Dinamika Hukum Islam Di Brunei Darussalam

Paper Darulfunun Institute, 16 Juni 2019  www.pub.darulfunun.id/paper   

Dinamika Hukum Islam di Brunei Darussalam Afifi Fauzi Abbas Assoc Prof bidang Fiqih, Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi, Indonesia. Peneliti di Islamic Studies & Civilization, Darulfunun Institute Email: ​[email protected]​ / ​[email protected] Abstrak Kesultanan Brunei Darussalam mempunyai sejarah yang cukup panjang. Secara kultural, hukum yang berlaku di Brunei Darussalam tidak jauh berbeda dengan tetangganya Malaysia, karena keduanya memang mempunyai akar budaya yang sama. Meskipun sejak 1888 - 1984 Brunei menjadi negara protektorat Inggris, namun hal tersebut tidak menyebabkan hukum Islam tidak berlaku di Brunei Darussalam. Kata Kunci: Islam Brunei, Hukum Islam, Mahkamah Qadi, Undang-Undang Ugama Publikasi pertama: 03 Juli 2009 Diperbaharui: 12 Juni 2019

Kesultanan Brunei Darussalam mempunyai sejarah yang cukup panjang. Secara kultural, hukum yang berlaku di Brunei Darussalam tidak jauh berbeda dengan tetangganya Malaysia, karena keduanya memang mempunyai akar budaya yang sama. Meskipun sejak 1888 - 1984 Brunei menjadi negara protektorat Inggris, namun hal tersebut tidak menyebabkan hukum Islam tidak berlaku di Brunei Darussalam. Sikap Inggris terhadap Islam sangat berbeda dengan sikap Belanda, terutama terhadap penduduk negeri jajahannya. Kalaupun Inggris ikut campur tangan, yang mereka lakukan adalah menempatkan Islam di bawah wewenang para Sultan, sehingga agama menjadi kekuatan yang konservatif. Pola hukum Islam yang dianut oleh penduduk Brunei lebih banyak dipengaruhi oleh mazhab Syafii. Sistem Hukum dan Pengadilan mereka lebih banyak dipengaruhi oleh hukum adat Inggris Sampai dekade sekarang ini sistem hukumnya,kecuali hukum-hukum agama Islam, masih didominasi oleh sistem hukum Inggris. Bahkan Mahkamah Agung/Hakim Agungnya masih dirangkap oleh Mahkamah Agung/Hakim Agung Hongkong. Hukum Perdata Islam bagaimanapun juga dapat terhindar dari upaya modernisasi (baca ​westernisasi)​ . Pengadilan Syariah (Mahkamah Qadi) secara tradisional mengurus masalah-masalah perdata Islam (perkawinan, perceraian, hubungan keluarga, amanah, masyarakat, nafkah dsb) berdasarkan mazhab Syafi'i. Sistem ini tetap dipertahankan sebagai pranata hukum dan politik Sultan. Sejak tahun 1898 setidak-tidaknya telah terjadi 6 kali perubahan (penyempurnaan) peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan keagamaan masyarakat Brunei Darussalam, yaitu Undang-Undang tahun 1898, 1955, 1956, 1957, 1960, 1961 dan 1967. Hal ini secara sepintas

