Bab Lengkap.docx

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Penerimaan dalam negeri mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis, roda pemerintahan dan pembangunan tidak dapat bergerak tanpa di dukung oleh dana, terutama yang berasal dari dalam negeri. Salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari dalam negeri adalah penerimaan pajak. Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro (dalam Hanum, 2005), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara atau peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah, yang berdasarkan Undang Undang dapat di paksakan dengan tiada mendapat jasa timbal, yang langsung dapat di tunjukkan dan di gunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Menurut Undang Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 2, di sebutkan bahwa, “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang Undang.” Undang Undang Perpajakan adalah undang undang yang mengatur hak dan kewajiban para Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan telah terjadi perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dan pemerintah. Wajib Pajak akan berusaha untuk menekan pembayaran pajaknya serendah mungkin, karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonominya, sedangkan pemerintah akan berusaha untuk menarik pajak pajak semaksimal mungkin, karena untuk memutar roda pemerintahan diperlukan dana yang tidak sedikit dan pajak merupakan salah satu tumpuan pemerintah untuk memperoleh dana penyelenggaraan pemerintahan. Berikut adalah data jumlah wajib pajak terdaftar nasional dari tahun 19952004.

1

Tabel 1.Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Nasional

Dari table 1.1 dapat dicermati bahwa dari tahun ke tahun jumlah Wajib Pajak yang terdaftar selalu meningkat, terutama mulai tahun 2001 terjadi peningkatan jumlah Wajib Pajak yang sangat signifikan, walaupun demikian, dari 220 juta penduduk Indonesia (40 juta kepala keluarga) ternyata hingga tahun 2004, hanya sekitar dari 2,3 juta orang yang mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan dapat disimpulkan

bahwa tingkat kesadaran

masyarakat untuk membayar pajak masih sangat rendah sekali. Berdasarkan hal ini, pada tahun 2002 Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi administrasi perpajakan yang dikenal dengan istilah Modernisasi. Menurut data yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Media Keuangan (2014) menunjukkan bahwa modernisasi mampu mendongkrak penerimaan pajak. Penerimaan pajak tahun 2010 tercatat sebesar Rp 649,042 triliun. Penerimaan pajak sebesar Rp. 873.9 triliun di tahun 2011 atau meningkat 371% dari tahun 2001 sebesar Rp.185.5 triliun. Penerimaan pajak pada tahun 2012 sebesar Rp. 980,01 triliun atau meningkat 528, 30 persen sebelum reformasi birokrasi di tahun 2001. Modernisasi ini juga memberikan kontribusi pada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dengan pencapaian rasio kepatuhan pada tahun 2010 sebesar 58,16% yang telah melebihi target di 2010 sebesar 57,5%. (Abdurrohman et.al., 2015) E-Filing sebagai salah satu program dalam modernisasi juga merupakan wujud

e-government

yang bertujuan memberikan kemudahan dalam

penyampaian SPT tahunan PPh Pribadi. Dengan sistem E-Filling yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak tujuannya dapat meningkatkan pelayanan kepada 2

wajib pajak dan diharapkan dapat meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak orang pribadi. E-filing adalah layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan wajib pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak, dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet. Dengan adanya sistem ini, para wajib pajak akan lebih mudah menunaikan kewajibannya tanpa harus mengantri di kantor pelayanan pajak sehingga dirasa lebih efektif dan efisien. Selain itu, pengiriman data Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja baik di dalam maupun di luar negeri, tidak tergantung pada jam kantor dan dapat pula dilakukan di hari libur dan tanpa kehadiran Petugas Pajak (24 jam dalam 7 hari), dimana data akan dikirim langsung ke database Direktorat Jenderal Pajak dengan fasilitas internet (on-line) yang disalurkan melalui satu atau beberapa Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Hal ini akan membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan Surat Pemberitahuan ke Kantor Pelayanan Pajak secara benar dan tepat waktu serta dukungan kepada Kantor Pelayanan Pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan Surat Pemberitahuan dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan (akurasi data), distribusi dan pengarsipan Surat Pemberitahuan (SPT). (Nugroho,et.al., 2014) Ditinjau dari aspek teknologi informasi, pelaksanaan e-filling merupakan bagian dari pelaksanaan electronic government (e-gov) di Indonesia. Dengan demikian keberhasilan penerapan e-filling

