Daftar Undeductible Dan Deductible

Consultant & Service

Accounting - Tax - Management “AGUNG, PURWANTARA DAN REKAN” Izin praktek SI-4855/PJ/2014

IKHTISAR BIAYA FISKAL "DEDUCTIBLE & NON DEDUCTIBLE" NON

No. 1

BEBAN USAHA

DEDUCTIBLE

KETERANGAN

DASAR HUKUM

DEDUCTIBLE Biaya yang Dikeluarkan untuk Mendapatkan, Menagih dan Memelihara Penghasilan a. Prinsip Realisasi

V

b. Konservatis/Penyisihan 2

Pasal 28 UU KUP V

Biaya yang Dikeluarkan untuk Mendapatkan, Menagih dan Memelihara

Pasal 28 UU KUP

V

Penghasilan yang Bukan Obyek Pajak atau Pengenaan PPh-nya Final 3

Gaji/Upah

V

PPh Pasal 21

Pasal 6 Huruf a UU PPh

4

Tunjangan PPh Pasal 21

V

PPh Pasal 21

Kep-545/PJ./2000

5

PPh Dibayar Perusahaan

6

Premi Asuransi Jiwa Pegawai Dibayar Perusahaan Sepanjang

Pasal 9 Huruf h UU PPh

V

Kep-545/PJ./2000 V

PPh Pasal 21

Pasal 9 Huruf d UU PPh

Menambah Penghasilan Pegawai 7

Premi Asuransi Jiwa Pemilik/Pemegang Saham dan Keluarganya

8

Iuran Jamsostek

V

Pasal 9 Huruf j UU PPh

V

PP No.14 tahun 1993

a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

V

PPh Pasal 21

Pasal 9 Huruf d UU PPh

b. Jaminan Kematian (JKM)

V

PPh Pasal 21

PP No.14 tahun 1993

c. Jaminan Pelayanan Kesehatan

V

PPh Pasal 21

PP No.14 tahun 1993

d. Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) (Jamsostek) :

9

PP No.14 tahun 1993

- Dibayar Perusahaan

V

Pasal 6 Huruf a UU PPh

- Dibayar Pegawai (Bagi Pegawai untuk Menghitung PPh Pasal 21)

V

Kep-545/PJ./2000

Iuran Pensiun ke Dana Pensiun yang Disahkan Menteri Keuangan

Kep-545/PJ./2000

a. Dibayar Perusahaan

V

b. Dibayar Pegawai (Bagi Pegawai untuk Menghitung PPh Pasal 21)

V

10 Iuran Pensiun ke Dana Pensiun yang Belum Disahkan Menteri Keuangan

Kep-545/PJ./2000 Kep-545/PJ./2000 V

Pasal 6 Huruf c UU PPh

11 Tunjangan Hari Raya

V

PPh Pasal 21

Pasal 6 Huruf a UU PPh

12 Uang Lembur

V

PPh Pasal 21

Pasal 6 Huruf a UU PPh

13 Pengobatan:

Pasal 6 Huruf a UU PPh

a. Cuma-Cuma (Langsung ke Rumah Sakit)

V

Pasal 6 Huruf e UU PPh

b. Penggantian Pengobatan

V

PPh Pasal 21

Kep-545/PJ./2000

c. Tunjangan Pengobatan

V

PPh Pasal 21

Kep-545/PJ./2000

14 Pemberian Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan (Misal

V

Pasal 9 Huruf e UU PPh

Makan/Minum, Beras dsb) 15 Pemberian Makan kepada Crew Kapal dan Pesawat dalam Perjalanan

V

466/KMK.04/2000

V

466/KMK.04/2000

16 Pemberian dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan a. Pengeluaran untuk Penyediaan Makanan/Minuman bagi Seluruh Pegawai, termasuk Dewan Direksi dan Dewan Komisaris di Tempat Kerja b. Penggantian dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu

466/KMK.04/2000

- Tempat Tinggal/Perumahan Pegawai Sepanjang Fasilitas V

466/KMK.04/2000

- Pelayanan Kesehatan Sepanjang Fasilitas Tersebut Tidak Tersedia

Tersebut Tidak Tersedia

V

466/KMK.04/2000

- Pendidikan Pegawai dan Keluargaya Sepanjang Fasilitas

V

466/KMK.04/2000

V

466/KMK.04/2000

V

466/KMK.04/2000

Tersebut Tidak Tersedia - Pengangkutan bagi Pegawai dan Keluarganya Sepanjang Fasilitas Tersebut Tidak Tersedia - Olahraga bagi Pegawai dan Keluarganya Sepanjang Fasilitas Tersebut Tidak Tersedia. Sarana Olahraga Tidak Termasuk Golf, Boating, Pacuan Kuda c. Dalam Rangka dan Berkaitan dengan Pelaksanaan Kerja