1 

Dinamika Hukum Islam di Brunei Darussalam

mengesankan adanya dinamika dalam kehidupan hukum Islam di Brunei Darussalam. Hanya saja seberapa jauh dinamika itu terjadi perlu mendapat kajian lebih lanjut dan lebih mendalam. Kesan adanya dinamika tersebut, ternyata sifatnya lebih konservatif. Hal ini disebabkan oleh kultur masyarakat Melayu (Brunei), terutama struktur kelas masyarakat tidak mengalami perubahan secara tajam. Jika perubahan struktur masyarakatnya terjadi secara tajam, tentu saja akan memberikan interpretasi yang lebih progresif terhadap Islam di Brunei. Persoalannya semakin menarik untuk dikaji, apakah dinamika itu terjadi sebagai akibat perubahan yang terjadi dalam masyarakat, ataukah sesungguhnya terjadi sebagai akibat terjadinya perubahan kebijakan politik Sultan. Lebih lanjut dapat juga dicermati apakah dinamika itu terjadi masih dalam ruang lingkup mazhab Syafi'i, ataukah sudah keluar dari mazhab Syafi'i atau bahkan mungkin telah menggunakan model-model pembaharuan yang dilakukan oleh dunia muslim pada umumnya yaitu dengan mengadopsi perundang-undangan Barat. Untuk menjawab persoalan di atas bukanlah pekerjaan yang mudah terutama karena langka dan terbatasnya literatur yang dapat untuk dirujuk. Oleh sebab itu yang dapat kita lakukan adalah mencoba menjelaskan isi beberapa Undang-Undang yang disebutkan terdahulu, terutama Undang-Undang Ugama dan Mahkamah Qadi 1955 dan selanjutnya membandingkan beberapa pasalnya dengan fatwa-fatwa Mufti Kesultanan Brunei yang muncul kemudian. Brunei pra Islam pernah berada di bawah kekuasaan kerajaan Melaka, Cina, Sriwijaya dan Majapahit1 yang beragama Hindu. Pengaruh kebudayaan Hindu terjelma dalam bentuk upacara, adat istiadat, bahasa (​Sanskrit​); terutama untuk gelar-gelar pembesar negeri, bahkan sampai sekarang pengaruh bahasa Sanskrit itu masih terasa, Hal ini umpamanya masih terlihat ketika pelantikan pembesar-pembesar negeri. Contohnya ketika Sultan Hasanal Bolkiah tahun 1967 dikukuhkan menjadi Sultan masih menggunakan bahasa Sanskrit, meskipun ditambah dengan bahasa Arab.2 Hal yang sama terjadi kembali ketika pengukuhan putra mahkota oleh Sultan Hasanal Bolkiah beberapa waktu yang lalu. Sedangkan pengaruh Cina terlihat dalam tata cara berpakaian.3 Masuknya Islam ke Brunei sejalan dengan masuknya Islam ke Nusantara,dan setidak-tidaknya terjadi selepas Melaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511 M.4 Kerajaan Brunei mempunyai warisan sejarah tua yang berkaitan dengan sejarah tua kerajaan Melayu Islam, seperti Perlak, Pasai, Melaka, Demak dan Aceh. Puncak kekuasaannya adalah sekitar abad 15, Brunei telah menguasai tidak saja Borneo, bahkan sebagian kepulauan Filipina termasuk Sulu.5 Rajanya yang pertama memeluk Islam adalah Awang Alak Betatar, yang bergelar Sultan Muhammad Syah(1368)-1415).6 Islam berkembang atas jasa seorang keturunan Saidina Hasan bernama Syarif Ali dari Thaif, yang kemudian kawin dengan anak saudara Sultan Muhammad Syah. Sampai saat ini Sultannya telah berjumlah 29 orang, dan yang terakhir adalah Sultan Hasanal Bolkiah, yang telah memerintah sejak 1967. Penduduk Brunei saat ini lebih kurang 300.000 orang, tahun 1989 baru 267.000 jiwa,7 padahal sebelumnya tahun 1960 baru 83.877 jiwa, 1971 - 136.251 jiwa, 1973 - 145.170 jiwa dan 1982 1

Pg. Muhammad bin Pg.H.Abd. Rahman,Islam di Brunei, Kemasukan dan Perkembangannya, (abad 13-17 M), tesis di Fakulti Pengajian Islam UKM, Bangi, 1985, h.6 2 ​Ibid​., h.20-22. 3 ​Ibid​., h.40 4 ​Ibid​., h.66 5 ​Ibid​., h.63 6 ​Ibid​., h.64. Lihat juga Pg.Muhammad, ​Op.Cit​.,h.68 dan 88 7 ​Ensiklopedi Indonesia​, seri Geografi Asia, h.48 2

