RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN
PERCEPATAN PRESERVASI INFRASTRUKTUR JALAN DI KABUPATEN BERAU MELALUI LOKET PENGADUAN KECAMATAN
Disusun oleh: NAMA : Ir. Rahmad, MM NDH : B - 08 INSTANSI : Dinas Pekerjaan Umum
DIKLATPIM TINGKAT II ANGKATAN XLIII KELAS G PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR III LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 2017
DIKALTPIM II[AUTHOR NAME]
1
LEMBARAN PERSETUJUAN RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN
PERCEPATAN PRESERVASI INFRASTRUKTUR JALAN DI KABUPATEN BERAU MELALUI LOKET PENGADUAN KECAMATAN Dinyatakan disetujui untuk diseminarkan pada: Hari Tanggal Tempat
: Rabu : 23 Agustus 2016 : Kampus BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan
Menyetujui:
MENTOR:
COACH:
Drs. H. JONIE MARHANSYAH Pembina Utama NIP:
DR. Izaak
Peserta:
Ir. Rahmad, MM NDH: B-13
DIKALTPIM II[AUTHOR NAME]
2
PERCEPATAN PRESERVASI INFRASTRUKTUR JALAN DI KABUPATEN BERAU MELALUI PENGADUAN KECAMATAN
I.
LATAR BELAKANG Setelah terjadinya pemekaran Provinsi Kalimantan Timur menjadi dua Provinsi pada tahun 2012, yakni Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Kabupaten Berau bersama Sembilan Kabupaten-kota lainnya yang semula memang berada dalam lingkup Pemerintah Kalimantan Timur memilih tetap berada di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan adanya pemekaran provinsi tersebut, posisi Kabupaten Berau yang semula tidak berada di wilayah paling utara Provinsi Kalimantan Timur akhirnya menjadi beranda terdepan wilyah Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten Berau kerap disebut juga sebagai “Surya di Timur Laut Kalimantan” dan terkenal karena keberadaan penyu dan banyaknya destinasi wisata ini secara geografis memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.
Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara; Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi; Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur; Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Kutai Kertanegara.
Kabupaten yang memiliki luas wilayah 34.127,47 km2 ini memiliki lima puluh dua pulau besar kecil, tiga belas kecamatan, sepuluh kelurahan dan seratus kampung/desa. Penduduk Kabupaten Berau berdasarkan data statistik tahun 2014 berjumlah 210.135 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 17,34 persen (Berau Dalam Angka 2014). Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan di Kabupaten Berau, meningkatnya arus urbanisasi, bertambahnya jumlah penduduk dan letak Kabupaten Berau sebagai lintasan jalan antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, maka meningkat pula jumlah, intensitas dan kapasitas penggunaan kendaraan yang melintasi ruas-ruas jalan di Kabupaten Berau. Kondisi seperti ini tentu saja membawa konsekwensi semakin banyaknya ruasruas jalan di Kabupaten Berau yang mengalami kerusakan, baik rusak ringan, sedang maupun berat. Berdasarkan data kami, total ruas jalan Kabupaten Berau saat ini adalah 1.686,07 km. Dari total panjang ruas jalan tersebut, yang kondisinya baik hanya 801,79 km. Sisanya dalam kondisi sedang 146,40 km, rusak 596,01 km dan rusak berat 141,91 km. Banyak ruas-ruas jalan yang dalam kondisi rusak tersebut dan akan terus bertambah seiring dengan intensitas dan meningkatnya tonase kendaraan yang lewat, tentu saja akan membuat arus lalu lintas terganggu, seperti memperlambat waktu tempuh, tidak nyaman dan tidak aman. DIKALTPIM II[AUTHOR NAME]
3
Salah satu persoalan yang belum diperoleh jalan keluarnya dan yang paling sering menjadi sorotan media dan masyarakat adalah, masih lambatnya memperoleh data tentang kerusakan jalan karena selama ini hanya mengandalkan laporan apa adanya dari masyarakat. Penanganan ruas-ruas jalan yang mengalami kerusakan tersebut menurut penulis juga masih tertalu penanganganannya. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka penulis menginginkan agar OPD ini kedepan dapat memiliki cara dan sistem agar dapat mengetahui informasi lebih cepat dimana letak letak kerusakan ruas jalan tersebut dan menanganinya lebih cepat dibanding yang sudah dan sedang dilakukan seperti sekarang ini. Untuk itu maka penulis mengajukan Rancangan Proyek Perubahan dengan Judul “PERCEPATAN PRESERVASI INFRASTRUKTUR JALAN” .