Kep-220/PJ./2002

- Beban Antar Jemput Karyawan

V

Kep-220/PJ./2002

- Penyediaan Makan/Minum untuk Awak Kapal dan Pesawat

V

466/KMK.04/2000

V

Kep-213/PJ./2001

d. Untuk Keamanan/Keselamatan Kerja yang Diwajibkan, Misalnya Pakaian dan Peralatan bagi Pegawai Pemadam Kebakaran, Proyek, Pakaian Seragam Pabrik, Hansip/Satpam

Consultant & Service

Accounting - Tax - Management “AGUNG, PURWANTARA DAN REKAN” Izin praktek SI-4855/PJ/2014

IKHTISAR BIAYA FISKAL "DEDUCTIBLE & NON DEDUCTIBLE" NON

No.

BEBAN USAHA

DEDUCTIBLE

KETERANGAN

DASAR HUKUM

DEDUCTIBLE e. Berkenaan dengan Situasi Lingkungan, Misal :

Kep-213/PJ./2001

- Pakaian Seragam Pegawai Hotel/Penyiar TV

V

Kep-213/PJ./2001

- Makan Tambahan bagi Operator Komputer/Pengetik

V

Kep-213/PJ./2001

- Makan/Minum Cuma-Cuma bagi Pegawai Restoran

V

Kep-213/PJ./2001

V

Pasal 6 Ayat (1) UU PPh

17 Pembebanan yang Masa Manfaatnya Lebih dari Satu Tahun, dengan Cara Penyusutan Sesuai Pasal 11 UU No.17 Tahun 2000 18 Cuti Pegawai a. Diberikan Uang Cuti

V

PPh Pasal 21

b. Tunjangan Cuti

V

PPh Pasal 21

Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU PPh

c. Dibayar Perusahaan

V

Kep-545/PJ./2000 Pasal 9 Huruf e UU PPh

19 Perjalanan Dinas Pegawai a. Didukung Bukti-Bukti yang Sah/Dipertanggung jawabkan

V

Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU PPh

b. Lumpsum (Tidak Didukung Bukti-Bukti)

V

Pasal 9 Huruf e UU PPh

c. Lumpsum Dianggap Honor Pegawai

V

PPh Pasal 21

d. Honor/Uang Saku

V

PPh Pasal 21

Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU PPh Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU PPh

e. Fiskal Luar Negeri Dibayar Perusahaan, Merupakan PPh Pasal 25 Dibayar dengan SSP, Ditulis Nama Pegawai q.q. Nama Perusahaan

V

PP No.42 tahun 2000

dengan NPWP Perusahaan atau dengan Tanda Bukti FLN f.

Biaya Piknik/Rekreasi

20 Bonus atas Prestasi Kerja yang Dibebankan pada Tahun Berjalan

V V

21 Pembagian Laba berupa Bonus, Tantiem, Gratifikasi, Jasa Produksi yang Dibebankan Laba Ditahan (Retained Earning)

V

Pasal 9 Huruf e UU PPh PPh Pasal 21

Kep-545/PJ./2000

PPh Pasal 23

Pasal 9 Ayat (1) UU PPh

(kepada Pemegang

SE-11/PJ.42/1992

Saham) 22 Biaya Seminar, Penataran, Kursus (Pendidikan) di Dalam Negeri.

V

23 Honor/Uang Saku Pegawai yang Mengikuti Seminar dsb

V

Pasal 6 Ayat (1) UU PPh PPh Pasal 21

Pasal 6 Ayat (1) UU PPh

PPh Pasal 21

Kep-545/PJ./2000

24 Bea Siswa a. Ada Ikatan Kerja dengan Perusahaan

V

b. Tidak Ada Ikatan Kerja dengan Perusahaan (Sumbangan) 25 Sumbangan ke Karyawan dalam Bentuk Uang

V V

Kep-545/PJ./2000 PPh Pasal 21

Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU PPh

26 Kendaraan Perusahaan yang Dibawa Pulang dan Dikuasai Pegawai : a. Penyusutan

V

b. Biaya Reparasi/Pemeliharaan

V

c. Bahan Bakar/Oli dsb

V

50% DE (dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan/ pekerjaannya)

