Endang Purwaningsih

URGENSI KONSISTENSI PENGAMANAN SELAT MALAKA OLEH: ENDANG PURWANINGSIH SISWA SUSPIMJEMENHAN ANGATAN III TA. 2008

Selat Malaka adalah bagian dari wilayah Indonesia dan merupakan satu dari 13 selat yang paling penting, strategis dan bernilai komersial di dunia. Sama pentingnya dengan Terusan Suez dan Terusan Panama. Selat Malaka yang terletak di perairan Sumatera dan Semenanjung Malaka merupakan urat nadi perdagangan dunia, yang menghubungkan Samudera Hindia dan Pasifik, atau dari Asia Barat hingga Asia Timur, serta menghubungkan tiga negara-negara yang jumlah penduduknya terbesar di dunia yaitu India, Indonesia, dan China. Dalam kaitan itu, posisi geografis Indonesia yang terletak di dua benua dan dua samudera dengan pintu masuk -Selat Malaka, Selat Sunda dan Selat Lombok- telah menampatkan negeri ini berada pada posisi penting dalam perdagangan dan keamanan global. Posisi ini dapat membawa bangsa ini menjadi paling berpengaruh pada politik dan ekonomi di dunia. Betapa tidak, Selat Malaka yang panjangnya 500 mil dan lebar 2,8 s.d 10 mil dengan bagian tersempit 1,5 mil dan laut terdangkal 23 meter, merupakan selat terpadat di dunia. Begitupun dengan Selat Philips (Singapura) yang berada di titik tersempit di Selat Malaka adalah salah satu pusat kemacetatan laut dunia. Setidaknya Selat Malaka ini dilewati 6000 kapal per hari, dan hampir 80 persen minyak dunia diangkut melalui perairan itu. Setiap tahun, lebih dari 60.000 kapal melintas jalur sepanjang 500 mil tersebut. Di sisi lain, nilai strategis Selat Malaka juga dibarengi dengan berbagai kerawanannya, seperti perompakan, terorisme, penyelundupan senjata dan berbagai kegiatan illegal lainnya, hingga sengketa batas laut. Bahkan sangat dimungkinkan jika kaum perompak berkolaborasi dengan kaum teroris dalam mengacaukan jalur pelajaran vital Selat Malaka. Begitupun dengan meningkatnya kekuatan ekonomi, politik dan pertahanan-keamanan sejumlah negara di berbagai kawasan, seperti China, Jepang dan India menyebabkan kepadatan lalu-lintas laut di sepanjang Selat Malaka menjadi bertambah, dengan demikian perlu ditingkatkan pengamanan maupun penambahan frekuensi patroli guna meminimalisir kegiatan kriminal dilaut. Dalam rangka pengamanan Selat Malaka, maka negara-negara pantai di Selat Malaka, yakni Indonesia, Singapura, dan Malaysia, telah menyatakan dengan tegas bahwa negara- negara pantai yang bertanggung jawab atas pengamanan Selat Malaka. Kegiatan pengamanan tersebut diwujudkan dalam bentuk “patroli terkoordinasi” dan bukan dalam format “joint patrol” karena harus ada salah satu dari ketiga negara itu yang menjadi panglimanya. Kegitan ini terbukti lebih efisien dalam mengamankan Selat Malaka. Namun demikian, mengingat potensi kerawanannya di wilayah ini masih cukup tinggi, sehingga ketiga Negara ini tidak boleh lengah dalam mengamankannya. /Walaupun …..