Dinamika Hukum Islam di Brunei Darussalam

230.390 jiwa8 yang menyebar di seluruh wilayah Brunei, terutama di daerah perkotaannya; 44% di daerah muara (Sri Begawan), 31%di kota Sria dan Kuala Bekait, 12 % di daerah Tutong dan 3% di daerah Tamburay. Mayoritas penduduk merupakan suku Melayu (61%), penduduk pribumi lain (Melanau, Kedayan, Iban dll) 8,3%, Cina % dan sisanya etnis lain. Agama : Islam 63,4 %, Budha14 %, Kristen 9,7 %, lain-lain 12,9 %. Lebih dari 80 % penduduknya yang berusia 15 tahun ke atas sudah bebas dari buta aksara.9 Mayoritas penduduknya adalah generasi muda; 40 % berumur sekitar 20 tahun, 35 % 21-40 tahun dan 25 % di atas 40 tahun. Sejak tahun 1950 an telah dikirim pelajar-pelajar ke luar negeri, terutama ke madrasah Al-Junaid di Singapura dan Universitas Al-Azhar Kairo di Mesir. Pada tahun 1960 an, telah ada 60 lulusan Universitas Al-Azhar (Lc dan MA). Sejak adanya alumni-alumni Al-Junaid dan Al- Azhar tersebut dibuatlah Madrasah. Pendidikan sampai tingkat Universitas diberikan secara cuma-cuma. Beasiswa kerajaan diberikan kepada mereka yang dianggap layak ke luar negeri, sampai dengan tahun 1984 sudah ada lebih kurang 2000 orang yang belajar di luar negeri. Sampai dengan tahun 1972 pendidikan guru Brunei masih mengacu kepada sistem pendidikan guru di Johor Malaysia)10 yang berciri pada penekanan pada pelajaran Al-Quran dan ibadah Shalat. Barulah pada tahun 1972 mereka mulai melakukan pendidikan agama sendiri. SLTA agama baru ada pada tahun 88 Semula di Brunei berlaku hukum Kanun Brunei yang mempunyai banyak persamaan dengan hukum Kanun Melaka, Johor, Pahang, Kedah, Riau dan Pontianak.11 Hukum Kanun Melaka ini didasarkan pada hukum Islam bermazhab Syafii yang isinya meliputi; kewajiban-kewajiban raja, larangan-larangan buat rakyat, pidana, hukum keluarga, ibadah,muamalah dll.12 Hukum Kanun Brunei berlaku sejak zaman Sultan Bolkiah (1473-1521). Zaman Sultan Saiful Rijal 1575-1600) di Brunei telah ada pengadilan terhadap orang-orang yang bersalah yang dihukum berdasarkan Hukum Kanun Brunei. Undang-Undang Melaka, semula terdiri dari 19 pasal, kemudian berubah menjadi 20 pasal dan terakhir menjadi 44 pasal, setidak-tidaknya 18 pasalnya diatur menurut ketentuan hukum Islam, misalnya : - pasal 5 : tt jinayah berlaku qisas - pasal 7 : pencurian, bisa denda, bisa juga potong tangan - pasal 12 : perzinaan ; tidak dirajam, tapi bisa ganti rugi dan mengawini, jika istri orang minta maaf di depan khalayak ramai dan denda - pasal 25 : syarat ijab qabul - pasal 26 : syarat saksi - pasal 27 : talak dan rujuk - pasal 28 : " Cina buta" - pasal 30 : bunga, riba dan jual beli - pasal 37 : kesaksian untuk penetapan had ; mabuk, mencuri, membunuh, qisas dsb - pasal 32 : sulhu - pasal 34 : hukum amanah - pasal 36 : shalat - pasal 38 : pembuktian (sumpah, pengakuan dll).13