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari 30 OPD yang ada di Kabupaten Berau. Dinas ini dibentuk pada akhir tahun 2016 setelah mengalami perubahan sebagai jawaban terhadap amanat dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau. Sebelumnya, dinas ini bernama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau. Perubahan nama tersebut terjadi karena adanya pengalihan kewenangan urusan Bidang Penataan Ruang yang sebelumnya berada di Dinas Perumahan dan Tata Ruang, kemudian dimasukkan menjadi urusan dinas Pekerjaan Umum. Disamping itu, dilakukan juga penambahan bidang baru yang bernama Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan. Hal ini bisa merjadi karena berdasarkan scoring, Dinas pekerjaan Umum dapat menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tipe A. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau, boleh dikatakan sebagai OPD dengan Tipe A Plus karena dinas ini memiliki satu sekretariat, enam bidang dan enam Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Tidak ada OPD lain di Kabupaten Berau yang tipenya lebih besar dari dinas ini. Dinas Pekerjan Umum dan Penataan Ruang ini dinahkodai oleh seoarang kepala Dinas yang dibantu oleh seorang sekretaris, enam kepala bidang dan enam kepala UPTD serta tiga puluh tiga Kepala seksi dan kepala sub bagian serta staf-staf dengan berbagai latar belakang pendidikan dan pengalaman.
DIKALTPIM II[AUTHOR NAME]
4
III. TUJUAN PROYEK PERUBAHAN Tujuan dari proyek perubahan percepatan preservasi infrastruktur jalan di Kabupaten Berau penjelasan sebagai berikut. 1. Tujuan Jangka Pendek a. Tersusunnya Peraturan Kabupaten Berau tentang Preservasi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Berau. b. Terbentuknya Tim Reaksi Cepat Khusus Preservasi Jalan dan Jembatan, yaitu Tim yang terbentuk merupakan tim gabungan yang terdiri atas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan stakeholder terkait c. Terlaksananya implementasi Peraturan Bupati Berau tentang Peservasi Jalan dan Jembatan pada Jalan Umum di beberapa ruas jalan di wilayah I yang mengalami kerusakan. 2. Output Jangka Menengah Tersedianya sitem informasi preservasi infrastruktur jalan yang dapat memberikan informasi yang akurat letak-letak ruas jalan yang mengalami kerusakan. 3. Output Jangka Panjang Terlaksananya pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Preservasi Infrastruktur Jalan di Kabupaten Berau yang anggota-anggotanya terdiri dari beberapa stakeholder terkait. Dengan adanya Satgas ini maka kewenangan pemeliharaan jalan dapat dilakukan lintas kewenangan jalan, baik di ruas jalan kabupaten, ruas jalan provinsi, maupun pada ruas jalan nasional. IV. MANFAAT Manfaat dari proyek perubahan percepatan preservasi infrastruktur jalan di Kabupaten Berau ini adalah sebagai kontribusi dalam mendukung pencapaian tujuan reformasi birokrasi pada area peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya pada pelayanan di bidang pembangunan/pemeliharaan infrastruktur jalan. 1. Manfaat Internal a. Memberikan kemudahan dalam melakukan preservasi infrastruktur jalan. b. Meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau dalam preservasi ruas-ruas jalan yang rusak. 2 Manfaat Eksternal a. Arus lalu lintas kendaraan menjadi lebih lancar. c. Kabupaten Berau akan menjadi lebih liveable (nyaman) d.Terbentuknya Tim Reaksi Cepat khusus Penanganan Preservasi Infrastruktur jalan melalui Surat Keputusan Bupati Berau yang bertugas melakukan perbaikan, peningkatan jalan-jalan yang rusak di Kabupaten Berau. f. Meningkaikan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau. DIKALTPIM II[AUTHOR NAME]
5
V. MILESTONES (TAHAPAN KEGIATAN DAN CAPAIAN JANGKA PENDEK, MENENGAH DAN PANJANG) Kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan proyek perubahan percepatan preservasi infrastruktur jalan di Kabupaten Berau meliputi beberapa pentahapan sebagai berikut : TABEL 1. Pentahapan (Milestones) Proyek Perubahan
A.
