Budaya Politik Tugas Pkn.docx

Pengertian Budaya Politik Budaya Budaya berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu buddhayah. Buddhayah adalah bentuk jamak dari buddhi yaitu akal / budi. Jadi, Budaya adalah segala hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia.

Politik Politik berasal dari = bahasa Yunani, yaitu politeia = dari/untuk warga negara. = bahasa Arab, yaitu siyasah = mengolah, memerintah, dan melarang sesuatu. = bahasa Inggris, yaitu politic = cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. Jadi, Politik adalah  Hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, yang menimbulkan adanya aturan, kewenangan, dan kekuasan untuk mencapai tujuan bersama. Budaya Politik adalah Suatu hal/tindakan yang menunjuk pada orientasi dari tinkah laku individu/masyarakat terhadap system politik. Pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaaan yang dihayati seluruh masyarakat setiap harinya. Suatu system nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran berpasrtisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Orientasi Politik adalah Kecendurungan politis dari seorang individu/masyarakat yang menentukan perilaku politik individu/masyarakat tersebut dalam sistem politik yang sedang berlangsung. Kecenderungan diciptakan oleh sistem nilai internal (tradisi, sejarah motif politik, norma, emosi, dan symbol) dan pengaruh eksternal (hokum, kebijakan, tindakan perintah, dan lainnya). Beberapa ahli yang mengutarakan pendapat mengenai budaya politik : 1. Gabriel A.Almond dan Sidney Verba Budaya politik adalah sikap orientasi khas dari warga negara terhadap sistem politik dengan ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada dalam sistem itu. 2. Rusadi Kantraprawira Budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati para anggota suatu sistem politik. 3. Samuel Beer Budaya politik adalah nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap emosi tentang bagaimana pemerintah seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilakukan pemerintah. 4. Mochtar Masoed dan Collin MacAndrews Budaya politik adalah sikap dan orientasi warga negara terhadap kehidupan pemerintahan negara dan politiknya. 5. Larry Diamond Budaya politik adalah keyakinan, sikap, nilai, ide-ide, sentiment, dan evaluasi masyarakat tentang sistem politik negeri mereka dan peran masing-masing individu dalam sistem itu.

6. Almond dan Powell Budaya politik adalah konsep yang terdiri dari sikap, keyakinan, nilai-nilai, dan ketrampilah yang sedang berlaku bagi seluruh masyarakat, termasuk pola kecenderungan khusus dan pola kebiasaan dalam kelompok masyarakat. Dari pendapat para tokoh, bisa ditarik kesimpulan : a) Konsep budaya politik mengedepankan aspek nonperilaku aktual berupa tindakan dan menekankan pada perilaku nonaktual seperti orientasi, sikap, nilai, dan kepercayaan, sehingga Gabriel A. Almond memandang budaya politik sebagai dimensi psikologis dari sistem politik dan punya peranan penting bagi berjalannya sistem politik. b) Hal sebagai orientasi dalam budaya politik adalah sistem politik. Artinya : Budaya politik dan sistem politik saling berkaitan. Setiap komponen struktur dan fungsi adalah hal yang diorientasikan dalam sistem politik dan setiap orang punya orientasi berbeda dengan sistem politik. Misal, orientasi politik terhadap lembaga politik, lembaga legislatif, dan lembaga eksekutif. c) Budaya politik adalah deskripsi konseptual yang menggambarkan komponen budaya politik dalam tatanan massif (jumlah besar) / mendeskripsikan masyarakat di suatu negara/wilayah, bukan individu. Jadi, budaya politik adalah refleksi perilaku warga negara secara massal yang berperan besar bagi terciptanya sistem politik ideal. Ciri-ciri budaya politik  Terdapat pengaturan kekuasaan  Perilaku dari aparat-aparat negara  Proses pembuatan kebijakan pemerintah  Adanya kegiatan partai-partai politik  Adanya gejolak masyarkat terhadap kekuasaan yang memerintah  Mengenai pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat  Adanya budaya politik mengenai masalah legitimasi. Unsur-unsur yang membangun pengertian tentang budaya politik adalah : 1) Orientasi masyarakat terhadap sistem politik dan pemerintahan, mencakup : a. Orientasi bersifat kognitif. Orientasi yang menyangkut pemahaman dan keyakinan individu terhadap sistem politik dan atributnya. Contoh : tentang ibukota negara, lambing negara, kepala negara, batas-batas negara, mata uang yang dipakai dan sebagainya. b. Orientasi bersifat afektif. Orientasi yang menyangkut ikatan emosional yang dimiliki oleh individu terhadap sistem politiknya. c. Orientasi bersifat evaluatif. Orientasi yang menyangkut kapasitas individu dalam rangka memberikan penilaian terhadap sistem politik yang sedang berjalan dan peranan individu di dalamnya. 2) Menekankan pada dimensi psikologis dan sifatnya subjektif. 3) Akan membentuk sikap dan perilaku politik khas sesuai dengan budaya politik yang melekat.

Macam-macam Budaya Politik Ada 3 macam budaya politik : 1. Budaya politik apatis (acuh, masa bodoh, dan pasif) :  Budaya politik yang terdapat pada masyarakat yang masih tradisional seperti di desa-desa terpencil/suku pedalaman.