8

Djalinus Syah, Mengenal ASEAN dan Negara-negara Anggotanya, (Jakarta, PT Kreasi Jaya Utama, 1988), h.163. Lihat juga Ensiklopedi, h.49 9 Ensiklopedi, ​Op.Cit.,​ h.49 10 ​Pentadbiran Hal Ihwal Ugama Islam,​ Jabatan Hal Ugama, 30 Mei 1983, h.8-11 11 Pg.Muhammad,​Op.Cit.​, h.234. Lihat juga M.Yusuf Hashim, ​Kesultanan Melayu Melaka​, (Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementrian Pendidikan Malaysia,1990), h.235 12 M.Yusuf Hashim, ​Ibid.​ , h.220-221 13 ​Ibid.​, h.221-230 3

Dinamika Hukum Islam di Brunei Darussalam

Sedangkan Kanun Brunei terdiri dari 47 pasal dan sekurang-kurangnya 29 pasal mengandung unsur-unsur Islam,14 diantaranya - pasal 4 : jinayah, bunuh, menikam, memukul, merampas, mencuri, menuduh dsb. - pasal 5, 8 dan 41 : qishas - pasal 7 dan 11 : pencurian - pasal 12 dan 42 : perzinaan - pasal 15 : pinjam meminjam - pasal 18 : pinang meminang - pasal 20 : tanah - pasal 25 : perkawinan - pasal 26 dan 27 : saksi - pasal 28 : khiar dan pasakh nikah - pasal 29 : thalak - pasal 31 : jual beli - pasal 33 : utang piutang - pasal 34 : muflis dan sulhu - pasal 36 : ikrar - pasal 38 : murtad - pasal 39 : syarat saksi - pasal 44 : minuman keras dan mabuk Semenjak Brunei menjadi protektorat Inggris, maka di Brunei pada mulanya diberlakukan hukum Acara Pidana berdasarkan Hukum Acara Pidana Inggris/India 1898. Di dalamnya terdapat bab tentang nafkah istri, anak dan orang tua. Pada tahun 1912 telah diundangkan Hukum Islam, dilengkapi pada tahun berikutnya tentang perkawinan dan perceraian, yaitu pada tahun 1913.15 Pada tahun 1955 dengan berlakunya Undang-Undang Ugama dan Mahkamah Qadi 1955, maka UU 1912 dan 1913 dicabut (pasal 205). Undang-Undang 1955 ini ketentuan-ketentuannya secara garis besar diambilkan dari UU yang sama yang sebelumnya telah diberlakukan di Malaysia.16 Undang-Undang 1955 ini kemudiandisempurnakan pada tahun 1956, 1957, 1960, 1961, 1967. Perubahan tersebut juga sejalan dengan perubahan yang terjadi di Malaysia. Pada tahun 1888 Brunei telah mengadakan perjanjian dengan Inggris dan Brunei ditempatkan dibawah perlindungan Inggris dan Sultan setuju bahwa hubungan luar negeri dikendalikan oleh Inggris. Tahun 1905 diadakan perjanjian baru yang menjadikan Brunei menjadi sistem residen dimana Inggris masih memberikan nasihat pada sultan, kecuali bidang agama dan adat istiadat.17 Akibat perang Asia Pasific 1941 menyebabkan Brunei dikuasai Jepang (1941-1945). Ekonomi-nya menjadi morat marit dan manyebabkan lahirnya semangat nasionalisme Brunei yang melahirkan Kesatuan Melayu Brunei. Pada tanggal 14 Maret 1959 diadakanlah perundingan dengan Ratu Elizabeth II mengenai masa depan Brunei. Pada tanggal 29 September 1959 ditanda-tanganilah perjanjian Perlembagaan tertulis Brunei, yang berisi tentang corak pemerintahan kerajaan sendiri yang demokratik secara berperingkat. Urusan dalam negeri menjadi tangung jawab kerajaan dan urusan pertahanan dan luar negeri masih dalam perlindungan Inggris. Sejak itu terjadilah perubahan-perubahan yang mendasar dalam Pg.Muhammad, ​Op.Cit​., h.250-252 Tahir Mahmood, ​Personal Law in Islamic Countries,​ (New Delhi, Academy of Law and Religion, 1987), h.198 16 ​Ibid​. Lihat juga Tahir Mahmood, ​Family Law Reform in The Muslim World​,(Bombay, N.M Tripathi PVT. Ltd., 1972), h.199 17 Djalinus Syah, ​Op.Cit​., h.106-107 14 15