Pasal 6 Ayat (1) Huruf b UU PPh 520/KMK.04/2000 jo. 138/KMK.03/2002

27 Perumahan Perusahaan dan Asrama a. Pegawai yang Menempati Tidak Diberi Tunjangan Perumahan - Penyusutan Rumah

V

- Biaya Eksploitasi Rumah

V

Penjelasan Pasal 9 Ayat (1) Huruf b UU PPh jo Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU PPh

b. Pegawai yang Menempati Diberi Tunjangan Perumahan Minimal Sebesar Biaya Penyusutan dan Biaya Eksploitasi - Tunjangan Perumahan

V

- Biaya Penyusutan Rumah

V

- Biaya Eksploitasi Rumah

V

PPh Pasal 21

28 Mess untuk Transit, Pendidikan (Sementara) a. Biaya Penyusutan

V

b. Biaya Eksploitasi

V

29 Sewa Rumah Pegawai yang Tidak Diberi Tunjangan Sewa Minimal

466/KMK.04/2000

V

PPh Pasal 4 (2)

Pasal 9 Huruf e UU PPh

Sebesar Sewa Rumah Tersebut 30 PPh Sewa Rumah Dibayar Perusahaan

V

Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU PPh

31 Diberikan Uang Sewa Rumah

V

PPh Pasal 21

Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU PPh

Consultant & Service

Accounting - Tax - Management “AGUNG, PURWANTARA DAN REKAN” Izin praktek SI-4855/PJ/2014

IKHTISAR BIAYA FISKAL "DEDUCTIBLE & NON DEDUCTIBLE" NON

No.

BEBAN USAHA

DEDUCTIBLE

KETERANGAN

DASAR HUKUM

DEDUCTIBLE

32 Uang Pesangon

V

PPh Pasal 21

Kep-545/PJ./2000

33 Upah Borongan Pekerjaan ke Orang Pribadi

V

PPh Pasal 21

Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU PPh

34 Imbalan ke Pegawai yang Merupakan Pemegang Saham (25% Ke Atas) a. Gaji yang Wajar

V

b. Imbalan di Atas Kewajaran

V

c. Deviden Terselubung

PPh Pasal 21

Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU PPh

PPh Pasal 23

Pasal 9 Ayat (1) Huruf f UU PPh

PPh Pasal 23

Pasal 9 Ayat (1) Huruf f UU PPh

- Premi Asuransi Jiwa

V

Pasal 9 Ayat (1) Huruf f UU PPh

- Biaya Listrik, Telepon Rumah Pribadi

V

Pasal 9 Ayat (1) Huruf f UU PPh

- Biaya Pemeliharaan Mobil Pribadi

V

Pasal 9 Ayat (1) Huruf f UU PPh

- PPB Rumah Pribadi

V

Pasal 9 Ayat (1) Huruf f UU PPh

- Pengeluaran Perusahaan untuk Keperluan Pribadi

V

Pasal 9 Ayat (1) Huruf f UU PPh

- Pembagian Laba Secara Langsung/Tidak Langsung

V

Pasal 9 Ayat (1) Huruf f UU PPh

V

Pasal 9 Ayat (1) Huruf j UU PPh

34 Gaji yang Dibayarkan ke Anggota/Sekutu Persekutuan, CV, Firma 35 Beban Bunga a. Biaya Bunga untuk Memperoleh Penghasilan yang Merupakan Obyek Pajak

V

Pasal 6 UU PPh

b. Bunga atas Pinjaman yang Digunakan untuk Membeli Saham yang Sudah Beredar atau untuk Melakukan Akuisisi Saham Milik Pemegang Saham (Penyertaan Dalam Negeri) bagi PT

PP No.138 tahun 2000

DN, BUMN/D, Koperasi, Yayasan : - Dibebankan pada Tahun Ybs - Dikapitalisasi pada Harga Perolehan Investasi Saham c. Biaya Bunga atas Pinjaman untuk Melakukan Penyertaan pada

V

PP No.138 tahun 2000

V

PP No.138 tahun 2000

V

PP No.138 tahun 2000

Perusahaan yang Baru Didirikan atau Mengambil Right Issue d. Biaya Bunga Selama Masa Konstruksi Tidak Boleh Dibebankan pada Tahun Ybs Tetapi Menambah Harga Perolehan Aktiva

V

Tetap e. Biaya Bunga Jika Ada Penghasilan Bunga Deposito/Tabungan

PP No.138 tahun 2000 jo

yang Sudah Dikenakan PPh Final, Tidak Semua Biaya Bunga

SE-46/PJ.4/1995

Dapat Dibebankan f.