 Perhatian dan minat terhadap objek-objek politik yang luas sangat kecil sekali bahkan tidak ada, kecuali batas tertentu di tempat mereka tinggal.  Masyarakat jenis ini sama sekali tidak menyadari atau mengabaikan adanya politik dan pemerintahan.  Jadi, budaya politik apatis masyarakatnya bersikap acuh dan masa bodoh terhadap kondisi politik dan pemerintahan di negaranya (apatis). 2. Budaya politik mobilisasi (didorong atau sengaja di mobilisasi) :  Upaya menghimpun/mengorganisir massa untuk kepentingan politik yang telah terbiasa dilakukan oleh parpol dalam mencari simpatisan partai.  Masyarakatnya mulai ikut perduli terhadap masalah politik tetapi mereka ikut perduli terhadap masalah politik karena sengaja dimobilisasi atau didorong oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap proses politik tersebut yang orientasinya untuk keuntungan pihak-pihak tersebut semata yaitu harta dan tahta. 3. Budaya politik partisipastif (aktif) :  Budaya politik partisipatif ini ditandai dengan adanya masyarakat yang ikut aktif dalam masalah politik yang ada tanpa paksaan, dorongan dan mobilisasi dari pihak manapun karena masyarakat ini beranggapan bahwa masalah politik adalah masalah masyarakat juga karena berhubungan dengan penentuan kebijakan dan keputusan publik.

Klasifikasi budaya politik antara lain : 1. Budaya politik parokial adalah  Budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah .  Parokial karena frekuensi orientasi masyarakat terhadap 4 dimensi penentu budaya politik mendekati 0 atau tidak punya perhatian sama sekali terhadap 4 dimensi tersebut.  Pengetahuan dan partisipasi masyarakat terhadap keadaan dan dunia politik masih sangat rendah. Ciri-ciri budaya politik parokial :         

Apatis Pengetahuan politik rendah Tidak peduli dan menarik diri dari kehidupan politik Anggota masyarakat cenderung tidak minat terhadap objek politik yang luas Kesadaran anggota masyarakat akan adanya pusat kewenangan dan ekuasaan dalam masyarakat rendah. Wrga negara tidak terlalu berharap dalam sistem politik. Tidak ada peranan politik yang bersifat khusus. Lingkupnya sempit dan kecil Masyarakat sederhana dan tradisional

Contoh : o Masyarakat pada suku-suku pedalaman yang belum mengenal betul siapa pemimpin negara mereka dan tidak ikut serta sama sekali dalam pemilu. 2. Budaya politik subjek/kaula adalah  Budaya politik yang masyarakatnya sudah relative maju baik sosial maupun ekonominya tetapi masih bersifat pasif.  Dikatakan subjek karena frekuensi orientasi yang tinggi terhadap pengetahuan sistem politik secara umum dan objek output/terdapat pemahaman mengenai

penguatan kebijakan yang dibuat pemerintah. Tapi, frekuensi orientasi mengenai struktur dan peranan dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah tidka terlalu diperhatikan. Ciri-ciri budaya politik subjek/kaula :  Punya pengetahuan politik yang cukup.  Partisipasi politik minim.  Kesadaran berpolitik rendah.  Kehidupan ekonomi warga sudah baik.  Tingkat pendidikan relatif maju.  Masyarakat menyadari mayoritas pemerintah sepenuhnya.  Warga negara cukup puas menerima apa yang berasal dari pemerintah.  Warga negara menganggap dirinya kurang dapat menaruh sistem politik.  Masyarakat secara pasif patuh pada pejabat, pemerintah, dan undang-undang. Contohnya : o Masyarakat Jawa (keraton) di Jogja o Golput (golongan putih) pada pemilu (tidak memilih siapapun calon kepala daerah yang dicalonkan pada saat pemilu maupun pilkada) o Rakyat sudah ada pemahaman dan kesadaran pentingnya berpartisipasi dalam politik, namun mereka tidak berdaya dan tidak kritis (hanya mengikuti perintah, tidak memeberikan aspirasi) 3. Budaya politik partisipan adalah :  Masyarakatnya mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik.  Merupakan suatu bentuk budaya politik yang angoota masyarakatnya sudha punya pemahaman yang baik mengenai 4 dimensi penentu budaya politik.  Masyarakatnya punya pengetahuan politik yang memadai mengenai sistem penguatan dan berpartisipasi dalam politik yang berlangsung. Ciri-ciri budaya politik partisipan adalah :  Pengetahuan tentang politik tinggi.  Kesadaran berpolitik tinggi.  Kontrol politik aktif.  Warga negara punya kepekaan terhadap masalah/isu-isu tentang kehidupan politik.  Warga mampu menilai masalah/isu politik.  Warga menyadari kewenangan/kekuasaan pemerintah.  Warga memiliki kesadaran akan peran, hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya.  Warga mampu dan berani memberi masukan, gagasan, tuntutan, kritik terhadap pemerintah.  Warga memiliki kesadaran untuk taat pada peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan tanpa perasaan tertekan. Contoh : o Keaktifan masyarakat terhadap berbagai kegiatan yang berkaitan dengan politik. o Aktif dan mengikuti pemilu secara luberjurdil. o Mengikuti demonstrasi yang sehat yaitu untuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat, tapi tetap tidak membahayakan kepentingan umum.

