Corporate Governance Sap 11.docx

CORPORATE GOVERNANCE RINGKASAN MATA KULIAH SAP 11 KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN

OLEH : KELOMPOK 11 I Gusti Ayu Agung Yustika Nanda

(1607532136) / 28

Putu Monica Anjayani

(1607532145) / 29

Ni Kadek Yani Andriyani

(1607532146) / 30

PROGAM REGULER SUDIRMAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA 2019

1. Pengertian, Tujuan Pelaporan Keuangan Bachtaruddin (2003) menyatakan bahwa karakteristik kualitas utama yang membuat informasi akuntansi bermanfaat adalah relevance dan reliability. Kedua karakteristik ini disebut kualitas utama disebabkan informasi harus memiliki dua kualitas ini untuk menjadi bermanfaat. Relevan berarti bahwa informasi akuntansi berkemampuan untuk membuat perbedaan didalam satu keputusan. Untuk menjadi relevan, informasi harus dapat memberi ketegasan atau memberi pengaruh perubahan atas harapan pembuat keputusan.Dapat dipercaya (reliability) berarti bahwa seorang pengguna dapat menggantungkan atau memiliki keyakinan pada informasi yang dilaporkan. Informasi akuntansi dipertimbangkan dapat dipercaya jika informasi secara nyata menyatakan apa yang dimaksud, apa yang diungkapkan dan dapat diuji kebenaranya. Widilestariningtyas dan Utami (2007) menyatakan bahwa manajemen keuangan mempunyai sejumlah kebijakan dalam keseluruhan kerangka prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Akibatnya manajemen memiliki kemungkinan untuk memanipulasi laba-rugi dan akun-akun yang lain dalam laporan keuangan, tetapi harus menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dengan adanya Good Corporate Governance, maka diharapkan perusahaan dapat meyajikan pelaporan keuangan yang berkualitas. Fanani dkk (2011) menyatakan bahwa faktor-faktor penentu kualitas pelaporan keuangan adalah: a. Siklus operasi, b. Ukuran perusahaan, c. Umur perusahaan, d. Likuiditas, e. Risiko lingkungan, f. Penentu kepemilikan manajerial, g. Konsentrasi pasar, dan h. Kualitas auditor. Pratiwi (2008) menyatakan bahwa permasalahan kualitas pelaporan keuangan terdiri dari: a. Minimnya SDM yang memiliki kemampuan membuat laporan keuangan dengan kualitas tinggi menjadi kendala utama rendahnya kualitas laporan keuangan di instansi pemerintah. b. Pengaruh kualitas auditor sangat penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai pengambilan keputusan. c. Software akuntansi dengan kualitas yang terbaik untuk memanage pengeluaran dan income usaha anda agar tidak mengalami kerugian.

d. Harga software akuntansi dengan kualitas terbaik terbilang mahal. e. Pengaruh motivasi yang kurang pada masing-masing pekerja di perusahaan tersebut.

12.1. Tujuan Pelaporan Keuangan Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk keputusan investasi sehingga harus menyajikan informasi yang berguna, komprehensif dan dapat dipahami oleh mereka yang berpengetahuan mengenai aktivitas ekonomi. Pelaporan keuangan harus menyajikan informasi yang dapat membantu investor, kreditor, calon investor-kreditor potensial serta pemakai lainnya (Rosjidi, 1999:231). Tujuan pelaporan keuangan dibuat untuk diarahkan pada kebutuhan pemakai yang dapat memahami secara lengkap serangkaian laporan keuangan atau secara alternatif, pada kebutuhan para ahli yang diminta pemakai yang sederhana untuk memberikan saran-saran pada mereka (Belkoui, 2000:157). Sasaran pelaporan keuangan adalah para pemakai pihak luar perusahaan, yaitu investor, kreditor, calon investor-kreditor potensial serta pihak lain yang berkepentingan. Ini dikarenakan pihak luar tidak mempunyai akses secara langsung ke dalam perusahaan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, sedangkan manajemen perusahaan jarang mengkomunikasikannya. Oleh karena itu, informasinya diarahkan untuk menggambarkan kemampuan atau kinerja perusahaan yang dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan investasi dan kredit. Sehingga, tujuan pelaporan keuangan tidak hanya dibatasi pada informasi dalam laporan keuangan saja, melainkan termasuk juga informasi keuangan lainnya dan informasi non keuangan.