2 Walaupun telah terjadi kecenderungan penurunan tingkat kerawanan dan kriminalitas seperti aksi perompakan, dari tahun ke tahun, namun guna menjamin keamanan di wilayah tersebut pengamanan Selat Malaka tetap harus selalu ditingkatkan. Dalam rangka tersebut, pemerintah Thailand telah menyampaikan keinginannya untuk terlibat dalam patroli terkoordinasi bersama Malaysia, Singapura dan Indonesia. Keinginan tersebut sebagaimana disampaikan dalam pertemuan Panglima Bersenjata Thailand dan Panglima TNI di Thailand pada Maret 2007, setelah sebelumnya disampaikan pada Forum Pertemuan Panglima Angkatan Bersenjata ASEAN tahun 2005, yang kemudian disepakati oleh kettiga negara yang berdaulat di Selat Malaka yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura pada tanggal 1s.d 2 Agustus 2005. Pelibatan Thailand tersebut atas pertimbangan bahwa posisi perairan Thailand dekat dengan selat Malaka, sekaligus dilatar belakangi oleh masih maraknya perompakan, penyelundupan senjata dan kejahatan wilayah laut lainnya di wilayah perairan Thailand di Selat Malaka. Sebagai bentuk upaya peningkatan pengamanan Selat Malaka serta mendukung patroli terkoordinasi di sepanjang Selat Malaka, maka kerjasama pengamanan ini kemudian dikembangkan pada pengamanan melalui udara yang disebut “Eye in the Sky (EiS)” pada September 2005 sebagaimana menjadi usulan Malaysia. Kendati pola ini telah disepakati, namun masih perlu dibuat protap yang mengatur pola kerjasama agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda diantara empat negara. Nilai strategis Selat Malaka sebagai urat nadi bagi lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia, yang masih dibarengi dengan berbagai kerawanan, telah mengundang keinginan sejumlah negara besar yang memiliki kepentingan di Selat Malaka, dapat terlibat mengamankannya, seperti AS, India, dan Jepang. Dalam konteks ini, Singapore memang berkeinginan menghadirkan sekutunya khususnya Amerika Serikat dengan pola PSI (Proliferation Security Initiative) dalam upaya peningkatan pengamanan di Selat Malaka. Namun demikian bagi Indonesia dan Malaysia, bahwa kehadiran Amerika dikhawatirkan justru akan membahayakan integritas bangsa dan negara, karena sekali Amerika hadir maka akan sulit untuk mengusirnya. Sebagai Negara berdaulat yang tidak mau dicampuri urusan teritorinya oleh kehadiran militer asing maka negara-negara pantai sepakat tidak akan menghadirkan militer asing namun hanya mau menerima bantuan dalam bentuk “Capacity building” berupa alat peralatan, training dan sarana penunjang lainnya. Begitupun halnya dengan Indonesia, tentu saja kepedulian sejumlah negara tersebut adalah merupakan hal yang positif, sepanjang mereka tidak membantu dalam gelar kekuatan militer, seperti mengerahkan kapal-kapal perangnya. Dan, apabila kembali pada kesepakatan Malsindo, yang telah menyatakan dengan tegas bahwa negara-negara pantai yang bertanggung jawab atas pengamanan Selat Malaka, maka negara lainnya diharapkan hanya memberikan bantuan, terutama di bidang peralatan dan informasi. Sehubungan dengan hal tersebut, upaya membentuk hubungan bilateral yang saling menguntungkan dan kesepakatan bersama “Trilateral State” Malaysia , Indonesia dan Singapura melalui kegiatan Malsindo dan “Eye in the Sky” perlu dikedepankan, dan diformulasikan “Standard Operation Procedure” guna kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan patroli di Laut maupun udara sehingga memudahkan bagi pelaksana teknis dilapangan apabila dijumpai suatu permasalahan. /Pemerintah …..

3 Pemerintah Indonesia sendiri melalui TNI-AL, dalam rangka pengamanan Selat Malaka juga telah mengambil langkah dengan menempatkan empat buah radar, dua diantaranya telah operasional di Bengkalis dan Sinoboy, yang memiliki daya jangkau 4050 mil laut. Kedua Radar ini merupakan buatan Jepang yakni JRC. Dua buah lagi akan segera dipasang dan operasional di Batam dan Sabang (buatan Jepang). Bahkan selain empat radar tersebut, akan dipasang juga 8 radar hibah dari Amerika Serikat dengan jangkauan 40 mil laut. Jakarta, 24 September 2008 ENDANG PURWANINGSIH