Cg Sap 11.docx

KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN Bachtaruddin (2003) menyatakan bahwa karakteristik kualitas utama yang membuat informasi akuntansi bermanfaat adalah relevance dan reliability. Kedua karakteristik ini disebut kualitas utama disebabkan informasi harus memiliki dua kualitas ini untuk menjadi bermanfaat. Relevan berarti bahwa informasi akuntansi berkemampuan untuk membuat perbedaan didalam satu keputusan. Untuk menjadi relevan, informasi harus dapat memberi ketegasan atau memberi pengaruh perubahan atas harapan pembuat keputusan.Dapat dipercaya (reliability) berarti bahwa seorang pengguna dapat menggantungkan atau memiliki keyakinan pada informasi yang dilaporkan. Informasi akuntansi dipertimbangkan dapat dipercaya jika informasi secara nyata menyatakan apa yang dimaksud, apa yang diungkapkan dan dapat diuji kebenaranya. Widilestariningtyas dan Utami (2007) menyatakan bahwa manajemen keuangan mempunyai sejumlah kebijakan dalam keseluruhan kerangka prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Akibatnya manajemen memiliki kemungkinan untuk memanipulasi laba-rugi dan akun-akun yang lain dalam laporan keuangan, tetapi harus menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dengan adanya Good Corporate Governance, maka diharapkan perusahaan dapat meyajikan pelaporan keuangan yang berkualitas. Fanani dkk (2011) menyatakan bahwa faktor-faktor penentu kualitas pelaporan keuangan adalah: a. Siklus operasi, b. Ukuran perusahaan, c. Umur perusahaan, d. Likuiditas, e. Risiko lingkungan, f. Penentu kepemilikan manajerial, g. Konsentrasi pasar, dan h. Kualitas auditor. Pratiwi (2008) menyatakan bahwa permasalahan kualitas pelaporan keuangan terdiri dari: a. Minimnya SDM yang memiliki kemampuan membuat laporan keuangan dengan kualitas tinggi menjadi kendala utama rendahnya kualitas laporan keuangan di instansi pemerintah.

b. Pengaruh kualitas auditor sangat penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai pengambilan keputusan. c. Software akuntansi dengan kualitas yang terbaik untuk memanage pengeluaran dan income usaha anda agar tidak mengalami kerugian. d. Harga software akuntansi dengan kualitas terbaik terbilang mahal. e. Pengaruh motivasi yang kurang pada masing-masing pekerja di perusahaan tersebut.

12.1. Tujuan Pelaporan Keuangan Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk keputusan investasi sehingga harus menyajikan informasi yang berguna, komprehensif dan dapat dipahami oleh mereka yang berpengetahuan mengenai aktivitas ekonomi. Pelaporan keuangan harus menyajikan informasi yang dapat membantu investor, kreditor, calon investor-kreditor potensial serta pemakai lainnya (Rosjidi, 1999:231). Tujuan pelaporan keuangan dibuat untuk diarahkan pada kebutuhan pemakai yang dapat memahami secara lengkap serangkaian laporan keuangan atau secara alternatif, pada kebutuhan para ahli yang diminta pemakai yang sederhana untuk memberikan saran-saran pada mereka (Belkoui, 2000:157). Sasaran pelaporan keuangan adalah para pemakai pihak luar perusahaan, yaitu investor, kreditor, calon investor-kreditor potensial serta pihak lain yang berkepentingan. Ini dikarenakan pihak luar tidak mempunyai akses secara langsung ke dalam perusahaan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, sedangkan manajemen perusahaan jarang mengkomunikasikannya. Oleh karena itu, informasinya diarahkan untuk menggambarkan kemampuan atau kinerja perusahaan yang dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan investasi dan kredit. Sehingga, tujuan pelaporan keuangan tidak hanya dibatasi pada informasi dalam laporan keuangan saja, melainkan termasuk juga informasi keuangan lainnya dan informasi non keuangan.

12.2.Transparansi Laporan Keuangan Salah satu dari prinsip GCG adalah masalah transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Informasi penting di perusahaan yang perlu diketahui oleh public, antara lain laporan keuangan perusahaan.