4

Dinamika Hukum Islam di Brunei Darussalam

hubungan antara Brunei dan Inggris. Berdasarkan Perlembagaan Negeri Brunei 1959 ini ditetapkan bahwa agama resmi Brunei adalah Islam menurut Ahlus Sunnah wa al-Jamaah mazhab Syafii. Pasal 44 konstitusi ini menyebutkan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan Sultan, termasuk dalam urusan agama Islam. Untuk menjalankan tugasnya dalam bidang agama, Sultan dibantu oleh ; Majlis Ugama Islam, Penasehat Ugama dan Jabatan Hal Ehwal Ugama.18 Majlis Ugama Islam, kewenangan dan tanggung jawabnya adalah sebagai penasehat Sultan dalam bidang agama yang meliputi : membuat UU, memberikan fatwa dan menetapkan peraturan perUU-an buat orang Islam, mengurusi masalah kehakiman, peradilan, menangani masalah-masalah amanah umat, masjid, perkawinan dan perceraian serta nafkah dan orang-orang masuk Islam. Sedangkan Penasehat Ugama tugasnya adalah membantu dan memberikan nasehat pada Sultan mengenai urusan agama Islam. Jabatan Hal Ehwal Ugama adalah sebagai petugas pelaksana hal ehwal agama dalam negeri; seperti penyuluhan agama dan penyebaran agama Islam bagi penduduk negeri. Pada tahun 1960an politik Brunei berubah sehubungan dengan langkah yang diambil oleh Tunku Abdur Rahman Putra al-Haj mengenai pembentukan Malaysia yang meliputi negeri-negeri persekutuan Melayu, Sabah, Serawak. Singapura dan Brunei. Brunei memisahkan diri dari persekutuan tersebut, sehingga Malaysia merdeka sendiri tahun 1963. Tahun 1967 Hasanal Bolkiah dinobatkan menjadi sultan menggantikan ayahandanya, dan 1 Agustus 1968 beliau dilantik jadi Sultan. Pada awal tahun 1984 Inggris mengakhiri pengaruhnya di Brunei. Brunei kemudian mengumumkan bahwa mereka adalah negara Islam yang diatur menurut Syariah. Dewan Agama, kebiasaan negara dan UU Mahkamah Qadi 1955 menjadi lebih giat dilaksanakan, diikuti dengan peninjauan dan perubahan dalam bentuk Syariah dan pengaruh hukum Malaysia.19 Undang-Undang Ugama dan Mahkamah Qadi 1955 terdiri dari 10 bab dan 205 pasal yang rinciannya adalah sbb : Bab I. Pendahuluan : pasal 1-4 Bab II. Majlis Agama Islam : pasal 5-44 Bab III. Mahkamah Agama : pasal 45-96 Bab IV. Perkara Uang dan Amanah : pasal 97-122 Bab V. Masjid : pasal 123-133 Bab VI. Perkawinan dan Perceraian : pasal 134-156 Bab VII. Nafkah Orang Tanggungan : pasal 157-163 Bab VIII. Pengislaman Orang : pasal 164-168 Bab IX. Kesalahan/Pelanggaran : pasal 169-195 Bab X. Perkara Am (Ketentuan Umum) : pasal 196-205 Berkaitan dengan masalah perdata banyak hal yang menarik dari UU ini, Tahir Mahmood menyebutnya minimal meliputi enam hal : 1.pembayaran ganti rugi terhadap pelanggaran janji kawin 2.kekuasaan Qadi untuk memainkan peranannya sebagai wali perkawinan dalam kasus-kasus tertentu. 3.pencatatan perkawinan, perceraian dan rujuk. 4.pemberlakuan perceraianan yang didelegasikan 5. pembayaran mut'ah bagi istri yang dicerai 6. kekuasaan pengadilan untuk menetapkan nafkah, ketika tidak diperoleh kesepakatan.20