Karakteristik Budaya Politik Masyarakat Indonesia 1. Bersifat parokial kaula dan budaya politik partisipan di lain pihak. Di satu sisi rakyat Indonesia masih ketinggalan dalam menggunakan hak dan menjalankan tanggungjawab politiknya, ini disebabkan ketertutupan dari kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, patrialisme, dan primordialisme 2. Sifat ikatan primordial masih berakar kuat dalam masyarakat Indonesia. Dapat diliat dari indikatornya berupa sikap mengutamakan kepentingan daerah, suku, dan agamanya.

3. Sifat patrialisme maish kuat, salah satu indikatornya adalah muncul sifat/sikap asal bapak senang dalam segala hal.

Contoh berita/peristiwa di Indonesia tentang budaya politik : Budaya Politik Parokial 1. Tentang asas pemilu luberjurdil yang tidak berlaku di Papua Selasa 14 Jul 2009, 07:37 WIB Azas Rahasia Pemilu Tak Berlaku di Pedalaman Papua - detikNews

Jayapura - Azas langung, umum, bebas, rahasia (luber) dan jujur dan adil (jurdil) selalu menjadi pedoman utama dalam menyelenggarakan pemilu. Namun di pedalaman Papua, azas rahasia rupanya tidak berlaku. Sebab di sana pemilih tidak bersedia merahasiakan pilihannya. Seperti diceritakan anggota KPU Provinsi Papua, Hasyim Sangaji, saat dijumpai dalam kunjungan KPU Pusat ke Kistrik Bonggo, Kabupaten Sarmi, Papua, Senin (13\/7\/2009), para pemilih di pedalaman Papua tidak menggunakan kotak suara dan bilik sebagaimana lazimnya di TPS lain. Hal ini berlaku di tempat-tempat pedalaman seperti kabupaten Asmat, Puncak, dan Puncak Jaya. Saat menggunakan hak pilihnya, warga memilih memasukkan surat suara ke dalam sebuah noken (tas rajutan khas Papua) yang sudah disiapkan secara khusus untuk masing-masing calon. Misalnya noken A disiapkan untuk calon A dari partai A, noken B disiapkan untuk calon B dari partai A, dan seterusnya. Demikian pula untuk pemilu presiden. Tiga calon masing-masing mendapatkan jatah 1 noken. Pemilih yang memilih calon A akan memasukkan surat suaranya ke noken A, pemilih calon B memasukkannya ke calon B, dan demikian pulua pemilih calon C memasukkannya ke noken C. Dan proses pemberian suara itu tidak dilakukan secara tertutup di bilik. Warga bisa menyaksikan warga lainnya memberikan suaranya ke noken yang mana. “Mereka berpendapat, kita ini mau memilih pemimpin, kenapa musti pakai rahasia segala,” kata Sangaji menuturkan cara pandang para pemilih di pedalaman itu. Uniknya lagi, surat suara para pemilih itu tidak dicontreng. Semua surat suara utuh tanpa goresan maupun coretan. Panitia menghitung perolehan suara tiap calon berdasarkan surat suara yang

masuk ke noken masing-masing. Ketika penghitungan di tingkat TPS, hal ini tentu saja tidak menimbulkan masalah karena baik warga, panitia, pengawas, maupun saksi sama-sama mengerti kebiasan tersebut. Namun hal ini menimbulkan persoalan ketika surat suara telah dibawa ke penyelenggara pemilu yang lebih tinggi. “Mereka yang tidak tahu akan mengira lho ini kok nggak ada contrengannya di surat suara,” kata Sangaji. Selain itu tiadanya contrengan tersebut juga rawan dimanfaatkan untuk kecurangan. Pihak-pihak tertentu bisa saja memanfaatkannya dengan cara mencontreng surat suara kosong itu untuk calon tertentu, tentu saja setelah kongkalingkong dengan panitia dan bahkan mungkin pengawas. Karena itu solusinya adalah panitia mencontrengkan kertas suara kosong itu di TPS. Semua surat suara yang masuk ke noken calon A akan dicontrengkan di calon A oleh panitia. Demikian pula untuk calon B akan dicontrengkan ke calon B dan seterusnya. Kebiasaan pemilu yang tidak rahasia ini rupanya telah berlangsung berpuluh-puluh tahun. Sejak pemilu tahun 1971, kata Sangaji, pemilih di pedalaman papua telah menggunakan metode ini. “Mereka tidak mau mencoblos dari dulu,” kata dia. Karena sudah menjadi kebiasaan, rupanya tradisi itu telah menjadi kesepakatan tak tertulis yang dilegitimasi. Penyelenggara pemilu, baik panitia maupun pengawas, tidak mempersoalkannya. “Kalau kita nggak mengakomodir kita yang babak belur. Kalau nggak begitu mereka nggak mau milih. Orang-orang di sana itu lugu. Kalau sekali bilang nggak ya nggak. Daripada mereka pulang nggak memilih, lebih baik kita turuti,” kata Sangaji. 2. Suku pedalaman yang masih tidak mengerti dan tersisih dalam Pemilu TentangSuku Anak Dalam Tersisih dalam Pemilu 2004 Liputan6 15 Mar 2004, 06:53 WIB