Tahap Utama Jangka Pendek 1 Melakukan konsultasi dan bimbingan dengan Mentor 2 Mengadakan rapat internal pembentukan tim draft Perbup tentang Penataan ……………. dan Tim Reaksi Cepat. 3 Melaksanakan penetapan SK Tim penyusun draft Perbup tentang ………………..dan Tim Reakski cepat. 4 Mengadakan rapat koordinasi dengan stakeholders; 5 Mengumpulkan bahan-bahan atau penyusunan draft Perbup tentang ………………………. 6 Menyususn draft Perbup tentang………………………. 7 Mengadaan FGD (Focus Group Discussion) untuk pembahasan draft Perbup tentang…………………………… 8 Melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum 9
Memperbaiki dan finalisasi draft Perbup tentang …….. 10 Melaksanakan penandatanganan atau pengundangan Perbup……………………… 11 Mengadakan sosialisasi dan implementasi Perbup tentang ……………………….. 12 Melaksanakan penetapan draft Keputusan Bupati tentang Tim Reaksi Cepat. 13 Mengadakan pembekalan mengenai tugas Tim Reaksi Cepat; 14 Mengadakan penga\yasan terhadap implementasi Perbup tentang Penataan…………. oleh Tim Reaksi Cepat (di Jl A. Yani, J1. Pulau Derawan, Jl. Pulau Sambit dan Jl. Pangeran Antasari) diKota Tanjung Redeb, sebagai awal penertiban; 15 Menyusun inventarisasi pelanggaran terhadap implementasi Perbup tentang Penataan Parkir Kendaraan pada jalan Umum (di Jl A. Yani, Jl.
Waktu (1 hari) 13 Oktober 2016 (1 hari) 17 Oktober 2016 (1 hari) 19 Oktober 2016 (1 hari) 24 Oktober 2016 (1 hari) 25 Oktober 2016 (1 hari) 27 Oktober 2016 (1 hari) 31 Oktober 2016 (1 hari) 1 November 2016 (1 hari) 2 November 2016 (1 hari) 7 November 2016 (1 hari) 9 November 2016 (2 hari) 9-10 November 2016 (hari) 14 November 2016 (3 hari) 17-21 November 2016
(3 hari) 17-21 November 2016
DIKALTPIM II[AUTHOR NAME]
6
Pulau Derawan, Jl. Pulau Sambit dan Jl. Pangeran Antasaril di Kota Taniuns Redeb 16 Melakukan rapat koordinasi dengan Tim Reaksi Cepat, untuk merumuskan tindakan atau sanksi terhadap pelanggaran implementasi Ferbup tentang Penataan Parkir Kendaraan pada falan Umum; 17 Melaksanakan pemberian sanksi terhadap pelanggaran Perbup tentang Penataan Parkir Kendaraan pada jalan Umum di Jl A. Yani, Jl. Pulau Derawan, Jl. Pulau Sambit dan Jl. Pangeran Antasari (di Kota Taniung ) 18 Melakukan evaluasi dan pelaporan hasilnya pelaksanaan penguatan penertiban pengawasan dan pemberian sanksi) terhadap parkir kendaraan pada jalan umum (di Jl A. Yani,Jl. Pulau Derawan, Jl. Pulau Sambit dan Jl Pangeran Antasari) di Kota Tanjung Redeb kepada mentor. B
C
Jangka Menengah 1 Melakukan penguatan penertiban parkir kendaraan pada jalan umum, di ruas-ruas jalan lainnya Januari s/d Juni 2017 2 Melaksanakan monitoring dan evaluasi Jangka Panjang 1 Melakukan pengembangan sistem Pengawasan, pemantauan secara terpadu berbasis cctv dengan sistem IT dan penempatan mesin parkir di area area parkir. 2 Melaksanakan pernbailgunan parkir yang dilakukan oleh Pemerintah Kota parkir outstreed dan gedung investor bekerlasatma dengan 2 tahun 2018 – 2022 3 Melaksanakan pembangunan Perlestrian footpath (lajur pejalan kaki) dan jembatan Penyebrangan orang.