​Pentadbiran Hal Ehwal Ugama Islam di Brunei​, diterbitkan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama, 30 Mei 1983, h.1 Tahir Mahmood, Personal Law … ​Op.Cit​, h. 199-200 20 ​Ibid 18 19

5

Dinamika Hukum Islam di Brunei Darussalam

Nampaknya apa yang dikemukakan oleh Tahir lebih menekankan pada masalah perkawinan dan perceraian serta akibat hukumnya. Tentu saja disamping masalah-masalah tersebut masih banyak yang bisa dikemukakan antara lain : a. Seluruh institusi (lembaga) keagamaan diurus dan dikelola oleh pemerintah (Majlis Ugama Islam). b. Penggunaan jasa Bank dalam menyimpan kekayaan lembaga-lembaga keagamaan. c. Penegasan mas kawin (mahar) harus diberikan kepada istri/wakilnya. d. Pemidanaan orang-orang yang mengabaikan perintah Qadi. e. Hukuman penjara/denda bagi mereka : 1). yang tidak hadir shalat Jum'at 2). pembeli, penjual atau peminum minuman yang memabukkan atau yang diharamkan agama lainnya. 3).makan-makan di bulan puasa 4).enggan untuk rujuk dengan istrinya padahal telah diperintahkan Qadi 5). penganiayaan istri 6). istri tidak taat pada suami 7). berkhalwat atau pacaran 8). rujuk tanpa mengindahkan UU 9). pezina 10). petugas yang mengakadkan orang yang dilarang kawin menurut UU 11).kelalaian dalam pencatatan perkawinan, perceraian, pengislaman dan murtad 12).penjual, pembawa, pengajar kitab-kitab yang bertentangan dengan fatwa mufti 13).keengganan untuk membayar zakat. Berdasarkan masalah-masalah tersebut di atas, baik yang telah dikemukakan oleh Tahir Mahmood maupun yang penulis kemukakan, maka analisis kasus perkasusatau pasal perpasal dari UU tsb tentu ada relevansinya. Pasal-pasal/teks tidaklah relevan untuk dikutipkan selengkapnya seperti yang tertulis dalam UU, akan tetapi hanya akan diambil/dikutip intisarinya saja dalam rangka memudahkan pengertian. Bila kita hendak melihat dinamika/reformasi Hukum Islam di Brunei Darussalam berdasarkan ketetapan-ketetapan yang ada pada UU 1955 maka corak pembaharuannya lebih bercorak pengaturannya (regulatory reform) dan pengkodifikasian.21 Pembaharuan ini lebih menitikberatkan pada mengefektifkan keberlakuan suatu UU dengan pengaturan/ pengadministrasiannya. Artinya campur tangan negara dalam pelaksanaan hukum keluarga menjadikannya sebagai institusi nasional. Hal ini tentu saja tidak bertentangan dengan dasar-dasar hukum Islam, meskipun bisa saja menimbulkan salah pengertian sebagian masyarakat. Untuk melihat apakah setelah UU 1955 tersebut ada juga terdapat pembaharuan/ dinamika hal itu dapat dilakukan dengan cara mengkonfirmasikannya pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Mufti kerajaan sesudah tahun tersebut. Diantara fatwa-fatwa tersebut dapat dikemukakan sbb : 1. ​Zakat Fitrah. Dalam UU 1955 mengenai zakat fitrah diatur dalam pasal 114-121. Dalam pasal-pasal ini tidak diatur tentang sasarannya. Mufti kerajaan membuat penjelasan berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat, bahwa tidak sah memberikan zakat fitrah kepada keluarga yang menjadi tanggungan.22 Fatwa ini merujuk kepada dua kitab yaitu Busya al-Karim karangan al-Alamah Baitsin dan kitab Syarh al-Mahally ala al-Minhaj. Dalam fatwa tersebut dijelaskan tentang asnaf-asnaf yang berhak menerima zakat fitrah, larangan memasukan zakat fitrah ke dalam kotak amal masjid, karena

