Ekonomi Publik Kelompok 14.docx

Ekonomi Publik

Disusun oleh : Kelompok 14

Ni Made Ayu Widya Novitasari

(1707512142)

Made Aprilia Vitriyanti

(1707512143)

Ni Luh Putu Kariani Dewi

(1707512144)

Ni Komang Triana Agustini

(1707512146)

Reguler Denpasar Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIVERSITAS UDAYANA Tahun Ajaran 2018/2019

DAFTAR ISI

COVER............................................................................................................. DAFTAR ISI..................................................................................................... BAB I PENDAHULUAN................................................................................ 1.1 Latar Belakang............................................................................... 1.2 Rumusan Masalah.......................................................................... 1.3 Tujuan............................................................................................ BAB II PEMBAHASAN................................................................................. 2.1 Subjek dan Objek Pajak................................................................. 2.2 Mekanisme PPN............................................................................. 2.3 Pajak Penjualan atas barang mewah............................................... BAB III KESIMPULAN.................................................................................. DAFTAR PUSTAKA.......................................................................................

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung karena pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi anggaran yaitu merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan. Fungsi mengatur yaitu merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi pemerataan yaitu digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Fungsi stabilisasi dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian. Terdapat juga berbagai macam jenis pajak antaranya yaitu pajak negara yang didalamnya terdapat pajak PPN, Pajak Penghasilan, Pajak bumi dan bangunan dan masih banyak lainnya.

1.2 Rumusan Masalah 1.2.1 Apa saja subjek dan objek pajak ? 1.2.2 Bagaimana mekanisme PPN ? 1.2.3 Bagaimana pajak penjualan atas barang mewah ?

1.3 Tujuan 1.3.1Mengetahui apa saja subjek dan objek pajak 1.3.2Mengetahui bagaimana mekanisme PPN 1.3.3Mengetahui bagaimana pajak penjualan atas barang mewah

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Subjek dan Objek Pajak 2.2 Mekanisme PPN 2.3 Pajak Penjualan atas barang mewah Pajak pertambahan nilai dan Pajak Penjualan atas barang mewah merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa. Pajak PPN dikenakan terhadap jalur distribusi dan jalur produksi. Sedangkan Pajak Penjualan atas barang mewah merupakan pajak dikenakan atas konsumsi barang yang tergolong mewah. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah merupakan satu kesatuan. Artinya, pajak penjualan atas barang mewah tidak dapat berdiri sendiri, yakni pengenaan pajak penjualan atas barang mewah selalu bersamaan pengenaannya dengan pajak pertambahan nilai. Namun pajak pertambahan nilai pengenaannya dapat terpisah dari pajak penjualan atas barang mewah. Penerimaan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah berkaitan dengan kondisi ekonomi yang berlaku, seperti produksi nasional (PDB) dan pertumbuhannya, tingkat harga umum dan perubahannya serta nilai tukar rupiah terhadap valuta asing. Faktor faktor tersebut menentukan penerimaan PPN dan PPnBM melalui pengaruhnya pada nilai transaksi penyerahan barang dan jasa yang merupakan objek PPN dan PPnBM. PPN dikenakan atas transaksi penyerahan barang dan jasa kena pajak tarif 10%, sedangkan atas ekspor tarifnya 0%. Sementara itu, penyerahan barang yang tergolong mewah merupakan objek PPnBM yang tarifnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tanggal 28 Desember 1994 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1996 tanggal 19 Februari 1996. Peraturan pemerintah tersebut mengatur bahwa tarif PPnBM adalah 20%, 25%, dan 35% untuk objek kendaraan bermotor adalah 10%, 20% dan 35%. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan penerimaan PPN dan PPnBM dalam tahun anggaran 1998/1999 telah dilaksanakan kebijaksanaan pengenaan PPN dan PPnBM atas mobil nasional, pengenaan PPN dan PPnBM atas jasa sertifikasi, pencabutan pemberian fasilitas impor atas barang modal dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik swasta, pencabutan fasilitas PPN atas impor kendaraan taksi, serta pengurangan jumlah barang kena pajak yang atas penyerahannya diberikan fasilitas PPN ditanggung pemerintah.

