Budaya Politik Final

BUDAYA POLITIK DI INDONESIA Oleh: E.Sihotang,S.Pd Bidang study PKn

BUDAYA POLITIK DI INDONESIA STANDAR KOMPETENSI MENGANALISIS BUDAYA POLITIK DI INDONESIA KOMPETENSI DASAR

1.1 Mendeskripsikan pengertian budaya politik 1.2 Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. 1.3 Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik. 1.4 Menampilkan peran serta budaya politik partisipan

APERSEPSI

PENDAHULUAN  PENGUASA

DAN KEKUASAANNYA  Pemangsa dan Mangsanya

Unjukrasa Capres PKS

PILKADA JATIM

BUDAYA DEMOKRASI

BUDAYA POLITIK A. Pengertian budaya politik B. Tipe-tipe budaya politik C. Sosialisasi pengembangan budaya politik D. Peran serta dalam budaya politik partisipan

A. Apa budaya politik itu?  Budaya

politik adalah aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, takhayul, dan mitos. Budaya politik tersebut memberikan alasan rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain.

 Politik

BUDAYA POLITIK

berasal dari bahasa Yunani POLISTEIA yang berarti : Polis (kota,negara kota) Teia (urusan ) Urusan Negara (pemerintahan)  Demokrasi merupakan salah satu bentuk pelaksanaan budaya politik  Tiga klasifikasi budaya politik :  Budaya Politik Parokial  Budaya Politik Kaula (subyek)  Budaya Politik partisipan

Komponen komponen budaya politik.  Orientasi

kognitif  Orientasi afektif  Orientasi evaluatif







Orientasi kognitif berupa pengetahuan tentang kepercayaan pada politik, peranan, dan segala kewajiban serta input dan outputnya. Orientasi afektif berupa perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor, dan penampilannya. Orientasi evaluatif berupa keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria informasi dan perasaan.

B. Tipe-tipe Budaya Politik Berdasarkan sikap yang ditunjukkan a. budaya poiltik militan b. budaya politik toleransi 4. Berdasarkan orientasi politiknya menurut Gabriel Almond sbb: a. budaya politik parokhial b. budaya politik kaula c. budaya politik partisipan 1.

Berdasarkan sikap yang ditunjukkan a. budaya politik militan, tidak memandang perbedaan sebagai usaha mencari alternative yang terbaik, tetapi melihatnya sebagai usaha jahat dan menantang. b. budaya politik toleransi, budaya politik yang pemikirannya berpusat pada masalah atau ide yang harus

1.

2. Berdasarkan Orientasi Politiknya, menurut Gabriel Almond sbb: b. Budaya politik parokhial, yaitu tingkatan partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan oleh faktor kognitif c. Budaya politik kaula, yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju tetapi masih bersifat pasif d. Budaya politik partisipan, yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang tinggi

BUDAYA POLITIK PAROKIAL ( PAROCHIAL POLITICAL CULTURE )

IPTEK CANGGIH



  

Tipe budaya politik yang orientasi politik individu dan masyarakatnya masih sangat rendah. Hanya terbatas pada satu wilayah atau lingkup yang kecil atau sempit. Individu tidak mengharapkan apapun dari sistem politik. Tidak ada peranan politik yang bersifat khas dan berdiri sendiri. Biasanya terdapat pada masyarakat tradisional.

BUDAYA POLITIK SUBJEK /KAWULA ( SUBJECT POLITICAL CULTURE ) 





Masyarakat dan individunya telah mempunyai perhatian dan minat terhadap sistem politik Meski peran politik yang dilakukannya masih terbatas pada pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah dan menerima kebijakan tersebut dengan pasrah. Tidak ada keinginan untuk menilai ,

BUDAYA POLITIK PARTISIPAN ( PARTICIPANT POLITICAL CULTURE )

 



Merupakan tipe budaya yang ideal. Individu dan masyarakatnya telah mempunyai perhatian, kesadaran dan minat yang tinggi terhadap politik pemerintah. Individu dan masyarakatnya mampu memainkan peran politik baik dalam proses input (berupa pemberian dukungan atau tuntutan terhadap sistem politik) maupun dalam proses output (melaksanakan, menilai dan mengkritik

BUDAYA POLITIK SUBJEK PAROKIAL ( PAROCHIAL SUBJECT POLITICAL CULTURE )







Budaya politik yang sebagian besar telah menolak tuntutan masyarakat feodal atau kesukuan. Telah mengembangkan kesetiaan terhadap sistem politik yang lebih komplek dengan stuktur pemerintah pusat yang bersifat khusus. Cenderung menganut sistem pemerintahan sentralisasi.

BUDAYA POLITIK PAROKIAL PARTISIPAN ( PARTICIPANT PAROCHIAL POLITICAL CULTURE )





Berlaku di negara-negara berkembang yang yang masyarakatnya menganut budaya dalam stuktur politik parokial. Tetapi untuk keselarasan diperkenalkan norma-norma yang bersifat partisipan.

Perhatikan gambar - gambar di bawah ini !

Termasuk tipe budaya politik yang manakah gambar gambar tersebut ?

PERKEMBANGAN BUDAYA POLITIK MASYARAKAT INDONESIA  Indonesia

menganut budaya politik yang bersifat parokial-kaula di satu pihak dan budaya politik partisipan di pihak lain.  Sikap ikatan primodalisme masih sangat mengakar dalam masyarakat Indonesia.  Masih kuatnya paternalisme dalam budaya politik Indonesia.



b. c.

d. e.