Liputan6.com, Jambi: Ribuan Suku Anak Dalam atau Suku Kubu di Jambi tidak terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum 2004. Mereka terpaksa kehilangan hak pilihnya lantaran tempat tinggal yang jauh di tengah hutan dan hidup terpencar. Sampai saat ini petugas pendaftaran pemilih dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi hanya mendaftar 150 kepala keluarga atau sekitar 350 jiwa. Alasannya, pemukiman mereka sangat sulit dijangkau. Sebaliknya, 350 calon pemilih Suku Anak Dalam juga mengeluhkan tidak adanya sosialisasi pemilu terhadap mereka. Apalagi sistem pemilu kali ini juga harus memilih nama calon anggota legislatif, selain memilih partai politik. Padahal mereka sebagian besar buta huruf. KPU setempat mengakui memang tak sempat mensosialisasikan pemilu ke suku pedalaman karena medannya sangat berat. Lokasi permukiman Suku Anak Dalam (orang banyak menyebutnya Suku Kubu, tapi mereka lebih senang disebut Orang Rimba--Red) yang terdekat dari jalan raya tepatnya di Desa Talang Kawo, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi. Untuk mencapai permukiman Suku Anak Dalam, petugas harus melalui jalan hujan atau jalan setapak sejauh 10 kilometer. Padahal menurut data di pemerintah provinsi setempat, populasi Suku Rimba di Kabupaten Merangin mencapai 2.000 kepala keluarga atau sekitar 10 ribu jiwa. Seperti warga lainnya, warga suku ini juga ingin menggunakan hak pilihnya. Sementara di Ibu Kota, kemarin, belasan tahanan Kepolisian Metro Ciracas, Jakarta Timur, mengikuti simulasi pemilu oleh anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ciracas. PPK Ciracas menjelaskan kepada para tahanan tentang cara-cara mencoblos tanda gambar yang benar dalam pesta demokrasi mendatang. Para tahanan yang mengikuti sosialisasi ini kebanyakan terlibat dalam kasus pencurian dan penganiayaan. Mereka mengikuti simulasi dengan gembira meski sebelumnya tampak tegang. Dari sosialisasi ini tampak banyak tahanan yang masih bingung cara mencoblos surat suara dengan benar. Banyaknya nama calon legislator juga membuat mereka lebih bingung lagi. KPU sampai saat ini terus mengadakan sosialisi pemilu di berbagai tempat mengingat waktu pemungutan suara yang dilaksanakan pada 5 April mendatang sudah dekat. Beberapa waktu lalu KPU Kabupaten Jember, Jawa Timur, mensosialisasikan tanda gambar parpol dan para calon anggota Dewan Pimpinan Daerah pada narapidana di LP Kabupaten Jember

Budaya Politik Subjek/Kaula 1. Tentang Keraton yang lebih tertutup dan masyarakat yang memang tidak terlalu aktif dalam pemerintahan Sabtu, 07 Maret 2015 | 04:57 Sri Sultan HB X: Jangan Campuri Urusan Takhta Keraton

Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan perintah tertinggi Raja, 'Sabdatama' pada Jumat (6/3) di Keraton Yogyakarta, menyikapi pro-kontra suksesi tahta Raja Keraton Mataram Yogyakarta (Suara Pembaruan Yogyakarta - Sri Sultan Hamengku Buwono X tiba-tiba mengeluarkan perintah tertinggi atau sabdatama di Bangsal Kencana Keraton Yogyakarta, pada Jumat (6/3). Dalam delapan poin perintah raja yang ditulis dalam bahasa Jawa itu, tertuang dengan tegas bahwa Sri Sultan HB X tidak menghendaki orang di luar keraton ikut campur urusan suksesi takhta Keraton Mataram Yogyakarta. Hal itu tersirat dengan pernyataan pada poin pertama, yakni ora isa sopo wae, ngungkuli utowo ndhuwuri mungguhing kraton (tidak seorang pun boleh melebihi kewenangan keraton/raja). Sebelum membacakan pernyataan tersebut, Sultan yang berbusana Jawa lengkap didampingi permaisurinya, GKR Hemas dan Sri Paduka Paku Alam IX, berkata,"Mangertiya, ingsun uga netepi pranatan, paugeran lan janjiku marang Gusti Allah, Gusti Agung kang kuasa lan cipta uga marang leluhur kabeh. Mulo ingsun paring dhawuh yaiku,” (Mengertilah, aku juga mematuhi aturan, tata krama, dan janji terhadap Tuhan yang Mahakuasa, serta menghormati para leluhur. Oleh karena itu, aku memberi perintah)." Poin kedua, Sri Sultan menyebutkan,"Ora isa sopo wae mutusake utawa rembugan babagan Mataram, luwih-luwih kalenggahan tatanan Mataram. Kalebu gandheng cenenge karo tatanan pamerintahan. Kang bisa mutusne Raja. (Tidak seorang pun bisa memutuskan atau membicarakan persoalan Mataram. Terlebih berkaitan dengan Raja, termasuk tatanan dan aturan pemerintahannya. Yang bisa memutuskan hanya Raja." Ketiga, marang sopo wae kang kaparingan kalenggahan, manut karo Raja sing maringi kalenggahan. (barang siapa yang sudah diberikan jabatan harus mengikuti perintah Raja yang memberikan jabatan). Keempat, sing gelem lan ngrumangsani bagian saka alam lan gelem nyawiji karo alam, kuwi sing pantes diparingi lan diparengake ngleksanaake dhawuh lan isa diugemi yaiku: - pangucape isa diugemi -ngrumangsani sopo to sejatine -ngugemi asal usule. - kang gumelar iki wis ono kang noto. Dumadi onolir gumanti ora kepareng dirusuhi. (Siapa saja yang merasa bagian dari alam dan mau menjadi satu dengan alam, dialah yang layak diberi dan diperbolehkan melaksanakan perintah dan bisa dipercaya. Ucapannya harus bisa dipercaya, tahu siapa jati dirinya, menghayati asal-usulnya. Bagian ini sudah ada yang mengatur. Bila ada pergantian, tidak boleh diganggu). Kelima, sing disebut tedak turun kraton, sopo wae lanang utowo wedok, durung mesti diparengake ngleksanaake dhawuh kalenggahan. Kang kadhawuhake wis tinitik. Dadi yen ono kang omong babagan kalenggahan Nata Nagari Mataram, sopo wae, luwih-luwih pengageng