Pada saat ini pemaparan laporan keuangan perusahaan tahunan (annual report) yang disampaikan kepada public baru berjalan di perusahaan yang sudah go public atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Semakin tinggi tingkat keterbukaaan atas laporan keuangan perusahaan maka seharusnya semakin rendah pula kemungkinan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 12.3. Informasi Keuangan Tahunan Ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.64 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan dimaksudkan agar dapat tercipta transparansi keuangan perusahaan yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan efisiensi perekonomian nasional serta peningkatan daya saing dunia usaha. Pada dasarnya menurut peraturan pemerintah ini, semua perusahaan wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan. Namun, dengan pertimbangan kondisi manajemen dan administrasi perusahaan, terutama dalam kondisi dunia usaha saat ini, maka kewajiban tersebut hanya dikenakan kepada perusahaan-perusahaan dengan bentuk dan kriteria tertentu. Pada saat berlakunya peraturan pemerintah ini, kewajiban berlaku bagi perusahaan yang berbentuk sebagai berikut : a. Perseroan terbatas (PT) yang memenuhi salah satu kriteria, yaitu merupakan perseroan terbuka; bidang usaha perseroan berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat, mengeluarkan surat pengakuan utang, memiliki jumlah aktiva atau kekayaan paling sedikit Rp 50 miliar dan merupakan debitur yang laporan keuangan tahunannya diwajibkan oleh bank untuk diaudit. b. Perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, agen, dan perwakilan dari perusahaaan itu mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian. c. Perusahaan perseroan (persero), perusahaan umum (perum), dan perusahaan daerah. Laporan Keuangan Tahunan bagi perusahan adalah laporan yang telah diaudit oleh akuntan public. Perseroan terbatas yang diwajibkan adalah yang bidang usahanya berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat, yaitu perseroan yang mengelola dana masyarakat seperti bank, asuransi, dan reksa dana.

12.4. e-Reporting System Sistem pelaporan secara elektronik (e-reporting system) merupakan solusi integrasi berdasarkan Web (integrated Web-based solution) bagi suatu organisasi untuk memudahkan pengiriman atau pengambilan dokumen dan laporan via Internet. Konsep e-reporting system merupakan sistem yang dibangun untuk meningkatkan pelaksanaan keterbukaaan dan pemerataan informasi ke pelaku pasar modal. Kelancaran e-reporting system ini sangat bergantung pada kesiapan masing-masing emiten dalam penyusunan laporan keuangan yang akan dipaparkan kepada publik. Penerapan e-reporting system telah biasa diberlakukan secara umum pada berbagai otoritas bursa di dunia. Manfaat e-Reporting System Enam manfaat diterapkannya e-reporting system adalah sebagai berikut. 

Akan mempermudah investor atau public untuk mendapatkan akses laporan secara real time dan online tanpa melalui emiten.



Investor maupun public dapat mengetahui secara cepat informasi tentang emiten, terkait dengan laporan keuangan, baik kewajiban triwulan maupun tahunan.



Keterbukaan (transparansi) dan akuntabilitas pelaporan keuangan kepada public lebih terjamin.



Dapat menjamin pemerataan informasi dan mereduksi adanya kesenjangan informasi.



Dapat meningkatkan efisiensi bagi perusahaan terbuka (go public)



Mendorong terwujudnya tata kelola perusahaaan yang baik atau good corporate governance (GCG). 12.5. Penerapan e-Reporting System Saat ini, madalah pelaporan keuangan bagi perusahaan yang telah go public banyak

mendapat sorotan. Hal ini terkait dengan masalah transparansi dan akuntabilitas perusahaaan kepada publik. Harus diakui bahwa pelaporan keuangan kepada public saat ini masih terdapat beberapa kendala, seperti laporan keuangan belum dapat diterbitkan tepat waktu, transparansi laporan keuangan yang belum memadai, dan data laporan keuangan yang belum up to date. Sistem laporan emiten kepada pemegang saham secara elektronik (e-reporting system) pernah diberlakukan di Bursa Efek Jakarta (BEJ) mulai tanggal 5 Oktober 2004 sesuai surat edaran No. SE-009/BEJ/10-2004 tentang Penerapan Penyampaian Laporan oleh