21 22

Tahir Mahmood, Family Law … ​Op.Cit​., h.269 Fatwa No.29/91, bahagian A, tanggal 11 Maret 1991, h.5 6

Dinamika Hukum Islam di Brunei Darussalam

tidak ada dasarnya dan wajib diganti dan perilaku tersebut dianggap perbuatan akal-akalan (sekuler). 23

2. ​Penggunaan Jasa Bank Dalam UU 1955 pasal 112 disebutkan bahwa : hendaklah Majlis menyimpan uang dan menggunakan jasa perbankan bagi keuangan Majlis, baik uang bersumber dari waqf, nazar maupun ZIS. Tentu saja tidak ada Bank yang tidak pakai bunga pada masa itu. Yang jadi persoalan adalah pada masa selanjutnya apakah bunga Bank tersebut menjadi halal, padahal Mufti kerajaan telah memfatwakan bahwa bunga Bank tersebut hukumnya haram.24 Oleh sebab itu tentu timbul persoalan bagaimana Majlis harus bersikap. Di satu pihak UU mengharuskannya untuk menggunakan jasa perbankan, sedangkan di pihak lain Mufti yang berada di bawah koordinasi Majlis mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan tuntutan UU tsb. Disebut bertentangan adalah bagaimana ia harus melakukan sesuatu yang ia haramkan. Bagaimana praktek sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari di Brunei penulis belum dapat mengkonfirnasinya. Hanya saja secara metodologis dan teoritis tentu saja kedudukan UU lebih tinggi bila dibandingkan dengan fatwa. UU mengikat semua warga negara, sedangkan fatwa hanya mengikat Muftinya dan orang yang mau mengikatkan diri dengan fatwa tersebut. Persoalannya semakin menarik bila dikaitkan dengan fatwa yang lain, dimana Mufti kerajaan telah memfatwakan bahwa : (1) uang pinjaman dari Bank dapat diwarisi oleh ahli waris, (2) sunat hukumnya bagi ahli waris membayar hutang-hutang si mati pada Bank dengan segera.25 Fatwa ini menggambarkan bahwa sesungguhnya menggunakan jasa Bank itu boleh saja, akan tetapi bunganya haram. Inilah dilematisnya, disatu pihak menggunakan jasa Bank boleh, tapi bunganya haram. 3. ​Pelarangan Khalwat dan Minuman Keras Jika dalam UU 1955 pasal 176 berkhalwat dapat diancam hukuman pidana penjara sebulan atau denda 100 ringgit, ternyata dalam fatwa Mufti kerajaan berkhalwat dianggap perbuatan tercela dan perbuatan syetan dan prilaku sekuler.26 Dalam pasal 171 diatur meminum minuman yang memabukan dan yang diharamkan lainnya dapat didenda 50-100 ringgit. Besarnya denda sangat tergantung dari berapa kali pelanggaran telah dilakukan. Dalam fatwa no. 34/91, tanggal 25 Juni 1991 dinyatakan bahwa dadah tersebut merupakan perbuatan tercela yang harus dijauhi oleh manusia.27 4. ​Pemeliharaan Anak Dalam pasal 159 UU 1955 ditetapkan bahwa seseorang anak dapat melakukan penuntutan melalui Mahkamah, supaya ayahnya memberi nafkah untuk kehidupannya. Ketika muncul kasus seorang perempuan (masih muallaf) bercerai dengan suaminya dan ia mempunyai anak yang masih kecil, sehingga ia terpaksa kembali kepada keluarganya (yang masih kafir), maka timbul problem siapa yang sesungguhnya yang punya kewajiban untuk memelihara anak tsb, Sebab jika ikuti bunya dikhawatirkan anak akan menjadi kafir karena lingkungannya kafir. Mufti kerajaan memfatwakan, bahwa pemeliharaan anak jika orang tuanya bercerai dan anak ikut orang tuanya yang non muslim, maka anak tidak boleh dibesarkan di lingkungan keluarga non muslim tsb. Dalam hal ini kaum