2. Keterbukaan dan Pengungkapan Informasi 3. Implementasi Keterbukaan Informasi 4. Pengertian Transparansi dan Peranan Transparansi dalam Corporate Governance OECD Principle 5 : Disclosure and Transparency (Pengungkapan & Transparansi) 5. Perkembangan Pengungkapan dan Transparansi di Indonesia 6. Perbandingan Peraturan Bapepam-Lk X.K.6 Tentang Penyampaian Laporan Emiten atau Perusahaan Publik dengan Prinsip OECD Nomor 5 7. Transparansi Pelaporan Keuangan melalui E-Reporting 12.2.e-Reporting System Sistem pelaporan secara elektronik (e-reporting system) merupakan solusi integrasi berdasarkan Web (integrated Web-based solution) bagi suatu organisasi untuk memudahkan pengiriman atau pengambilan dokumen dan laporan via Internet. Konsep e-

reporting system merupakan sistem yang dibangun untuk meningkatkan pelaksanaan keterbukaaan dan pemerataan informasi ke pelaku pasar modal. Kelancaran e-reporting system ini sangat bergantung pada kesiapan masing-masing emiten dalam penyusunan laporan keuangan yang akan dipaparkan kepada publik. Penerapan e-reporting system telah biasa diberlakukan secara umum pada berbagai otoritas bursa di dunia. Manfaat e-Reporting System Enam manfaat diterapkannya e-reporting system adalah sebagai berikut. 

Akan mempermudah investor atau public untuk mendapatkan akses laporan secara real time dan online tanpa melalui emiten.



Investor maupun public dapat mengetahui secara cepat informasi tentang emiten, terkait dengan laporan keuangan, baik kewajiban triwulan maupun tahunan.



Keterbukaan (transparansi) dan akuntabilitas pelaporan keuangan kepada public lebih terjamin.



Dapat menjamin pemerataan informasi dan mereduksi adanya kesenjangan informasi.



Dapat meningkatkan efisiensi bagi perusahaan terbuka (go public)



Mendorong terwujudnya tata kelola perusahaaan yang baik atau good corporate governance (GCG). 12.3. Penerapan e-Reporting System Saat ini, madalah pelaporan keuangan bagi perusahaan yang telah go public banyak

mendapat sorotan. Hal ini terkait dengan masalah transparansi dan akuntabilitas perusahaaan kepada publik. Harus diakui bahwa pelaporan keuangan kepada public saat ini masih terdapat beberapa kendala, seperti laporan keuangan belum dapat diterbitkan tepat waktu, transparansi laporan keuangan yang belum memadai, dan data laporan keuangan yang belum up to date. Sistem laporan emiten kepada pemegang saham secara elektronik (e-reporting system) pernah diberlakukan di Bursa Efek Jakarta (BEJ) mulai tanggal 5 Oktober 2004 sesuai surat edaran No. SE-009/BEJ/10-2004 tentang Penerapan Penyampaian Laporan oleh Perusahaan Tercatat Melalui Sistem JSX e-Reporting dan Monitoring. BEJ secara resmi mencabut sistem tersebut pada tanggal 21 Februaru 2005. Pencabutan e-reporting system sangat disesalkan oleh berbagai kalangan karena dinilai dapat menghambat upaya transparansi kepada publik. Bapepam akhirnya meminta PT Bursa Efek Jakarta mendesain ulang (redesign) sistem pelaporan informasi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa atau yang dikenal dengan electronic reporting. Permintaan untuk mendesain ulang e-