pangembating projo ora diparengake, lir e kleru utowo luput. (Yang disebut keturunan keraton, siapa saja laki-laki atau perempuan, belum tentu bisa melaksanakan perintah untuk mendapatkan kedudukan Raja. Yang diberi wewenang sudah ditunjuk. Jadi, tidak ada yang diperbolehkan membahas atau membicarakan soal takhta Mataram, terlebih-lebih para pejabat istana, khawatir terjadi kekeliruan). Keenam, anane sabdatama, kanggo ancer-ancer parembagan opo wae, uga paugeran kraton, semana uga negara, gunakake undang-undang. (sabdatama ini dimunculkan sebagai rujukan untuk membahas apa saja, juga menjadi tata cara keraton dan negara, dan berlaku seperti undang-undang). Ketujuh, sabdatama kang kapungkur kawedarake jumbuh anane undang-undang keistimewaan, jumbuh anane perdais dan danais. (sabdatama yang lalu terkait perda istimewa dan dana istimewa). Kedelapan, Yen butuh mbenerake undang-undang keistimewaan, sabdo tomo lan ngowahi undang-undange. Kuwi kabeh dhawuh kang perlu dimangerteni lan diugemi. (jika membutuhkan untuk memperbaiki Undang-Undang Keistimewaan, dasarnya sabdatama. Itulah perintah yang harus dimengerti dan dilaksanakan). Larangan itu disampaikan Sultan bagi seluruh keluarga keraton dan warga Yogyakarta dan tidak seorang pun bisa memutuskan persoalan Mataram, apalagi yang berkaitan dengan urusan kedudukan di tatanan pemerintahannya. Sabdatama tersebut harus dijadikan rujukan untuk urusan apa pun di Keraton Yogyakara. Pembacaan sabdatama tersebut berlangsung singkat. Para kerabat keraton pun enggan memberikan komentar akan latar belakang munculnya sabda raja tersebut. Di antara kerabat Keraton, yang hadir, seperti KGPH Hadiwinoto, GBPH Prabukusumo, GBPH Yudhaningrat, Gusti Cakraningrat, juga tampak Bupati Gunungkidul Badingah, dan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti. Pengageng Tepas Tondo Yekti Keraton Yogyakarta KRT Yudohadiningrat mengatakan sabdatama ini tidak ada kaitan dengan pembahasan raperdais tata cara pengisian jabatan gubernur yang sedang dibahas oleh DPRD DI Yogyakarta. Yang mempunyai kewenangan untuk menyusun dan menetapkan tata cara pengisian gubernur dalam menjabarkan Perda Keistimewaan (Perdais) itu kewenangan DPRD dan pemda. Sedangkan untuk kesultanan menjadi kewenangan raja. Soal pengisian jabatan gubernur merupakan kewenangan DPRD dan pemda, dan kewenangan keraton adalah soal jabatan raja. Kewenangan ini jangan dicampuri pemda. Sedang Parentah Hageng Keraton Yogyakarta Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Yudahadiningrat mengatakan sabdatama merupakan perintah bagi warga Keraton Yogtakarta untuk tidak mengomentari suksesi raja. "Pada waktunya nanti, sultan sendiri yang akan berbicara tentang pewaris takhtanya," katanya. Adik Sri Sultan HB X, GBPH Prabukusumo mengatakan Sri Sultan memberi perintah sangat mendadak. Dia bahkan tidak mengetahui rencana akan adanya sabdatama. "Baru tadi pagi saya ditelepon, mendadak sekali. Pada prinsipnya, tidak setiap orang bisa menduduki, tidak boleh komentar," kata Prabukusumo.