(3 hari) 24 November 2016
(2hari) 25-28 November 2016
(1 hari) 29 November 2016
Januari s/d Juni 2017
Januari s/d Juni 2017 Januari s/d Juni 2017
Januari s/d Juni 2017
Januari s/d Juni 2017
Gambar 4. Milestone Area Perubahan
DIKALTPIM II[AUTHOR NAME]
7
VI. TATA KELOLA PROYEK PERUBAHAN Gambaran struktur organisasi tim untuk mengelola proyek perubahan ini adalah sebagai berikut: Individu dan atau tim yang terlibat dalam pelaksanaan proyek perubahan penguatan penertiban (pengawasan dan pemberian sanksi) terhadap parkir kendaraan pada jalan umumdigambarkan dalam struktur tata kelola sebagai beriku. Sponsor Sekretaris Kabupaten Berau Project Leader
Coach
Kepala Dinas ………………..
DR. IZAAK....
Koordinator Tim Seketaris Dinas ..................
Tim I
Tim II
Kepala Bidang Preservasi jalan dan Jembatan
Kepala Bidang ................................... ..........
GAMBAR 2. Struktur Tata Kelola proyek Perubahan
1. 2.
Penjelasan tugas dari individu atau tim dari struktur tata kelola proyek perubahan sebagai berikut. Sponsor/Mentor Drs. H. JONIE MARHANSYAH (sekretaris Kabupaten Berau) Bertindak sebagai pembimbing dan pengawas peserta berdasar sikap profesionalism; Memberikan dukungan penuh kepada peserta diklat dalam mengimplemantasikan Proye perubahan; Memberikan dukungan kepada peserta dalam mendayagunakan seluruh potensi sumberdaya yang diperlukan dalam melakukan implemantasi proyek Perubahan; Memberikan bimbingan kepada peserta dalam mengatasi kendala yang muncul selama proses implementasi berlangsung; Project Leader Ir. RAHMAD, MM (Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau) DIKALTPIM II[AUTHOR NAME]
8
Melakukan eksekusi keseluruhan tahapan yang telah dirancang dalam project charter dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki; Mengambil inisiatif dalam dialog dengan mentor; Secara aktif melakukan diskusi dengan bertanya atau melaporkan progress implementasi proyek perubahan kepada coach minimal satu minggu sekali; Mengacu rumusan milostones dalam project charter sebagai dasar pencapaian target perubahan; Menggerakkan seluruh elemen stakeholders terkait (internal dan eksternal) dalam mendukung keseluruhan tahapan implementasi perubahan; Mengembangkan instrument monitoring dan melakukan perekaman terhadap setiap proses yang dihasilkan dalam proses implementasi proyek Perubahan Menyusun laporan proyek peruhahan ke dalam sebuah diskripsi utuh mulai dari proses penyusunan project charter sampai dengan hasil/capaian dari implementasi proyek perubahan, Diskripsi dan analisis terhadap critical success factor dan konsep mengatasi kendala yang muncul selama tahapan ini juga merupakan bagian penting yang harus tercakup dalam laporan ini; Menyerahkan laporan implementasi proyek perubahan kepada peyelenggara Dikiat Kepernimpinan Tingkat II pada tahap Evaluasi 3. Coach DR. IZAAK Melakukan monitoring secara reguler terhadap kegiatan peserta selama tahap Laboratorium Kepemimpinan melalui media teknologi informasi (email, WA) Memberikan