reporting karena penunjukan perusahaan yang mengerjakan sistem tersebut sebagai vendor tanpa melalui tender dan tidak dikonsultasikan dengan Bapepam. Bapepam menilai hal tersebut kurang transparan dan memberikan kesempatan kepada BEJ untuk melakukan pembuatan e-reporting lagi yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. BEJ sebenarnya tidak membangun satu sistem jaringan untuk pelayanan pelaporan secara elektronik, namun hanya mengembangkannya dari sistem yang telah ada. Selain itu, dalam pengembangan sistem jaringan tersebut BEJ tidak mengeluarkan dana sama sekali karena biaya pengembangan jaringan sepenuhnya ditanggung oleh vendor. Dalam hal ini, vendor mengenakan tariff bagi pengguna sistem pelaporan secara elektronik tersebut, sebagai imbalan atas biaya yang teah dikeluarkannya. Masalah tersebut sudah menjadi pembahasan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena diduga melanggar UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat. Bapepam sebagai regulator merupakan pihak yang berwenang melakukan pengkajian masalah kewajiban tariff yang harus dibayar pengguna sistem tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata sebagian besar pelaku pasar modal menilai ereporting system yang selama ini telah dijalankan meskipun hanya beberapa bulan dapat membantu percepatan keterbukaan informasi emiten. Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila program pelaporan dengan menggunakan saran e-reporting system bagi para emiten di Negara kita untuk diberlakukan kembali. 12.4. Pengkajian e-Reporting System Implementasi sistem pelaporan elektronik di industri Pasar Modal Indonesia juga sudah ditetapkan pada cetak biru (blue print). Pasar Modal Indonesia 2005-2009 dan diharapkan bisa dimanfaatkan mulai tahun 2006. Badan Pengawas Pasar Modal – Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) tengah mengembangkan suatu prototype sistem e-reporting dalam rangka pemenuhan kebutuhan perusahaan-perusahaan terbuka. Bapepam-LK telah mengkaji manfaat XBRL dalam upaya implementasi sistem pelaporan elektronik (ereporting system) di industri Pasar Modal Indonesia. Selain itu, Bapepam-LK telah mengirimkan dua orang pegawainya untuk melakukan observasi (internship) di International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF) XBRL Team, London, Inggris. Observasi tersebut dilakukan selama satu bulan (18 Juli – 15 Agustus 2006), dengan bantuan pendanaan dari Bank Dunia (World Bank) melalui ASEM Grant. Observasi di Inggris tersebut diharapkan akan meningkatkan pemahaman yang lebih lengkap mengenai bagaimana memanfaatkan XBRL dikaitkan dengan rencana

pengembangan e-reporting system yang saat ini akan mulai dikembangkan di industri pasar modal. Agar penerapan e-reporting system dapat berhasil dengan baik, maka perlu dilakukan kerja sama antara Bapepam-LK dengan BEJ, sehingga kendala yang dihadapi di lapangan dapat teratasi dengan cepat. Hal ini perlu dilakukan, mengingat laporan yang disampaikan para emiten kepada Bapepam dan BEJ hampir sama, sehingga perlu disatukan dalam sistem yang terintegrasi (integrated system). Penerapan e-reporting system seharusnya dapat menciptakan online reporting dari kalangan emiten kepada para regulator seperti Bapepam-LK, Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Namun, yang tidak kalah penting adalah diperlukan political will serta komitmen dari pemerintah dalam implementasi GCG di perusahaan public.

8. Kecurangan Pelaporan Keuangan (Whistleblowing System) 9. Kasus PT. Telkom Tbk dan Perusahaan Gas Negara

REFERENSI Chaffey, Dave & Ellis-Chadwick, Fiona. 2016. Digital Marketing: Strategy, Implementation and Pratice. Sixth Edition. Pearson Educated Limited