dipengaruhi oleh faktor-faktor

keberhasilan pengimplementasian sebuah sistem informasi. Shin dkk tahun 2006 (dalam Akhmadi, 2017) menyatakan beberapa faktor tersebut antara lain : persepsi kegunaan, kemudahan penggunaan, persepsi resiko penggunaan, kepercayaan, kompatibilitas,

pengaruh eksternal, pengaruh interpersonal,

efikasi diri, dan fasilitasi kondisi. (Akhmadi,2017). Eugenia dalam Suherman (2015) memperoleh bukti empiris bahwa penggunaan e-filing tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi studi kasus di Kota Surabaya. Berdasarkan pemaparan yang telah dijabarkan di

3

atas dalam makalah ini akan dianalisis implementasi program e-filling dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Analisis ini diolah berdasarkan hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan e-filling dan kepatuhan wajib pajak.

B. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan pemaparan pada latar belakang maka rumusan masalah penulisan makalah ini adalah: 1. Bagaimana implementasi program e-filling yang telah diterapkan selama ini dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak? 2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi program e-filling?

C. TUJUAN PENULISAN Penulisan makalah ini bertujuan untuk: 1. Untuk mengetahui implementasi program e-filling yang telah diterapkan selama ini dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak 2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam implementasi program efilling

D. MANFAAT PENULISAN Manfaat penulisan makalah ini ditujukan kepada beberapa pihak, yaitu: 1. Mahasiswa Menjadi bahan ajaran tambahan untuk mahasiswa dalam hal program efilling dan kepatuhan wajib pajak 2. Peneliti Menjadi bahan rujukan untuk peneliti yang khusus melakukan penelitian di bidang program e-filling dan kepatuhan wajib pajak.

4

BAB II PEMBAHASAN A. Penjelasan Tentang E-Filling E-filling pajak merupakan sebuah aplikasi yang didesain untuk memudahkan wajib pajak dalam mengisi SPT secara elektronik. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT terdiri atas SPT Masa dan SPT Tahunan. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak sedangkan SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Penyampaian SPT ini juga merupakan wujud dari pelaksanaan sistem perpajakan self assessment. Wiyono (2008) telah melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penerimaan Wajib Pajak terhadap efiling di Indonesia dengan menggunakan metode Technology Acceptance Model (TAM). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan e-filling menyebabkan pengaruh Behavioral Intention tidak signifikan terhadap Actual Use. Selain itu Complexity mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Actual Use, demikian pula Gender juga mempunyai pengaruh signifikan terhadap Perceived Ease of Use. Dengan demikian kompleksitas yang dirasakan pengguna menjadi faktor utama terhadap kesuksesan pelaksanaan e-filling. Selain itu faktor gender menjadi hal yang perlu dipertimbangkan dalam meningkatkan persepsi wajib pajak terhadap e-filling. Pelaksanaan e-filling di dasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-1/PJ/2014 tentag tata cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa

5

Aplikasi atau Application Service Provider (ASP). Beberapa dasar hukum diberlakukannya e-filing antara lain: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER01/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan 3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik. 4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER39/PJ/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. 5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER48/PJ/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER19/PJ./2009 Tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan. Penyampaian SPT secara Elektronik (e-filing) diatur melalui mekanisme berikut : a. Wajib Pajak yang sudah mendapatkan e-FIN harus mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak e-filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya e-FIN. Pendaftaran WP e-filling dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1. Buka menu e-filing di website DJP (www.pajak.go.id); 2. Masukkan NPWP dan e-FIN; 3. Isi data alamat surat elektronik (email address), nomor telepon dan password; 4. Kirim data pendaftaran. Data alamat surat elektronik (email address) dan nomor telepon digunakan sebagai penerimaan kode verifikasi, notifikasi, dan bukti penerimaan elektronik. Wajib Pajak yang sudah mendapatkan e-FIN tetapi tidak mendaftarkan diri sampai batas waktu yang ditentukan (paling lama

6

30 hari), maka e-FIN yang telah diterbitkan tidak dapat didaftarkan dan dianjurkan untuk mengajukan permohonan e-FIN kembali. Dalam hal eFIN hilang sebelum Wajib Pajak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak efiling, maka Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan eFIN. b.

Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak e-filing dapat menyampaikan SPT Tahunan secara e-filing dengan cara sebagai berikut: 1. Masuk atau login pada menu e-filing website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) dengan email address sebagai username dan password sebagaimana data yang telah diinput pada saat registrasi; 2. Wajib Pajak mengisi aplikasi e-SPT dengan benar, lengkap dan jelas; 3. Apabila hasil pengisian aplikasi e-SPT menunjukan status kurang bayar, Wajib Pajak harus mencantumkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) atas pembayaran PPh Pasal 29 sebagai bukti pembayaran; 4. Wajib Pajak yang telah mengisi aplikasi e-SPT sebagaimana yang dimaksud poin kedua meminta kode verifikasi pada website Direktorat Jenderal Pajak; 5. Hasil pengisian aplikasi e-SPT dibubuhi tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital dengan cara memasukkan kode verifikasi yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak; 6. Mengirimkan SPT; 7. Wajib Pajak akan menerima Bukti Penerimaan Elektronik sebagai tanda terima penyampaian SPT Tahunan yang akan disampaikan pada email address Wajib Pajak. Keterangan dan/atau dokumen lain terkait SPT Tahunan tidak perlu disampaikan pada saat penyampaian SPT Tahunan secara e-filing tetapi wajib

disimpan

sesuai

ketentuan

perpajakan.

7

peraturan

perundang-undangan

B. Analisis Implementasi Program E-Filling dan Permasalahan yang dihadapi Peran program e-Filing dapat dilihat dari seberapa efektif e-Filing dapat menghilangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Faktor tersebut terdiri dari perbedaan individu, perasaan ketidakadilan,persepsi risiko rendah dan pengambilan resiko. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdurrohman, et.al., ( 2015) mengungkapkan bahwa langkah-langkah dalam implementasi program e-filling pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro telah sesuai dengan teori pendekatan prosedural atau manajerial dalam proses implementasi. Namun implementasi e-Filing belum berperan secara optimal dalam peningkatan kepatuhan pajak. Hal tersebut terjadi karena e-Filing belum mampu menghilangkan faktor perbedaan individu yang berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Faktor individu yang dimaksud adalah wajib pajak yang berusia lanjut atau orang tua cenderung enggan melakukan e-Filing, mereka lebih suka melaporkan SPT secara manual atau datang langsung ke kantor pajak, hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mereka tentang IT. Kemudian analisis deksriptif demografi dalam penelitian yang dilakukan oleh Gunawan dan Persada, (2018) menunjukkan bahwa pengguna e-filing lebih banyak perempuan, hal ini sejalan dengan jumlah pemilik NPWP lebih banyak perempuan. Kelompok usia dalam penelitian ini berada pada rentang usia produktif, yaitu antara 15 hingga 64 tahun, karena pengguna e-filing merupakan seseorang yang memiliki penghasilan. Dalam penelitian ini diungkapkan juga bagian tersusah dalam akses layanan program e-filling, yaitu terletak pada server yang seringkali bermasalah. Sehingga, pengelolaan server sangat dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya gangguan penggunaan. Disamping itu Avianto,et.al, (2016) mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan angka pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi, yaitu tahun 2013 (sebelum ada e-filing) jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunannya

sejumlah 32.909, selanjutnya ditahun 2014 dimana pertama

8

kalinya e-filing berjalan jumlah wajib pajak yang melaporkan tidak meningkat meningkat namun masih cukup stabil dengan 32.464, dan ditahun 2015 jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunannya jauh meningkat dengan 40.825. Hal ini dibuktikan karena meningkatnya jumlah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pelaporan SPT melalui e-filing ditahun 2014 sejumlah 3.403 dan ditahun 2015 sejumlah 11.161 serta perkembangan jumlah pelapor untuk SPT Tahunan

secara manual tidak lebih besar daripada perkembangan dari

pelaporan melalui

e-filing. Dengan meningkatnya angka pelaporan SPT

Tahunan wajib pajak orang pribadi maka dapat menggambarkan peran dari efiling dalam meningkatkan kepatuhan. Berdasarkan hal ini, bisa dikatakan efiling

memiliki elemen-elemen

kunci kepatuhan sebagai suatu hal yang

membantu berjalannya self assessment system baik karena program pelayanan yang baik dan