Upaya peningkatan PPN dan PPnBM dilakukan upaya peningkatan penyuluhan dan pelayanan kepada wajib pajak, konfirmasi faktor pajak, uji silang antara data PPN dengan data PPh, pemeriksaan sederhana lapangan terhadap pengusaha yang tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak (PKP) serta PKP yang SPT masanya memenuhi kriteria pemeriksaan sederhana lapangan. Kebijaksanaan tersebut didukung oleh pelaksanaan pemeriksaan kantor, dengan meneliti SPT PPN dan dokumen dokumen pendukungnya untuk mengetahui apakah wajib pajak yang bersangkutan masih memiliki kewajiban PPN. Dalam perkembangannya, penerimaan PPN dan PPnBM senantiasa meningkat dari tahun ke tahun. Dalam empat tahun pertama pelaksanaan Repelita VI, penerimaan PPN dan PPnBM mengalami pertumbuhan rata rata 14,0% per tahun. Dalam tahun anggaran 1998/1999, penerimaan PPN dan PPnBM direncanakan 18,1% lebih tinggi bila dibandingkan dengan perkiraan realisasi tahun anggaran 1997/1998. Dalam tahun tersebut peran penerimaan PPN dan PPnBM terhadap penerimaan perpajakan adalah 39,7%. Menurut undang undang yang termasuk dalam barang mewah dan wajib pajak PPnBM adalah barang yang tergolong dalam kategori berikut : 1. Barang tersebut tidak termasuk bahan kebutuhan pokok 2. Barang tersebut hanya dikonsumsi oleh golongan masyarakat golongan tertentu. 3. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status kekayaan semata. 4. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat dengan pendapatan tinggi.

Menurut undang undang PPN untuk menghitung besaran PPnBM dibutuhkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang meliputi : 1. Harga Jual : nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta penjual karena adanya barang kena pajak (BKP). 2. Biaya penggantian : nilai berupa uang termasuk semua biaya penyerahan, ekspor jasa kena pajak (JKP) atau ekspor BKP tidak berwujud dan tidak termasuk dalam PPN.

3. Nilai impor : nilai berupa uang yang diambil dari bea masuk, pungutan lain yang sudah terkena pajak dan cukai impor BKP. 4. Nilai ekspor : nilai berupa uang termasuk semua biaya yang dipungut oleh pihak eksportir. 5. Nilai lainnya : nilai berupa uang dengan jumlah yang ditetapkan sebagai DPP sesuai keputusan menteri keuangan. Rumus Perhitungan PPnBM dan PPN di Indonesia Untuk melakukan perhitungan PPnBM. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang tarif PPN dan PPnBM di Indonesia. Tarif PPN saat ini sebesar 10% yang meliputi : 1. Ekspor BKP berwujud 2. Ekspor BKP tidak berwujud 3. Ekspor JKP Sedangkan untuk PPnBM tarifnya diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori yaitu : 1. Tarif 10% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, alat rumah tangga, hunian mewah, alat pendingin, televisi, minuman non alkohol. 2. Tarif 20% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, peralatan olahraga impor, berbagai jenis permadani, alat photography dan barang sanitary. 3. Tarif 25% untuk kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar, misalnya minibus, combi, pick up. 4. Tarif 35% untuk minuman bebas alkohol, batu kristal, barang berbahan kulit impor, barang pecah belah, bus.

PPN = Tarif PPN × ( Harga Barang – PPnBM ) Contoh Soal :

Bapak Ahmad merupakan seorang pengusaha di bidang produksi film, pada suatu saat beliau membeli sebuah mobil sport mewah dengan harga Rp.900.000.000-, berdasarkan DPP mobil tersebut terkena tarif PPnBM sebesar 40%. Lalu, berapakah nilai uang yang harus dibayarkan Bapak Ahmad untuk membawa masuk mobilnya ke Indonesia ? Jawab : PPN = Tarif PPN × (Harga Barang – PPnBM) PPN = 10%

× (Rp.900.000.000 – (Rp.900.000.000 × 40%)

PPN = 10% × (Rp.900.000.000 – 360.000.000) PPN = 10% × Rp.540.000.000 = Rp.54.000.000 Berarti total harga mobil yang harus dibayarkan Bapak Ahmad adalah : Harga Mobil + PPN + PPnBM = Rp.1.314.000.000

DAFTAR PUSTAKA

https://www.online-pajak.com/perhitungan-ppnbm Reksohadiprodjo,Sukanto.2001.Ekonomika Publik.Yogyakarta:BPFE Yogyakarta