feedback terhadap laporan progress implementasi proyek perubahan yang disampaikan peserta bimbingan minimal seminggu sekali Melakukan interversi bila peserta mengalami permasalahan selama tahap Laboratorium Kepemimpinan Melakukan komunikasi dengan mentor terkait kegiatan peserta selama tahap Laboratorium Kepemimpinan Mengembangkan instrument monitoring dan perekaman terhadap progress yang dilaporkan oleh peserta bimbingan; Mengkomonikasikan proses, kemajuan dan hasil coaching kepada penyelenggara Diklat Kepemimpinan Tingkat II 4. Koordinator Tim Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan Memberikan tugas kepada Tim atas arahan Project Leader Melaporkan kepada Project Leader terkait perkembangan kegiatan 5. Tim Pelaksana Menyiapkan tugas-tugas pokja sesuai dengan tupoksinya Menghimpun hasil kerja pokja. Bertanggung jawab terhadap Project Leader Tim melalui koordinator tim untuk mencapai hasil yang diharapkan Menjalin komunikasi intensif dan kerjasama dalam satu tim
DIKALTPIM II[AUTHOR NAME]
9
Dalam proyek perubahan ini, mentor dan coach sangat berpengaruh terhadap arah pelaksanaan proyek perubahan ini. Selain itu, juga untuk kelancaran pelaksanaan proyek perubahan ini juga didukung dengan adanya peran pembina. Mentor berperan sebagai sponsor, inspirator, pembimbing dan supporter. Sedangkan coach berperan untuk mendamping dan memonitor pelaksanaan kegiatan proek perubahan dan jika diperlukan dapat melakukan intervensi. Pimpinan proyek perubahan/project leader berperan sebagai manajer perubahan dan Tim Tata Kelola yang akan membantu pimpinan proyek perubahan/project leader dalam pelaksanaan proyek perubahan sesuai tugas dan fungsinya. Adapun tugas utama masing-masing tersebut adalah sebagai berikut: 1. Pengarah/Mentor : a. Memberikan arahan terhadap proyek perubahan; b. Memberikan bimbingan selama proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek perubahan c. Memberi dukungan serta masukan dalam setiap tahap kegiatan; d. Membantu menyelesaikan hambatan yang mungkin muncul. 2.
Pembina/Kuasa Pengguna Anggaran: a. Melakukan pembinaan kepada tim dalam rangka kelancaran pelaksanaan tata kelola proyek perubahan; b. Memberikan dukungan anggaran untuk pelaksanaannya.
3.
Coach : a. Memberikan arahan dan bimbingan dalam perumusan proyek perubahan; b. Memantau pelaksanaan penulisan proyek perubahan; c. Memberikan umpan balik terhadap penulisan pelaporan proyek perubahan; d. Memonitor perkembangan hasil sesuai dengan tahapan atau milestones yang disepakati; e. Memberikan motivasi dan dukungan sehingga proyek perubahan dapat dilaksanakan dengan baik.
4.
Pimpinan Proyek Perubahan/Project Leader: a. Melakukan koordinasi dengan pihak lain yang terkait untuk mendukung proyek perubahan;
DIKALTPIM II[AUTHOR NAME]
1 0
b. Memberikan arahan kepada anggota untuk dapat melaksanakan proyek perubahan; c. Memimpin pelaksanaan kegiatan tim dalam rangka pelaksanaan proyek perubahan; d. Melaporkan pelaksanaan proyek perubahan kepada mentor dan coach. 5.