​Ibid​., h.5-7 ​Ibid​., h.7 dan 11-13 25 Fatwa Mufti Kerajaan. Majalah al-Huda no.51 tahun XX, Jabatan Hal Ehwal Ugama Brunei, April 1982 26 ​Ibid​., h.16-20 27 Fatwa Mufti Kerajaan, No.39/91, 25 Juni 1991, h.1-4 23 24

7

Dinamika Hukum Islam di Brunei Darussalam

muslimin berkewajiban untuk menyantuni anak tsb bersama orang tuanya yang muallaf.28 Yang dijadikan dalil dari fatwa tersebut adalah al-Quran surat al-Nisa': 138-139 dan at-Taubah : 71. Dari sini jelaslah bahwa UU mengharuskan orang tua untuk menafkahi anaknya, dan fatwa tsb makin dipertegas sehubungan dengan kasus yang muncul. Terkesan lebih dinamis karena lebih berkaitan dengan hajat dan kehidupan secara praktis. Demikianlah beberapa contoh kasus yang dapat dianalisis berkaitan dengan dinamika hukum Islam di Brunei Darussalam. Kajian lebih lanjut yang lebih konprehensif tentu saja amat diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA Al-Maragy, ​al-Fath al-Mubin fi Thabaqat Ushuliyyin,​ M Amin Ramj wa Syirkah, 1974 Awang Abd. Razak bin Hj.Muhammad SLJ, ​Brunei Berdaulat​, Federal Publication(s) Pte.Ltd., Singapura, 1984 Djalinus Syah, ​Mengenal ASEAN dan Negara Negara Anggotanya​, PT Kreasi JayaUtama, Jakarta, 1988 Ensiklopedi Indonesia​, seri Geografi (Asia), PT Ikhtiar Baru van Hove, Jakarta, 1990 Jabatan Hal Ehwal Ugama Brunei, ​Fatwa Mufti Kerajaan Brunei​, no.74/1991 seri 29/91 dan 39/91 _______, ​Majalah al-Huda,​ no.61/XX Desember 1985, dan no.51/XX April 1982 _______, ​Pentadbiran Hal Ehwal Ugama Islam,​ 30 Mei 1989 M.Yusuf Hashim, Kesultanan Melayu Malaka, Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan Malaysia, Kuala Lum Pg. Muhammad bin Pg. H.Abd Rahman, ​Islam di Brunei Kemasukan dan Perkembangannya,​ Tesis di Fakulti Pengajian Islam, UKM, Bangi, 1985 Tahir Mahmood, ​Family Law Reform in The Muslim World,​ NM Tripathi, PVT.Ltd,Bombay, 1972 _______, ​Personal Law in Islamic Countries,​ Academy of Law and Religion, New Delhi,1987

28

Fatwa Mufti Kerajaan, Majalah al-Huda, no.61/XX, Jabatan Hal Ehwal Ugama Brunei, Desember 1985, h.8-12 8