Menurutnya, sabdatama tersebut berkaitan dengan isu panas yang beredar di masyarakat terkait pengisian jabatan gubernur dalam Perdais Pasal 3 Ayat (1) huruf m tentang persyaratan gubernur DIY. Banyak yang mengaitkan hal tersebut dengan suksesi di Keraton Yogyakarta karena salah satu syarat gubernur adalah Sri Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta. "Ini bentuk pernyataan Sri Sultan untuk menjawab polemik yang ada di masyarakat di mana beliau menegaskan bahwa keraton memiliki cara sendiri untuk mengatasi permasalahan yang ada yaitu melalui sabdatama ini. Prinsipnya kami akan menaati dan tidak akan banyak berkomentar terkait hal tersebut, untuk bagaimanannya monggo terserah pada masyarakat saja," ucapnya. "Paugeran" Meski Keraton Yogyakarta sepenuhnya menyerahkan penyusunan Raperda Istimewa, terutama calon gubernur dan wakilnya kepada DPRD DIY. Namun soal pewaris takhta Keraton Yogyakarta, tetap menjadi hak dari raja dan tidak bisa dicampuradukkan dengan peraturan pemerintah karena berpatokan pada paugeran (peraturan, Red) yang telah ada di keraton. Hal itu disampaikan Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas bahwa permasalahan paugeran harus diputuskan raja yang bertakhta. "Pro dan kontra sudah biasa, tinggal didengar saja, tapi yang penting harus sesuai yang dikehendaki Ngarso Dalem. Saya lihat ada unsur kepentingan ada yang tidak setuju perempuan, tapi saya harus diam karena itu hak raja," tutur GKR Hemas. Sementara itu, putri sulung Sri Sultan HB X, GKR Pembayun sempat menyampaikan peraturan calon gubernur dan calon wakil gubernur tidak bisa dicampurkan dengan paugeran yang ada di Keraton Yogyakarta. Peraturan menjadi kepala daerah di seluruh Indonesia sama, baik laki-laki maupun perempuan. "Peraturan menjadi kepala daerah tidak bisa dicampurkan dengan peraturan yang ada di keraton. Saya sendiri menyerahkan semua kepada Sri Sultan dan raperdais kepada dewan karena mereka yang mengurusi," ucap GKR Pembayun. Sementara itu diketahui, beberapa waktu lalu, Keinginan Gubernur DIY Sri Sultan HB X yang menyatakan pria ataupun wanita punya kesempatan sama menjadi gubernur DIY mendapat tanggapan pro-kontra dalam pembahasan Raperdais Pengisian Jabatan Gubernur dan Wagub di DPRD DIY. Adik Sri Sultan, GBPH Prabukusumo sempat berkomentar bahwa tidak bisa membahas raperdais dari sisi keadilan gender. Penentuan sultan Kesultanan Yogyakarta yang kemudian secara otomatis akan menjadi gubernur DIY telah diatur dalam paugeran. "Kasultanan Yogyakarta selama ini dipimpin oleh Lelaki dan hal tersebut berdasarkan paugeran keraton yang telah ada sejak masa Hamengku Buwono I. Dan hal tersebut juga berdasarkan tata ajaran Islam yang selama ini diikuti oleh Kesultanan Yogyakarta," ucap GBPH Prabukusuma. Dikatakan, Sultan Hamengku Buwono X sebagai raja Yogyakarta memiliki hak prerogatif, tetapi hak tersebut tidaklah boleh bertentangan dengan paugeran. Meskipun polemik ini telah ramai ditengah masyarakat, menurut Gusti Prabu hingga saat ini belum ada pembicaraan di internal keluarga keraton untuk membahas hal tersebut. Silang pendapat yang terjadi di antara anggota keluarga tidak sampai membuat perpecahan di internal keluarga keraton.

2. Masih banyak warga Indonesia yang Golput ketika Pilkada/Pemilu Sabtu 10 May 2014, 07:41 WIB Dibanding Tahun 2009, Angka Golput Pemilu 2014 Lebih Rendah - detikNews

Ilustrasi (dok. detikcom) Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengesahkan hasil rekapitulasi perhitungan suara Pileg 2014. Ketua KPU Husni Kamil Manik menyebutkan, partisipasi pemilih pada pemilu legislatif tahun ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2009. "Menjawab pertanyaan partisipasi pemilih pada pemilu legislatif ini mencapai 75,11 persen," kata Husni usai rapat pleno di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakpus, Jumat (10/5/2014) dini. KPU mencatat jumlah seluruh suara sah adalah 124.972.491 suara dengan angka perolehan tingkat golput mencapai 24,89 persen. Jika dibandingkan dengan pemilu legislatif 2009, maka tingkat partisipasi masyarakat terhadap gelaran politik 5 tahunan ini meningkat. Tercatat bahwa angka golput pada Pileg 2009 mencapai 29,01 persen dengan tingkat partisipasi 70,99 persen. Namun, angka itu jauh dari partisipasi masyarakat pada waktu Pemilu 1999 dan 2004. Dari penelusuran detikcom, tercatat angka partisipasi masyarakat sebesar 93,30 persen dengan angka golput 6,70 persen pada Pemilu 1999. Sementara itu, pada Pemilu 2004 tingkat partisipasi sebesar 84,07 persen dengan angka golput mencapai 15,93 persen. Budaya Politik Partisipan 1. Tentang Warga Indonesia yang sudah aktif dan sadar untuk mengikuti pemilu yang luberjurdil. 28 September 2010 Pemilu Berlangsung Sukses