Perusahaan Tercatat Melalui Sistem JSX e-Reporting dan Monitoring. BEJ secara resmi mencabut sistem tersebut pada tanggal 21 Februaru 2005. Pencabutan e-reporting system sangat disesalkan oleh berbagai kalangan karena dinilai dapat menghambat upaya transparansi kepada publik. Bapepam akhirnya meminta PT Bursa Efek Jakarta mendesain ulang (redesign) sistem pelaporan informasi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa atau yang dikenal dengan electronic reporting. Permintaan untuk mendesain ulang ereporting karena penunjukan perusahaan yang mengerjakan sistem tersebut sebagai vendor tanpa melalui tender dan tidak dikonsultasikan dengan Bapepam. Bapepam menilai hal tersebut kurang transparan dan memberikan kesempatan kepada BEJ untuk melakukan pembuatan e-reporting lagi yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. BEJ sebenarnya tidak membangun satu sistem jaringan untuk pelayanan pelaporan secara elektronik, namun hanya mengembangkannya dari sistem yang telah ada. Selain itu, dalam pengembangan sistem jaringan tersebut BEJ tidak mengeluarkan dana sama sekali karena biaya pengembangan jaringan sepenuhnya ditanggung oleh vendor. Dalam hal ini, vendor mengenakan tariff bagi pengguna sistem pelaporan secara elektronik tersebut, sebagai imbalan atas biaya yang teah dikeluarkannya. Masalah tersebut sudah menjadi pembahasan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena diduga melanggar UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat. Bapepam sebagai regulator merupakan pihak yang berwenang melakukan pengkajian masalah kewajiban tariff yang harus dibayar pengguna sistem tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata sebagian besar pelaku pasar modal menilai ereporting system yang selama ini telah dijalankan meskipun hanya beberapa bulan dapat membantu percepatan keterbukaan informasi emiten. Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila program pelaporan dengan menggunakan saran e-reporting system bagi para emiten di Negara kita untuk diberlakukan kembali. 12.6. Pengkajian e-Reporting System Implementasi sistem pelaporan elektronik di industri Pasar Modal Indonesia juga sudah ditetapkan pada cetak biru (blue print). Pasar Modal Indonesia 2005-2009 dan diharapkan bisa dimanfaatkan mulai tahun 2006. Badan Pengawas Pasar Modal – Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) tengah mengembangkan suatu prototype sistem e-reporting dalam rangka pemenuhan kebutuhan perusahaan-perusahaan terbuka. Bapepam-LK telah

mengkaji manfaat XBRL dalam upaya implementasi sistem pelaporan elektronik (ereporting system) di industri Pasar Modal Indonesia. Selain itu, Bapepam-LK telah mengirimkan dua orang pegawainya untuk melakukan observasi (internship) di International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF) XBRL Team, London, Inggris. Observasi tersebut dilakukan selama satu bulan (18 Juli – 15 Agustus 2006), dengan bantuan pendanaan dari Bank Dunia (World Bank) melalui ASEM Grant. Observasi di Inggris tersebut diharapkan akan meningkatkan pemahaman yang lebih lengkap mengenai bagaimana memanfaatkan XBRL dikaitkan dengan rencana pengembangan e-reporting system yang saat ini akan mulai dikembangkan di industri pasar modal. Agar penerapan e-reporting system dapat berhasil dengan baik, maka perlu dilakukan kerja sama antara Bapepam-LK dengan BEJ, sehingga kendala yang dihadapi di lapangan dapat teratasi dengan cepat. Hal ini perlu dilakukan, mengingat laporan yang disampaikan para emiten kepada Bapepam dan BEJ hampir sama, sehingga perlu disatukan dalam sistem yang terintegrasi (integrated system). Penerapan e-reporting system seharusnya dapat menciptakan online reporting dari kalangan emiten kepada para regulator seperti BapepamLK, Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Namun, yang tidak kalah penting adalah diperlukan political will serta komitmen dari pemerintah dalam implementasi GCG di perusahaan public.

12.7. Annual Report Award Setiap tahun Kementerian BUMN bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pengawas Pasar Modal – Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) serta Bank Indonesia menyelenggarakan Annual Report Award. Tema Annual Report Award tahun 2005 adalah “Kualitas Keterbukaan Informasi pada Laporan Tahunan sebagai Salah Satu Penerapan Good Corporate Governance” yang dapat diikuti oleh semua perusahaan, baik perusahaan public maupun perusahaan nonpublic sebagai peserta. Kriteria umum yang diapakai sebagai dasar penilaian adalah sebagai berikut : 

Memberikan gambaran yang baik dan jelas mengenai kegiatan operasional perusahaan dan penjelasan mengenai kinerja perusahaan serta indikasi arah perusahaan di masa yang akan datang.