Easton dan Dennis mengutarakan 4 (empat) tahap dalam proses sosialisasi POLITIK, yaitu: pengenalan otoritas melalui individu tertentu. perkembangan perbedaan antara otoritas internal dan eksternal. pengenalan mengenai institusiinstitusi politik yang impersonal. perkembangan perbedaan antara institusi-institusi politik dan mereka yang terlibat dalam

MAKNA SOSIALISASI KESADARAN POLITIK 





Menurut M. Taopan, Kesadaran politik (political awwarnes) merupakan proses bathin yang menampakkan keinsyafan dari setiap warga negara akan pentingnya urusan kenegaraan dalam kehidupan bernegara. Masyarakat harus mendukung pemerintah, mengingat kompleks dan beratnya beban yang harus dipikul para penyelenggara negara. Kesadaran politik dapat terwujud salah satunya melalui sosialisasi politik.

PENGERTIAN SOSIALISASI POLITIK ( POLITICAL SOCIALIZATION )







Proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang dan bagaimana seseorang tersebut menentukan tanggapan serta reaksireaksinya terhadap gejala-gejala politik (Michael Rush dan Phillip Althoff). Suatu proses perkembangan seseorang untuk mendapatkan orientasi-orientasi politik dan pola-pola tingkah lakunya (David Easton dan Jack Dennis). Proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat (Ramlan





Suatu proses belajar dimana setiap individu memperoleh orientasi-orientasi berupa keyakinan, perasaan dan komponen-komponen nilai pemerintahan dan kehidupan politik. Dari sudut pandang masyarakat, sosialisasi politik adalah cara memelihara atau mengubah kebudayaan politik (Jack Plano). Proses dimana sikap-sikap dan nilai-nilai politik ditanamkan kepada anak-anak sampai mereka dewasa dan orang-orang dewasa tersebut direkrut ke dalam peranan-peranan politik tertentu (Almond dan Powell).

Pada hakekatnya sosialisasi politik Adalah proses untuk memasyarakatkan nilai -nilai atau budaya politik ke dalam suatu masyarakat.

MEKANISME BUDAYA

SOSIALISASI POLITIK

Menurut Robert Le Vine ada 3 (tiga) mekanisma pengembangan budaya politik:  Imitasi, proses sosialisasi melalui peniruan terhadap perilaku yang ditampilkan individu-individu lain. Sosialisasi pada masa kanak-kanak merupakan hal amat penting.  Instruksi, mengacu pada proses sosialisasi melalui proses pembelajaran formal, informal maupun nonformal.  Motivasi, proses sosialisasi yang berkaitan

AGEN - AGEN SOSIALISASI POLITIK  Keluarga  Sekolah  Kelompok

pergaulan  Lingkungan kerja  Media masa  Partai politik

BENTUK – BENTUK PARTISIPASI POLITIK Samuel Huntington dan Joan M. Nelson mengidentifikasi 4 (empat) bentuk paertisipasi politik:  Kegiatan

pemilihan

 Lobbying  Kegiatan

organisasi  Mencari koneksi  Tindakam kekerasan

CONTOH PERAN AKTIF DALAM KEHIDUPAN POLITIK 



 

Lingkungan keluarga, misal : musyawarah keluarga; pemesang atribut kenegaraan pada hari besar nasional; membaca dan mengikuti berbagai berita di media masa dan elektronik. Lingkungan sekolah, misal : pemilihan ketua kelas, ketua osis, dan lain - lain; pembuatan AD ART dalam setiap organisasi yang diikuti; forumforum diskusi atau musyawarah; membuat artikel tentang aspirasi siswa. Lingkungan masyarakat, misal : partisipasi dalam forum warga; pemilihan ketua RT, RW, dsb. Lingkungan bangsa dan bernegara, misal : menggunakan hak pilih dalam pemilu; menjadi anggota aktif dalam partai politik; ikut aksi unjuk rasa dengan damai, dan sebagainya.

C. Sosialisasi Pengembangan Budaya Politik 



Sosialisasi politik merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat. Terlaksananya sosialisasi politik sangat ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dimana suatu individu-individu dapat memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap terhadap sistem politik masyarakatnya.

Menurut Robert Le Vine, terdapat 3 (tiga) faktor penting dalam sosialisasi politik pada masyarakat berkembang: b. Pertumbuhan penduduk di negara-negara berkembang dapat melampaui kapasitas mereka untuk “memordenisasi” keluarga tradisional lewat industrialisasi dan pendidikan. 

b. Seiring terdapat perbedaan yang besar dalam pendidikan dan nilai-nilai tradisional antara jenis kelamin, sehingga kaum wanita lebih erat terikat pada nilai tradisional c. Adalah mungkin pengaruh urbanisasi, yang selalu dianggap sebagai satu kekuatan perkasa untuk menumbangkan nilai-nilai tradisional.

D. Peran Serta Budaya Politik Partisipan  Partisipasi

politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pimpinan negara-negara atau upayaupaya mempengaruhi kebijakan pemerintah.

 Huntinghon

dan Nelson menemukan lima bentuk kegiatan utama yang dipraktikkan dalam partisipasi politik yaitu berkenaan dengan keikutsertaan warga negara untuk mempengaruhi prosesproses politik . Bentuk-bentuk itu antara lain: a. kegiatan pemilihan b. lobbying c. kegiatan organisasi d. kegiatan koneksi (contacting) e. tindakan kekerasan (violence)

a.

Kegiatan pemilihan, mencakup memberikan suara, sumbangansumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemikiran.

b. Lobbying mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik, dengan maksud mempengaruhi keputusakeputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut besar orang.

c. Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi, yang tujuannya yang utama dan eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.

d. Mencari koneksi (contacting)

meruapakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah, dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang

e. Tindakan kekerasan (violence), sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.

SEKIAN