Endang Tri Santi, M.ikom: Email: Hp. 082114434952

Endang Tri Santi, M.Ikom Email : [email protected] Hp. 082114434952

Latar Belakang dan Pijakan Filosofis Media Penyiaran Orde Baru : UU No.24/1997

 Penyiaran dikuasai oleh negara.  Pembinaan dan pengendaliannya oleh pemerintah  Instrumen penyiaran merupakan kepentingan pemerintah  Pimpinan/lembaga yang melanggar maka konsekuensinya berat.

Reformasi : UU No.32/2002

 Spektrum radio merupakan ranah publik  Adanya prinsip keragaman kepemilikkan  Adanya prinsip keragaman isi siaran  Adanya KPI sbg wujud dan wadah aspirasi rakyat

Wewenang

 Menetapkan standar program siaran  Menyusun peraturan dan penetapan pedoman perilaku penyiaran  Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran  Melakukan koordinasi dan kerjasama dgn pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat

Tugas & Kewajiban

 Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai HAM  Ikut membantu pengaturan infrastruktur di bidang penyiaran  Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait  Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang  Menampung, meneliti, menindaklanjuti aduan, sanggahan, kritikan masyarakat terhadap isi siaran  Menyusun perencanaan pengembangan SDM yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Target Keragaman Isi Program

1. Penyiaran tidak boleh hanya satu nada dan warna saja karena Indonesia multikultural 2. Setiap lembaga penyiaran memiliki segmentasi khalayak yang berbeda (bisnis & ideologis) sehingga tidak mungkin adanya keseragaman isi penyiaran 3. Penguasaan penyeragaman akan mematikan kreativitas jurnalis atau praktisi penyiaran 4. Harus adanya demokratisasi penyiaran

Apakah semua amanat yang terkandung dalam UU penyiaran yang lahir pada masa reformasi sudah terwujud???

Putusan MK dan Kewenangan KPI

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia Asosiasi Televisi Siaran Indonesia Persatuan Sulih Suara Indonesia Komunitas Televisi Indonesia Mengajukan ke MK mengenai gugatan Judicial Review Terhadap Kewenangan KPI “bersama pemerintah” Salah satu pasal yang dimatikan MK terhadap KPI adalah pasal 18 ayat 4 : ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kepemilikan dan penguasaan...

Alhasil, sangat berbahaya jika pemusatan kepemilikan di tangan satu atau beberapa orang serta penguasaan lembaga penyiaran oleh pihak tertentu diperbolehkan.

Kesimpulan dari Pasal 31 PP No. 05/2005

• Pemodal bisa memiliki sampai dengan 22 lembaga penyiaran jasa radio di seluruh wilayah di Indonesia.

Jika satu lembaga penyiaran membutuhkan investasi sekurangnya lima miliar, dari 22 stasiun radio, kira-kira investor harus menyiapkan modal sekitar 110 miliar

Pertanyaannya : adakah pengusaha kecil dan menengah di daerah, kabupaten, provinsi yang kira-kira dapat berinvestasi 110 miliar agar dapat menekuni bisnis penyiaran radio???

5 Fungsi Pokok yang wajib dipenuhi oleh lembaga penyiaran : 1. Informasi, 2. edukasi, 3. rekreasi, 4. koreksi, 5. Kohesi (perekat sosial)

Radio : Lebih banyak konten hiburan, musik, Dll

Televisi : variatif dan yang menarik iklan untuk memasang sponsor