Penyajian informasi keuangan yang baik dan informatif sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku di Indonesia.



Informasi yang jelas mengenai kepemilikan dan penerapan good corporate governance.



Kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah atau pihak mana pun yang mengarah pada

implementasi GCG dalam Laporan Keuangan Tahunan perlu kita dukung bersama. Hal ini merupakan perwujudan dari akuntabilitas public terkait dengan transparansi laporan keuangan perusahaan. 12.8. Kecurangan Laporan Keuangan Dalam laporan keuangan dimungkinkan terjadinya praktik kecurangan (fraudulent financial reporting) yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Kecurangan (fraud), menurut Theft Act (1968), berkaitan dengan berbagai macam pelanggaran, mislanya kebohongan yang disengaja, pemalsuan dari accounts (falsifikasi), praktik korupsi, dan penggelapan. Financial fraud adalah manipulasi yang disengaja terhadap proses akuntansi dengan menyinkronkan keputusan-keputusan user mengenai informasi akuntansi dan manipulasi yang dilakukan untuk menimbulkan misrepresentasi. Fraudulent financial reporting adalah perilaku yang disengaja atau ceroboh, baik dengan tindakan atau penghapusan, yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan (bias). Fraudulent financial reporting yang terjadi di suatu perusahaan memerlukan perhatian khusus dari auditor independen. Fraudulent financial reporting juga dapat disebabkan adanya kolusi antara manajemen dengan auditor independen. Salah satu upaya untuk mencegah adanya kolusi tersebut adalah perlu dilakukan rotasi auditor indpenden dalam

melakukan audit suatu

perusahaaan.

12.9. Peranan Good Corporate Governance terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan dan Kepercayaan Investor Pelaporan keuangan yang berkualitas memiliki peranan yang besar, GCG berperan membantu perusahaan menyajikan pelaporan keuangan yang berkualitas.Dengan melihat pelaporan keuangan, investor dapat mengambil keputusan untuk berinvestasi atau tidak. GCG merupakan suatu proses serta struktur yang digunakan untuk mengarahkan sekaligus

mengelola bisnis dan urusan perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Adapun tujuan akhirnya adalah menaikkan nilai saham dalam jangka panjang tetapi tetap memperhatikan berbagai kepentingan para stakeholder lainnya. Selain itu, perhatian yang diberikan investor terhadap GCG sama besarnya dengan perhatian terhadap kinerja keuangan perusahaan, karena dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik, maka perusahaan akan memiliki kinerja keuangan yang baik pula.

KASUS TELEKOMUNIKASI INDONESIA Untuk melakukan audit atas Laporan Konsolidasi Keuangan dalam rangka pelaksanaan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun Buku 2002, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Eddy Pianto. Pada audit ini disusun oleh PT TELKOM selaku induk perusahaan yang didalamnya berisi laporan keuangan masing-masing anak perusahaannya. Audit keuangan masing-masing anak perusahaan oleh auditor independen, Salah satu anak perusahaan yang laporan keuangannya tahun 2002-nya dimasukan adalah PT. Telekomunikasi Seluler (TELKOMSEL). Bahwa audit TELKOMSEL dilakukan oleh KAP Haryanto Sahari dan Rekan, bahwa kaitannya KAP Haryanto Sahari melanggar undang-undang nomor 5 tahun 1999. Dimana dengan sengaja memberi interpretasi yang salah terhadap PT Telkom, PT Telkomsel dan United States Securities and Exchange Commission mengenai ketentuan standar audit Amerika. Dengan demikian menghalangi KAP Eddy Pianto untuk melakukan audit dan meminta kejelasan sebagai first layer dalam pengauditan sebelumnya, sehingga auditor kedua tesebut mengalami kesulitan. Karena banyak hal-hal yang harus dikaji ulang, dimana KAP Eddy Pianto dapat meneruskan hasil audit yang sebelumnya telah dilakukan oleh KAP Haryanto Sahari. Hal tersebut menyebabkan KAP Eddy Pianto terhalangi untuk bersaing di lantai bursa. Karena audit Telkomsel mengacu pada standar audit Amerika maka harus mengikuti aturan SEC. PT Telkomsel membuka bursa di New York Stock Exchange, dengan demikian aturan luar negeri tempat NYSE harus diikuti. Yakni salah satunya yang harus dijalani adalah filling 20-F yaitu form laporan keuangan dan laporan manajemen dengan KAP yang terpercaya. Sebagai perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa, PT Telkom mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangannya yang telah diaudit oleh auditor independent secara berkala tiap tahunnya. Sedangkan syarat-syarat auditor untuk mengaudit Telkomsel haruslah KAP yang mempunyai kriteria sebagai berikut :