e-filing

merupakan suatu prosedur yang sederhana serta

memudahkan wajib pajak. Dikatakan baik karena banyak perkembangan didalamnya dengan bukti dari angka penggunanya yang terus bertambah disetiap tahunnya. Kemudian berdasarkan penelitian kuantitatif yang dilakukan oleh Nugroho et.al., (2014) diperoleh bahwa

e-filing merupakan varaiabel yang paling

dominan mempengaruhi kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh. Hal ini berarti layanan perpajakan e-filing dinilai mampu memberikan kenyamanan bagi wajib pajak dalam menyampaikan SPT. Oleh karena itu, diharapkan efiling ini dapat menjadi perhatian lebih dan untuk kedepannya diharapkan pihak Direktorat Jenderal Pajak terus meningkatkan pelayanannya, supaya wajib pajak lebih mudah dalam memenuhi segala kewajiban perpajakannya. Berikut adalah data jumlah wajib pajak yang menggunakan e-filling dari 2013-2017 berdasarkan laporan tahunan 2017 Direktorat Jenderal Pajak.

9

Table 2.1 Jumlah Wajib Pajak yang Menggunakan e-Filling Tahun Jumlah wajib pajak 2013 455.619 2014 1.408.872 2015 3.251.307 2016 8.819.864 2017 10.886.174 Sumber : Direktorat Jenderal Pajak Data yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak ini semakin menguatkan hasil penelitian-penelitian bahwa implementasi program e-filling sudah dilakukan dengan baik sehingga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Mujiyati, et.al., (2016) yang menyimpulkan bahwa persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, kompleksitas, kesukarelaan, pengalaman, keamanan dan kerahasiaan, dan kesiapan informasi teknologi wajib pajak berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Surakarta dan KPP Sukoharjo. Akan tetapi ada beberapa kendala yang membuat beberapa elemen wajib pajak enggan menggunakan program e-filling ini. Dari beberapa hasil penelitian dapat dirangkum yang menjadi kendala dalam implementasi program e-Filling adalah: 1. Pengetahuan Wajib Pajak Kurangnya pengetahuan wajib pajak bisa berupa kekurangpahaman wajib pajak tentang teknologi maupun internet dan kurang pahamnya wajib pajak tentang hak dan kewajiban masing-masing wajib pajak itu sendiri. Kurang pahamnya wajib pajak tentang teknologi maupun internet ini dikarenakan oleh faktor usia dalam hal ini wajib pajak yang berusia tua dan terdapat pula wajib pajak yang pada dasarnya kurang paham dengan teknologi. 2. Jaringan Internet Jaringan internet di Indonesia belum merata dan memadai. Terdapat wajib pajak yang merasa merasakan jaringan internet yang bermasalah. Terutama saat akhir-akhir batas pelaporan. Karena pada saat yang bersamaan banyak wajib pajak lain juga melakukan hal yang sama yang mengakibatkan server

10

yang drop disebabkan koneksi jaringan internet karena terlalu banyak yang mengakses. 3. Meyakinkan Wajib Pajak E-filing merupakan suatu program baru, untuk sesuatu hal yang baru biasanya seseorang akan timbul keragu-raguan dan bertanya-tanya tentang bagaimana dan apakah program yang baru ini memang lebih baik dari sebelumnya. Terlihat bahwa wajib pajak kurang paham dan familiar dengan e-filing padahal pada dasarnya sistem e-filing sangat membantu.

Kemudian Setiawan, et.al., 2017 berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Perilaku “enggan” dalam penggunaan sisteminformasi eFiling disebabkan karena kurangnyapemahaman Wajib Pajak terkait penggunaan e-Filing, selain itu Wajib Pajak acuh tak acuh dalampenggunaan e-Filing karena faktor kesibukan. Wajib Pajak merasa belum memahami sepenuhnya dalam penggunaan e-Filing, sehingga minat Wajib Pajak untuk menggunakan e-Filing itu menjadi rendah. Rasa takut yang dirasakan Wajib Pajak ataspenggunaan e-Filing merupakan dampak dari tidak tersedianya bandwidth atau kecepatan internet. Mengatasi hal ini diharapkan pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan sosialisasi secara intens dan merata serta melakukan pendekatan khusus (personal approach) yang menuntun para Wajib Pajak secara personal baik di kalangan ASN/PNS maupun di kalangan Swasta atau pekerja bebas. Kemudian Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama pemerintah memberikan fasilitas jaringan internet dengan bandwich yang tinggi dan memadai seluruh pelosok Indonesia sehingga tidak ada alasan lagi tidak menggunakan program e-filling karena masalah kecepatan internet.