Alis Marjosilamak, Metro Ketua Panwaslu Limapuluh Kota O SH memuji pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Limapuluh Kota Putaran Kedua yang berlangsung sukses dan lancar. Pujiannya disampaikan kepada seluruh masyarakat, pelaksana, aparat keamanan serta seluruh yang terkait di penyelenggaraan Pemilu 2010 ini. Di hadapan seluruh unsur di Rekap Perhitungan Suara tingkat Kabupaten Limapuluh Kota, di Aula Kantor Bupati Bukik Limau Sarimalak, O SH juga menyebut memang masih ada terjadi beberapa pelanggaran pemilu yang kini terus diproses. Namun, secara umum penyelenggaraan telah baik dan mengakomodasi secara jujur dan adil. Pun, Kapolres Limapuluh Kota, AKBP Chairul Aziz sendiri mengakui bahwa pihak keamanan cukup ketat menjaga setiap proses di Pemilu. Untuk itu, ia memohon maaf kalau ada yang merasa risih atau terganggu. “Sepenuhnya, kami pihak keamanan, menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh, menjunjung demokrasi serta amanat negara untuk sukses Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Limapuluh Kota kali ini. Selamat kepada Bupati terpilih, semoga ke depan hasil demokrasi ini menjadi kecemerlangan di Limapuluh Kota,” ujar Chairul Aziz yakin. Chairul Aziz yang menyampaikan hal ini bersama Kapolres Payakumbuh AKBP S Erlangga dan Dandim 0306 50 Kota Letkol Inf Isdon Handoko berharap proses demokrasi yang berjalan aman, tertib dan lancar ini terus dipelihara. Pejabat Bupati Limapuluh Kota, Syafrial Sarbaini, Ketua DPRD Darman Sahladi serta seluruh Muspida pun mengakui bahwa Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua ini berlangsung sukses dan menghasilkan terpilihnya Alis Marajo-Asyrwan Yunus selaku yang akan memegang amanah daerah ke depan. ”Selamat kepada pasangan yang terpilih!” ujar keduanya senada. Alis Marajo – Asyrwan Yunus telah dipleno dan diketuk palu oleh Komisi Pemilihan Umum Limapuluh Kota menjadi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 2010 – 2015. Alis – Asyrwan sendiri dengan lega menyatakan bahwa kemenangan ini kemenangan seluruh masyarakat Limapuluh Kota. “Tidak ada bagi kami, istilah dendam politik. Semua unsur masyarakat akan kami rangkul dalam bekerja membangun daerah ini. Pun, para pegawai, pejabat, jangan cemas. Sebab kami proporsional bekerja, menimbang dengan kapabilitas, tidak serta-merta menelisik persoalan dukung-mendukung atau tidaknya selama proses Pemilu berlangsung,” ujar Alis-Asyrwan senada. Gugatan Tentang santer isu akan adanya gugatan dari tim Irfendi Arby dan Zadri hamzah yang telah dinyatakan kalah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati ke Mahkamah Konstitusi, tentunya secara

aturan sampai Rabu (29/9) besok ditunggu oleh KPU. Jika memang ada materi yang akan digugat, silakan saja. “KPU bertugas, hari ini (kemarin-red) melaporkan secara resmi hasil Pemilu ke DPRD. Bupati terpilih dan Wakil Bupati terpilih telah kita report ke DPRD bahwa telah sama-sama secara demokrasi memenangkan pemilihan umum kali ini,” ujar Divisi Teknik KPU, Irwandy. Ketua KPU Limapuluh Kota, Syahrul SH sendiri mengatakan bahwa proses di Mahkamah Konstitusi akan berlangsung selama 14 hari. Namun, berdasar pengalaman Pemilu Kepala Daerah yang digugat ke MK, umumnya tidak ada yang bersifat membatalkan atau mengulang Pemilu. Umumnya tidak memenuhi syarat perkara. Apalagi, menurut Ketua Tim Relawan Alis Marajo-Asyrwan Yunus (AA) Wendra Yunaldi SH MH, seluruh pelanggaran Pemilu yang kini berada di desk Panwaslu berasal dari pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut 3. “Kita baca di media, seluruhnya persoalan yang kini ditangani oleh Panwaslu adalah terkait dengan pelanggaran Pemilu oleh tim pasangan nomor urut 3. Kami siap saja meladeni jika ada tuntutan sampai ke Mahkamah Konstitusi. Namun, tentunya sesuai dengan fakta dan lengkap syarat hukumnya,” ujar Wendra Yunaldi SH MH. Bentuk sportifitas tim AA telah ditunjukkan dengan mengakui di Rekap Suara Kabupaten untuk PPK Harau terjadi penambahan suara untuk AA sebab salah tulis secara manual. Namun, secara deyure dan defacto, seluruh berkas C1 yang merupakan berkas legal hasil Pemilu di TPS, telah ditandatangani oleh seluruh saksi di TPS.(sp) 2. Tentang Pilkada yang berjalan sukses dan masyarakat yang aktif serta KPU yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Kompas.com - 09/08/2016, 11:12 WIB KPU Bertemu Presiden, Laporkan Kesuksesan Pilkada 2015 dan Persiapan Pemilu 2019

Komisioner KPU usai bertemu Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Selasa (9/8/2016).(Fabian Januarius Kuwado) JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menerima Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/8/2016) pagi. Ketua KPU Juri Ardiantoro mengungkapkan, ada tiga hal yang dilaporkan KPU kepada Presiden. Pertama, KPU melaporkan pelaksanaan Pilkada serentak 2015 yang berlangsung sukses. "Secara umum Pilkada 2015 berlangsung lancar walaupun ada beberapa daerah yang sempat tertunda karena ada masalah pencalonan," ujar Juri usai bertemu Presiden. Dari lima daerah yang tertunda, empat daerah telah rampung prosesnya. Jadi, tinggal satu yang masih bermasalah, yakni Pilkada Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara.

