola 5. Melaksanakan

hasil

kesepakatan

yaitu

perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak

LISA HADIYATI/DIKLATPIM IV TAHUN 2017/HAL 4

6. Konsultasi tentang pemberkasan

apabila

terjadi pelanggaran Perda 7. Konsultasi Perda yang bisa

dilakukan

penindakan dan kemudian dilanjutkan ke pengadilan 8. Kesepahaman maslah pemberkasan  Evaluasi Pelaksanaan Proyek Perubahan 1. Evaluasi Proyek Perubahan 2. Pelaporan dan Finalisasi Proyek Perubahan

LISA HADIYATI/DIKLATPIM IV TAHUN 2017/HAL 5

8. TIM PROYEK PERUBAHAN Struktur c

Atasan Langung Trimanto, S.AP

Nara Sumber Coach Drs. H. Banon Gemuruh, M.Si.

Pemimpin Proyek Perubahan

H. Wahyudie, S.H., M.H. Chairul Rizkan R., S.Pd. Agus Supriadi, S.Sos.

Lisa Hadiyati, S.H.

Tim Pelaksana

Pokja 1

Pokja 2

M. Noor, S.Sos

Yusma Hermadi, S.H.

Tajudin

Staf Opsdal & Pengembangan Personil

Pokja 3

A. Sanarullah Aries Setiawan Ruswati

Deskripsi Tugas Atasan Langsung / Mentor -

Memberikan masukan, dukungan dan arahan atas keseluruhan Proyek Perubahan;

LISA HADIYATI/DIKLATPIM IV TAHUN 2017/HAL 6

-

Membantu mengatasi hambatan dan mendukung penyelesaian proyek;

-

Memberi arahan pencapaian tujuan, target dan rencana kerja;

-

Memberi inspirasi dan motivasi kepada Pemimpin Proyek Perubahan.

Pemimpin Proyek Perubahan -

Mengelola tim dan proyek perubahan untuk menghasilkan output;

-

Menciptakan team building;

-

Menyediakan input dalam pelaksanaan proyek;

-

Memberi arahan pada Tim Proyek Perubahan.

Coach -

Memberi masukan pada tim;

-

Membantu menyelesaikan masalah/kendala;

-

Memberi inspirasi dan motivasi kepada Pemimpin Proyek.

Nara Sumber -

Memberikan masukan tim;

-

Memberikan arahan;

-

Memberikan data, informasi dan dokumen yang dibutuhkan.

Pokja 1 -

Membuat dan Menyusun SK Tim pelaksana proyek perubahan

-

Menyiapkan segala keperluan pelaksanaan rapat Persiapan proyek perubahan Menyiapkan segala keperluan persiapan dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi.

Pokja 2 -

Menyiapkan segala peraturan yang terkait dengan pelaksanaan Proyek Perubahan Mengumpulkan bahan untuk pelaksanaan Proyek Perubahan Melakukan monitoring terhadap lokasi yang rawan terhadap pelanggaran Perda

-

Melakukan kegiatan Penyelidikan Pelanggaran Produk Hukum Daerah secara bertahap.

-

Melakukan kegiatan Penindakan Pelanggaran Perda dan perbub ataupun Keputusan Bupati

LISA HADIYATI/DIKLATPIM IV TAHUN 2017/HAL 7

Pokja 3 Menyiapkan dan mengurus keperluan rapat evaluasi proyek perubahan Menyusun laporan hasil evaluasi proyek perubahan

9. ANGGARAN Jumlah Estimasi

jumlah

Deskripsi

anggaran

sebesar :Rp 10.000.000,-

adalah Biaya persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian

proyek

perubahan

dengan perincian sebagai berikut: - Biaya untuk persiapan Rp - Biaya Pelaksanaan Rp - Biaya Penyelesaian dan evaluasi Rp 10. IDENTIFIKASI STAKEHOLDERS Stakeholder Internal 1. Trimanto, S.AP, Kepala Bidang Penegakan Perundangan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala potensi untuk mendukung proyek perubahan tujuan proyek ini sebagai Pemberi masukan dan arahan terhadap jalannya proyek perubahan; 2. Pokja I, potensi untuk mendukung proyek perubahan ini sebagai pihak yang membantu menyiapkan keperluan rapat persiapan proyek perubahan, menyiapkan