Sekretaris: a. Membantu pimpinan proyek perubahan/project leader dalam rangka kelancaran pelaksanaan proyek perubahan; b. Menyusun penyiapan agenda dan bahan kegiatan proyek perubahan; c. Membantu penyusunan laporan; d. Melaksanakan tugas lain yang mendukung akselerasi
6.
Anggota Tim: a. Menyusun kerangka teknis perumusan pedoman percepatan preservasi infrastruktur jalan b. Mengkompilasi dan menelaah bahan masukan terhadap konsep rumusan pedoman percepatan preservasi infrastruktur jalan c. Melakukan penjadualan dan persiapan tahapan pembahasan konsep percepatan preservasi infrastruktur jalan d. Menyiapkan final draf pedoman percepatan preservasi infrastruktur jalan e. Menyiapkan bahan dan proses legalisasi dalam rangka penetapan percepatan preservasi infrastruktur jalan f. Melaksanakan tugas lainnya dalam rangka akselerasi percepatan preservasi infrastruktur jalan
7.
Tim Administrasi: a. Menyiapkan surat undangan untuk para pemangku kepentingan; b. Menyiapkan ruang/tempat rapat dengan para pemangku kepentingan; c. Menyiapkan notulensi rapat koordinasi dan teknis; d. Menyiapkan absensi kehadiran peserta rapat; e. Menyiapkan pendokumentasian selama tahapan pelaksanaan kegiatan; f. Membantu kelancaran aspek keadministrasian keseluruhan kegiatan proyek perubahan.
DIKALTPIM II[AUTHOR NAME]
1 1
VII. IDENTIFIKASI STAKEHOLDERS Stakeholder yang terlibat dalam proyek perubahan Percepatan Preservasi Infrastruktur Jalan di Kabupaten Berau ditentukan melalui tahapan sebagai berikut: 1. Identifikasi Stakeholder a.
b.
Stakeholder lnternal
Sekretaris Daerah Kabupaten Berau
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan
Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan
Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Wilayah
Stakeholder Eksternal
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Perhubungan, dan Polres (Satlantas)
2. Jenis Stakeholder Selelah ditetapkan stakeholder yang terlibat, selanjutnya adalah ditentukan jenis stakeholder tersebut sesuai dengan kapasitasnya dalam mempengaruhi proyek perubahan.
TABET 3. Jenis Stakeholder
DIKALTPIM II[AUTHOR NAME]
1 2
Jenis Stakeholder Stakeholder Primer
Uraian
Sekretaris Kabupaten Berau Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Stakeholder Sekunder
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Stakeholder Utama/Kunci
Unsur Kepolisian
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Satpol PP Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
3. Kuadrand Stakeholders Upaya pengelompokan stakeholders dapat dilakukan dengan memanfaatkan hasil jenis stakeholder dengan mengidentifikasikan seberapa besar pengaruh dan kepentingannya terhadap proyek perubahan, maka perlu dikelompokan stakeholders tersebut ke dalam 4 (empat) kelompok yang lebih dikenal sebagai kuadrand stakeholder sebagai berikut : Promaters : influence besar, interest besar, memiliki kepentingan besar terhadap upaya dan juga kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil (atau menggelincirkannya). Defenders : influence kecil, interest besar, memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi. Latents :
influnce besar, interst kecil, tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam upaya, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi upaya jika mereka menjadi tertarik
Apacthetics: influnce kecil, interest kecil, kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya upaya. DIKALTPIM II[AUTHOR NAME]
1 3
Dari penjelasan tersebut, maka pengelompokan stakeholders berdasar kedudukannya antara lain dapat dijelaskan dalam tabel berikut :