11

BAB III PENUTUP A. KESIMPULAN Dari analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi program e-filling sudah dilakukan dengan baik sehingga mampu meningkat jumlah wajib pajak yang menggunakan e-filling tiap tahunnya. Melalui e-filing wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya dalam hal ini pelaporan SPT Tahunan dengan praktis, mudah, cepat, dan efisien. E-filing dapat menumbuhkan suatu kepatuhan sukarela bagi wajib pajak melalui program pelayanannya yang baik dan prosedur yang sederhana serta memudahkan wajib pajak, wajib pajak dapat terbantu dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk kepatuhan. Akan tetapi ada beberapa kendala yang membuat beberapa elemen wajib pajak enggan menggunakan program e-filling ini, yaitu pengetahuan wajib pajak, jaringan internet dan keyakinan wajib pajak tentang program e-filling.

B. SARAN Saran yang dapat diberikan setelah menganalisis permasalahan ini adalah: 1. Meningkatkan penyuluhan mengenai peraturan perpajakan yang berlaku dan terus memberikan sosialisasi yang rutin supaya wajib pajaklebih tertarik untuk memanfaatkan layanan perpajakan, sehingga e-filing mampu memberikan kontribusi yang lebih terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh. 2. Memberikan ujicoba yang luas agar meningkatkan minat dari wajib pajak untuk menggunakan e-filing dan mengerti dalam menggunakan e-filing dengan membuat kelas pelatihan penggunaan aplikasi e-filing. 3. Lebih mengoptimalkan dan memaksimalkan sistem informasi untuk lebih mengembangkan aplikasi e-filing itu sendiri. 4. Wajib pajak disarankan untuk menggunakan koneksi internet berkecepatan tinggi untuk memudahkan dalam pelaporan serta untuk mengantisipasi keadaan dimana koneksi internet di Indonesia yang masih kurang stabil.

12

DAFTAR PUSTAKA

Adil Setiawan, Alimuddin, Dan Darwis Said. (2017). Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penggunaan Sistem Informasi E-Filing: Sebuah Pendekatan Fenomenologi. Jurnal Analisis, 151 – 158. Akhmadi, M. H. (2017). Determinan Keberhasilan E-Filing Pajak Di Indonesia : Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua. Jurnal Pajak Indonesia, 44-51. Dimas Andri Dwi Nugroho, Siti Ragil Handayani, Dan Muhammad Saifi. (2014). Pengaruh Layanan Drop Box Dan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Pajak Penghasilan . Jurnal E-Perpajakan, 1-10. Gusma Dwi Avianto, Sri Mangesti Rahayu, Dan Bayu Kaniskha. (2016). Analisa Peranan E-Filing Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi . Jurnal Perpajakan (Jejak), 1-8. Hanum, A. N. (2015). Permasalahan Pajak Indonesia. Jurnal Unimus, 1-9. Maman Suherman, Medina Almunawwaroh, Dan Rina Marliana. (2015). Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratamakota Tasikmalaya. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, 49-64. Mujiyati, Karmila, Dan Septiyara Wahyuningtyas. (2016). Faktor Faktor Yang Mepengaruhi Penggunaan E-Filing Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kpp Sukoharjo Dan Kpp Surakarta). Seminar Nasional Dan (Pp. 419-430). Surakarta: Syariah Paper Accounting Feb Ums. Pajak, D. J. (2018). Laporan Tahunan 2017 Transparansi Membangun Negeri. Jakarta: Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Sisilia Abdurrohman, Tjahjanulin Domai, Dan Muhammad Shobaruddin . (2015). Implementasi Program E-Filing Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi . Jurnal Administrasi Publik , 807-811. Sisilia Abdurrohman, Tjahjanulin Domai, Muhammad Shobaruddin. (2015). Implementasi Program E-Filing Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro) . Jurnal Administrasi Publik, 807-811.

13

Yulianti, I. E., Gunawan, J., Dan Persada, S. F. (2018). Analisis Deskriptif Pengguna E-Filing Pajak Orang Pribadi Di Blitar . Jurnal Sains Dan Seni Pomits , 12-14.

14