Biaya Bunga atas Pinjaman untuk Keperluan Pribadi

V

Pasal 9 Ayat (1) Huruf b UU PPh

g. Pembayaran Bunga

Pasal 23 UU PPh

- Ke Bank-Bank di Indonesia

V

Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a

- Ke Bukan Bank

V

PPh Pasal 23

- Ke WP LN Non Tax Treaty

V

PPh Pasal 26

Pasal 26 UU PPh

- Ke WP LN Tax Treaty

V

PPh Pasal 26

Surat Keterangan Tarif PPh Ps.26

V

PPh Pasal 23

Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a

UU PPh Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU PPh

- Ke Pemegang Saham/Hubungan Istimewa * Wajar

UU PPh * Tidak Wajar (Selisihnya)

V

PPh Pasal 23

Pasal 9 Ayat (1) Huruf f UU PPh

Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a

36 Beban Sewa selain Tanah dan/atau Bangunan a. Ke WP DN Orang Pribadi

V

PPh Pasal 23

b. Ke WP DN Badan/BUT

V

PPh Pasal 23

UU PPh Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU PPh Pasal 9 Ayat (1) UU PPh

37 Beban Sewa Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 4 PP 138 Tahun 2000 a. Ke WP DN Orang Pribadi

V

PPh Pasal 23

b. Ke WP DN Badan/BUT

V

PPh Pasal 23

a. Ke WP DN

V

PPh Pasal 23

b. Ke WP LN Non Tax Treaty

V

PPh Pasal 26

c. Ke WP LN Tax Treaty

V

SKD Pasal 26

38 Biaya Royalti

Pasal 6 UU PPh

Consultant & Service

Accounting - Tax - Management “AGUNG, PURWANTARA DAN REKAN” Izin praktek SI-4855/PJ/2014

IKHTISAR BIAYA FISKAL "DEDUCTIBLE & NON DEDUCTIBLE" NON

No.

BEBAN USAHA

DEDUCTIBLE

KETERANGAN

DASAR HUKUM

DEDUCTIBLE

39 Jasa Manajemen-WPDN, Pemberian Jasa dengan Ikut Serta Secara

V

PPh Pasal 23

Pasal 6 UU PPh

V

PPh Pasal 23

Pasal 6 UU PPh

Langsung Melaksanakan Manajemen 40 Jasa Teknik WPDN Pemberian Jasa dalam Bentuk Pemberian Informasi yang Berkenaan dengan Pengalaman di Bidang Industri, Perdagangan, Ilmu Pengetahuan : a. Penelitian Tanah

V

b. Pembuatan Design Bangunan

V

c. Pengawasan Pelaksanaan Bangunan

V

d. Informasi Teknik : Gambar, Petunjuk Produksi, Perhitungan, Dsb

V

e. Latihan Teknik

V

f.

V

Informasi Bidang Manajemen

g. Jasa Rekruitment Pegawai

V Deductible Dilakukan oleh Pengusaha

41 Jasa Konstruksi

Konstruksi Besar (Omset Di atas 1 Milyar)

a. Jasa Perencanaan Konstruksi

V

PPh Pasal 23

Kep-170/PJ/2002

b. Jasa Pelaksanaan Konstruksi

V

PPh Pasal 23

PP No.138 Tahun 2000

c. Jasa Pengawasan Konstruksi

V

PPh Pasal 23

Kep-170/PJ/2002

V

PPh Pasal 23

PP No.138 Tahun 2000

Kep-170/PJ./2002

42 Jasa Konsultan Selain Konsultan Hukum dan Pajak

Kep-170/PJ./2002 43 Pembayaran Jasa ke Luar Negeri (Seluruh Pekerjaan Dilakukan di Luar Negeri) a. Negara Non Tax Treaty

V

PPh Pasal 26

b. Negara Tax Treaty

V

SKT PPh Pasal 26

44 Beban Litbang yang Dilakukan di Indonesia dalam Jumlah yang Wajar untuk Menemukan Teknologi/Sistem Baru bagi Pengembangan

Pasal 6 Ayat (1) Huruf f UU PPh

Perusahaan: a. Penyusutan Aktiva Tetap

V

b. Bahan yang Digunakan

V

c. Gaji/Honor Pegawai

V

PPh Pasal 21

d. Honor Konsultan

V

PPh Pasal 23

e. Biaya Konsultan yang Memborong Litbang yang Jumlahnya Cukup Material : - Amortisasi