a. Kualitas audit yang optimal b. Ketepatan waktu penyelesaian audit c. Harga jasa yang wajar d. Merupakan akuntan publik Indonesia yang mempunyai afiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Internasional yang termasuk 5 (lima) besar dunia e. Mempunyai rencana untuk peningkatan internal control dari perseroan guna mendukung kualitas laporan keuangan perseroan tanpa mengurangi kualitas dan independensi audit.

1. PENOLAKAN KAP EDDY PIANTO OLEH THORNTON INTERNATIONAL SEBAGAI Member Firm Agreement Kantor Akuntan Publik (KAP) Eddy Pianto adalah suatu kantor akuntan publik yang telah mendapatkan izin usaha berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-718/KM.17/1998. Bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris no. 013/KEP/DK/2002 tanggal 29 November 2002 tentang Penggantian Auditor PT Telkom Tahun Buku 2002 menyetujui dan mengesahkan KAP Eddy Pianto, sebagai auditor utama PT Telkom tahun buku 2002. Dan KAP EP-pun Terdaftar di Bapepam berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 282/PM/STTD-Ap/2000. Berdasarkan appointment letter tertanggal 6 Juni 2001, ditunjuk oleh PT. Grant Thornton Indonesia sebagai Member Firm dan berdasarkan Adendum Grant Thornton International Member Firm Agreement, yang berlaku efektif samapai 10 Mei 2001 dan Kantor Audit Publik Eddy Pianto berkedudukan sebagai regional firm dari Grent Thornton International. Berdasarkan pasal 2.2 KAP Eddy Pianto sebagai regional firm, memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan Grant Thornton Indonesia sebagai member Thornton Internasional. berdasarkan surat dari David McDonnell, Chief Executive Grant Thornton International, kepada Dirjen Lembaga Keuangan Republik Indonesia, ref. DMCD/RAL tanggal 8 Oktober 2001, menyatakan : a. Grant Thornton Indonesia adalah full member dari Grant Thornton International b. KAP Eddy Pianto berasosiasi dengan Grant Thornton Indonesia dan berhak mengaudit atas nama Grant Thornton Berdasarkan surat tanggal 4 Desember 2002 kepada Grant Thornton Indonesia, Grant Thornton International menyatakan KAP Eddy Pianto dapat melakukan pekerjaan audit atas

Laporan Keuangan PT. Telkom tahun Buku 2002 dalam rangka filing Form 20-F ke SEC, tanpa ada kewajiban bagi Grant Thornton International untuk terasosiasi dengan pekerjaan audit tersebut. Dengan demikian independensi KAP EP tidak disusupi kepentingan dari afiliasinya secara langsung dan sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya. Pada kuartal pertama tahun 2003 KAP Eddy Pianto tercatat di pasar modal berwenang mengaudit laporan keuangan terhadap 332 (tiga ratus tiga puluh dua) perusahaan di Bursa Efek Jakarta. Menurut Withdrawal Agreement tertanggal 13 Februari 2003, Member Firm Agreement antara Grant Thornton International dengan Grant Thornton Indonesia/ KAP Eddy Pianto berakhir pada tanggal 31 Maret 2003, namun KAP Eddy Pianto tetap berhak melakukan pekerjaan audit atas nama Grant Thornton berdasarkan engagement letter yang telah ditandatangani sebelum tanggal withdrawal agreement tersebut. untuk memahami US GAAS dan GAAP dalam rangka filing Form 20-F, KAP Eddy Pianto meminta bantuan dari Mark Iwan, Certified Public Accountant independen yang bukan merupakan partner dari Grant Thornton, LL.P, untuk memberi pelatihan dan konsultasi. Pada tanggal 17 Februari 2003 Grant Thornton International menerbitkan iklan di harian Jakarta Post yang pada pokoknya menyatakan hubungan afiliasi/membership antara Grant Thornton International dengan PT. Grant Thornton Indonesia dan KAP Eddy Pianto berakhir pada tanggal 31 Maret 2003. Dengan adanya pemberitaan tersebut PT Telkom meminta jaminan kepada KAP Eddy Pianto akan keabsahan Iwan Mark tersebut yang bukan partner dari Thornton International. KAP EP berdalih bahwa akan tetap menjadi Member Firm Thornton sampai akhir Maret 2003, dengan demikian auditnya mendompleng nama Thornton. KAP Eddy Pianto memberikan keyakinan dan jaminan bahwa SEC reviewer yang terlibat memiliki kualifikasi dan kompetensi profesional serta memenuhi persyaratan SEC. Disamping itu sebagai KAP non Amerika Serikat, KAP Eddy Pianto dengan dukungan SEC reviewer yang mereka kontrak akan memenuhi ketentuan yang berlaku di SEC khususnya regulasi S-X yang mengatur kualifikasi auditor asing (non-US). Karena waktunya sangat terbatas KAP EP meminta hasil audit yang dahulu pernah dilakukan oleh KAP Haryanto Sahari, akan tetapi KAP HS meminta izin untuk melihat 20-F seluruhnya terlebih dahulu. Permintaan tersebut ditolak oleh PT Telkom karena waktunya yang sangat krusial serta tidak ada hubungannya antara PT Telkom dengan KAP HS, juga untuk segera dilaporkan ke SEC. Oleh karena itu, KAP HS-pun menolak untuk memberi