TABEL 4. Analisa (Pengelompokan) Stakeholders NO
Stakeholder
Internal 1 Sekretaris Kabupaten Berau 2 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3 Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan Kepala 4 Bidang Pembangun an Jalan dan Jembatan 5 Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penaataan Ruang
Strategi Komunikasi
Duku ngan
Pengaru Analisa h Stakhold er
Jenis Stakeholde r
Promoter Promoter
Defender
Promoter
Defender
Eksternal 1 Kepala Bagian Hukum DIKALTPIM II[AUTHOR NAME]
1 4
2
3
4 5 6 7
Sekretariat Daerah Badan Perencanaa n Pembangun an dan Penelitian Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Unsur Kepolisian Satpol PP Wartawan LSM
NETMAP Promoters
Sekretaris Daerah
Kabag Hukum SETDA
Latens Badan Perencana Pembangunan Daerah
Kepala Dinas
Ka sub bag Penyusunan Program
Kabid Preservasi Jalan dan Jembatan
Project Leader
Defender Kepolisian
Kabid Pembangunan Jalan
Staf Dinas PU
Satpol PP DISPENDA
LSM
Wartawan
DIKALTPIM II[AUTHOR NAME]
1 5
Keterangan : Konsultasi Koordinasi Informasi Instruksi Gambar 6. Net Map Stakeholders Untuk lebih menyederhanakan dan memudahkan membaca peta stakeholders tersebut, maka gambaran garis keterhubungan hanya mencantumkan garis keterhubungan secara langsung dengan rancangan proyek perubahan saja.. Selanjutnya, untuk mengetahui besarnya pengaruh setiap stakeholders dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: Tabel 6. Besaran Pengaruh Stakeholders
No
1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8.
Besarnya Pengaruh
Mendukung (+) atau Tidak mendukung (-)
Sekretaris Kabupaten Berau Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penaataan Ruang
8
+
8
+
9
+
8
+
5
+
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5
+
5
+
5
+
Stakeholders
DIKALTPIM II[AUTHOR NAME]
1 6
9. 10. 11. 12. 13.
Unsur Kepolisian Satpol PP Wartawan LSM Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Unsur Kepolisian Satpol PP Wartawan LSM
14. 15. 16. 17. 18. 19.
4 4 4 4 4
+ + + + +
4
+/-
3
+/-
3 3 4 4
+ + + +
Keterangan : Rentang 1-2 : rendah Rentang 3-5: sedang Rentang 6-8: tinggi Rentang ≥9: tinggi sekali
Dari penetapan kedudukan stakeholder tersebut, maka dapat digambarkan ke dalam kuadran (diagram) sebagai berikut. Promoter
Latens 1. 2. 3. 4.
Badan Perencana Pembangunan Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Unsur Kepolosian Satpol PP
1. 2. 3.
Defenders
Apathetic 1. 2.
Wartawan LSM
Sekretaris Daerah Kabupaten Berau Kepala Dsinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabag Hukum Setda Berau
1. 2. 3. 4.
Kabid Prservasi Jalan dan Jembatan Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan Ka Sub Bag Penyusunan Program Staf Dinas Pekerjaan Umum an Penataan Ruang
GAMBAR. 3.Kuadran Kedudukan Stakeholder DIKALTPIM II[AUTHOR NAME]
1 7
4. Strategi Pendekatan Stakeholder Guna meningkatkan koordinasi antar stakeholder terkait (internal maupun eksternal), maka strategi yang digunakan sesuai dengan kedudukannya antara lain dijelaskan dalam talbel berikut : TABEL 5. Strategi Pendekatan Stakeholder Stakeholder Promoter ++
Latens -+
-
-
Strategi Koordinasi dan konsultasi; Melibatkan promotor tentang pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi; Meningkatkan motivasi dan kompetensi. Menjaga koordinasi dan komunikasi;
- Menunjukkan upaya yang dilakukan memiliki efek positif terhadap isu yang menjadi perhatiannya Defenders +-
- Melaksanakan koordinasi - Sebagai unsur kalaborasi untuk proyek perubahan
Apathetic --
- Pemberitahuan adanya proyek perubahan - Permintaan dukungan proyek perubahan
.
DIKALTPIM II[AUTHOR NAME]
1 8