V

- Biaya Litbang

V

* Dilakukan di Indonesia

V

* Dilakukan di Luar Negeri

V

45 Sanksi Perpajakan : Denda, Bunga, Kenaikan

V

46 PBB untuk Tanah/Bangunan Pabrik/Kantor

PPh Pasal 26

Pasal 9 Ayat (1) Huruf k UU PPh

V

47 PBB untuk Tanah/Bangunan yang Tak Digunakan untuk Usaha/

Pasal 4 PP No.138 Tahun 2000

Pasal 6 UU PPh V

Pasal 9 Ayat (1) UU PPh

Milik Pribadi 48 Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan :

Pasal 4 PP No.138 Tahun 2000

a. Untuk Perolehan BKP/JKP Sesuai Pasal 6

V

b. Masa Manfaat Lebih dari Satu Tahun dengan Penyusutan

V

c. Untuk Perolehan BKP/JKP Sesuai Pasal 9

V

d. Faktur Pajak Standar yang Tidak Lengkap, Tidak Benar, Cacat

V

Pasal 3 PP No.138 Tahun 2000

V

SE-27/PJ.22/1986

V

Penjelasan Pasal 4 Ayat (3) Huruf g jo

49 Biaya Entertainment : a. Tidak Dibuat Daftar Nominatif b. Dibuat Daftar Nominatif : Nomor Urut, Jenis, Nama Tempat, Alamat dan Jumlah Entertainment Diberikan Relasi : Nama,

V

Posisi, Nama dan Jenis Perusahaan. 50 Keperluan Pegawai Dibayar Perusahaan

Pasal 9 Ayat (1) Huruf a UU PPh 51 Keperluan Pegawai yang Merupakan Pemilik/Pemegang Saham Dibayar Perusahaan Merupakan Deviden Terselubung

V

PPh Pasal 23

Penjelasan Pasal 4 Ayat (3) Huruf g jo Pasal 9 Ayat (1) Huruf a UU PPh

Consultant & Service

Accounting - Tax - Management “AGUNG, PURWANTARA DAN REKAN” Izin praktek SI-4855/PJ/2014

IKHTISAR BIAYA FISKAL "DEDUCTIBLE & NON DEDUCTIBLE" NON

No.

BEBAN USAHA

DEDUCTIBLE

KETERANGAN

DASAR HUKUM

DEDUCTIBLE

52 Biaya Promosi : a. Didukung Bukti yang Sah

V

b. Tidak Didukung Bukti

V

53 Kerugian Piutang bagi Perusahaan Bukan Bank/Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi a. Penyisihan

V

b. Metode Langsung, Tidak Dibuat Daftar Nominatif

V

Pasal 9 Ayat (1) Huruf c UU PPh

c. Metode Langsung, Dibuat Daftar Nominatif (Dilampirkan) : Nama, Alamat, Tanggal Pinjaman Diberikan, Jumlah Piutang

V

dan Keterangan 54 Rugi Selisih Kurs :

Pasal 6 Ayat (1) Huruf e UU PPh

a. Kurs Tengah BI Akhir Tahun

V

b. Pada Waktu Pembayaran

V

55 Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Pembayaran Sewa Guna Usaha

V

PPh Pasal 23

56 Sewa Guna Usaha Dengan Opsi : a. Penyusutan Aktiva Sewa Guna Usaha

V

b. Bunga Sewa Guna Usaha

V

1169/KMK.01/1991 jo Kep-10/PJ.47/1994

c. Jumlah Pembayaran Sewa Guna Usaha

V

57 Kerugian Pengalihan Harta a. Digunakan untuk Usaha

Pasal 4 PP No.138 Tahun 2000 V

b. Tidak Digunakan untuk Usaha

V

58 Beban Alat Tulis Kantor

V

59 Beban Listrik, Telepon, Faksimili

V

60 Beban Perangko/Materai

V

61 Beban Starco/Handphone

50%

62 Beban Antar Jemput Karyawan

Pasal 6 UU PPh

50%

V

Kep-220/PJ./2002 Kep-220/PJ./2002

63 Macam-Macam Biaya : a. Tidak Diperinci b. Diperinci

V V

64 Biaya Bea Siswa dalam Rangka GN-OTA yang Dikeluarkan Perusahaan, dengan Bukti Setoran/ Transfer keBRI a.n. Lembaga

V

SE-33/PJ.421/1996

GN-OTA 65 Bantuan Keluarga Pra Sejahtera Dibebankan Langsung ke Perkiraan "Laba Ditahan"

Kantor Pusat: Jalan Liman Mukti II No.400, Pedurungan Kidul, Pedurungan - Semarang (50192), Tlp.(024)672490 - 085741502732 - 08156645829.

Email: [email protected] – [email protected]

V

Pasal 9 UU PPh