tahu akan hasil audit yang pernah dilakukannya, serta KAP HS tidak memberi izin kepada KAP Eddy Pianto untuk mengacu pada hasil audit sebelumnya. PT Telkom berpendapat tidak memerlukan izin dari KAP HS untuk melampirkan opininya. Pada tanggal 25 Maret 2003 PwC Amerika Serikat Meminta Thornton International Amerika Serikat untuk menginformasikan kepada SEC bahwa Thornton AS tidak berafiliasi dengan Grant Thornton Indonesia /KAP Eddy Pianto. berdasarkan surat SEC kepada PT. Telkom tertanggal 29 April 2003, SEC menyatakan tidak dapat menerima Form 20-F yang disampaikan oleh PT. Telkom dengan alasan-alasan sebagai berikut : a. Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Telkom Tahun Buku 2002 belum mendapatkan quality control dari Grant Thornton LL,P., selaku US Affiliate KAP Eddy Pianto b. Terlapor tidak memberikan ijin untuk dimasukkannya Laporan Audit Terlapor atas Laporan Keuangan PT. Telkomsel Tahun Buku 2002 dalam Form 20-F PT. Telkom c. Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Telkom Tahun Buku 2002 yang dimasukkan dalam Form 20-F PT. Telkom tidak disertai dengan Laporan Audit atas Laporan Keuangan anak perusahaan PT. Telkom lainnya yang juga diacu oleh KAP Eddy Pianto

Dengan adanya penolakan tersebut Kantor Audit Publik Eddy Pianto izin usahanya dibekukan oleh BAPPEPAM LK dan tidak boleh berada dibursa selama waktu tertentu. Karena menjadikan saham PT Telkom anjlok.

2. SANKSI TERHADAP KAP EDDY PIANTO Bahwa berdasarkan Surat Bapepam kepada KAP Eddy Pianto Nomor : S-1381/PM/2003 tanggal 16 Juni 2003 perihal Kewajiban untuk Tidak Melakukan Kegiatan Usaha di Bidang Pasar Modal, Bapepam mewajibkan Eddy Pianto Simon, partner KAP Eddy Pianto, untuk tidak melakukan kegiatan usaha di pasar modal terhitung sejak tanggal surat ini sampai diputuskan lebih lanjut oleh Bapepam. Keputusan tersebut didasarkan pada penolakan Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Telkom tahun Buku 2002 oleh SEC yang menyebabkan perdagangan saham PT. Telkom yang tercatat di New York Stock Exchange dalam bentuk IDR dihentikan sementara dan diduga menyebabkan harga saham PT. Telkom di Bursa Efek Jakarta turun secara signifikan dari harga penutupan sehari sebelumnya, serta memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap

penurunan Indeks Harga Saham Gabungan. Maka KAP Jimmy Budhi menjadi pengganti KAP Eddy Pianto. Karena first layer tidak digunakan maka jasa audit ini merosot dan berimbas pada persaingan jasa audit. Para pemegang saham menjadi enggan untuk menggunakan jasa Kantor Audit Publik yang independen dan merosotnya kepercayaan pada aouditor lokal. KAP Haryanto Sahari dan rekan menimbulkan ketidakpastian usaha bagi auditor karena kewenangan mereka untuk melakukan kegiatan jasa audit dapat dipermasalahkan oleh sesama auditor yang seharusnya saling bekerjasama dan menghormati satu sama lain.