bahan-bahan

sosialisasi

perizinan

dan

mendampingi

pelaksanaan kegiatan sosialisasi perizinan; 3. Pokja II, potensi untuk mendukung proyek perubahan ini sebagai pihak yang membantu

membuat

bahan

pembuatan

leaflet,

visualisasi

prosedur

pelayanan, memesan leaflet dan membuat prosedur pelayanan, serta

LISA HADIYATI/DIKLATPIM IV TAHUN 2017/HAL 8

menyusun dan menempatkan leaflet dan Standing Banner ditempat yang telah ditentukan 4. Pokja III, potensi mendukung proyek perubahan ini sebagai pihak yang membantu mempersiapkan rapat evaluasi proyek perubahan serta membuat laporan evaluasi proyek perubahan. Stakeholder Eksternal 1. Camat

2. Kasi Pidana Kejaksaan Negeri Batola

3. Pengadilan Negeri Marabahan

4. Kasat Reskrim Kab. Batola

11. IDENTIFIKASI POTENSI MASALAH Beberapa potensi masalah yang dapat menghambat kelancaran atau keberhasilan pencapaian target dan tujuan Proyek Perubahan adalah : 1. Terbatasnya

Sumber

daya

manusia

sehingga

kemungkinan

untuk

terhambatnya proyek perubahan sangat besar karena selain menyelesaikan proyek perubahan sumber daya manusia yang ada juga dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan rutinnya. 2. Perbedaan Pola pikir antar stakeholder yang kemungkinan besar akan menjadi pemicu konflik internal 3. Kurangnya dukungan dan komitmen stakeholder dalam menjalankan proyek perubahan

LISA HADIYATI/DIKLATPIM IV TAHUN 2017/HAL 9

12. RESIKO Dalam pelaksanaan Proyek Perubahan, resiko yang harus di hadapi oleh Pemimpin Proyek Perubahan adalah :

1. Tertundanya kegiatan sosialisasi akibat kekurangan SDM dan terbentur dengan kegiatan mendadak di SOPD. 2. Lemahnya koordinasi dan komunikasi yang efektif akibat perbedaan pola pikir antara stakeholder

13. KRITERIA KEBERHASILAN Indikator keberhasilan dalam pelaksanaan Proyek Perubahan adalah : 1. Terbentuknya Tim Pelaksana Proyek Perubahan 2. Optimalnya penurunan angka pelanggaran hukum 3. Meningkatnya

ketaatan

masyarakat

yang

bersifat

Compliance,Identification,dan Internalization pada peraturan atau hukum yang berlaku. 4. Tersedianya Laporan hasil evaluasi proyek perubahan

Indikator Kinerja

Tujuan

Sasaran

Membuat SK

Terbentuk

Tim

nya Tim

Pelaksana

Pelaksana

Proyek

Proyek

Indikator

SK Tim

Tingkat Kinerja

Satuan Ukuran Dokumen

Sekarang 0

Akan Datang 1

LISA HADIYATI/DIKLATPIM IV TAHUN 2017/HAL 10

Perubahan

Perubahan

Pemberian

Meningkatnya

Sosialisasi/

Pemahaman

pemahaman

Pembagian

Masyarakat

masyarakat

Kelompok

tentang

tentang

peraturan Hukum

Kegiatan

peraturan hukum

Optimalisasi

Optimalnya

upaya

penurunan

menurunkan

angka

angka

pelanggaran

pelanggaran

hukum

Sosialisasi

Kegiatan

Kegiatan

hukum Pembuatan

Tersedianya

Pembuatan

Laporan hasil

Laporan hasil

laporan

evaluasi

evaluasi

proyek

proyek

perubahan

perubahan

14. FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN Faktor-faktor yang dianggap menjadi kunci keberhasilan pencapaian tujuan proyek secara tepat sasaran dan waktu adalah : 1. Tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan proyek perubahan; 2. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan proyek perubahan 3. Motivasi yang kuat dari internal Satuan Polisi Pamong Praja

LISA HADIYATI/DIKLATPIM IV TAHUN 2017/HAL 11

15. PERSETUJUAN Project Sponsor: Atasan Langsung Kabid Penegakan Produk Hukum Daerah,

TRIMANTO, S.AP NIP. 19650421 198703 1 019

LISA HADIYATI/DIKLATPIM IV TAHUN 2017/HAL 12