Kedua, KPU melaporkan rencana penyelenggaraan pertemuan antara KPU se-Asia dan LSM pemerhati pemilu bertajuk " ASEAN Electoral Stakesholder Forum" di Bali dari 22 Agustus hingga 26 Agustus 2016 mendatang. "Kami minta ke Bapak Presiden untuk membuka acara itu pada tanggal 23 Agustus-nya," ujar Juri. Ketiga, para Komisioner KPU juga melaporkan situasi terkini persiapan Pemilu 2019. Khususnya perkembangan pembahasan revisi UU Pemilu oleh KPU sendiri. KPU mendorong revisi UU Pemilu diselesaikan segera mungkin agar persiapan Pemilu 2019 bisa lebih matang. Pertemuan antara Komisioner KPU dengan Presiden Jokowi berlangsung sekitar 45 menit. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolohadir mendampingi Presiden dalam pertemuan itu. 3. Tentang warga yang aktif berdemo menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan permerintah Jum'at, 24 Februari 2017 - 00:41 WIB Buruh Simoplas Grudug Dinas Tenaga Kerja

Buruh PT Simoplas menuntut hak-hak mereka yang belum dibayar perusahaan. Foto/Ilustrasi/SINDOnews SEMARANG - Ratusan buruh PT Simoplas menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, menuntut hak mereka berupa gaji dan Tunjangan Hari Raya yang sejak tahun 2015 tidak dibayarkan oleh perusahaan. Unjuk rasa dilakukan dengan melakukan long march, mulai dari pabrik PT Simoplas di Jalan Raya Randugarut KM.13 Tugu Semarang ke Kantor Disnaker di Jalan Ki Mangunsarkoro. Dengan membawa sejumlah spanduk dan juga bendera, mereka meneriakan tuntutannya sepanjang jalan. Tak hanya itu, para buruh yang laki-laki bahkan melakukan jalan kaki dengan bertelanjang dada. Koordinator Aksi Ahmad Zainudin mengatakan, buruh PT Simoplas sejak April 2015 hingga saat ini tidak digaji. Bahkan terdapat 1.500 buruh yang dirumahkan tanpa ada kejelasan dari pihak manajemen. Ia menjelaskan awalnya ada sekitar 1.900 buruh dirumahkan namun saat ini sekitar 400 buruh sudah dipekerjakan kembali oleh manajemen. "Kami buruh Simoplas datang ke Disnaker meminta kepada dinas untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut," ujarnya disela-sela aksi, Kamis (23/2/2017). Dijelaskannya, saat ini sudah menjelang Lebaran, para karyawan tidak ingin Lebaran tahun ini

sama seperti Lebaran tahun lalu yang tidak menerima gaji dan THR. "Tahun lalu sangat menyedihkan, kami ditangisi anak dan istri karena tidak bisa membeli baju dan juga kue lebaran. Oleh karena itu tahun ini hal itu jangan sampai terjadi lagi. Intinya kami ingin bisa beli baju," ujarnya. Ia menambahkan, selain mempersoalkan masalah gaji dan juga THR, para karyawan juga mempertanyakan kejelasan nasib 1.500 karyawan yang dirumahkan. Juga masalah pembayaran iuran di BPJS Ketenagakerjaan yang tidak dibayarkan oleh perusahaan padahal sudah memotong gaji karyawan. "Karena BPJS belum dibayarkan, maka kami tidak bisa memiliki hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, padahal itu menjadi kewajiban perusahaan. Teman-teman kami yang sudah tidak bekerja, yang sudah meninggal, keluarga mereka tidak bisa mengambil JHTnya," jelasnya. Ia menegaskan, para karyawan memberikan waktu sampai sebelum Idul Fitri tahun ini, pihakpihak terkait bisa menyelesaikan masalah tersebut. "Mudah-mudahan upaya mediasi yang dilakukan tripatrit, disnaker dan juga manajemen bisa menemukan titik temu sehingga nasib kami tidak terkatung-katung," tandasnya. Sementara itu, Kabid Hubungan Industrial Dinaker Kota Semarang Budi Astuti menyebutkan, sangat menyayangkan kondisi yang terjadi di PT Simoplas. Pihaknya akan berusaha mendorong pihak perusahaan segera memberikan hak-hak kepada karyawan. "Dari mediasi kedua yang dilakukan di perusahaan PT Simoplas satu tahun yang lalu telah disepakat membayarkan THR dan memperkerjakan kembali 700 buruh yang di PHK. Kami berharap masalah ini bisa segera diselesaikan," ujarnya singkat. Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi mengaku, sangat menyangkan berlarut-larutnya masalah tersebut. “Kami sangat prihatin dengan situasi dan kondisi yang ada di PT Simoplas, bahwa ada 1.500 lebih karyawan yang merasa tidak mendapatkan haknya secara penuh,” katanya. Dewan, kata dia, akan mendorong semaksimal mungkin agar permasalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Diperkirakan, karena tidak membayar gaji selama tujuh bulan dan juga tunggakan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan tanggungan perusahaan mencapai Rp19 miliar. "Kami berharap, pihak terkait dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja, proaktif dengan melakukan mediasi dengan perusahaan jangan hanya menunggu dan baru bergerak ketika ada unjuk rasa," ucapnya.