3. PELANGGARAN PASAL 107 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 OLEH KAP HARYANTO SAHARI DAN REKAN Dalam Pasal 107, “Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan

Bapepam,

menghilangkan,

memusnahkan,

menghapuskan,

mengubah,

mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Dalam pasal tersebut dapat dikaji apabila ada pihak yang bertujuan untuk merugikan atau menyesatkan. Dalam kasus diatas dapat dilihat KAP Haryanto Sahari dan rekan mencoba untuk menyesatkan dan merugikan. Merugikan para pemegang saham dari perseroan induk maupun anak perusahaannya yakni TELKOM dan TELKOMSEL. Karena hasil auditnya tidak dibeikan izin maka KAP Eddy Pianto dan rekan mengalami kesulitan dalam mengacu auditnya. Yang tidak relevan adalah permintaan KAP HS untuk melihat keseluruhan form 20-F yang tidak ada hubungannya dengan mereka sama sekali. Bahkan, jika itu merupakan alasan mereka untuk tidak memberikan izin merupakan alasan yan tidak berdasar hukum sama sekali. Sebagai first layer, KAP HS seharusnya memberikan kemudahan bagi KAP selanjutnya yang akan menggatikannya. Dalam peraturan pasar modal yang dikeluarkan oleh Bapepam tidak memperbolhkan persaingan yang tidak sehat. Sebagai sesama auditor seharusnya saling menghormati dan tidak saling menjatuhkan reputasi.

“Mengaburkan” dan “menyembunyikan” dalam pasal tersebut juga dapat diterapkan pada kepada tindakan yang dilakukan oleh KAP HS. Mengaburkan karena tidak mengizinkan acuan sehingga KAP EP harus memulainya lagi dari bawah tanpa tahu dokumen-dokumen apa saja yang pernah di audit. Dan menyembunyikan hasil audit beserta opininya sehingga PT telkom melakukan inpermission atas hasil kerja KAP HS yang saat itu waktunya sangat terbatas. Dengan demikian pasal 107 ini dapat diterapkan pada kasus yang menimpa Kantor Audit Publik (KAP) Haryanto Sahari dan rekan yang telah merugikan PT Telekomunikasi Indonesia. Tbk (Telkom), PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), Kantor Audit Publik (KAP) Eddy Pianto dan rekan, Bapepam, dan SEC. Karena kecerobohannya tersebut indeks harga saham gabungan Telkom anjlok dan mengalami kerugian karena adanya isu tidak transparansi keuangannya. 4. KESIMPULAN a. Kantor Akuntan Publik (KAP) Haryanto Sahari dan Rekan melakukan penolakan atas izin audit sebagai first layer. Yaitu auditor pertama yang menjadi acuan dalam melakukan audit lanjutan oleh second layer-nya yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) Eddy Pianto dan rekan. Penolakan izin tersebut juga membuat KAP EP kesulitan dalam mendapatkan opini hasil keuangan sebelumnya baik hasil audit keuangan holding perseroan yaitu PT Telekomunikasi Indonesia Tbk maupun hasil audit anak perusahaannya yaitu PT Telekomunikasi Selular. Selain itu, kerugian yang dilakukan oleh KAP HS juga merugikan KAP EP yaitu berlarutlarutnya audit padahal waktu untuk penyerahan laporan keuangan sudah ditunggu oleh Bapepam dan SEC. Dengan terjadinya pengunduran hasil laporan, KAP EP mendapat sanksi dari Bapepam yaitu pembekuan izin usaha di lantai bursa. Selain merugikan langsung kepada beberapa pihak, perbuatan KAP HS membuat indeks harga saham gabungan merosot dan merugikan negara. Penolakan izin tehadap hasil audit sebelumnya KAP HA yang merupakan member PwC International dan karena tidak diperbolehkan untuk melihat 20-F milik Telkom. Padahal PwC Amerika tidak berasosiasi dengan KAP HS karena KAP HS merupakan badan usaha yang didirikan di Indonesia dan memakai hukum Indonesia, dengan demikin tidak relevan apabila KAP HS memeriksa seluruh 20-F tanapa dasar hukum yang jelas. Karena kejadian dan peristiwa ada di Indonesia maka KAP HS harus mengikuti aturan yang berlaku umum di Indonesia[12] khususnya ketentuan-ketentuan di pasar modal.

b. Kedudukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Eddy Pianto dan Rekan merupakan korban yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Haryanto Shari dan Rekan. KAP EP mendapatkan sanksi dari Bapepam dan tidak boleh beroperasi dulu di lantai bursa untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perseroan. Padahal pada kuartal pertama di tahun 2002 KAP EP telah diprcaya oeh 332 (tiga ratus tiga puluh dua) perseroan untuk diaudit hasil keuangannya. Dan sekitar 59 perusahan atau 29% peruahaan telah berhasil diaudit oleh KAP tersebut. Walaupun tidak melakukan audit dengan sempurna terhadap laporan hasil keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, akan tetapi itu bukan pure kesalahannnya. Dengan demikian, KAP EP menjadi korban atas pelanggaran pasal 107 Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. c. Kantor Akuntan Publik (KAP) Haryanto Sahari dan Rekan, member firm dari kantor akuntan publik asing Pricewaterhouse Coopers (PwC) terbukti bersalah. Dengan demikian KAP Haryanto Sahari dan Rekan harus membayar denda sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dan di setorkan ke kas negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta I beralamat di jalan Ir. H. Juanda nomor 19 melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 1212 dan harus dibayar lunas paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan ini, dengan denda keterlambatan Rp. 10.000.00,00 (sepulu juta rupiah) per hari untuk setiap hari keterlambatan tidak melaksanakan putusan ini. Putusan ini dibuat hari senin tanggal 21 Juni 2004.

5. SARAN Profesionalitas seorang auditor dalam menjalankan tugasnya merupakan aset penting yang harus dimiliki. Saling menghargai sesama profesi dan menjalankan tugas sebaik-baiknya adalah tujuan dari setiap pekerjaan. Minimal tidak membuat orang susah, dengan bagusnya sikap dan sifat Kantor Akuntan Publik yang ada di Indonesia akan membuat reputasi saham di pasar akan membaik. Dan banyak investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan adanya reputasi baik tersebut, perekonomian Indonesia di mata dunia akan mendapatkan tempat yang baik bula. Sehingga semakin banyak perseroan-peseroan dari Indonesia mendapatkan perilaku yang baik juga di bursa asing.

Simbiosis mutualisme antara perseroan dan auditor adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena kedua organ tersebut saling membutuhkan. Perbaikan-perbaikan akan konsep dan fair game dalam usaha harus benar-benar dilaksanakan. Sehingga tidak terjadi gesekan atas kepentingan-kepentingan yang dilakukan oleh oknum yang ada di pasar modal.

Daftar Pustaka

http://ekonomikomiko.blogspot.co.id/2014/05/pengungkapan-dalam-laporan-keuangan.html (diakses 13 November 2018) OECD.2004. OECD Corporate Governance Priciples. Sinaga, Angelina. 2013. Tinjauan Terhadap Perusahaan Gas Negara Tbk.https://angelinasinaga.wordpress.com/2013/04/26/tinjauan-terhadap-ptperusahaan-gasnegara-tbk/. (Diakses pada tanggal 13 November 2018). https://www.pdfcoke.com/doc/302553872/Kasus-CG-sap-12 (diakses 13 November 2018) Effendi, Muh. Arief. The Power Of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi. 2009. Jakarta: Penerbit Salemba Empat http://journal.wima.ac.id/index.php/JIMA/article/view/242/237 (diakses tanggal 14 November 2018) http://www.ilib.usm.ac.id/.../B210-20150706085951-8-ArtikelAuditorEksternal.pdf (diakses tanggal 14 November 2018) http://www.inti.co.id/who-we-are/e-files/Laporan/pedoman_gcg.pdf (diakses tanggal 14 November 2018) http://www.ptsmi.co.id/files/gcg.pdf (diakses tanggal 14 November 2018) http://johannessimatupang.files.wordpress.com